Xcloud.id

Category: Medcom.id News

  • Ada Window Dressing, IHSG Diproyeksikan Menguat

    Ada Window Dressing, IHSG Diproyeksikan Menguat

    Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak positif pada perdagangan hari ini, setelah sebelumnya ditutup menguat pada perdagangan kemarin.
     
    Mengacu data RTI, Rabu, 4 Desember 2024, IHSG dibuka pada level 7.195,88. Kemudian setelah 20 menit perdagangan, yakni pada pukul 09.20 WIB, IHSG menguat 34 poin atau 0,48 persen menjadi 7.230,72.
     
    Pada awal perdagangan hari ini IHSG sudah sempat menyentuh level tertinggi sementara yaitu 7.238,42 dan level terendah sementara berada di 7.187,47.
    Masih mengacu data yang sama, jumlah volume saham yang telah diperdagangkan pagi ini sebanyak 3,15 miliar saham dengan nilai Rp1,4 triliun.
     
    Adapun jumlah saham yang mengalami penguatan pada pagi ini sebanyak 297 saham. Lalu saham yang melemah 142 saham dan saham emiten yang masih stagnan sebanyak 172 saham.
     

     
    Melansir Antara, IHSG  berpeluang bergerak menguat seiring optimisme window dressing pada Desember 2024.
     
    “Peluang melanjutkan kenaikan masih terbuka mengingat hari perdagangan yang minim pada bulan terakhir 2024,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas.
     
    Sedangkan dari dalam negeri, secara historis, IHSG seringkali mencatatkan kinerja positif pada Desember, pasar tampaknya mulai optimis kembali, dengan prospek Desember cenderung cerah akibat adanya potensi fenomena window dressing yang membuat pasar semakin yakin IHSG dapat lebih stabil pada Desember 2024.
     
    Sementara dari regional, IHSG pada hari ini akan dibayangi oleh sentimen negatif dari keputusan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di negeri Ginseng pada Selasa, 3 Desember 2024 malam waktu setempat, beberapa jam setelahnya, keputusan darurat militer dibatalkan oleh Yoon atas desakan parlemen Korea Selatan.
     
    Serta dari mancanegara, data ekonomi Amerika Serikat menunjukkan lowongan kerja pada Oktober 2024 lebih tinggi dibandingkan September 2024, dengan total 7,74 juta atau melebihi perkiraan Dow Jones sebesar 7,5 juta.
     
    Rilis tersebut merupakan awal dari serangkaian data yang dijadwalkan pada pekan ini, yang akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai kekuatan pasar tenaga kerja.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Makanan Pedas Merusak Lambung, Mitos atau Fakta?

    Makanan Pedas Merusak Lambung, Mitos atau Fakta?

    Jakarta: Makanan pedas telah menjadi favorit kebanyakan masyarakat di Indonesia. Meski memberikan kenikmatan tersendiri, makanan ini kerap dianggap sebagai penyebab masalah lambung, seperti gastritis.

    Bagi sebagian orang, makanan pedas adalah kenikmatan yang sulit ditolak. Namun, di balik popularitasnya, makanan pedas sering dikaitkan dengan risiko kesehatan lambung yang beragam. 

    Meskipun makanan pedas memiliki daya tarik yang kuat, kekhawatiran akan dampaknya terhadap kesehatan lambung sering menjadi perbincangan. Benarkah makanan pedas bisa merusak kesehatan lambung?
    Berikut ini fakta-fakta efek makanan pedas pada lambung:

    1. Tidak secara langsung merusak lambung

    Melansir dari doktersehat, makanan pedas tidak secara langsung menyebabkan luka lambung. Penyebab utama kerusakan lambung adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori atau penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) seperti aspirin. 

    Makanan pedas hanya memperburuk gejala pada orang dengan kondisi lambung tertentu seperti gastroesophageal reflux disease (GERD) atau gastritis.
     

    2. Dampak pada produksi asam lambung

    Kandungan capsaicin dalam cabai dapat merangsang produksi asam lambung. Hal ini dapat memperburuk kondisi bagi mereka yang sudah memiliki gangguan lambung, tetapi tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan lambung pada individu yang sehat.

    3. Menyebabkan gejala GERD atau Gastritis

    Makanan pedas sering dikaitkan dengan naiknya asam lambung, kondisi yang dikenal sebagai gastroesophageal reflux disease (GERD). Melansir dari halodoc, GERD terjadi ketika makanan dan asam lambung kembali naik ke kerongkongan melalui katup di bagian atas lambung.

    Pada beberapa individu, konsumsi makanan pedas dapat meningkatkan risiko refluks asam GERD atau iritasi lambung. Gejala ini biasanya terjadi jika makanan pedas dikonsumsi dalam jumlah besar dan terus-menerus.
    Tips menikmati makanan pedas

    Setelah mengetahui bahwa makanan pedas tidak secara langsung menyebabkan kerusakan lambung. Untuk memahami dampaknya lebih dalam, berikut ini beberapa tips aman menikmati makanan pedas tanpa harus mengorbankan kesehatan lambung:

    1. Hindari perut kosong: Makanan pedas lebih baik dikonsumsi sebagai bagian dari makanan utama.
    2. Perhatikan porsi: Konsumsi dalam jumlah wajar untuk mengurangi risiko gejala.
    3. Amati respons tubuh: Jika Sobat Medcom merasa tidak nyaman setelah makan pedas, sebaiknya kurangi konsumsinya.

    Makanan pedas tidak serta-merta merusak lambung. Kuncinya ada pada pola konsumsi yang bijak dan pemahaman terhadap kondisi tubuh masing-masing.

    Dengan begitu, Sobat Medcom dapat menikmati sensasi makanan pedas tanpa khawatir akan kesehatan lambung.

    (Nithania Septisningsih)

    Jakarta: Makanan pedas telah menjadi favorit kebanyakan masyarakat di Indonesia. Meski memberikan kenikmatan tersendiri, makanan ini kerap dianggap sebagai penyebab masalah lambung, seperti gastritis.
     
    Bagi sebagian orang, makanan pedas adalah kenikmatan yang sulit ditolak. Namun, di balik popularitasnya, makanan pedas sering dikaitkan dengan risiko kesehatan lambung yang beragam. 
     
    Meskipun makanan pedas memiliki daya tarik yang kuat, kekhawatiran akan dampaknya terhadap kesehatan lambung sering menjadi perbincangan. Benarkah makanan pedas bisa merusak kesehatan lambung?

    Berikut ini fakta-fakta efek makanan pedas pada lambung:

    1. Tidak secara langsung merusak lambung
    Melansir dari doktersehat, makanan pedas tidak secara langsung menyebabkan luka lambung. Penyebab utama kerusakan lambung adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori atau penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) seperti aspirin. 
     
    Makanan pedas hanya memperburuk gejala pada orang dengan kondisi lambung tertentu seperti gastroesophageal reflux disease (GERD) atau gastritis.
     

     
    2. Dampak pada produksi asam lambung
     
    Kandungan capsaicin dalam cabai dapat merangsang produksi asam lambung. Hal ini dapat memperburuk kondisi bagi mereka yang sudah memiliki gangguan lambung, tetapi tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan lambung pada individu yang sehat.
     
    3. Menyebabkan gejala GERD atau Gastritis
     
    Makanan pedas sering dikaitkan dengan naiknya asam lambung, kondisi yang dikenal sebagai gastroesophageal reflux disease (GERD). Melansir dari halodoc, GERD terjadi ketika makanan dan asam lambung kembali naik ke kerongkongan melalui katup di bagian atas lambung.
     
    Pada beberapa individu, konsumsi makanan pedas dapat meningkatkan risiko refluks asam GERD atau iritasi lambung. Gejala ini biasanya terjadi jika makanan pedas dikonsumsi dalam jumlah besar dan terus-menerus.

    Tips menikmati makanan pedas

    Setelah mengetahui bahwa makanan pedas tidak secara langsung menyebabkan kerusakan lambung. Untuk memahami dampaknya lebih dalam, berikut ini beberapa tips aman menikmati makanan pedas tanpa harus mengorbankan kesehatan lambung:
     
    1. Hindari perut kosong: Makanan pedas lebih baik dikonsumsi sebagai bagian dari makanan utama.
    2. Perhatikan porsi: Konsumsi dalam jumlah wajar untuk mengurangi risiko gejala.
    3. Amati respons tubuh: Jika Sobat Medcom merasa tidak nyaman setelah makan pedas, sebaiknya kurangi konsumsinya.
     
    Makanan pedas tidak serta-merta merusak lambung. Kuncinya ada pada pola konsumsi yang bijak dan pemahaman terhadap kondisi tubuh masing-masing.
     
    Dengan begitu, Sobat Medcom dapat menikmati sensasi makanan pedas tanpa khawatir akan kesehatan lambung.
     

    (Nithania Septisningsih)
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Cara Transfer ShopeePay ke E-Wallet Lain Tanpa Biaya Admin

    Cara Transfer ShopeePay ke E-Wallet Lain Tanpa Biaya Admin

  • Siapkan Masa Depan Lebih Stabil, Ini Dukungan yang Perlu Diberikan ke Milenial

    Siapkan Masa Depan Lebih Stabil, Ini Dukungan yang Perlu Diberikan ke Milenial

  • Siap-siap, Ini Daftar Bansos Kemensos yang Cair Desember 2024

    Siap-siap, Ini Daftar Bansos Kemensos yang Cair Desember 2024

  • Update Terbaru Proses Hukum Remaja Jaksel yang Bunuh Ayah dan Nenek

    Update Terbaru Proses Hukum Remaja Jaksel yang Bunuh Ayah dan Nenek

    Jakarta: Seorang remaja 14 tahun berinisial MAS dengan tega membunuh ayah dan neneknya di kediamannya yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024 kemarin.

    Tak hanya membunuh ayah dan nenek, MAS juga sempat melakui ibunya hingga harus dirawat di Rumah Sakit. 

    Berikut ini update kasus pembunuhan dengan pelaku remaja 14 tahun di Cilandak, Jaksel:

    MAS ditetapkan tersangka

    Polisi menetapkan remaja berinisial MAS, 14, yang membunuh ayahnya, APW, 40 dan neneknya RM, 69 sebagai tersangka. “Iya tersangka,” kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi kepada wartawan. 
     

     

    Dijerat pasal pembunuhan

    MAS dijerat Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan subsider Pasal 351 KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang berakibat luka berat dan mati.

    Nurma memastikan kasus yang menjerat remaja kelas 1 SMA itu ditindaklanjuti. Sebab, perbuatannya tidak ditoleransi. “Harus ditindaklanjuti, tidak bisa, jadi kita harus ditindaklanjuti, apalagi menghilangkan nyawa orang lain,” tegas Nurma.
    MAS tidak ditahan

    Meski sudah ditetapkan tersangka, namun MAS tidak ditahan. Ia dititipkan di rumah aman Kementerian Sosial (Kemensos), karena statusnya masih anak di bawah umur.

    Penempatan di rumah aman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

    Jakarta: Seorang remaja 14 tahun berinisial MAS dengan tega membunuh ayah dan neneknya di kediamannya yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 November 2024 kemarin.
     
    Tak hanya membunuh ayah dan nenek, MAS juga sempat melakui ibunya hingga harus dirawat di Rumah Sakit. 
     
    Berikut ini update kasus pembunuhan dengan pelaku remaja 14 tahun di Cilandak, Jaksel:

    MAS ditetapkan tersangka

    Polisi menetapkan remaja berinisial MAS, 14, yang membunuh ayahnya, APW, 40 dan neneknya RM, 69 sebagai tersangka. “Iya tersangka,” kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi kepada wartawan. 
     

     

    Dijerat pasal pembunuhan

    MAS dijerat Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan subsider Pasal 351 KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang berakibat luka berat dan mati.
    Nurma memastikan kasus yang menjerat remaja kelas 1 SMA itu ditindaklanjuti. Sebab, perbuatannya tidak ditoleransi. “Harus ditindaklanjuti, tidak bisa, jadi kita harus ditindaklanjuti, apalagi menghilangkan nyawa orang lain,” tegas Nurma.
    MAS tidak ditahan

    Meski sudah ditetapkan tersangka, namun MAS tidak ditahan. Ia dititipkan di rumah aman Kementerian Sosial (Kemensos), karena statusnya masih anak di bawah umur.
     
    Penempatan di rumah aman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Minim Akses, Penyandang Disabilitas Harap Banyak Perusahaan Beri Kesempatan Kerja

    Minim Akses, Penyandang Disabilitas Harap Banyak Perusahaan Beri Kesempatan Kerja

    Jakarta: Penyandang disabilitas masih memiliki kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), pada 2023 hanya sekitar 22,97 juta penyandang disabilitas di Indonesia, atau sekitar 8,5 persen dari total populasi, yang memiliki pekerjaan.
     
    Namun, sayangnya, hanya sebagian kecil yang mampu mengakses pekerjaan formal. Faktor-faktor seperti stigma sosial, kurangnya fasilitas pendukung, dan keterbatasan keterampilan sering kali menjadi penghalang utama.
     
    Rafli misalnya, pekerja di sebuah restoran cepat saji di Tegal, Jawa Tengah, merupakan salah satu penyandang disabilitas yang beruntung bisa bekerja di sektor formal. Sebagai seorang tunarungu, pekerjaan yang ia miliki merupakan suatu pencapaian besar yang ia raih melalui perjuangan panjang.
     
    “Orang tua saya adalah pendukung terbesar. Mereka bangga karena saya bisa bekerja. Saya sangat bersyukur dengan pekerjaan ini, bisa mandiri, punya penghasilan, dan membantu orang tua,” ujar Rafli seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 3 Desember 2024.
     
    Selain Rafli, Romi, seorang karyawan tunadaksa di Pamulang, Tangerang Selatan, memiliki kisah perjuangan yang sedikit berbeda. Ia sudah bekerja di restoran cepat saji selama bertahun-tahun sebelum kecelakaan mengubah hidupnya. Salah satu tangannya harus diamputasi, menjadikannya seorang tunadaksa.
     
    “Setelah kecelakaan, saya baru merasakan sulitnya menjadi penyandang disabilitas. Banyak hal fisik yang dulu bisa saya lakukan sekarang menjadi terbatas. Tapi, saya bersyukur perusahaan tempat saya bekerja tetap menerima saya dan memberikan dukungan. Itu memberi saya semangat untuk terus berjuang,” ujar dia.
     

     

    Harap banyak perusahaan beri kesempatan kerja
     
    Kisah Rafli dan Romi adalah segelintir cerita penyandang disabilitas yang diketahui masyarakat. Meskipun keduanya terbilang beruntung mampu memiliki pekerjaan di sektor formal, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya.
     
    Menurut laporan Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2022 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dari seluruh total pekerja di Indonesia, mayoritas pekerja disabilitas, atau 0,81 persen dari total penduduk bekerja dengan disabilitas, berprofesi wirausaha. Sementara itu, hanya 0,23 persen pekerja disabilitas yang bekerja formal dengan status buruh, karyawan atau pegawai.
     
    Pekerjaan layak bagi penyandang disabilitas seperti Rafli dan Romi lebih dari sekadar sumber penghasilan, tetapi juga lambang kepercayaan dan peluang untuk berkontribusi. Hal ini juga memberikan mereka rasa bangga dan rasa percaya diri.
     
    “Saya berharap semakin banyak perusahaan yang membuka pintu bagi penyandang disabilitas. Kami bisa bekerja sebaik orang lain, asalkan diberi kesempatan,” ujar Romi.
     
    Hal senada disampaikan Rafli, yang berharap penerimaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas semakin meningkat. “Masih sedikit tempat kerja yang bisa menerima orang seperti saya. Semoga di masa depan, tidak ada lagi pembeda berdasarkan keterbatasan fisik,” harap dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Tenang, Pemerintah-DPR Ambil Kebijakan Terbaik BBM Bersubsidi untuk Ojol

    Tenang, Pemerintah-DPR Ambil Kebijakan Terbaik BBM Bersubsidi untuk Ojol

    Jakarta: Masyarakat diminta tenang menyikapi isu pelarangan ojek online gunakan pertalite. Sebab, DPR dan pemerintah dipastikan bakal mengambil kebijakan terbaik soal polemik tersebut.

    “Jadi bisa di exercise segala kemungkinan-kemungkinan yang ada, jadi pada dasarnya kita akan cari dan mendukung apa yang terbaik untuk masyarakat Indonesia,” kata Ketua Komisi XII DPR-RI Bambang Pati Jaya melalui keterangan tertulis, Selasa, 3 Desember 2024.

    Politikus Partai Golkar itu menyampaikan pemerintah belum memutuskan isu pelarangan ojol gunakan pertalite. Sebab, masih dibahas eksekutif.
     

    “Bahwa masalah yang berkembang tentang BBM atau ojol itu masih exercise oleh pemerintah, jadi belum merupakan suatu keputusan,” ungkap dia.

    Dia meyakini pemerintah membuat keputusan yang berpihak pada masyarakat. Dia juga memastikan Fraksi Golkar di DPR RI mendukung para ojol untuk mendapatkan subsidi BBM, salah satunya tetap mendapat mengisi pertalite.

    “Dan pada dasarnya fraksi Golkar mendukung para ojol itu untuk dapat diberikan dukungan subsidi BBM, seperti pertalite itu mereka masih bisa ngisi, nanti teknis kontrolnya akan dipikirkan bagaimana caranya” ucapnya.

    Jakarta: Masyarakat diminta tenang menyikapi isu pelarangan ojek online gunakan pertalite. Sebab, DPR dan pemerintah dipastikan bakal mengambil kebijakan terbaik soal polemik tersebut.
     
    “Jadi bisa di exercise segala kemungkinan-kemungkinan yang ada, jadi pada dasarnya kita akan cari dan mendukung apa yang terbaik untuk masyarakat Indonesia,” kata Ketua Komisi XII DPR-RI Bambang Pati Jaya melalui keterangan tertulis, Selasa, 3 Desember 2024.
     
    Politikus Partai Golkar itu menyampaikan pemerintah belum memutuskan isu pelarangan ojol gunakan pertalite. Sebab, masih dibahas eksekutif.
     

    “Bahwa masalah yang berkembang tentang BBM atau ojol itu masih exercise oleh pemerintah, jadi belum merupakan suatu keputusan,” ungkap dia.
    Dia meyakini pemerintah membuat keputusan yang berpihak pada masyarakat. Dia juga memastikan Fraksi Golkar di DPR RI mendukung para ojol untuk mendapatkan subsidi BBM, salah satunya tetap mendapat mengisi pertalite.
     
    “Dan pada dasarnya fraksi Golkar mendukung para ojol itu untuk dapat diberikan dukungan subsidi BBM, seperti pertalite itu mereka masih bisa ngisi, nanti teknis kontrolnya akan dipikirkan bagaimana caranya” ucapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Perhutani Perkuat Ketahanan Ekonomi Desa Hutan, Begini Caranya

    Perhutani Perkuat Ketahanan Ekonomi Desa Hutan, Begini Caranya

    Jakarta: Memulai musim tanam 2024, Perum Perhutani berencana menanam 24,4 juta pohon di lahan seluas 26 ribu hektare yang terbagi di tiga wilayah Divisi Regional Perhutani. Tahun ini, Perhutani menyiapkan berbagai macam bibit pohon diantaranya bibit pohon jati, pinus, balsa, kayu putih, sengon, mahoni, dan berbagai multipurpose tree spesies (MPTS).
     
    Sekretaris Perusahaan Perhutani Sofiudin Nurmansyah menjelaskan, Perhutani berkomitmen untuk melaksanakan penanaman guna melestarikan hutan, memperluas tutupan lahan, menjaga fungsi daerah resapan air, dan memberdayakan masyarakat sekitar hutan.
     
    “Tahun ini kami akan kembali melakukan penanaman sesuai rencana kerja perusahaan, menjalankan fungsi Perhutani sebagai BUMN pengelola hutan. Dengan menanam 24,4 juta pohon di lahan seluas 26 ribu hektare, kami harap akan menambah tutupan lahan hijau dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” ujar Sofi dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 3 Desember 2024.
     
    Penanaman jutaan pohon ini dilakukan di tiga wilayah Perhutani Divisi Regional. Untuk Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Perhutani akan melakukan penanaman di lahan seluas 4.334 hektare.
     
    Sementara, untuk wilayah Divisi Regional Jawa Tengah Perhutani akan melakukan penanaman di lahan seluas 9.619 hektare. Terakhir, pada Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Perhutani akan melakukan penanaman di lahan seluas 12.057 hektare.
     
    “Penanaman ini juga diharapkan akan menambah pemberdayaan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi desa hutan,” papar dia.
     

     

    Ajak stakeholder hijaukan negeri
     
    Perhutani juga membuka ruang dengan mengajak berbagai pihak untuk berkontribusi melestarikan hutan. Seperti yang terjadi pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2024, Perhutani Divisi Regional (Divre) Jawa Barat dan Banten melaksanakan kegiatan penanaman pohon di kawasan hutan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
     
    Kegiatan ini sebagai momentum gerakan menanam yang akan dilaksanakan di 14 KPH wilayah Jawa Barat dan Banten. Dalam kegiatan ini, Perhutani mengajak Padepokan Garuda Yaksa sebagai stakeholder untuk bersinergi melakukan penanaman guna melestarikan alam perbukitan Hambalang.
     
    Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Yudha Suswardhanto mengatakan ratusan pohon jenis pinus dan damar akan ditanam sebagai upaya pelestarian lingkungan.
     
    “Kami menggandeng Padepokan Garuda Yaksa, harapan kami ini bisa bersinergi ke depannya dalam pelaksanaan perbaikan lingkungan, perbaikan tutupan lahan sehingga kelestarian hutan sebagai daerah tangkapan air khususnya di Bogor, terjaga” tutur Yudha.
     
    Sementara itu, Perwakilan Padepokan Garuda Yaksa Warsito mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Perum Perhutani karena turut serta menjaga kelestarian alam di lingkungan kediaman Presiden.
     
    “Saya juga mewakili dari kepala rumah tangga kediaman Pak Presiden RI berharap acara seperti sekarang ini diprogram secara berkelanjutan. Karena hutan kita juga harus kita rawat dan kebetulan program beliau, dalam hal ini Bapak Presiden RI, dari dulu kita diajarkan untuk menanam pohon agar hutan terjaga dan lestari,” jelas dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Kemendagri Laporkan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ke DPR

    Kemendagri Laporkan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ke DPR

    Jakarta: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah berlangsung dengan damai. Pilkada telah dilaksanakan bersamaan pada 27 November 2024.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memerinci sejumlah data penting terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Laporan itu dibeberkan saat Bima menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Selasa, 3 Desember 2024.  

    Bima menjelaskan Pilkada Serentak dilaksanakan di 545 daerah. Meliputi 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 kota. 

    “Pilkada Serentak diikuti 1.556 pasangan kandidat kepala daerah di berbagai tingkat pemerintahan,” kata Bima.

    Peserta pilkada terdiri atas 103 pasangan calon gubernur-wakil gubernur di 37 provinsi. Sebanyak 1.168 pasang calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten, serta 284 pasang calon wali kota dan wakil wali kota di 93 kota.

    Bima melaporkan Pilkada Serentak merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas peraturan-peraturan sebelumnya tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
     
    Tujuan Pilkada Serentak
    Menurut dia, Pilkada Serentak 2024 bertujuan untuk menyinkronkan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pilkada Serentak sekaligus memperkuat sistem presidensial yang diatur dalam UUD 1945 pascaamendemen.  

    “Tujuan diselenggarakannya Pilkada Serentak adalah untuk menguatkan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, menghemat anggaran, mengurangi pemborosan waktu, meningkatkan partisipasi pemilih, meminimalisasi konflik sosial, serta menyelaraskan program pembangunan nasional dan daerah,” ujar Bima Arya.  

    Kemendagri juga mencatat jumlah penduduk potensial pemilih dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebanyak 203.657.354 jiwa. Terdiri atas 102.011.361 laki-laki dan 101.645.993 perempuan. 
     
    Berapa Biaya Pilkada Serentak?
    Bima menjelaskan biaya atau pendanaan Pilkada Serentak 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Ayat 1 UU No.10 Tahun 2016. Hal ini diperkuat melalui surat edaran Mendagri pada 24 Januari 2023. 

    “Surat tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” kata dia.  

    Anggaran yang disiapkan mencakup 40 persen pada APBD tahun anggaran 2023 dan 60 persen pada APBD tahun anggaran 2024. Anggaran dalam bentuk belanja hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

    “Pemerintah menganggarkan dana hibah sebesar Rp37,52 triliun untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” kata Bima.
     
    Akan Ada Evaluasi
    Bima mengakui rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 di sejumlah daerah. Hal ini akan segera dievaluasi untuk perumusan dalam revisi sistem pemilu dan pilkada.

    “Apapun itu akan kami pelajari angka-angkanya. Nanti jadi bahan masukan untuk kami ketika revisi sistem pemilu dan pilkada,” kata Bima.

    Bima menduga salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih adalah jarak waktu yang terlalu dekat antara pelaksanaan pemilu dan pilkada. Hal itu bisa saja membuat masyarakat merasa jenuh.

    Selain itu, ada beberapa daerah hanya memiliki calon tunggal. Bisa saja warga jadi malas ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena tidak ada pilihan lain.

    Di sisi lain, banyak paslon yang bertarung di pilkada tidak berasal dari daerah tersebut. Mereka tidak dikenal oleh warga dan warga juga merasa tidak punya ikatan khusus.

    “Jadi kami tarik fenomena partisipasi politik ini ke dalam isu besar, yaitu revisi sistem untuk perbaikan pemilu dan pilkada,” ucap mantan Wali Kota Bogor itu.

    Jakarta: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah berlangsung dengan damai. Pilkada telah dilaksanakan bersamaan pada 27 November 2024.
     
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memerinci sejumlah data penting terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Laporan itu dibeberkan saat Bima menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Selasa, 3 Desember 2024.  
     
    Bima menjelaskan Pilkada Serentak dilaksanakan di 545 daerah. Meliputi 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 kota. 
    “Pilkada Serentak diikuti 1.556 pasangan kandidat kepala daerah di berbagai tingkat pemerintahan,” kata Bima.
     
    Peserta pilkada terdiri atas 103 pasangan calon gubernur-wakil gubernur di 37 provinsi. Sebanyak 1.168 pasang calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten, serta 284 pasang calon wali kota dan wakil wali kota di 93 kota.
     
    Bima melaporkan Pilkada Serentak merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas peraturan-peraturan sebelumnya tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
     
    Tujuan Pilkada Serentak
    Menurut dia, Pilkada Serentak 2024 bertujuan untuk menyinkronkan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pilkada Serentak sekaligus memperkuat sistem presidensial yang diatur dalam UUD 1945 pascaamendemen.  
     
    “Tujuan diselenggarakannya Pilkada Serentak adalah untuk menguatkan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, menghemat anggaran, mengurangi pemborosan waktu, meningkatkan partisipasi pemilih, meminimalisasi konflik sosial, serta menyelaraskan program pembangunan nasional dan daerah,” ujar Bima Arya.  
     
    Kemendagri juga mencatat jumlah penduduk potensial pemilih dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebanyak 203.657.354 jiwa. Terdiri atas 102.011.361 laki-laki dan 101.645.993 perempuan. 
     
    Berapa Biaya Pilkada Serentak?
    Bima menjelaskan biaya atau pendanaan Pilkada Serentak 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Ayat 1 UU No.10 Tahun 2016. Hal ini diperkuat melalui surat edaran Mendagri pada 24 Januari 2023. 
     
    “Surat tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” kata dia.  
     
    Anggaran yang disiapkan mencakup 40 persen pada APBD tahun anggaran 2023 dan 60 persen pada APBD tahun anggaran 2024. Anggaran dalam bentuk belanja hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
     
    “Pemerintah menganggarkan dana hibah sebesar Rp37,52 triliun untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” kata Bima.
     
    Akan Ada Evaluasi
    Bima mengakui rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 di sejumlah daerah. Hal ini akan segera dievaluasi untuk perumusan dalam revisi sistem pemilu dan pilkada.
     
    “Apapun itu akan kami pelajari angka-angkanya. Nanti jadi bahan masukan untuk kami ketika revisi sistem pemilu dan pilkada,” kata Bima.
     
    Bima menduga salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih adalah jarak waktu yang terlalu dekat antara pelaksanaan pemilu dan pilkada. Hal itu bisa saja membuat masyarakat merasa jenuh.
     
    Selain itu, ada beberapa daerah hanya memiliki calon tunggal. Bisa saja warga jadi malas ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena tidak ada pilihan lain.
     
    Di sisi lain, banyak paslon yang bertarung di pilkada tidak berasal dari daerah tersebut. Mereka tidak dikenal oleh warga dan warga juga merasa tidak punya ikatan khusus.
     
    “Jadi kami tarik fenomena partisipasi politik ini ke dalam isu besar, yaitu revisi sistem untuk perbaikan pemilu dan pilkada,” ucap mantan Wali Kota Bogor itu.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)