Xcloud.id

Category: Medcom.id News

  • Menuju Masa Depan Keuangan, UKM Kudu Akrab dengan Digitalisasi

    Menuju Masa Depan Keuangan, UKM Kudu Akrab dengan Digitalisasi

    Jakarta: Para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan korporasi dituntut untuk akrab dengan digitalisasi pembayaran dan pembiayaan sebagai persiapan dalam menuju masa depan keuangan. Hal ini ditegaskan dalam seminar bertajuk ‘Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Pembiayaan Usaha untuk SME dan Korporasi’ yang diselenggarakan Fazz, Modal Rakyat, dan BillFazz.
     
    Seminar ini menyoroti transformasi digital di sektor keuangan. Tujuannya, seminar ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai solusi pembayaran dan pembiayaan digital, dengan fokus pada bagaimana teknologi dapat membantu UKM dan korporasi beradaptasi dalam era ekonomi digital.
     
    CEO Modal Rakyat Christian Hanggra dalam presentasinya membahas bagaimana teknologi menjadi enabler bagi pelaku UKM untuk mendapatkan akses pendanaan yang lebih mudah dan cepat.
     
    “Sejak 2018, Modal Rakyat telah menyalurkan lebih dari Rp12 triliun untuk mendukung UMKM di seluruh Indonesia. Ini adalah bukti nyata bagaimana teknologi dapat mempercepat inklusi keuangan,” jelas Christian seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 6 Desember 2024.
     
    Christian juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital, seperti AI dan Blockchain, dalam menciptakan sistem pembiayaan yang transparan, efisien, dan mudah diakses. “Digitalisasi bukan hanya sebuah tren, melainkan kebutuhan agar bisnis dapat bertahan dan berkembang di era modern,” tambah dia.
     

     

    Digitalisasi sistem pembayaran
     
    Sementara itu, Head of Product BillFazz Gilang Kurniaji memperkenalkan BillFazz sebagai solusi lengkap bagi pelaku bisnis yang ingin melakukan digitalisasi sistem pembayaran. Dengan lebih dari 2.000 produk digital yang tersedia, BillFazz menjadi host-to-host PPOB aggregator yang menawarkan tingkat keberhasilan transaksi hingga 99 persen dengan waktu pemrosesan kurang dari lima detik.
     
    “Digitalisasi pembayaran sangat penting untuk mendukung efisiensi operasional bisnis, baik untuk UKM maupun korporasi besar. BillFazz hadir untuk memastikan kebutuhan pembayaran Anda, dari PPOB hingga tagihan korporat, dapat dilakukan secara otomatis, mudah, dan hemat biaya,” papar Gilang.
     
    Gilang juga memaparkan tren pasar di sektor PPOB dan top-up e-wallet, yang terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. “E-wallet saat ini mendominasi transaksi digital, dan kami memprediksi tren personalisasi produk data akan menjadi yang berikutnya,” ujarnya.
     
    Seminar ini menegaskan komitmen Fazz, Modal Rakyat, dan BillFazz dalam mendorong inovasi di sektor keuangan melalui digitalisasi, menjadikan mereka pelopor dalam membawa inklusivitas dan efisiensi khususnya bagi UKM dan korporasi di Indonesia.
     
    Tak hanya itu, dalam acara ini juga dilakukan soft launch fitur BillFazz Settlement Systems yang merupakan kolaborasi antara Billfazz dan Modal Rakyat untuk mendukung pertumbuhan transaksi digital di Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • 59 Gugatan Pilkada 2024 Sudah Masuk ke MK, Kabupaten-Kota Mendominasi

    59 Gugatan Pilkada 2024 Sudah Masuk ke MK, Kabupaten-Kota Mendominasi

    Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuka proses pendaftaran sengketa hasil Pilkada 2024. Hingga Jumat 6 Desemberf 2024 pukul 10.00 WIB, sebanyak 59 gugatan telah didaftarkan. Menariknya, seluruh gugatan ini berasal dari tingkat kabupaten dan kota, sementara hasil Pilkada tingkat provinsi belum ada yang masuk.

    Berdasarkan pantauan dari situs resmi MK, perselisihan ini mayoritas diajukan oleh pasangan calon kepala daerah yang merasa hasil rekapitulasi KPU tidak sesuai dengan harapan mereka. Daerah seperti Kabupaten Murung Raya, Pasaman, hingga Kota Banjarbaru menjadi beberapa wilayah dengan jumlah gugatan yang menonjol. 
    Rekapitulasi KPU Masih Berjalan
    Proses rekapitulasi hasil Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai daerah masih berlangsung dan ditargetkan selesai paling lambat 16 Desember 2024. Pendaftaran gugatan ke MK sendiri dibuka hingga tiga hari kerja setelah penetapan hasil suara diumumkan oleh KPU.

    Menurut aturan, pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui platform resmi MK, yang mempermudah akses bagi para pemohon dari berbagai daerah.

    Baca juga: MK Ubah Ketentuan Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal per 2029

    Sorotan pada Kasus-Kasus Tertentu
    Beberapa gugatan menarik perhatian publik. Misalnya, gugatan di Kabupaten Pasaman dan Kota Banjarbaru yang diajukan oleh lebih dari satu pihak. Di Kabupaten Labuhanbatu, ada gugatan dari Hendri Syahputra Daulay dan Ellya Rosa Siregar, yang menjadi salah satu daerah terakhir yang mendaftarkan kasus mereka.

    Sementara itu, beberapa daerah seperti Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Empat Lawang menunjukkan potensi sengketa serius yang berlanjut ke tahap persidangan.

    Dengan masih berlangsungnya rekapitulasi KPU, diperkirakan jumlah gugatan akan terus bertambah. Namun, sejauh ini, dominasi gugatan dari kabupaten dan kota menjadi fenomena menarik, mengingat persaingan di tingkat provinsi biasanya juga cukup ketat.
    Apa Selanjutnya?
    Jika semua gugatan yang masuk memenuhi syarat administrasi, MK akan menjadwalkan sidang perdana untuk masing-masing kasus. Dengan banyaknya sengketa yang melibatkan kabupaten dan kota, sidang ini menjadi ajang penting dalam memastikan keadilan elektoral di Indonesia.

    Pilkada 2024 telah menjadi momentum yang penuh dinamika, dan proses di MK akan menentukan arah demokrasi di tingkat daerah. Semua mata kini tertuju pada rekapitulasi KPU dan sidang-sidang di MK yang segera dimulai.

    Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuka proses pendaftaran sengketa hasil Pilkada 2024. Hingga Jumat 6 Desemberf 2024 pukul 10.00 WIB, sebanyak 59 gugatan telah didaftarkan. Menariknya, seluruh gugatan ini berasal dari tingkat kabupaten dan kota, sementara hasil Pilkada tingkat provinsi belum ada yang masuk.
     
    Berdasarkan pantauan dari situs resmi MK, perselisihan ini mayoritas diajukan oleh pasangan calon kepala daerah yang merasa hasil rekapitulasi KPU tidak sesuai dengan harapan mereka. Daerah seperti Kabupaten Murung Raya, Pasaman, hingga Kota Banjarbaru menjadi beberapa wilayah dengan jumlah gugatan yang menonjol. 

    Rekapitulasi KPU Masih Berjalan

    Proses rekapitulasi hasil Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai daerah masih berlangsung dan ditargetkan selesai paling lambat 16 Desember 2024. Pendaftaran gugatan ke MK sendiri dibuka hingga tiga hari kerja setelah penetapan hasil suara diumumkan oleh KPU.
     
    Menurut aturan, pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui platform resmi MK, yang mempermudah akses bagi para pemohon dari berbagai daerah.
    Baca juga: MK Ubah Ketentuan Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal per 2029

    Sorotan pada Kasus-Kasus Tertentu

    Beberapa gugatan menarik perhatian publik. Misalnya, gugatan di Kabupaten Pasaman dan Kota Banjarbaru yang diajukan oleh lebih dari satu pihak. Di Kabupaten Labuhanbatu, ada gugatan dari Hendri Syahputra Daulay dan Ellya Rosa Siregar, yang menjadi salah satu daerah terakhir yang mendaftarkan kasus mereka.
     
    Sementara itu, beberapa daerah seperti Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Empat Lawang menunjukkan potensi sengketa serius yang berlanjut ke tahap persidangan.
     
    Dengan masih berlangsungnya rekapitulasi KPU, diperkirakan jumlah gugatan akan terus bertambah. Namun, sejauh ini, dominasi gugatan dari kabupaten dan kota menjadi fenomena menarik, mengingat persaingan di tingkat provinsi biasanya juga cukup ketat.

    Apa Selanjutnya?

    Jika semua gugatan yang masuk memenuhi syarat administrasi, MK akan menjadwalkan sidang perdana untuk masing-masing kasus. Dengan banyaknya sengketa yang melibatkan kabupaten dan kota, sidang ini menjadi ajang penting dalam memastikan keadilan elektoral di Indonesia.
     
    Pilkada 2024 telah menjadi momentum yang penuh dinamika, dan proses di MK akan menentukan arah demokrasi di tingkat daerah. Semua mata kini tertuju pada rekapitulasi KPU dan sidang-sidang di MK yang segera dimulai.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Biar Bisnis Makin Moncer, Perusahaan Perlu Manfaatkan Teknologi Pintar

    Biar Bisnis Makin Moncer, Perusahaan Perlu Manfaatkan Teknologi Pintar

    Jakarta: Upaya akselerasi transformasi digital terus berlangsung di berbagai kalangan dunia usaha, organisasi maupun lembaga, untuk kinerja bisnis, daya saing, hingga layanan pelanggan atau masyarakat.
     
    Inovasi dan adopsi teknologi baru terus berkembang, salah satunya penggunaan Generative AI atau kecerdasan buatan yang mampu menciptakan beragam solusi inovatif di berbagai bidang yang juga diiringi dengan makin tingginya kesadaran untuk penguatan sistem keamanan siber (cyber security).
     
    Adopsi atau pemanfaatan teknologi pintar, seperti Artificial Intelligence (AI), machine learning (ML), data analytic, Internet of Things (IoT), cloud, sistem otomatisasi, kian meluas di berbagai bidang untuk mendukung kinerja bisnis, daya saing, dan layanan di tengah persaingan dan perubahan perilaku konsumen yang juga kian dinamis.
     
    Mengacu kondisi itu, Majalah ItWorks bekerja sama dengan sejumlah asosiasi menggelar Top Digital Awards 2024. Beberapa perusahaan dan institusi lembaga pemerintah berhasil meraih posisi puncak dengan menyabet penghargaan tertinggi (Bintang 5 Top Digital Awards 2024-level excellent atau luar biasa).
     
    Beberapa yang meraih Bintang 5 atau level tertinggi atau TOP Digital Implementation 2024 seperti PT Pertamina Patra Niaga, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), PT Bank Nagari, PT Asian Bulk Logistic, PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Perumda Air Minum Kota Padang, PT Patra Jasa.
     
    Ada juga yang menuai Bintang 4, dengan inovasi yang luar biasa seperti Techconnect, PT Kawasan Industri Terpadu Batang, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, PT Pelayanan Bahtera Adhiguna, PT Sinergi Informatika Semen Indonesia, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
     
    Ketua Panitia Penyelenggara Top Digital Awards 2024 M. Lutfi Handayani mengatakan, kegiatan Top Digital Awards bukan sekadar penilaian dan pemberian penghargaan, namun juga untuk mendukung pembelajaran bersama dalam upaya meningkatkan pemanfaatan teknologi digital. Terutama untuk meningkatkan kinerja, daya saing bisnisnya serta layanan kepada masyarakat atau pelanggan.
     
    “Penghargaan Top Digital Awards diberikan kepada instansi pemerintahan dan korporasi bisnis, yang dinilai telah berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digital. Insyaallah ini merupakan yang terbesar dan paling membanggakan di Indonesia yang di dalamnya juga sarat pembelajaran bersama,” ujar Lutfi dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 6 Desember 2024.
     

     

    Dukung akselerasi transformasi digital RI
     
    Ditambahkan Lutfi, Top Digital Awards 2024 juga untuk mendorong adanya inovasi-inovasi baru digitalisasi. Terutama mendukung akselerasi transformasi digital di Tanah Air sebagai kesiapan dalam memasuki era industri 4.0 dan era Society 5.0. Termasuk adanya tren dan dinamika baru.
     
    Seperti teknologi Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) yang saling melengkapi dan dapat meningkatkan efisiensi dan perbaikan proses dalam berbagai bidang. Juga solusi IT Security yang belakangan tengah menjadi perhatian banyak kalangan di tengah tingginya proses transformasi digital saat ini.
     
    Sejauh ini, inovasi pemanfaatan teknologi digital dilakukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi di tengah tantangan dan ancaman perubahan yang begitu cepat atau dikenal (disruption era) sebagai dampak dari pesatnya inovasi pemanfaatan digital technology ini. Hal tersebut juga selaras dengan tuntutan era revolusi industri keempat (Industri 4.0) yang sarat penggunaan teknologi digital dan otomatisasi.
     
    Demikian juga dengan tuntutan penerapan e-government (pemerintahan elektronik) maupun konsep smart city (kota pintar) untuk proses kerja dan layanan publik di lingkungan pemerintah yang lebih baik dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.
     
    “Pesatnya pemanfaatan teknologi digital dan meluasnya penggunaan internet, meski menyuguhkan berbagai peluang baru, namun di sisi lain juga membuka celah adanya ancaman keamanan siber yang juga makin mengkhawatirkan, termasuk peretasan dan pencurian data pribadi,” kata Lutfi.  
     
    “Fenomena ini juga telah mendorong adanya kesadaran dan upaya untuk peningkatan sistem keamanan siber (cyber security) yang bisa lebih diandalkan. Termasuk dengan mengadopsi standar baru, seperti penerapan ISO/IEC 27001:2022 yang merupakan versi terbaru dari standar internasional untuk manajemen keamanan informasi,” tambah dia.
     
    Standar baru ini diterbitkan pada 25 Oktober 2022 dengan beberapa pembaruan utama, termasuk di antaranya perlindungan data pribadi (Privacy Protection). Standar baru sistem keamanan siber ini juga makin banyak diadopsi oleh berbagai organisasi, perusahaan, instansi pemerintah, dan lembaga lainnya.
     
    Bahkan beberapa perusahaan, organisasi dan Lembaga, mulai membangun tim khusus tanggap dan respons cepat terhadap ancaman kejahatan siber, di antaraya dengan membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Chief Information Security Office (CISO).
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Fokus pada BP Haji dan BPJPH

    Fokus pada BP Haji dan BPJPH

    Jakarta: Anggaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk tahun 2025 mengalami penurunan setelah dilakukan realokasi khusus ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam rapat Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag pada Kamis 5 Desember 2024, total anggaran Kemenag disesuaikan dari Rp 79,16 triliun menjadi Rp 78,55 triliun, dengan nilai realokasi sebesar Rp 616,5 miliar.

    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan bahwa fokus realokasi adalah untuk memperkuat penyelenggaraan haji dan jaminan produk halal, dua sektor strategis yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

    “Kementerian Agama bersama BP Haji dan BPJPH sudah dapat bergerak lebih cepat untuk menjalankan program-program mereka, tanpa ada lagi program yang tertunda,” kata Marwan yang dikutip Jumat 6 Desember 2024.

    Baca juga: Fakta-fakta Menteri Nasaruddin Umar Potong 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Agama

    Penambahan Anggaran BP Haji, BPJPH Tetap Sesuai Usulan
    Dalam realokasi tersebut, BP Haji mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 50 miliar, dari Rp 129,7 miliar menjadi Rp 179,7 miliar. Penambahan ini akan digunakan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji 2026.

    “Penambahan realokasi anggaran untuk BP Haji ini akan dialokasikan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji 2026. Pendalaman lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan alokasi ini digunakan pada bidang yang tepat,” ujar Marwan.

    Di sisi lain, anggaran BPJPH tetap sesuai usulan awal sebesar Rp436,8 miliar. BPJPH diharapkan mampu mempercepat program jaminan halal dengan alokasi yang memadai. Keputusan ini selanjutnya akan diajukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mendapatkan persetujuan final.

    Jakarta: Anggaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk tahun 2025 mengalami penurunan setelah dilakukan realokasi khusus ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam rapat Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag pada Kamis 5 Desember 2024, total anggaran Kemenag disesuaikan dari Rp 79,16 triliun menjadi Rp 78,55 triliun, dengan nilai realokasi sebesar Rp 616,5 miliar.
     
    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan bahwa fokus realokasi adalah untuk memperkuat penyelenggaraan haji dan jaminan produk halal, dua sektor strategis yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
     
    “Kementerian Agama bersama BP Haji dan BPJPH sudah dapat bergerak lebih cepat untuk menjalankan program-program mereka, tanpa ada lagi program yang tertunda,” kata Marwan yang dikutip Jumat 6 Desember 2024.
    Baca juga: Fakta-fakta Menteri Nasaruddin Umar Potong 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Agama

    Penambahan Anggaran BP Haji, BPJPH Tetap Sesuai Usulan

    Dalam realokasi tersebut, BP Haji mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 50 miliar, dari Rp 129,7 miliar menjadi Rp 179,7 miliar. Penambahan ini akan digunakan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji 2026.
     
    “Penambahan realokasi anggaran untuk BP Haji ini akan dialokasikan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji 2026. Pendalaman lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan alokasi ini digunakan pada bidang yang tepat,” ujar Marwan.
     
    Di sisi lain, anggaran BPJPH tetap sesuai usulan awal sebesar Rp436,8 miliar. BPJPH diharapkan mampu mempercepat program jaminan halal dengan alokasi yang memadai. Keputusan ini selanjutnya akan diajukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mendapatkan persetujuan final.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Penegak Hukum Mesti Tahu, Ini Kunci Menangkap Harun Masiku!

    Penegak Hukum Mesti Tahu, Ini Kunci Menangkap Harun Masiku!

    Jakarta: Penegak hukum mesti memegang 2 ‘kunci’ untuk menangkap Harun Masiku. Pertama, yakni transparansi dan selanjutnya adalah akuntabilitas. 

    “Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku dan buronan lainnya. Ini bukan hanya tentang keadilan dalam satu kasus, tetapi tentang memperkuat sistem hukum negara,” kata pengamat hukum dan aktivis antikorupsi, Hardjuno Wiwoho, dalam keterangan yang dikutip Jumat, 6 Desember 2024.

    Menurut Hardjuno, kedua hal itu belum menjadi pegangan penegak hukum dalam menangkap Harun. Dia membeberkan ada hal yang ditutup-tutupi terkait kasus itu, terbukti dari koordinasi yang lemah antarpenegak hukum.

    Dia prihatin dengan penegak hukum, khususnya terkait koordinasi antarlembaga. Padahal, sudah ada informasi terkait keberadaannya. Menurut dia, perlu transparansi dan akuntabilitas terkait penanganan kasus ini.

    “Aparat penegak hukum harus mempercepat penyelidikan dan mengevaluasi kendala yang ada,” tegasnya.
     

    Hardjuno menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan hukum. Selain itu, Hardjuno menyerukan pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

    “Kasus ini adalah cerminan dari bagaimana kita memerangi korupsi, yang merupakan penyakit sistemik yang menggerogoti moralitas bangsa dan pembangunan nasional,” lanjutnya.

    Hardjuno menegaskan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena itu, setiap individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum harus bertanggung jawab di hadapan keadilan.

    Perkara itu kembali menjadi perhatian, setelah Maruarar Sirait mengumumkan sayembara Rp8 miliar bagi siapa pun yang dapat menangkapnya. Hal tersebut dinilai menggambarkan penanganan kasus sejak 2020 itu menemui jalan buntu.

    “Kasus Harun Masiku tidak hanya soal seorang individu, tetapi telah menjadi simbol persoalan mendasar dalam sistem hukum kita,” kata dia.

    Jakarta: Penegak hukum mesti memegang 2 ‘kunci’ untuk menangkap Harun Masiku. Pertama, yakni transparansi dan selanjutnya adalah akuntabilitas. 
     
    “Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku dan buronan lainnya. Ini bukan hanya tentang keadilan dalam satu kasus, tetapi tentang memperkuat sistem hukum negara,” kata pengamat hukum dan aktivis antikorupsi, Hardjuno Wiwoho, dalam keterangan yang dikutip Jumat, 6 Desember 2024.
     
    Menurut Hardjuno, kedua hal itu belum menjadi pegangan penegak hukum dalam menangkap Harun. Dia membeberkan ada hal yang ditutup-tutupi terkait kasus itu, terbukti dari koordinasi yang lemah antarpenegak hukum.
    Dia prihatin dengan penegak hukum, khususnya terkait koordinasi antarlembaga. Padahal, sudah ada informasi terkait keberadaannya. Menurut dia, perlu transparansi dan akuntabilitas terkait penanganan kasus ini.
     
    “Aparat penegak hukum harus mempercepat penyelidikan dan mengevaluasi kendala yang ada,” tegasnya.
     

    Hardjuno menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan hukum. Selain itu, Hardjuno menyerukan pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.
     
    “Kasus ini adalah cerminan dari bagaimana kita memerangi korupsi, yang merupakan penyakit sistemik yang menggerogoti moralitas bangsa dan pembangunan nasional,” lanjutnya.
     
    Hardjuno menegaskan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena itu, setiap individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum harus bertanggung jawab di hadapan keadilan.
     
    Perkara itu kembali menjadi perhatian, setelah Maruarar Sirait mengumumkan sayembara Rp8 miliar bagi siapa pun yang dapat menangkapnya. Hal tersebut dinilai menggambarkan penanganan kasus sejak 2020 itu menemui jalan buntu.
     
    “Kasus Harun Masiku tidak hanya soal seorang individu, tetapi telah menjadi simbol persoalan mendasar dalam sistem hukum kita,” kata dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Desakan agar Prabowo Segera Pecat dan Usir Miftah Maulana dari Kabinet

    Desakan agar Prabowo Segera Pecat dan Usir Miftah Maulana dari Kabinet

    Jakarta: Gelombang kritik dan desakan publik agar Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden kian menguat. Sejak video kontroversial yang menunjukkan Gus Miftah menghina seorang penjual es teh viral pada 3 Desember 2024, masyarakat ramai-ramai melayangkan protes. 

    Puncaknya, sebuah petisi online berjudul “Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden” di situs Change.org telah mengumpulkan lebih dari 276.783 tanda tangan hingga Jumat 6 Desember 2024 pukul 11.47 WIB.

    Lonjakan jumlah tanda tangan ini layaknya tsunami yang mencerminkan gelombang kemarahan rakyat. Dalam kurun waktu singkat, sebanyak 233.700 orang telah mendukung petisi tersebut, menunjukkan tingkat kekecewaan publik yang masif terhadap tindakan dan sikap Gus Miftah.

    Baca juga: Miftah Maulana Kembali Dikecam: Video Lawas Hinaan dan Pelecehan Fisik ke Yati Pesek Viral

    Kekecewaan Publik Terhadap Gus Miftah
    Video yang menjadi pemantik gelombang kritik ini menunjukkan Gus Miftah dengan santai menyebut “Yo kono didol, go**ok” kepada seorang penjual es teh di depan banyak orang. Ucapan tersebut, yang dianggap tidak manusiawi, memicu reaksi keras dari masyarakat. 

    Banyak yang menilai bahwa sikap ini tidak layak ditunjukkan oleh seseorang yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden dan sekaligus seorang tokoh agama.

    “Bagaimana bisa seorang pemuka agama dan pejabat negara memperlakukan rakyat kecil dengan hinaan seperti itu? Ini memalukan dan tidak bisa dibiarkan,” tulis salah seorang pendukung petisi di kolom komentar.
    Gelombang Kritik Semakin Menguat
    Petisi yang dimulai oleh Dika Prakasa ini tidak hanya menjadi ruang curahan hati masyarakat, tetapi juga simbol tekanan langsung kepada Presiden Prabowo untuk mengambil tindakan tegas. Narasi yang disampaikan dalam petisi menyoroti bagaimana tindakan Gus Miftah mencoreng citra pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo, yang selama ini dikenal menghormati rakyat kecil seperti pedagang dan pekerja lapangan.

    “Seperti yang kita ketahui, saat ini Gus Miftah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden di pemerintahan yang dipimpin oleh bapak Prabowo Subianto. Publik tentu mempertanyakan apakah jabatan tersebut layak diterima oleh pribadi yang kerap membuat kegaduhan di masyarakat,” tulis Dika dalam alasan petisi.
    Kontroversi yang Berulang
    Ini bukan kali pertama Gus Miftah menjadi sorotan negatif. Sebelumnya, ia juga dikecam publik atas beberapa sikap dan pernyataan kontroversial, termasuk persoalan dalam kehidupan pribadinya yang dianggap mencoreng moralitas publik. Kini, tekanan semakin besar agar Prabowo mengevaluasi dan mencopot Gus Miftah dari jabatan penting tersebut.

    Menunggu Langkah Presiden Prabowo
    Dengan jumlah tanda tangan yang terus meningkat dan kemarahan publik yang semakin membesar, semua mata kini tertuju kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Apakah ia akan merespons gelombang kritik ini dan mencopot Gus Miftah demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahannya? Gelombang “tsunami” kritik ini menunjukkan betapa besarnya harapan rakyat terhadap tindakan tegas dan cepat dari kepala negara.

    Jakarta: Gelombang kritik dan desakan publik agar Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden kian menguat. Sejak video kontroversial yang menunjukkan Gus Miftah menghina seorang penjual es teh viral pada 3 Desember 2024, masyarakat ramai-ramai melayangkan protes. 
     
    Puncaknya, sebuah petisi online berjudul “Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden” di situs Change.org telah mengumpulkan lebih dari 276.783 tanda tangan hingga Jumat 6 Desember 2024 pukul 11.47 WIB.
     
    Lonjakan jumlah tanda tangan ini layaknya tsunami yang mencerminkan gelombang kemarahan rakyat. Dalam kurun waktu singkat, sebanyak 233.700 orang telah mendukung petisi tersebut, menunjukkan tingkat kekecewaan publik yang masif terhadap tindakan dan sikap Gus Miftah.
    Baca juga: Miftah Maulana Kembali Dikecam: Video Lawas Hinaan dan Pelecehan Fisik ke Yati Pesek Viral

    Kekecewaan Publik Terhadap Gus Miftah

    Video yang menjadi pemantik gelombang kritik ini menunjukkan Gus Miftah dengan santai menyebut “Yo kono didol, go**ok” kepada seorang penjual es teh di depan banyak orang. Ucapan tersebut, yang dianggap tidak manusiawi, memicu reaksi keras dari masyarakat. 
     
    Banyak yang menilai bahwa sikap ini tidak layak ditunjukkan oleh seseorang yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden dan sekaligus seorang tokoh agama.
     
    “Bagaimana bisa seorang pemuka agama dan pejabat negara memperlakukan rakyat kecil dengan hinaan seperti itu? Ini memalukan dan tidak bisa dibiarkan,” tulis salah seorang pendukung petisi di kolom komentar.

    Gelombang Kritik Semakin Menguat

    Petisi yang dimulai oleh Dika Prakasa ini tidak hanya menjadi ruang curahan hati masyarakat, tetapi juga simbol tekanan langsung kepada Presiden Prabowo untuk mengambil tindakan tegas. Narasi yang disampaikan dalam petisi menyoroti bagaimana tindakan Gus Miftah mencoreng citra pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo, yang selama ini dikenal menghormati rakyat kecil seperti pedagang dan pekerja lapangan.
     
    “Seperti yang kita ketahui, saat ini Gus Miftah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden di pemerintahan yang dipimpin oleh bapak Prabowo Subianto. Publik tentu mempertanyakan apakah jabatan tersebut layak diterima oleh pribadi yang kerap membuat kegaduhan di masyarakat,” tulis Dika dalam alasan petisi.

    Kontroversi yang Berulang

    Ini bukan kali pertama Gus Miftah menjadi sorotan negatif. Sebelumnya, ia juga dikecam publik atas beberapa sikap dan pernyataan kontroversial, termasuk persoalan dalam kehidupan pribadinya yang dianggap mencoreng moralitas publik. Kini, tekanan semakin besar agar Prabowo mengevaluasi dan mencopot Gus Miftah dari jabatan penting tersebut.

    Menunggu Langkah Presiden Prabowo

    Dengan jumlah tanda tangan yang terus meningkat dan kemarahan publik yang semakin membesar, semua mata kini tertuju kepada Presiden Prabowo Subianto. 
     
    Apakah ia akan merespons gelombang kritik ini dan mencopot Gus Miftah demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahannya? Gelombang “tsunami” kritik ini menunjukkan betapa besarnya harapan rakyat terhadap tindakan tegas dan cepat dari kepala negara.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Mau Liburan Akhir Tahun? Siapkan Rencana Perjalanan Biar Lebih Mudah

    Mau Liburan Akhir Tahun? Siapkan Rencana Perjalanan Biar Lebih Mudah

    Jakarta: Perusahaan Online Travel Agent (OTA) PT Kabin Kita Top (Book Cabin) berkomitmen mempermudah perencanaan perjalanan setiap orang agar menjadi lancar melalui berbagai fiturnya. Apalagi menjelang libur akhir tahun ini, perusahaan di bawah naungan Lion Air Group ini  secara resmi memperkenalkan semua layanannya.
     
    Book Cabin menyediakan fitur pemesanan pesawat, hotel, paket pesawat dan hotel, sampai service online check-in, yang seluruhnya berada dalam satu platform aplikasi sehingga praktis dan nyaman digunakan. Selain itu, layanan terbaru Book Cabin Ambassador juga akan segera hadir di berbagai bandara utama di seluruh Indonesia.
     
    Head of Communications Book Cabin Deasy Rasjid mengatakan, hadirnya Book Cabin Ambassador di berbagai bandara melengkapi service Book Cabin dalam membantu kelancaran para penumpang. Pelanggan yang telah membeli tiket melalui aplikasi Book Cabin akan mendapatkan bantuan secara langsung di bandara jika mereka mengalami kendala.
    “Ini sejalan dengan komitmen kami yang selalu mengutamakan pelanggan dan untuk dapat menjadi OTA yang menemani perencanaan perjalanan setiap customer secara seamless dari A sampai Z dengan praktis, nyaman, aman dan efisien sehingga perjalanan menjadi lebih mudah dengan Book Cabin,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 5 Desember 2024.
     

     
    Pada kesempatan ini, Book Cabin menggelar sesi peragaan busana yang diperagakan langsung oleh para anggota Book Cabin Ambassador dalam rangka memperkenalkan kehadiran mereka sambil memperlihatkan seragam resmi yang nantinya akan mereka kenakan dalam tugas
    sebagai ambassador di bandara-bandara utama seluruh Indonesia.
     
    Selain itu, Book Cabin memperkenalkan program loyalti pelanggan dari Lion Air Group yang dinamakan Cabin Club, yang mana pendaftarannya dilakukan melalui aplikasi Book Cabin. Semua orang yang menjadi anggota nantinya akan otomatis mendapatkan berbagai kesempatan yang diperuntukkan khusus bagi para anggota.
     
    Pelanggan bisa mendapatkan diskon pembelian tiket pesawat, mendapatkan poin yang lebih besar, keleluasaan memilih kursi pesawat sampai dengan upgrade gratis ke kelas bisnis. Semua anggota akan berkesempatan mendapatkan berbagai manfaat dengan melakukan pemesanan tiket dari maskapai Lion Air Group melalui aplikasi Book Cabin.
     
    “Berada di bawah naungan Lion Air Group, BookCabin menjadi perusahaan milik anak bangsa yang menjadi bagian dari industri OTA Indonesia. Tidak hanya memenuhi kebutuhan wisatawan Indonesia tetapi juga membantu memperluas pasar industri pariwisata di Indonesia baik saat ini maupun dalam jangka panjang kedepannya,” ujar dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Panglima TNI Laksanakan Perintah Presiden Prabowo di Papua, Seperti Apa?

    Panglima TNI Laksanakan Perintah Presiden Prabowo di Papua, Seperti Apa?

    Jakarta: Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto terkait Papua. Yakni, terkait Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua.

    “TNI merupakan alat pertahanan NKRI yang selalu siap menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa secara PRIMA, yakni Profesional, Responsif, Integratif, Modern dan Adaptif,” kata kata Panglima dalam keterangan yang dikutip Jumat, 6 Desember 2024.

    Dalam Inpres tersebut, tiga tugas yang harus dilaksanakan TNI meliputi dukungan pengamanan, mendukung Pemerintah Daerah (Pemda). Kemudian, penyediaan pelayanan dasar, serta Komunikasi Sosial yang inklusif.
     

    “Pelaksanaan tugas secara PRIMA ini juga dilaksanakan di Daerah Tugas Operasi Papua guna mendukung keberhasilan program Pemerintah Indonesia yakni terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah Papua,” kata Panglima.

    Dalam hal dukungan pengamanan, TNI telah melakukan penindakan terhadap Tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) atas nama Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat Komandan Batalyon (Danyon) Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM.

    Penindakan tersebut dilakukan pada 2 Desember 2024 di Bukit Tepuk, Distrik Gome, Puncak, Papua Tengah. “Menugaskan para Prajurit TNI melaksanakan tugas operasi militer selain perang, dalam rangka mendukung terwujudnya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua,” kata Panglima.

    Panglima kemudian memimpin langsung Upacara Militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada para Prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan Tokoh OPM. Para Prajurit TNI berjumlah 12 (dua belas) orang tersebut merupakan para Prajurit TNI dari Satuan Tugas (Satgas) Yonif 323/BP Kostrad yang berada di bawah kendali operasi Sektor Barat Pamtas RI-PNG Mobile, Komando Operasi (Koops) TNI HABEMA yang dipimpin oleh Brigjen TNI Lucky Avianto, serta dikendalikan oleh Panglima Kogabwilhan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi.

    Dalam amanatnya, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, menyampaikan apresiasi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para Prajurit TNI. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para Prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya.

    Lebih lanjut, Panglima TNI juga menekankan bahwa keberhasilan tersebut juga harus dapat diteladani serta ditindaklanjuti seluruh Prajurit TNI dimanapun berada. Khususnya, dalam melaksanakan tugas masing-masing guna mendukung keberhasilan tugas pokok TNI.

    Jakarta: Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto terkait Papua. Yakni, terkait Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua.
     
    “TNI merupakan alat pertahanan NKRI yang selalu siap menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa secara PRIMA, yakni Profesional, Responsif, Integratif, Modern dan Adaptif,” kata kata Panglima dalam keterangan yang dikutip Jumat, 6 Desember 2024.
     
    Dalam Inpres tersebut, tiga tugas yang harus dilaksanakan TNI meliputi dukungan pengamanan, mendukung Pemerintah Daerah (Pemda). Kemudian, penyediaan pelayanan dasar, serta Komunikasi Sosial yang inklusif.
     

    “Pelaksanaan tugas secara PRIMA ini juga dilaksanakan di Daerah Tugas Operasi Papua guna mendukung keberhasilan program Pemerintah Indonesia yakni terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah Papua,” kata Panglima.
    Dalam hal dukungan pengamanan, TNI telah melakukan penindakan terhadap Tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) atas nama Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat Komandan Batalyon (Danyon) Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM.
     
    Penindakan tersebut dilakukan pada 2 Desember 2024 di Bukit Tepuk, Distrik Gome, Puncak, Papua Tengah. “Menugaskan para Prajurit TNI melaksanakan tugas operasi militer selain perang, dalam rangka mendukung terwujudnya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua,” kata Panglima.
     
    Panglima kemudian memimpin langsung Upacara Militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada para Prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan Tokoh OPM. Para Prajurit TNI berjumlah 12 (dua belas) orang tersebut merupakan para Prajurit TNI dari Satuan Tugas (Satgas) Yonif 323/BP Kostrad yang berada di bawah kendali operasi Sektor Barat Pamtas RI-PNG Mobile, Komando Operasi (Koops) TNI HABEMA yang dipimpin oleh Brigjen TNI Lucky Avianto, serta dikendalikan oleh Panglima Kogabwilhan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi.
     
    Dalam amanatnya, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, menyampaikan apresiasi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para Prajurit TNI. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para Prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya.
     
    Lebih lanjut, Panglima TNI juga menekankan bahwa keberhasilan tersebut juga harus dapat diteladani serta ditindaklanjuti seluruh Prajurit TNI dimanapun berada. Khususnya, dalam melaksanakan tugas masing-masing guna mendukung keberhasilan tugas pokok TNI.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • IGCN dan IDX Tekankan Pentingnya Tata Kelola Bisnis yang Berintegritas

    IGCN dan IDX Tekankan Pentingnya Tata Kelola Bisnis yang Berintegritas

    Jakarta: UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) dan Indonesia Stock Exchange (IDX) menekankan pentingnya tata kelola bisnis yang berintegritas. Nilai-nilai seperti antikorupsi, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan harus menjadi bagian dari DNA organisasi untuk mencapai keadilan.
     
    Hal itu terungkap adalam acara Responsible Business Forum 2024, dengan tema ‘Leadership Beyond Compliance: Creating Value through Integrityi yang diselenggarakan IGCN dan IDX di Main Hall, Indonesia Stock Exchange, Jakarta.
     
    Acara ini dilaksanakan untuk memajukan Implementasi Agenda 2030 dengan penekanan kuat pada antikorupsi sebagai elemen dasar tata kelola etis, serta mengajak sektor bisnis untuk mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan.
    Presiden IGCN Y. W. Junardy juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang berintegritas. Tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan, inklusi, dan keberlanjutan. 
     
    Menurutnya, kepemimpinan transformatif harus menciptakan nilai melalui integritas, dengan tindakan nyata untuk mempercepat pencapaian tujuan keberlanjutan lingkungan, praktik bisnis inklusif, serta hak-hak semua warga Indonesia. 
     
    “Nilai-nilai antikorupsi, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan harus menjadi bagian dari DNA organisasi untuk mencapai keadilan. Integrasi nilai-nilai ini adalah kelebihan yang harus dimanfaatkan untuk mendorong kolaborasi dan perubahan positif,” kata Junardy, Kamis, 5 Desember 2024.
     
    Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum IDX, Risa E. Rustam mengatakan, kerangka kerja bisnis harus menyediakan peta jalan bagi keterlibatan sektor swasta, yang menekankan bagaimana bisnis dapat berkontribusi pada perdamaian, keadilan, dan pelaksanaan integritas. 
     
    “Pilar-pilar ini merupakan dasar bagi bisnis untuk berkembang dan secara bermakna mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini memerlukan tindakan tegas, dimulai dengan kepemimpinan yang berintegritas,” katanya.
     
    Head of Office UNODC Indonesia Erik van der Veen, menambahkan terkait konteks kolaborasi negara-negara dalam mendorong integritas, akuntabilitas, dan transparansi.
     
    “Kita harus mempertimbangkan untuk mendanai kampanye anti-korupsi yang dipimpin oleh kaum muda, mengundang ide-ide mereka, dan memanfaatkan energi positif mereka dalam memerangi korupsi, sehingga setiap hari menjadi hari anti-korupsi,” kata Erik.
     
    Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi, Sekretariat Nasional TPB/SDGs Setyo Budiantoro, menekankan pentingnya peran bisnis dalam mendukung pemerintah untuk mengimplementasikan SDGs.
     
    “Indonesia telah menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam mengimplementasikan SDGs, dengan pencapaian 62,5% pada tahun 2023,” kata Setyo yang hadir mewakili Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bappenas, Vivi Yulaswati.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Komdigi Jembatani UMKM dengan Mitra Strategis agar Lebih Berdaya Saing

    Komdigi Jembatani UMKM dengan Mitra Strategis agar Lebih Berdaya Saing

    Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berupaya membantu UMKM Indonesia lebih berdaya saing. Salah satu upayanya lewat kegiatan busines matching bertajuk ‘Unlocking Local to Global Potential’.

    “Kegiatan ini dirancang khusus sebagai jembatan kolaborasi antara UMKM dan mitra strategis. Sehingga UMKM Indonesia dapat tumbuh dan memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi tantangan perdagangan global di era digitalisasi saat ini.” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Komdigi, I Nyoman Adhiarna, dalam keterangannya, Jumat, 6 Desember 2024. 

    Kegiatan ini menghadirkan 10 UMKM Champion yang telah berhasil mengembangkan usaha setelah mendapatkan pendampingan intensif selama empat bulan dan mendapatkan fasilitasi berupa workshop dari narasumber yang kompeten di bidangnya. Peningkatan omzet, efisiensi bisnis, dan perluasan akses pasar diperoleh dengan dukungan pemanfaatan teknologi digital baik dalam operasional usaha maupun pemasaran.

    “Selamat kepada 10 UMKM Champion program UMKM Level Up Business Accelerator tahun 2024,” ungkapnya.
     

    Ia menerangkan kegiatan ini terbagi menjadi dua sesi, yaitu pitching session dan networking session. Pada pitching session, setiap UMKM memaparkan ide, inovasi, potensi, dan visi bisnis perusahaan kepada para panelis yang memberikan tanggapan serta masukan. 

    Para panelis tersebut ialah Retail Store Group Head PT. Sarinah Ferry Paskah Hasiholan, yang fokus pada potensi partnership dan kolaborasi bagi UMKM. Kemudian, CEO Ekspor.id Choirul Amin yang menanggapi terkait potensi ekspor dan strategi penetrasi pasar luar negeri.

    Panelis lainnya, Investment Associate ANGIN Tamana Shamara yang memberikan saran tentang potensi permodalan dan investasi. Lalu, Advisor Fundex Securities Crowdfunding Didi Diarsa, yang memberikan pandangannya mengenai peluang pembiayaan melalui platform securities crowdfunding.

    Dalam networking session, seluruh panelis dan tamu undangan mengunjungi booth para UMKM Champion untuk melihat langsung produk-produk unggulan mereka. 10 UMKM Champion yaitu Alamme, Bagbone Leather, Eboni Watch, Milyarda Hijab, Pempek Pistel Kiarin, Kampoeng Anyaman, Guru Batik, Namira Ecoprint, Fairuziba Bolen Malang, dan Bananania.

    “Mereka berkesempatan untuk bertukar ide dan menjalin relasi dengan calon mitra pada sesi ini,” jelasnya.

    I Nyoman Adhiarna menyampaikan apresiasi kepada para coach pendamping dan mitra strategis yang telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung perkembangan UMKM Indonesia. 

    Kegiatan diakhiri dengan pemberian penghargaan berupa plakat dan sertifikat. Turut hadir perwakilan dari PT Astra Graphia Information Technology (AGIT), yang merupakan mitra dalam program ini, untuk menyerahkan apresiasi kepada 10 UMKM berupa smartphone dan total 750 booklet company profile.

    Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berupaya membantu UMKM Indonesia lebih berdaya saing. Salah satu upayanya lewat kegiatan busines matching bertajuk ‘Unlocking Local to Global Potential’.
     
    “Kegiatan ini dirancang khusus sebagai jembatan kolaborasi antara UMKM dan mitra strategis. Sehingga UMKM Indonesia dapat tumbuh dan memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi tantangan perdagangan global di era digitalisasi saat ini.” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Komdigi, I Nyoman Adhiarna, dalam keterangannya, Jumat, 6 Desember 2024. 
     
    Kegiatan ini menghadirkan 10 UMKM Champion yang telah berhasil mengembangkan usaha setelah mendapatkan pendampingan intensif selama empat bulan dan mendapatkan fasilitasi berupa workshop dari narasumber yang kompeten di bidangnya. Peningkatan omzet, efisiensi bisnis, dan perluasan akses pasar diperoleh dengan dukungan pemanfaatan teknologi digital baik dalam operasional usaha maupun pemasaran.
    “Selamat kepada 10 UMKM Champion program UMKM Level Up Business Accelerator tahun 2024,” ungkapnya.
     

    Ia menerangkan kegiatan ini terbagi menjadi dua sesi, yaitu pitching session dan networking session. Pada pitching session, setiap UMKM memaparkan ide, inovasi, potensi, dan visi bisnis perusahaan kepada para panelis yang memberikan tanggapan serta masukan. 
     
    Para panelis tersebut ialah Retail Store Group Head PT. Sarinah Ferry Paskah Hasiholan, yang fokus pada potensi partnership dan kolaborasi bagi UMKM. Kemudian, CEO Ekspor.id Choirul Amin yang menanggapi terkait potensi ekspor dan strategi penetrasi pasar luar negeri.
     
    Panelis lainnya, Investment Associate ANGIN Tamana Shamara yang memberikan saran tentang potensi permodalan dan investasi. Lalu, Advisor Fundex Securities Crowdfunding Didi Diarsa, yang memberikan pandangannya mengenai peluang pembiayaan melalui platform securities crowdfunding.
     
    Dalam networking session, seluruh panelis dan tamu undangan mengunjungi booth para UMKM Champion untuk melihat langsung produk-produk unggulan mereka. 10 UMKM Champion yaitu Alamme, Bagbone Leather, Eboni Watch, Milyarda Hijab, Pempek Pistel Kiarin, Kampoeng Anyaman, Guru Batik, Namira Ecoprint, Fairuziba Bolen Malang, dan Bananania.
     
    “Mereka berkesempatan untuk bertukar ide dan menjalin relasi dengan calon mitra pada sesi ini,” jelasnya.
     
    I Nyoman Adhiarna menyampaikan apresiasi kepada para coach pendamping dan mitra strategis yang telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung perkembangan UMKM Indonesia. 
     
    Kegiatan diakhiri dengan pemberian penghargaan berupa plakat dan sertifikat. Turut hadir perwakilan dari PT Astra Graphia Information Technology (AGIT), yang merupakan mitra dalam program ini, untuk menyerahkan apresiasi kepada 10 UMKM berupa smartphone dan total 750 booklet company profile.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AGA)