Category: Medcom.id News

  • Havaianas Ajak Break the Holiday Rush, Liburan Akhir Tahun Lebih Santai

    Havaianas Ajak Break the Holiday Rush, Liburan Akhir Tahun Lebih Santai

    Jakarta: Menyambut musim liburan akhir tahun, Havaianas meluncurkan kampanye “Break the Holiday Rush” di Indonesia, sebuah ajakan bagi konsumen untuk menikmati masa perayaan dengan lebih santai tanpa tekanan dari padatnya agenda akhir tahun.

    Kampanye ini terinspirasi dari filosofi hidup Brasil, ‘Ginga’, yaitu cara menjalani hidup dengan sikap santai, mudah bergaul, dan percaya diri. Semangat ‘Ginga’ dihadirkan untuk mengajak setiap orang mengambil jeda dari rutinitas dan merayakan kebersamaan dengan lebih mindful di tengah suasana liburan.

    Sebagai bagian dari Havasquad, Luna Maya kembali menjadi wajah kampanye tahun ini. Brand Ambassador Havaianas Indonesia tersebut turut memeriahkan suasana liburan dengan merayakan hal-hal sederhana yang membawa rasa senang.

    “Melalui ‘Break the Holiday Rush’ bersama Havaianas, aku selalu teringat akan makna sebenarnya dari festive season, yaitu untuk mengambil jeda dan berbagi kebahagiaan lewat hal-hal sederhana selama musim perayaan akhir tahun ini,” ujar Luna Maya. Ia menambahkan bahwa Havaianas selalu menjadi pilihan hadiah yang fun, thoughtful, dan penuh warna.

    Dalam rangka menyambut liburan, Havaianas memperkenalkan koleksi terbaru Point Glitter, sandal flip-flop dengan detail glitter gemerlap yang tersedia dalam tiga warna memikat. Koleksi ini dirancang untuk memberikan sentuhan glamor yang pas untuk berbagai aktivitas akhir tahun, baik untuk dipakai sendiri maupun dijadikan hadiah.

    Selain itu, merek sandal asal Brasil yang telah hadir sejak tahun 1962 ini juga menghadirkan beberapa warna baru dari koleksi Una (siluet minimalis) dan Aqua Metallic (sentuhan warna metalik yang chic).

    Untuk menambah keseruan kampanye, seluruh toko Havaianas di Indonesia juga menghadirkan hadiah spesial seperti Havaianas Eco Bag dan Havaianas Folded Umbrella. Kedua hadiah tersebut dapat diperoleh melalui promo liburan dengan minimum pembelian tertentu.

    Inderpreet Singh, Vice President Footwear & Active dari Kanmo Group, yang merupakan mitra merek ritel terkemuka di Indonesia, menyampaikan bahwa melalui kampanye ini, mereka ingin mengajak konsumen menikmati liburan dengan lebih santai, mengambil inspirasi dari gaya hidup penuh warna khas Brasil.

    Ia menegaskan bahwa koleksi dan penawaran spesial tahun ini dihadirkan untuk membuat pengalaman gifting semakin menyenangkan. Havaianas sendiri dikenal sebagai pemimpin global dalam kategori sandal flip-flop dan telah menjual lebih dari 5 miliar pasang di seluruh dunia.

    Jakarta: Menyambut musim liburan akhir tahun, Havaianas meluncurkan kampanye “Break the Holiday Rush” di Indonesia, sebuah ajakan bagi konsumen untuk menikmati masa perayaan dengan lebih santai tanpa tekanan dari padatnya agenda akhir tahun.
     
    Kampanye ini terinspirasi dari filosofi hidup Brasil, ‘Ginga’, yaitu cara menjalani hidup dengan sikap santai, mudah bergaul, dan percaya diri. Semangat ‘Ginga’ dihadirkan untuk mengajak setiap orang mengambil jeda dari rutinitas dan merayakan kebersamaan dengan lebih mindful di tengah suasana liburan.
     
    Sebagai bagian dari Havasquad, Luna Maya kembali menjadi wajah kampanye tahun ini. Brand Ambassador Havaianas Indonesia tersebut turut memeriahkan suasana liburan dengan merayakan hal-hal sederhana yang membawa rasa senang.

    “Melalui ‘Break the Holiday Rush’ bersama Havaianas, aku selalu teringat akan makna sebenarnya dari festive season, yaitu untuk mengambil jeda dan berbagi kebahagiaan lewat hal-hal sederhana selama musim perayaan akhir tahun ini,” ujar Luna Maya. Ia menambahkan bahwa Havaianas selalu menjadi pilihan hadiah yang fun, thoughtful, dan penuh warna.
     
    Dalam rangka menyambut liburan, Havaianas memperkenalkan koleksi terbaru Point Glitter, sandal flip-flop dengan detail glitter gemerlap yang tersedia dalam tiga warna memikat. Koleksi ini dirancang untuk memberikan sentuhan glamor yang pas untuk berbagai aktivitas akhir tahun, baik untuk dipakai sendiri maupun dijadikan hadiah.
     
    Selain itu, merek sandal asal Brasil yang telah hadir sejak tahun 1962 ini juga menghadirkan beberapa warna baru dari koleksi Una (siluet minimalis) dan Aqua Metallic (sentuhan warna metalik yang chic).
     
    Untuk menambah keseruan kampanye, seluruh toko Havaianas di Indonesia juga menghadirkan hadiah spesial seperti Havaianas Eco Bag dan Havaianas Folded Umbrella. Kedua hadiah tersebut dapat diperoleh melalui promo liburan dengan minimum pembelian tertentu.
     
    Inderpreet Singh, Vice President Footwear & Active dari Kanmo Group, yang merupakan mitra merek ritel terkemuka di Indonesia, menyampaikan bahwa melalui kampanye ini, mereka ingin mengajak konsumen menikmati liburan dengan lebih santai, mengambil inspirasi dari gaya hidup penuh warna khas Brasil.
     
    Ia menegaskan bahwa koleksi dan penawaran spesial tahun ini dihadirkan untuk membuat pengalaman gifting semakin menyenangkan. Havaianas sendiri dikenal sebagai pemimpin global dalam kategori sandal flip-flop dan telah menjual lebih dari 5 miliar pasang di seluruh dunia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (MMI)

  • Sebanyak 1.989 Wisudawan UPH Siap Mengukir Dampak bagi Indonesia

    Sebanyak 1.989 Wisudawan UPH Siap Mengukir Dampak bagi Indonesia

    Tangerang, 28 November 2025 – Universitas Pelita Harapan (UPH) kembali meneguhkan komitmennya dalam menghasilkan lulusan yang berdaya saing, adaptif, dan berdampak melalui Wisuda Genap Tahun Akademik 2024/2025.

    Acara yang berlangsung pada 27–28 November 2025 di Grand Chapel, UPH Kampus Lippo Village, Karawaci, Tangerang, ini melantik sebanyak 1.989 winisuda dari empat jenjang pendidikan: Doktor, Magister, Sarjana, hingga Diploma Tiga.

    Kualitas angkatan tahun ini tercermin dari capaian akademis. Lebih dari 500 winisuda berhasil meraih predikat kelulusan dengan pujian, mulai dari Cum Laude hingga Summa Cum Laude. Mengangkat tema “For I Know to Whom I Have Believed,” wisuda ini menekankan bahwa keberhasilan lulusan tidak hanya dibentuk oleh pencapaian akademis, tetapi juga oleh karakter, iman, serta ketangguhan dalam menghadapi dinamika zaman.

    Dalam sambutannya, Rektor UPH, Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., menjelaskan bahwa tema wisuda sejalan dengan panggilan misi UPH untuk menghadirkan pendidikan yang unggul, holistik, dan transformasional. Beliau menegaskan bahwa gelar yang diraih merupakan pintu masuk menuju panggilan yang lebih besar, dan meminta para winisuda untuk membawa nilai-nilai UPH serta memberi kontribusi positif bagi masyarakat.

    Pesan mendalam juga disampaikan oleh Pendiri Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH), Dr. (H.C.) James Riady. Ia menekankan bahwa kelulusan adalah pintu masuk menuju kedewasaan dan tanggung jawab sesungguhnya, khususnya dalam dua dunia yang menentukan hidup: keluarga dan pekerjaan.

    “Fokuslah bukan hanya pada pekerjaan, tetapi juga pada keluarga,” pesannya. Dr. James juga menyoroti pentingnya karakter dan kepedulian sosial di tengah pesatnya perkembangan teknologi, seraya menegaskan bahwa keberhasilan sejati diukur dari seberapa besar dampak yang diberikan.

    Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, turut hadir dan menyampaikan Orasi Ilmiah. Beliau menyampaikan pesan inspiratif bahwa pekerjaan seharusnya menjadi medium untuk menghadirkan nilai, makna, dan kontribusi nyata bagi sesama, bukan sekadar sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup.

    Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah III, Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, S.E., M.A., mengapresiasi para lulusan dan mengingatkan mereka untuk menjadi pelajar sepanjang hayat dan tidak melupakan jasa orang tua. Ia juga mengajak mereka menjadi lulusan yang berdampak sesuai semangat “Diktisaintek Berdampak”.

    Kesiapan para lulusan untuk berkontribusi terlihat dari profil mereka. Lebih dari 73% lulusan jenjang D3/D4/S1 dan hampir 76% lulusan S2/S3 telah aktif berkarier atau mengembangkan usaha bahkan sebelum wisuda.

    Dengan dilantiknya para lulusan, mereka resmi bergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UPH, sebuah jejaring profesional yang siap memfasilitasi kolaborasi dan pertumbuhan untuk menjadi pemimpin yang membawa perubahan di dunia profesional, baik di tingkat nasional maupun global.

    Tangerang, 28 November 2025 – Universitas Pelita Harapan (UPH) kembali meneguhkan komitmennya dalam menghasilkan lulusan yang berdaya saing, adaptif, dan berdampak melalui Wisuda Genap Tahun Akademik 2024/2025.
     
    Acara yang berlangsung pada 27–28 November 2025 di Grand Chapel, UPH Kampus Lippo Village, Karawaci, Tangerang, ini melantik sebanyak 1.989 winisuda dari empat jenjang pendidikan: Doktor, Magister, Sarjana, hingga Diploma Tiga.
     
    Kualitas angkatan tahun ini tercermin dari capaian akademis. Lebih dari 500 winisuda berhasil meraih predikat kelulusan dengan pujian, mulai dari Cum Laude hingga Summa Cum Laude. Mengangkat tema “For I Know to Whom I Have Believed,” wisuda ini menekankan bahwa keberhasilan lulusan tidak hanya dibentuk oleh pencapaian akademis, tetapi juga oleh karakter, iman, serta ketangguhan dalam menghadapi dinamika zaman.

    Dalam sambutannya, Rektor UPH, Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., menjelaskan bahwa tema wisuda sejalan dengan panggilan misi UPH untuk menghadirkan pendidikan yang unggul, holistik, dan transformasional. Beliau menegaskan bahwa gelar yang diraih merupakan pintu masuk menuju panggilan yang lebih besar, dan meminta para winisuda untuk membawa nilai-nilai UPH serta memberi kontribusi positif bagi masyarakat.
     
    Pesan mendalam juga disampaikan oleh Pendiri Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH), Dr. (H.C.) James Riady. Ia menekankan bahwa kelulusan adalah pintu masuk menuju kedewasaan dan tanggung jawab sesungguhnya, khususnya dalam dua dunia yang menentukan hidup: keluarga dan pekerjaan.
     
    “Fokuslah bukan hanya pada pekerjaan, tetapi juga pada keluarga,” pesannya. Dr. James juga menyoroti pentingnya karakter dan kepedulian sosial di tengah pesatnya perkembangan teknologi, seraya menegaskan bahwa keberhasilan sejati diukur dari seberapa besar dampak yang diberikan.
     
    Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, turut hadir dan menyampaikan Orasi Ilmiah. Beliau menyampaikan pesan inspiratif bahwa pekerjaan seharusnya menjadi medium untuk menghadirkan nilai, makna, dan kontribusi nyata bagi sesama, bukan sekadar sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup.
     
    Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah III, Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, S.E., M.A., mengapresiasi para lulusan dan mengingatkan mereka untuk menjadi pelajar sepanjang hayat dan tidak melupakan jasa orang tua. Ia juga mengajak mereka menjadi lulusan yang berdampak sesuai semangat “Diktisaintek Berdampak”.
     
    Kesiapan para lulusan untuk berkontribusi terlihat dari profil mereka. Lebih dari 73% lulusan jenjang D3/D4/S1 dan hampir 76% lulusan S2/S3 telah aktif berkarier atau mengembangkan usaha bahkan sebelum wisuda.
     
    Dengan dilantiknya para lulusan, mereka resmi bergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UPH, sebuah jejaring profesional yang siap memfasilitasi kolaborasi dan pertumbuhan untuk menjadi pemimpin yang membawa perubahan di dunia profesional, baik di tingkat nasional maupun global.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (MMI)

  • AirAsia Perbarui Kebijakan Seragam Pramugari, Kini Bisa Berhijab

    AirAsia Perbarui Kebijakan Seragam Pramugari, Kini Bisa Berhijab

    Kuala Lumpur: AirAsia memperbarui kebijakan seragam sehingga kru kabin perempuan bisa mengenakan hijab saat bertugas. Kebijakan ini mempertegas komitmen perusahaan untuk terus berkembang berdasarkan masukan dari karyawan dan publik. 

    “Salah satu kekuatan terbesar AirAsia adalah Allstars kami yang beragam dan vokal. Ketika awak kabin menyampaikan hal ini kepada manajemen, bagi kami penting untuk mendengarkan.,” ujar CEO Capital A, Tony Fernandes, di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat, 5 Desember 2025.

    Tony mengungkapkan, kebijakan ini menjadi bagian dari cara perusahaan menghormati pandangan dan keyakinan berbeda. Menurutnya, dua hal tersebut merupakan budaya perusahaan dan faktor penting yang membentuk kesuksesan AirAsia.

    “Karena ini menunjukkan bahwa AirAsia adalah maskapai yang terus berinovasi, terus berpikir, terus menghormati budaya, keyakinan, dan terus, yang terpenting, memungkinkan orang untuk menjadi diri mereka sendiri,” tutur Tony.

    CEO Capital A, Tony Fernandes, di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat, 5 Desember 2025. Foto: medcom/fatha annisa

    Group Head of Cabin Crew Department, Suhaila Hassan, juga mengatakan bahwa kebijakan ini mencerminkan semangat keberagaman dan dinamika yang menjadi ciri AirAsia. 

    “Kami akan terus mengumpulkan masukan dari Allstars dan bekerja bersama mereka dalam penyusunan detail desain dan implementasinya sebelum kebijakan ini diberlakukan,” kata Suhaila.

    Sementara itu, Group CEO AirAsia Aviation Group, Bo Lingam, menyebut pembaruan ini sebagai hal yang mencerminkan perkembangan AirAsia sebagai maskapai global dengan tenaga kerja beragam, serta komunitas dan budaya yang dihubungkan setiap hari. 

    “Seragam kami selalu mengedepankan profesionalisme, keselamatan, dan kenyamanan, dan perkembangan ini memperkuat fondasi tersebut dengan memberikan ruang bagi karyawan untuk tetap merepresentasikan AirAsia sesuai keyakinan mereka,” ujarnya.
     

    Kebijakan Baru Seragam Kru Kabin AirAsia Berlaku Mulai Ramadan 2026

    Seragam untuk pramugari AirAsia yang berhijab. Foto: AirAsia

    Suhaila Hassan mengungkapkan pembaruan kebijakan seragam kru kabin perempuan ini diharapkan dapat dimulai pada Ramadan 2026. 

    Ia menegaskan bahwa seragam merah ikonik AirAsia akan tetap digunakan, dan kebijakan ini tetap memastikan kenyamanan, keselamatan, serta konsistensi identitas merek di seluruh jaringan maskapai.

    “Bahan (hijabnya) sustainable polyster. ini hanyalah perpanjangan, bagian dari evolusi,” jelasnya.

    Sebelumnya, awak kabin AirAsia telah mengenakan hijab pada rute tertentu, seperti Jeddah. Pembaruan ini memperluas fleksibilitas tersebut kepada seluruh kru perempuan yang memilih untuk berhijab.

    Kuala Lumpur: AirAsia memperbarui kebijakan seragam sehingga kru kabin perempuan bisa mengenakan hijab saat bertugas. Kebijakan ini mempertegas komitmen perusahaan untuk terus berkembang berdasarkan masukan dari karyawan dan publik. 
     
    “Salah satu kekuatan terbesar AirAsia adalah Allstars kami yang beragam dan vokal. Ketika awak kabin menyampaikan hal ini kepada manajemen, bagi kami penting untuk mendengarkan.,” ujar CEO Capital A, Tony Fernandes, di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat, 5 Desember 2025.
     
    Tony mengungkapkan, kebijakan ini menjadi bagian dari cara perusahaan menghormati pandangan dan keyakinan berbeda. Menurutnya, dua hal tersebut merupakan budaya perusahaan dan faktor penting yang membentuk kesuksesan AirAsia.

    “Karena ini menunjukkan bahwa AirAsia adalah maskapai yang terus berinovasi, terus berpikir, terus menghormati budaya, keyakinan, dan terus, yang terpenting, memungkinkan orang untuk menjadi diri mereka sendiri,” tutur Tony.
     

    CEO Capital A, Tony Fernandes, di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat, 5 Desember 2025. Foto: medcom/fatha annisa
     
    Group Head of Cabin Crew Department, Suhaila Hassan, juga mengatakan bahwa kebijakan ini mencerminkan semangat keberagaman dan dinamika yang menjadi ciri AirAsia. 
     
    “Kami akan terus mengumpulkan masukan dari Allstars dan bekerja bersama mereka dalam penyusunan detail desain dan implementasinya sebelum kebijakan ini diberlakukan,” kata Suhaila.
     
    Sementara itu, Group CEO AirAsia Aviation Group, Bo Lingam, menyebut pembaruan ini sebagai hal yang mencerminkan perkembangan AirAsia sebagai maskapai global dengan tenaga kerja beragam, serta komunitas dan budaya yang dihubungkan setiap hari. 
     
    “Seragam kami selalu mengedepankan profesionalisme, keselamatan, dan kenyamanan, dan perkembangan ini memperkuat fondasi tersebut dengan memberikan ruang bagi karyawan untuk tetap merepresentasikan AirAsia sesuai keyakinan mereka,” ujarnya.
     

    Kebijakan Baru Seragam Kru Kabin AirAsia Berlaku Mulai Ramadan 2026

    Seragam untuk pramugari AirAsia yang berhijab. Foto: AirAsia
     
    Suhaila Hassan mengungkapkan pembaruan kebijakan seragam kru kabin perempuan ini diharapkan dapat dimulai pada Ramadan 2026. 
     
    Ia menegaskan bahwa seragam merah ikonik AirAsia akan tetap digunakan, dan kebijakan ini tetap memastikan kenyamanan, keselamatan, serta konsistensi identitas merek di seluruh jaringan maskapai.
     
    “Bahan (hijabnya) sustainable polyster. ini hanyalah perpanjangan, bagian dari evolusi,” jelasnya.
     
    Sebelumnya, awak kabin AirAsia telah mengenakan hijab pada rute tertentu, seperti Jeddah. Pembaruan ini memperluas fleksibilitas tersebut kepada seluruh kru perempuan yang memilih untuk berhijab.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Disuruh Mundur, Siapa Sebenarnya Raja Juli Antoni? Ini Profil Lengkapnya

    Disuruh Mundur, Siapa Sebenarnya Raja Juli Antoni? Ini Profil Lengkapnya

    Jakarta: Bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera berbuntut panjang. Setelah sorotan publik, kini kritik pedas dari Komisi IV DPR RI menerjang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang dinilai tidak mampu menangani persoalan kehutanan hingga dianggap menjadi bagian dari penyebab banjir dan longsor yang telah menelah ratusan korban jiwa.

    Kritik tersebut menempatkan nama Raja Juli Antoni dalam posisi sulit. Bahkan, sebagian pihak meminta dirinya mundur dari jabatan.

    Usai Rapat Kerja Raja Juli Antoni sempat menanggapi desakan mundur yang ditujukan padanya.

    “Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah ya dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujarnya dikutip Jumat, 5 Desember 2025.

    “Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya saya nggak pernah hapus ya. Itu bagian dari aspirasi, kemarahan itu bahkan mungkin harapan, ekspektasi. Jadi monggo ya,” lanjutnya.
     

    Kritik dari DPR dari banjir, reboisasi, hingga perizinan hutan
    Komisi IV DPR RI melayangkan sejumlah catatan keras terhadap Raja Juli, terutama menyangkut rencana pencabutan 20 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dinilai tidak berkinerja baik, rehabilitasi hutan dan lahan, hingga soal anggaran yang tidak boleh hanya berpatokan pada APBN.

    Profil lengkap Raja Juli Antoni
    Raja Juli Antoni bukan wajah baru dalam politik Indonesia. Di usia mudanya, ia sudah sering memegang posisi strategis di organisasi hingga pemerintahan. Merangkum dari laman rajajuliantoni.com, tertulis dirinya adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina (Sekwanbin). Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia sejak 15 Juni 2022. Sebelumnya, dia merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga 2014.

    Raja Juli Antoni merupakan putra dari Raja Ramli Ibrahim, tokoh masyarakat Riau yang pernah menjabat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Riau. Raja merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat.

    Ia meraih gelar sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dari IAIN Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) pada tahun 2001 dengan skripsi berjudul Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.

    Ia kemudian menempuh pendidikan master di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris, setelah mendapatkan beasiswa Chevening Award pada tahun 2004, dan menyelesaikannya dengan tesis yang berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.

    Dengan beasiswa dari Australian Development Scholarhip (ADS) pada tahun 2010, Raja meneruskan studi doktoral di School of Political Science and International Studies pada Universitas Queensland, Australia. Ia berhasil mendapatkan gelar Ph.D dengan disertasi berjudul Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia, dengan mengambil studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku (Indonesia).
    Karier Raja Juli Antoni
    Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2000-2002 ini juga pernah dipercaya sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute yang didirikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.

    Pada tahun 2009, Ia sempat menjadi calon anggota legislatif untuk Pemilihan Umum Legislatif 2009 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka). Akan tetapi, Ia belum terpilih karena kurang suara dengan Maruarar Sirait serta Tb. Hasanuddin (caleg terpilih PDIP dapil Jabar IX).

    Ia sempat menjadi calon Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020, tetapi kemudian mengundurkan diri karena ingin berkonsentrasi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru didirikannya bersama beberapa politikus muda lainnya.

    Jakarta: Bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera berbuntut panjang. Setelah sorotan publik, kini kritik pedas dari Komisi IV DPR RI menerjang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang dinilai tidak mampu menangani persoalan kehutanan hingga dianggap menjadi bagian dari penyebab banjir dan longsor yang telah menelah ratusan korban jiwa.
     
    Kritik tersebut menempatkan nama Raja Juli Antoni dalam posisi sulit. Bahkan, sebagian pihak meminta dirinya mundur dari jabatan.
     
    Usai Rapat Kerja Raja Juli Antoni sempat menanggapi desakan mundur yang ditujukan padanya.

    “Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah ya dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujarnya dikutip Jumat, 5 Desember 2025.
     
    “Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya saya nggak pernah hapus ya. Itu bagian dari aspirasi, kemarahan itu bahkan mungkin harapan, ekspektasi. Jadi monggo ya,” lanjutnya.
     

    Kritik dari DPR dari banjir, reboisasi, hingga perizinan hutan
    Komisi IV DPR RI melayangkan sejumlah catatan keras terhadap Raja Juli, terutama menyangkut rencana pencabutan 20 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dinilai tidak berkinerja baik, rehabilitasi hutan dan lahan, hingga soal anggaran yang tidak boleh hanya berpatokan pada APBN.

    Profil lengkap Raja Juli Antoni
    Raja Juli Antoni bukan wajah baru dalam politik Indonesia. Di usia mudanya, ia sudah sering memegang posisi strategis di organisasi hingga pemerintahan. Merangkum dari laman rajajuliantoni.com, tertulis dirinya adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina (Sekwanbin). Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia sejak 15 Juni 2022. Sebelumnya, dia merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga 2014.
     
    Raja Juli Antoni merupakan putra dari Raja Ramli Ibrahim, tokoh masyarakat Riau yang pernah menjabat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Riau. Raja merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat.
     
    Ia meraih gelar sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dari IAIN Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) pada tahun 2001 dengan skripsi berjudul Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.
     
    Ia kemudian menempuh pendidikan master di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris, setelah mendapatkan beasiswa Chevening Award pada tahun 2004, dan menyelesaikannya dengan tesis yang berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.
     
    Dengan beasiswa dari Australian Development Scholarhip (ADS) pada tahun 2010, Raja meneruskan studi doktoral di School of Political Science and International Studies pada Universitas Queensland, Australia. Ia berhasil mendapatkan gelar Ph.D dengan disertasi berjudul Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia, dengan mengambil studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku (Indonesia).
    Karier Raja Juli Antoni
    Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2000-2002 ini juga pernah dipercaya sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute yang didirikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.
     
    Pada tahun 2009, Ia sempat menjadi calon anggota legislatif untuk Pemilihan Umum Legislatif 2009 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka). Akan tetapi, Ia belum terpilih karena kurang suara dengan Maruarar Sirait serta Tb. Hasanuddin (caleg terpilih PDIP dapil Jabar IX).
     
    Ia sempat menjadi calon Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020, tetapi kemudian mengundurkan diri karena ingin berkonsentrasi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru didirikannya bersama beberapa politikus muda lainnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Hutan Gundul Picu Banjir Sumatera, Apa Saja Tugas Menteri Kehutanan Indonesia?

    Hutan Gundul Picu Banjir Sumatera, Apa Saja Tugas Menteri Kehutanan Indonesia?

    Jakarta: Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali membuka luka lama yakni hutan yang kian gundul. 

    Setiap tahun, kawasan hutan di Sumatera terus tergerus. Dampaknya? Curah hujan yang cukup deras memicu banjir bandang dan longsor yang merusak permukiman, infrastruktur, dan menelan korban jiwa.

    Di tengah kondisi ini, sorotan publik kembali mengarah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama pada tugas strategis Menteri Kehutanan dalam mengelola kawasan hutan Indonesia.
    Mengapa tugas menteri kehutanan begitu krusial?
    Mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.

    Tugas itu mencakup mulai dari pemantapan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, hingga pengendalian kerusakan lingkungan. Sebuah amanah yang semakin berat ketika kerusakan hutan langsung berkelindan dengan tingginya risiko bencana.
     

    Hutan gundul Sumatera dan efek domino bencana
    Longsor dan banjir di Aceh, Sumut, hingga Sumbar bukan hanya soal cuaca ekstrem. Banyak wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air kini berubah menjadi lahan kebun sawit.

    Saat pepohonan hilang tanah kehilangan kemampuan mengikat air, sungai meluap lebih cepat, lereng pegunungan menjadi rapuh dan mudah longsor.

    Inilah contoh nyata mengapa tugas pengelolaan dan rehabilitasi hutan menjadi urusan yang tak bisa ditunda.
    Tugas utama Menteri Kehutanan
    Merangkum berbagai sumber berikut tugas menteri kehutanan yang relevan dengan upaya mencegah bencana ekologis:

    1. Merumuskan kebijakan kehutanan

    Meliputi pemantapan kawasan hutan, konservasi, pengelolaan hutan produksi lestari, hingga meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).

    2. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan

    Termasuk memastikan pemanfaatan hutan tidak merusak ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melindungi kawasan kunci seperti hulu sungai.

    3. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim

    Mulai dari pencemaran, kerusakan DAS, hingga mitigasi risiko iklim yang memperparah bencana hidrometeorologi.

    4. Penegakan hukum di bidang kehutanan

    Pemberantasan illegal logging, alih fungsi lahan ilegal, hingga perdagangan kayu ilegal yang selama ini menjadi penyebab utama hutan gundul.

    5. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

    Karhutla bukan hanya merusak hutan, tetapi meninggalkan tanah tandus yang memperbesar risiko longsor.
    Bencana Sumatera jadi alarm
    Kerusakan hutan di Sumatera kini bukan lagi isu jangka panjang, tapi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Rehabilitasi hutan, pengawasan berlapis, dan penegakan hukum harus dipercepat.

    Banjir dan longsor yang menelan banyak korban menjadi pengingat keras bahwa hutan bukan sekadar bentang alam tetapi dia adalah pelindung utama kehidupan.

    Dalam konteks ini, tugas Menteri Kehutanan sebagaimana amanat regulasi menjadi garda depan menekan risiko bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.

    Jakarta: Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali membuka luka lama yakni hutan yang kian gundul. 
     
    Setiap tahun, kawasan hutan di Sumatera terus tergerus. Dampaknya? Curah hujan yang cukup deras memicu banjir bandang dan longsor yang merusak permukiman, infrastruktur, dan menelan korban jiwa.
     
    Di tengah kondisi ini, sorotan publik kembali mengarah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama pada tugas strategis Menteri Kehutanan dalam mengelola kawasan hutan Indonesia.
    Mengapa tugas menteri kehutanan begitu krusial?
    Mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.

    Tugas itu mencakup mulai dari pemantapan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, hingga pengendalian kerusakan lingkungan. Sebuah amanah yang semakin berat ketika kerusakan hutan langsung berkelindan dengan tingginya risiko bencana.
     

    Hutan gundul Sumatera dan efek domino bencana
    Longsor dan banjir di Aceh, Sumut, hingga Sumbar bukan hanya soal cuaca ekstrem. Banyak wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air kini berubah menjadi lahan kebun sawit.
     
    Saat pepohonan hilang tanah kehilangan kemampuan mengikat air, sungai meluap lebih cepat, lereng pegunungan menjadi rapuh dan mudah longsor.
     
    Inilah contoh nyata mengapa tugas pengelolaan dan rehabilitasi hutan menjadi urusan yang tak bisa ditunda.
    Tugas utama Menteri Kehutanan
    Merangkum berbagai sumber berikut tugas menteri kehutanan yang relevan dengan upaya mencegah bencana ekologis:
     
    1. Merumuskan kebijakan kehutanan
     
    Meliputi pemantapan kawasan hutan, konservasi, pengelolaan hutan produksi lestari, hingga meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).
     
    2. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan
     
    Termasuk memastikan pemanfaatan hutan tidak merusak ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melindungi kawasan kunci seperti hulu sungai.
     
    3. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim
     
    Mulai dari pencemaran, kerusakan DAS, hingga mitigasi risiko iklim yang memperparah bencana hidrometeorologi.
     
    4. Penegakan hukum di bidang kehutanan
     
    Pemberantasan illegal logging, alih fungsi lahan ilegal, hingga perdagangan kayu ilegal yang selama ini menjadi penyebab utama hutan gundul.
     
    5. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
     
    Karhutla bukan hanya merusak hutan, tetapi meninggalkan tanah tandus yang memperbesar risiko longsor.
    Bencana Sumatera jadi alarm
    Kerusakan hutan di Sumatera kini bukan lagi isu jangka panjang, tapi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Rehabilitasi hutan, pengawasan berlapis, dan penegakan hukum harus dipercepat.
     
    Banjir dan longsor yang menelan banyak korban menjadi pengingat keras bahwa hutan bukan sekadar bentang alam tetapi dia adalah pelindung utama kehidupan.
     
    Dalam konteks ini, tugas Menteri Kehutanan sebagaimana amanat regulasi menjadi garda depan menekan risiko bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Hutan Gundul Picu Banjir Sumatera, Apa Saja Tugas Menteri Kehutanan Indonesia?

    Hutan Gundul Picu Banjir Sumatera, Apa Saja Tugas Menteri Kehutanan Indonesia?

    Jakarta: Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali membuka luka lama yakni hutan yang kian gundul. 

    Setiap tahun, kawasan hutan di Sumatera terus tergerus. Dampaknya? Curah hujan yang cukup deras memicu banjir bandang dan longsor yang merusak permukiman, infrastruktur, dan menelan korban jiwa.

    Di tengah kondisi ini, sorotan publik kembali mengarah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama pada tugas strategis Menteri Kehutanan dalam mengelola kawasan hutan Indonesia.
    Mengapa tugas menteri kehutanan begitu krusial?
    Mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.

    Tugas itu mencakup mulai dari pemantapan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, hingga pengendalian kerusakan lingkungan. Sebuah amanah yang semakin berat ketika kerusakan hutan langsung berkelindan dengan tingginya risiko bencana.
     

    Hutan gundul Sumatera dan efek domino bencana
    Longsor dan banjir di Aceh, Sumut, hingga Sumbar bukan hanya soal cuaca ekstrem. Banyak wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air kini berubah menjadi lahan kebun sawit.

    Saat pepohonan hilang tanah kehilangan kemampuan mengikat air, sungai meluap lebih cepat, lereng pegunungan menjadi rapuh dan mudah longsor.

    Inilah contoh nyata mengapa tugas pengelolaan dan rehabilitasi hutan menjadi urusan yang tak bisa ditunda.
    Tugas utama Menteri Kehutanan
    Merangkum berbagai sumber berikut tugas menteri kehutanan yang relevan dengan upaya mencegah bencana ekologis:

    1. Merumuskan kebijakan kehutanan

    Meliputi pemantapan kawasan hutan, konservasi, pengelolaan hutan produksi lestari, hingga meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).

    2. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan

    Termasuk memastikan pemanfaatan hutan tidak merusak ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melindungi kawasan kunci seperti hulu sungai.

    3. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim

    Mulai dari pencemaran, kerusakan DAS, hingga mitigasi risiko iklim yang memperparah bencana hidrometeorologi.

    4. Penegakan hukum di bidang kehutanan

    Pemberantasan illegal logging, alih fungsi lahan ilegal, hingga perdagangan kayu ilegal yang selama ini menjadi penyebab utama hutan gundul.

    5. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

    Karhutla bukan hanya merusak hutan, tetapi meninggalkan tanah tandus yang memperbesar risiko longsor.
    Bencana Sumatera jadi alarm
    Kerusakan hutan di Sumatera kini bukan lagi isu jangka panjang, tapi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Rehabilitasi hutan, pengawasan berlapis, dan penegakan hukum harus dipercepat.

    Banjir dan longsor yang menelan banyak korban menjadi pengingat keras bahwa hutan bukan sekadar bentang alam tetapi dia adalah pelindung utama kehidupan.

    Dalam konteks ini, tugas Menteri Kehutanan sebagaimana amanat regulasi menjadi garda depan menekan risiko bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.

    Jakarta: Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali membuka luka lama yakni hutan yang kian gundul. 
     
    Setiap tahun, kawasan hutan di Sumatera terus tergerus. Dampaknya? Curah hujan yang cukup deras memicu banjir bandang dan longsor yang merusak permukiman, infrastruktur, dan menelan korban jiwa.
     
    Di tengah kondisi ini, sorotan publik kembali mengarah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama pada tugas strategis Menteri Kehutanan dalam mengelola kawasan hutan Indonesia.
    Mengapa tugas menteri kehutanan begitu krusial?
    Mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.

    Tugas itu mencakup mulai dari pemantapan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, hingga pengendalian kerusakan lingkungan. Sebuah amanah yang semakin berat ketika kerusakan hutan langsung berkelindan dengan tingginya risiko bencana.
     

    Hutan gundul Sumatera dan efek domino bencana
    Longsor dan banjir di Aceh, Sumut, hingga Sumbar bukan hanya soal cuaca ekstrem. Banyak wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air kini berubah menjadi lahan kebun sawit.
     
    Saat pepohonan hilang tanah kehilangan kemampuan mengikat air, sungai meluap lebih cepat, lereng pegunungan menjadi rapuh dan mudah longsor.
     
    Inilah contoh nyata mengapa tugas pengelolaan dan rehabilitasi hutan menjadi urusan yang tak bisa ditunda.
    Tugas utama Menteri Kehutanan
    Merangkum berbagai sumber berikut tugas menteri kehutanan yang relevan dengan upaya mencegah bencana ekologis:
     
    1. Merumuskan kebijakan kehutanan
     
    Meliputi pemantapan kawasan hutan, konservasi, pengelolaan hutan produksi lestari, hingga meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).
     
    2. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan
     
    Termasuk memastikan pemanfaatan hutan tidak merusak ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melindungi kawasan kunci seperti hulu sungai.
     
    3. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim
     
    Mulai dari pencemaran, kerusakan DAS, hingga mitigasi risiko iklim yang memperparah bencana hidrometeorologi.
     
    4. Penegakan hukum di bidang kehutanan
     
    Pemberantasan illegal logging, alih fungsi lahan ilegal, hingga perdagangan kayu ilegal yang selama ini menjadi penyebab utama hutan gundul.
     
    5. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
     
    Karhutla bukan hanya merusak hutan, tetapi meninggalkan tanah tandus yang memperbesar risiko longsor.
    Bencana Sumatera jadi alarm
    Kerusakan hutan di Sumatera kini bukan lagi isu jangka panjang, tapi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Rehabilitasi hutan, pengawasan berlapis, dan penegakan hukum harus dipercepat.
     
    Banjir dan longsor yang menelan banyak korban menjadi pengingat keras bahwa hutan bukan sekadar bentang alam tetapi dia adalah pelindung utama kehidupan.
     
    Dalam konteks ini, tugas Menteri Kehutanan sebagaimana amanat regulasi menjadi garda depan menekan risiko bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Terungkap! 12 Perusahaan Diduga Picu Banjir Sumatera

    Terungkap! 12 Perusahaan Diduga Picu Banjir Sumatera

    Jakarta: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya sudah melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi dalam bencana banjir di Sumatera, mengidentifikasi adanya 12 subjek hukum.

    “Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum itu akan segera dilakukan,” kata Menhut Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta dikutip dari Antara, Jumat, 5 Desember 2025.

    “Sudah ada 12 subjek hukum, PT, yang diindikasikan mempunyai masalah, terutama di daerah Batang Toru tadi. Insya Allah akan kita tindak tegas,” tambahnya.

    Dia menyebut inventarisasi subjek hukum atas bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih berlangsung sampai saat ini yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut.
     

    Selain itu ia juga memaparkan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto rencananya mereka akan mencabut sekitar 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk area seluas sekitar 750 ribu hektare.

    Langkah itu dilakukan setelah sebelumnya Kemenhut mencabut 18 PBPH seluas 526.144 hektare.

    “Kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak,” jelasnya.

    “Nama perusahaannya, luasannya persisnya saya tidak laporkan saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” tambahnya.

    Jakarta: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya sudah melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi dalam bencana banjir di Sumatera, mengidentifikasi adanya 12 subjek hukum.
     
    “Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum itu akan segera dilakukan,” kata Menhut Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta dikutip dari Antara, Jumat, 5 Desember 2025.
     
    “Sudah ada 12 subjek hukum, PT, yang diindikasikan mempunyai masalah, terutama di daerah Batang Toru tadi. Insya Allah akan kita tindak tegas,” tambahnya.

    Dia menyebut inventarisasi subjek hukum atas bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih berlangsung sampai saat ini yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut.
     

    Selain itu ia juga memaparkan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto rencananya mereka akan mencabut sekitar 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk area seluas sekitar 750 ribu hektare.
     
    Langkah itu dilakukan setelah sebelumnya Kemenhut mencabut 18 PBPH seluas 526.144 hektare.
     
    “Kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak,” jelasnya.
     
    “Nama perusahaannya, luasannya persisnya saya tidak laporkan saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” tambahnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Wajib Catat! Ini Nomor Darurat Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Wajib Catat! Ini Nomor Darurat Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Jakarta: Tragedi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November 2025 telah menimbulkan duka mendalam dan kerusakan yang berdampak pada pemukiman warga, akses jalan, hingga aktivitas layanan publik.

    Dalam situasi tersebut, akses terhadap layanan darurat menjadi penting agar dapat melaporkan kondisi berbahaya, meminta bantuan evakuasi, maupun memperoleh informasi terkait penanganan bencana di wilayahnya.

    Masyarakat bisa menyimpan dan memanfaatkan nomor-nomor darurat bencana. Nomor-nomor ini sangat penting untuk pelaporan, evakuasi, dan permintaan bantuan.
    Nomor Darurat Nasional yang Bisa Hubungi

    ​- BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana): 117

    ​- Polisi: 110

    ​- SAR/BASARNAS (Pencarian dan Pertolongan): 115

    – ​Pemadam Kebakaran: 113

    – ​Informasi dan perbaikan listrik (PLN): 123

    – Sentra Informasi Keracunan BPOM: 1500-533

    Nomor ini dapat digunakan untuk kejadian darurat umum, termasuk laporan bencana, evakuasi, dan penyelamatan.

    Kontak Darurat Wilayah Aceh

    Beberapa layanan darurat di Aceh yang dapat dihubungi:

    – BPBD Aceh: (0651) 34783

    – BASARNAS Aceh: (0651) 33876

    – PMI Aceh: 0852 2315 0090

    – BPBD Aceh Besar: 0811 6713 113

    – Pusdalops BPBD Aceh Tengah: 0812 6425 7378

    – BPBD Aceh Utara: (0645) 31710

    – BPBD Pidie: (0653) 7829567

    – BPBD Aceh Barat: (0655) 7551413

    – BPBD Banda Aceh (WA): 0822 7670 5800

    – BPBD Aceh Timur: 0823 2466 8545

    – BPBD Aceh Jaya: 0811 6899 113

    – Damkar Aceh Jaya: 0811 6792 113

    – BPBD Langsa: (0641) 20113113

    – BPBD Bireuen: (0644) 323535

    – BPBD Gayo Lues: (0642) 21390

    – BPBD Aceh Tenggara: (0629) 21741
     

    Kontak Darurat Wilayah Sumatera Barat

    – BPBD Sumatera Barat: (0751) 890721

    – PMI Sumatera Barat: (0751) 27882

    – Damkar Kota Padang: 0811 6606 113

    – BPBD Padang Pariaman: 0811 666 2114

    – BPBD Pesisir Selatan: 0852 6938 0950

    – Damkar Bukittinggi: 0853 5515 7883

    Kontak Darurat Wilayah Sumatera Utara

    – BASARNAS Medan: 0851 9179 5579

    – BPBD Sumut: 0811 622 1733

    – BPBD Deli Serdang: 0811 6782 022

    – BPBD Medan: 0813 7080 0880

    – Damkar Medan: 0811 6566 113

    – BPBD Binjai: 0811 6192 611

    – BPBD Pematang Siantar: 0822 6277 330

    – BPBD Tapanuli Tengah: 0820 9022 022

    – BPBD Tapanuli Utara: 0813 7519 4119

    – BPBD Sibolga: 0631 21544

    – BPBD Tapanuli Selatan: 0811 6217 115

    – BPBD Sidempuan: 0813 9241 5449

    Nomor-nomor darurat ini bisa membantu masyarakat mendapatkan bantuan lebih cepat saat kondisi mendesak. Simpan nomor-nomor tersebut, bagikan kepada keluarga dan kerabat, dan jangan lupa selalu mengutamakan keselamatan. 

    (Sheva Asyraful Fali)

    Jakarta: Tragedi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November 2025 telah menimbulkan duka mendalam dan kerusakan yang berdampak pada pemukiman warga, akses jalan, hingga aktivitas layanan publik.
     
    Dalam situasi tersebut, akses terhadap layanan darurat menjadi penting agar dapat melaporkan kondisi berbahaya, meminta bantuan evakuasi, maupun memperoleh informasi terkait penanganan bencana di wilayahnya.
     
    Masyarakat bisa menyimpan dan memanfaatkan nomor-nomor darurat bencana. Nomor-nomor ini sangat penting untuk pelaporan, evakuasi, dan permintaan bantuan.
    Nomor Darurat Nasional yang Bisa Hubungi

    ​- BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana): 117

    ​- Polisi: 110
     
    ​- SAR/BASARNAS (Pencarian dan Pertolongan): 115
     
    – ​Pemadam Kebakaran: 113
     
    – ​Informasi dan perbaikan listrik (PLN): 123
     
    – Sentra Informasi Keracunan BPOM: 1500-533
     
    Nomor ini dapat digunakan untuk kejadian darurat umum, termasuk laporan bencana, evakuasi, dan penyelamatan.
     
    Kontak Darurat Wilayah Aceh
     
    Beberapa layanan darurat di Aceh yang dapat dihubungi:
     
    – BPBD Aceh: (0651) 34783
     
    – BASARNAS Aceh: (0651) 33876
     
    – PMI Aceh: 0852 2315 0090
     
    – BPBD Aceh Besar: 0811 6713 113
     
    – Pusdalops BPBD Aceh Tengah: 0812 6425 7378
     
    – BPBD Aceh Utara: (0645) 31710
     
    – BPBD Pidie: (0653) 7829567
     
    – BPBD Aceh Barat: (0655) 7551413
     
    – BPBD Banda Aceh (WA): 0822 7670 5800
     
    – BPBD Aceh Timur: 0823 2466 8545
     
    – BPBD Aceh Jaya: 0811 6899 113
     
    – Damkar Aceh Jaya: 0811 6792 113
     
    – BPBD Langsa: (0641) 20113113
     
    – BPBD Bireuen: (0644) 323535
     
    – BPBD Gayo Lues: (0642) 21390
     
    – BPBD Aceh Tenggara: (0629) 21741
     

     
    Kontak Darurat Wilayah Sumatera Barat
     
    – BPBD Sumatera Barat: (0751) 890721
     
    – PMI Sumatera Barat: (0751) 27882
     
    – Damkar Kota Padang: 0811 6606 113
     
    – BPBD Padang Pariaman: 0811 666 2114
     
    – BPBD Pesisir Selatan: 0852 6938 0950
     
    – Damkar Bukittinggi: 0853 5515 7883
     
    Kontak Darurat Wilayah Sumatera Utara
     
    – BASARNAS Medan: 0851 9179 5579
     
    – BPBD Sumut: 0811 622 1733
     
    – BPBD Deli Serdang: 0811 6782 022
     
    – BPBD Medan: 0813 7080 0880
     
    – Damkar Medan: 0811 6566 113
     
    – BPBD Binjai: 0811 6192 611
     
    – BPBD Pematang Siantar: 0822 6277 330
     
    – BPBD Tapanuli Tengah: 0820 9022 022
     
    – BPBD Tapanuli Utara: 0813 7519 4119
     
    – BPBD Sibolga: 0631 21544
     
    – BPBD Tapanuli Selatan: 0811 6217 115
     
    – BPBD Sidempuan: 0813 9241 5449
     
    Nomor-nomor darurat ini bisa membantu masyarakat mendapatkan bantuan lebih cepat saat kondisi mendesak. Simpan nomor-nomor tersebut, bagikan kepada keluarga dan kerabat, dan jangan lupa selalu mengutamakan keselamatan. 
     
    (Sheva Asyraful Fali)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Cara Mengurus Dokumen Rusak Akibat Banjir dan Longsor Gratis

    Cara Mengurus Dokumen Rusak Akibat Banjir dan Longsor Gratis

    Jakarta: Indonesia sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa dan ring of fire dikenal rawan berbagai jenis bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, hingga erupsi gunung berapi. 

    Setiap bencana tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga membawa dampak besar terhadap infrastruktur, layanan publik, hingga dokumen pribadi milik masyarakat.

    Akhir November masyarakat Aceh, Sumatera Barat, dan Suamatera Utara diterjang bencana alam yakni banjir dan tanah longsor. Dalam musibah itu, keluarga menjadi pihak yang paling merasakan kerugian. 

    Selain kehilangan harta benda, kerusakan pada arsip atau dokumen penting seperti akta lahir, KTP, ijazah, atau sertifikat tanah sering kali menambah beban psikologis penyintas. Kehilangan dokumen ini bisa menghambat berbagai keperluan administratif di kemudian hari.

    Bagaimana cara mengurusa atau memperbaiki dokumen-dokumen tersebut? 

    Melansir laman Arsip Nasional Republik Indonesia, negara menghadirkan layanan khusus untuk membantu masyarakat memperbaiki dokumen-dokumen penting tersebut melalu LARASKA.
     

    Apa itu LARASKA?
    ANRI menyediakan LARASKA (Layanan Restorasi Arsip Keluarga), yaitu layanan restorasi atau perbaikan dokumen keluarga yang rusak akibat bencana. 

    Layanan ini gratis dan dapat diakses langsung oleh masyarakat yang dokumennya mengalami kerusakan fisik.

    Layanan ini mengacu pada Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan LARASKA di Lingkungan ANRI.

    Layanan ini hadir untuk mengurangi dampak psikologis, dan melindungi hak keperdataan masyarakat yang terkena dampak bencana dari kemungkinan rusak, atau musnahnya arsip masyarakat.
    Dokumen apa saja yang bisa diperbaiki?
    Jenis pelayanan LARASKA diberikan untuk arsip yang terkena dampak bencana seperti banjir, tsunami, gempa bumi atau tanah longsor.

    Jenis dokumen keluarga yang dapat direstorasi meliputi:

    – Akta kelahiran
    – Akta perkawinan
    – Ijazah
    – Kartu Keluarga (KK)
    – KTP
    – Sertifikat tanah

    Namun dalam proses perbaikan atau restorasi LARASKA hanya menerima arsip asli, bukan fotokopi, dan hanya untuk arsip milik keluarga atau perseorangan. 

    Layanan ini tidak berlaku untuk arsip lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, atau organisasi kemasyarakatan.
    Syarat restorasi dokumen rusak di ANRI
    Agar proses restorasi berjalan lancar, berikut ketentuan yang wajib dipenuhi:

    1. Arsip asli 
    Hanya arsip asli yang dapat diterima, baik yang rusak karena bencana maupun karena hama.

    2. Batas maksimal jumlah dokumen
    Arsip tekstual maksimal 10 lembar
    Arsip kartografi atau arsitektur maksimal 3 lembar

    3. Diserahkan langsung ke Posko LARASKA
    Masyarakat wajib menyerahkan arsip yang akan direstorasi kepada petugas piket di posko LARASKA ANRI.

    4. Mengikuti ketentuan ANRI
    Pemohon wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku selama proses perbaikan.

    5. Mengambil dokumen setelah selesai
    Dokumen yang sudah selesai diperbaiki hanya bisa diambil dengan membawa formulir bukti penyerahan yang diberikan petugas.
    Bagaimana cara mengurus dokumen yang rusak?
    Prosesnya sederhana dan tidak dipungut biaya. 

    – MasyarakatDatang langsung ke kantor ANRI.
    – Bawa dokumen asli yang rusak, baik karena banjir, gempa, atau tanah longsor.
    – Serahkan ke petugas LARASKA untuk diperiksa dan didata.
    – Tunggu proses restorasi (waktu pengerjaan bisa berbeda tergantung kondisi arsip).
    – Ambil kembali dokumen yang telah selesai diperbaiki.

    Jakarta: Indonesia sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa dan ring of fire dikenal rawan berbagai jenis bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, hingga erupsi gunung berapi. 
     
    Setiap bencana tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga membawa dampak besar terhadap infrastruktur, layanan publik, hingga dokumen pribadi milik masyarakat.
     
    Akhir November masyarakat Aceh, Sumatera Barat, dan Suamatera Utara diterjang bencana alam yakni banjir dan tanah longsor. Dalam musibah itu, keluarga menjadi pihak yang paling merasakan kerugian. 

    Selain kehilangan harta benda, kerusakan pada arsip atau dokumen penting seperti akta lahir, KTP, ijazah, atau sertifikat tanah sering kali menambah beban psikologis penyintas. Kehilangan dokumen ini bisa menghambat berbagai keperluan administratif di kemudian hari.
     
    Bagaimana cara mengurusa atau memperbaiki dokumen-dokumen tersebut? 
     
    Melansir laman Arsip Nasional Republik Indonesia, negara menghadirkan layanan khusus untuk membantu masyarakat memperbaiki dokumen-dokumen penting tersebut melalu LARASKA.
     

    Apa itu LARASKA?
    ANRI menyediakan LARASKA (Layanan Restorasi Arsip Keluarga), yaitu layanan restorasi atau perbaikan dokumen keluarga yang rusak akibat bencana. 
     
    Layanan ini gratis dan dapat diakses langsung oleh masyarakat yang dokumennya mengalami kerusakan fisik.
     
    Layanan ini mengacu pada Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan LARASKA di Lingkungan ANRI.
     
    Layanan ini hadir untuk mengurangi dampak psikologis, dan melindungi hak keperdataan masyarakat yang terkena dampak bencana dari kemungkinan rusak, atau musnahnya arsip masyarakat.
    Dokumen apa saja yang bisa diperbaiki?
    Jenis pelayanan LARASKA diberikan untuk arsip yang terkena dampak bencana seperti banjir, tsunami, gempa bumi atau tanah longsor.
     
    Jenis dokumen keluarga yang dapat direstorasi meliputi:
     
    – Akta kelahiran
    – Akta perkawinan
    – Ijazah
    – Kartu Keluarga (KK)
    – KTP
    – Sertifikat tanah
     
    Namun dalam proses perbaikan atau restorasi LARASKA hanya menerima arsip asli, bukan fotokopi, dan hanya untuk arsip milik keluarga atau perseorangan. 
     
    Layanan ini tidak berlaku untuk arsip lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, atau organisasi kemasyarakatan.
    Syarat restorasi dokumen rusak di ANRI
    Agar proses restorasi berjalan lancar, berikut ketentuan yang wajib dipenuhi:
     
    1. Arsip asli 
    Hanya arsip asli yang dapat diterima, baik yang rusak karena bencana maupun karena hama.
     
    2. Batas maksimal jumlah dokumen
    Arsip tekstual maksimal 10 lembar
    Arsip kartografi atau arsitektur maksimal 3 lembar
     
    3. Diserahkan langsung ke Posko LARASKA
    Masyarakat wajib menyerahkan arsip yang akan direstorasi kepada petugas piket di posko LARASKA ANRI.
     
    4. Mengikuti ketentuan ANRI
    Pemohon wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku selama proses perbaikan.
     
    5. Mengambil dokumen setelah selesai
    Dokumen yang sudah selesai diperbaiki hanya bisa diambil dengan membawa formulir bukti penyerahan yang diberikan petugas.
    Bagaimana cara mengurus dokumen yang rusak?
    Prosesnya sederhana dan tidak dipungut biaya. 
     
    – MasyarakatDatang langsung ke kantor ANRI.
    – Bawa dokumen asli yang rusak, baik karena banjir, gempa, atau tanah longsor.
    – Serahkan ke petugas LARASKA untuk diperiksa dan didata.
    – Tunggu proses restorasi (waktu pengerjaan bisa berbeda tergantung kondisi arsip).
    – Ambil kembali dokumen yang telah selesai diperbaiki.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Kuatkan Daya Beli, Berikan Harapan

    Kuatkan Daya Beli, Berikan Harapan

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLTS Kesra) di Kantorpos KCU Premier, Jakarta Timur.

    Hujan yang turun sejak pagi tidak menyurutkan langkah ratusan warga untuk datang dan tetap antre secara tertib.  Sejak pukul 08.00, antrean masyarakat mulai dari ibu rumah tangga, pedagang kecil, hingga lansia—mengalir dengan tertib.

    Mereka datang membawa harapan: menerima BLTS Kesra senilai Rp900.000 yang digulirkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di akhir tahun.

    Menko Airlangga mengatakan, pemerintah, menargetkan 30 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan hingga 3 Desember sudah 26,2 juta KPM yang menerima bantuan—atau sekitar 75 persen dari target nasional.

    “Evaluasi sampai hari ini berjalan lancar dan masyarakat relatif terbantu,” ujar Airlangga. “Bantuan ini merupakan stimulan untuk menjaga daya beli dan mendorong aktivitas ekonomi di kuartal keempat,” kata Airlangga seperti dikutip Kamis, 4 Desember 2025.

    BLTS Kesra disalurkan melalui dua skema: bank-bank HIMBARA dan PT Pos Indonesia (PosIND). Hari ini, lebih dari seratus KPM dijadwalkan menerima bantuan melalui Kantorpos KCU Premier.
    Pemerintah Jaga Daya Beli Warga Rentan
    Bagi banyak KPM, bantuan ini tidak hanya meringankan beban, tetapi juga memberi ruang bernapas di tengah kebutuhan yang meningkat menjelang akhir tahun.

    Ahmad Fauzan, warga Pulogadung, mengaku mendapat informasi dari RT dan kelurahan. Perjalanan dari rumahnya hari ini cukup panjang, dengan waktu tunggu hampir satu jam, namun ia pulang dengan rasa syukur.

    “Alhamdulillah dapat Rp900.000. Biasanya buat kebutuhan rumah tangga, sembako, peralatan rumah tangga, sama kebutuhan sekolah anak,” ujarnya. Ia berharap bantuan seperti ini tetap berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga. 

    Bagi Ani, pedagang gorengan, hari ini adalah pertama kalinya ia menerima BLTS Kesra. Meski sempat hujan-hujanan dan harus kembali karena ada perubahan jadwal, ia tetap datang.

    “Dapatnya Rp900.000, buat modal dagang dan bayar sekolah anak,” ujarnya. Pelayanan di kantor pos, katanya, “ramah dan cepat.” Ia berharap penyaluran ke depan lebih teliti agar bantuan jatuh tepat sasaran. 

    Kisah lain datang dari Ayi Cholifah, yang mengantar ibunya, seorang lansia yang baru menjalani operasi jantung. Mereka belum sempat mengambil bantuan pada jadwal sebelumnya.

    “Alhamdulillah hari ini bisa diambil. Pelayanannya bagus, sopan,” kata Ayi. 

    Baginya, tambahan Rp900.000 ini adalah rezeki yang sangat membantu. “Harapannya bantuan seperti ini tepat sasaran dan diteruskan, karena masyarakat kecil memang butuh.” 
    Eva Sahara, ibu rumah tangga dari Rusun Pulogadung, menerima kabar dari RT seminggu lalu.

    “Dapat Rp900.000, buat bantu-bantu anak sekolah yang lagi ujian,” ujarnya. Ia berharap program ini bisa ada setiap bulan bagi keluarga menengah ke bawah. 

    Firna Miliana, warga sama dari Rusunpik, juga mengungkapkan hal serupa. “Untuk ibu rumah tangga seperti saya, uang ini pasti dipakai buat sembako dan kebutuhan anak-anak. Pelayanan di kantor pos enak, ramah, dan cepat,” ujarnya. Ia berharap ke depan bantuan tidak berhenti pada periode ini. 
     

     

    Peran PosIND: Menjangkau hingga Lapisan Paling Rentan
    Pada saat inflasi pangan mengalami tekanan musiman dan pengeluaran rumah tangga meningkat menjelang tahun baru, BLTS Kesra menjadi instrumen fiskal yang strategis.
    Rp900.000 yang diterima KPM, dalam banyak kasus, langsung dibelanjakan untuk:

    – Beras, minyak, telur, dan kebutuhan pokok lain,
    – Biaya ujian sekolah, seragam, sepatu,
    – Modal dagang sederhana,
    – Obat-obatan untuk lansia.

    Dalam skala makro, dana bantuan yang disalurkan melalui puluhan juta rumah tangga ini akan mengalir ke warung, pasar, pedagang kaki lima, hingga transportasi lokal, menggerakkan ekonomi pada titik-titik yang paling dekat dengan warga.

    Di tengah penyaluran berskala besar ini, PosIND memegang amanah penting. Selain layanan di kantor pos, penyaluran juga dilakukan melalui community service point dan pengantaran langsung untuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

    Plt Direktur Utama PosIND, Haris, menegaskan bahwa skema penyaluran dirancang agar inklusif. “Kalau tidak bisa datang, teman-teman juga melakukan proses pengantaran, terutama untuk saudara-saudara kita yang disabilitas atau lansia,” ujarnya. 

    Ia menambahkan bahwa penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan ditargetkan tuntas sebelum pertengahan Desember. “Kami sudah memiliki tiga skema: di kantor pos, melalui komunitas, dan pengantaran langsung. Semuanya dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Haris. 

    Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan, terutama di wilayah terdampak bencana atau yang mengalami kendala administratif.
    Menko Airlangga: BLTS Kesra Kuatkan Masyarakat dan Menggerakkan Ekonomi

    Di balik angka-angka besar penyaluran, yang tampak di KCU Premier hari ini adalah wajah-wajah yang merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah. Mereka pulang membawa sembako, kebutuhan sekolah, atau bahkan modal awal untuk kembali memutar usaha kecil. 

    “Stimulan ini untuk menjaga daya beli. Dan daya beli akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal empat,” katanya.

    Bantuan Rp900.000 ini mungkin tidak menyelesaikan seluruh beban ekonomi keluarga, tetapi cukup untuk menjaga daya beli masyarakat kecil di ujung tahun, dan itu menjadi penting untuk stabilitas ekonomi nasional.

    Seperti disampaikan Menko Airlangga, pemerintah akan mengevaluasi program ini dan belum memutuskan keberlanjutannya untuk 2026. Yang pasti, hingga hari ini BLTS Kesra menjadi salah satu instrumen paling nyata yang dirasakan langsung masyarakat.

    “Ini baru awal tahun nanti akan kita putuskan Harapannya pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat lebih baik dari kuartal ketiga. Nani akan dilakukan evaluasi menyeluruh setelah periode penyaluran berakhi” ujarnya. 

    Airlangga juga mengaitkan BLTS Kesra dengan program-program lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program magang industri “Kita ingin ekosistem perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi berjalan berdampingan,” katanya.
    Suara Warga: Harapan, Kritik, dan Doa
    Hampir semua KPM yang ditemui menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah dan PosIND. Namun lebih dari itu, mereka menyuarakan satu harapan yang sama: agar bantuan seperti ini tidak berhenti dan semakin tepat sasaran.

    Sebagaimana diungkapkan Ani,“ Dicek lagi warganya yang benar-benar membutuhkan. Jangan yang nggak butuh dikasih, yang butuh nggak dikasih.” 

    Harapan serupa datang dari keluarga lansia dan para ibu rumah tangga yang hari ini pulang dengan hati lebih lega.
    Amanah Penyaluran di Tangan PosIND
    Penyaluran BLTS Kesra 2025 menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan PosIND berjalan efektif. Dengan jaringan yang menjangkau hingga desa dan kecamatan, PosIND kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai garda terdepan penyaluran bantuan negara.
    Dengan kata lain, dalam skema BLTS Kesra 2025, PosIND kembali menjadi tulang punggung penyaluran, terutama bagi warga yang tidak memiliki rekening bank atau tinggal jauh dari pusat layanan perbankan.

    Dengan lebih dari 4.800 kantorpos dan ribuan titik layanan komunitas, Pos Indonesia memanfaatkan tiga mekanisme penyaluran:

    1. Pembayaran di kantor pos

    Seperti yang terlihat di KCU Premier, alur layanan dirancang untuk meminimalisasi antrean dan mempercepat verifikasi.

    2. Pembayaran komunitas 

    Penyaluran dilakukan di kantor desa, balai RW, sekolah, atau titik komunitas lain, menjangkau warga yang terkendala transportasi.

    3. Pengantaran langsung

    PosIND mengerahkan petugas untuk mendatangi rumah lansia, penyandang disabilitas, dan warga sakit.

    “Kami menargetkan penyaluran selesai sebelum pertengahan Desember, dan saat ini capaian nasional melalui Pos sudah di angka 85 persen,” pungkas Haris. 

    Seiring target 100 persen penyaluran pada Desember mendatang, ribuan titik layanan PosIND di seluruh Indonesia terus bergerak, dari kantor pusat kota hingga pelosok desa.
    Pendekatan multikanal ini menjadi bukti kemampuan PosIND sebagai lembaga logistik sosial negara—melampaui fungsi surat dan paket, menuju peran sebagai penggerak ekosistem bantuan pemerintah.

    Satu hal yang tampak jelas dari KCU Premier hari ini: BLTS Kesra bukan sekadar transfer dana, tetapi penguat harapan, terutama bagi mereka yang berjuang di tengah keterbatasan ekonomi.
     

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLTS Kesra) di Kantorpos KCU Premier, Jakarta Timur.
     
    Hujan yang turun sejak pagi tidak menyurutkan langkah ratusan warga untuk datang dan tetap antre secara tertib.  Sejak pukul 08.00, antrean masyarakat mulai dari ibu rumah tangga, pedagang kecil, hingga lansia—mengalir dengan tertib.
     
    Mereka datang membawa harapan: menerima BLTS Kesra senilai Rp900.000 yang digulirkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di akhir tahun.

    Menko Airlangga mengatakan, pemerintah, menargetkan 30 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan hingga 3 Desember sudah 26,2 juta KPM yang menerima bantuan—atau sekitar 75 persen dari target nasional.
     
    “Evaluasi sampai hari ini berjalan lancar dan masyarakat relatif terbantu,” ujar Airlangga. “Bantuan ini merupakan stimulan untuk menjaga daya beli dan mendorong aktivitas ekonomi di kuartal keempat,” kata Airlangga seperti dikutip Kamis, 4 Desember 2025.
     
    BLTS Kesra disalurkan melalui dua skema: bank-bank HIMBARA dan PT Pos Indonesia (PosIND). Hari ini, lebih dari seratus KPM dijadwalkan menerima bantuan melalui Kantorpos KCU Premier.

    Pemerintah Jaga Daya Beli Warga Rentan
    Bagi banyak KPM, bantuan ini tidak hanya meringankan beban, tetapi juga memberi ruang bernapas di tengah kebutuhan yang meningkat menjelang akhir tahun.
     
    Ahmad Fauzan, warga Pulogadung, mengaku mendapat informasi dari RT dan kelurahan. Perjalanan dari rumahnya hari ini cukup panjang, dengan waktu tunggu hampir satu jam, namun ia pulang dengan rasa syukur.
     
    “Alhamdulillah dapat Rp900.000. Biasanya buat kebutuhan rumah tangga, sembako, peralatan rumah tangga, sama kebutuhan sekolah anak,” ujarnya. Ia berharap bantuan seperti ini tetap berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga. 
     
    Bagi Ani, pedagang gorengan, hari ini adalah pertama kalinya ia menerima BLTS Kesra. Meski sempat hujan-hujanan dan harus kembali karena ada perubahan jadwal, ia tetap datang.
     
    “Dapatnya Rp900.000, buat modal dagang dan bayar sekolah anak,” ujarnya. Pelayanan di kantor pos, katanya, “ramah dan cepat.” Ia berharap penyaluran ke depan lebih teliti agar bantuan jatuh tepat sasaran. 
     
    Kisah lain datang dari Ayi Cholifah, yang mengantar ibunya, seorang lansia yang baru menjalani operasi jantung. Mereka belum sempat mengambil bantuan pada jadwal sebelumnya.
     
    “Alhamdulillah hari ini bisa diambil. Pelayanannya bagus, sopan,” kata Ayi. 
     
    Baginya, tambahan Rp900.000 ini adalah rezeki yang sangat membantu. “Harapannya bantuan seperti ini tepat sasaran dan diteruskan, karena masyarakat kecil memang butuh.” 
    Eva Sahara, ibu rumah tangga dari Rusun Pulogadung, menerima kabar dari RT seminggu lalu.
     
    “Dapat Rp900.000, buat bantu-bantu anak sekolah yang lagi ujian,” ujarnya. Ia berharap program ini bisa ada setiap bulan bagi keluarga menengah ke bawah. 
     
    Firna Miliana, warga sama dari Rusunpik, juga mengungkapkan hal serupa. “Untuk ibu rumah tangga seperti saya, uang ini pasti dipakai buat sembako dan kebutuhan anak-anak. Pelayanan di kantor pos enak, ramah, dan cepat,” ujarnya. Ia berharap ke depan bantuan tidak berhenti pada periode ini. 
     

     

    Peran PosIND: Menjangkau hingga Lapisan Paling Rentan
    Pada saat inflasi pangan mengalami tekanan musiman dan pengeluaran rumah tangga meningkat menjelang tahun baru, BLTS Kesra menjadi instrumen fiskal yang strategis.
    Rp900.000 yang diterima KPM, dalam banyak kasus, langsung dibelanjakan untuk:
     
    – Beras, minyak, telur, dan kebutuhan pokok lain,
    – Biaya ujian sekolah, seragam, sepatu,
    – Modal dagang sederhana,
    – Obat-obatan untuk lansia.
     
    Dalam skala makro, dana bantuan yang disalurkan melalui puluhan juta rumah tangga ini akan mengalir ke warung, pasar, pedagang kaki lima, hingga transportasi lokal, menggerakkan ekonomi pada titik-titik yang paling dekat dengan warga.
     
    Di tengah penyaluran berskala besar ini, PosIND memegang amanah penting. Selain layanan di kantor pos, penyaluran juga dilakukan melalui community service point dan pengantaran langsung untuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
     
    Plt Direktur Utama PosIND, Haris, menegaskan bahwa skema penyaluran dirancang agar inklusif. “Kalau tidak bisa datang, teman-teman juga melakukan proses pengantaran, terutama untuk saudara-saudara kita yang disabilitas atau lansia,” ujarnya. 
     
    Ia menambahkan bahwa penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan ditargetkan tuntas sebelum pertengahan Desember. “Kami sudah memiliki tiga skema: di kantor pos, melalui komunitas, dan pengantaran langsung. Semuanya dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Haris. 
     
    Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan, terutama di wilayah terdampak bencana atau yang mengalami kendala administratif.
    Menko Airlangga: BLTS Kesra Kuatkan Masyarakat dan Menggerakkan Ekonomi

    Di balik angka-angka besar penyaluran, yang tampak di KCU Premier hari ini adalah wajah-wajah yang merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah. Mereka pulang membawa sembako, kebutuhan sekolah, atau bahkan modal awal untuk kembali memutar usaha kecil. 
     
    “Stimulan ini untuk menjaga daya beli. Dan daya beli akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal empat,” katanya.
     
    Bantuan Rp900.000 ini mungkin tidak menyelesaikan seluruh beban ekonomi keluarga, tetapi cukup untuk menjaga daya beli masyarakat kecil di ujung tahun, dan itu menjadi penting untuk stabilitas ekonomi nasional.
     
    Seperti disampaikan Menko Airlangga, pemerintah akan mengevaluasi program ini dan belum memutuskan keberlanjutannya untuk 2026. Yang pasti, hingga hari ini BLTS Kesra menjadi salah satu instrumen paling nyata yang dirasakan langsung masyarakat.
     
    “Ini baru awal tahun nanti akan kita putuskan Harapannya pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat lebih baik dari kuartal ketiga. Nani akan dilakukan evaluasi menyeluruh setelah periode penyaluran berakhi” ujarnya. 
     
    Airlangga juga mengaitkan BLTS Kesra dengan program-program lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program magang industri “Kita ingin ekosistem perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi berjalan berdampingan,” katanya.
    Suara Warga: Harapan, Kritik, dan Doa
    Hampir semua KPM yang ditemui menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah dan PosIND. Namun lebih dari itu, mereka menyuarakan satu harapan yang sama: agar bantuan seperti ini tidak berhenti dan semakin tepat sasaran.
     
    Sebagaimana diungkapkan Ani,“ Dicek lagi warganya yang benar-benar membutuhkan. Jangan yang nggak butuh dikasih, yang butuh nggak dikasih.” 
     
    Harapan serupa datang dari keluarga lansia dan para ibu rumah tangga yang hari ini pulang dengan hati lebih lega.
    Amanah Penyaluran di Tangan PosIND
    Penyaluran BLTS Kesra 2025 menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan PosIND berjalan efektif. Dengan jaringan yang menjangkau hingga desa dan kecamatan, PosIND kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai garda terdepan penyaluran bantuan negara.
    Dengan kata lain, dalam skema BLTS Kesra 2025, PosIND kembali menjadi tulang punggung penyaluran, terutama bagi warga yang tidak memiliki rekening bank atau tinggal jauh dari pusat layanan perbankan.
     
    Dengan lebih dari 4.800 kantorpos dan ribuan titik layanan komunitas, Pos Indonesia memanfaatkan tiga mekanisme penyaluran:
     
    1. Pembayaran di kantor pos
     
    Seperti yang terlihat di KCU Premier, alur layanan dirancang untuk meminimalisasi antrean dan mempercepat verifikasi.
     
    2. Pembayaran komunitas 
     
    Penyaluran dilakukan di kantor desa, balai RW, sekolah, atau titik komunitas lain, menjangkau warga yang terkendala transportasi.
     
    3. Pengantaran langsung
     
    PosIND mengerahkan petugas untuk mendatangi rumah lansia, penyandang disabilitas, dan warga sakit.
     
    “Kami menargetkan penyaluran selesai sebelum pertengahan Desember, dan saat ini capaian nasional melalui Pos sudah di angka 85 persen,” pungkas Haris. 
     
    Seiring target 100 persen penyaluran pada Desember mendatang, ribuan titik layanan PosIND di seluruh Indonesia terus bergerak, dari kantor pusat kota hingga pelosok desa.
    Pendekatan multikanal ini menjadi bukti kemampuan PosIND sebagai lembaga logistik sosial negara—melampaui fungsi surat dan paket, menuju peran sebagai penggerak ekosistem bantuan pemerintah.
     
    Satu hal yang tampak jelas dari KCU Premier hari ini: BLTS Kesra bukan sekadar transfer dana, tetapi penguat harapan, terutama bagi mereka yang berjuang di tengah keterbatasan ekonomi.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)