Xcloud.id

Category: Medcom.id News

  • Begini Cara Mudah Bayar Tagihan Paylater BCA

    Begini Cara Mudah Bayar Tagihan Paylater BCA

    Jakarta: PayLater BCA merupakan layanan pinjaman tunai digital yang ditawarkan oleh PT Bank Central Asia Tbk. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi pembelian dengan limit kredit yang telah disetujui, dengan jangka waktu pembayaran yang fleksibel.
     
    Melansir dari laman resmi BCA, pembayaran tagihan Paylater BCA dapat dilakukan dengan mudah melalui berbagai metode seperti berikut.
     
    Bayar tagihan Paylater BCA
     
    1. Lewat BCA Mobile
    – Buka aplikasi BCA Mobile dan login menggunakan akun Anda.
    – Pilih menu ‘Paylater’.
    – Pilih ‘Bayar Tagihan’.
    – Masukkan nomor tagihan Paylater BCA Anda.
    – Konfirmasi pembayaran.
     
    2. Melalui ATM BCA
    – Masukkan kartu ATM BCA Anda dan masukkan PIN.
    – Pilih menu ‘Transaksi Lainnya’.
    – Pilih ‘Pembayaran’.
    – Pilih ‘Paylater BCA’.
    – Masukkan nomor tagihan Paylater BCA Anda.
    – Konfirmasi pembayaran.
     
    3. Lewat Kantor Cabang BCA:
    – Kunjungi kantor cabang BCA terdekat.
    – Sampaikan kepada petugas Anda ingin melakukan pembayaran Paylater BCA.
    – Sertakan nomor tagihan Paylater BCA Anda.
    – Lakukan pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan.
     

     

    Denda Paylater BCA
     
    Jika Anda terlambat dalam pembayaran tagihan Paylater BCA, Anda akan dikenakan denda. Besarnya denda bervariasi tergantung pada jumlah keterlambatan dan limit kredit yang Anda miliki.
     
    Tips mengelola Paylater BCA
     
    – Bayar tagihan tepat waktu
    Hindari keterlambatan pembayaran untuk menghindari denda.
     
    – Manfaatkan fitur notifikasi
    Aktifkan notifikasi pembayaran Paylater BCA untuk mengingatkan Anda tentang jatuh tempo pembayaran.
     
    – Pantau penggunaan Paylater
    Perhatikan penggunaan limit kredit Anda dan jangan gunakan lebih dari kemampuan Anda untuk membayar.
     
    – Manfaatkan promo dan diskon
    Manfaatkan promo dan diskon yang ditawarkan oleh Paylater BCA untuk mendapatkan keuntungan.
     
    Paylater BCA merupakan layanan pinjaman tunai digital yang praktis dan mudah diakses. Dengan memahami cara pembayaran dan denda yang berlaku, Anda dapat memanfaatkan layanan ini dengan bijak dan bertanggung jawab. (Laura Oktaviani Sibarani)
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Pakai Digitalisasi dan Teknologi AI!

    Pakai Digitalisasi dan Teknologi AI!

    Jakarta: Ahli Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan praktik mark up dalam penganggaran pemerintah.
     
    Salah satu langkah konkret memitigasi kebocoran anggaran adalah dengan penerapan digitalisasi dan teknologi kecerdasan buatan (AI). Upaya ini harus dibarengi dengan penguatan budaya anti-korupsi di semua lini pemerintahan.
     
    “Digitalisasi seperti e-catalog dan e-government sudah menjadi fondasi yang baik, tetapi teknologi ini harus didukung oleh budaya anti-korupsi yang kuat. Tanpa komitmen integritas dari para pelaksana, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif,” ujar Hardjuno dikutip dari pernyataan tertulis, Selasa, 31 Desember 2024.
     
    Hardjuno menjelaskan, teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi pola-pola penggelembungan anggaran (mark up) dan anomali dalam pengadaan barang dan jasa.
     
    “Dengan analisis data real-time, AI mampu memprediksi risiko korupsi dan memastikan harga barang atau jasa yang diajukan sesuai dengan harga pasar. Ini akan mempersempit ruang gerak pelaku korupsi,” tambah dia.
     
    Namun, Hardjuno menegaskan teknologi hanya salah satu alat bantu. Sedangkan akar permasalahan sering kali terletak pada budaya dan mentalitas para pelaku anggaran.
     
    Karena itu, Hardjuno menegaskan pentingnya membangun budaya anti-korupsi yang dimulai dari tingkat eksekutif hingga ke level operasional.
     
    “Tanpa budaya anti-korupsi, upaya digitalisasi hanya akan menjadi formalitas. Oleh karena itu, perlu ada edukasi dan internalisasi nilai-nilai integritas di semua jenjang birokrasi. Pemerintah juga harus tegas dalam menindak pelanggaran sebagai bentuk edukasi publik,” kata dia.
     

     

    Kolaborasi teknologi dan penegakan hukum
     
    Lebih lanjut, kandidat Doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara teknologi dan penegakan hukum untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
     
    “Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menciptakan sistem yang transparan dan menanamkan rasa tanggung jawab pada aparatnya,” jelas dia.
     
    Hardjuno optimis dengan kombinasi digitalisasi, teknologi AI, dan penguatan budaya anti-korupsi, praktik mark up dapat diminimalkan. Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang melibatkan berbagai pihak, termasuk yudikatif dan legislatif, untuk memberantas korupsi.
     
    “Langkah ini perlu didukung oleh semua pihak karena korupsi adalah musuh bersama. Dengan tata kelola yang baik, Indonesia bisa mewujudkan pembangunan yang lebih bersih dan tepat sasaran,” tuturnya.
     
    Dalam Musrenbangnas di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Presiden Prabowo Subianto menegaskan praktik mark up adalah bentuk korupsi yang harus diberantas karena merugikan negara dan rakyat. Presiden Prabowo juga menyebutkan akan terus mengungkapkan nilai kebocoran anggaran yang terjadi selama ini.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Perintah Prabowo Bertentangan dengan Usulan Menteri Agama soal Biaya Haji 2025, Omon-omon?

    Perintah Prabowo Bertentangan dengan Usulan Menteri Agama soal Biaya Haji 2025, Omon-omon?

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Namun, usulan terbaru Kemenag justru menunjukkan kenaikan biaya yang dibebankan kepada jemaah haji, bertolak belakang dengan instruksi Presiden.

    Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin 30 Desember 2024, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93.389.684,99. 

    Dari jumlah tersebut, Bipih yang ditanggung jemaah naik menjadi 70% atau Rp65.372.779,49, sedangkan nilai manfaat yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya 30% atau Rp28.016.905.

    Kenaikan Bipih tersebut menjadi sorotan, terutama karena jumlahnya naik sekitar Rp9 juta dibandingkan biaya 2024 sebesar Rp56 juta. Hal ini bertentangan dengan arahan Prabowo yang menginginkan efisiensi tanpa membebani masyarakat.

    Baca juga: Begini Upaya BPKH Buat Pengelolaan Dana Haji Makin Akuntabel

    Arahan Tegas Prabowo
    Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan Kemenag untuk menyusun skema penurunan biaya haji. Wakil Menteri Agama HR Muhammad Syafii menegaskan bahwa arahan Presiden tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien.

    “Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujar Wamenag Muhammad Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

    Penurunan biaya tersebut seharusnya diupayakan melalui efisiensi di berbagai komponen utama, seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Bahkan, Prabowo secara khusus meminta rasionalisasi biaya penerbangan yang menjadi komponen tertinggi, mencapai 35-40% dari total biaya haji.

    “Output-nya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik,” lanjut Wamenag.
    Fakta Kenaikan Biaya Haji

    Namun, dalam rapat dengan DPR, Menteri Agama Nasaruddin Umar justru menjelaskan rincian biaya yang menunjukkan kenaikan signifikan. Usulan BPIH 2025 mencakup lima komponen utama:

    Biaya penerbangan PP: Rp34.386.390,68
    Akomodasi Makkah: Rp15.232.011,90
    Akomodasi Madinah: Rp4.454.403,48
    Living cost: Rp3.200.002,50
    Layanan masyarakat: Rp8.099.970,09

    Dengan total BPIH Rp93.389.684,99, usulan tersebut membebankan Rp65 juta kepada jemaah, lebih tinggi dibandingkan 2024. Anggota Komisi VIII DPR Nanang Samodra mempertanyakan keputusan Kemenag yang menaikkan persentase Bipih jemaah dari 60% menjadi 70%.

    “Dari segi biaya memang ada penurunan BPIH dari Rp93,4 juta tahun lalu menjadi Rp93,3 juta. Namun, yang agak membingungkan saya, komponen nilai manfaat dan Bipih-nya ini berbalik, yang tadinya 60% Bipih nilai manfaat 40%, sekarang Bipih-nya naik menjadi 70% dan nilai manfaatnya 30%,” ujar Nanang.

    Nanang juga mengkritik bahwa usulan ini membebani masyarakat meskipun total biaya tidak berubah signifikan. “Kalau disetor naik, tetap saja itu kenaikan. Jadi (perintah Prabowo) bertentangan dengan statement Pak Menteri,” tambahnya.
    Respons dan Tindak Lanjut

    Hingga kini, belum ada penjelasan dari Kemenag terkait langkah yang diambil untuk menyesuaikan usulan biaya haji dengan arahan Presiden Prabowo. Sementara itu, sorotan dari DPR dan publik terus menguat, mendesak Kemenag untuk merevisi usulan sesuai dengan mandat efisiensi dan keringanan biaya bagi masyarakat.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Namun, usulan terbaru Kemenag justru menunjukkan kenaikan biaya yang dibebankan kepada jemaah haji, bertolak belakang dengan instruksi Presiden.
     
    Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin 30 Desember 2024, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93.389.684,99. 
     
    Dari jumlah tersebut, Bipih yang ditanggung jemaah naik menjadi 70% atau Rp65.372.779,49, sedangkan nilai manfaat yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya 30% atau Rp28.016.905.
    Kenaikan Bipih tersebut menjadi sorotan, terutama karena jumlahnya naik sekitar Rp9 juta dibandingkan biaya 2024 sebesar Rp56 juta. Hal ini bertentangan dengan arahan Prabowo yang menginginkan efisiensi tanpa membebani masyarakat.
     
    Baca juga: Begini Upaya BPKH Buat Pengelolaan Dana Haji Makin Akuntabel

    Arahan Tegas Prabowo

    Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan Kemenag untuk menyusun skema penurunan biaya haji. Wakil Menteri Agama HR Muhammad Syafii menegaskan bahwa arahan Presiden tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien.
     
    “Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujar Wamenag Muhammad Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
     
    Penurunan biaya tersebut seharusnya diupayakan melalui efisiensi di berbagai komponen utama, seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Bahkan, Prabowo secara khusus meminta rasionalisasi biaya penerbangan yang menjadi komponen tertinggi, mencapai 35-40% dari total biaya haji.
     
    “Output-nya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik,” lanjut Wamenag.

    Fakta Kenaikan Biaya Haji

    Namun, dalam rapat dengan DPR, Menteri Agama Nasaruddin Umar justru menjelaskan rincian biaya yang menunjukkan kenaikan signifikan. Usulan BPIH 2025 mencakup lima komponen utama:

    Biaya penerbangan PP: Rp34.386.390,68
    Akomodasi Makkah: Rp15.232.011,90
    Akomodasi Madinah: Rp4.454.403,48
    Living cost: Rp3.200.002,50
    Layanan masyarakat: Rp8.099.970,09

    Dengan total BPIH Rp93.389.684,99, usulan tersebut membebankan Rp65 juta kepada jemaah, lebih tinggi dibandingkan 2024. Anggota Komisi VIII DPR Nanang Samodra mempertanyakan keputusan Kemenag yang menaikkan persentase Bipih jemaah dari 60% menjadi 70%.
     
    “Dari segi biaya memang ada penurunan BPIH dari Rp93,4 juta tahun lalu menjadi Rp93,3 juta. Namun, yang agak membingungkan saya, komponen nilai manfaat dan Bipih-nya ini berbalik, yang tadinya 60% Bipih nilai manfaat 40%, sekarang Bipih-nya naik menjadi 70% dan nilai manfaatnya 30%,” ujar Nanang.
     
    Nanang juga mengkritik bahwa usulan ini membebani masyarakat meskipun total biaya tidak berubah signifikan. “Kalau disetor naik, tetap saja itu kenaikan. Jadi (perintah Prabowo) bertentangan dengan statement Pak Menteri,” tambahnya.

    Respons dan Tindak Lanjut

    Hingga kini, belum ada penjelasan dari Kemenag terkait langkah yang diambil untuk menyesuaikan usulan biaya haji dengan arahan Presiden Prabowo. Sementara itu, sorotan dari DPR dan publik terus menguat, mendesak Kemenag untuk merevisi usulan sesuai dengan mandat efisiensi dan keringanan biaya bagi masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Program Klasterku Hidupku BRI Berhasil Berdayakan Petani Alpukat di Probolinggo, Intip Kisahnya!

    Program Klasterku Hidupku BRI Berhasil Berdayakan Petani Alpukat di Probolinggo, Intip Kisahnya!

    Jakarta: Desa Maron yang terletak di tengah perbukitan Probolinggo, Provinsi Jawa Timur menyimpan sebuah cerita tentang keberhasilan yang merupakan buah dari kerja keras. Desa yang memiliki tanah subur ini menjadi rumah bagi rimbunnya pohon-pohon alpukat dari keuletan tangan para petani di sana.
     
    Salah satu kisah sukses dari Desa Maron adalah perjalanan Dodik Handoko, Ketua Klaster Alpukat Probolinggo. Klaster Alupkat Probolinggo menjadi bagian dari Klasterku Hidupku yang menjadi program pemberdayaan BRI dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk terus berkembang
     
    Melalui Klaster Alpukat Probolinggo, Dodik sukses memberdayakan diri sendiri dan lingkungan melalui alpukat. Ia bercerita, awalnya memulai dari menjual 100 kilogram alpukat lokal Probolinggo ke pasar-pasar kecil. Namun seiring waktu, jumlahnya terus meningkat. Mulai dari hanya mampu membeli 1 ton, hingga kini Dodik mampu memasok hingga 30-40 ton alpukat ke berbagai pasar di Indonesia.
    Nama Alpukat Probolinggo pun telah dikenal hingga di Pasar Induk Jakarta, Cikopo, Cibitung, Kramat Jati dan beberapa wilayah lainnya. Bahkan, saat ini, Alpukat Probolinggo telah menjadi salah satu ikon buah unggulan daerah. Tidak hanya dikenal di Jawa, Dodik juga memasok alpukat ke Medan, terutama ketika stok alpukat lokal di Sumatra sedang habis.
     
    “Kalau Medan kekurangan, kami kirim dari Probolinggo. Sebaliknya, kalau Jawa yang habis, kadang suplai datang dari Medan. Jadi, saling melengkapi,” ujar Dodik.
     

    Dodik menjelaskan harga alpukat yang dijual bervariasi, bergantung pasar. “Kalau untuk supermarket, harganya bisa Rp30 ribu per kilogram. Kalau untuk pasar tradisional, mulai dari Rp10 ribu sampai Rp17 ribu per kilogram,” katanya.
     
    Sebagai primadona dari Daerah Maron, alpukat dari Klaster Alpukat Probolinggo pun hadir di Bazar UMKM BRIliaN yang digelar di Area Taman BRI, Jakarta, pada 16 Desember 2024. Alpukat yang dibawa Dodik pun ludes dalam satu hari gelaran bazar tersebut.
     
    Dodik mengungkapkan bazar yang dihadirkan oleh BRI itu sangat membantu klasternya untuk  memperkenalkan alpukat Probolinggo ke pangsa pasar yang lebih luas agar bisa memberikan pendapatan lebih.
     
    “Bazar UMKM BRILiaN sangat membantu kami. Semoga ini bisa menginspirasi pelaku UMKM lainnya. Bukan hanya daerah sekitar kami, tapi juga menyebar ke seluruh Indonesia,” katanya.

    Berdaya Lewat KlusterkuHidupku BRI

    Dodik menuturkan, sekitar sembilan tahun lalu atau pada 2015, ia berkenalan dengan BRI. ia pertama kali mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp50 juta dari BRI. Modal tersebut menjadi titik awal perkembangan usaha Dodik yang kini mampu memasarkan alpukat hingga puluhan ton setiap musimnya.
     

    “Alhamdulillah, kita kembangkan dari modal pertama itu. Sampai sekarang sudah banyak untung,” tuturnya.
     
    Dodik pun meningkatkan pinjaman KUR-nya hingga Rp150 juta seiring dengan ekspansi usaha. Menariknya, pembayaran pinjaman selalu lancar tanpa kendala. Ia menyebut kemitraannya dengan BRI sebagai salah satu faktor utama yang membuat usahanya tetap stabil hingga sekarang.
     

    Direktur Bisnis Mikro BRI Supari (Foto:Dok.BRI)
     
    “Dengan BRI, kami tak bingung cari pinjaman ke mana. Alhamdulillah, pembayaran juga lancar. Kami sangat terbantu,” ungkapnya.
     
    Dodik pun berharap kemitraan dengan BRI akan terus berjalan, terutama dalam mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah seperti miliknya. “Semoga ke depan usaha kami tambah sukses, tambah maju, dan semakin jaya,” ucapnya.
     
    Dalam kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa Klasterku Hidupku merupakan pemberdayaan kepada kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan usaha dalam satu wilayah, sehingga tercipta keakraban dan kebersamaan dalam peningkatan maupun pengembangan usaha para anggotanya.
     
    Supari menambahkan bahwa program Klasterku Hidupku menjadi salah satu bentuk strategi yang mengutamakan pada pemberdayaan.
     
    “Secara umum, strategi bisnis mikro BRI akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada pelaku UMKM telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi, hingga interkoneksi,” ujar Supari.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Berapa Total Biaya yang Dibayarkan Pemprov DKI untuk BPJS Harvey Moeis dan Sandra Dewi?

    Berapa Total Biaya yang Dibayarkan Pemprov DKI untuk BPJS Harvey Moeis dan Sandra Dewi?

    Jakarta: Kasus iuran BPJS Kesehatan pengusaha sekaligus terdakwa korupsi Harvey Moeis dan istrinya, artis Sandra Dewi, yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak 2018, terus menjadi sorotan. Berdasarkan data yang diungkapkan, keduanya terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan sejak 1 Maret 2018 dengan iuran sebesar Rp42.000 per orang per bulan.

    Jika dihitung sejak Maret 2018 hingga Desember 2024, Pemprov DKI telah membayarkan iuran selama 82 bulan. Dengan total dua orang penerima dalam keluarga tersebut, berikut perhitungannya:

    – Iuran per bulan untuk satu orang: Rp42.000
    – Jumlah bulan: 82 bulan
    – Jumlah orang: 2 orang

    Total biaya yang telah dikeluarkan Pemprov DKI:
    Rp42.000 × 82 × 2 = Rp6.888.000

    Baca juga: Harta Sandra Dewi Disita dalam Vonis Harvey Moeis, Pengacara Protes

    Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengakui bahwa program Universal Health Coverage (UHC) yang diterapkan saat itu bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi semua warga DKI tanpa terkecuali. Namun, ia menegaskan akan ada revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 Tahun 2016 agar kriteria penerima bantuan lebih jelas.

    “Itu awal mulanya memang kita lakukan percepatan untuk UHC. Maksudnya adalah waktu itu untuk katakanlah melindungi semua warga DKI agar bisa masuk UHC tanpa terkecuali. Dan Pak Harvey dan Ibu Sandra masuk di BPJS Kesehatan terdaftarnya sejak Maret 2018,” kata Teguh kepada wartawan di Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (30/12/2024).

    Pemprov DKI Jakarta juga telah memulai proses verifikasi dan validasi ulang data penerima bantuan untuk memastikan program ini tepat sasaran. “Sebenarnya kita pun sudah melakukan cleansing, verifikasi, validasi, dan ada katakanlah data-data yang sudah kita benarkan. Namun kebetulan sampai Pak Harvey belum,” tambah Teguh.

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati menambahkan bahwa percepatan UHC saat itu dilakukan untuk mencapai target pemerintah pusat. “Pada periode 2017-2018, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan percepatan universal health coverage (UHC) dengan tujuan memastikan seluruh penduduk DKI Jakarta memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelasnya.
     

    Jakarta: Kasus iuran BPJS Kesehatan pengusaha sekaligus terdakwa korupsi Harvey Moeis dan istrinya, artis Sandra Dewi, yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak 2018, terus menjadi sorotan. Berdasarkan data yang diungkapkan, keduanya terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan sejak 1 Maret 2018 dengan iuran sebesar Rp42.000 per orang per bulan.
     
    Jika dihitung sejak Maret 2018 hingga Desember 2024, Pemprov DKI telah membayarkan iuran selama 82 bulan. Dengan total dua orang penerima dalam keluarga tersebut, berikut perhitungannya:
     
    – Iuran per bulan untuk satu orang: Rp42.000
    – Jumlah bulan: 82 bulan
    – Jumlah orang: 2 orang
    Total biaya yang telah dikeluarkan Pemprov DKI:
    Rp42.000 × 82 × 2 = Rp6.888.000
     
    Baca juga:     Harta Sandra Dewi Disita dalam Vonis Harvey Moeis, Pengacara Protes
     
    Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengakui bahwa program Universal Health Coverage (UHC) yang diterapkan saat itu bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi semua warga DKI tanpa terkecuali. Namun, ia menegaskan akan ada revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 Tahun 2016 agar kriteria penerima bantuan lebih jelas.
     
    “Itu awal mulanya memang kita lakukan percepatan untuk UHC. Maksudnya adalah waktu itu untuk katakanlah melindungi semua warga DKI agar bisa masuk UHC tanpa terkecuali. Dan Pak Harvey dan Ibu Sandra masuk di BPJS Kesehatan terdaftarnya sejak Maret 2018,” kata Teguh kepada wartawan di Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (30/12/2024).
     
    Pemprov DKI Jakarta juga telah memulai proses verifikasi dan validasi ulang data penerima bantuan untuk memastikan program ini tepat sasaran. “Sebenarnya kita pun sudah melakukan cleansing, verifikasi, validasi, dan ada katakanlah data-data yang sudah kita benarkan. Namun kebetulan sampai Pak Harvey belum,” tambah Teguh.
     
    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati menambahkan bahwa percepatan UHC saat itu dilakukan untuk mencapai target pemerintah pusat. “Pada periode 2017-2018, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan percepatan universal health coverage (UHC) dengan tujuan memastikan seluruh penduduk DKI Jakarta memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelasnya.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Mudah! Ini Cara Bayar Tagihan GoPay Pinjam dan Hindari Denda Keterlambatan

    Mudah! Ini Cara Bayar Tagihan GoPay Pinjam dan Hindari Denda Keterlambatan

    Jakarta: Memiliki pinjaman GoPay Pinjam memang praktis, namun jangan sampai lupa dengan kewajiban membayar tagihannya.  
     
    Keterlambatan pembayaran dapat berakibat fatal, mulai dari denda hingga penurunan skor kredit. Tapi tenang, proses pembayaran GoPay Pinjam sangat mudah dan bisa dilakukan dengan berbagai cara.
     
    Melansir dari laman resmi GoPay, berikut langkah-langkah mudah untuk membayar tagihan GoPay Pinjam:
     
    1. Akses halaman GoPay Pinjam
    Buka aplikasi Gojek atau kunjungi website GoPay dan temukan halaman GoPay Pinjam.
     
    2. Klik ‘Bayar’
    Pada halaman GoPay Pinjam, Anda akan menemukan tombol ‘Bayar’. Klik tombol tersebut.
     
    3. Verifikasi rincian transaksi
    Pastikan semua rincian transaksi seperti jumlah tagihan dan tanggal jatuh tempo sudah benar.
     
    4. Klik ‘Bayar Tagihan’
    Setelah memverifikasi rincian transaksi, klik tombol ‘Bayar Tagihan’.
     
    5. Pilih metode pembayaran
    GoPay menawarkan dua metode pembayaran yang mudah:
    – Virtual Account: Pilih metode ini untuk melakukan pembayaran melalui Virtual Account Bank BCA, BNI, BRI, atau Mandiri.
    – Alfamart: Pilih metode ini untuk melakukan pembayaran melalui Alfamart. Anda akan mendapatkan kode pembayaran yang dapat diberikan kepada kasir Alfamart untuk diproses.
     
    6. Selesai
    Setelah menyelesaikan proses pembayaran, tagihan GoPay Pinjam Anda akan terbayarkan.
     

     
    Terkait transaksi ini, penting diingat bagi nasabah untuk memastikan nominal yang dimasukkan sudah benar sebelum melakukan pembayaran. Jika pembayaran kurang, tagihan tidak akan hilang. Anda perlu melunasi sisa tagihan untuk menghindari denda keterlambatan.
     
    GoPay tidak secara eksplisit menyebutkan besarnya denda keterlambatan pembayaran GoPay Pinjam. Namun, penting untuk diingat bahwa keterlambatan pembayaran dapat mengakibatkan denda dan berdampak negatif pada skor kredit Anda.
     
    Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat dengan mudah dan cepat membayar tagihan GoPay Pinjam. Pastikan untuk selalu membayar tagihan tepat waktu untuk menghindari denda dan menjaga skor kredit Anda tetap baik. (Laura Oktaviani Sibarani)
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Kombes Donald Parlaungan Dicopot Imbas Kasus Pemerasan Penonton DWP

    Kombes Donald Parlaungan Dicopot Imbas Kasus Pemerasan Penonton DWP

    Jakarta: Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, dimutasi di tengah penyelidikan kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 asal Malaysia. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

    “Benar (dimutasi),” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Senin 30 Desember 2024.

    Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Metro Jaya nomor ST/2776/XII/Kep./2024. Kombes Donald Parlaungan, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirresnarkoba Polda Metro Jaya sejak 3 Juli 2024, terlibat dalam beberapa pengungkapan besar selama masa tugasnya, termasuk kasus peredaran narkoba jenis sabu seberat 45 kilogram di parkiran RS Fatmawati, Jakarta Selatan.

    Baca juga: Propam Amankan 18 Oknum Polisi Diduga Memeras Penonton DWP

    Sementara itu, kasus dugaan pemerasan yang menimpa 18 anggota polisi dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Polda Metro Jaya terus diselidiki. Para anggota tersebut diduga memeras 45 warga negara asing (WNA) asal Malaysia dengan total barang bukti mencapai Rp2,5 miliar.

    Kejadian pemerasan tersebut berlangsung saat WNA Malaysia tengah menyaksikan DWP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-15 Desember 2024. Kini, seluruh anggota yang terlibat telah menjalani penempatan khusus (patsus) dan akan menghadapi sidang kode etik pada pekan depan.

    Sebagai tindak lanjut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto juga mengeluarkan surat telegram nomor ST/429/XII/KEP./2024, memutasi 34 anggota dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri.

    “Mutasi ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan (kasus pemerasan penonton DWP),” ujar Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Kamis 26 Desember 2024.

    Sebelumnya, kasus ini menjadi perhatian publik setelah muncul laporan bahwa korban pemerasan dimintai uang hingga Rp100 juta oleh oknum polisi di lokasi acara. Kini, penanganan perkara ini terus diawasi oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

    Jakarta: Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, dimutasi di tengah penyelidikan kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 asal Malaysia. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.
     
    “Benar (dimutasi),” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Senin 30 Desember 2024.
     
    Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Metro Jaya nomor ST/2776/XII/Kep./2024. Kombes Donald Parlaungan, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirresnarkoba Polda Metro Jaya sejak 3 Juli 2024, terlibat dalam beberapa pengungkapan besar selama masa tugasnya, termasuk kasus peredaran narkoba jenis sabu seberat 45 kilogram di parkiran RS Fatmawati, Jakarta Selatan.
    Baca juga: Propam Amankan 18 Oknum Polisi Diduga Memeras Penonton DWP
     
    Sementara itu, kasus dugaan pemerasan yang menimpa 18 anggota polisi dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Polda Metro Jaya terus diselidiki. Para anggota tersebut diduga memeras 45 warga negara asing (WNA) asal Malaysia dengan total barang bukti mencapai Rp2,5 miliar.
     
    Kejadian pemerasan tersebut berlangsung saat WNA Malaysia tengah menyaksikan DWP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-15 Desember 2024. Kini, seluruh anggota yang terlibat telah menjalani penempatan khusus (patsus) dan akan menghadapi sidang kode etik pada pekan depan.
     
    Sebagai tindak lanjut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto juga mengeluarkan surat telegram nomor ST/429/XII/KEP./2024, memutasi 34 anggota dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri.
     
    “Mutasi ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan (kasus pemerasan penonton DWP),” ujar Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Kamis 26 Desember 2024.
     
    Sebelumnya, kasus ini menjadi perhatian publik setelah muncul laporan bahwa korban pemerasan dimintai uang hingga Rp100 juta oleh oknum polisi di lokasi acara. Kini, penanganan perkara ini terus diawasi oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • BPDLH Perkuat Peran dalam Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

    BPDLH Perkuat Peran dalam Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

    Jakarta: Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) berdiri sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang dimandatkan melalui Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2018. Dalam menjalankan mandatnya, BPDLH mendapatkan arahan kebijakan dari Komite Pengarah yang terdiri dari empat belas kementerian terkait untuk implementasi beragam program pembiayaan.
     
    BPDLH diberi mandat mengelola dana lingkungan hidup di berbagai sektor, termasuk kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, perhubungan, pertanian, kelautan dan perikanan, serta sektor lainnya terkait lingkungan hidup. Hal tersebut menunjukkan peran penting BPDLH dalam mengintegrasi seluruh kolaborasi antar para pemangku kebijakan.
     
    Dari sejumlah BLU yang ada di Indonesia, BPDLH menjadi BLU pertama yang dipercaya untuk mengelola dana lingkungan hidup yang berasal dari sumber internasional atau dari lembaga donor, baik sektor publik maupun swasta.
     

    Sejak awal terbentuk, BPDLH telah mendapat dukungan kerja sama dari sejumlah lembaga donor yang menyalurkan dananya untuk mitigasi iklim melalui kerja sama pengelolaan dana lingkungan hidup. BPDLH berhasil melakukan mobilisasi dana dari berbagai lembaga donor/mitra yang bekerjasama dengan BPDLH, di antaranya Bank Dunia, United Nations Development Programme (UNDP), Green Climate Fund (GCF), Pemerintah Kerajaan Norwegia, Ford Foundation, dan lainnya.
     
    Bertepatan dengan momentum pergantian kabinet, BPDLH perlu mengembangkan dan menyusun kembali program prioritas yang selaras dengan kebijakan pengelolaan dana lingkungan hidup yang terintegrasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan solusi pelestarian lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, selaras dengan kebijakan Pemerintah Indonesia pada tahun 2025. Untuk mendukung upaya tersebut, BPDLH telah melakukan berbagai inisiatif untuk mengembangkan layanan pembiayaan. BPDLH juga mengembangkan kapasitas internal agar mampu mengelola dana lingkungan hidup secara akuntabel, kredibel, dan transparan.
     

    Petani madu Kelulut penerima manfaat proyek Dana TERRA sedang mengambil madu (Foto:Dok)
     
    Sejak beroperasi di 2021, dana yang dihimpun BPDLH telah mencapai Rp24,96 triliun dari berbagai sumber pendanaan, baik internasional maupun domestik. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung tiga program tematik BPDLH. Besaran dana yang telah disalurkan melalui skema hibah selama kurun waktu 2021-2024 mencapai Rp455,6 miliar, baik secara langsung kepada penerima manfaat maupun melalui lembaga perantara. Sementara itu, dana yang disalurkan melalui skema dana bergulir sepanjang 2009-2024 mencapai Rp1,5 triliun kepada 34.607 debitur yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
     
    Dari sisi pendanaan, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai instrumen penganggaran untuk mendukung program pelestarian lingkungan. Instrumen ini mencakup alokasi melalui APBN di setiap kementerian, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, serta Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik. Seluruh instrumen tersebut diarahkan untuk mendorong penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dan membutuhkan dukungan alokasi anggaran yang memadai.
    BPDLH berperan penting dalam menghimpun seluruh potensi pendanaan dan menyalurkannya pada kegiatan seperti small grant, green investment, dan capacity building bagi para pemangku kepentingan. Selain itu, BPDLH juga menjalin kolaborasi dengan masyarakat, LSM, pemerintah daerah, serta sektor swasta untuk menciptakan sinergi pengelolaan lingkungan hidup yang positif dan berkelanjutan.
     

    Implementasi proyek pembangkit listrik tenaga surya atap (Foto:Dok)
     
    Keberhasilan upaya-upaya pengelolaan lingkungan sangat bergantung pada koordinasi dan kolaborasi antar sektor agar dapat merumuskan kebijakan yang komprehensif dan saling mendukung. Sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan solusi yang efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan. Dengan langkah konkret dan kerja sama yang erat, Indonesia dapat mewujudkan masa depan ekosistem yang lestari berkelanjutan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Pemerasan Penonton DWP Malaysia Coreng Nama Indonesia, Mekanisme Tes Urine Harus Dievaluasi

    Pemerasan Penonton DWP Malaysia Coreng Nama Indonesia, Mekanisme Tes Urine Harus Dievaluasi

    Jakarta: Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abdullah, menegaskan bahwa dugaan pemerasan yang dilakukan sejumlah oknum polisi terhadap 45 penonton festival musik elektronik Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 asal Malaysia telah mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia. Ia meminta agar mekanisme pemeriksaan tes urine dalam penanganan kasus narkoba dievaluasi.

    “Mereka sudah mencoreng citra polisi dan nama baik Indonesia di mata dunia. Pelaku pemerasan ini harus disanksi tegas,” kata Abdullah melalui keterangan tertulis yang dikutip Selasa, 31 Desember 2024.

    Abdullah ini menilai perlu adanya mekanisme yang jelas dan transparan dalam pemeriksaan tes urine, terutama jika dilakukan di tempat umum seperti acara festival musik.

    Baca juga: Kombes Donald Parlaungan Dicopot Imbas Kasus Pemerasan Penonton DWP

    “Saya meminta pemeriksaan urine jangan dimanfaatkan untuk memeras masyarakat, apalagi ini terhadap turis asing,” ujar Abdullah.

    Abdullah juga meminta agar polisi yang terlibat dalam pemerasan ini tidak hanya diberikan sanksi etik, tetapi juga diproses hukum. Menurutnya, pemerasan merupakan tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan.

    Sebelumnya, kasus dugaan pemerasan ini mencuat setelah sejumlah penonton asal Malaysia mengaku menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi saat menghadiri DWP di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-15 Desember 2024.

    Para korban mengaku dimintai uang meskipun hasil tes narkoba menunjukkan hasil negatif. Berdasarkan laporan, total uang yang terkumpul dari pemerasan tersebut mencapai Rp 2,5 miliar. Kasus ini telah berujung pada pencopotan sejumlah pejabat kepolisian dan mutasi terhadap 31 personel lainnya.

    Jakarta: Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abdullah, menegaskan bahwa dugaan pemerasan yang dilakukan sejumlah oknum polisi terhadap 45 penonton festival musik elektronik Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 asal Malaysia telah mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia. Ia meminta agar mekanisme pemeriksaan tes urine dalam penanganan kasus narkoba dievaluasi.
     
    “Mereka sudah mencoreng citra polisi dan nama baik Indonesia di mata dunia. Pelaku pemerasan ini harus disanksi tegas,” kata Abdullah melalui keterangan tertulis yang dikutip Selasa, 31 Desember 2024.
     
    Abdullah ini menilai perlu adanya mekanisme yang jelas dan transparan dalam pemeriksaan tes urine, terutama jika dilakukan di tempat umum seperti acara festival musik.
    Baca juga: Kombes Donald Parlaungan Dicopot Imbas Kasus Pemerasan Penonton DWP
     
    “Saya meminta pemeriksaan urine jangan dimanfaatkan untuk memeras masyarakat, apalagi ini terhadap turis asing,” ujar Abdullah.
     
    Abdullah juga meminta agar polisi yang terlibat dalam pemerasan ini tidak hanya diberikan sanksi etik, tetapi juga diproses hukum. Menurutnya, pemerasan merupakan tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan.
     
    Sebelumnya, kasus dugaan pemerasan ini mencuat setelah sejumlah penonton asal Malaysia mengaku menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi saat menghadiri DWP di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-15 Desember 2024.
     
    Para korban mengaku dimintai uang meskipun hasil tes narkoba menunjukkan hasil negatif. Berdasarkan laporan, total uang yang terkumpul dari pemerasan tersebut mencapai Rp 2,5 miliar. Kasus ini telah berujung pada pencopotan sejumlah pejabat kepolisian dan mutasi terhadap 31 personel lainnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Cekidot! Ini Dia Promo Makanan dan Minuman di Tahun Baru 2025

    Cekidot! Ini Dia Promo Makanan dan Minuman di Tahun Baru 2025

    Jakarta: Menyambut momen pergantian tahun, berbagai restoran dan gerai makanan menghadirkan promo-promo menarik untuk Anda nikmati.
     
    Mulai dari diskon besar-besaran hingga penawaran spesial seperti beli satu gratis satu, promo ini cocok untuk merayakan tahun baru bersama keluarga atau sahabat. Dari makanan cepat saji hingga hidangan Jepang dan paket All You Can Eat (AYCE), ada banyak pilihan menarik yang sayang untuk dilewatkan!  
     
    Berikut daftar lengkap promo makanan dan minuman yang dikutip dari situs giladiskon, berlaku hingga akhir 2024 dan awal 2025. Jangan sampai ketinggalan!
     

    Promo akhir 2024

    Shaburi AYCE Bank BCA
    Berlaku hingga 31 Desember 2024.   
    Marugame Udon Menu Marubento Mulai Dari Rp42 Ribu  
    Berlaku hingga 31 Desember 2024.   
    Dunkin Pay 1 for 2 dengan BCA
    Berlaku hingga 31 Desember 2024.   
    Krispy Kreme Paket Resign 4 Lusin Hanya Rp125K
    Berlaku hingga 31 Desember 2024.   
    Pizza Hut Ristorante AYCE Rp 250.000
    Berlaku hingga 31 Desember 2024.   
    Sushi Hiro Enjoy Wednesday Rp 45K
    Berlaku hingga 31 Desember 2024.   
    KFC Wednesday Treat 2 Paket Jagoan Rp 62K
    Berlaku hingga 31 Desember 2024.   
    Kintan Buffet & Shaburi AYCE Bank BCA
    Berlaku hingga 31 Desember 2024.   
    Kimukatsu Cashback 30% dengan SPayLater
    Berlaku hingga 31 Desember 2024.   
    Chopstix Hemat Setiap Hari Mulai Dari Rp 28K
    Berlaku hingga 31 Desember 2024.   
    Sushi Hiro Enjoy Tuesday Rp 35K  
    Berlaku hingga 31 Desember 2024.   
    Sushi Hiro Enjoy Monday Rp 25K
    Berlaku hingga 31 Desember 2024.   
    KFC Tebus Murah Rp4545
    Berlaku hingga 31 Desember 2024.   
    Kintan Buffet & Shaburi AYCE Beli 3 Dapat 4
    Berlaku hingga 31 Desember 2024.   
    Waroeng Steak & Shake Paket MixDouble Rp 45K
    Berlaku hingga 31 Desember 2024.   
    The Social Pot Daily Promo Senin – Kamis  
    Berlaku hingga 31 Desember 2024.   
    KFC Buy 1 Get 1 FREE dengan KFCKu App
    Berlaku hingga 31 Desember 2024.   
    Burger King Menu Baru Mushroom Steak
    Berlaku hingga 31 Desember 2024.  

    Promo awal 2025

    IKEA Sale Akhir Tahun Diskon s/d 80 persen
    Berlaku hingga 5 Januari 2025.   
    Kupon Burger King Desember 2024
    Berlaku hingga 31 Januari 2025.   
    Wingstop x Sprite Holiday Treat 12 Ayam Rp175 ribu 
    Berlaku hingga 5 Januari 2025.   
    Subway Holiday Treats Buy 1 Get 1 FREE
    Berlaku hingga 5 Januari 2025.   
    Burger King Gokil Hemat Mulai Dari Rp17K
    Berlaku hingga 7 Januari 2025.   
    Sate Khas Senayan Paket Merry & Joy
    Berlaku hingga 12 Januari 2025.  

    Catatan: Semua promo ini dapat berubah sewaktu-waktu. Pastikan untuk membaca syarat dan ketentuan pada masing-masing merchant. Selamat Memulai Hari Baru Ditahun Baru dan Semoga Bermanfaat! (Suchika Julian Putri)
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)