Xcloud.id

Category: Medcom.id News

  • Persoalan Ini Perlu Jadi Perhatian Buat Atasi Masalah Truk ODOL

    Persoalan Ini Perlu Jadi Perhatian Buat Atasi Masalah Truk ODOL

    Jakarta: Masalah truk Over Dimension Overload (ODOL) masih menjadi polemik. Ada beberapa persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah.

    Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono menyebut salah satu problem yang harus diselesaikan pemerintah adalah masalah status dan fungsi jalan yang masih tidak jelas. Sementara, ketika mengangkut barang dari pabrik ke tempat tujuannya, truk-truk akan melewati jalan yang statusnya beda, mulai jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, dan arteri (nasional).  

    “Hal tersebut merupakan problem klasik yang masih belum diselesaikan hingga saat ini,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis, 21 November 2024.

    Ia mengatakan truk-truk itu tidak mungkin akan menurunkan barang-barang bawaannya saat akan pindah jalan. Apalagi, saat membongkar muatannya dibutuhkan terminal handling sebagai tempat untuk mengumpulkan barang-barang yang kelebihan muat. 

    “Masalahnya, terminal handling ini tidak pernah ada karena memang tidak diwajibkan dalam undang-undang,” ujar Agus.
     

    Fakta-fakta tersebut dinilai membuat jalanan, khususnya di kabupaten, banyak yang rusak karena harus dilalui truk-truk besar. Masih berantakannya fungsi dan status jalan ini menjadi salah satu penyebab jalan rusak.

    “Kelas jalan, dikaitkan dengan fungsi jalan, dikaitkan status jalan, tidak pernah ketemu. Jadi, masalah ODOL ini tidak akan pernah bisa diselesaikan. Mau diselesaikan pakai apa?” ujarnya.

    Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono, mengatakan jumlah sumber daya manusia (SDM) di jembatan timbang juga masih sangat kurang dan peralatannya banyak yang rusak. Selain itu, dari total 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, hanya 25 jembatan timbang yang dibuka, dan hanya 8 jam.

    “Ini kan sama saja dengan bohong jika mau secara serius menerapkan Zero ODOL,” ujar Haryo

    Menurut Haryo, hal lain yang perlu dibenahi lainnya adalah daya dukung jalan. Dia mengungkapkan daya dukung jalan atau muatan sumbu terberat (MST) kelas 1 di Indonesia hanya 10 ton. Sementara, di negara lain seperti Tiongkok sudah mencapai 100 ton, Jepang dan Eropa 75 ton.

    “Artinya, jalan-jalan yang ada sekarang harus dibongkar semua. Konstruksinya harus kuat,” ucap praktisi transportasi dan logistik itu.

    Dosen Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony S. Wibowo, mengatakan kerusakan jalan yang terjadi tidak selalu disebabkan beban berlebih yang melewatinya. Menurutnya, pengaruh beban berlebih pada jalan itu baru akan terasa dalam satu tahun ke depan.

    Dia menuturkan ada beberapa aspek yang bisa menyebabkan masalah kerusakan jalan. Antara lain, karena kualitas pekerjaannya, materialnya, dan beban. Tapi, kalau suatu jalan itu rusak karena beban, biasanya tidak terjadi cepat.

    “Jadi, misalnya jalan yang baru saja diperbaiki kemudian dalam waktu 2-3 bulan sudah rusak, itu hampir dipastikan bukan karena beban. Itu hampir dipastikan karena kualitas pekerjaan atau juga penggunaan material yang buruk, atau dua-duanya,” ujar Sony.

    Jakarta: Masalah truk Over Dimension Overload (ODOL) masih menjadi polemik. Ada beberapa persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah.
     
    Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono menyebut salah satu problem yang harus diselesaikan pemerintah adalah masalah status dan fungsi jalan yang masih tidak jelas. Sementara, ketika mengangkut barang dari pabrik ke tempat tujuannya, truk-truk akan melewati jalan yang statusnya beda, mulai jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, dan arteri (nasional).  
     
    “Hal tersebut merupakan problem klasik yang masih belum diselesaikan hingga saat ini,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis, 21 November 2024.
    Ia mengatakan truk-truk itu tidak mungkin akan menurunkan barang-barang bawaannya saat akan pindah jalan. Apalagi, saat membongkar muatannya dibutuhkan terminal handling sebagai tempat untuk mengumpulkan barang-barang yang kelebihan muat. 
     
    “Masalahnya, terminal handling ini tidak pernah ada karena memang tidak diwajibkan dalam undang-undang,” ujar Agus.
     

    Fakta-fakta tersebut dinilai membuat jalanan, khususnya di kabupaten, banyak yang rusak karena harus dilalui truk-truk besar. Masih berantakannya fungsi dan status jalan ini menjadi salah satu penyebab jalan rusak.
     
    “Kelas jalan, dikaitkan dengan fungsi jalan, dikaitkan status jalan, tidak pernah ketemu. Jadi, masalah ODOL ini tidak akan pernah bisa diselesaikan. Mau diselesaikan pakai apa?” ujarnya.
     
    Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono, mengatakan jumlah sumber daya manusia (SDM) di jembatan timbang juga masih sangat kurang dan peralatannya banyak yang rusak. Selain itu, dari total 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, hanya 25 jembatan timbang yang dibuka, dan hanya 8 jam.
     
    “Ini kan sama saja dengan bohong jika mau secara serius menerapkan Zero ODOL,” ujar Haryo
     
    Menurut Haryo, hal lain yang perlu dibenahi lainnya adalah daya dukung jalan. Dia mengungkapkan daya dukung jalan atau muatan sumbu terberat (MST) kelas 1 di Indonesia hanya 10 ton. Sementara, di negara lain seperti Tiongkok sudah mencapai 100 ton, Jepang dan Eropa 75 ton.
     
    “Artinya, jalan-jalan yang ada sekarang harus dibongkar semua. Konstruksinya harus kuat,” ucap praktisi transportasi dan logistik itu.
     
    Dosen Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony S. Wibowo, mengatakan kerusakan jalan yang terjadi tidak selalu disebabkan beban berlebih yang melewatinya. Menurutnya, pengaruh beban berlebih pada jalan itu baru akan terasa dalam satu tahun ke depan.
     
    Dia menuturkan ada beberapa aspek yang bisa menyebabkan masalah kerusakan jalan. Antara lain, karena kualitas pekerjaannya, materialnya, dan beban. Tapi, kalau suatu jalan itu rusak karena beban, biasanya tidak terjadi cepat.
     
    “Jadi, misalnya jalan yang baru saja diperbaiki kemudian dalam waktu 2-3 bulan sudah rusak, itu hampir dipastikan bukan karena beban. Itu hampir dipastikan karena kualitas pekerjaan atau juga penggunaan material yang buruk, atau dua-duanya,” ujar Sony.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AGA)

  • Harga Emas Antam Naik Lagi, Paling Mahal Sudah Tembus Rp1,460 Miliar

    Harga Emas Antam Naik Lagi, Paling Mahal Sudah Tembus Rp1,460 Miliar

    Jakarta: Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia pada hari ini kembali mengalami kenaikan.
     
    Mengutip Logammulia.com, Jumat, 22 November 2024, harga emas batangan Antam hari ini dibanderol sebesar Rp1,520 juta per gram. Harga ini naik Rp12 ribu dibandingkan dengan harga jual di hari sebelumnya sebesar Rp1,508 juta per gram.
     
    Sementara itu, harga buyback emas batangan Antam pada hari ini mengalami kenaikan sebesar Rp14 ribu. Harga jual kembali emas Antam hari ini menjadi Rp1,376 juta per gram.
     
    Diketahui, emas batangan Antam Logam Mulia (LM) terjamin keaslian dan kemurniannya selama kemasan tidak rusak. Dengan sertifikat London Bullion Market Association (LBMA), emas batangan Antam LM diakui secara global dengan harga jual kembali (buyback) mengikuti pergerakan harga emas dunia.
     
    Ditegaskan, harga jual kembali yang ditentukan adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi. Adapun, transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.
     
    Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan tiga persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
     

     

    Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia hari ini:
     
    Emas batangan 0,5 gram: Rp810 ribu.
    Emas batangan 1 gram: Rp1,520 juta.
    Emas batangan 2 gram: Rp2,980 juta.
    Emas batangan 3 gram: Rp4,445 juta.
    Emas batangan 5 gram: Rp7,375 juta.
    Emas batangan 10 gram: Rp14,695 juta.
    Emas batangan 25 gram: Rp36,612 juta.
    Emas batangan 50 gram: Rp73,145 juta.
    Emas batangan 100 gram: Rp146,212 juta.
    Emas batangan 250 gram: Rp365,265 juta.
    Emas batangan 500 gram: Rp730,320 juta.
    Emas batangan 1.000 gram: Rp1,460 miliar.
     
    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Sejumlah Daerah Manfaatkan Teknologi ArcGIS untuk Efektifkan Data Geospasial

    Sejumlah Daerah Manfaatkan Teknologi ArcGIS untuk Efektifkan Data Geospasial

    Jakarta: Esri Indonesia mengumumkan keberhasilan implementasi teknologi geospasial canggihnya, ArcGIS, di berbagai provinsi dan kota utama di Indonesia.

    Solusi inovatif ini kini telah dimanfaatkan oleh entitas pemerintah resmi di DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Timur, dan Batam, menandai langkah maju yang signifikan dalam meningkatkan tata kelola, pelayanan publik, dan proses pengambilan keputusan.

    “Tujuan kami adalah memberdayakan pemerintah daerah untuk memanfaatkan data geospasial secara efektif, memastikan tata kelola yang lebih baik, transparansi, dan kepuasan masyarakat,” kata Head of Sales, Enterprise Business di Esri Indonesia, Ronald Adrianta, Kamis, 21 November 2024.
     

    Ronald menjelaskan ArcGIS Solution for Local Government menyediakan platform komprehensif untuk mengelola informasi geospasial, memberdayakan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi data berbasis lokasi.

    Beberapa aplikasi unggulan dari platform ini meliputi: SITARU (Sistem Informasi Tata Ruang), yang mempermudah akses data zonasi dan perencanaan tata ruang; SIGINFRA (Sistem Informasi Geografis Infrastruktur), yang meningkatkan transparansi dan kepuasan masyarakat dengan memungkinkan pemantauan spasial terhadap perkembangan infrastruktur; SJPDATA (Simpul Jaringan dan Portal Satu Data), yang mendorong kolaborasi antar entitas pemerintah dan keterlibatan masyarakat.

    Selain itu, platform ini juga menghadirkan SIMPEDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah) yang mengoptimalkan pendapatan daerah melalui visualisasi data pajak dan retribusi, serta teknologi Digital Twin, yang menawarkan representasi 3D kondisi perkotaan untuk mendukung inisiatif kota cerdas.

    “Teknologi ini telah memberikan dampak nyata. Sebagai contoh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan JAKARTA SATU untuk mengintegrasikan data spasial dan menyederhanakan administrasi daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memanfaatkan sistem SIGINVES untuk memberikan wawasan berbasis data kepada investor mengenai peluang investasi di wilayah tersebut,” jelas Ronald.

    Menurut Ronald dengan mengintegrasikan teknologi geospasial canggih dalam operasional pemerintah daerah tersebut, pemerintah dapat membuat keputusan berbasis data yang memberikan manfaat langsung bagi warga dan komunitas.

    “Keberhasilan ArcGIS di berbagai wilayah menunjukkan fleksibilitas dan skalabilitas solusi geospasial. Baik untuk perencanaan kota, penanganan bencana alam, mendukung inisiatif keberlanjutan, maupun pemantauan infrastruktur, platform ini menawarkan alat yang kuat untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Kami sangat antusias untuk melihat bagaimana inovasi ini terus membawa perubahan positif,” ujarnya.

    Jakarta: Esri Indonesia mengumumkan keberhasilan implementasi teknologi geospasial canggihnya, ArcGIS, di berbagai provinsi dan kota utama di Indonesia.
     
    Solusi inovatif ini kini telah dimanfaatkan oleh entitas pemerintah resmi di DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Timur, dan Batam, menandai langkah maju yang signifikan dalam meningkatkan tata kelola, pelayanan publik, dan proses pengambilan keputusan.
     
    “Tujuan kami adalah memberdayakan pemerintah daerah untuk memanfaatkan data geospasial secara efektif, memastikan tata kelola yang lebih baik, transparansi, dan kepuasan masyarakat,” kata Head of Sales, Enterprise Business di Esri Indonesia, Ronald Adrianta, Kamis, 21 November 2024.
     

    Ronald menjelaskan ArcGIS Solution for Local Government menyediakan platform komprehensif untuk mengelola informasi geospasial, memberdayakan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi data berbasis lokasi.
    Beberapa aplikasi unggulan dari platform ini meliputi: SITARU (Sistem Informasi Tata Ruang), yang mempermudah akses data zonasi dan perencanaan tata ruang; SIGINFRA (Sistem Informasi Geografis Infrastruktur), yang meningkatkan transparansi dan kepuasan masyarakat dengan memungkinkan pemantauan spasial terhadap perkembangan infrastruktur; SJPDATA (Simpul Jaringan dan Portal Satu Data), yang mendorong kolaborasi antar entitas pemerintah dan keterlibatan masyarakat.
     
    Selain itu, platform ini juga menghadirkan SIMPEDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah) yang mengoptimalkan pendapatan daerah melalui visualisasi data pajak dan retribusi, serta teknologi Digital Twin, yang menawarkan representasi 3D kondisi perkotaan untuk mendukung inisiatif kota cerdas.
     
    “Teknologi ini telah memberikan dampak nyata. Sebagai contoh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan JAKARTA SATU untuk mengintegrasikan data spasial dan menyederhanakan administrasi daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memanfaatkan sistem SIGINVES untuk memberikan wawasan berbasis data kepada investor mengenai peluang investasi di wilayah tersebut,” jelas Ronald.
     
    Menurut Ronald dengan mengintegrasikan teknologi geospasial canggih dalam operasional pemerintah daerah tersebut, pemerintah dapat membuat keputusan berbasis data yang memberikan manfaat langsung bagi warga dan komunitas.
     
    “Keberhasilan ArcGIS di berbagai wilayah menunjukkan fleksibilitas dan skalabilitas solusi geospasial. Baik untuk perencanaan kota, penanganan bencana alam, mendukung inisiatif keberlanjutan, maupun pemantauan infrastruktur, platform ini menawarkan alat yang kuat untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Kami sangat antusias untuk melihat bagaimana inovasi ini terus membawa perubahan positif,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Dapat Sentimen Kenaikan Wall Street, IHSG Pagi Ini Meroket 0,37%

    Dapat Sentimen Kenaikan Wall Street, IHSG Pagi Ini Meroket 0,37%

    Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat, 22 November 2024, berada di posisi 7.141,10.
     
    Mengacu data RTI yang terekam hingga pukul 09.10 WIB, IHSG meroket hingga menyentuh level 7.167,65 atau naik sebanyak 26,73 poin setara 0,37 persen.
     
    Adapun, sebanyak 200 saham emiten menguat pada perdagangan pagi ini. Sementara, 185 saham lainnya melemah dan sebanyak 182 saham stagnan.
     
    Untuk sementara, total transaksi yang tercatat hingga pukul 09.10 WIB sebanyak Rp992,75 miliar dengan total saham yang diperdagangkan 3,01 miliar saham.
     

     

    Wall Street raup cuan berlimpah
     
    Sementara itu, saham Amerika Serikat (AS) di Wall Street berakhir lebih tinggi pada perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB) karena investor menyerap laba terbaru Nvidia dan memantau data ekonomi utama.
     
    Indeks Dow Jones Industrial Average tercatat naik 461,88 poin, atau 1,06 persen, menjadi 43.870,35. Indeks S&P 500 naik 31,60 poin, atau 0,53 persen, menjadi 5.948,71. Indeks Nasdaq Composite naik 6,28 poin, atau 0,03 persen, menjadi 18.972,42.
     
    Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor utilitas dan keuangan memimpin penguatan dengan kenaikan masing-masing sebesar 1,75 persen dan 1,27 persen.
     
    Sementara itu, sektor jasa komunikasi dan barang konsumsi memimpin penguatan dengan penurunan masing-masing sebesar 1,73 persen dan 0,30 persen.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Jangan Biarkan KPK Kehilangan Gigi

    Jangan Biarkan KPK Kehilangan Gigi

    TEPUK tangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat bergemuruh ketika Johanis Tanak berjanji menghapus operasi tangkap tangan (OTT) di Komisi Pemberantasan Korupsi apabila dirinya terpilih untuk melanjutkan jabatan sebagai pimpinan lima tahun mendatang.

    Tanak yang menyampaikan janji itu saat mengikut uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), kini telah terpilih kembali menjadi salah satu komisioner KPK periode 2024-2029. Tanak berhasil mendapatkan dukungan dari 48 anggota Komisi III DPR.

    Terpilihnya Tanak jelas membuat publik cemas. Pasalnya, janji penghapusan OTT jelas berbahaya buat masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia kalau benar-benar diterapkan. Selama ini, OTT justru menjadi salah satu instrumen hukum yang dinilai ampuh untuk melakukan penindakan terhadap kasus korupsi.

    Tidak hanya mampu untuk melakukan penegakan hukum secara cepat, OTT juga memberikan efek jera yang luar biasa terhadap para koruptor. OTT merupakan metode penegakan hukum yang digunakan KPK untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi di saat mereka melakukan tindakan koruptif tersebut, ketika melakukan transaksi rasuah.
     

    Kegiatan OTT dimulai dengan proses pengumpulan informasi dan bukti awal mengenai dugaan tindak pidana korupsi. OTT selalu didahului oleh proses perencanaan, dimulai dari penyadapan yang kemudian diikuti pengintaian terhadap terduga pelaku. Lalu, setelah terduga beraksi, KPK langsung melakukan penangkapan.

    Penyadapan inilah yang membuat banyak koruptor keder, lebih waspada, dan bersiasat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, banyak dari mereka yang terpaksa memakai sandi-sandi khusus saat berkomunikasi untuk melakukan rasuah.

    Jika kegiatan OTT tidak lagi digunakan, proses penyadapan mungkin saja tidak akan dijalankan lagi. Padahal, KPK masih memiliki kewenangan itu meski saat ini penyadapan membutuhkan persetujuan dari Dewan Pengawas KPK.

    Memang sial nasib pemberantasan korupsi di negeri ini. Wisnu Baroto yang juga satu pemikiran dengan Tanak terpilih sebagai anggota Dewas KPK. Saat uji kelayakan dan kepatutan, ia berujar OTT yang selama ini dilakukan KPK tak lagi relevan dengan pemberantasan korupsi.

    Maka, terpilihnya Tanak dan Wisnu semakin memperjelas bahwa upaya pemberantasan korupsi masih terus digerogoti. Upaya pelemahan ini diprediksi terus berlanjut hingga lima tahun mendatang. Kalau OTT dihilangkan, kekuatan KPK semakin berkurang, dan para koruptor pun pasti senang.

    Upaya penggembosan KPK itu jelas menjadi ironi di tengah kian masifnya tindak pidana korupsi. Mafia peradilan semakin bertumbuh subur. Begitu juga pejabat yang semakin tidak punya rasa takut mencuri uang rakyat. Bahkan, rasuah pun terjadi di dalam tubuh KPK sendiri.

    Fakta-fakta itu menegaskan bahwa KPK, yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di Tanah Air, telah kehilangan nyali. Pimpinan KPK selama ini tidak punya keberanian untuk menolak intervensi dari berbagai kepentingan, yang ujungnya berimbas pada independensi lembaga.

    Setelah hilang nyali, KPK kini juga berpotensi kehilangan gigi jika OTT benar-benar dihapuskan. KPK akan semakin tidak menjadi andalan dalam memberangus korupsi. Lembaga yang merupakan anak kandung reformasi itu sangat mungkin bakal meneruskan keterpurukan selama lima tahun terakhir, sejak sebagian kekuatannya lenyap akibat revisi Undang-Undang (UU) KPK Tahun 2019 yang mengamputasi independensi mereka.

    Sekarang saja, berdasarkan survei tingkat kepercayaan publik terhadap penegak hukum, KPK berada di urutan terbawah. KPK hanya dipercaya 65% responden, di bawah Kejaksaan Agung (75%), pengadilan (73%), Polri (69%), dan Mahkamah Konstitusi (68%).

    Korupsi telah lama menjadi salah satu persoalan utama yang menghambat kemajuan bangsa ini. Upaya menihilkan KPK ini jelas akan semakin memperlemah upaya pemberantasan korupsi.

    TEPUK tangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat bergemuruh ketika Johanis Tanak berjanji menghapus operasi tangkap tangan (OTT) di Komisi Pemberantasan Korupsi apabila dirinya terpilih untuk melanjutkan jabatan sebagai pimpinan lima tahun mendatang.
     
    Tanak yang menyampaikan janji itu saat mengikut uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), kini telah terpilih kembali menjadi salah satu komisioner KPK periode 2024-2029. Tanak berhasil mendapatkan dukungan dari 48 anggota Komisi III DPR.
     
    Terpilihnya Tanak jelas membuat publik cemas. Pasalnya, janji penghapusan OTT jelas berbahaya buat masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia kalau benar-benar diterapkan. Selama ini, OTT justru menjadi salah satu instrumen hukum yang dinilai ampuh untuk melakukan penindakan terhadap kasus korupsi.
    Tidak hanya mampu untuk melakukan penegakan hukum secara cepat, OTT juga memberikan efek jera yang luar biasa terhadap para koruptor. OTT merupakan metode penegakan hukum yang digunakan KPK untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi di saat mereka melakukan tindakan koruptif tersebut, ketika melakukan transaksi rasuah.
     

    Kegiatan OTT dimulai dengan proses pengumpulan informasi dan bukti awal mengenai dugaan tindak pidana korupsi. OTT selalu didahului oleh proses perencanaan, dimulai dari penyadapan yang kemudian diikuti pengintaian terhadap terduga pelaku. Lalu, setelah terduga beraksi, KPK langsung melakukan penangkapan.
     
    Penyadapan inilah yang membuat banyak koruptor keder, lebih waspada, dan bersiasat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, banyak dari mereka yang terpaksa memakai sandi-sandi khusus saat berkomunikasi untuk melakukan rasuah.
     
    Jika kegiatan OTT tidak lagi digunakan, proses penyadapan mungkin saja tidak akan dijalankan lagi. Padahal, KPK masih memiliki kewenangan itu meski saat ini penyadapan membutuhkan persetujuan dari Dewan Pengawas KPK.
     
    Memang sial nasib pemberantasan korupsi di negeri ini. Wisnu Baroto yang juga satu pemikiran dengan Tanak terpilih sebagai anggota Dewas KPK. Saat uji kelayakan dan kepatutan, ia berujar OTT yang selama ini dilakukan KPK tak lagi relevan dengan pemberantasan korupsi.
     
    Maka, terpilihnya Tanak dan Wisnu semakin memperjelas bahwa upaya pemberantasan korupsi masih terus digerogoti. Upaya pelemahan ini diprediksi terus berlanjut hingga lima tahun mendatang. Kalau OTT dihilangkan, kekuatan KPK semakin berkurang, dan para koruptor pun pasti senang.
     
    Upaya penggembosan KPK itu jelas menjadi ironi di tengah kian masifnya tindak pidana korupsi. Mafia peradilan semakin bertumbuh subur. Begitu juga pejabat yang semakin tidak punya rasa takut mencuri uang rakyat. Bahkan, rasuah pun terjadi di dalam tubuh KPK sendiri.
     
    Fakta-fakta itu menegaskan bahwa KPK, yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di Tanah Air, telah kehilangan nyali. Pimpinan KPK selama ini tidak punya keberanian untuk menolak intervensi dari berbagai kepentingan, yang ujungnya berimbas pada independensi lembaga.
     
    Setelah hilang nyali, KPK kini juga berpotensi kehilangan gigi jika OTT benar-benar dihapuskan. KPK akan semakin tidak menjadi andalan dalam memberangus korupsi. Lembaga yang merupakan anak kandung reformasi itu sangat mungkin bakal meneruskan keterpurukan selama lima tahun terakhir, sejak sebagian kekuatannya lenyap akibat revisi Undang-Undang (UU) KPK Tahun 2019 yang mengamputasi independensi mereka.
     
    Sekarang saja, berdasarkan survei tingkat kepercayaan publik terhadap penegak hukum, KPK berada di urutan terbawah. KPK hanya dipercaya 65% responden, di bawah Kejaksaan Agung (75%), pengadilan (73%), Polri (69%), dan Mahkamah Konstitusi (68%).
     
    Korupsi telah lama menjadi salah satu persoalan utama yang menghambat kemajuan bangsa ini. Upaya menihilkan KPK ini jelas akan semakin memperlemah upaya pemberantasan korupsi.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Rupiah Akhirnya Bisa Menguat, Meski Tipis

    Rupiah Akhirnya Bisa Menguat, Meski Tipis

    Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini akhirnya mengalami penguatan, setelah hancur lebur dalam beberapa hari terakhir.
     
    Mengutip data Bloomberg, Jumat, 22 November 2024, rupiah hingga pukul 09.22 WIB berada di level Rp15.923 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat tipis tujuh poin atau setara 0,04 persen dari Rp15.930 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah pada waktu yang sama berada di level Rp15.919 per USD, masih stagnan dari penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah pada hari ini akan bergerak secara fluktuatif, meski demikian rupiah diprediksi akan kembali melemah.
     
    “Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp15.920 per USD hingga Rp16.000 per USD,” ujar Ibrahim dalam analisis hariannya.
     

     

    Ruang penurunan BI Rate terbatas
     
    Bank Indonesia (BI) mengungkapkan masih akan ada ruang penurunan suku bunga atau BI Rate ke depan, meski akan terbatas. Penurunan suku bunga BI akan mempertimbangkan rendahnya inflasi serta pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    Lebih lanjut, melihat perkembangan dinamika global yang bergerak cepat, saat ini fokus BI diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak semakin tingginya ketidakpastian geopolitik hingga perekonomian global, dengan perkembangan politik AS pascakemenangan Donald Trump sebagai Presiden.
     
    “Sehingga, arah kebijakan suku bunga BI ke depan akan terus memperhatikan pergerakan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi di dalam negeri serta perkembangan data dan dinamika kondisi yang berkembang dalam mencermati ruang penurunan suku bunga lebih lanjut,” jelas Ibrahim.
     
    Sebelumnya, BI memutuskan untuk menahan suku bunga atau BI Rate sebesar 6,00 persen, dengan suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25 persen dan suku bunga Lending Facility 6,75 persen.
     
    Keputusan menahan BI Rate ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan terkendalinya inflasi pada 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran 2,5 persen plus minus satu persen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas nilai tukar rupiah karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • OTT KPK, Antara Benci dan Rindu

    OTT KPK, Antara Benci dan Rindu

    OPERASI tangkap tangan alias OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kiranya berada di dua sisi yang bersimpangan. Di satu sisi, ia terus diharapkan, tetapi di sisi lain, ia justru kian dipersoalkan.

    OTT ialah senjata ampuh KPK untuk memberangus korupsi. Dulu, dengan OTT, mereka kerap membekuk para penjahat berkedok pejabat. Dulu, dengan operasi senyap itu, mereka begitu digdaya meringkus penyelenggara negara yang nyambi sebagai pemangsa uang negara.

    Belakangan, OTT memang tak lagi gencar. Ada yang bilang semua itu akibat revisi UU KPK yang menggergaji kekuatan KPK. Ada yang menilai sepinya OTT ialah konsekuensi dari pimpinan KPK yang bermasalah. Apa pun, OTT masih menjadi andalan untuk setidaknya menunjukkan mereka masih bekerja. Tak nganggur, tak makan gaji buta.

    OTT juga menjadi pelepas penat rakyat. Ketika ada press conference, tatkala wajah tersangka korupsi dipertontonkan dengan tangan diborgol, ada perasaan campur aduk. Kesal, geram, karena mereka tak kapok-kapok, tapi juga senang karena akhirnya bisa ditangkap.

    Akan tetapi, tak semua anak bangsa setuju dengan OTT KPK. Komisioner KPK Johanis Tanak, umpamanya. Dalam fit and proper test capim KPK periode 2024-2029 di Komisi III DPR, Selasa (19/11), ia terang-terangan akan menghapus OTT jika ia dipilih sebagai komisioner KPK.
     

    Johanis mengatakan OTT tidak tepat, tidak pas dilakukan untuk menangani kasus korupsi. Ia menganalogikan OTT dengan kegiatan operasi medis oleh dokter yang segala sesuatunya sudah disiapkan dan direncanakan. Sebaliknya, berdasarkan definisi KUHAP, tangkap tangan dilakukan seketika tanpa perencanaan.

    Ihwal pemberantasan korupsi, Johanis yang lama berkarier di kejaksaan terbilang karib dengan kontroversi. Ia pernah mengusulkan pendekatan restorative justice. Koruptor bisa tak diproses hukum asalkan mengembalikan tiga kali lipat kerugian negara akibat tindakannya. Johanis yang tahun lalu terjerat dalam kasus pelanggaran etik meski diputus tak bersalah juga disorot karena sepakat dengan revisi UU KPK.

    Begitulah, tak aneh kalau Johanis kembali bikin kontroversi lagi. Wajar jika kritik tajam membanjirinya lagi. Ada yang menilai janji Johanis menghapus OTT berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi. Ada yang lantang bersuara, pendapat Johanis bahwa OTT bertentangan dengan KUHAP keliru, sesat, dan menyesatkan. Dalilnya, KUHAP juga menjelaskan tangkap tangan itu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang, sesaat, atau segera setelah melakukan tidak pidana.

    KPK pun melalui juru bicara mereka menyatakan OTT tak melanggar aturan dan akan tetap dilakukan jika cukup bukti. Lalu, buat apa Johanis umbar janji untuk menyudahi OTT? Untuk memikat hati Komisi III? Banyak yang menduga demikian. Berhasilkah dia? Luar biasa. Kemarin, dia terpilih untuk kembali memimpin KPK bersama empat orang lainnya. Ia meraup 48 suara, sama dengan raupan Fitroh Rohcahyanto, disusul Setyo Budiyanto (46), Agus Joko Pramono (39), dan Ibnu Basuki Widodo (33). Untuk posisi Ketua KPK, Setyo Budiyanto mendulang suara terbanyak.

    Johanis mampu membuat Komisi III kesengsem. Idenya untuk menyetop OTT disambut dengan gemuruh tepuk tangan dewan. Tepuk tangan ialah ekspresi kegembiraan. Lirik lagu anak-anak yang dipopulerkan Shieren & Ebril menarasikan itu. ‘Kalau kau suka hati.. Kalau kau suka hati.. Kalau kau suka hati, tepuk tangan..’.

    Konon, OTT KPK paling ditakuti koruptor dan calon koruptor. Lalu kenapa Komisi III menyambut antusias pernyataan Johanis akan menghapus OTT? Bungahkah mereka? Ah, entahlah.

    Tak cuma Johanis yang kontra OTT. Luhut Binsar Pandjaitan juga. Eks menko kemaritiman dan investasi di era Jokowi yang kini dipercaya Presiden Prabowo sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional itu pernah berujar lebih sedikit OTT maka kinerja KPK makin bagus. Opung bahkan menyebut OTT kampungan.

    Penilaian itu pun diamini anggota Komisi III dari PKB Hasbiallah Ilyas. Baginya, OTT memang kampungan sebab hanya pemborosan uang negara. Dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas KPK, dua hari lalu, ia ingin OTT tak lagi dilakukan.

    Ia meminta Dewas KPK nanti melakukan langkah ekstrem dengan menghubungi target yang akan di-OTT untuk tidak jadi korupsi. “Kita telepon, ‘Hai, bapak, jangan melakukan korupsi; melakukan korupsi, Anda saya tangkap’. Kan, selesai, tidak ada uang negara yang dirugikan,” ucapnya. Duh….

    Begitulah nasib OTT. Ia ada dan berguna, tapi tak sedikit yang ingin meniadakan karena menganggapnya tiada guna. Kini, orang yang ingin meniadakan OTT itu kembali dipercaya mengendalikan KPK.

    OTT KPK benar-benar terjebak di antara benci dan rindu. Tidak sedikit elite yang membenci, tetapi saya yakin jauh lebih banyak rakyat yang merindukannya. Saya termasuk yang rindu. Saya ingin KPK kembali garang melakukan OTT untuk menerungku koruptor seperti di era kejayaan dulu. Saya tidak ingin koruptor dan kandidat koruptor tertawa terbahak-bahak karena OTT ditamatkan riwayatnya. Bagaimana dengan Anda para pembaca?

    OPERASI tangkap tangan alias OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kiranya berada di dua sisi yang bersimpangan. Di satu sisi, ia terus diharapkan, tetapi di sisi lain, ia justru kian dipersoalkan.
     
    OTT ialah senjata ampuh KPK untuk memberangus korupsi. Dulu, dengan OTT, mereka kerap membekuk para penjahat berkedok pejabat. Dulu, dengan operasi senyap itu, mereka begitu digdaya meringkus penyelenggara negara yang nyambi sebagai pemangsa uang negara.
     
    Belakangan, OTT memang tak lagi gencar. Ada yang bilang semua itu akibat revisi UU KPK yang menggergaji kekuatan KPK. Ada yang menilai sepinya OTT ialah konsekuensi dari pimpinan KPK yang bermasalah. Apa pun, OTT masih menjadi andalan untuk setidaknya menunjukkan mereka masih bekerja. Tak nganggur, tak makan gaji buta.
    OTT juga menjadi pelepas penat rakyat. Ketika ada press conference, tatkala wajah tersangka korupsi dipertontonkan dengan tangan diborgol, ada perasaan campur aduk. Kesal, geram, karena mereka tak kapok-kapok, tapi juga senang karena akhirnya bisa ditangkap.
     
    Akan tetapi, tak semua anak bangsa setuju dengan OTT KPK. Komisioner KPK Johanis Tanak, umpamanya. Dalam fit and proper test capim KPK periode 2024-2029 di Komisi III DPR, Selasa (19/11), ia terang-terangan akan menghapus OTT jika ia dipilih sebagai komisioner KPK.
     

    Johanis mengatakan OTT tidak tepat, tidak pas dilakukan untuk menangani kasus korupsi. Ia menganalogikan OTT dengan kegiatan operasi medis oleh dokter yang segala sesuatunya sudah disiapkan dan direncanakan. Sebaliknya, berdasarkan definisi KUHAP, tangkap tangan dilakukan seketika tanpa perencanaan.
     
    Ihwal pemberantasan korupsi, Johanis yang lama berkarier di kejaksaan terbilang karib dengan kontroversi. Ia pernah mengusulkan pendekatan restorative justice. Koruptor bisa tak diproses hukum asalkan mengembalikan tiga kali lipat kerugian negara akibat tindakannya. Johanis yang tahun lalu terjerat dalam kasus pelanggaran etik meski diputus tak bersalah juga disorot karena sepakat dengan revisi UU KPK.
     
    Begitulah, tak aneh kalau Johanis kembali bikin kontroversi lagi. Wajar jika kritik tajam membanjirinya lagi. Ada yang menilai janji Johanis menghapus OTT berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi. Ada yang lantang bersuara, pendapat Johanis bahwa OTT bertentangan dengan KUHAP keliru, sesat, dan menyesatkan. Dalilnya, KUHAP juga menjelaskan tangkap tangan itu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang, sesaat, atau segera setelah melakukan tidak pidana.
     
    KPK pun melalui juru bicara mereka menyatakan OTT tak melanggar aturan dan akan tetap dilakukan jika cukup bukti. Lalu, buat apa Johanis umbar janji untuk menyudahi OTT? Untuk memikat hati Komisi III? Banyak yang menduga demikian. Berhasilkah dia? Luar biasa. Kemarin, dia terpilih untuk kembali memimpin KPK bersama empat orang lainnya. Ia meraup 48 suara, sama dengan raupan Fitroh Rohcahyanto, disusul Setyo Budiyanto (46), Agus Joko Pramono (39), dan Ibnu Basuki Widodo (33). Untuk posisi Ketua KPK, Setyo Budiyanto mendulang suara terbanyak.
     
    Johanis mampu membuat Komisi III kesengsem. Idenya untuk menyetop OTT disambut dengan gemuruh tepuk tangan dewan. Tepuk tangan ialah ekspresi kegembiraan. Lirik lagu anak-anak yang dipopulerkan Shieren & Ebril menarasikan itu. ‘Kalau kau suka hati.. Kalau kau suka hati.. Kalau kau suka hati, tepuk tangan..’.
     
    Konon, OTT KPK paling ditakuti koruptor dan calon koruptor. Lalu kenapa Komisi III menyambut antusias pernyataan Johanis akan menghapus OTT? Bungahkah mereka? Ah, entahlah.
     
    Tak cuma Johanis yang kontra OTT. Luhut Binsar Pandjaitan juga. Eks menko kemaritiman dan investasi di era Jokowi yang kini dipercaya Presiden Prabowo sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional itu pernah berujar lebih sedikit OTT maka kinerja KPK makin bagus. Opung bahkan menyebut OTT kampungan.
     
    Penilaian itu pun diamini anggota Komisi III dari PKB Hasbiallah Ilyas. Baginya, OTT memang kampungan sebab hanya pemborosan uang negara. Dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas KPK, dua hari lalu, ia ingin OTT tak lagi dilakukan.
     
    Ia meminta Dewas KPK nanti melakukan langkah ekstrem dengan menghubungi target yang akan di-OTT untuk tidak jadi korupsi. “Kita telepon, ‘Hai, bapak, jangan melakukan korupsi; melakukan korupsi, Anda saya tangkap’. Kan, selesai, tidak ada uang negara yang dirugikan,” ucapnya. Duh….
     
    Begitulah nasib OTT. Ia ada dan berguna, tapi tak sedikit yang ingin meniadakan karena menganggapnya tiada guna. Kini, orang yang ingin meniadakan OTT itu kembali dipercaya mengendalikan KPK.
     
    OTT KPK benar-benar terjebak di antara benci dan rindu. Tidak sedikit elite yang membenci, tetapi saya yakin jauh lebih banyak rakyat yang merindukannya. Saya termasuk yang rindu. Saya ingin KPK kembali garang melakukan OTT untuk menerungku koruptor seperti di era kejayaan dulu. Saya tidak ingin koruptor dan kandidat koruptor tertawa terbahak-bahak karena OTT ditamatkan riwayatnya. Bagaimana dengan Anda para pembaca?
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Kunjungi Inggris, Ini Oleh-oleh Dibawa Kadin untuk Indonesia

    Kunjungi Inggris, Ini Oleh-oleh Dibawa Kadin untuk Indonesia

    Jakarta: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Bakrie menyebut Indonesia berpotensi memperoleh pendanaan dari London Stock Exchange Group plc (LSEG) Inggris. Pendanaan untuk program transisi energi dan rumah murah.
     
    Hal itu disampaikan Anindya usai menghadiri acara Indonesia-UK Climate and Green Finance Breakfast at London Stock Exchange, di 10 Paternoster Sq, London EC4M 7LS, Inggris, Kamis, 21 November 2024. Anindya datang ke Inggris untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto mengunjungi negeri Raja Charles tersebut.
     
    “Pertama-tama senang kembali ke London Stock Exchange di dalam (rangkaian mengikuti) kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo. Kami dari sektor bisnis berusaha membangun jaringan untuk bisa memanfaatkan momentum yang baik dan hubungan yang cantik antara dua negara, yaitu Indonesia dan Inggris,” ucap Anindya melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 November 2024.
    Anindya menjelaskan pihaknya tak hanya menarget membuka potensi mendapatkan pendanaan dari LSEG untuk program transisi energi dan pembangunan rumah murah. Namun, juga aspek pendanaan di sektor riil.
     

    “Di sini kami katakan bagaimana membawa financing (pendanaan) dari Global North (Utara) ke Global South (Selatan). Karena bagaimanapun juga, yang mempunyai biodiversitas banyak itu justru di Selatan, yang mempunyai (kandungan) mineral kritis (juga) di Selatan, dan yang mempunyai renewable energy (energi terbarukan) juga di Selatan. Jadi itu (juga) yang kami upayakan,” jelas Anindya.
     
    Selain itu, Kadin Indonesia selama ini memiliki bidang-bidang penting terkait perubahan iklim dan keuangan hijau. Seperti bidang Net Zero dan Carbon Center of Excellence.
     
    “Hal-hal itu (juga) bisa dikerjasamakan dengan LSEG. Jadi makin banyak perusahaan, baik BUMN maupun swasta, yang bisa mendapatkan dana dari sini (LSEG). Dan juga bukan saja dana seperti biasa, tetapi misalnya deviden-nya bisa merupakan bond credit (jaminan kredit) dan lain-lain,” ujar Anindya. 
     
    Dalam acara yang merupakan rangkaian dari London Climate Action Week itu, Anindya hadir bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia sekaligus Utusan Khusus Presiden untuk Iklim, Lingkungan dan Energi, Hashim S Djojohadikusumo; Ketua Komite Bilateral Inggris Indonesia Kadin Indonesia Michael Sampoerna; serta perwakilan dari pemerintah yaitu Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani; dan pengusaha Indonesia Wisnu Wardhana.
     
    Mereka disambut langsung oleh CEO LSEG Julia Hoggett, Wali Kota London Alastair John Naisbitt King DL, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey. Beberapa saat sebelumnya, Hashim, Rosan, Anindya, Michael, dan Wisnu mendapatkan kehormatan untuk menekan tombol bersama Naisbitt King, Julia, dan Dominic sebagai tanda dibukanya sesi perdagangan saham Bursa Efek London (LSE).
     
    London Stock Exchange Group plc, yang berbasis di Inggris, beroperasi sebagai penyedia infrastruktur dan data pasar global yang terdiversifikasi, penting dalam industri jasa keuangan. Grup ini mengelola berbagai layanan termasuk pembentukan modal, manajemen risiko dan neraca, serta perdagangan dan investasi di seluruh dunia. 
     
    LSEG mencakup Bursa Efek London, Refinitiv, LSEG Technology, FTSE Russell, dan saham mayoritas di LCH dan Tradeweb. LSEG memiliki operasi di 70 negara di EMEA (Europe, the Middle East & America), Amerika Utara, Amerika Latin, dan Asia Pasifik.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ABK)

  • Ramalan Cuaca Jakarta, Hujan dari Pagi hingga Sore

    Ramalan Cuaca Jakarta, Hujan dari Pagi hingga Sore

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta hujan ringan hingga sedang pada Jumat, 22 November 2024. Hujan diperkirakan pada pagi hingga sore.

    BMKG melalui laman resminya bmkg.go.id  merinci sebagian wilayah DKI Jakarta pada pagi hari seperti Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diperkirakan berawan tebal, sedangkan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan.
     

    Memasuki siang hari, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diperkirakan hujan ringan. Sedangkan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan tebal. Lalu sore hingga malam hari seluruh wilayah Jakarta diperkirakan hujan ringan hingga petir.

    Suhu udara pada hari ini di Jakarta pagi hari diperkirakan berada pada kisaran minimum 26 derajat hingga 30 derajat Celsius, lalu memasuki siang hari suhu udara mencapai 28 sampai 31 derajat Celsius, sedangkan malam hari mencapai 25 sampai 28 derajat celsius.

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta hujan ringan hingga sedang pada Jumat, 22 November 2024. Hujan diperkirakan pada pagi hingga sore.
     
    BMKG melalui laman resminya bmkg.go.id  merinci sebagian wilayah DKI Jakarta pada pagi hari seperti Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diperkirakan berawan tebal, sedangkan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan.
     

    Memasuki siang hari, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diperkirakan hujan ringan. Sedangkan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan tebal. Lalu sore hingga malam hari seluruh wilayah Jakarta diperkirakan hujan ringan hingga petir.
     
    Suhu udara pada hari ini di Jakarta pagi hari diperkirakan berada pada kisaran minimum 26 derajat hingga 30 derajat Celsius, lalu memasuki siang hari suhu udara mencapai 28 sampai 31 derajat Celsius, sedangkan malam hari mencapai 25 sampai 28 derajat celsius.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Strategi Pemkab Kutai Timur Tingkatkan Jumlah Desa Maju

    Strategi Pemkab Kutai Timur Tingkatkan Jumlah Desa Maju

    Sangatta: Pemberdayaan masyarakat desa dalam Sustainable Development Goals (SDGs) adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. SDGs merupakan serangkaian tujuan yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.

    Itulah sebabnya, SDGs Desa bukan sekadar agenda pembangunan, tetapi juga refleksi dari cita-cita mulia untuk membangun Indonesia dari pinggiran. SDGs Desa menjadi kompas pembangunan yang holistik dan selaras dengan kearifan lokal.

    Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Timur, terus berupaya menguatkan desa. Di antaranya melalui program pembangunan desa jangka panjang. Program ini bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat dan kemandirian desa.  
     

    Upaya itu terbukti berhasil. Terlihat dari jumlah desa maju yang semakin bertambah. Jika pada 2020 hanya ada 37 desa, kemudian pada 2023 menjadi 69 desa. 

    Perkembangan juga terlihat pada data desa mandiri. Jika pada 2020 hanya berjumlah 10 desa saja, pada 2023 sudah ada 19 desa mandiri di Kabupaten Kutai Timur.

    Kepala DPMD Kabupaten Kutai Timur Muhammad Basuni mengatakan pemerintah daerah terus melakukan public hearing untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat desa yang akan disertakan dalam rancangan program atau dikenal sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pun telah memenuhi alokasi dana desa (ADD) sebesar 10 persen atau sekitar Rp9,1 triliun yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Ini potensi sangat besar dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kami menyadari bahwa tugas dari kepala desa ini sangat penting. Terutama dalam menggali potensi mereka, memberikan pelayanan ke masyarakat, hingga pengelolaan dana yang begitu besar. Maka, pemerintah daerah menaikkan tunjangan perangkat desa, kepala desa, BPD, lembaga desa, sampai kepada RT,” ujar Muhammad Basuni.

    Menurutnya, langkah tersebut adalah wujud apresiasi dari pemerintah daerah terhadap kerja perangkat desa. Dengan harapan, kinerjanya bisa menjadi lebih baik. 

    Kepala DPMD Kabupaten Kutai Timur Muhammad Basuni (Foto:Dok.Pemkab Kutai Timur)

    Pemerintah daerah juga memberikan kegiatan langsung kepada RT dalam bentuk kegiatan operasional dan pelatihan bagi masyarakat. Kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang kecil pada masyarakat yang bisa dicover di setiap RT. Nilainya sekitar Rp50 juta per tahun untuk setiap RT. Di Kabupaten Kutai Timur terdapat 1.650 RT. 

    Upaya berikutnya berupa bantuan untuk pengembangan usaha skala rumah dengan sasaran untuk UMKM, UP2K, dan lainnya. Langkah ini dimulai dari peningkatan kapasitas dan legalitas usaha, bantuan prasaran produksi, bantuan sarana usaha, dan bantuan modal usaha skala rumah tangga. 

    Selain itu diadakan peningkatan sarana/prasarana lingkungan RT dengan sasaran fasilitas umum RT dan infrastruktur dan sarana RT. Ada dua langkah dilakukan yakni rehabilitasi fasilitas umum di tingkat RT dan pengadaan inftrastruktur/sarana tingkat RT. Kegiatan yang bisa dibiayai sebesar Rp50 juta per RT yang telah diatur melalui Perbup Nomor 140/K.542/2024. 

    “Hasil kajian kami, peningkatan sarana/prasarana ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan di tingkat RT. Oleh sebab itu, pemerintah daerah berkomitmen akan menambah nilainya untuk tahun depan. Kisarannya mungkin Rp100 juta. Ini kita akan atur kembali. Paling tidak, sebagai tindak lanjut terhadap nilai Rp50 juta tahun ini. Tahun depan penggunaannya akan kita perluas,” ucapnya.

    Setelah semua pelatihan diberikan, kata Basuni, pihaknya juga akan memberikan penyediaan bantuan untuk sarana-sarananya. Kemudian, bantuan pemasarannya dalam pengembangan ekonomi di desa.

    Dengan visi menjadikan desa yang memiliki jiwa entrpreneur, Pemkab Kutai Timur berharap, desa bisa memperoleh pendapatannya sendiri dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dana yang dikucurkan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

    Selain itu, tenaga kerja yang dipersiapkan berasal dari putra putri daerah agar tidak ada lagi pengangguran di desa. Program ini adalah langkah ke depan sebagai wujud investasi. Terlebih tahun ini ada peningkatan kapasitas kepala desa, BPD, sekretaris, lembaga, dan BUMDes.

    Pihaknya juga akan melindungi para perangkat desa agar investasi tersebut tidak sia-sia karena penggantian perangkat desa. Caranya, dengan memformulasi peraturan yang melindungi mereka. Melalui pergub yang memuat tentang NIPD atau nomor induk perangkat desa selayaknya NIP dalam lingkup PNS.
     

    Pemkab Kutai Timur juga akan membuat aturan agar kepala desa tidak mudah diberhentikan, yaitu dengan membuat standar dalam kinerja dan keaktifan mereka.

    “Kemudian dalam perekrutannya kita juga akan membuat tim independen untuk melakukan itu. Sehingga yang diperoleh nanti adalah perangkat desa yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk mendukung visi-visi daripada desa ini,” katanya.

    Pemkab Kutai Timur juga telah meluncurkan aplikasi Sipades versi 3.0, yang merupakan aplikasi berbasis web untuk pencatatan administrasi aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan sampai dengan penyajian laporan yang dilengkapi kodefikasi dan labelisasi aset desa. Tujuannya untuk keseragaman agar terwujud tertib administrasi pengelolaan aset desa. Perhatian yang besar terhadap aset desa dilakukan karena bisa meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. 

    Maka dari itu, ia ingin agar aset-aset yang dimiliki oleh desa ini harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pada UU No.6 Tahun 2014, bahwa pengelolaan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa di samping meningkatkan pendapatan desa.

    Progres lainnya yang sudah terlihat dari usaha beberapa tahun terakhir ini adalah penurunan jumlah desa tertinggal. Jika pada 2020 terdapat 22 desa tertinggal, pada 2023 tidak ada lagi desa tertinggal. Begitu pula dengan jumlah desa berkembang yang berjumlah 70 desa pada 2020, menjadi 51 desa pada 2023.

    Seiring dengan itu, jumlah desa maju semakin bertambah. Pada 2020, hanya ada 37 desa maju. Pada 2021 menjadi 55, kemudian pada 2022 menjadi 61, dan pada 2023 menjadi 69 desa. 

    Perkembangan juga terlihat pada data desa mandiri. Jika pada 2020 hanya berjumlah 10 desa, pada 2021 bertambah menjadi 15 desa, kemudian pada 2022 menjadi 18, dan 2023 sudah ada 19 desa mandiri di Kabupaten Kutai Timur.

    Sangatta: Pemberdayaan masyarakat desa dalam Sustainable Development Goals (SDGs) adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. SDGs merupakan serangkaian tujuan yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.
     
    Itulah sebabnya, SDGs Desa bukan sekadar agenda pembangunan, tetapi juga refleksi dari cita-cita mulia untuk membangun Indonesia dari pinggiran. SDGs Desa menjadi kompas pembangunan yang holistik dan selaras dengan kearifan lokal.
     
    Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Timur, terus berupaya menguatkan desa. Di antaranya melalui program pembangunan desa jangka panjang. Program ini bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat dan kemandirian desa.  
     

    Upaya itu terbukti berhasil. Terlihat dari jumlah desa maju yang semakin bertambah. Jika pada 2020 hanya ada 37 desa, kemudian pada 2023 menjadi 69 desa. 
    Perkembangan juga terlihat pada data desa mandiri. Jika pada 2020 hanya berjumlah 10 desa saja, pada 2023 sudah ada 19 desa mandiri di Kabupaten Kutai Timur.
     
    Kepala DPMD Kabupaten Kutai Timur Muhammad Basuni mengatakan pemerintah daerah terus melakukan public hearing untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat desa yang akan disertakan dalam rancangan program atau dikenal sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
     
    Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pun telah memenuhi alokasi dana desa (ADD) sebesar 10 persen atau sekitar Rp9,1 triliun yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
     
    “Ini potensi sangat besar dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kami menyadari bahwa tugas dari kepala desa ini sangat penting. Terutama dalam menggali potensi mereka, memberikan pelayanan ke masyarakat, hingga pengelolaan dana yang begitu besar. Maka, pemerintah daerah menaikkan tunjangan perangkat desa, kepala desa, BPD, lembaga desa, sampai kepada RT,” ujar Muhammad Basuni.
     
    Menurutnya, langkah tersebut adalah wujud apresiasi dari pemerintah daerah terhadap kerja perangkat desa. Dengan harapan, kinerjanya bisa menjadi lebih baik. 
     

    Kepala DPMD Kabupaten Kutai Timur Muhammad Basuni (Foto:Dok.Pemkab Kutai Timur)
     
    Pemerintah daerah juga memberikan kegiatan langsung kepada RT dalam bentuk kegiatan operasional dan pelatihan bagi masyarakat. Kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang kecil pada masyarakat yang bisa dicover di setiap RT. Nilainya sekitar Rp50 juta per tahun untuk setiap RT. Di Kabupaten Kutai Timur terdapat 1.650 RT. 
     
    Upaya berikutnya berupa bantuan untuk pengembangan usaha skala rumah dengan sasaran untuk UMKM, UP2K, dan lainnya. Langkah ini dimulai dari peningkatan kapasitas dan legalitas usaha, bantuan prasaran produksi, bantuan sarana usaha, dan bantuan modal usaha skala rumah tangga. 
     
    Selain itu diadakan peningkatan sarana/prasarana lingkungan RT dengan sasaran fasilitas umum RT dan infrastruktur dan sarana RT. Ada dua langkah dilakukan yakni rehabilitasi fasilitas umum di tingkat RT dan pengadaan inftrastruktur/sarana tingkat RT. Kegiatan yang bisa dibiayai sebesar Rp50 juta per RT yang telah diatur melalui Perbup Nomor 140/K.542/2024. 
     
    “Hasil kajian kami, peningkatan sarana/prasarana ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan di tingkat RT. Oleh sebab itu, pemerintah daerah berkomitmen akan menambah nilainya untuk tahun depan. Kisarannya mungkin Rp100 juta. Ini kita akan atur kembali. Paling tidak, sebagai tindak lanjut terhadap nilai Rp50 juta tahun ini. Tahun depan penggunaannya akan kita perluas,” ucapnya.
     
    Setelah semua pelatihan diberikan, kata Basuni, pihaknya juga akan memberikan penyediaan bantuan untuk sarana-sarananya. Kemudian, bantuan pemasarannya dalam pengembangan ekonomi di desa.
     
    Dengan visi menjadikan desa yang memiliki jiwa entrpreneur, Pemkab Kutai Timur berharap, desa bisa memperoleh pendapatannya sendiri dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dana yang dikucurkan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
     
    Selain itu, tenaga kerja yang dipersiapkan berasal dari putra putri daerah agar tidak ada lagi pengangguran di desa. Program ini adalah langkah ke depan sebagai wujud investasi. Terlebih tahun ini ada peningkatan kapasitas kepala desa, BPD, sekretaris, lembaga, dan BUMDes.
     
    Pihaknya juga akan melindungi para perangkat desa agar investasi tersebut tidak sia-sia karena penggantian perangkat desa. Caranya, dengan memformulasi peraturan yang melindungi mereka. Melalui pergub yang memuat tentang NIPD atau nomor induk perangkat desa selayaknya NIP dalam lingkup PNS.
     

    Pemkab Kutai Timur juga akan membuat aturan agar kepala desa tidak mudah diberhentikan, yaitu dengan membuat standar dalam kinerja dan keaktifan mereka.
     
    “Kemudian dalam perekrutannya kita juga akan membuat tim independen untuk melakukan itu. Sehingga yang diperoleh nanti adalah perangkat desa yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk mendukung visi-visi daripada desa ini,” katanya.
     
    Pemkab Kutai Timur juga telah meluncurkan aplikasi Sipades versi 3.0, yang merupakan aplikasi berbasis web untuk pencatatan administrasi aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan sampai dengan penyajian laporan yang dilengkapi kodefikasi dan labelisasi aset desa. Tujuannya untuk keseragaman agar terwujud tertib administrasi pengelolaan aset desa. Perhatian yang besar terhadap aset desa dilakukan karena bisa meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. 
     
    Maka dari itu, ia ingin agar aset-aset yang dimiliki oleh desa ini harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pada UU No.6 Tahun 2014, bahwa pengelolaan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa di samping meningkatkan pendapatan desa.
     
    Progres lainnya yang sudah terlihat dari usaha beberapa tahun terakhir ini adalah penurunan jumlah desa tertinggal. Jika pada 2020 terdapat 22 desa tertinggal, pada 2023 tidak ada lagi desa tertinggal. Begitu pula dengan jumlah desa berkembang yang berjumlah 70 desa pada 2020, menjadi 51 desa pada 2023.
     
    Seiring dengan itu, jumlah desa maju semakin bertambah. Pada 2020, hanya ada 37 desa maju. Pada 2021 menjadi 55, kemudian pada 2022 menjadi 61, dan pada 2023 menjadi 69 desa. 
     
    Perkembangan juga terlihat pada data desa mandiri. Jika pada 2020 hanya berjumlah 10 desa, pada 2021 bertambah menjadi 15 desa, kemudian pada 2022 menjadi 18, dan 2023 sudah ada 19 desa mandiri di Kabupaten Kutai Timur.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)