Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus menggulirkan inisiatif dalam upaya menciptakan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia. Salah satu langkah strategis yang menjadi sorotan adalah Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).
Langkah itu diharapkan dapat menjawab tantangan utama, khususnya di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin mengungkapkan, rasio dokter di Indonesia masih jauh dari standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Saat ini, rasio dokter di Indonesia hanya mencapai 0,47 per 1.000 penduduk, sedangkan standar WHO adalah 1:1.000.
“Ketertinggalan ini harus kita kejar. Ini adalah perjuangan panjang, tetapi bukan tidak mungkin untuk dicapai,” ujar Budi dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) pada April 2024. Pernyataan tersebut menegaskan urgensi yang membutuhkan perhatian serius.
Sementara itu, Plt. Dirjen Tenaga Kesehatan, Yuli Farianti mengatakan sebagai upaya meningkatkan pemerataan, Kemenkes meluncurkan program beasiswa afirmasi yang ditujukan untuk mencetak tenaga medis dari wilayah DTPK.
Tahun ini kata Yuli, sebanyak 966 beasiswa diberikan kepada lulusan SMA dan mahasiswa kedokteran dari daerah tersebut. Harapannya, para penerima beasiswa akan kembali dan mengabdi di daerah asal mereka, memperkuat layanan kesehatan lokal.
“Kemenkes akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan SDMK bagi memenuhi kebutuhan prioritas pelayanan KJSU-KIA melalui Fellowship dokter spesialis baik di dalam negeri maupun di luar negeri terutama di negara-negara yang memiliki keunggulan dalam pelayanan kesehatan sebagai contoh di Tiongkok dan Jepang,” kata Yuli dalam keteranganya, Selasa, 31 Desember 2024.
Selain itu, melalui program Penugasan Khusus, sebanyak 2.330 tenaga medis dan kesehatan ditempatkan di puskesmas wilayah terpencil. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, langkah ini menjadi awal yang menjanjikan.
Pemerintah juga memberikan tambahan 1.023 beasiswa dokter spesialis dan subspesialis, ditambah 788 beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Target spesialisasi mencakup bidang strategis seperti kanker, jantung, serta kesehatan ibu dan anak, dengan 170 beasiswa fellowship dokter spesialis.
Diaspora dan Pendidikan Kelas Dunia
Untuk memperkuat tenaga kesehatan, Kemenkes mengundang diaspora Indonesia untuk kembali ke tanah air. Melalui program adaptasi dokter diaspora, tujuh dokter spesialis yang sebelumnya berpraktik di luar negeri telah kembali dan mulai bertugas di Indonesia.
Selain itu, Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes membuka kelas internasional untuk menjawab tantangan global. Program ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam bersaing di kancah internasional.
Yuli mengatakan, Kemenkes juga memprioritaskan pengembangan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU). Pada tahap awal, program ini berfokus pada enam spesialisasi utama, yaitu:
Jantung dan pembuluh darah di RSJPD Harapan Kita
Neurologi di RS PON
Pediatri di RSAB Harapan Kita
Onkologi radiasi di RSK Dharmais
Oftalmologi di RSM Cicendo
Ortopedi-traumatologi di RSO dr. Soeharso.
Skema ini sepenuhnya didanai oleh pemerintah, dengan pendidikan dilakukan di RSPPU dan jejaring rumah sakit di berbagai daerah.
Platform Digital untuk Peningkatan Kompetensi
Kemenkes menghadirkan inovasi digital melalui platform Plataran Sehat yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Hingga kini, lebih dari 1,4 juta pengguna terdaftar telah memanfaatkan platform ini untuk mengakses pelatihan gratis. Total 8,9 juta sertifikat pelatihan telah diterbitkan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan Satuan Kredit Profesi (SKP).
Tak hanya itu, Kemenkes juga mengakreditasi 180 lembaga penyelenggara pelatihan untuk memastikan pelatihan sesuai standar kurikulum. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi tenaga medis dan menjamin kualitas layanan kesehatan.
Sebagai bentuk apresiasi, Kemenkes menerapkan kebijakan Surat Tanda Registrasi (STR) seumur hidup bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan tanpa biaya. Kebijakan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan menjadi langkah penting dalam mendukung dedikasi para tenaga medis.
Transformasi SDMK yang digulirkan Kemenkes adalah langkah penting untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas di Indonesia. Namun, keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, transparansi anggaran, serta evaluasi yang berkelanjutan.
Pemerintah optimistis bahwa upaya ini akan membawa Indonesia menuju masa depan dengan akses kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.
Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus menggulirkan inisiatif dalam upaya menciptakan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia. Salah satu langkah strategis yang menjadi sorotan adalah Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).
Langkah itu diharapkan dapat menjawab tantangan utama, khususnya di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin mengungkapkan, rasio dokter di Indonesia masih jauh dari standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Saat ini, rasio dokter di Indonesia hanya mencapai 0,47 per 1.000 penduduk, sedangkan standar WHO adalah 1:1.000.
“Ketertinggalan ini harus kita kejar. Ini adalah perjuangan panjang, tetapi bukan tidak mungkin untuk dicapai,” ujar Budi dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) pada April 2024. Pernyataan tersebut menegaskan urgensi yang membutuhkan perhatian serius.
Sementara itu, Plt. Dirjen Tenaga Kesehatan, Yuli Farianti mengatakan sebagai upaya meningkatkan pemerataan, Kemenkes meluncurkan program beasiswa afirmasi yang ditujukan untuk mencetak tenaga medis dari wilayah DTPK.
Tahun ini kata Yuli, sebanyak 966 beasiswa diberikan kepada lulusan SMA dan mahasiswa kedokteran dari daerah tersebut. Harapannya, para penerima beasiswa akan kembali dan mengabdi di daerah asal mereka, memperkuat layanan kesehatan lokal.
“Kemenkes akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan SDMK bagi memenuhi kebutuhan prioritas pelayanan KJSU-KIA melalui Fellowship dokter spesialis baik di dalam negeri maupun di luar negeri terutama di negara-negara yang memiliki keunggulan dalam pelayanan kesehatan sebagai contoh di Tiongkok dan Jepang,” kata Yuli dalam keteranganya, Selasa, 31 Desember 2024.
Selain itu, melalui program Penugasan Khusus, sebanyak 2.330 tenaga medis dan kesehatan ditempatkan di puskesmas wilayah terpencil. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, langkah ini menjadi awal yang menjanjikan.
Pemerintah juga memberikan tambahan 1.023 beasiswa dokter spesialis dan subspesialis, ditambah 788 beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Target spesialisasi mencakup bidang strategis seperti kanker, jantung, serta kesehatan ibu dan anak, dengan 170 beasiswa fellowship dokter spesialis.
Diaspora dan Pendidikan Kelas Dunia
Untuk memperkuat tenaga kesehatan, Kemenkes mengundang diaspora Indonesia untuk kembali ke tanah air. Melalui program adaptasi dokter diaspora, tujuh dokter spesialis yang sebelumnya berpraktik di luar negeri telah kembali dan mulai bertugas di Indonesia.
Selain itu, Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes membuka kelas internasional untuk menjawab tantangan global. Program ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam bersaing di kancah internasional.
Yuli mengatakan, Kemenkes juga memprioritaskan pengembangan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU). Pada tahap awal, program ini berfokus pada enam spesialisasi utama, yaitu:
Jantung dan pembuluh darah di RSJPD Harapan Kita
Neurologi di RS PON
Pediatri di RSAB Harapan Kita
Onkologi radiasi di RSK Dharmais
Oftalmologi di RSM Cicendo
Ortopedi-traumatologi di RSO dr. Soeharso.
Skema ini sepenuhnya didanai oleh pemerintah, dengan pendidikan dilakukan di RSPPU dan jejaring rumah sakit di berbagai daerah.
Platform Digital untuk Peningkatan Kompetensi
Kemenkes menghadirkan inovasi digital melalui platform Plataran Sehat yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Hingga kini, lebih dari 1,4 juta pengguna terdaftar telah memanfaatkan platform ini untuk mengakses pelatihan gratis. Total 8,9 juta sertifikat pelatihan telah diterbitkan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan Satuan Kredit Profesi (SKP).
Tak hanya itu, Kemenkes juga mengakreditasi 180 lembaga penyelenggara pelatihan untuk memastikan pelatihan sesuai standar kurikulum. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi tenaga medis dan menjamin kualitas layanan kesehatan.
Sebagai bentuk apresiasi, Kemenkes menerapkan kebijakan Surat Tanda Registrasi (STR) seumur hidup bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan tanpa biaya. Kebijakan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan menjadi langkah penting dalam mendukung dedikasi para tenaga medis.
Transformasi SDMK yang digulirkan Kemenkes adalah langkah penting untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas di Indonesia. Namun, keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, transparansi anggaran, serta evaluasi yang berkelanjutan.
Pemerintah optimistis bahwa upaya ini akan membawa Indonesia menuju masa depan dengan akses kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id
(ALB)
