Xcloud.id

Category: Medcom.id News

  • Rupiah Diramal Menguat, Ini Faktor Pendukungnya

    Rupiah Diramal Menguat, Ini Faktor Pendukungnya

    Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan hari ini terpantau menguat tipis.
     
    Mangacu data Bloomberg, Kamis, 5 Desember 2024 mencatat rupiah menguat 17 poin atau 0,11 persen menjadi Rp15.920 per USD.
     
    Sementara berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah mengaut 15 poin atua 0,09 persen menjadi Rp15.909 per USD. Pada perdagangan hari ini rupiah ditaksir akan bergerak pada level Rp15.889 hingga Rp15.952 per USD.
    Pengamat pasar uang Ariston Tjendra memproyeksikan nilai tukar rupiah menguat pada perdagangan Kamis didukung sinyal pemangkasan lanjutan suku bunga kebijakan Amerika Serikat Fed Funds Rate (FFR).
     
    “Pernyataan Gubernur The Fed semalam yang memberi sinyal pemangkasan lanjutan bisa mendorong penguatan rupiah hari ini terhadap dolar AS,” kata Ariston dilansir Antara.
     

    Risiko di pasar keuangan
    Penguatan rupiah juga dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap risiko di pasar keuangan cukup positif kemarin di mana indeks saham menguat dan pagi ini Nikkei dan Hangseng juga menguat.
     
    Tapi di sisi lain, indeks dolar AS tidak bergerak jauh pagi ini masih di kisaran 106,30-an seperti pagi kemarin. Hal itu menunjukkan pasar masih mewaspadai potensi penguatan dolar AS ke depan.
     
    Menurut Ariston, faktor pendukung penguatan dolar AS masih belum hilang seperti rencana kebijakan tarif Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, kondisi ekonomi AS yang masih bagus dan situasi konflik di beberapa tempat.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Pemprov Banten Dukung Transisi Energi dan Net Zero Emission

    Pemprov Banten Dukung Transisi Energi dan Net Zero Emission

    Serang: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi membangun kerjasama pengembangan potensi daerah untuk mendukung transisi energi hingga pencapaian target net Zero Emission yang bakal terintergerasi dalam program kolaboratif sinergi masyarakat untuk edukasi transisi aman menuju emisi nol yang adaptif dan berkelanjutan (Semesta Menyala).

    Kepala Dinas Lingkungan Hiduo dan Kehutana (DLHK) Banten, Wawan Gunawan, mengatakan program Semesta Menyala adalah rangkaian rencana aksi perubahan pendidikan, penguatan perencanaan lingkungan hidup kolaboratif.

    “Ini merupakan langkah nyata DLHK Banten serta para pihak yang melakukan MoA untuk ikut berkontribusi dalam pelestarian lingkungan khususnya dalam membantu penurunan emisi melalui kegiatan penyerapan karbon dengan penanaman kayu energi yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat di dalamnya, sekaligus menanggulangi perubahan iklim,” kata Wawan di Serang, Rabu, 4 Desember 2024.
     

    Kerja sama dibuktikan dengan penandatanganan memorandum of agreement (MoA) yang dilakukan General Manager PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya, Burlian Prasetyo; Vice President PT PLN Biomassa Energi Primer Indonesia, Erfan Julianto; Ketua Departemen Manajemen Hutan Institut Pertanian Bogor, Soni Trison; Wakil Ketua III Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional Banten, Ace Sumirsa; Administrator Perhutani KKPH Banten, Agus Soleh dan Kepala Dinas Lingkungan Hiduo dan Kehutana (DLHK) Banten, Wawan Gunawan. 

    Kepala Penataan dan Peningkatan Kapasitas DLHK Banten, Irwan Setiawan, mengungkap program ini merupakan langkah menuju emisi nol adaptif serta berkelanjutan dengan cita-citanya menjadi sarana penghubung industri yang mempunyai kewajiban pengelolaan emisi dengan kelompok tani yang akan terlibat dalam kegiatan penyerapan karbon dalam bentuk budidaya tanaman kayu energi. 

    “Semesta Menyala adalah singkatan dari sinergi masyarakat untuk edukasi transisi aman, menuju emisi nol yang adaptif dan berkelanjutan,” ungkap Irwan. 

    Vice President PT PLN Biomassa EPI, Erfan Julianto, menyebut upaya yang dilakukan kali ini merupakan langkah awal yang perlu dilakukan secara konsisten oleh para pihak yang berkomitmen. 

    “Untuk bisa menemukan keseimbangan antara ketergantungan kita terhadap energi fosil dengan kemampuan kita untuk melakukan adaftasi terhadap perubahan iklim dengan teknologi-teknologi yang lebih ramah terhadap lingkungan,” ujarnya. 

    Serang: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi membangun kerjasama pengembangan potensi daerah untuk mendukung transisi energi hingga pencapaian target net Zero Emission yang bakal terintergerasi dalam program kolaboratif sinergi masyarakat untuk edukasi transisi aman menuju emisi nol yang adaptif dan berkelanjutan (Semesta Menyala).
     
    Kepala Dinas Lingkungan Hiduo dan Kehutana (DLHK) Banten, Wawan Gunawan, mengatakan program Semesta Menyala adalah rangkaian rencana aksi perubahan pendidikan, penguatan perencanaan lingkungan hidup kolaboratif.
     
    “Ini merupakan langkah nyata DLHK Banten serta para pihak yang melakukan MoA untuk ikut berkontribusi dalam pelestarian lingkungan khususnya dalam membantu penurunan emisi melalui kegiatan penyerapan karbon dengan penanaman kayu energi yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat di dalamnya, sekaligus menanggulangi perubahan iklim,” kata Wawan di Serang, Rabu, 4 Desember 2024.
     

    Kerja sama dibuktikan dengan penandatanganan memorandum of agreement (MoA) yang dilakukan General Manager PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya, Burlian Prasetyo; Vice President PT PLN Biomassa Energi Primer Indonesia, Erfan Julianto; Ketua Departemen Manajemen Hutan Institut Pertanian Bogor, Soni Trison; Wakil Ketua III Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional Banten, Ace Sumirsa; Administrator Perhutani KKPH Banten, Agus Soleh dan Kepala Dinas Lingkungan Hiduo dan Kehutana (DLHK) Banten, Wawan Gunawan. 
    Kepala Penataan dan Peningkatan Kapasitas DLHK Banten, Irwan Setiawan, mengungkap program ini merupakan langkah menuju emisi nol adaptif serta berkelanjutan dengan cita-citanya menjadi sarana penghubung industri yang mempunyai kewajiban pengelolaan emisi dengan kelompok tani yang akan terlibat dalam kegiatan penyerapan karbon dalam bentuk budidaya tanaman kayu energi. 
     
    “Semesta Menyala adalah singkatan dari sinergi masyarakat untuk edukasi transisi aman, menuju emisi nol yang adaptif dan berkelanjutan,” ungkap Irwan. 
     
    Vice President PT PLN Biomassa EPI, Erfan Julianto, menyebut upaya yang dilakukan kali ini merupakan langkah awal yang perlu dilakukan secara konsisten oleh para pihak yang berkomitmen. 
     
    “Untuk bisa menemukan keseimbangan antara ketergantungan kita terhadap energi fosil dengan kemampuan kita untuk melakukan adaftasi terhadap perubahan iklim dengan teknologi-teknologi yang lebih ramah terhadap lingkungan,” ujarnya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Peran Aktif BRI Dukung Ketahanan Pangan, Salurkan Kredit Senilai Rp199,83 Triliun di Sektor Pertanian

    Peran Aktif BRI Dukung Ketahanan Pangan, Salurkan Kredit Senilai Rp199,83 Triliun di Sektor Pertanian

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menunjukkan komitmennya dalam berperan aktif mendukung ketahanan pangan nasional. Hingga akhir September 2024, BRI (bank only) telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp199,83 triliun kepada sektor pertanian, kehutanan dan pertanian.
     
    Langkah ini sejalan dengan visi BRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
     
    Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
    “Kami memahami bahwa sektor pertanian bukan hanya tulang punggung perekonomian nasional, tetapi juga kunci dalam memastikan ketahanan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami terus memperluas akses pembiayaan kepada para pelaku di sektor ini, termasuk petani, UMKM, dan pelaku agribisnis lainnya,” ujar Sunarso.
     

    Direktur Utama BRI Sunarso. (Foto: Dok. BRI)
     
    Kredit yang disalurkan BRI mencakup berbagai subsektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hingga peternakan dan perikanan. Pendekatan yang diambil BRI tidak hanya fokus pada penyaluran dana, tetapi juga mencakup pemberdayaan petani melalui program pendampingan, pelatihan, dan digitalisasi sektor pertanian.
     
    Sunarso mengungkapkan bahwa BRI akan terus berkomitmen dalam mendukung ketahanan pangan, karena melalui ketahanan pangan Indonesia dapat keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap). 
     
    “Berdasarkan kajian Bappenas, Indonesia diperkirakan akan keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah pada tahun 2041 jika asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen terpenuhi,” kata Sunarso. 
     
     

     
    Untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, menurut Sunarso, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di atas USD4.465 (sumber: World Bank). Terkait hal tersebut, Sunarso mengungkapkan dalam kajian BRI bahwa faktor yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi 6 persen adalah investasi pada human capital atau nilai ekonomi dari pengalaman dan keterampilan pekerja. Pembentukan human capital juga perlu didorong oleh tiga faktor. 
     
    Pertama, Indonesia harus fokus dalam memaksimalkan kebutuhan nutrisi dan pangan. “Maka menjadi penting, kita fokus untuk memiliki strategi yang khusus, spesifik, dan visioner untuk masalah ketahanan pangan,” ujar Sunarso.
     
    Kedua, negara punya tugas untuk menyejahterakan rakyat dan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sunarso mengatakan bahwa cara terbaik untuk menyejahterakan rakyat adalah dengan memberikan mereka pekerjaan.
     
    “Jadi semua orang pada usia produktif memang harus bekerja. Kalau begitu, pemerataan kesempatan kerja itu menjadi penting,” jelasnya. 
     
    Ketiga, adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk mendapatkan pemerataan kesempatan kerja dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana di dalamnya juga ada unsur pemerataan serta partisipasi masyarakat untuk ikut tumbuh dan berkembang.
     
    “Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan,” ujar Sunarso.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Jangan Paksakan Penaikan PPN

    Jangan Paksakan Penaikan PPN

    BESAR kemungkinan penaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan diberlakukan oleh pemerintah mulai 1 Januari 2025. Kado pada awal tahun itu mesti diterima masyarakat meski daya beli terus menurun sepanjang 2024.

    Hingga kini, belum ada pembicaraan antara pemerintah dan DPR untuk merevisi UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi dasar hukum penaikan PPN itu. Apalagi pada 6 Desember 2024, DPR memasuki masa reses dan baru akan kembali bersidang pada Januari tahun depan.

    Artinya, hanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang dapat dikeluarkan Presiden jika pemerintah ingin membatalkan rencana penaikan PPN itu. Namun, pertanyaannya, ada situasi kegentingan memaksa apa sehingga perppu harus diterbitkan? Sepertinya opsi itu pun tak akan diambil Presiden mengingat penaikan PPN ada dasar hukumnya.

    Jika menilik UU No 62/2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025, dapat dipandang wajar jika pemerintah tetap menaikkan PPN. Bagaimana tidak? Dengan rencana belanja senilai Rp3.621,3 triliun pada tahun depan, pemerintah hanya punya duit sebesar Rp3.005,1 triliun. Artinya, ada defisit sebesar Rp616,19 triliun yang mesti ditalangi.

    Kalau bukan berutang, pilihannya efisiensi dan pungutan negara yang mesti ditambah buat menalanginya. Dari perincian Perpres No 201/2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025, terlihat jelas pemerintah memilih ingin menambah pendapatan negara ketimbang berutang. Dengan pemberlakuan PPN sebesar 12%, pemerintah menargetkan penerimaan PPN dalam negeri Rp609,04 triliun. Target PPN itu naik 23,4% dari tahun sebelumnya, yakni Rp493,3 triliun.

    Jelas tambahan PPN itu masih belum mampu menutupi besaran defisit APBN. Karena itu, siap-siap saja pemerintah akan menambah pungutan pajak lainnya, termasuk cukai.

    Terbitnya Perpres pada 30 November 2024 itu sekaligus menandai sikap pemerintah yang tetap akan jalan terus dengan menaikkan tarif PPN meski penolakan dari masyarakat dan dunia usaha terus menguat.

    Pemerintah berdalih tergerusnya daya beli masyarakat yang diperparah oleh tambahan penaikan PPN itu akan diganjal dengan guyuran bansos dan PPNBM (pajak pertambahan nilai dan bea masuk) yang ditanggung negara. Tak cuma itu, insentif, utamanya untuk industri padat karya, juga tengah disiapkan pemerintah.

    Namun, itu hitung-hitungan versi pemerintah. Masyarakat yang kini banyak yang sudah turun kelas, dari menengah menjadi menuju menengah dan rentan miskin, tentu juga punya hitung-hitungan sendiri.

    Saat pendapatan tak berubah atau hanya naik tak sampai 10% pada tahun depan, masyarakat mesti menghadapi kenaikan berbagai harga barang dan jasa. Dunia usaha pun akan kelimpungan karena barang dan jasa mereka banyak yang tak laku akibat harganya naik.

    Pemerintah tentu belum lupa, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah kelas menengah pada 2024 tinggal 47,85 juta jiwa, melorot jika dibandingkan dengan periode prapandemi covid-19 pada 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa. Artinya, sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah turun kelas dalam lima tahun terakhir.

    Penurunan itu tentu berdampak pada pengurangan kontribusi kelas menengah terhadap konsumsi domestik. Pangsa konsumsi mereka turun dari 45,6% pada 2018 menjadi hanya 40,3% pada 2023.

    Jika banyak anggota masyarakat yang turun kelas, bagaimana negara bisa mendapat kenaikan pendapatan lewat penaikan PPN? Pemerintah tentu mesti memikirkan dampak penurunan konsumsi tersebut. Apalagi BPS mencatat ekonomi kuartal III 2024 hanya mampu tumbuh 4,94% secara tahunan, anjlok dari 5,05% pada kuartal II 2024. Itu semua diakibatkan turunnya konsumsi masyarakat yang selama ini jadi tumpuan utama pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dengan berkaca dari semua itu, sebenarnya simpel saja jalan keluarnya. Ketimbang memaksakan penaikan PPN yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat, lebih baik pemerintah memangkas pengeluaran yang bukan prioritas. Belanja-belanja besar yang bersifat jangka panjang sebaiknya ditunda dulu di tengah anggaran yang pas-pasan. Gunakan anggaran yang ada buat menyelesaikan persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

    Mimpi indah tentu dibolehkan, tapi hidup di atas realitas itu kewajiban.

    BESAR kemungkinan penaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan diberlakukan oleh pemerintah mulai 1 Januari 2025. Kado pada awal tahun itu mesti diterima masyarakat meski daya beli terus menurun sepanjang 2024.
     
    Hingga kini, belum ada pembicaraan antara pemerintah dan DPR untuk merevisi UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi dasar hukum penaikan PPN itu. Apalagi pada 6 Desember 2024, DPR memasuki masa reses dan baru akan kembali bersidang pada Januari tahun depan.
     
    Artinya, hanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang dapat dikeluarkan Presiden jika pemerintah ingin membatalkan rencana penaikan PPN itu. Namun, pertanyaannya, ada situasi kegentingan memaksa apa sehingga perppu harus diterbitkan? Sepertinya opsi itu pun tak akan diambil Presiden mengingat penaikan PPN ada dasar hukumnya.
    Jika menilik UU No 62/2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025, dapat dipandang wajar jika pemerintah tetap menaikkan PPN. Bagaimana tidak? Dengan rencana belanja senilai Rp3.621,3 triliun pada tahun depan, pemerintah hanya punya duit sebesar Rp3.005,1 triliun. Artinya, ada defisit sebesar Rp616,19 triliun yang mesti ditalangi.
     
    Kalau bukan berutang, pilihannya efisiensi dan pungutan negara yang mesti ditambah buat menalanginya. Dari perincian Perpres No 201/2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025, terlihat jelas pemerintah memilih ingin menambah pendapatan negara ketimbang berutang. Dengan pemberlakuan PPN sebesar 12%, pemerintah menargetkan penerimaan PPN dalam negeri Rp609,04 triliun. Target PPN itu naik 23,4% dari tahun sebelumnya, yakni Rp493,3 triliun.
     
    Jelas tambahan PPN itu masih belum mampu menutupi besaran defisit APBN. Karena itu, siap-siap saja pemerintah akan menambah pungutan pajak lainnya, termasuk cukai.
     
    Terbitnya Perpres pada 30 November 2024 itu sekaligus menandai sikap pemerintah yang tetap akan jalan terus dengan menaikkan tarif PPN meski penolakan dari masyarakat dan dunia usaha terus menguat.
     
    Pemerintah berdalih tergerusnya daya beli masyarakat yang diperparah oleh tambahan penaikan PPN itu akan diganjal dengan guyuran bansos dan PPNBM (pajak pertambahan nilai dan bea masuk) yang ditanggung negara. Tak cuma itu, insentif, utamanya untuk industri padat karya, juga tengah disiapkan pemerintah.
     
    Namun, itu hitung-hitungan versi pemerintah. Masyarakat yang kini banyak yang sudah turun kelas, dari menengah menjadi menuju menengah dan rentan miskin, tentu juga punya hitung-hitungan sendiri.
     
    Saat pendapatan tak berubah atau hanya naik tak sampai 10% pada tahun depan, masyarakat mesti menghadapi kenaikan berbagai harga barang dan jasa. Dunia usaha pun akan kelimpungan karena barang dan jasa mereka banyak yang tak laku akibat harganya naik.
     
    Pemerintah tentu belum lupa, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah kelas menengah pada 2024 tinggal 47,85 juta jiwa, melorot jika dibandingkan dengan periode prapandemi covid-19 pada 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa. Artinya, sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah turun kelas dalam lima tahun terakhir.
     
    Penurunan itu tentu berdampak pada pengurangan kontribusi kelas menengah terhadap konsumsi domestik. Pangsa konsumsi mereka turun dari 45,6% pada 2018 menjadi hanya 40,3% pada 2023.
     
    Jika banyak anggota masyarakat yang turun kelas, bagaimana negara bisa mendapat kenaikan pendapatan lewat penaikan PPN? Pemerintah tentu mesti memikirkan dampak penurunan konsumsi tersebut. Apalagi BPS mencatat ekonomi kuartal III 2024 hanya mampu tumbuh 4,94% secara tahunan, anjlok dari 5,05% pada kuartal II 2024. Itu semua diakibatkan turunnya konsumsi masyarakat yang selama ini jadi tumpuan utama pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    Dengan berkaca dari semua itu, sebenarnya simpel saja jalan keluarnya. Ketimbang memaksakan penaikan PPN yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat, lebih baik pemerintah memangkas pengeluaran yang bukan prioritas. Belanja-belanja besar yang bersifat jangka panjang sebaiknya ditunda dulu di tengah anggaran yang pas-pasan. Gunakan anggaran yang ada buat menyelesaikan persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
     
    Mimpi indah tentu dibolehkan, tapi hidup di atas realitas itu kewajiban.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Cara Tarik Tunai SeaBank di Indomaret dan Alfamart

    Cara Tarik Tunai SeaBank di Indomaret dan Alfamart

    Jakarta: Tarik tunai dari rekening Seabank kini bisa dilakukan dengan berbagai cara yang praktis dan fleksibel.
     
    Dengan memanfaatkan layanan di minimarket seperti Indomaret dan Alfamart, semua tersedia untuk memudahkan kebutuhan keuanganmu.
     
    Dengan beberapa langkah mudah, kamu bisa mendapatkan uang tunai tanpa ribet.
     
    Mengutip laman resmi SeaBank dan Suara Konsumen, simak cara-cara lengkapnya menarik dana SeaBank lewat berbagai cara.

    Cara tarik tunai SeaBank di ATM
    Saat ini, SeaBank belum menyediakan fitur tarik tunai langsung melalui ATM. Namun, kamu tetap bisa menarik uang tunai dengan mentransfer saldo dari rekening SeaBank ke rekening bank lain yang mendukung tarik tunai di ATM. Proses ini memungkinkan kamu untuk tetap mengakses dana sesuai kebutuhan.
     

    Cara tarik tunai SeaBank di Indomaret
    Berikut cara mudah tarik tunai di SeaBank lewat Indomaret:

    Buka aplikasi SeaBank di ponselmu.
    Pilih menu Tarik Tunai dan buat kode token.
    Datangi Indomaret terdekat.
    Beri tahu kasir bahwa kamu ingin tarik tunai dari SeaBank.
    Berikan kode token, nomor HP, dan jumlah uang yang sesuai di aplikasi.
    Terima uang tunai dari kasir dan simpan struk sebagai bukti.
    Cek riwayat transaksi di aplikasi untuk memastikan saldo sudah terpotong.

     

    Cara tarik tunai SeaBank di Alfamart
    Berikut langkah-langkah mudah tarik tunai SeaBank lewat Alfamart:

    Pastikan kamu punya akun DANA yang sudah di-upgrade ke versi premium.
    Buka aplikasi SeaBank, pilih menu Top Up E-Wallet, lalu pilih DANA.
    Masukkan nomor HP yang terdaftar di DANA dan nominal yang ingin ditransfer.
    Setelah transfer selesai, datangi Alfamart terdekat.
    Minta bantuan kasir untuk tarik tunai dari akun DANA.
    Tunggu proses selesai, dan kasir akan menyerahkan uang tunai.

    Dengan berbagai pilihan yang tersedia, tarik tunai dari SeaBank menjadi lebih praktis dan mudah diakses. Mulai dari transfer ke rekening bank lain hingga layanan di Indomaret dan Alfamart, kamu bisa memilih cara yang paling sesuai dengan kebutuhanmu. Pastikan mengikuti langkah-langkah dengan benar agar proses berjalan lancar. (Nanda Sabrina Khumairoh)
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Daftar Keterangan Memberatkan Agus tanpa Lengan dalam Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di NTB

    Daftar Keterangan Memberatkan Agus tanpa Lengan dalam Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di NTB

    Jakarta: Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan I Wayan Agus Suartama alias Agus terus menjadi sorotan publik. Hingga kini, jumlah korban yang melapor mencapai 13 orang, termasuk tiga anak di bawah umur. Berikut adalah rangkuman keterangan yang diduga dapat memberatkan Agus dalam proses hukum yang sedang berlangsung:

    1. Jumlah Korban Terus Bertambah
    Awalnya, hanya tiga korban yang melapor terkait dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Agus. Namun, angka ini terus meningkat hingga mencapai 13 korban, termasuk anak di bawah umur.

    “Dari yang sudah di-BAP di penyidikan kepolisian itu tiga orang, ditambah yang baru sampaikan ke kami itu 10 orang, jadi totalnya 13 orang,” kata Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB, Joko Jumadi, Selasa 3 Desember 2024.

    Baca juga: Kronologi Kasus versi Mahasiswa Disabilitas yang Jadi Tersangka Pemerkosaan di NTB

    2. Dugaan Kehamilan Korban Anak-Anak
    Salah satu korban anak-anak diduga hamil akibat perbuatan Agus. Hingga kini, Komisi Disabilitas Daerah (KDD) masih berupaya mengonfirmasi informasi tersebut.

    “Ada satu korban anak yang kami belum bisa konfirmasi, kami belum bisa menemukan korbannya,” jelas Joko.
    3. Pelecehan Seksual Berlangsung Sejak 2022
    Dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Agus disebut telah berlangsung sejak 2022. Modusnya melibatkan manipulasi emosional dan ancaman terhadap korban.

    4. Modus Operandi: Ancaman dan Intimidasi
    Agus kerap menggunakan ancaman untuk memaksa para korban menuruti keinginannya. Salah satu korban bahkan diancam akan dipermalukan di depan keluarganya jika tidak mengikuti kemauan pelaku.

    “Dia bilang, kamu itu sudah terikat sekarang sama saya, saya sudah tahu segala hal tentang kamu,” ungkap Ade Lativa Fitri, pendamping korban dari Komunitas Senyumpuan.
    5. Keterangan Pemilik Homestay
    Pemilik homestay di Mataram mengungkapkan bahwa Agus adalah pelanggan tetap yang sering membawa wanita berbeda ke homestay tersebut. Dalam sebulan terakhir, Agus bahkan bisa membawa dua hingga tiga wanita dalam sehari.

    “Dia setiap hari dengan orang yang berbeda. Yang keluar dari kamar ada yang panik, ada yang nangis, ada juga yang lari,” ujar pemilik homestay, Shinta.
    6. Penjelasan Polda NTB: Bukan Kasus Rudapaksa, tetapi Pelecehan Seksual Fisik
    Polda NTB meluruskan bahwa perkara yang menyeret Agus bukan kasus rudapaksa (pemerkosaan), melainkan pelecehan seksual fisik.

    “Kami menangani perkara pelecehan seksual secara fisik,” ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Senin 2 Desember 2024.

    Syarif juga menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah melalui proses panjang, termasuk pengumpulan bukti dan keterangan ahli.
     
    7. Peluang Pasal Tambahan untuk Korban Anak-Anak
    Karena melibatkan anak di bawah umur, Agus berpeluang dijerat dengan pasal tambahan sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.

    “Kemungkinan akan ada laporan baru karena pasal yang diancamkan berbeda,” ujar Joko Jumadi.
    Kasus yang Membingungkan Publik
    Kasus Agus menjadi perhatian luas karena latar belakangnya sebagai penyandang disabilitas. Banyak pihak yang mempertanyakan bagaimana seorang pria tanpa lengan dapat melakukan pelecehan seksual, terutama dalam bentuk persetubuhan. Namun, fakta-fakta yang diungkap dari kesaksian korban dan pemilik homestay memberikan gambaran yang berbeda.

    Kasus ini kini ditangani oleh aparat kepolisian dan mendapatkan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk Komisi Disabilitas Daerah NTB. Sementara itu, masyarakat menanti hasil penyelidikan untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus ini.

    Jakarta: Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan I Wayan Agus Suartama alias Agus terus menjadi sorotan publik. Hingga kini, jumlah korban yang melapor mencapai 13 orang, termasuk tiga anak di bawah umur. Berikut adalah rangkuman keterangan yang diduga dapat memberatkan Agus dalam proses hukum yang sedang berlangsung:

    1. Jumlah Korban Terus Bertambah

    Awalnya, hanya tiga korban yang melapor terkait dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Agus. Namun, angka ini terus meningkat hingga mencapai 13 korban, termasuk anak di bawah umur.
     
    “Dari yang sudah di-BAP di penyidikan kepolisian itu tiga orang, ditambah yang baru sampaikan ke kami itu 10 orang, jadi totalnya 13 orang,” kata Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB, Joko Jumadi, Selasa 3 Desember 2024.
     
    Baca juga: Kronologi Kasus versi Mahasiswa Disabilitas yang Jadi Tersangka Pemerkosaan di NTB

    2. Dugaan Kehamilan Korban Anak-Anak

    Salah satu korban anak-anak diduga hamil akibat perbuatan Agus. Hingga kini, Komisi Disabilitas Daerah (KDD) masih berupaya mengonfirmasi informasi tersebut.
    “Ada satu korban anak yang kami belum bisa konfirmasi, kami belum bisa menemukan korbannya,” jelas Joko.

    3. Pelecehan Seksual Berlangsung Sejak 2022

    Dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Agus disebut telah berlangsung sejak 2022. Modusnya melibatkan manipulasi emosional dan ancaman terhadap korban.

    4. Modus Operandi: Ancaman dan Intimidasi

    Agus kerap menggunakan ancaman untuk memaksa para korban menuruti keinginannya. Salah satu korban bahkan diancam akan dipermalukan di depan keluarganya jika tidak mengikuti kemauan pelaku.
     
    “Dia bilang, kamu itu sudah terikat sekarang sama saya, saya sudah tahu segala hal tentang kamu,” ungkap Ade Lativa Fitri, pendamping korban dari Komunitas Senyumpuan.

    5. Keterangan Pemilik Homestay

    Pemilik homestay di Mataram mengungkapkan bahwa Agus adalah pelanggan tetap yang sering membawa wanita berbeda ke homestay tersebut. Dalam sebulan terakhir, Agus bahkan bisa membawa dua hingga tiga wanita dalam sehari.
     
    “Dia setiap hari dengan orang yang berbeda. Yang keluar dari kamar ada yang panik, ada yang nangis, ada juga yang lari,” ujar pemilik homestay, Shinta.

    6. Penjelasan Polda NTB: Bukan Kasus Rudapaksa, tetapi Pelecehan Seksual Fisik

    Polda NTB meluruskan bahwa perkara yang menyeret Agus bukan kasus rudapaksa (pemerkosaan), melainkan pelecehan seksual fisik.
     
    “Kami menangani perkara pelecehan seksual secara fisik,” ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Senin 2 Desember 2024.
     
    Syarif juga menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah melalui proses panjang, termasuk pengumpulan bukti dan keterangan ahli.
     

    7. Peluang Pasal Tambahan untuk Korban Anak-Anak

    Karena melibatkan anak di bawah umur, Agus berpeluang dijerat dengan pasal tambahan sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.
     
    “Kemungkinan akan ada laporan baru karena pasal yang diancamkan berbeda,” ujar Joko Jumadi.

    Kasus yang Membingungkan Publik

    Kasus Agus menjadi perhatian luas karena latar belakangnya sebagai penyandang disabilitas. Banyak pihak yang mempertanyakan bagaimana seorang pria tanpa lengan dapat melakukan pelecehan seksual, terutama dalam bentuk persetubuhan. Namun, fakta-fakta yang diungkap dari kesaksian korban dan pemilik homestay memberikan gambaran yang berbeda.
     
    Kasus ini kini ditangani oleh aparat kepolisian dan mendapatkan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk Komisi Disabilitas Daerah NTB. Sementara itu, masyarakat menanti hasil penyelidikan untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus ini.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Berikut Kriteria Penerima Bansos PKH Desember 2024

    Berikut Kriteria Penerima Bansos PKH Desember 2024

    Jakarta: Bantuan sosial (bansos) dari pemerintah memang penting untuk membantu meringankan beban keluarga yang membutuhkan.
     
    Untuk Desember 2024, Program Keluarga Harapan (PKH) akan kembali memberikan bantuan kepada masyarakat yang memenuhi syarat.
     
    Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh penerima agar bantuan ini bisa diberikan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan.
     
    Berikut kriteria penerima bansos PKH Desember 2024 seperti dikutip dari laman Indonesia Baik.
    Ibu hamil atau menyusui
    Keluarga yang memiliki ibu hamil atau menyusui berhak menerima Bansos PKH. Ibu hamil diharapkan memeriksakan kehamilannya secara rutin untuk memastikan kehamilan sehat, sementara ibu menyusui perlu menjaga asupan gizi agar dapat memberikan yang terbaik untuk bayi mereka.
     

    Anak usia 0 hingga 5 tahun
    Jika keluarga memiliki anak usia 0 hingga 5 tahun yang belum masuk sekolah dasar, mereka juga berhak mendapatkan bantuan. Pada usia ini, anak membutuhkan perhatian khusus dalam hal gizi dan stimulasi agar tumbuh kembangnya optimal.

    Anak usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikan
    Keluarga dengan anak usia sekolah, baik di tingkat SD, SMP, atau SMA yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun, juga memenuhi syarat untuk mendapatkan PKH. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung anak agar tetap bersekolah dan mendapat pendidikan yang layak.
     

    Keluarga dengan penyandang disabilitas atau lansia di atas 70 tahun
    PKH juga diberikan kepada keluarga yang memiliki anggota dengan penyandang disabilitas berat atau lansia yang berusia di atas 70 tahun. Bantuan ini bertujuan untuk meringankan kebutuhan hidup mereka yang memerlukan perhatian lebih dalam hal kesejahteraan dan kesehatan
     
    Dengan adanya program PKH, diharapkan keluarga yang memenuhi syarat bisa mendapatkan bantuan yang meringankan beban hidup mereka. Melalui bantuan ini, anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, sementara keluarga juga mendapat dukungan dalam hal kesehatan dan kesejahteraan.
     
    Bagi yang memenuhi kriteria, pastikan semua persyaratan sudah dipenuhi agar bantuan bisa diterima dengan tepat. (Nanda Sabrina Khumairoh)
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Lion Air dan Super Air Jet Pindah Terminal di Bandara Soetta Mulai 14 Desember 2024, Cek di Sini

    Lion Air dan Super Air Jet Pindah Terminal di Bandara Soetta Mulai 14 Desember 2024, Cek di Sini

    Tangerang: Dua maskapai penerbangan, Lion Air dan Super Air Jet, mengumumkan pemindahan operasional penerbangan domestik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai 14 Desember 2024 pukul 00.00 WIB. Pemindahan ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi para penumpang.

    Lion Air akan memindahkan seluruh penerbangan domestiknya dari Terminal 2E ke Terminal 1A. Sementara itu, penerbangan internasional Lion Air tetap dilayani di Terminal 2F. Langkah ini diambil untuk mendukung pengelolaan operasional yang lebih efisien sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik dengan fasilitas modern di Terminal 1A.

    Super Air Jet, di sisi lain, akan memindahkan seluruh operasional penerbangannya dari Terminal 1A ke Terminal 2E. Direktur Utama Super Air Jet, Ari Azhari, menyebutkan bahwa perpindahan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman bagi para penumpang, terutama para milenial dan pelaku bisnis.

    “Kami percaya kenyamanan dan kelancaran perjalanan adalah kunci untuk memulai petualangan baru yang menyenangkan. Jadi, jangan sampai salah terminal! Cek detail penerbangan kalian sebelum berangkat,” ujar Ari dalam keterangannya, Rabu 4 Desember 2024.

    Baca juga: Profil Wamildan Tsani Panjaitan, Direktur Utama Garuda Indonesia yang Baru

    Imbauan dan Tips Perjalanan
    Lion Air dan Super Air Jet mengimbau para penumpang untuk memastikan lokasi terminal keberangkatan dan kedatangan mereka. Para penumpang juga disarankan menggunakan aplikasi BookCabin untuk memeriksa jadwal penerbangan, melakukan check-in online, dan mendapatkan informasi lainnya.

    Berikut tips persiapan perjalanan dari kedua maskapai:

    Datang lebih awal, minimal dua jam sebelum keberangkatan.
    Siapkan dokumen perjalanan seperti KTP atau paspor.
    Gunakan aplikasi BookCabin untuk mempermudah proses perjalanan.

    Pemindahan operasional ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan lebih kepada penumpang dan mendukung kelancaran perjalanan udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

    Tangerang: Dua maskapai penerbangan, Lion Air dan Super Air Jet, mengumumkan pemindahan operasional penerbangan domestik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai 14 Desember 2024 pukul 00.00 WIB. Pemindahan ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi para penumpang.
     
    Lion Air akan memindahkan seluruh penerbangan domestiknya dari Terminal 2E ke Terminal 1A. Sementara itu, penerbangan internasional Lion Air tetap dilayani di Terminal 2F. Langkah ini diambil untuk mendukung pengelolaan operasional yang lebih efisien sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik dengan fasilitas modern di Terminal 1A.
     
    Super Air Jet, di sisi lain, akan memindahkan seluruh operasional penerbangannya dari Terminal 1A ke Terminal 2E. Direktur Utama Super Air Jet, Ari Azhari, menyebutkan bahwa perpindahan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman bagi para penumpang, terutama para milenial dan pelaku bisnis.
    “Kami percaya kenyamanan dan kelancaran perjalanan adalah kunci untuk memulai petualangan baru yang menyenangkan. Jadi, jangan sampai salah terminal! Cek detail penerbangan kalian sebelum berangkat,” ujar Ari dalam keterangannya, Rabu 4 Desember 2024.
     
    Baca juga: Profil Wamildan Tsani Panjaitan, Direktur Utama Garuda Indonesia yang Baru

    Imbauan dan Tips Perjalanan

    Lion Air dan Super Air Jet mengimbau para penumpang untuk memastikan lokasi terminal keberangkatan dan kedatangan mereka. Para penumpang juga disarankan menggunakan aplikasi BookCabin untuk memeriksa jadwal penerbangan, melakukan check-in online, dan mendapatkan informasi lainnya.

    Berikut tips persiapan perjalanan dari kedua maskapai:

    Datang lebih awal, minimal dua jam sebelum keberangkatan.
    Siapkan dokumen perjalanan seperti KTP atau paspor.
    Gunakan aplikasi BookCabin untuk mempermudah proses perjalanan.

    Pemindahan operasional ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan lebih kepada penumpang dan mendukung kelancaran perjalanan udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Cara Pelindo Dorong Pariwisata Berkelanjutan

    Cara Pelindo Dorong Pariwisata Berkelanjutan

    Jakarta: PT Pelabuhan Indonesia (Persero) meresmikan Desa Wisata Senteluk di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai Desa Binaan. Peresmian ini menegaskan komitmen Pelindo dalam mendorong pengembangan pariwisata pelabuhan (port tourism) berkelanjutan di wilayah tersebut.

    “Kami ingin Desa Senteluk tidak hanya menjadi destinasi wisata yang berkembang, tetapi juga menjadi contoh desa yang mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan ekonomi, penguatan sosial, dan pelestarian lingkungan serta dapat mendukung bisnis perusahaan,” kata Direktur SDM dan Umum Pelindo, Ihsanuddin Usman melalui keterangan tertulis, Kamis, 5 Desember 2024.

    Peresmian dilakukan dengan menandatangani prasasti Desa Binaan Senteluk serta Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemerintah daerah setempat. Hal itu menandai kerja sama untuk mendorong pengembangan pariwisata di desa tersebut.
     
    Ihsanuddin menjelaskan Pelindo merealisasikan sejumlah program dalam implementasi pengembangan pariwisata pelabuhan berkelanjutan. Di antaranya, pemberdayaan masyarakat setempat. 
     

    Menurutnya, berbagai pelatihan keterampilan telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Salah satunya adalah pelatihan pembuatan laporan keuangan dan tata kelola Bumdes serta pengelolaan usaha mikro dan kecil (UMK) di kawasan Tanjung Bias.
     
    Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ardhy Wahyu Basuki menambahkan, Pelindo memberikan bantuan infrastruktur. Seperti pembangunan gapura, pengembangan spot foto di Bukit Monceq, serta renovasi sarana toilet umum untuk menunjang kenyamanan wisatawan, serta mempromosikan eksistensi Program Port Tourism di Desa Senteluk.

    “Kami mendukung pengembangan program edu-wisata madu Trigona, dan memfasilitasi digitalisasi Desa Senteluk, antara lain pengembangan website serta media sosial dan merenovasi Tourist Information Center Desa Senteluk sebagai alat promosi pariwisata,” kata Ardhy.
     
    Sementara itu, Kepala Desa Senteluk, Muhammad Sajidin mengapresiasi dukungan yang diberikan Pelindo. Diharapkan, Desa Senteluk semakin berkembang.

    “Dukungan Pelindo membuka peluang yang lebih besar bagi desa kami untuk berkembang sebagai Desa Wisata yang tetap menjaga kelestarian alam,” kata Sajidin.
     
    Program Desa Binaan Senteluk ini telah melibatkan 60 anggota masyarakat dari berbagai kelompok, seperti Pokdarwis, BUMDes, dan UMKM. Sebanyak 34 UMKM kini aktif terlibat dalam kegiatan yang diinisiasi Pelindo, mulai dari pelatihan hingga pengelolaan usaha di kawasan wisata.

    Jakarta: PT Pelabuhan Indonesia (Persero) meresmikan Desa Wisata Senteluk di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai Desa Binaan. Peresmian ini menegaskan komitmen Pelindo dalam mendorong pengembangan pariwisata pelabuhan (port tourism) berkelanjutan di wilayah tersebut.
     
    “Kami ingin Desa Senteluk tidak hanya menjadi destinasi wisata yang berkembang, tetapi juga menjadi contoh desa yang mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan ekonomi, penguatan sosial, dan pelestarian lingkungan serta dapat mendukung bisnis perusahaan,” kata Direktur SDM dan Umum Pelindo, Ihsanuddin Usman melalui keterangan tertulis, Kamis, 5 Desember 2024.
     
    Peresmian dilakukan dengan menandatangani prasasti Desa Binaan Senteluk serta Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemerintah daerah setempat. Hal itu menandai kerja sama untuk mendorong pengembangan pariwisata di desa tersebut.
     
    Ihsanuddin menjelaskan Pelindo merealisasikan sejumlah program dalam implementasi pengembangan pariwisata pelabuhan berkelanjutan. Di antaranya, pemberdayaan masyarakat setempat. 
     

    Menurutnya, berbagai pelatihan keterampilan telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Salah satunya adalah pelatihan pembuatan laporan keuangan dan tata kelola Bumdes serta pengelolaan usaha mikro dan kecil (UMK) di kawasan Tanjung Bias.
     
    Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ardhy Wahyu Basuki menambahkan, Pelindo memberikan bantuan infrastruktur. Seperti pembangunan gapura, pengembangan spot foto di Bukit Monceq, serta renovasi sarana toilet umum untuk menunjang kenyamanan wisatawan, serta mempromosikan eksistensi Program Port Tourism di Desa Senteluk.
    “Kami mendukung pengembangan program edu-wisata madu Trigona, dan memfasilitasi digitalisasi Desa Senteluk, antara lain pengembangan website serta media sosial dan merenovasi Tourist Information Center Desa Senteluk sebagai alat promosi pariwisata,” kata Ardhy.
     
    Sementara itu, Kepala Desa Senteluk, Muhammad Sajidin mengapresiasi dukungan yang diberikan Pelindo. Diharapkan, Desa Senteluk semakin berkembang.
     
    “Dukungan Pelindo membuka peluang yang lebih besar bagi desa kami untuk berkembang sebagai Desa Wisata yang tetap menjaga kelestarian alam,” kata Sajidin.
     
    Program Desa Binaan Senteluk ini telah melibatkan 60 anggota masyarakat dari berbagai kelompok, seperti Pokdarwis, BUMDes, dan UMKM. Sebanyak 34 UMKM kini aktif terlibat dalam kegiatan yang diinisiasi Pelindo, mulai dari pelatihan hingga pengelolaan usaha di kawasan wisata.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ABK)

  • Begini Lho Cara Strategis Meningkatkan Efisiensi Distribusi Pupuk Bersubsidi

    Begini Lho Cara Strategis Meningkatkan Efisiensi Distribusi Pupuk Bersubsidi

    Jakarta: Distribusi pupuk subsidi masih terus menjadi perhatian banyak pihak, utamanya di tengah target pemerintah Prabowo-Gibran untuk mewujudkan swasembada pangan di 2027.
     
    Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pupuk Indonesia (Persero), Komisi VI DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penyederhanaan rantai distribusi pupuk bersubsidi.
     
    Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi distribusi pupuk bersubsidi dan mendukung produktivitas sektor pertanian nasional. Selama ini, distribusi pupuk bersubsidi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rantai distribusi yang panjang hingga potensi penyalahgunaan.
    “Pertama, (permasalahan) kepada ketidaktepatan sasaran. Itu sebenarnya permasalahannya bukan dari Pupuk Indonesia lagi, itu di pemerintah dari Kementerian sampai gubernur dan bupati. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan (pemenuhan alokasi pupuk) oleh pupuk (Pupuk Indonesia) itu bisa semua, cuma regulasinya, mulai dari SK yang (ada) perlambatan, kelompok-kelompok di bawah yang harus ditentukan sasarannya agar tepat,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, Rabu, 4 Desember 2024.
     
    Panjangnya proses birokrasi distribusi pupuk subsidi juga berakibat pada lambatnya penyerapan pupuk subsidi. “Kemenko Pangan sudah mengatakan, ini permasalahan yang pertama dari (distribusi) pupuk ini berbelit-belitnya regulasi. Sekarang SK dari Kementan turun ke gubernur, paling keluar 25 persen, 50 persen, nah sampai ter-update periode kemarin itu baru 50 persen. Otomatis kekurangan di bawah dirasakan. Di dapil saya mayoritas 65 persen petani kesulitan (mendapatkan pupuk) kenapa, kita sudah dapat alokasi yang sudah ditarget dan itu pun belum tentu tepat sasaran,” ujar Nasim.
     
    Nasim juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan distribusi pupuk. “Ini yang harus evaluasi dari kedinasan, bagaimana-RDKK yang harus dievaluasi per tahun minimal. Lalu bagaimana KP3 PL-nya bisa mengecek, nah itu yang tahu dari kelompok tani dan untuk memproses kelompok tani saja susah,” tegas dia.
     
     

    Pupuk Indonesia telah menyalurkan sebesar 6,7 juta ton pupuk bersubsidi

    “Pengawasan itu (melibatkan) semua unsur, Kepolisian, Dandim, dalam satu pengawasan itu perlu diawasi yang terjadi penyelewengan seperti dijual di atas HET, termasuk di distributor, kios, itu oknum. Perlu pengawasan yang maksimal ke depan,” kata dia.
     
    Sementara itu, meskipun di tengah berbagai tantangan birokrasi dan tata kelola distribusi, hingga 30 November 2024, Pupuk Indonesia telah menyalurkan sebesar 6,7 juta ton pupuk bersubsidi. Angka tersebut setara 88,9 persen dari total kontrak penyaluran yaitu sebesar 7,54 juta ton. Penyaluran tersebut mencakup 3,2 juta pupuk NPK, 3,4 juta pupuk urea, dan 40 ribu pupuk organik.
     
    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi dalam RDP tersebut mengungkapkan, proses penetapan volume (alokasi pupuk bersubdisi) itu berjenjang mulai dari petani ke penyuluh, penyuluh kepada bupati lalu ke gubernur, kemudian kepada Kementan dan begitu disetujui turun lagi dari Kementan ke gubernur, lalu ke bupati, penyuluh dan petani. Sehingga jika berjenjang seperti itu, mungkin begitu (pupuk bersubsidi) sampai ke petani, sudah selesai panen.
     
    “Di zaman pemerintah sebelumnya sudah banyak perbaikan, namun pak Prabowo mengambil langkah yang dramatis lagi, tidak hanya diperbaiki di level Kementan namun langsung menjadi sebuah Perpres. Saya sepakat, kami akan sikapi dengan sangat hati-hati karena Perpres ini harapannya menyederhanakan semua, sehingga petani menjadi mudah menebus pupuk,” tutur dia.
     
    Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI sepakat mendorong percepatan pengesahan Perpres untuk menyederhanakan rantai distribusi pupuk bersubsidi. Selain itu, rapat gabungan dengan Komisi IV juga dinilai pentinguntuk memastikan regulasi dan distribusi yang tepat sasaran. Langkah ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan petani sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)