Xcloud.id

Category: Medcom.id News

  • Film Baru MD Entertainment Ahlan Singapore Tampilkan Sisi Romantis Singapura

    Film Baru MD Entertainment Ahlan Singapore Tampilkan Sisi Romantis Singapura

    Jakarta: MD Entertainment mengumumkan film terbaru, Ahlan Singapore. Tak hanya menyajikan drama cinta, film ini juga menampilkan berbagai lokasi menarik di Singapura, mulai dari destinasi populer hingga hidden gem-nya. 

    Ahlan Singapore dijadwalkan tayang perdana di bioskop seluruh Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam pada Februari 2026 sebelum didistribusikan di layanan streaming populer.
     
    Mengisahkan tentang perjalanan emosional seorang mahasiswa Indonesia di Singapura, film ini menampilkan deretan bintang termasuk Rebecca Klopper, Kiesha Alvaro, Ibrahim Risyad, Ferry Salim, Putri Ayudya, Alya Rohali, dan Emilat Morshedi.
     
    Founder dan CEO MD Entertainment, Manoj Punjabi, mengungkapkan bahwa pemilihan Singapura sebagai lokasi syuting didasari oleh kedekatan budaya serta relevansinya dengan karakter dan cerita yang ingin dihadirkan.
     
    “Cerita ini akan familiar bagi penonton namun juga menawarkan perspektif baru. Berbagai lokasi di Singapura dan infrastruktur modern membuatnya cocok untuk kebutuhan syuting,” jelas Manoj, dalam acara Penandatanganan MoU antara MD Entertainment dan Singapore Tourism Board (STB), Kamis, 6 November 2025. 
     
    Menurutnya, aksesibilitas dan lingkungan multikultural kota tersebut juga sangat mendukung kebutuhan produksi. Ia optimistis film ini akan mendapat sambutan positif dari penonton Indonesia maupun negara tetangga.
     

     

    Kolaborasi dengan Singapore Tourism Board (STB)
    Tak hanya syuting di Singapura, film Ahlan Singapore sekaligus menjadi salah satu bentuk kerja sama antara MD Entertainment dengan Singapore Tourism Board. Kemitraan ini akan berlangsung selama dua tahun. 
     
    Terrence Voon, Executive Director Southeast Asia Singapore Tourism Board (STB), menyampaikan antusiasmenya atas kerja sama ini. Ia menilai kolaborasi dengan MD Entertainment menjadi peluang strategis untuk memperkenalkan Singapura melalui lensa sinema Indonesia.
     
    “Kolaborasi ini memungkinkan kami menyajikan Singapura dengan cara yang dapat terhubung dengan penonton Indonesia,” ujar Terrence.
     
    Ia berharap film tersebut dapat meningkatkan minat wisata ke Singapura sekaligus memperkuat hubungan dengan Indonesia sebagai pasar pengunjung terbesar di Asia Tenggara.
     
    Kemitraan ini juga diharapkan dapat memperkenalkan berbagai destinasi dan pengalaman Singapura kepada pemirsa di Indonesia dan Asia Tenggara. Sebagaimana rencananya, Ahlan Singapore akan menampilkan berbagai lokasi di Singapura, mulai dari destinasi populer hingga spot-spot baru yang belum banyak dikenal publik.

     

    Jakarta: MD Entertainment mengumumkan film terbaru, Ahlan Singapore. Tak hanya menyajikan drama cinta, film ini juga menampilkan berbagai lokasi menarik di Singapura, mulai dari destinasi populer hingga hidden gem-nya. 
     
    Ahlan Singapore dijadwalkan tayang perdana di bioskop seluruh Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam pada Februari 2026 sebelum didistribusikan di layanan streaming populer.
     
    Mengisahkan tentang perjalanan emosional seorang mahasiswa Indonesia di Singapura, film ini menampilkan deretan bintang termasuk Rebecca Klopper, Kiesha Alvaro, Ibrahim Risyad, Ferry Salim, Putri Ayudya, Alya Rohali, dan Emilat Morshedi.
     
    Founder dan CEO MD Entertainment, Manoj Punjabi, mengungkapkan bahwa pemilihan Singapura sebagai lokasi syuting didasari oleh kedekatan budaya serta relevansinya dengan karakter dan cerita yang ingin dihadirkan.
     
    “Cerita ini akan familiar bagi penonton namun juga menawarkan perspektif baru. Berbagai lokasi di Singapura dan infrastruktur modern membuatnya cocok untuk kebutuhan syuting,” jelas Manoj, dalam acara Penandatanganan MoU antara MD Entertainment dan Singapore Tourism Board (STB), Kamis, 6 November 2025. 
     
    Menurutnya, aksesibilitas dan lingkungan multikultural kota tersebut juga sangat mendukung kebutuhan produksi. Ia optimistis film ini akan mendapat sambutan positif dari penonton Indonesia maupun negara tetangga.
     

     

    Kolaborasi dengan Singapore Tourism Board (STB)

    Tak hanya syuting di Singapura, film Ahlan Singapore sekaligus menjadi salah satu bentuk kerja sama antara MD Entertainment dengan Singapore Tourism Board. Kemitraan ini akan berlangsung selama dua tahun. 
     
    Terrence Voon, Executive Director Southeast Asia Singapore Tourism Board (STB), menyampaikan antusiasmenya atas kerja sama ini. Ia menilai kolaborasi dengan MD Entertainment menjadi peluang strategis untuk memperkenalkan Singapura melalui lensa sinema Indonesia.
     
    “Kolaborasi ini memungkinkan kami menyajikan Singapura dengan cara yang dapat terhubung dengan penonton Indonesia,” ujar Terrence.
     
    Ia berharap film tersebut dapat meningkatkan minat wisata ke Singapura sekaligus memperkuat hubungan dengan Indonesia sebagai pasar pengunjung terbesar di Asia Tenggara.
     
    Kemitraan ini juga diharapkan dapat memperkenalkan berbagai destinasi dan pengalaman Singapura kepada pemirsa di Indonesia dan Asia Tenggara. Sebagaimana rencananya, Ahlan Singapore akan menampilkan berbagai lokasi di Singapura, mulai dari destinasi populer hingga spot-spot baru yang belum banyak dikenal publik.
     
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • MD Entertainment dan Singapore Tourism Board Jalin Kerja Sama Lewat Film Ahlan Singapore

    MD Entertainment dan Singapore Tourism Board Jalin Kerja Sama Lewat Film Ahlan Singapore

    Jakarta: MD Entertainment berkolaborasi dengan Singapore Tourism Board (STB) lewat film terbarunya, Ahlan Singapore. Film ini dibintangi oleh deretan artis ternama, seperti Rebecca Klopper dan Kiesha Alvaro.
     
    Proyek film ini diresmikan melalui Memorandum of Understanding (MOU) berdurasi dua tahun yang ditandatangani hari ini antara Oliver Chong, Assistant Chief Executive, International Group, Singapore Tourism Board, dan Manoj Punjabi, Founder dan CEO MD Entertainment, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.
     
    Terrence Voon, Executive Director Southeast Asia Singapore Tourism Board (STB), mengungkapkan antusiasmenya atas kerja sama ini. Menurutnya, kolaborasi STB dengan MD Entertainment menjadi peluang untuk memperkenalkan Singapura melalui lensa sinema Indonesia.
     
    “Kolaborasi ini memungkinkan kami menyajikan Singapura dengan cara yang dapat terhubung dengan penonton Indonesia,” ujar Terrence, Kamis, 6 November 2025.
     

     
    Ia juga menambahkan bahwa MD Entertainment menjadi mitra yang tepat untuk kerja sama ini karena kesamaan visi dalam menghadirkan karya berkualitas.
     
    “MD Entertainment menjadi partner yang natural karena melihat dari visi dan misinya. Dan tidak hanya dari sisi kreatif saja, tapi juga sisi produksi, distribusi, dan jangkawannya,” jelas Terrence.
     
    Ia berharap film Ahlan Singapore dapat meningkatkan minat wisata masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara ke Singapura, serta memperkenalkan spot-spot baru di Singapura yang belum banyak dikenal publik.
     
    Seperti diketahui, Singapura terus memperkuat posisinya sebagai destinasi favorit wisatawan Indonesia untuk menikmati liburan bersama orang terkasih. Kini terdapat penerbangan langsung dari 12 kota di Indonesia.

     

     
    Tahun 2025, Singapura juga menghadirkan berbagai atraksi baru seperti Singapore Oceanarium, Illumination’s Minion Land di Universal Studios Singapore, dan Rainforest Wild Asia di Mandai, disusul peluncuran Disney Adventure Cruise pada Maret 2026.
     
    Sementara itu, produksi film Ahlan Singapore telah dimulai sejak September 2025 dan mengambil lokasi di berbagai ikon dan hidden gem Singapura, termasuk Singapore Oceanarium dan Jewel Changi Airport.
     
    Dalam setahun terakhir, Singapura juga menjadi lokasi syuting bagi berbagai produksi global, mulai dari serial pemenang Emmy “Hacks”, Netflix “Formula 1: Drive to Survive”, hingga video musik Coldplay dan JISOO, yang turut memperkuat citra Singapura sebagai kota penuh inspirasi dan daya tarik dunia hiburan.

     

    Jakarta: MD Entertainment berkolaborasi dengan Singapore Tourism Board (STB) lewat film terbarunya, Ahlan Singapore. Film ini dibintangi oleh deretan artis ternama, seperti Rebecca Klopper dan Kiesha Alvaro.
     
    Proyek film ini diresmikan melalui Memorandum of Understanding (MOU) berdurasi dua tahun yang ditandatangani hari ini antara Oliver Chong, Assistant Chief Executive, International Group, Singapore Tourism Board, dan Manoj Punjabi, Founder dan CEO MD Entertainment, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.
     
    Terrence Voon, Executive Director Southeast Asia Singapore Tourism Board (STB), mengungkapkan antusiasmenya atas kerja sama ini. Menurutnya, kolaborasi STB dengan MD Entertainment menjadi peluang untuk memperkenalkan Singapura melalui lensa sinema Indonesia.
     
    “Kolaborasi ini memungkinkan kami menyajikan Singapura dengan cara yang dapat terhubung dengan penonton Indonesia,” ujar Terrence, Kamis, 6 November 2025.
     

     
    Ia juga menambahkan bahwa MD Entertainment menjadi mitra yang tepat untuk kerja sama ini karena kesamaan visi dalam menghadirkan karya berkualitas.
     
    “MD Entertainment menjadi partner yang natural karena melihat dari visi dan misinya. Dan tidak hanya dari sisi kreatif saja, tapi juga sisi produksi, distribusi, dan jangkawannya,” jelas Terrence.
     
    Ia berharap film Ahlan Singapore dapat meningkatkan minat wisata masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara ke Singapura, serta memperkenalkan spot-spot baru di Singapura yang belum banyak dikenal publik.
     
    Seperti diketahui, Singapura terus memperkuat posisinya sebagai destinasi favorit wisatawan Indonesia untuk menikmati liburan bersama orang terkasih. Kini terdapat penerbangan langsung dari 12 kota di Indonesia.
     
     

     
    Tahun 2025, Singapura juga menghadirkan berbagai atraksi baru seperti Singapore Oceanarium, Illumination’s Minion Land di Universal Studios Singapore, dan Rainforest Wild Asia di Mandai, disusul peluncuran Disney Adventure Cruise pada Maret 2026.
     
    Sementara itu, produksi film Ahlan Singapore telah dimulai sejak September 2025 dan mengambil lokasi di berbagai ikon dan hidden gem Singapura, termasuk Singapore Oceanarium dan Jewel Changi Airport.
     
    Dalam setahun terakhir, Singapura juga menjadi lokasi syuting bagi berbagai produksi global, mulai dari serial pemenang Emmy “Hacks”, Netflix “Formula 1: Drive to Survive”, hingga video musik Coldplay dan JISOO, yang turut memperkuat citra Singapura sebagai kota penuh inspirasi dan daya tarik dunia hiburan.
     
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Stop Adu Domba! Bangsa Ini Butuh Kerja Nyata Bukan Gosip Politik

    Stop Adu Domba! Bangsa Ini Butuh Kerja Nyata Bukan Gosip Politik

    Jakarta: Ketua Umum PASBATA, David Febrian Aris Sandi, menegaskan berbagai isu miring yang diarahkan kepada PROJO belakangan ini hanyalah bentuk adu domba politik.

    Ia menilai, isu itu dimainkan oleh segelintir pengamat haus panggung. Menurutnya, bangsa Indonesia terlalu besar untuk diseret ke dalam perdebatan dangkal dan opini yang tak mendidik publik.

    “Sudah cukup pengamat politik yang menjual sensasi dengan komentar adu domba. Mereka memecah persatuan dan membuat rakyat bingung. Ini bukan politik cerdas, ini politik murahan yang mempermalukan bangsa,” tegas David di Jakarta, Kamis, 6 November 2025.

    David menilai maraknya komentar pengamat yang hanya memicu sensasi dan konflik politik internal sudah terlalu jauh. Ia mencontohkan, isu tak penting seperti polemik ijazah justru diberi ruang luas di media, sementara persoalan rakyat terabaikan.
     

    “Kita malu, ketika hal-hal sepele justru menutupi isu penting tentang kesejahteraan rakyat. Ini bangsa besar, bukan panggung gosip politik,” ujarnya.

    Menurutnya, pengamat yang seharusnya berperan memberikan edukasi politik justru sering memperkeruh suasana dengan pernyataan provokatif.

    David mengingatkan masih banyak masalah serius yang harus menjadi perhatian bersama, mulai dari kemiskinan, kemanusiaan, hingga kesejahteraan masyarakat kecil.

    “Bayangkan, di negara kaya seperti Indonesia masih ada warga meninggal karena kelaparan. Itu tragedi. Kita semua salah kalau lebih sibuk mengurusi isu murahan ketimbang nasib rakyat kecil,” ucapnya.

    Menanggapi tudingan PROJO kehilangan arah politik, David menegaskan dukungan organisasi terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah jelas dan konsisten sejak awal.

    “Perlu saya tegaskan, PROJO adalah pendukung pertama Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sejak jauh sebelum pemilihan presiden, sikap kami sudah jelas dan konsisten, mendukung penuh kepemimpinan Prabowo, Gibran untuk membangun bangsa. Jadi tidak ada ruang bagi spekulasi atau opini menyesatkan,” ujar David.

    Ia juga menyoroti berbagai langkah konkret pemerintahan Prabowo, mulai dari pemberantasan korupsi, penertiban tambang ilegal, hingga program-program pro rakyat yang telah berjalan.

    “Ini fakta, bukan narasi. Sementara para pengamat itu hanya bisa bicara tanpa kontribusi. Saatnya bangsa ini fokus mendukung kerja nyata, bukan menelan opini sesat,” tuturnya.

    David pun mengajak masyarakat untuk lebih bijak menyikapi isu-isu politik dan tidak mudah termakan opini provokatif.

    “Jangan beri ruang bagi pengamat yang kerjanya memecah belah. Bangsa ini butuh pemikiran jernih, bukan gosip politik. Kalau kita benar cinta NKRI, ayo bersatu, dukung pemerintahan yang bekerja, dan tinggalkan mereka yang hidup dari fitnah,” pungkasnya.

    Jakarta: Ketua Umum PASBATA, David Febrian Aris Sandi, menegaskan berbagai isu miring yang diarahkan kepada PROJO belakangan ini hanyalah bentuk adu domba politik.
     
    Ia menilai, isu itu dimainkan oleh segelintir pengamat haus panggung. Menurutnya, bangsa Indonesia terlalu besar untuk diseret ke dalam perdebatan dangkal dan opini yang tak mendidik publik.
     
    “Sudah cukup pengamat politik yang menjual sensasi dengan komentar adu domba. Mereka memecah persatuan dan membuat rakyat bingung. Ini bukan politik cerdas, ini politik murahan yang mempermalukan bangsa,” tegas David di Jakarta, Kamis, 6 November 2025.

    David menilai maraknya komentar pengamat yang hanya memicu sensasi dan konflik politik internal sudah terlalu jauh. Ia mencontohkan, isu tak penting seperti polemik ijazah justru diberi ruang luas di media, sementara persoalan rakyat terabaikan.
     

    “Kita malu, ketika hal-hal sepele justru menutupi isu penting tentang kesejahteraan rakyat. Ini bangsa besar, bukan panggung gosip politik,” ujarnya.
     
    Menurutnya, pengamat yang seharusnya berperan memberikan edukasi politik justru sering memperkeruh suasana dengan pernyataan provokatif.
     
    David mengingatkan masih banyak masalah serius yang harus menjadi perhatian bersama, mulai dari kemiskinan, kemanusiaan, hingga kesejahteraan masyarakat kecil.
     
    “Bayangkan, di negara kaya seperti Indonesia masih ada warga meninggal karena kelaparan. Itu tragedi. Kita semua salah kalau lebih sibuk mengurusi isu murahan ketimbang nasib rakyat kecil,” ucapnya.
     
    Menanggapi tudingan PROJO kehilangan arah politik, David menegaskan dukungan organisasi terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah jelas dan konsisten sejak awal.
     
    “Perlu saya tegaskan, PROJO adalah pendukung pertama Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sejak jauh sebelum pemilihan presiden, sikap kami sudah jelas dan konsisten, mendukung penuh kepemimpinan Prabowo, Gibran untuk membangun bangsa. Jadi tidak ada ruang bagi spekulasi atau opini menyesatkan,” ujar David.
     
    Ia juga menyoroti berbagai langkah konkret pemerintahan Prabowo, mulai dari pemberantasan korupsi, penertiban tambang ilegal, hingga program-program pro rakyat yang telah berjalan.
     
    “Ini fakta, bukan narasi. Sementara para pengamat itu hanya bisa bicara tanpa kontribusi. Saatnya bangsa ini fokus mendukung kerja nyata, bukan menelan opini sesat,” tuturnya.
     
    David pun mengajak masyarakat untuk lebih bijak menyikapi isu-isu politik dan tidak mudah termakan opini provokatif.
     
    “Jangan beri ruang bagi pengamat yang kerjanya memecah belah. Bangsa ini butuh pemikiran jernih, bukan gosip politik. Kalau kita benar cinta NKRI, ayo bersatu, dukung pemerintahan yang bekerja, dan tinggalkan mereka yang hidup dari fitnah,” pungkasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ANN)

  • Pengakuan Hutan Adat Terbukti Mampu Menekan Laju Deforestasi hingga 50 Persen

    Pengakuan Hutan Adat Terbukti Mampu Menekan Laju Deforestasi hingga 50 Persen

    Jakarta:  Indonesia menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap pengakuan hutan adat. Perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat.

    Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan Indonesia, Raja Juli Antoni saat menghadiri United for Wildlife Global Summit. United for Wildlife Global Summit merupakan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil.

    Menhut mengatakan, keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat lokal kerap menjadi salah satu aspek penting yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan. “Padahal mereka adalah penjaga sejati hutan kita,” ujar Raja Juli Antoni, dikutip dari siaran persnya, Rabu, 5 November 2025.

    United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable adalah pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil. Forum ini dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William, beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional.

    Menteri Kehutanan menegaskan, sejak Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan ia telah menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025–2029.
    Menahan Laju Deforestasi
    Menurut Raja Juli, pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat. Namun juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen, menurut data SOIFO 2024.

    “Melalui dukungan untuk tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan,” ujarnya.

    Sehingga, percepatan pengakuan ini sangatlah penting. “Sama pentingnya adalah komitmen kita untuk mengakui Masyarakat Adat dan komunitas lokal,” tambahnya.

    Menteri Raja Antoni juga menyerukan kerja sama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan seperti perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi.

    Menutup pidatonya, ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra aktif dalam koalisi global guna menghentikan kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam planet ini untuk generasi mendatang.

    Sementara itu Direktur Eksekutif United for Wildlife, Tom Clements, menyambut baik komitmen berani Indonesia yang baru dalam mengakui 1,4 juta hektar hutan adat bagi Masyarakat Adat. Menurut Clements, ini sebagai bagian dari kepemimpinan berkelanjutannya dalam mengurangi deforestasi dalam beberapa tahun terakhir.

    “Ini merupakan contoh kepemimpinan yang menginspirasi dalam melindungi manusia dan planet ini,” tegasnya.

    Dengan mendukung masyarakat lokal, negara ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang kuat merupakan kunci untuk mengatasi kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam bersama. Kami sangat senang Indonesia memilih untuk mengumumkan langkah penting ini pada KTT Global United for Wildlife tahun ini, yang bertemakan melindungi para pelestari alam dan berfokus pada pemberantasan kejahatan lingkungan,” tutupnya

    Jakarta:  Indonesia menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap pengakuan hutan adat. Perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat.
     
    Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan Indonesia, Raja Juli Antoni saat menghadiri United for Wildlife Global Summit. United for Wildlife Global Summit merupakan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil.
     
    Menhut mengatakan, keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat lokal kerap menjadi salah satu aspek penting yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan. “Padahal mereka adalah penjaga sejati hutan kita,” ujar Raja Juli Antoni, dikutip dari siaran persnya, Rabu, 5 November 2025.

    United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable adalah pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil. Forum ini dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William, beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional.
     
    Menteri Kehutanan menegaskan, sejak Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan ia telah menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025–2029.

    Menahan Laju Deforestasi
    Menurut Raja Juli, pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat. Namun juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen, menurut data SOIFO 2024.
     
    “Melalui dukungan untuk tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan,” ujarnya.
     
    Sehingga, percepatan pengakuan ini sangatlah penting. “Sama pentingnya adalah komitmen kita untuk mengakui Masyarakat Adat dan komunitas lokal,” tambahnya.
     
    Menteri Raja Antoni juga menyerukan kerja sama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan seperti perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi.
     
    Menutup pidatonya, ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra aktif dalam koalisi global guna menghentikan kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam planet ini untuk generasi mendatang.
     
    Sementara itu Direktur Eksekutif United for Wildlife, Tom Clements, menyambut baik komitmen berani Indonesia yang baru dalam mengakui 1,4 juta hektar hutan adat bagi Masyarakat Adat. Menurut Clements, ini sebagai bagian dari kepemimpinan berkelanjutannya dalam mengurangi deforestasi dalam beberapa tahun terakhir.
     
    “Ini merupakan contoh kepemimpinan yang menginspirasi dalam melindungi manusia dan planet ini,” tegasnya.
     
    Dengan mendukung masyarakat lokal, negara ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang kuat merupakan kunci untuk mengatasi kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam bersama. Kami sangat senang Indonesia memilih untuk mengumumkan langkah penting ini pada KTT Global United for Wildlife tahun ini, yang bertemakan melindungi para pelestari alam dan berfokus pada pemberantasan kejahatan lingkungan,” tutupnya
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Pijar Foundation Apresiasi 30 Sosok Pemuda Penggerak Perubahan

    Pijar Foundation Apresiasi 30 Sosok Pemuda Penggerak Perubahan

    Jakarta: Sebanyak 30 pemuda inspiratif dari berbagai daerah di Indonesia menerima penghargaan dalam ajang MUDA30 Awarding Night 2025 yang digagas Pijar Foundation di Taman Ismail Marzuki pada Senin, 3 November 2025.

    Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan inovasi pemuda dalam membangun perubahan positif di lingkungan masing-masing.

    Mengusung tema “Powering The Architects of Indonesia’s Future”, MUDA30 2025 menjadi wadah kolaborasi bagi generasi muda untuk berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

    Tahun ini, inisiatif tersebut menjangkau 35 provinsi di seluruh Indonesia dari Papua Barat hingga Kalimantan Utara, serta dari Aceh hingga Nusa Tenggara Timur dengan lima kategori kontribusi utama, yaitu ASN Inspiratif, Lingkungan dan Keberlanjutan, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Inovasi Teknologi dan Kewirausahaan, serta Inklusi Sosial.

    Dari 450 pendaftar, 50 finalis terpilih melalui proses seleksi ketat dan mengikuti berbagai tahapan seperti bootcamp, sesi mentorship, serta pelaksanaan MisiMUDA30, termasuk Forum Townhall Muda bersama pemerintah daerah dan komunitas setempat.
     

    Selain penghargaan, Awarding Night menjadi momentum untuk memperkuat jejaring kolaborasi lintas daerah dan lintas generasi agar gerakan pemuda semakin berkelanjutan.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Bima Arya Sugiarto, mengajak generasi muda untuk memiliki mental aktivis, keahlian global serta hati yang nasionalis dalam menentukan arah masa depan bangsa. “Sejarah negara itu ditentukan oleh anak mudanya. Anak muda yang menolak sejarahnya ditentukan orang lain tapi memilih menciptakan jalan sejarahnya sendiri,” kata Bima Arya Sugiarto. 

    Hal senada juga disampaikan oleh pendiri Wahid Foundation, Yenny Wahid, yang menyoroti keberanian pemuda dalam menciptakan perubahan. “Ketika kita muda kita punya keberanian untuk melakukan banyak hal berdampak. Masa depan ada pada tangan anak muda ketika mereka memahami dan memanfaatkan kekuatannya,” kata Yenny Wahid.

    Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim yang mewakili Gubernur DKI Jakarta, menegaskan sinergi antara kebijakan pemerintah dan inovasi pemuda sebagai pilar penting untuk mengisi celah pembangunan.

    Melalui MUDA30, Direktur Eksekutif Pijar Foundation, Cazadira Fediva Tamzil mendorong energi kolektif dari talenta muda Indonesia untuk menjadi katalis pembangunan dan mengoptimalkan bonus demografi Indonesia.Ia menegaskan,

    “Walaupun bidangnya beda, caranya beda tapi datang dengan visi yang sama. Jika bonus demografi tidak diimbangi talenta muda maka akan menjadi petaka demografi,” terangnya.

    MUDA30 Awarding Night 2025 membuktikan bahwa ketika ruang, dukungan, dan kepercayaan diberikan, pemuda mampu hadir sebagai arsitek masa depan Indonesia.

    Jakarta: Sebanyak 30 pemuda inspiratif dari berbagai daerah di Indonesia menerima penghargaan dalam ajang MUDA30 Awarding Night 2025 yang digagas Pijar Foundation di Taman Ismail Marzuki pada Senin, 3 November 2025.
     
    Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan inovasi pemuda dalam membangun perubahan positif di lingkungan masing-masing.
     
    Mengusung tema “Powering The Architects of Indonesia’s Future”, MUDA30 2025 menjadi wadah kolaborasi bagi generasi muda untuk berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

    Tahun ini, inisiatif tersebut menjangkau 35 provinsi di seluruh Indonesia dari Papua Barat hingga Kalimantan Utara, serta dari Aceh hingga Nusa Tenggara Timur dengan lima kategori kontribusi utama, yaitu ASN Inspiratif, Lingkungan dan Keberlanjutan, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Inovasi Teknologi dan Kewirausahaan, serta Inklusi Sosial.
     
    Dari 450 pendaftar, 50 finalis terpilih melalui proses seleksi ketat dan mengikuti berbagai tahapan seperti bootcamp, sesi mentorship, serta pelaksanaan MisiMUDA30, termasuk Forum Townhall Muda bersama pemerintah daerah dan komunitas setempat.
     

     
    Selain penghargaan, Awarding Night menjadi momentum untuk memperkuat jejaring kolaborasi lintas daerah dan lintas generasi agar gerakan pemuda semakin berkelanjutan.
     
    Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Bima Arya Sugiarto, mengajak generasi muda untuk memiliki mental aktivis, keahlian global serta hati yang nasionalis dalam menentukan arah masa depan bangsa. “Sejarah negara itu ditentukan oleh anak mudanya. Anak muda yang menolak sejarahnya ditentukan orang lain tapi memilih menciptakan jalan sejarahnya sendiri,” kata Bima Arya Sugiarto. 
     
    Hal senada juga disampaikan oleh pendiri Wahid Foundation, Yenny Wahid, yang menyoroti keberanian pemuda dalam menciptakan perubahan. “Ketika kita muda kita punya keberanian untuk melakukan banyak hal berdampak. Masa depan ada pada tangan anak muda ketika mereka memahami dan memanfaatkan kekuatannya,” kata Yenny Wahid.
     
    Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim yang mewakili Gubernur DKI Jakarta, menegaskan sinergi antara kebijakan pemerintah dan inovasi pemuda sebagai pilar penting untuk mengisi celah pembangunan.
     
    Melalui MUDA30, Direktur Eksekutif Pijar Foundation, Cazadira Fediva Tamzil mendorong energi kolektif dari talenta muda Indonesia untuk menjadi katalis pembangunan dan mengoptimalkan bonus demografi Indonesia.Ia menegaskan,
     
    “Walaupun bidangnya beda, caranya beda tapi datang dengan visi yang sama. Jika bonus demografi tidak diimbangi talenta muda maka akan menjadi petaka demografi,” terangnya.
     
    MUDA30 Awarding Night 2025 membuktikan bahwa ketika ruang, dukungan, dan kepercayaan diberikan, pemuda mampu hadir sebagai arsitek masa depan Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • ​Pentingnya Budaya Sadar Risiko dan Inovasi Pengurangan Bahaya untuk Indonesia 2045

    ​Pentingnya Budaya Sadar Risiko dan Inovasi Pengurangan Bahaya untuk Indonesia 2045

    Jakarta: Budaya sadar risiko terus digaungkan Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO). Hal ini bukan tanpa alasan, MASINDO melihat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap risiko yang ada di sekitarnya dan cara menanggulanginya masih minim.

    “Apa sih kurang sadar risiko? Kita lihat contohnya, misalnya kadang kita pake motor gak pake helm. Kemudian kadang kita juga gak pake seatbelt, gak pake seatbelt. Kemudian kadang kita makan, kalau dari sisi kesehatan, misalnya makan makanan yang apa, tebal GKL ya, garam, gula, lemak, itu luar biasa gitu ya,” jelas Ketua MASINDO Dimas Syailendra dalam Diskusi Publik bertajuk “Sadar Risiko dalam Perspektif Inovasi dan Pembangunan” Rabu, 5 November 2025.

    Dimas menambahkan fenomena orang-orang terjebak investasi bodong juga merupakan gambaran bahwa masyarakat masih belum memiliki kesadaran risiko setiap keputusan yang diambil.

    “Jadi tadi, masyarakat kita itu adalah masyarakat yang memang jarang berpikir nanti bagaimana, masyarakat yang lebih berpikir Jadi nanti gitu ya, jadi itu yang ada di masyarakat kita,” tambahnya.

    Ia pun menjelaskan faktor-faktor yang membuat kesadaran risiko masyarakat masih rendah. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan tentang sadar risiko.

    “Mereka misalnya kurang pengetahuan, atau ada disinformasi, atau kadang masyarakat kita itu apa, apa yang terhadap risikonya, karena menganggap bahwa risikonya cuma dia yang kenal,” terangnya.

    Karena itu perubahan pola pikir masyarakat dari sikap “bagaimana nanti” menjadi “nanti bagaimana”—dari pasif menjadi antisipatif terhadap risiko menjadi sangat penting.

    Dalam diskusi publik yang digelar MASINDO bersama Tirto.id ini juga menghadirkan menghadirkan panelis dari berbagai lembaga, yakni Prakosa Grahayudiandono, Direktur Sistem dan Manajemen Risiko, Bappenas; Dr. Nurma Midayanti, Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS); serta Dimas Syailendra Ranadireksa, Ketua Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO).
     

    Dalam paparannya, Prakosa menegaskan pentingnya penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadikan kebijakan pembangunan lebih adaptif terhadap ketidakpastian global dan tantangan lintas sektor.

    “Tapi bisa jadi dengan kondisi keuangan, kompleksitas masyarakatnya, kemajemukan dan segala macam, itu kemudian bisa di-adjust sedemikian rupa, sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” kata Prakosa.

    Peran data statistik juga menjadi perhatian dalam forum ini. Nurma Midayanti menyoroti pentingnya pemetaan risiko sosial-ekonomi berbasis data yang akurat untuk mendukung kebijakan publik yang responsif terhadap dinamika di lapangan.

    “Tanpa data yang kredibel, sulit bagi masyarakat memahami arah pembangunan. Sulit juga untuk pemerintah melegitimasi apa kebijakannya. Jadi untuk itulah, ayo kita bersama-sama sekali lagi untuk membangun literasi data sendiri,” ujar Nurma.

    Melalui kegiatan ini, Tirto.id dan MASINDO berharap masyarakat semakin memahami bahwa kesadaran akan risiko bukan hanya soal mitigasi bencana, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan—mulai dari ekonomi, kesehatan, sosial, hingga gaya hidup.

    “Risiko itu nyata, seringkali muncul di luar kendali kita, tapi sistemnya juga harus kita jaga. Dan yang paling penting, mudah-mudahan dari diskusi hari ini bisa menghasilkan sebuah parameter baru dalam membuat perencanaan kebijakan ke depan. Jadi harapannya, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, baik itu yang lingkup lebih kecil hingga yang sifatnya masif, juga bisa mempertimbangkan risiko harapannya,” tutur Pemimpin Redaksi 
    Tirto.id, Rachmadin Ismail, dalam pidato pembukaannya.

    Diskusi publik ini juga diharapkan mendorong kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan media—untuk memperluas budaya sadar risiko nasional, terutama menuju Visi Indonesia Emas 2045.

    Jakarta: Budaya sadar risiko terus digaungkan Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO). Hal ini bukan tanpa alasan, MASINDO melihat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap risiko yang ada di sekitarnya dan cara menanggulanginya masih minim.
     
    “Apa sih kurang sadar risiko? Kita lihat contohnya, misalnya kadang kita pake motor gak pake helm. Kemudian kadang kita juga gak pake seatbelt, gak pake seatbelt. Kemudian kadang kita makan, kalau dari sisi kesehatan, misalnya makan makanan yang apa, tebal GKL ya, garam, gula, lemak, itu luar biasa gitu ya,” jelas Ketua MASINDO Dimas Syailendra dalam Diskusi Publik bertajuk “Sadar Risiko dalam Perspektif Inovasi dan Pembangunan” Rabu, 5 November 2025.
     
    Dimas menambahkan fenomena orang-orang terjebak investasi bodong juga merupakan gambaran bahwa masyarakat masih belum memiliki kesadaran risiko setiap keputusan yang diambil.

    “Jadi tadi, masyarakat kita itu adalah masyarakat yang memang jarang berpikir nanti bagaimana, masyarakat yang lebih berpikir Jadi nanti gitu ya, jadi itu yang ada di masyarakat kita,” tambahnya.
     
    Ia pun menjelaskan faktor-faktor yang membuat kesadaran risiko masyarakat masih rendah. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan tentang sadar risiko.
     
    “Mereka misalnya kurang pengetahuan, atau ada disinformasi, atau kadang masyarakat kita itu apa, apa yang terhadap risikonya, karena menganggap bahwa risikonya cuma dia yang kenal,” terangnya.
     
    Karena itu perubahan pola pikir masyarakat dari sikap “bagaimana nanti” menjadi “nanti bagaimana”—dari pasif menjadi antisipatif terhadap risiko menjadi sangat penting.
     
    Dalam diskusi publik yang digelar MASINDO bersama Tirto.id ini juga menghadirkan menghadirkan panelis dari berbagai lembaga, yakni Prakosa Grahayudiandono, Direktur Sistem dan Manajemen Risiko, Bappenas; Dr. Nurma Midayanti, Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS); serta Dimas Syailendra Ranadireksa, Ketua Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO).
     

     
    Dalam paparannya, Prakosa menegaskan pentingnya penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadikan kebijakan pembangunan lebih adaptif terhadap ketidakpastian global dan tantangan lintas sektor.
     
    “Tapi bisa jadi dengan kondisi keuangan, kompleksitas masyarakatnya, kemajemukan dan segala macam, itu kemudian bisa di-adjust sedemikian rupa, sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” kata Prakosa.
     
    Peran data statistik juga menjadi perhatian dalam forum ini. Nurma Midayanti menyoroti pentingnya pemetaan risiko sosial-ekonomi berbasis data yang akurat untuk mendukung kebijakan publik yang responsif terhadap dinamika di lapangan.
     
    “Tanpa data yang kredibel, sulit bagi masyarakat memahami arah pembangunan. Sulit juga untuk pemerintah melegitimasi apa kebijakannya. Jadi untuk itulah, ayo kita bersama-sama sekali lagi untuk membangun literasi data sendiri,” ujar Nurma.
     
    Melalui kegiatan ini, Tirto.id dan MASINDO berharap masyarakat semakin memahami bahwa kesadaran akan risiko bukan hanya soal mitigasi bencana, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan—mulai dari ekonomi, kesehatan, sosial, hingga gaya hidup.
     
    “Risiko itu nyata, seringkali muncul di luar kendali kita, tapi sistemnya juga harus kita jaga. Dan yang paling penting, mudah-mudahan dari diskusi hari ini bisa menghasilkan sebuah parameter baru dalam membuat perencanaan kebijakan ke depan. Jadi harapannya, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, baik itu yang lingkup lebih kecil hingga yang sifatnya masif, juga bisa mempertimbangkan risiko harapannya,” tutur Pemimpin Redaksi 
    Tirto.id, Rachmadin Ismail, dalam pidato pembukaannya.
     
    Diskusi publik ini juga diharapkan mendorong kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan media—untuk memperluas budaya sadar risiko nasional, terutama menuju Visi Indonesia Emas 2045.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Revisi UU HAM Bertujuan Membangun Ekosistem HAM yang Progresif

    Revisi UU HAM Bertujuan Membangun Ekosistem HAM yang Progresif

    Jakarta: Ketua Komnas HAM periode 2007–2012 dan Pemerhati Isu Hukum dan Kebijakan Publik, Ifdhal Kasim turut berkomentar soal rencana revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

    Menurutnya, hal ini dinilai sebagai langkah adaptif terhadap dinamika masyarakat dan tantangan global, dan bukan sebagai upaya untuk melemahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

    “Revisi UU No. 39 dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan dunia. Masalah-masalah baru yang muncul secara otomatis tidak terjawab oleh UU yang lama sehingga perlu ada penyesuaian,” ujar Ifdhal Kasim kepada wartawan.

    Wakil Ketua Umum DPN PERADI ini menegaskan bahwa justru melalui revisi tersebut, kelembagaan Komnas HAM akan diperkuat seiring meningkatnya kompleksitas pelanggaran HAM di berbagai sektor. “Tidak ada maksud untuk melemahkan Komnas HAM. Itu sama saja dengan melawan semangat zaman,” tegasnya.

    Ifdhal menjelaskan bahwa secara ketatanegaraan Komnas HAM merupakan state auxiliary body yang independen, dengan fungsi utama sebagai watchdog untuk mengawasi pelaksanaan HAM oleh pemerintah dan negara.

    “Komnas HAM berperan mengritisi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan HAM, melakukan investigasi bila terjadi pelanggaran, serta memantau situasi HAM nasional,” imbuhnya.
     

    Ia menambahkan, kehadiran Kementerian HAM justru memungkinkan rekomendasi Komnas HAM ditindaklanjuti secara sistematis dan tidak diabaikan oleh kementerian/lembaga terkait. “Kementerian HAM bukan mengambil alih fungsi Komnas, tetapi memastikan bahwa rekomendasi Komnas benar-benar dijalankan,” ujarnya.
     
    Komnas HAM pilar penting penegakan HAM nasional

    Kementerian HAM menegaskan bahwa Komnas HAM adalah pilar penting dalam arsitektur penegakan HAM nasional. Karena itu, penguatan Komnas HAM dilakukan melalui tiga pendekatan utama, antara lain; penguatan kewenangan penyelidikan dan investigasi untuk penanganan kasus pelanggaran HAM yang lebih efektif, penajaman fungsi pengawasan dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti pemerintah, dan penegasan independensi Komnas HAM sebagai lembaga pengawas negara (state auxiliary body) yang bebas dari intervensi politik.

    Dengan demikian, revisi ini bukan sekadar koreksi administratif, tetapi penguatan mendasar agar Komnas HAM dapat bekerja lebih efektif dan berdampak nyata.

    Selain itu, Mengenai mekanisme pemilihan anggota Komnas HAM dalam rancangan, Ifdhal menjelaskan bahwa panitia seleksi (pansel) akan dipilih oleh Paripurna Komnas HAM dan kemudian hasil Keputusan Paripurna tersebut  akan diserahkan kepada Presiden guna disahkan melalui Keputusan Presiden (Kepres). 

    “Dengan begitu, legitimasi kenegaraan pansel menjadi lebih kuat, dan hasil seleksi Pansel diserahkan ke DPR untuk memilih anggota Komnas secara definitif. Revisi ini tidak membuka ruang intervensi pemerintah,” ungkapnya.

    “Pengaduan itu bukan fungsi, tetapi sarana yg berada di bawah fungsi investigasi dan pemantauan. Investigasi atau pemantauan bisa berawal dari pengaduan yg diterima atau bila terjadi pelanggaran. Fungsi investigasi ini merupakan fungsi utama Komnas HAM. Fungsi ini diperkuat dgn diberikan kewenangan yg besar dan itu tertuang dalam Rancangan revisi,” pungkas Ifdhal.

    Adapun pembagian peran kelembagaan juga diperjelas yakni Komnas HAM fokus pada pengawasan kritis dan investigasi dugaan pelanggaran HAM, sedangan Kementerian HAM menjalankan fungsi pendidikan, sosialisasi, dan pembudayaan HAM secara nasional.
     
    Revisi sisusun secara transparan

    Sekretaris Jenderal Kementerian HAM, Novita Ilmaris, menegaskan bahwa proses revisi dilakukan melalui dialog Multipihak. “Selain jajaran Kementerian HAM, pembahasan melibatkan pakar HAM, akademisi, masyarakat sipil, serta mantan pimpinan Komnas HAM. RUU ini bersifat dinamis dan terbuka untuk penyempurnaan,” ujar Novita.

    Ia menekankan bahwa narasi yang menyebut revisi ini melemahkan Komnas HAM tidak tepat dan tidak berdasar. “Tujuan utama revisi justru membangun ekosistem Pembangunan  HAM yang lebih progresif, responsif, d an berorientasi pada perlindungan warga negara dan substansi rancangan masih dinamis, dibuka ruang diskusi seluas-luasnya,” tegasnya.

    Jakarta: Ketua Komnas HAM periode 2007–2012 dan Pemerhati Isu Hukum dan Kebijakan Publik, Ifdhal Kasim turut berkomentar soal rencana revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
     
    Menurutnya, hal ini dinilai sebagai langkah adaptif terhadap dinamika masyarakat dan tantangan global, dan bukan sebagai upaya untuk melemahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
     
    “Revisi UU No. 39 dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan dunia. Masalah-masalah baru yang muncul secara otomatis tidak terjawab oleh UU yang lama sehingga perlu ada penyesuaian,” ujar Ifdhal Kasim kepada wartawan.

    Wakil Ketua Umum DPN PERADI ini menegaskan bahwa justru melalui revisi tersebut, kelembagaan Komnas HAM akan diperkuat seiring meningkatnya kompleksitas pelanggaran HAM di berbagai sektor. “Tidak ada maksud untuk melemahkan Komnas HAM. Itu sama saja dengan melawan semangat zaman,” tegasnya.
     
    Ifdhal menjelaskan bahwa secara ketatanegaraan Komnas HAM merupakan state auxiliary body yang independen, dengan fungsi utama sebagai watchdog untuk mengawasi pelaksanaan HAM oleh pemerintah dan negara.
     
    “Komnas HAM berperan mengritisi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan HAM, melakukan investigasi bila terjadi pelanggaran, serta memantau situasi HAM nasional,” imbuhnya.
     

     
    Ia menambahkan, kehadiran Kementerian HAM justru memungkinkan rekomendasi Komnas HAM ditindaklanjuti secara sistematis dan tidak diabaikan oleh kementerian/lembaga terkait. “Kementerian HAM bukan mengambil alih fungsi Komnas, tetapi memastikan bahwa rekomendasi Komnas benar-benar dijalankan,” ujarnya.
     

    Komnas HAM pilar penting penegakan HAM nasional

    Kementerian HAM menegaskan bahwa Komnas HAM adalah pilar penting dalam arsitektur penegakan HAM nasional. Karena itu, penguatan Komnas HAM dilakukan melalui tiga pendekatan utama, antara lain; penguatan kewenangan penyelidikan dan investigasi untuk penanganan kasus pelanggaran HAM yang lebih efektif, penajaman fungsi pengawasan dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti pemerintah, dan penegasan independensi Komnas HAM sebagai lembaga pengawas negara (state auxiliary body) yang bebas dari intervensi politik.
     
    Dengan demikian, revisi ini bukan sekadar koreksi administratif, tetapi penguatan mendasar agar Komnas HAM dapat bekerja lebih efektif dan berdampak nyata.
     
    Selain itu, Mengenai mekanisme pemilihan anggota Komnas HAM dalam rancangan, Ifdhal menjelaskan bahwa panitia seleksi (pansel) akan dipilih oleh Paripurna Komnas HAM dan kemudian hasil Keputusan Paripurna tersebut  akan diserahkan kepada Presiden guna disahkan melalui Keputusan Presiden (Kepres). 
     
    “Dengan begitu, legitimasi kenegaraan pansel menjadi lebih kuat, dan hasil seleksi Pansel diserahkan ke DPR untuk memilih anggota Komnas secara definitif. Revisi ini tidak membuka ruang intervensi pemerintah,” ungkapnya.
     
    “Pengaduan itu bukan fungsi, tetapi sarana yg berada di bawah fungsi investigasi dan pemantauan. Investigasi atau pemantauan bisa berawal dari pengaduan yg diterima atau bila terjadi pelanggaran. Fungsi investigasi ini merupakan fungsi utama Komnas HAM. Fungsi ini diperkuat dgn diberikan kewenangan yg besar dan itu tertuang dalam Rancangan revisi,” pungkas Ifdhal.
     
    Adapun pembagian peran kelembagaan juga diperjelas yakni Komnas HAM fokus pada pengawasan kritis dan investigasi dugaan pelanggaran HAM, sedangan Kementerian HAM menjalankan fungsi pendidikan, sosialisasi, dan pembudayaan HAM secara nasional.
     

    Revisi sisusun secara transparan

    Sekretaris Jenderal Kementerian HAM, Novita Ilmaris, menegaskan bahwa proses revisi dilakukan melalui dialog Multipihak. “Selain jajaran Kementerian HAM, pembahasan melibatkan pakar HAM, akademisi, masyarakat sipil, serta mantan pimpinan Komnas HAM. RUU ini bersifat dinamis dan terbuka untuk penyempurnaan,” ujar Novita.
     
    Ia menekankan bahwa narasi yang menyebut revisi ini melemahkan Komnas HAM tidak tepat dan tidak berdasar. “Tujuan utama revisi justru membangun ekosistem Pembangunan  HAM yang lebih progresif, responsif, d an berorientasi pada perlindungan warga negara dan substansi rancangan masih dinamis, dibuka ruang diskusi seluas-luasnya,” tegasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Diskominfo Bandung Bekali Ilmu Kehumasan kepada Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan Relawan TIK

    Diskominfo Bandung Bekali Ilmu Kehumasan kepada Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan Relawan TIK

    Jakarta: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pelatihan Kehumasan Masyarakat Digital bertema “Dari Warga, Oleh Warga, Untuk Warga: Berkarya Lewat Dunia Digital” yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Rabu 5 November 2025.
     

    Kegiatan ini diikuti oleh Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Kota Bandung dan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Relawan TIK), yang merupakan mitra kerja Diskominfo dalam penyebaran informasi dan penguatan literasi digital di wilayah Kota Bandung.

    Kepala Bidang Diseminasi Informasi Diskominfo Kota Bandung, Susi Darsiti saat membuka acara menilai pentingnya peran KIM dan Relawan TIK sebagai mitra strategis dalam memaksimalkan layanan informasi publik. 

    “KIM dan RTIK menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi yang tepat, membangun literasi digital, serta menciptakan kedekatan dengan warga. Kolaborasi ini sangat penting untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

    Melalui pelatihan ini, Diskominfo berharap KIM dan Relawan TIK semakin mampu menjadi garda terdepan dalam penyebaran informasi publik dan edukasi literasi digital. 

    “Dengan kompetensi yang terus ditingkatkan, kita berharap informasi yang dihadirkan bukan hanya informatif, tetapi juga inspiratif dan membangun. Ini merupakan langkah bersama menuju Bandung yang semakin cerdas dan terhubung,” tutur Susi. 

    Sedangkan Ketua Relawan TIK Kota Bandung, Satria Andika menyampaikan kemampuan storytelling menjadi kunci dalam membangun citra positif Kota Bandung. Menurutnya, pesan yang disampaikan dalam bentuk cerita yang relevan dan menyentuh akan lebih mudah diterima masyarakat.

    Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi KIM (FKKIM) Kota Bandung, Wahyudin, memaparkan upaya penanganan isu hoaks serta penyebaran informasi di tingkat kewilayahan. Ia menekankan perlunya ketepatan data dan kolaborasi antar komunitas untuk menjaga suasana kondusif di masyarakat.

    Pelatihan ini menghadirkan dua narasumber praktisi di bidang kehumasan dan media digital. Brilliant Awal, praktisi kehumasan, membahas potensi konten lokal Kota Bandung yang dapat dikembangkan menjadi narasi positif di media sosial, merujuk pada berbagai fenomena budaya dan peristiwa daerah yang berpotensi viral.

    Narasumber kedua, fotografer dan konten kreator profesional Dudi Sugandi, memberikan materi tentang personal branding melalui fotografi.  Ia mengungkapkan, bagaimana foto mampu bercerita, membangun pesan, dan meningkatkan citra positif objek yang diangkat, sehingga dapat menjadi media yang efektif dalam membangun kebanggaan terhadap kota. 

    Jakarta: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pelatihan Kehumasan Masyarakat Digital bertema “Dari Warga, Oleh Warga, Untuk Warga: Berkarya Lewat Dunia Digital” yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Rabu 5 November 2025.
     

    Kegiatan ini diikuti oleh Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Kota Bandung dan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Relawan TIK), yang merupakan mitra kerja Diskominfo dalam penyebaran informasi dan penguatan literasi digital di wilayah Kota Bandung.
     
    Kepala Bidang Diseminasi Informasi Diskominfo Kota Bandung, Susi Darsiti saat membuka acara menilai pentingnya peran KIM dan Relawan TIK sebagai mitra strategis dalam memaksimalkan layanan informasi publik. 
     
    “KIM dan RTIK menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi yang tepat, membangun literasi digital, serta menciptakan kedekatan dengan warga. Kolaborasi ini sangat penting untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

    Melalui pelatihan ini, Diskominfo berharap KIM dan Relawan TIK semakin mampu menjadi garda terdepan dalam penyebaran informasi publik dan edukasi literasi digital. 
     
    “Dengan kompetensi yang terus ditingkatkan, kita berharap informasi yang dihadirkan bukan hanya informatif, tetapi juga inspiratif dan membangun. Ini merupakan langkah bersama menuju Bandung yang semakin cerdas dan terhubung,” tutur Susi. 
     
    Sedangkan Ketua Relawan TIK Kota Bandung, Satria Andika menyampaikan kemampuan storytelling menjadi kunci dalam membangun citra positif Kota Bandung. Menurutnya, pesan yang disampaikan dalam bentuk cerita yang relevan dan menyentuh akan lebih mudah diterima masyarakat.
     
    Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi KIM (FKKIM) Kota Bandung, Wahyudin, memaparkan upaya penanganan isu hoaks serta penyebaran informasi di tingkat kewilayahan. Ia menekankan perlunya ketepatan data dan kolaborasi antar komunitas untuk menjaga suasana kondusif di masyarakat.
     
    Pelatihan ini menghadirkan dua narasumber praktisi di bidang kehumasan dan media digital. Brilliant Awal, praktisi kehumasan, membahas potensi konten lokal Kota Bandung yang dapat dikembangkan menjadi narasi positif di media sosial, merujuk pada berbagai fenomena budaya dan peristiwa daerah yang berpotensi viral.
     
    Narasumber kedua, fotografer dan konten kreator profesional Dudi Sugandi, memberikan materi tentang personal branding melalui fotografi.  Ia mengungkapkan, bagaimana foto mampu bercerita, membangun pesan, dan meningkatkan citra positif objek yang diangkat, sehingga dapat menjadi media yang efektif dalam membangun kebanggaan terhadap kota. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (SAW)

  • Truk Pengangkut AMDK Asing Kelebihan Muatan Bikin Jalan Rusak, Negara Rugi Miliaran Rupiah

    Truk Pengangkut AMDK Asing Kelebihan Muatan Bikin Jalan Rusak, Negara Rugi Miliaran Rupiah

    Subang: Perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK), multinasional terbesar kembali disorot, kali ini gegara praktik pengangkutan dengan muatan berlebih (Over Dimension Over Loading) alias ODOL.

    Praktik ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan dan menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah setiap tahun. Isu ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak ke pabrik perusahaan tersebut yang berada di Subang pada 21 Oktober 2025. 

    Dedi menunjuk langsung sebuah truk dan bertanya, “Ini sekali angkut bebannya berapa?” Jawabannya sangat mengejutkan, truk tersebut mengangkut muatan seberat 14 ton, padahal batas muatan yang diizinkan hanya 5 ton. 

    Artinya, truk itu membawa beban hampir tiga kali lipat dari kemampuannya. Ia menilai kelebihan muatan tidak hanya mempercepat kerusakan jalan provinsi, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

    Penelitian Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) pada 2021 menemukan pelanggaran serupa di jalur Sukabumi–Bogor. Studi itu mencatat seluruh truk pengangkut AMDK yang diamati membawa muatan melebihi batas. 

    KPBB memperkirakan praktik tersebut menghemat biaya logistik perusahaan hingga Rp480 miliar per tahun, namun berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi infrastruktur publik.

    Dampak ODOL juga terlihat pada sejumlah kecelakaan fatal. Pada Februari 2025, sebuah truk pengangkut galon kehilangan kendali di Gerbang Tol Ciawi, Bogor, dan menewaskan delapan orang. Dugaan awal menunjukkan rem blong akibat kelebihan muatan sebagai salah satu faktor penyebab.
     

    Menanggapi temuan tersebut, pihak perusahaan menyatakan bahwa sebagian besar armada distribusi dikelola oleh perusahaan logistik pihak ketiga. Namun, sejumlah pengamat transportasi menilai tanggung jawab tetap berada pada perusahaan utama untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan batas muatan.

    Pemerintah daerah dan lembaga terkait kini mendesak agar ada langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap praktik ODOL, terutama pada sektor logistik perusahaan besar. Menurut data dari Komisi V DPR RI, biaya pemeliharaan jalan yang dilalui truk bermuatan berlebih menelan biaya hingga 40 triliun rupiah setiap tahun.

    Selama praktik ODOL masih dibiarkan, jalan-jalan utama di berbagai daerah diperkirakan akan terus rusak lebih cepat dari umur teknisnya—dan biaya perbaikannya, pada akhirnya, kembali ditanggung oleh negara.

    Subang: Perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK), multinasional terbesar kembali disorot, kali ini gegara praktik pengangkutan dengan muatan berlebih (Over Dimension Over Loading) alias ODOL.
     
    Praktik ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan dan menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah setiap tahun. Isu ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak ke pabrik perusahaan tersebut yang berada di Subang pada 21 Oktober 2025. 
     
    Dedi menunjuk langsung sebuah truk dan bertanya, “Ini sekali angkut bebannya berapa?” Jawabannya sangat mengejutkan, truk tersebut mengangkut muatan seberat 14 ton, padahal batas muatan yang diizinkan hanya 5 ton. 

    Artinya, truk itu membawa beban hampir tiga kali lipat dari kemampuannya. Ia menilai kelebihan muatan tidak hanya mempercepat kerusakan jalan provinsi, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
     
    Penelitian Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) pada 2021 menemukan pelanggaran serupa di jalur Sukabumi–Bogor. Studi itu mencatat seluruh truk pengangkut AMDK yang diamati membawa muatan melebihi batas. 
     
    KPBB memperkirakan praktik tersebut menghemat biaya logistik perusahaan hingga Rp480 miliar per tahun, namun berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi infrastruktur publik.
     
    Dampak ODOL juga terlihat pada sejumlah kecelakaan fatal. Pada Februari 2025, sebuah truk pengangkut galon kehilangan kendali di Gerbang Tol Ciawi, Bogor, dan menewaskan delapan orang. Dugaan awal menunjukkan rem blong akibat kelebihan muatan sebagai salah satu faktor penyebab.
     

     

    Menanggapi temuan tersebut, pihak perusahaan menyatakan bahwa sebagian besar armada distribusi dikelola oleh perusahaan logistik pihak ketiga. Namun, sejumlah pengamat transportasi menilai tanggung jawab tetap berada pada perusahaan utama untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan batas muatan.
     
    Pemerintah daerah dan lembaga terkait kini mendesak agar ada langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap praktik ODOL, terutama pada sektor logistik perusahaan besar. Menurut data dari Komisi V DPR RI, biaya pemeliharaan jalan yang dilalui truk bermuatan berlebih menelan biaya hingga 40 triliun rupiah setiap tahun.
     
    Selama praktik ODOL masih dibiarkan, jalan-jalan utama di berbagai daerah diperkirakan akan terus rusak lebih cepat dari umur teknisnya—dan biaya perbaikannya, pada akhirnya, kembali ditanggung oleh negara.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • ​Kepala Daerah Diajak Mengawal Program Strategis Nasional

    ​Kepala Daerah Diajak Mengawal Program Strategis Nasional

    Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah mengawal program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

    “Ini adalah babak baru pengelolaan pemerintahan, cara baru pengelolaan pemerintahan, nanti insyaallah kita akan menemukan keseimbangan,” kata Bima saat memberi arahan kepada 25 kepala daerah peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2025 di Ruang Purnomo, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

    Bima menuturkan program strategis nasional menjadi modal untuk membangkitkan ekonomi daerah melalui kolaborasi antardaerah.

    Ia mencontohkan, kolaborasi dapat dilakukan dengan saling memasok kebutuhan bahan baku olahan untuk dapur MBG agar tercipta sinergi dan keberlanjutan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
     

    “Diatur juga ke depannya perencanaannya yang lebih menguntungkan semua seperti apa,” jelasnya.

    Selain program nasional, Bima juga mengimbau kepala daerah  memperkuat kerja sama dalam menangani persoalan sampah, transportasi, dan kemacetan. Ia menilai isu-isu tersebut memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Karena itu, ia menyambut baik pembentukan Dewan Aglomerasi yang akan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo.

    “Nah, di situlah nanti perencanaan sampah, transportasi, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nanti disatukan,” jelas Bima.

    Dengan adanya Dewan Aglomerasi, Bima optimistis daerah akan semakin berkembang. Ia mencontohkan negara seperti Cina yang telah menerapkan konsep aglomerasi dalam pembangunan, sehingga seluruh wilayahnya mampu tumbuh secara merata.

    Di sisi lain, Bima mendorong daerah untuk saling belajar dalam mempercepat kemajuan wilayah, termasuk dengan meniru keberhasilan daerah lain. Ia mencontohkan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor, di mana ia menerapkan strategi pengelolaan sampah dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hingga Kota Bogor berhasil meraih Piala Adipura.

    “Saya enggak malu mengakui ketika di Bogor, saya menjiplak seribu persen program Ibu Risma dalam mengelola sampah,” imbuhnya.

    Melalui contoh tersebut, Bima berharap para kepala daerah terus meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan tanggung jawab dalam memajukan daerah.

    “Jadi Bapak-Ibu ini adalah [ibarat] konduktor, konduktor di kotanya masing-masing. Memang sering kali ini [persoalan] jam terbang, jam terbang. Lama-lama Bapak-Ibu akan tahu, irama mana yang harus dimatikan, irama mana harus dibunyikan,” ujarnya.

    Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah mengawal program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
     
    Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
     
    “Ini adalah babak baru pengelolaan pemerintahan, cara baru pengelolaan pemerintahan, nanti insyaallah kita akan menemukan keseimbangan,” kata Bima saat memberi arahan kepada 25 kepala daerah peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2025 di Ruang Purnomo, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

    Bima menuturkan program strategis nasional menjadi modal untuk membangkitkan ekonomi daerah melalui kolaborasi antardaerah.
     
    Ia mencontohkan, kolaborasi dapat dilakukan dengan saling memasok kebutuhan bahan baku olahan untuk dapur MBG agar tercipta sinergi dan keberlanjutan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
     

     
    “Diatur juga ke depannya perencanaannya yang lebih menguntungkan semua seperti apa,” jelasnya.
     
    Selain program nasional, Bima juga mengimbau kepala daerah  memperkuat kerja sama dalam menangani persoalan sampah, transportasi, dan kemacetan. Ia menilai isu-isu tersebut memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Karena itu, ia menyambut baik pembentukan Dewan Aglomerasi yang akan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo.
     
    “Nah, di situlah nanti perencanaan sampah, transportasi, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nanti disatukan,” jelas Bima.
     
    Dengan adanya Dewan Aglomerasi, Bima optimistis daerah akan semakin berkembang. Ia mencontohkan negara seperti Cina yang telah menerapkan konsep aglomerasi dalam pembangunan, sehingga seluruh wilayahnya mampu tumbuh secara merata.
     
    Di sisi lain, Bima mendorong daerah untuk saling belajar dalam mempercepat kemajuan wilayah, termasuk dengan meniru keberhasilan daerah lain. Ia mencontohkan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor, di mana ia menerapkan strategi pengelolaan sampah dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hingga Kota Bogor berhasil meraih Piala Adipura.
     
    “Saya enggak malu mengakui ketika di Bogor, saya menjiplak seribu persen program Ibu Risma dalam mengelola sampah,” imbuhnya.
     
    Melalui contoh tersebut, Bima berharap para kepala daerah terus meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan tanggung jawab dalam memajukan daerah.
     
    “Jadi Bapak-Ibu ini adalah [ibarat] konduktor, konduktor di kotanya masing-masing. Memang sering kali ini [persoalan] jam terbang, jam terbang. Lama-lama Bapak-Ibu akan tahu, irama mana yang harus dimatikan, irama mana harus dibunyikan,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)