Xcloud.id

Category: Medcom.id News

  • Erupsi Lewatobi, Bantuan Fokus pada Kelompok Rentan

    Erupsi Lewatobi, Bantuan Fokus pada Kelompok Rentan

    Jakarta: Bantuan dikerahkan untuk masyarakat yang mengungsi akibat erupsi Gunung Lewatobi. Bantuan tersebut diberikan pada ribuan warga yang mengungsi. Salah satu bantuan diberikan oleh Insight Investments berkolaborasi dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

    “Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat meringankan beban para korban,” kata Direktur Insight Investments, Ria M. Warganda, dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat, 22 November 2024.

    Pihaknya mengalokasikan dana Rp132.424.023 untuk bantuan terhadap masyarakat terdampak erupsi. Dengan fokus pada pemulihan dan peningkatan kualitas hidup keluarga terdampak bencana, atau kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.

    “Kami memilih PKBI karena pendekatan komprehensif mereka dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sejalan dengan nilai-nilai perusahaan kami,” ujar Ria.
     

    Dana yang dialokasikan digunakan untuk mendukung berbagai program berkelanjutan. Salah satunya adalah bantuan sosial yang fokus pada pemberian paket yang berisi kebutuhan penting (kit) bagi ibu hamil, bayi dan ibu pasca persalinan.
     
    Selain untuk penanggulangan bencana, dana ini juga akan mendukung program pendidikan dan sosialisasi terkait pencegahan HIV/AIDS untuk ibu dan anak, serta penyuluhan kesehatan dan layanan konseling untuk ibu, bayi, dan remaja.

    Program lainnya mencakup pelatihan keterampilan untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga, serta pendampingan bagi anak-anak yang memiliki orang tua di tahanan. Semua program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga dengan memberikan edukasi dan pelatihan dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.

    Dalam pelaksanaan, pihaknya tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan program bersama PKBI. Termasuk, dukungan relawan dari tim Insight Investments.

    “Keterlibatan kami tidak berhenti pada pendanaan. Kami ingin menjadi bagian dari proses yang lebih luas, berkontribusi pada implementasi, dan melihat hasil nyata dari program yang dijalankan,” tambah Ria.

    Kolaborasi ini diharapkan menjadi model kemitraan yang menginspirasi, di mana sektor keuangan dan lembaga sosial dapat bekerja sama untuk menciptakan perubahan nyata yang berdampak langsung pada masyarakat.

    Jakarta: Bantuan dikerahkan untuk masyarakat yang mengungsi akibat erupsi Gunung Lewatobi. Bantuan tersebut diberikan pada ribuan warga yang mengungsi. Salah satu bantuan diberikan oleh Insight Investments berkolaborasi dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).
     
    “Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat meringankan beban para korban,” kata Direktur Insight Investments, Ria M. Warganda, dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat, 22 November 2024.
     
    Pihaknya mengalokasikan dana Rp132.424.023 untuk bantuan terhadap masyarakat terdampak erupsi. Dengan fokus pada pemulihan dan peningkatan kualitas hidup keluarga terdampak bencana, atau kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.
    “Kami memilih PKBI karena pendekatan komprehensif mereka dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sejalan dengan nilai-nilai perusahaan kami,” ujar Ria.
     

    Dana yang dialokasikan digunakan untuk mendukung berbagai program berkelanjutan. Salah satunya adalah bantuan sosial yang fokus pada pemberian paket yang berisi kebutuhan penting (kit) bagi ibu hamil, bayi dan ibu pasca persalinan.
     
    Selain untuk penanggulangan bencana, dana ini juga akan mendukung program pendidikan dan sosialisasi terkait pencegahan HIV/AIDS untuk ibu dan anak, serta penyuluhan kesehatan dan layanan konseling untuk ibu, bayi, dan remaja.
     
    Program lainnya mencakup pelatihan keterampilan untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga, serta pendampingan bagi anak-anak yang memiliki orang tua di tahanan. Semua program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga dengan memberikan edukasi dan pelatihan dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.
     
    Dalam pelaksanaan, pihaknya tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan program bersama PKBI. Termasuk, dukungan relawan dari tim Insight Investments.
     
    “Keterlibatan kami tidak berhenti pada pendanaan. Kami ingin menjadi bagian dari proses yang lebih luas, berkontribusi pada implementasi, dan melihat hasil nyata dari program yang dijalankan,” tambah Ria.
     
    Kolaborasi ini diharapkan menjadi model kemitraan yang menginspirasi, di mana sektor keuangan dan lembaga sosial dapat bekerja sama untuk menciptakan perubahan nyata yang berdampak langsung pada masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Bansos BPNT 2024 Segera Cair, Ini Cara Cek di Aplikasi Cek Bansos

    Bansos BPNT 2024 Segera Cair, Ini Cara Cek di Aplikasi Cek Bansos

    Jakarta: Ada kabar baik buat kamu yang menunggu bantuan sosial! Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 2024 akan segera cair dan disalurkan kepada para penerima manfaat.
     
    Untuk memastikan namamu masuk dalam daftar penerima, pemerintah telah menyediakan aplikasi Cek Bansos yang bisa digunakan secara praktis.
     
    Dengan aplikasi ini, kamu bisa mengecek status penerima bantuan kapan saja dan di mana saja.
    Mengutip laman Fakultas Hukumu UMS, berikut ini cara mudah yang bisa kamu ikuti untuk mengeceknya.
     

    Cara cek Bansos BPNT 2024
    Status penerima Bansos BPNT 2024 dapat dicek dengan mudah melalui aplikasi Cek Bansos. Selain itu, kamu juga bisa mengaksesnya lewat situs resmi di cekbansos.kemensos.go.id. Berikut langkah-langkah pengecekannya:

    Cara cek lewat aplikasi

    Download aplikasi Cek Bansos di Google Play Store.
    Masukkan NIK, nama lengkap, dan alamat lengkap (provinsi sampai desa).
    Klik Cari Data untuk melihat apakah kamu terdaftar sebagai penerima.

    Cara cek lewat website

    Buka situs cekbansos.kemensos.go.id.
    Isi data sesuai KTP, lalu klik Cari Data untuk mengecek status kamu.

    Bagaimana jika nama tidak terdaftar ?
    Kalau namamu belum ada di DTKS, kamu bisa mengajukan pendaftaran di kantor kelurahan atau desa terdekat. Berikut yang perlu kamu siapkan:

    Dokumen yang Diperlukan
    KTP.
    Kartu Keluarga (KK).
    Surat domisili (kalau alamat di KTP berbeda dengan tempat tinggal sekarang).
    Petugas kelurahan akan membantu memeriksa data kamu dan mengajukannya untuk didaftarkan ke DTKS.

    Dengan adanya aplikasi Cek Bansos dan website resmi, kamu bisa dengan mudah cek apakah namamu terdaftar sebagai penerima Bansos BPNT 2024. Kalau ternyata namamu belum terdaftar, kamu tetap bisa mendaftar di kantor kelurahan atau desa setempat.
    Pastikan kamu membawa dokumen yang diperlukan, dan petugas kelurahan akan membantumu untuk mengajukan pendaftaran. (Nanda Sabrina Khumairoh)
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Indonesia Perjuangkan Akses Pendanaan Iklim untuk Kelompok Rentan di COP29

    Indonesia Perjuangkan Akses Pendanaan Iklim untuk Kelompok Rentan di COP29

    Azerbaijan: Negara-negara berkembang dan rentan kembali menyerukan keadilan pendanaan iklim dalam Konferensi Para Pihak (COP29) yang berlangsung pada 11-22 November 2024. Komitmen pendanaan dari negara-negara maju, yang bertanggung jawab atas 80% emisi historis global, dinilai belum mencukupi untuk memenuhi prinsip “polluters pay” dan mendorong upaya global membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius.

    “Keterlambatan mobilisasi pendanaan iklim hanya memperburuk kondisi kelompok rentan dan menjauhkan kita dari target iklim,” ujar Kepala Divisi Tata Kelola Lingkungan dan Keadilan Iklim ICEL, Syaharani dalam keterangan tertulisnya.

    Sesuai Perjanjian Paris 2015, negara maju yang tergabung dalam Annex I dan II diwajibkan memberikan pendanaan iklim berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda (CBDR). Namun, hingga kini, realisasi komitmen itu masih jauh dari harapan.

    Sejak Copenhagen Accord 2009, negara maju sepakat mengucurkan US$100 miliar per tahun untuk negara miskin dan berkembang. Namun, angka ini bersifat tidak mengikat dan jauh dari kebutuhan global, yang diperkirakan mencapai US$ 8 triliun per tahun hingga 2030.

    Azis Kurniawan, Manager Policy Koaksi Indonesia, menyebut negara berkembang memerlukan US$ 1,1 triliun per tahun untuk mengatasi tantangan adaptasi dan mitigasi iklim. “Pendanaan ini sangat penting untuk mempercepat transisi energi terbarukan sekaligus menghadapi dampak krisis iklim,” ujarnya.

    Sayangnya, hampir 90% dana iklim global masih berfokus pada mitigasi. Padahal, dampak ekonomi perubahan iklim diproyeksikan mencapai US$ 447-894 miliar per tahun pada 2030. Syaharani menegaskan, “Pendanaan harus lebih merata, termasuk untuk adaptasi dan loss and damage.”

    Di Indonesia, beberapa proyek mitigasi seperti co-firing PLTU dan PLTA skala besar justru menurunkan daya adaptasi masyarakat karena merusak ekosistem. Eka Melisa dari Kemitraan mengingatkan pentingnya indikator pendanaan yang berkelanjutan agar proyek tidak memperburuk kesenjangan dan ketidakadilan.

    “Sebagian besar pendanaan yang ditawarkan berbentuk pinjaman (loan) atau bersyarat (concessional). Indonesia perlu memastikan mekanisme pendanaan yang tidak membebani utang,” kata Eka.

    Nadia Hadad, Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, menambahkan mekanisme pendanaan harus berfokus pada masyarakat adat dan komunitas lokal. “Mereka adalah penjaga utama ekosistem yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Saat ini, dana untuk mereka sangat minim,” tegasnya.

    Menurut Ode Rakhman, Direktur Nusantara Fund, mekanisme pendanaan langsung adalah cara paling efektif. Nusantara Fund telah mendukung 157 inisiatif masyarakat adat dan lokal di Indonesia senilai US$ 950 ribu hingga Oktober 2024 dan akan menyalurkan tambahan US$ 600 ribu pada akhir November.

    “Pendanaan langsung memperkuat ketahanan sosial dan ekosistem karena masyarakat adat lebih memahami solusi lokal yang berkelanjutan,” kata Ode.

    Indonesia perlu mendorong reformasi arsitektur pendanaan global, termasuk pengalihan investasi dari sektor intensif emisi ke sektor hijau. Nadia menyatakan, “Distribusi pendanaan harus mendukung perlindungan ekosistem, restorasi lingkungan, dan transisi energi terbarukan.”

    Mekanisme pendanaan yang adil juga harus mengutamakan kelompok rentan seperti masyarakat adat, petani, nelayan kecil, perempuan, dan kaum muda. Langkah ini diharapkan mampu memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan sosial di tengah ancaman krisis iklim yang semakin mendesak.

    Azerbaijan: Negara-negara berkembang dan rentan kembali menyerukan keadilan pendanaan iklim dalam Konferensi Para Pihak (COP29) yang berlangsung pada 11-22 November 2024. Komitmen pendanaan dari negara-negara maju, yang bertanggung jawab atas 80% emisi historis global, dinilai belum mencukupi untuk memenuhi prinsip “polluters pay” dan mendorong upaya global membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius.
     
    “Keterlambatan mobilisasi pendanaan iklim hanya memperburuk kondisi kelompok rentan dan menjauhkan kita dari target iklim,” ujar Kepala Divisi Tata Kelola Lingkungan dan Keadilan Iklim ICEL, Syaharani dalam keterangan tertulisnya.
     
    Sesuai Perjanjian Paris 2015, negara maju yang tergabung dalam Annex I dan II diwajibkan memberikan pendanaan iklim berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda (CBDR). Namun, hingga kini, realisasi komitmen itu masih jauh dari harapan.
    Sejak Copenhagen Accord 2009, negara maju sepakat mengucurkan US$100 miliar per tahun untuk negara miskin dan berkembang. Namun, angka ini bersifat tidak mengikat dan jauh dari kebutuhan global, yang diperkirakan mencapai US$ 8 triliun per tahun hingga 2030.
     
    Azis Kurniawan, Manager Policy Koaksi Indonesia, menyebut negara berkembang memerlukan US$ 1,1 triliun per tahun untuk mengatasi tantangan adaptasi dan mitigasi iklim. “Pendanaan ini sangat penting untuk mempercepat transisi energi terbarukan sekaligus menghadapi dampak krisis iklim,” ujarnya.
     
    Sayangnya, hampir 90% dana iklim global masih berfokus pada mitigasi. Padahal, dampak ekonomi perubahan iklim diproyeksikan mencapai US$ 447-894 miliar per tahun pada 2030. Syaharani menegaskan, “Pendanaan harus lebih merata, termasuk untuk adaptasi dan loss and damage.”
     
    Di Indonesia, beberapa proyek mitigasi seperti co-firing PLTU dan PLTA skala besar justru menurunkan daya adaptasi masyarakat karena merusak ekosistem. Eka Melisa dari Kemitraan mengingatkan pentingnya indikator pendanaan yang berkelanjutan agar proyek tidak memperburuk kesenjangan dan ketidakadilan.
     
    “Sebagian besar pendanaan yang ditawarkan berbentuk pinjaman (loan) atau bersyarat (concessional). Indonesia perlu memastikan mekanisme pendanaan yang tidak membebani utang,” kata Eka.
     
    Nadia Hadad, Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, menambahkan mekanisme pendanaan harus berfokus pada masyarakat adat dan komunitas lokal. “Mereka adalah penjaga utama ekosistem yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Saat ini, dana untuk mereka sangat minim,” tegasnya.
     
    Menurut Ode Rakhman, Direktur Nusantara Fund, mekanisme pendanaan langsung adalah cara paling efektif. Nusantara Fund telah mendukung 157 inisiatif masyarakat adat dan lokal di Indonesia senilai US$ 950 ribu hingga Oktober 2024 dan akan menyalurkan tambahan US$ 600 ribu pada akhir November.
     
    “Pendanaan langsung memperkuat ketahanan sosial dan ekosistem karena masyarakat adat lebih memahami solusi lokal yang berkelanjutan,” kata Ode.
     
    Indonesia perlu mendorong reformasi arsitektur pendanaan global, termasuk pengalihan investasi dari sektor intensif emisi ke sektor hijau. Nadia menyatakan, “Distribusi pendanaan harus mendukung perlindungan ekosistem, restorasi lingkungan, dan transisi energi terbarukan.”
     
    Mekanisme pendanaan yang adil juga harus mengutamakan kelompok rentan seperti masyarakat adat, petani, nelayan kecil, perempuan, dan kaum muda. Langkah ini diharapkan mampu memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan sosial di tengah ancaman krisis iklim yang semakin mendesak.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Kompak Naik, Ini Daftar Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24

    Kompak Naik, Ini Daftar Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24

    Jakarta: Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Untung Bersama Sejahtera (UBS), dan Galeri 24 hari ini terpantau kompak mengalami peningkatan.
     
    Mengacu laman Pegadaian yang menjual ketiga emas tersebut, Sabtu, 23 November 2024, harga emas Antam mengalami peningkatan dari harga Rp1,546 juta menjadi Rp1,558 juta per gram.
     
    Lalu, untuk harga emas UBS ukuran satu gram Rp1,486 juta menjadi Rp1,511 juta. Selanjutnya harga emas Galeri 24 juga naik dari Rp1,488 juta per gram menjadi Rp1,499 juta per gram. 
     

    Berikut daftar selengkapnya harga emas mengacu laman Pegadaian per 23 November 2024:

    Harga emas Antam

    Emas batangan 0,5 gram: Rp831 ribu.
    Emas batangan 1 gram: Rp1,558 juta.
    Emas batangan 2 gram: Rp3,055 juta.
    Emas batangan 3 gram: Rp4,557 juta.
    Emas batangan 5 gram: Rp7,560 juta.
    Emas batangan 10 gram: Rp15,023 juta.
    Emas batangan 25 gram: Rp37,528 juta.
    Emas batangan 50 gram: Rp74,974 juta.
    Emas batangan 100 gram: Rp149,868 juta.
    Emas batangan 250 gram: Rp374,497 juta.
    Emas batangan 500 gram: Rp748,578 juta.
    Emas batangan 1.000 gram: Rp1,497 miliar.

    Harga emas UBS

    Harga emas UBS 0,5 gram: Rp817 ribu.
    Harga emas UBS 1 gram: Rp1,511 juta.
    Harga emas UBS 2 gram: Rp3 juta.
    Harga emas UBS 5 gram: Rp7,410 juta.
    Harga emas UBS 10 gram: Rp14,742 juta.
    Harga emas UBS 25 gram: Rp36,781 juta.
    Harga emas UBS 50 gram: Rp73,410 juta.
    Harga emas UBS 100 gram: Rp146,761 juta.
    Harga emas UBS 250 gram: Rp366,794 juta.
    Harga emas UBS 500 gram: Rp732,724 juta.
     

    Harga emas Galeri 24

    Harga emas 0,5 gram: Rp808 ribu.
    Harga emas 1 gram: Rp1,499 juta.
    Harga emas 2 gram: Rp2,940 juta.
    Harga emas 5 gram: Rp7,270 juta.
    Harga emas 10 gram: Rp14,439 juta.
    Harga emas 25 gram: Rp36,060 juta.
    Harga emas 50 gram: Rp72,061 juta.
    Harga emas 100 gram: Rp144,107 juta.
    Harga emas 250 gram: Rp359,984 juta.
    Harga emas 500 gram: Rp719,966 juta.
    Harga emas 1000 gram: Rp1,439 miliar.
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • NasDem DKI Tolak Usulan Penarikan Retribusi Kantin Sekolah

    NasDem DKI Tolak Usulan Penarikan Retribusi Kantin Sekolah

    Jakarta: Partai NasDem DKI Jakarta menolak usulan penarikan retribusi kantin sekolah. Usulan itu digulirkan Komisi C DPRD DKI Jakarta untuk menghasilkan pendapatan daerah.

    “NasDem menolak retribusi kantin sekolah,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 November 2024.

    Wibi menilai usulan penarikan uang sewa kantin di sekolah ini cenderung menyusahkan pedagang dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Maka, menurut dia, alangkah baiknya jika mempunyai usulan dipikirkan dahulu merugikan masyarakat atau tidak. 

    “Retribusi kantin sekolah berisiko menimbulkan dampak negatif lebih besar dibandingkan manfaatnya,” kata dia. 

    Wibi yang juga Ketua DPW Partai NasDem Jakarta itu menyarankan pemerintah membuat kebijakan yang elok, demi kemaslahatan masyarakat Jakarta. Dan terpenting, kata dia, anggota legislatif harus berpikir panjang bila menyampaikan sesuatu. 

    “Sebagai gantinya, kita dorong pemerintah mencari solusi lain yang tidak membebani siswa, pengelola kantin, atau kualitas pendidikan” kata dia.

    Wibi menuturkan kantin sekolah berfungsi sebagai bagian dari lingkungan pendidikan yang menyediakan kebutuhan pokok siswa dengan harga terjangkau. “Memberikan beban retribusi pada kantin bisa menggeser fungsi ini menjadi terlalu berorientasi bisnis,” kata dia. 

    Dampaknya, gizi dan kesehatan siswa terancam. Sebab, untuk menutupi biaya tambahan, kantin mungkin memilih bahan yang lebih murah yang dapat menurunkan kualitas dan nilai gizi makanan yang disediakan.

    “Kebijakan ini dapat bertentangan dengan program nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, terutama di lingkungan sekolah,” kata Wibi.
     

    Lebih lanjut, menurut dia, pengenaan retribusi akan menambah biaya operasional kantin, yang kemungkinan besar akan diteruskan ke siswa dalam bentuk kenaikan harga makanan. Hal ini akan memberatkan siswa, terutama dari keluarga berpenghasilan rendah.

    Dia pun berpandangan kontribusi retribusi kantin terhadap pendapatan asli daerah (PAD) mungkin relatif kecil dibanding sektor lain. Fokus pemerintah bisa diarahkan ke sumber pendapatan yang lebih signifikan tanpa mengorbankan siswa.

    “Pemanfaatan aset sekolah bisa dilakukan dengan cara lain, misalnya melalui sponsor atau program kerja sama yang tidak membebani kantin,” kata Wibi.

    Jakarta: Partai NasDem DKI Jakarta menolak usulan penarikan retribusi kantin sekolah. Usulan itu digulirkan Komisi C DPRD DKI Jakarta untuk menghasilkan pendapatan daerah.
     
    “NasDem menolak retribusi kantin sekolah,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 November 2024.
     
    Wibi menilai usulan penarikan uang sewa kantin di sekolah ini cenderung menyusahkan pedagang dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Maka, menurut dia, alangkah baiknya jika mempunyai usulan dipikirkan dahulu merugikan masyarakat atau tidak. 
    “Retribusi kantin sekolah berisiko menimbulkan dampak negatif lebih besar dibandingkan manfaatnya,” kata dia. 
     
    Wibi yang juga Ketua DPW Partai NasDem Jakarta itu menyarankan pemerintah membuat kebijakan yang elok, demi kemaslahatan masyarakat Jakarta. Dan terpenting, kata dia, anggota legislatif harus berpikir panjang bila menyampaikan sesuatu. 
     
    “Sebagai gantinya, kita dorong pemerintah mencari solusi lain yang tidak membebani siswa, pengelola kantin, atau kualitas pendidikan” kata dia.
     
    Wibi menuturkan kantin sekolah berfungsi sebagai bagian dari lingkungan pendidikan yang menyediakan kebutuhan pokok siswa dengan harga terjangkau. “Memberikan beban retribusi pada kantin bisa menggeser fungsi ini menjadi terlalu berorientasi bisnis,” kata dia. 
     
    Dampaknya, gizi dan kesehatan siswa terancam. Sebab, untuk menutupi biaya tambahan, kantin mungkin memilih bahan yang lebih murah yang dapat menurunkan kualitas dan nilai gizi makanan yang disediakan.
     
    “Kebijakan ini dapat bertentangan dengan program nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, terutama di lingkungan sekolah,” kata Wibi.
     

    Lebih lanjut, menurut dia, pengenaan retribusi akan menambah biaya operasional kantin, yang kemungkinan besar akan diteruskan ke siswa dalam bentuk kenaikan harga makanan. Hal ini akan memberatkan siswa, terutama dari keluarga berpenghasilan rendah.
     
    Dia pun berpandangan kontribusi retribusi kantin terhadap pendapatan asli daerah (PAD) mungkin relatif kecil dibanding sektor lain. Fokus pemerintah bisa diarahkan ke sumber pendapatan yang lebih signifikan tanpa mengorbankan siswa.
     
    “Pemanfaatan aset sekolah bisa dilakukan dengan cara lain, misalnya melalui sponsor atau program kerja sama yang tidak membebani kantin,” kata Wibi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Apa itu Hari Perhubungan Darat Nasional? Dirayakan 22 November

    Apa itu Hari Perhubungan Darat Nasional? Dirayakan 22 November

    Jakarta: Hari ini, 22 November 2024, diperingati sebagai Hari Perhubungan Darat Nasional di Indonesia. Peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan kita semua tentang betapa pentingnya peran transportasi darat dalam kehidupan sehari-hari dan perekonomian.

    Hari Perhubungan Darat Nasional pertama kali diprakarsai oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 1971 dan hingga kini terus dirayakan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi besar transportasi darat di Indonesia.
     
    Sejarah dan Tujuan Peringatan
    Hari Perhubungan Darat Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 1971 atas inisiatif dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dengan dukungan penuh dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat).

    Peringatan ini bertujuan untuk memajukan sektor transportasi darat agar bisa menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam kegiatan mobilitas sehari-hari.

    Transportasi darat meliputi berbagai jenis moda, termasuk angkutan umum, kereta api, hingga infrastruktur jalan dan trotoar.

    Sejak zaman kemerdekaan, transportasi darat telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Moda transportasi seperti kereta api, bus, dan angkutan umum lainnya berperan penting dalam menghubungkan daerah-daerah di seluruh nusantara.

    Melalui peringatan ini, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya sistem transportasi darat yang aman, nyaman, dan efisien.
     
    Misi dan Pelaksanaan
    Peringatan Hari Perhubungan Darat Nasional memiliki misi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi darat, mendorong inovasi di sektor ini, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan transportasi darat yang lebih aman dan nyaman.

    Kementerian Perhubungan, melalui Ditjen Perhubungan Darat, bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat.

    Ditjen Hubdat mengelola berbagai aspek, mulai dari lalu lintas dan angkutan jalan, transportasi sungai dan danau, hingga integrasi antar moda transportasi darat untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

    Sejak dahulu, transportasi darat mengalami banyak perkembangan, dari alat angkut sederhana seperti gerobak dan becak, hingga moda transportasi modern seperti bus dan kereta api yang kita gunakan saat ini.

    Perkembangan ini menunjukkan betapa pentingnya peran transportasi darat dalam mendukung kehidupan masyarakat.
     
    Pentingnya Transportasi Darat
    Transportasi darat berperan besar dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional. Jalur darat memungkinkan akses antar wilayah menjadi lebih efektif dan efisien.

    Dengan peningkatan infrastruktur seperti pembangunan jalur Pantura, pemerintah berupaya meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat di berbagai daerah.

    Selain itu, penggunaan transportasi umum juga diharapkan bisa membantu mengurangi polusi dan kemacetan di kota-kota besar.

    Melalui peringatan Hari Perhubungan Darat Nasional, pemerintah ingin mengajak masyarakat lebih memanfaatkan transportasi umum, sekaligus mendukung peningkatan infrastruktur jalan serta penerapan teknologi baru yang dapat menunjang perkembangan sektor transportasi darat.
     
    Hari Perhubungan Nasional vs Hari Perhubungan Darat Nasional
    Hari Perhubungan Darat Nasional berbeda dengan Hari Perhubungan Nasional. Hari Perhubungan Nasional diperingati setiap tanggal 17 September dan mencakup seluruh sektor transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api.

    Sementara itu, Hari Perhubungan Darat Nasional diperingati pada tanggal 22 November dan berfokus khusus pada moda transportasi darat saja.

    Hari Perhubungan Darat Nasional pada 22 November adalah momen penting untuk menghargai peran besar transportasi darat dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mempromosikan pembangunan berkelanjutan di sektor ini.

    Peringatan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum yang aman dan efisien, serta mendukung peningkatan infrastruktur transportasi darat di seluruh Indonesia.

    Baca Juga:
    Hari Perhubungan Darat Nasional, Ini 7 Tips Berkendara Aman di Jalan Raya

    Jakarta: Hari ini, 22 November 2024, diperingati sebagai Hari Perhubungan Darat Nasional di Indonesia. Peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan kita semua tentang betapa pentingnya peran transportasi darat dalam kehidupan sehari-hari dan perekonomian.
     
    Hari Perhubungan Darat Nasional pertama kali diprakarsai oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 1971 dan hingga kini terus dirayakan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi besar transportasi darat di Indonesia.
     
    Sejarah dan Tujuan Peringatan
    Hari Perhubungan Darat Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 1971 atas inisiatif dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dengan dukungan penuh dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat).
     
    Peringatan ini bertujuan untuk memajukan sektor transportasi darat agar bisa menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam kegiatan mobilitas sehari-hari.
    Transportasi darat meliputi berbagai jenis moda, termasuk angkutan umum, kereta api, hingga infrastruktur jalan dan trotoar.
     
    Sejak zaman kemerdekaan, transportasi darat telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Moda transportasi seperti kereta api, bus, dan angkutan umum lainnya berperan penting dalam menghubungkan daerah-daerah di seluruh nusantara.
     
    Melalui peringatan ini, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya sistem transportasi darat yang aman, nyaman, dan efisien.
     
    Misi dan Pelaksanaan
    Peringatan Hari Perhubungan Darat Nasional memiliki misi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi darat, mendorong inovasi di sektor ini, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan transportasi darat yang lebih aman dan nyaman.
     
    Kementerian Perhubungan, melalui Ditjen Perhubungan Darat, bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat.
     
    Ditjen Hubdat mengelola berbagai aspek, mulai dari lalu lintas dan angkutan jalan, transportasi sungai dan danau, hingga integrasi antar moda transportasi darat untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
     
    Sejak dahulu, transportasi darat mengalami banyak perkembangan, dari alat angkut sederhana seperti gerobak dan becak, hingga moda transportasi modern seperti bus dan kereta api yang kita gunakan saat ini.
     
    Perkembangan ini menunjukkan betapa pentingnya peran transportasi darat dalam mendukung kehidupan masyarakat.
     
    Pentingnya Transportasi Darat
    Transportasi darat berperan besar dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional. Jalur darat memungkinkan akses antar wilayah menjadi lebih efektif dan efisien.
     
    Dengan peningkatan infrastruktur seperti pembangunan jalur Pantura, pemerintah berupaya meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat di berbagai daerah.
     
    Selain itu, penggunaan transportasi umum juga diharapkan bisa membantu mengurangi polusi dan kemacetan di kota-kota besar.
     
    Melalui peringatan Hari Perhubungan Darat Nasional, pemerintah ingin mengajak masyarakat lebih memanfaatkan transportasi umum, sekaligus mendukung peningkatan infrastruktur jalan serta penerapan teknologi baru yang dapat menunjang perkembangan sektor transportasi darat.
     
    Hari Perhubungan Nasional vs Hari Perhubungan Darat Nasional
    Hari Perhubungan Darat Nasional berbeda dengan Hari Perhubungan Nasional. Hari Perhubungan Nasional diperingati setiap tanggal 17 September dan mencakup seluruh sektor transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api.
     
    Sementara itu, Hari Perhubungan Darat Nasional diperingati pada tanggal 22 November dan berfokus khusus pada moda transportasi darat saja.
     
    Hari Perhubungan Darat Nasional pada 22 November adalah momen penting untuk menghargai peran besar transportasi darat dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mempromosikan pembangunan berkelanjutan di sektor ini.
     
    Peringatan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum yang aman dan efisien, serta mendukung peningkatan infrastruktur transportasi darat di seluruh Indonesia.
     
    Baca Juga:
    Hari Perhubungan Darat Nasional, Ini 7 Tips Berkendara Aman di Jalan Raya

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Kampung Nelayan Cilincing Dapat Edukasi Ramah Lingkungan

    Kampung Nelayan Cilincing Dapat Edukasi Ramah Lingkungan

    Jakarta: Warga Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara, mendapat pelatihan menjahit dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini bertujuan melatih peserta membuat popok kain yang dapat digunakan berulang kali sebagai alternatif pengganti popok sekali pakai yang berdampak negatif terhadap lingkungan.

    “Program ini bertujuan menciptakan komunitas penjahit menjadi UMK, sekaligus mengedukasi masyarakat menggunakan popok kain yang ramah lingkungan dan ekonomis,” kata Group Head Sekretariat PT Pelindo, Ardhy Wahyu Basuki, Jumat, 22 November 2024.
     

    Dia menjelaskan pelatihan ini merupakan bagian dari program Pelindo Sehati yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

    Selain mengurangi volume sampah plastik, penggunaan popok kain juga lebih aman bagi kesehatan bayi karena mengurangi risiko iritasi kulit dan infeksi saluran kemih. Sebagai bentuk dukungan, Pelindo menyerahkan 10 unit mesin jahit, 1 unit mesin obras, dan 1 alat pasang kancing kepada komunitas di Kelurahan Cilincing.

    Dalam pelatihan tersebut, selain warga peserta pelatihan hadir perwakilan Pelindo, Bayu Widyafrasta dan Achlakul Karim, serta perwakilan Kecamatan dan Kelurahan Cilincing.

    Ardhy menambahkan kegiatan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan untuk persiapan Proyek Pembangunan New Priok Eastern Access (NPEA).

    “Kami berharap komunitas ini menjadi model bagi daerah lain dalam mengadopsi solusi penggunaan material ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru, sekaligus bagian dari komitmen kami untuk mendukung pembangunan NPEA,” jelasnya.

    Sejak 2021, Pelindo fokus pada tiga bidang prioritas dalam program TJSL, yakni pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMK, sebagai upaya berkelanjutan dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

    Jakarta: Warga Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara, mendapat pelatihan menjahit dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini bertujuan melatih peserta membuat popok kain yang dapat digunakan berulang kali sebagai alternatif pengganti popok sekali pakai yang berdampak negatif terhadap lingkungan.
     
    “Program ini bertujuan menciptakan komunitas penjahit menjadi UMK, sekaligus mengedukasi masyarakat menggunakan popok kain yang ramah lingkungan dan ekonomis,” kata Group Head Sekretariat PT Pelindo, Ardhy Wahyu Basuki, Jumat, 22 November 2024.
     

    Dia menjelaskan pelatihan ini merupakan bagian dari program Pelindo Sehati yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok.
     
    Selain mengurangi volume sampah plastik, penggunaan popok kain juga lebih aman bagi kesehatan bayi karena mengurangi risiko iritasi kulit dan infeksi saluran kemih. Sebagai bentuk dukungan, Pelindo menyerahkan 10 unit mesin jahit, 1 unit mesin obras, dan 1 alat pasang kancing kepada komunitas di Kelurahan Cilincing.
    Dalam pelatihan tersebut, selain warga peserta pelatihan hadir perwakilan Pelindo, Bayu Widyafrasta dan Achlakul Karim, serta perwakilan Kecamatan dan Kelurahan Cilincing.
     
    Ardhy menambahkan kegiatan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan untuk persiapan Proyek Pembangunan New Priok Eastern Access (NPEA).
     
    “Kami berharap komunitas ini menjadi model bagi daerah lain dalam mengadopsi solusi penggunaan material ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru, sekaligus bagian dari komitmen kami untuk mendukung pembangunan NPEA,” jelasnya.
     
    Sejak 2021, Pelindo fokus pada tiga bidang prioritas dalam program TJSL, yakni pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMK, sebagai upaya berkelanjutan dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Program Magang Luar Negeri Diyakini Kunci Sakti Capai Target Pelatihan Kerja 1 Juta Orang

    Program Magang Luar Negeri Diyakini Kunci Sakti Capai Target Pelatihan Kerja 1 Juta Orang

    Jakarta: Langkah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendapatkan dukungan penuh dari Migrant Watch dalam rencananya untuk melatih 1 juta tenaga kerja pada 2025. Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan, optimistis target ini bisa dicapai, terutama dengan strategi inovatif melalui optimalisasi dan perluasan program magang ke luar negeri.
     
    “Saya optimis, bahkan menurut saya, target idealnya seharusnya mencapai 5 juta peserta pelatihan kerja per tahun. Dengan demikian, para pencari kerja baru, baik dari lulusan perguruan tinggi maupun SMK/SMK, dapat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang,” kata Aznil pada Jumat, 22 November 2024.
     
    Aznil menjelaskan bahwa pelatihan berbasis Balai Latihan Kerja (BLK) saja tidak cukup untuk memenuhi target besar ini. Ia menggarisbawahi pentingnya magang di luar negeri sebagai solusi yang lebih efektif.
    Baca juga: Menteri Dikti Saintek: Magang Merdeka Perlu Pembenahan
     
    Pelatihan berbasis BLK, menurut Aznil, memiliki tantangan besar, terutama karena kualitasnya sering kali tidak merata dan kurang relevan dengan kebutuhan industri modern. Ditambah lagi, birokrasi yang kaku sering menghambat kreativitas dan inovasi.
     
    “Magang memberikan pengalaman kerja nyata di pasar global, sekaligus memungkinkan peserta mendapatkan penghasilan. Ini cara praktis yang tidak memerlukan anggaran besar dan perencanaan panjang,” jelas Aznil.
     
    Lebih lanjut, Aznil menambahkan bahwa program ini dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar internasional. Dengan strategi ini, ia percaya target pelatihan kerja dapat diperluas hingga 5 juta peserta per tahun.
     
    Aznil mendorong pemerintah melalui Menaker untuk mengoptimalkan program magang ke luar negeri, yang sangat efektif untuk membentuk keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Program magang ini juga memberikan pengalaman kerja nyata di pasar global.
     
    “Pendekatan magang merupakan strategi praktis, karena tidak memerlukan perencanaan yang panjang dan anggaran yang besar. Magang di luar negeri juga dapat memberikan penghasilan bagi peserta,” tambah Aznil.
     
    Aznil juga menekankan bahwa program magang luar negeri ini adalah investasi besar dalam sumber daya manusia Indonesia. Dengan komitmen Menaker, ia yakin target ini bisa tercapai dan membawa dampak besar bagi perekonomian nasional.
     
    “Dengan strategi ini, pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas jaringan internasional. Jangankan target 1 juta, 5 juta per tahun pun bisa tercapai,” pungkas Aznil.
     
    Sebelumnya, Menaker Yassierli mengungkap rencana peningkatan target pelatihan kerja hingga lima kali lipat dari jumlah saat ini yang hanya mencapai 200 ribu orang per tahun. Menaker menilai langkah ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai sektor.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Kaesang Dukung Rencana Yohannis Bangun RS Internasional di Jayapura

    Kaesang Dukung Rencana Yohannis Bangun RS Internasional di Jayapura

    Jayapura: Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengunjungi Kampung Nendali, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, didampingi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4, Yohannis Manansang Wally dan Daniel Mebri.

    Kehadiran Kaesang disambut dengan tarian adat Papua, sebuah tradisi khas dalam penyambutan tamu kehormatan. Momen ini dimanfaatkan untuk membahas rencana strategis pengembangan wilayah, termasuk pembangunan rumah sakit internasional di Sentani.

    “Kami berencana membangun rumah sakit berstandar internasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pengembangan Kabupaten Jayapura,” ujar Yohannis Manansang. 

    Ia menekankan pentingnya pembenahan tata ruang kota sebagai langkah awal transformasi kabupaten ini, yang menurutnya belum mengalami perubahan signifikan selama beberapa dekade.

    “Kabupaten Jayapura perlu memiliki tata ruang baru yang lebih terencana dan modern. Ini menjadi prioritas kami ke depan,” tambah Yohannis.

    Dalam kesempatan yang sama, Kaesang mendukung rencana tersebut. Ia menegaskan segala upaya pengembangan wilayah akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk direalisasikan.

    “Kami percayakan kepada gubernur dan bupati untuk merealisasikan program ini. Selama tujuannya untuk kemajuan Papua, kami pasti mendukung,” ungkap Kaesang.

    Acara ini juga dihadiri oleh calon gubernur Papua, Mathius D Khafiri, dan calon wakil gubernur, Aryoko Rumaropen, yang turut memberikan perhatian pada program-program pengembangan wilayah di Papua.

    Jayapura: Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengunjungi Kampung Nendali, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, didampingi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4, Yohannis Manansang Wally dan Daniel Mebri.
     
    Kehadiran Kaesang disambut dengan tarian adat Papua, sebuah tradisi khas dalam penyambutan tamu kehormatan. Momen ini dimanfaatkan untuk membahas rencana strategis pengembangan wilayah, termasuk pembangunan rumah sakit internasional di Sentani.
     
    “Kami berencana membangun rumah sakit berstandar internasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pengembangan Kabupaten Jayapura,” ujar Yohannis Manansang. 
    Ia menekankan pentingnya pembenahan tata ruang kota sebagai langkah awal transformasi kabupaten ini, yang menurutnya belum mengalami perubahan signifikan selama beberapa dekade.
     
    “Kabupaten Jayapura perlu memiliki tata ruang baru yang lebih terencana dan modern. Ini menjadi prioritas kami ke depan,” tambah Yohannis.
     
    Dalam kesempatan yang sama, Kaesang mendukung rencana tersebut. Ia menegaskan segala upaya pengembangan wilayah akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk direalisasikan.
     
    “Kami percayakan kepada gubernur dan bupati untuk merealisasikan program ini. Selama tujuannya untuk kemajuan Papua, kami pasti mendukung,” ungkap Kaesang.
     
    Acara ini juga dihadiri oleh calon gubernur Papua, Mathius D Khafiri, dan calon wakil gubernur, Aryoko Rumaropen, yang turut memberikan perhatian pada program-program pengembangan wilayah di Papua.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Jelang Nataru, Pertamina Patra Niaga Cek Penyaluran BBM dan LPG

    Jelang Nataru, Pertamina Patra Niaga Cek Penyaluran BBM dan LPG

    Jakarta: Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) melakukan pengecekan ke sejumlah lembaga penyalur BBM dan LPG yakni Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), serta Agen PSO & NPSO dan Pangkalan LPG PSO jelang periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
     
    Sejak Rabu, 20 November 2024, pengecekan telah dilakukan di 56 SPBU, 23 SPBE, 39 Agen LPG PSO & NPSO, dan 41 Pangkalan PSO yang tersebar di enam area pemasaran ritel (Sales Area Retail) Regional JBB di tiga provinsi wilayah operasional Regional JBB yang meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
     
    Area Manager Communication, Relations & CSR Regional JBB PT Pertamina Patra Niaga Eko Kristiawan mengatakan, pengecekan untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG di wilayah regional JBB dilakukan secara tepat dalam aspek kuantitas dan kualitas, serta memastikan keandalan fasilitas, stok dan distribusi BBM dan LPG menjelang akhir tahun.
    “Pertamina Patra Niaga terus meningkatkan intensitas pengecekan di sejumlah titik. Pengecekan yang dilakukan diantaranya terkait ketahanan stok, kuantitas dan kualitas, distribusi pasokan, hingga fasilitas-fasilitas penunjang di SPBU, SPBE, serta agen dan pangkalan LPG,” ujar Eko dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 22 November 2024.
     
    Ia mengungkapkan, pengecekan di lembaga penyalur BBM dan LPG merupakan agenda yang rutin di enam Sales Area (SA) Retail Regional JBB yang terdiri dari SA Banten, Jabode, Karawang, Sukabumi, Bandung, dan Cirebon. Namun, pengecekan intensif pada saat ini juga bertujuan untuk mendukung kesiapan penyaluran BBM dan LPG pada periode Nataru.
     

     
    Adapun kegiatan pengecekan di lembaga penyalur ini meliputi pengecekan kualitas dan kuantitas BBM yang dijual di SPBU sesuai dengan standar mulai dari warna hingga pengecekan kandungan air dalam tangki pendam, selanjutnya dilakukan pemeriksaan sertifikat tera dan akurasi takaran dispenser serta kondisi instalasi dan jaringan teknis. 
     
    Sementara itu, pengecekan di SPBE dilakukan dengan pengecekan timbangan tabung gas dan untuk pangkalan, pengecekan dilakukan dengan memeriksa stok, penjualan, serta penggunaan Merchant Apps Pangkalan (MAP). Selain itu, pengecekan juga dilakukan dengan memastikan fasilitas pendukung di lembaga penyalur dan implementasi aspek HSSE (Health, Safety, Security, and Environment) berjalan dengan baik. Seluruh rangkaian pengecekan di lembaga penyalur ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik  bagi konsumen. 
     
    “Berdasarkan pengecekan yang telah dilaksanakan dua hari ini, lembaga penyalur BBM dan LPG di wilayah Regional JBB sudah sesuai dengan ketentuan sehingga sudah siap untuk menyambut periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kami juga akan melakukan pengecekan hingga periode Satgas Nataru mendatang,” jelas Eko.
     
    Selain melakukan pengecekan di lembaga penyalur, pihaknya juga terus meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait agar operasional dapat terus berjalan dengan lancar serta yang mengamankan pelaksanaan Satgas Nataru 2024-2025. 
     
    Selain itu, pihaknya terus meningkatkan kepatuhan administrasi lembaga penyalur, termasuk menjaga ketahanan stok dan memastikan seluruh fasilitas dalam kondisi prima. Khusus untuk produk LPG, pihaknya juga memastikan produk yang dijual pangkalan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
     
    “Apabila masyarakat menemukan pelanggaran atau penyelewengan terkait produk dan layanan  dapat dilaporkan melalui Pertamina Call Center (PCC) 135. Selain itu, bagi masyarakat dan pelanggan setia Pertamina yang membutuhkan informasi terkait produk Pertamina dan layanan lainnya dapat mengakses web dan aplikasi MyPertamina,” tutup Eko.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)