Xcloud.id

Category: Medcom.id News

  • Rekayasa Lalin dan Rute Alternatif Kawasan Sudirman-MH Thamrin saat Malam Tahun Baru

    Rekayasa Lalin dan Rute Alternatif Kawasan Sudirman-MH Thamrin saat Malam Tahun Baru

    Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberlakukan rekayasa lalu lintas (lalin) berupa penutupan jalan di kawasan Sudirman-MH Thamrin selama malam tahun baru. Masyarakat bisa menggunakan rute alternatif untuk menghindarinya.
     
    Rangkaian kegiatan perayaan pergantian tahun akan digelar di sejumlah lokasi, yakni Lapangan Banteng, Patung Kuda, depan Sari Pasific, depan Kedutaan Besar Jepang, depan Plaza UOB, Dukuh Atas-JXB River, depan Wisma Nugra Santana, depan Gedung WTC, depan Hotel Orient, SCBD, Fx Pintu 1 dan depan Panin Bank.
     
    Untuk menunjang acara malam tahun baru, Pemprov DKI memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa penutupan 31 ruas jalan mulai pukul 18.00 sampai 02.00 WIB. Rekayasa lalin ini bersifat situasional.
     
    Adapun jalan yang diberlakukan rekayasa lalin antara lain Jalan Jenderal Sudirman (mulai dari Bundaran Senayan hingga Bundaran HI), Jalan MH Thamrin (mulai dari Bundaran HI hingga Bundaran Patung Kuda), dan Jalan Pintu 1 Senayan.

     

    Kemudian, jalur lambat kupingan Semanggi (Gatot Subroto) sisi barat, Jalan Bendungan Hilir, Jalan KH Mas Mansyur, Jalan Karet pasar baru Timur 5, Jalan Kupingan BNI 46, Jalan Kota Bumi dan Jalan Baturaja dan Jalan Teluk Betung.
     
    Selanjutnya, Jalan Kebon Kacang, Jalan Sunda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Sumenep Tosari, Landmark (Indocement), Jalan Setiabudi, Jalan Prof Dr Satrio, Jalan Masjid (Sampoerna), Jalan Garnisun dan Kolong Semanggi, serta jalur lambat kupingan Semanggi (Gatot Subroto) sisi timur.
     
    Penutupan juga akan dilakukan di kawasan SCBD, Jalan Tulodong Atas 2/samping CIMB, Simpang Jalan Budi Kemuliaan dan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Kebon Sirih dari arah barat/ untuk arah timur tutup di Simpang Agus Salim dan Jalan KH Wahid Hasyim.
     
    Serta, Jalan Majapahit, Jalan Veteran III, Jalan Veteran II, Simpang Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Medan Merdeka Utara, Simpang Jalan Medan Merdeka Selatan-Jalan MI Ridwan Rais, dan Simpang Jalan Perwira-Jalan Lapangan Banteng Barat.

     

     
    Rute Alternatif
    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, merinci sejumlah rute alternatif yang telah disiapkan saat dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Selengkapnya, berikut ini rute alternatif yang bisa masyarakat lewati:
     
    1. Lalu lintas dari Selatan ke Utara dialihkan melalui Jalan Hang Lekir I-Jalan Hang Tuah-Jalan Hang Lekit IV-Jalan Hang Lekir II-Jalan Hang Lekit I-Jalan Asia Afrika-Jalan Gerbang Pemuda-Jalan Gatot Subroto-Jalan KS Tubun-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Cideng-dst. Atau dapat melalui Jalan HR Rasuna Said-Jalan Prof Dr Satrio-Jalan KH Mas Mansyur-dst. Maupun pada arah sebaliknya (utara ke selatan).
     
    2. Lalu lintas dari Utara ke Selatan dialihkan melalui Jalan Ir H Juanda-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Lapangan Banteng Barat-Jalan Pejambon-Jalan MI Ridwan Rais ke arah Rasuna Said-dst. Atau dapat melalui Jalan Gunung Sahari-Jalan Kramat Raya-Jalan Salemba-Jalan Proklamasi-Jalan Tambak-Jalan Prof Dr Sahardjo, dan seterusnya.

     

     
    3. Lalu lintas dari Timur (Jalan Batu) ke Barat (Tanah Abang) dapat melalui Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan MI Ridwan Rais-berputar di Tugu Tani-Jalan MI Ridwan Rais-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Perwira-Jalan Veteran-Jalan Suryapranoto-Jalan Balikpapan-Jalan Cideng Timur-Jalan Fachrudin-dan seterusnya maupun arah sebaliknya (timur ke barat).
     
    4. Lalu lintas dari Barat (RSPAD) ke Barat (Tomang Raya) dapat melalui Jalan Kramat Kwitang-berputar di putaran barat-barat Jalan Kramat Kwitang-Tugu Tani-Jalan MI Ridwan Rais-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Perwira-Jalan Katedral-Jalan Veteran-Jalan Suryapranoto-Jalan Balikpapan-Jalan Kyai Caringin-Jalan Tomang Raya-dan seterusnya.

     

    Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberlakukan rekayasa lalu lintas (lalin) berupa penutupan jalan di kawasan Sudirman-MH Thamrin selama malam tahun baru. Masyarakat bisa menggunakan rute alternatif untuk menghindarinya.
     
    Rangkaian kegiatan perayaan pergantian tahun akan digelar di sejumlah lokasi, yakni Lapangan Banteng, Patung Kuda, depan Sari Pasific, depan Kedutaan Besar Jepang, depan Plaza UOB, Dukuh Atas-JXB River, depan Wisma Nugra Santana, depan Gedung WTC, depan Hotel Orient, SCBD, Fx Pintu 1 dan depan Panin Bank.
     
    Untuk menunjang acara malam tahun baru, Pemprov DKI memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa penutupan 31 ruas jalan mulai pukul 18.00 sampai 02.00 WIB. Rekayasa lalin ini bersifat situasional.
     
    Adapun jalan yang diberlakukan rekayasa lalin antara lain Jalan Jenderal Sudirman (mulai dari Bundaran Senayan hingga Bundaran HI), Jalan MH Thamrin (mulai dari Bundaran HI hingga Bundaran Patung Kuda), dan Jalan Pintu 1 Senayan.
     
     

     

    Kemudian, jalur lambat kupingan Semanggi (Gatot Subroto) sisi barat, Jalan Bendungan Hilir, Jalan KH Mas Mansyur, Jalan Karet pasar baru Timur 5, Jalan Kupingan BNI 46, Jalan Kota Bumi dan Jalan Baturaja dan Jalan Teluk Betung.
     
    Selanjutnya, Jalan Kebon Kacang, Jalan Sunda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Sumenep Tosari, Landmark (Indocement), Jalan Setiabudi, Jalan Prof Dr Satrio, Jalan Masjid (Sampoerna), Jalan Garnisun dan Kolong Semanggi, serta jalur lambat kupingan Semanggi (Gatot Subroto) sisi timur.
     
    Penutupan juga akan dilakukan di kawasan SCBD, Jalan Tulodong Atas 2/samping CIMB, Simpang Jalan Budi Kemuliaan dan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Kebon Sirih dari arah barat/ untuk arah timur tutup di Simpang Agus Salim dan Jalan KH Wahid Hasyim.
     
    Serta, Jalan Majapahit, Jalan Veteran III, Jalan Veteran II, Simpang Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Medan Merdeka Utara, Simpang Jalan Medan Merdeka Selatan-Jalan MI Ridwan Rais, dan Simpang Jalan Perwira-Jalan Lapangan Banteng Barat.
     

     
    Rute Alternatif
    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, merinci sejumlah rute alternatif yang telah disiapkan saat dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Selengkapnya, berikut ini rute alternatif yang bisa masyarakat lewati:
     
    1. Lalu lintas dari Selatan ke Utara dialihkan melalui Jalan Hang Lekir I-Jalan Hang Tuah-Jalan Hang Lekit IV-Jalan Hang Lekir II-Jalan Hang Lekit I-Jalan Asia Afrika-Jalan Gerbang Pemuda-Jalan Gatot Subroto-Jalan KS Tubun-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Cideng-dst. Atau dapat melalui Jalan HR Rasuna Said-Jalan Prof Dr Satrio-Jalan KH Mas Mansyur-dst. Maupun pada arah sebaliknya (utara ke selatan).
     
    2. Lalu lintas dari Utara ke Selatan dialihkan melalui Jalan Ir H Juanda-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Lapangan Banteng Barat-Jalan Pejambon-Jalan MI Ridwan Rais ke arah Rasuna Said-dst. Atau dapat melalui Jalan Gunung Sahari-Jalan Kramat Raya-Jalan Salemba-Jalan Proklamasi-Jalan Tambak-Jalan Prof Dr Sahardjo, dan seterusnya.
     
     

     
    3. Lalu lintas dari Timur (Jalan Batu) ke Barat (Tanah Abang) dapat melalui Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan MI Ridwan Rais-berputar di Tugu Tani-Jalan MI Ridwan Rais-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Perwira-Jalan Veteran-Jalan Suryapranoto-Jalan Balikpapan-Jalan Cideng Timur-Jalan Fachrudin-dan seterusnya maupun arah sebaliknya (timur ke barat).
     
    4. Lalu lintas dari Barat (RSPAD) ke Barat (Tomang Raya) dapat melalui Jalan Kramat Kwitang-berputar di putaran barat-barat Jalan Kramat Kwitang-Tugu Tani-Jalan MI Ridwan Rais-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Perwira-Jalan Katedral-Jalan Veteran-Jalan Suryapranoto-Jalan Balikpapan-Jalan Kyai Caringin-Jalan Tomang Raya-dan seterusnya.
     

     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SUR)

  • Kado Awal Tahun dari Presiden Prabowo, PPN 12% Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah

    Kado Awal Tahun dari Presiden Prabowo, PPN 12% Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah

    Jakarta: Menjelang pergantian tahun 2024 ke 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan bahwa kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan kepada barang-barang mewah. Selain terkena PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah), barang-barang tersebut juga dikenakan kenaikan dari PPn menjadi 12%.
     
    “Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dan telah berkoordinasi dengan DPR. Hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” kata Presiden Prabowo yang didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra WIjaya. 
     
    Presiden juga menyampaikan bahwa barang-barang kebutuhan  sehari-hari yang selama ini terkena tarif PPn 11%, tetap seperti semula dan tidak mengalami kenaikan tarif.  
     

    “Untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang mewah, tidak ada kenaikan PPN. Yakni  tetap sebesar yang berlaku sekarang, yang sudah berlaku dari sejak tahun 2022. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, yang selama ini diberi fasilitas pembebasan dari pajak. PPN 0% masih berlaku,” ucap Presiden. 
    Saat dihubungi terkait pengumuman Presiden tersebut, Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden Prita Laura mengkonfirmasi bahwa belanja kebutuhan sehari-hari di warung dan supermarket tidak akan ada kenaikan PPn sama sekali.
     
    “Bisa dipastikan tidak ada kenaikan di barang kebutuhan pokok dan sehari-hari. Ini adalah kado awal tahun dari Presiden Prabowo untuk rakyat Indonesia dengan menjawab spekulasi dan keraguan yang ada. Presiden menunjukkan konsistensinya sejak tanggal 12 Desember mengatakan bahwa PPn hanya dikenakan terhadap barang-barang mewah. Di penutup tahun 2024, beliau umumkan secara resmi dengan sikap yang persis sama,” ujarnya menjelaskan.
     

    Terkait barang mewah yang dikenakan PPN, dalam konferensi pers yang sama Menteri Keuangan menjelaskan bahwa barang-barang mewah yang terkena PPn 12% tersebut sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 15 tahun 2023 dan PMK No.42 tahun 2022 sudah sangat jelas. “Seperti yang disampaikan Bu Menkeu, ada kelompok hunian mewah yang bernilai di atas 30 M, balon udara yang bisa dikendalikan, pesawat udara dan private jet, senjata api, helikopter, kapal pesiar, dan mobil mewah. Di luar barang-barang tersebut tetap dengan tarif PPn 11% seperti semula,” kata Prita, tegas. 
     
    Kenaikan PPn merupakan amanah undang-undang nomor 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disepakati DPR dengan pemerintah, yang mengamanatkan untuk menaikkan tarif PPn dari 10% ke 11% pada bulan April 2022, serta 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. 
     
    “Presiden Prabowo memilih jalan menaikkan PPn hanya untuk barang-barang mewah sehingga tidak berdampak sama sekali terhadap kehidupan masyarakat banyak. Seperti yang telah disampaikan juga oleh Presiden, bahwa pemerintah punya keyakinan penuh bahwa dengan pengelolaan keuangan negara yang pruden dan disiplin, maka keuangan negara akan tetap terjaga dengan baik,” kata Prita.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • DPR Hanya Menyaksikan Penyaluran Dana PSBI

    DPR Hanya Menyaksikan Penyaluran Dana PSBI

    Jakarta: Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyebut tidak ada pimpinan ataupun anggota Komisi XI 2019-2024 yang menerima penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Merujuk mekanisme PSBI yang berjalan selama ini, dia menegaskan BI menyalurkan dana program sosial itu secara langsung kepada pemohon.

    “Tidak ada aliran dana dari Program Sosial Bank Indonesia yang disalurkan melalui rekening anggota DPR RI atau diambil tunai. Semuanya langsung dari rekening Bank Indonesia disalurkan ke rekening yayasan yang menerima progam bantuan PSBI,” kata Misbakhun dalam keterangan pers, Selasa, 31 Desember 2024.
     

    Misbakhun mengakui memang ada kelompok masyarakat maupun organisasi pemohon PSBI dari daerah pemilihan atau dapil anggota Komisi XI DPR. Namun mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu menegaskan penyaluran PSBI tetap oleh BI. 

    “Dalam pelaksanaan, para anggota Komisi XI hanya menyaksikan Bank Indonesia menyalurkan ke masyarakat penerima di dapil masing-masing,” jelas Misbakhun.

    Misbakhun mengajak semua pihak melihat penyaluran dana secara proporsional dan mengacu mekanisme yang berlaku. Dia mengaku merasa perlu menyampaikan hal tersebut setelah mencuatnya kasus korupsi dana PSBI.

    Menurut Misbakhun Komisi XI DPR sebagai mitra BI mencatat PSBI sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Pimpinan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menegaskan PSBI ada dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) sebagai bagian upaya bank sentral tersebut membangun relasi kepedulian dan pemberdayaan masyarakat.

    “Bank Indonesia sebagai institusi negara menyiapkan anggaran secara khusus untuk program pemberdayaan masyarakat. Ini untuk seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.

    PSBI bisa diakses oleh kelompok masyarakat, ormas atau organisasi sosial lainnya. Adapun caranya kelompok masyarakat yang mau menjadi penerima PSBI mengajukan permohonan ke BI.

    “Proposalnya langsung ke BI,” beber Misbakhun.

    Legislator dari Dapil II Jawa Timur itu menambahkan BI melakukan survei untuk menilai kelayakan pemohon PSBI. Selanjutnya BI melalui survei tersebut memverifikasi dan memvalidasi calon penerima dana corporate social responsibility (CSR) dari bank sentral itu.

    “Verifikatur dan validatornya oleh tim surveinya independen yang ditunjuk BI. Cara ini sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola yang baik dalam penyaluran PSBI,” ujarnya.

    Jakarta: Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyebut tidak ada pimpinan ataupun anggota Komisi XI 2019-2024 yang menerima penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).
     
    Merujuk mekanisme PSBI yang berjalan selama ini, dia menegaskan BI menyalurkan dana program sosial itu secara langsung kepada pemohon.
     
    “Tidak ada aliran dana dari Program Sosial Bank Indonesia yang disalurkan melalui rekening anggota DPR RI atau diambil tunai. Semuanya langsung dari rekening Bank Indonesia disalurkan ke rekening yayasan yang menerima progam bantuan PSBI,” kata Misbakhun dalam keterangan pers, Selasa, 31 Desember 2024.
     

    Misbakhun mengakui memang ada kelompok masyarakat maupun organisasi pemohon PSBI dari daerah pemilihan atau dapil anggota Komisi XI DPR. Namun mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu menegaskan penyaluran PSBI tetap oleh BI. 
    “Dalam pelaksanaan, para anggota Komisi XI hanya menyaksikan Bank Indonesia menyalurkan ke masyarakat penerima di dapil masing-masing,” jelas Misbakhun.
     
    Misbakhun mengajak semua pihak melihat penyaluran dana secara proporsional dan mengacu mekanisme yang berlaku. Dia mengaku merasa perlu menyampaikan hal tersebut setelah mencuatnya kasus korupsi dana PSBI.
     
    Menurut Misbakhun Komisi XI DPR sebagai mitra BI mencatat PSBI sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Pimpinan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menegaskan PSBI ada dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) sebagai bagian upaya bank sentral tersebut membangun relasi kepedulian dan pemberdayaan masyarakat.
     
    “Bank Indonesia sebagai institusi negara menyiapkan anggaran secara khusus untuk program pemberdayaan masyarakat. Ini untuk seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.
     
    PSBI bisa diakses oleh kelompok masyarakat, ormas atau organisasi sosial lainnya. Adapun caranya kelompok masyarakat yang mau menjadi penerima PSBI mengajukan permohonan ke BI.
     
    “Proposalnya langsung ke BI,” beber Misbakhun.
     
    Legislator dari Dapil II Jawa Timur itu menambahkan BI melakukan survei untuk menilai kelayakan pemohon PSBI. Selanjutnya BI melalui survei tersebut memverifikasi dan memvalidasi calon penerima dana corporate social responsibility (CSR) dari bank sentral itu.
     
    “Verifikatur dan validatornya oleh tim surveinya independen yang ditunjuk BI. Cara ini sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola yang baik dalam penyaluran PSBI,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • PPN 12% Diterapkan untuk Barang Mewah, Daya Beli Masyarakat Dipastikan Aman

    PPN 12% Diterapkan untuk Barang Mewah, Daya Beli Masyarakat Dipastikan Aman

    Jakarta: Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah mendapatkan apresiasi dari pakar pajak sekaligus mantan Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi.
     
    Ken menyebut langkah ini mencerminkan keberpihakan Prabowo kepada rakyat karena tidak memberatkan masyarakat umum. Ia menegaskan, kebijakan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang PPN, di mana pajak dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah, bukan kebutuhan pokok.
     
    “Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status,” ujar Ken kepada wartawan, Selasa 31 Desember 2024.
    Baca juga: Kado Awal Tahun dari Presiden Prabowo, PPN 12% Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah
     
    Lebih lanjut, Ken menjelaskan bahwa kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat luas tetap bebas PPN, sebagaimana diatur dalam UU HPP dan PP 49 tahun 2022. Menurutnya, kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk barang mewah tidak akan mengganggu daya beli masyarakat secara keseluruhan.
     
    “Sesuai ketentuan tata cara perhitungan PPN adalah DPP dikalikan tarif PPN. Dari hitungan tulisan tangan saya, kenaikan PPN 1% maka kenaikan harga akibat adanya PPN hanya 0,9,” paparnya.
     
    Ken juga merujuk pada data APBN 2025 yang menunjukkan bahwa tarif 12 persen akan memberikan penerimaan PPN sebesar Rp 925 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 525 triliun dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk subsidi, sehingga tarif riil PPN yang dikenakan hanya sekitar 6 persen.
     
    “Artinya, secara riil tarif yang dikenakan PPN hanya sebesar 6%,” pungkasnya.
     
    Selain itu, Ken mengingatkan bahwa pemerintah masih menjalankan berbagai program pro rakyat yang turut menjaga daya beli, seperti subsidi BBM sebesar Rp 2.100 per liter. “Jadi, uang BBM yang dikembalikan kepada masyarakat ya jumlah BBM yang dikonsumsi dikalikan dengan Rp 2.100,” jelas Ken.
     
    Kebijakan lain yang mendukung daya beli masyarakat, menurut Ken, adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang membantu ibu rumah tangga memenuhi kebutuhan makan anak-anak mereka.
     
    “Daya beli rakyat, emak-emak juga terjaga karena konsumsi makan untuk anak-anaknya sudah dibayar oleh pemerintah,” tambahnya.
     
    Terakhir, ia menyoroti kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 10 juta per bulan sebagai langkah strategis untuk melindungi daya beli kelas menengah. “Dengan adanya kenaikan PTKP menjadi Rp 10 juta per bulan maka kelas menengah daya belinya juga terjaga,” tutupnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Alasan OCCRP Anggap Jokowi Finalis Orang Terkorup 2024

    Alasan OCCRP Anggap Jokowi Finalis Orang Terkorup 2024

    Jakarta: Nama mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam daftar finalis “Person of the Year in Organized Crime and Corruption” yang diadakan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Namun, OCCRP dalam ajang ini tidak memberikan alasan spesifik mengapa Jokowi menjadi finalis, karena penghargaan ini berdasarkan jajak suara dari jaringan global mereka.

    Namun, OCCRP telah beberapa kali mengkritik pemerintahan Jokowi, ini kritikan-kritikan mereka.
     
    Kritik terhadap UU MD3 (2018)
    Laporan OCCRP menyebut bahwa UU MD3 memberikan kekebalan hukum kepada anggota DPR, yang dapat menghambat kebebasan pers dan demokrasi.

    “Sifat subjektif dari kata-kata tersebut memungkinkan jurnalis dengan mudah terjebak saat menjalankan tugasnya, dan undang-undang ini dapat menjadi alat lain untuk menekan…pers.” ujar Abdul Manan dari Aliansi Jurnalis Independen

    Andreas Harsono dari Human Rights Watch menambahkan, “Parlemen Indonesia adalah salah satu institusi negara yang paling tidak dipercaya. Tidak membantu bahwa mereka meloloskan undang-undang yang represif seperti ini.”
     
    Penggembosan KPK (2019)
    Revisi UU KPK yang meloloskan pengawasan KPK oleh badan pengawas dianggap sebagai upaya melemahkan independensi lembaga tersebut. Transparency International menyebut langkah ini dapat “mengancam upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah dihormati.”

    Demonstrasi besar-besaran yang menentang revisi ini menyebabkan lebih dari 300 orang terluka. Ketua Transparency International, Delia Ferreira Rubio, menegaskan,

    “Upaya untuk melemahkan independensi KPK memiliki potensi serius untuk merusak upaya anti-korupsi yang terpuji dalam beberapa tahun terakhir.”

    “Indonesia telah berada di sepertiga terbawah Indeks Persepsi Korupsi Transparency International selama beberapa tahun.

    Pemerintah seharusnya membuat upaya yang lebih besar untuk mengatasi korupsi dan tidak melakukan apa pun yang mungkin melemahkannya.”
     
    Kontroversi Pengelolaan Sumber Daya Alam (2021)
    Laporan Greenpeace mengungkap dugaan korupsi dalam penerbitan izin perkebunan di Papua, yang seharusnya dilindungi oleh moratorium hutan.

    “Kami mengidentifikasi adanya hubungan dengan elit politik dalam proses pemberian izin,” ujar Arie Rompas dari Greenpeace Indonesia.

    Izin-izin tersebut diberikan kepada perusahaan besar yang memiliki koneksi politik kuat. Greenpeace juga melaporkan bahwa lebih dari 685.000 hektar hutan Papua telah diberikan kepada perusahaan, meskipun banyak di antaranya seharusnya dilindungi.

    “Papua adalah garis pertahanan terakhir Indonesia,” kata Rompas, memperingatkan bahwa kelalaian ini berpotensi memusnahkan salah satu kawasan biodiversitas terbesar di dunia.
     
    Kritikan Diluar OCCRP
    Diluar OCCRP, media-media asing telah beberapa kali menyoroti Jokowi terutama menjelang akhir pemerintahannya pada tahun 2024 yang mungkin berkontribusi dalam pengambilan keputusan para jajak voter.

    South China Morning Post pada bulan September melirik Jokowi atas kasus percobaan anulir keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan Pilkada oleh DPR

    Dikarenakan keputusan MK menutup pintu pencalonan Kaesang Pengarep karena umurnya yang tidak cukup dan membuka pintu untuk partai oposisi PDIP untuk mengusung calon di DKI Jakarta, banyak yang menduga bahwa upaya DPR  merupakan sebuah manuver politik

    Akhirnya demo besar terjadi pada bulan Juli, menuntut DPR mengikuti keputusan MK dan menurunkan popularitas Jokowi.

    Hal ini dan juga kemenangan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabumi Raka, dimana pencalonannya sebagai Wakil Presiden terbuka karena keputusan MK membuat banyak orang berspekulasi bahwa Jokowi tengah mencoba untuk menciptakan dinasti.

    “Hal ini dikarenakan upayanya untuk ikut campur dalam proses demokrasi yang mengedepankan kepentingan keluarganya yang bertentangan dengan pandangan banyak orang tentang moralitas serta legalitas politik,” ujar Ian Wilson, ahli Sosiologu di Universitas Murdoch.

    Adapun dugaan Jokowi untuk mempertahankan kekuatan bahkan setelah dia lengser. Seperti halnya kursi Wapres yang dimenangkan Gibran, kritik melihat upaya reshuffle kabinet di akhir pemerintahan hanya untuk menaruh orang-orang yang setia terhadap Jokowi.

    Seperti Bahlil Lahadalia yang menjadi ketua partai Golkar menjadi Menteri ESDM pada bulan Juli yang sebelumnya merupakan donor kampanye Jokowi pada pilpres 2019.

    “Reshuffle ini tidak ada sangkut pautnya terhadap kebijakan atau pemerintahan, hal ini hanya untuk memberikan kursi posis-posisi penting kepada orang-orang yang setia terhadap Jokowi,” ujar Ian.

    Demikian hal kurang lebih penjelasannya. Belum ada kejelasan dari OCCRP tentang nominasi Jokowi, sampai ada pernyataan resmi, keputusan mengapa Jokowi ada di daftar ini hanya berupa spekulasi belaka.

    Baca Juga:
    Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup 2024 Versi OCCRP, ‘Dikalahkan’ Bashar al-Assad

    Jakarta: Nama mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam daftar finalis “Person of the Year in Organized Crime and Corruption” yang diadakan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
     
    Namun, OCCRP dalam ajang ini tidak memberikan alasan spesifik mengapa Jokowi menjadi finalis, karena penghargaan ini berdasarkan jajak suara dari jaringan global mereka.
     
    Namun, OCCRP telah beberapa kali mengkritik pemerintahan Jokowi, ini kritikan-kritikan mereka.
     
    Kritik terhadap UU MD3 (2018)
    Laporan OCCRP menyebut bahwa UU MD3 memberikan kekebalan hukum kepada anggota DPR, yang dapat menghambat kebebasan pers dan demokrasi.
    “Sifat subjektif dari kata-kata tersebut memungkinkan jurnalis dengan mudah terjebak saat menjalankan tugasnya, dan undang-undang ini dapat menjadi alat lain untuk menekan…pers.” ujar Abdul Manan dari Aliansi Jurnalis Independen
     
    Andreas Harsono dari Human Rights Watch menambahkan, “Parlemen Indonesia adalah salah satu institusi negara yang paling tidak dipercaya. Tidak membantu bahwa mereka meloloskan undang-undang yang represif seperti ini.”
     
    Penggembosan KPK (2019)
    Revisi UU KPK yang meloloskan pengawasan KPK oleh badan pengawas dianggap sebagai upaya melemahkan independensi lembaga tersebut. Transparency International menyebut langkah ini dapat “mengancam upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah dihormati.”
     
    Demonstrasi besar-besaran yang menentang revisi ini menyebabkan lebih dari 300 orang terluka. Ketua Transparency International, Delia Ferreira Rubio, menegaskan,
     
    “Upaya untuk melemahkan independensi KPK memiliki potensi serius untuk merusak upaya anti-korupsi yang terpuji dalam beberapa tahun terakhir.”
     
    “Indonesia telah berada di sepertiga terbawah Indeks Persepsi Korupsi Transparency International selama beberapa tahun.
     
    Pemerintah seharusnya membuat upaya yang lebih besar untuk mengatasi korupsi dan tidak melakukan apa pun yang mungkin melemahkannya.”
     
    Kontroversi Pengelolaan Sumber Daya Alam (2021)
    Laporan Greenpeace mengungkap dugaan korupsi dalam penerbitan izin perkebunan di Papua, yang seharusnya dilindungi oleh moratorium hutan.
     
    “Kami mengidentifikasi adanya hubungan dengan elit politik dalam proses pemberian izin,” ujar Arie Rompas dari Greenpeace Indonesia.
     
    Izin-izin tersebut diberikan kepada perusahaan besar yang memiliki koneksi politik kuat. Greenpeace juga melaporkan bahwa lebih dari 685.000 hektar hutan Papua telah diberikan kepada perusahaan, meskipun banyak di antaranya seharusnya dilindungi.
     
    “Papua adalah garis pertahanan terakhir Indonesia,” kata Rompas, memperingatkan bahwa kelalaian ini berpotensi memusnahkan salah satu kawasan biodiversitas terbesar di dunia.
     
    Kritikan Diluar OCCRP
    Diluar OCCRP, media-media asing telah beberapa kali menyoroti Jokowi terutama menjelang akhir pemerintahannya pada tahun 2024 yang mungkin berkontribusi dalam pengambilan keputusan para jajak voter.
     
    South China Morning Post pada bulan September melirik Jokowi atas kasus percobaan anulir keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan Pilkada oleh DPR
     
    Dikarenakan keputusan MK menutup pintu pencalonan Kaesang Pengarep karena umurnya yang tidak cukup dan membuka pintu untuk partai oposisi PDIP untuk mengusung calon di DKI Jakarta, banyak yang menduga bahwa upaya DPR  merupakan sebuah manuver politik
     
    Akhirnya demo besar terjadi pada bulan Juli, menuntut DPR mengikuti keputusan MK dan menurunkan popularitas Jokowi.
     
    Hal ini dan juga kemenangan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabumi Raka, dimana pencalonannya sebagai Wakil Presiden terbuka karena keputusan MK membuat banyak orang berspekulasi bahwa Jokowi tengah mencoba untuk menciptakan dinasti.
     
    “Hal ini dikarenakan upayanya untuk ikut campur dalam proses demokrasi yang mengedepankan kepentingan keluarganya yang bertentangan dengan pandangan banyak orang tentang moralitas serta legalitas politik,” ujar Ian Wilson, ahli Sosiologu di Universitas Murdoch.
     
    Adapun dugaan Jokowi untuk mempertahankan kekuatan bahkan setelah dia lengser. Seperti halnya kursi Wapres yang dimenangkan Gibran, kritik melihat upaya reshuffle kabinet di akhir pemerintahan hanya untuk menaruh orang-orang yang setia terhadap Jokowi.
     
    Seperti Bahlil Lahadalia yang menjadi ketua partai Golkar menjadi Menteri ESDM pada bulan Juli yang sebelumnya merupakan donor kampanye Jokowi pada pilpres 2019.
     
    “Reshuffle ini tidak ada sangkut pautnya terhadap kebijakan atau pemerintahan, hal ini hanya untuk memberikan kursi posis-posisi penting kepada orang-orang yang setia terhadap Jokowi,” ujar Ian.
     
    Demikian hal kurang lebih penjelasannya. Belum ada kejelasan dari OCCRP tentang nominasi Jokowi, sampai ada pernyataan resmi, keputusan mengapa Jokowi ada di daftar ini hanya berupa spekulasi belaka.
     
    Baca Juga:
    Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup 2024 Versi OCCRP, ‘Dikalahkan’ Bashar al-Assad
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SUR)

  • Ini Reaksi Jokowi Setelah Masuk Daftar Finalis Orang Terkorup Dunia 2024 versi OCCRP

    Ini Reaksi Jokowi Setelah Masuk Daftar Finalis Orang Terkorup Dunia 2024 versi OCCRP

    Jakarta: Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengejutkan publik setelah masuk dalam daftar finalis Person of the Year 2024 kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Menanggapi hal ini, Jokowi meminta bukti konkret atas tuduhan tersebut.

    “Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa,” ujar Jokowi sembari tertawa saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 31 Desember 2024.
    Dugaan Fitnah
    Jokowi menyindir fenomena maraknya tuduhan tanpa dasar yang ia anggap sebagai bagian dari framing negatif. Pasalnya tuduhan atau cap tersebut tidak dilengkapi dengan pembuktian yang masuk akan di tengah masyarakat.

    “Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang,” katanya.

    Saat ditanya soal kemungkinan ada agenda politis di balik nominasi ini, Jokowi tak menampik adanya potensi manipulasi. Ia menyebut OCCRP bisa saja dijadikan alat oleh pihak tertentu.

    “Ya ditanyakan aja, tanyakan aja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, membuat framing jahat, tuduhan jahat-jahat seperti itu,” tegasnya.

    Baca juga:  Alasan OCCRP Anggap Jokowi Finalis Orang Terkorup 2024

    Dugaan di Balik Cap “Terkorup”
    OCCRP belum merinci alasan spesifik masuknya nama Jokowi sebagai finalis. Namun, beberapa isu besar yang diduga menjadi latar belakang penilaian tersebut meliputi:

    Revisi UU KPK: Kebijakan yang dianggap melemahkan independensi lembaga antikorupsi pada masa pemerintahan Jokowi menjadi sorotan berbagai pihak.
    Pengelolaan Sumber Daya Alam di Papua: Greenpeace menyoroti eksploitasi sumber daya alam di Papua yang dianggap merugikan lingkungan dan masyarakat lokal.
    Proyek Infrastruktur: Kritik atas proyek infrastruktur besar-besaran yang dinilai kurang transparan dalam hal pembiayaan dan tender.
    Keterlibatan Keluarga: Spekulasi tentang dugaan keterlibatan keluarga Jokowi dalam bisnis negara meskipun belum ada bukti konkret.

    Daftar Finalis Lainnya
    Nama Jokowi berada di daftar bersama sejumlah tokoh internasional lainnya, yaitu:

    Presiden Kenya, William Ruto.
    Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu.
    Mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina.
    Pengusaha India, Gautam Adani.

    Proses Seleksi OCCRP
    Daftar ini dirilis berdasarkan nominasi yang dihimpun OCCRP dari pembaca, jurnalis, dan jaringan globalnya sejak 22 November 2024. OCCRP, yang berbasis di Amsterdam, Belanda, selama ini dikenal kerap mengungkap kasus korupsi besar di berbagai negara.

    Bukti Adalah Kunci
    Meski menjadi sorotan global, Jokowi tetap meminta semua pihak untuk fokus pada fakta dan bukti. “Yang dikorupsi apa. Ya dibuktikan, apa,” tutupnya, mengulangi pernyataan awalnya dengan nada tegas.

    Jakarta: Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengejutkan publik setelah masuk dalam daftar finalis Person of the Year 2024 kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Menanggapi hal ini, Jokowi meminta bukti konkret atas tuduhan tersebut.
     
    “Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa,” ujar Jokowi sembari tertawa saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 31 Desember 2024.

    Dugaan Fitnah

    Jokowi menyindir fenomena maraknya tuduhan tanpa dasar yang ia anggap sebagai bagian dari framing negatif. Pasalnya tuduhan atau cap tersebut tidak dilengkapi dengan pembuktian yang masuk akan di tengah masyarakat.
     
    “Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang,” katanya.
    Saat ditanya soal kemungkinan ada agenda politis di balik nominasi ini, Jokowi tak menampik adanya potensi manipulasi. Ia menyebut OCCRP bisa saja dijadikan alat oleh pihak tertentu.
     
    “Ya ditanyakan aja, tanyakan aja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, membuat framing jahat, tuduhan jahat-jahat seperti itu,” tegasnya.
     
    Baca juga:  Alasan OCCRP Anggap Jokowi Finalis Orang Terkorup 2024

    Dugaan di Balik Cap “Terkorup”

    OCCRP belum merinci alasan spesifik masuknya nama Jokowi sebagai finalis. Namun, beberapa isu besar yang diduga menjadi latar belakang penilaian tersebut meliputi:

    Revisi UU KPK: Kebijakan yang dianggap melemahkan independensi lembaga antikorupsi pada masa pemerintahan Jokowi menjadi sorotan berbagai pihak.
    Pengelolaan Sumber Daya Alam di Papua: Greenpeace menyoroti eksploitasi sumber daya alam di Papua yang dianggap merugikan lingkungan dan masyarakat lokal.
    Proyek Infrastruktur: Kritik atas proyek infrastruktur besar-besaran yang dinilai kurang transparan dalam hal pembiayaan dan tender.
    Keterlibatan Keluarga: Spekulasi tentang dugaan keterlibatan keluarga Jokowi dalam bisnis negara meskipun belum ada bukti konkret.

    Daftar Finalis Lainnya

    Nama Jokowi berada di daftar bersama sejumlah tokoh internasional lainnya, yaitu:

    Presiden Kenya, William Ruto.
    Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu.
    Mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina.
    Pengusaha India, Gautam Adani.

    Proses Seleksi OCCRP

    Daftar ini dirilis berdasarkan nominasi yang dihimpun OCCRP dari pembaca, jurnalis, dan jaringan globalnya sejak 22 November 2024. OCCRP, yang berbasis di Amsterdam, Belanda, selama ini dikenal kerap mengungkap kasus korupsi besar di berbagai negara.

    Bukti Adalah Kunci

    Meski menjadi sorotan global, Jokowi tetap meminta semua pihak untuk fokus pada fakta dan bukti. “Yang dikorupsi apa. Ya dibuktikan, apa,” tutupnya, mengulangi pernyataan awalnya dengan nada tegas.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Trial by NGO Dinilai Penghinaan Terhadap Kedaulatan

    Trial by NGO Dinilai Penghinaan Terhadap Kedaulatan

    Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menominasikan Presiden RI ke-7 Jokowi sebagai finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi & Korupsi 2024. Menanggapi ini, Akademisi & praktisi hukum Albert Aries berpendapat publikasi itu dapat dikualifikasikan sebagai fitnah, dan sekaligus penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia. 

    Menurut Albert Aries, tuduhan korupsi tanpa dasar hukum dan tidak disertai bukti permulaan yang cukup, atau ‘Trial by NGO’ oleh OCCRP jelas bukan hanya ditujukan terhadap Jokowi, melainkan juga Pemerintahan Indonesia. Selama 10 tahun Pemerintahan Jokowi pasti penuh kekurangan, tapi bagaimanapun juga banyak hal baik yang diwariskan Jokowi.”

    “Seolah-olah OCCRP mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (supervisi) terhadap Presiden ke 7 RI, yang sama sekali tidak pernah diusulkan DPR, apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 7 A UUD 1945,” terang Albert Aries.
     

    Albert Aries mengingatkan LSM Asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia, dan agar kembali pada asas hukum internasional “Omnis indemnatus pro innoxio legibus habetur”. Yaitu setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum.

    “Menominasikan Presiden ke 7 RI sebagai tokoh kejahatan terorganisasi & korupsi 2024 tanpa bukti permulaan yang cukup adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain, sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil & Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005” tutupnya.

    Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menominasikan Presiden RI ke-7 Jokowi sebagai finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi & Korupsi 2024. Menanggapi ini, Akademisi & praktisi hukum Albert Aries berpendapat publikasi itu dapat dikualifikasikan sebagai fitnah, dan sekaligus penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia. 
     
    Menurut Albert Aries, tuduhan korupsi tanpa dasar hukum dan tidak disertai bukti permulaan yang cukup, atau ‘Trial by NGO’ oleh OCCRP jelas bukan hanya ditujukan terhadap Jokowi, melainkan juga Pemerintahan Indonesia. Selama 10 tahun Pemerintahan Jokowi pasti penuh kekurangan, tapi bagaimanapun juga banyak hal baik yang diwariskan Jokowi.”
     
    “Seolah-olah OCCRP mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (supervisi) terhadap Presiden ke 7 RI, yang sama sekali tidak pernah diusulkan DPR, apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 7 A UUD 1945,” terang Albert Aries.
     

    Albert Aries mengingatkan LSM Asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia, dan agar kembali pada asas hukum internasional “Omnis indemnatus pro innoxio legibus habetur”. Yaitu setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum.
    “Menominasikan Presiden ke 7 RI sebagai tokoh kejahatan terorganisasi & korupsi 2024 tanpa bukti permulaan yang cukup adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain, sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil & Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005” tutupnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WHS)

  • Tutup Tahun Harga Pangan Turun, Ini Daftarnya!

    Tutup Tahun Harga Pangan Turun, Ini Daftarnya!

    Jakarta: Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga sejumlah komoditas pangan turun di akhir tahun.
     
    Melansir Antara, Selasa, 31 Desember 2024, berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas pukul 08.00 WIB, secara umum harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium turun 0,26 persen atau Rp40 menjadi Rp15.350 per kg.
     
    Meski begitu beras medium naik 0,07 persen atau Rp10 menjadi Rp13.480 per kg; sedangkan beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog turun 0,16 persen atau Rp20 menjadi Rp12.470 per kg.
    Selanjutnya komoditas bawang merah terpantau turun 1,86 persen atau Rp760 menjadi Rp40.070 per kg; lalu bawang putih bonggol juga turun 1,32 persen atau Rp560 menjadi Rp42.000 per kg.
     
    Kemudian, harga komoditas cabai merah keriting juga turun 7,71 persen atau Rp3.840 menjadi Rp45.980 per kg; begitu pun cabai rawit merah turun 2,66 persen atau Rp1.560 menjadi Rp57.040 per kg.
     

     

    Harga daging sapi turun
    Selanjutnya harga daging sapi murni turun 0,46 persen atau Rp620 menjadi Rp134.360 per kg; begitu pun daging ayam ras turun 0,55 persen atau Rp210 menjadi Rp37.690 per kg; lalu telur ayam ras juga turun 1,79 persen atau Rp550 menjadi Rp30.250 per kg.
     
    Komoditas kedelai biji kering (impor) terpantau naik 3,37 persen atau Rp350 menjadi Rp10.730 per kg; sedangkan gula konsumsi turun 0,50 persen atau Rp90 menjadi Rp17.890 per kg.
     
    Selanjutnya, harga minyak goreng kemasan sederhana turun 1,92 persen atau Rp360 menjadi Rp18.420 per kg; lalu minyak goreng curah juga turun 3,18 persen atau Rp560 menjadi Rp17.040 per kg.
     
    Kemudian komoditas tepung terigu curah juga turun 0,79 persen atau Rp80 menjadi Rp9.990 per kg; begitu pula terigu non curah juga turun 2,99 persen atau Rp390 menjadi Rp12.660 per kg.
     
    Berbeda dengan harga jagung di tingkat peternak naik 2,95 persen atau Rp180 menjadi Rp6.290 per kg; sedangkan harga garam halus beryodium turun 1,91 persen atau Rp220 menjadi Rp11.280 per kg.
     
    Selanjutnya, untuk harga ikan kembung terpantau naik 1,65 persen atau Rp640 menjadi Rp39.370 per kg; sedangkan ikan tongkol turun 3,05 persen atau Rp990 menjadi Rp31.420 per kg; sementara itu ikan bandeng turun 4,63 persen atau Rp1.570 menjadi Rp32.340 per kg.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • SPSL Tingkatkan Kualitas Hidup Lansia Melalui Sekolah Nirmala

    SPSL Tingkatkan Kualitas Hidup Lansia Melalui Sekolah Nirmala

    Jakarta: PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyalurkan satu set alat musik hadroh, satu set sound system, dan dua unit mesin jahit untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di Sekolah Lansia Nirmala Jakarta Utara.

    Bantuan diserahkan secara simbolis oleh VP Komunikasi Korporasi, Protokoler dan TJS SPSL, Retno Satiti, kepada Ketua Pengurus Sekolah Lansia Nirmala Jakarta Utara, Sri Sintawati.

    “Bantuan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mendukung kualitas hidup lansia, agar para lansia tetap dapat beraktivitas secara sosial dan produktif dalam kehidupan sehari-hari,” kata Senior Vice President Sekretariat Perusahaan SPSL, Kiki M. Hikmat, di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.
     

    Kiki berharap dengan adanya bantuan sarana yang disalurkan kepada Sekolah Lansia Nirmala Jakarta Utara ini, para lansia tidak hanya bisa memperkaya keterampilan, tetapi juga semakin termotivasi untuk belajar, berkreasi dan berkarya.

    Kasi Kesejahteraan Kelurahan Sunter Jaya Jakarta Utara, Arief Agung, mengapresiasi langkah SPSL dalam memberikan perhatian lebih kepada kelompok lansia.

    “Kami sangat mendukung inisiatif PT Pelindo Solusi Logistik yang tidak hanya memberikan bantuan sarana, tetapi juga menciptakan ruang yang mendukung para lansia untuk terus berkembang. Ini akan menjadi dorongan besar bagi para lansia untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan sosial dan memanfaatkan potensi untuk dapat memberikan dampak positif dalam jangka Panjang,” jelas Arief.

    Sementara Ketua Pengurus Sekolah Lansia Nirmala Jakarta Utara, Sri Sintawati, juga mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh SPSL.

    “Program ini sangat berarti bagi kami. Dengan adanya sarana yang memadai, para lansia bisa meningkatkan keterampilan di berbagai bidang, mulai dari keterampilan seni musik hadroh, hingga keterampilan praktis seperti menjahit dan membatik. Semua ini sangat penting dalam mendukung peningkatkan kualitas hidup para lansia,” ujarnya.

    SPSL berharap melalui bantuan yang diberikan dapat mendukung pengembangan pendidikan Sekolah Lansia Nirmala Jakarta Utara, sehingga nantinya semakin banyak lansia yang memperoleh kesempatan untuk terus belajar, berkembang, dan meningkatkan kualitas hidupnya, serta berperan aktif dalam masyarakat

    Jakarta: PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyalurkan satu set alat musik hadroh, satu set sound system, dan dua unit mesin jahit untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di Sekolah Lansia Nirmala Jakarta Utara.
     
    Bantuan diserahkan secara simbolis oleh VP Komunikasi Korporasi, Protokoler dan TJS SPSL, Retno Satiti, kepada Ketua Pengurus Sekolah Lansia Nirmala Jakarta Utara, Sri Sintawati.
     
    “Bantuan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mendukung kualitas hidup lansia, agar para lansia tetap dapat beraktivitas secara sosial dan produktif dalam kehidupan sehari-hari,” kata Senior Vice President Sekretariat Perusahaan SPSL, Kiki M. Hikmat, di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.
     

    Kiki berharap dengan adanya bantuan sarana yang disalurkan kepada Sekolah Lansia Nirmala Jakarta Utara ini, para lansia tidak hanya bisa memperkaya keterampilan, tetapi juga semakin termotivasi untuk belajar, berkreasi dan berkarya.
    Kasi Kesejahteraan Kelurahan Sunter Jaya Jakarta Utara, Arief Agung, mengapresiasi langkah SPSL dalam memberikan perhatian lebih kepada kelompok lansia.
     
    “Kami sangat mendukung inisiatif PT Pelindo Solusi Logistik yang tidak hanya memberikan bantuan sarana, tetapi juga menciptakan ruang yang mendukung para lansia untuk terus berkembang. Ini akan menjadi dorongan besar bagi para lansia untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan sosial dan memanfaatkan potensi untuk dapat memberikan dampak positif dalam jangka Panjang,” jelas Arief.
     
    Sementara Ketua Pengurus Sekolah Lansia Nirmala Jakarta Utara, Sri Sintawati, juga mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh SPSL.
     
    “Program ini sangat berarti bagi kami. Dengan adanya sarana yang memadai, para lansia bisa meningkatkan keterampilan di berbagai bidang, mulai dari keterampilan seni musik hadroh, hingga keterampilan praktis seperti menjahit dan membatik. Semua ini sangat penting dalam mendukung peningkatkan kualitas hidup para lansia,” ujarnya.
     
    SPSL berharap melalui bantuan yang diberikan dapat mendukung pengembangan pendidikan Sekolah Lansia Nirmala Jakarta Utara, sehingga nantinya semakin banyak lansia yang memperoleh kesempatan untuk terus belajar, berkembang, dan meningkatkan kualitas hidupnya, serta berperan aktif dalam masyarakat
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Perluas Solusi Keuangan, Mandiri Capital Gencar Berinovasi di Fintech

    Perluas Solusi Keuangan, Mandiri Capital Gencar Berinovasi di Fintech

    Jakarta: Mandiri Capital Indonesia (MCI), perusahaan anak Bank Mandiri yang bergerak di industri modal ventura, secara proaktif mendorong inovasi di teknologi finansial (fintech).
     
    Melalui inisiatif Mandiri Innovation Hub yang bertepatan dengan acara Singapore Fintech Festival 2024, MCI berkesempatan untuk melakukan showcasing inovasi digital Bank Mandiri, yaitu Livin’ & Kopra, kepada berbagai perusahaan mancanegara seperti Visa, JP Morgan, dan AI Rudder.
     
    “Mandiri Innovation Hub memberikan kesempatan bagi kami untuk memperkenalkan potensi inovasi lokal di tingkat regional,” ucap General Manager & Country Head Bank Mandiri Singapore Tri Nugroho, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 31 Desember 2024.
    Sebagai cabang internasional Bank Mandiri yang berbasis di Singapura, yang merupakan salah satu kota pusat bisnis dunia, tegas dia, Bank Mandiri berkomitmen mendukung transformasi digital dan memperluas akses terhadap solusi keuangan yang lebih inklusif di seluruh pasar Asia Tenggara dan internasional.
     
    Pada kesempatan yang sama, MCI juga menyelenggarakan business matchmaking program antara startup yang bergerak pada bidang Artificial Intelligence (AI), Renewable Energy, Waste Management, Fraud Detection, dan Cross-Border Payment & Remittance dengan berbagai unit kerja bisnis dalam ekosistem Mandiri Group.
     
    Program ini memberikan kesempatan bagi MCI untuk berbagi wawasan mengenai teknologi terbaru yang dapat mendorong transformasi digital sektor keuangan di Indonesia.
     

     

    Dorong revolusi fintech

    CEO Mandiri Capital Indonesia Ronald Simorangkir mengatakan, Mandiri Innovation Hub menandai momen penting tidak hanya bagi Bank Mandiri, tetapi juga bagi Mandiri Capital Indonesia.
     
    “Bersama-sama kita dapat mendorong revolusi fintech ke depan, menjadikan layanan perbankan lebih mudah diakses dan inklusif bagi semua,” papar dia.
     
    Mandiri Innovation Hub juga menyelenggarakan sesi panel discussion dengan sejumlah topik yang relevan, antara lain penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam sektor keuangan, ekonomi sirkular, dan pengembangan inovasi digital yang berkelanjutan.
     
    Diskusi ini bertujuan untuk menggali potensi teknologi seperti AI, dalam mempercepat efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan, serta bagaimana sektor fintech dapat berperan dalam mendukung ekonomi sirkular dan transformasi digital di Indonesia.
     
    CEO AI Rudder Kevin Wu mengatakan, mengembangkan teknologi conversational AI, terutama AI Voice Technology, adalah salah satu cara membantu bisnis berinteraksi lebih efisien dengan pelanggan.
     
    “Langkah ini sejalan dengan upaya kami bersama Bank Mandiri untuk mendorong digitalisasi yang optimal. Dengan ini, kami percaya AI akan berperan penting dalam transformasi sektor keuangan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di ranah global,” kata dia
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)