Jakarta: Indonesia bisa memaksimalkan peluang guna membuat ekonomi menjulang tinggi di 2025. Proyeksi atas pertumbuhan ekonomi RI juga bisa saja melesat ke atas, jika pemerintah siap dan waspada terhadap sejumlah tantangan, baik dari domestik maupun internasional.
Adapun, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,1 persen. Sementara Bank Dunia atau World Bank, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sebesar 5,1 persen.
Sedangkan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 sebesar 5,2 persen.
“Proyeksi ini sesungguhnya tidak terlalu berbeda jauh dengan target pertumbuhan ekonomi pada APBN 2025 sebesar 5,2 persen,” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 2 Januari 2025.
Menurut Said, Indonesia berpotensi masih menghadapi pelemahan konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan perekonomian. Merosotnya daya beli berdampak pada rendahnya tingkat permintaan. “Gejala ini sesungguhnya sudah nampak sejak pasca pandemi,” tutur dia.
Ia pun membeberkan sederet tantangan yang harus dihadapi agar pemerintah siap dan mawas diri. Hal ini juga agar Indonesia bisa memanfaatkan peluang ekonomi sehingga bisa melambung tinggi.
1. Perang tarif
Tiongkok dihadapkan perang ekonomi secara multifront, perang tarif dengan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Uni Eropa bahkan telah memberlakukan bea masuk 43 persen mobil listrik dari Tiongkok.
AS juga akan memberlakukan tarif masuk ke Meksiko dan Kanada atas barang ekspor untuk meredam imigran, dan peredaran narkotika. AS juga akan mengenakan tarif ekspor dari negara negara yang melakukan dedolarisasi, seperti Tiongkok dan negara negara BRICS.
“Jika perang tarif ini semakin menajam di tahun ini, maka Indonesia akan terkena spillover effect, bisa negatif namun juga positif,” terang Said.
Negatifnya, ungkap dia, ketidakpastian bisnis global semakin tinggi, biaya ekspor bisa berpotensi semakin tinggi. Namun bila Indonesia bisa menggantikan produk produk impor yang dibutuhkan kedua negara, maka peluang ekspor Indonesia akan besar.
“Dengan demikian, pemerintah dan eksportir harus membaca situasi ini sebagai peluang emas kedepan,” tuturnya.
2. Perekonomian Tiongkok melempem
Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada 2025 berada di kisaran 4,5 persen, perkiraan ini lebih rendah dari prediksi pertumbuhan Tiongkok di tahun 2024 sebesar 4,8 persen.
Jika perekonomian Tiongkok makin melambat karena produk ekspor globalnya terpukul, maka dampaknya juga akan terasa terhadap produk ekspor Indonesia ke Tiongkok.
“Pemerintah perlu menyiapkan mitigasi resiko atas menurunnya perekonomian Tiongkok, semisal mencari negara lain sebagai pengganti ekspor ke Tiongkok yang menurun,” tutur Said.
3. Dolar AS makin kuat
Said menuturkan, perang tarif bisa berdampak pada depresiasi dolar AS (USD) terhadap rupiah. Belajar perang tarif Tiongkok dan AS pada 2018 lalu, banyak pelaku pasar lebih menyalakan tombol ‘risk on’, artinya menggenggam USD lebih low risk ketimbang mata uang lainnya.
“Jika situasi ini terulang, maka kita harus bersiap sejak dini untuk memperkuat sistem moneter kita,” urai dia.
Said mengungkapkan efek penguatan USD akan berlangsung lama jika perang tarif berkepanjangan. Indonesia harus memanfaatkan diplomasi perdagangan internasional untuk membuat tata perdagangan dunia lebih adil, setidaknya tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia.
“Sedangkan di dalam negeri, BI, OJK, dan pemerintah perlu mengatur lebih ketat lagi atas devisa hasil ekspor untuk kepentingan nasional,” jelas Said.
4. Turunnya kelas menengah
Di dalam negeri, sambung Said, Indonesia menghadapi penurunan kelas menengah dan konsumsi rumah tangga. Menurunnya kelas menengah akan menjadi ancaman bagi upaya Indonesia atas posisinya saat ini di upper middle income country. Sementara menurunnya daya beli akan menjadi sumbangan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Said bilang, pemerintah bisa mengombinasikan program makan siang bergizi gratis untuk siswa guna meningkatkan gizi anak, sekaligus menggerakan ekonomi UMKM. Libatkan para pelaku UMKM dalam rantai pasok makan bergizi gratis.
“Langkah ini akan berdampak multiplier ekonomi, sebab sektor UMKM akan menyerap produk produk petani dan peternak. Apalagi sektor UMKM menopang tenaga kerja terbesar di Indonesia,” tutur dia.
5. Industri nonmigas susut
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2014 sebesar 21,28 persen dan pada 2023 kontribusinya menyusut 18,67 persen atau Rp3.900 triliun dari total PDB atas harga berlaku mencapai Rp20.892 triliun.
“Banyak pihak menilai kita mengalami deindustrialisasi. Meskipun angka statistik menunjukkan penurunan, namun peluang industri manufaktur kita bangkit sangat besar sekali. Sebab jika industri manufaktur tumbuh, saya berkeyakinan, kelas menengah juga akan tumbuh sejalan dengan program industrialisasi, sebab kelas menengah bisa menjadi tenaga kerja yang adaptif untuk menopang kebutuhan industri,” ucap Said.
Menjawab tantangan tersebut, kata Said, peluang yang bisa ditempuh oleh pemerintah untuk membangkitkan industri manufaktur dan mendorong kembali tumbuhnya kelas menengah hanya dengan perluasan program hilirisasi, yang saat ini masih di sektor nikel.
“Perluasan hilirisasi bisa merambah ke bahan tambang selain nikel, perkebunan, pertanian, dan kehutanan, terutama yang menjadi kebutuhan rantai pasok global,” jelasnya.
6. Pecut investasi
Said menuturkan, Indonesia memiliki peluang menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dengan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan, jika berhasil membereskan hambatan ekonomi, seperti korupsi, dan memberikan pesan yang jelas kepada investor dan pelaku pasar tentang arah kebijakan perekonomian lima tahun kedepan.
“Dengan ICOR yang rendah, maka produk ekspor Indonesia bisa berdaya saing di pasar global. Menurunnya tingkat korupsi juga menguatkan kepercayaan kepada pemerintah,” terang Said.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id
(HUS)
