Category: Liputan6.com

Mulai 1 Juli 2026, Registrasi SIM Card Wajib Pakai Biometrik Wajah

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menetapkan registrasi kartu SIM berbasis biometrik wajah bagi pelanggan baru dimulai 1 Januari 2026. Tahap awal ini bersifat sukarela dan menjadi uji coba sebelum diberlakukan penuh.

“Jadi per 1 Januari 2026 masyarakat masih bisa registrasi dengan dua metode, yang lama atau pun dengan biometrik. Namun per 1 Juli 2026 sudah full biometrik,” ujar Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, Rabu (17/12/2025).

Marwan menjelaskan, tahap awal mulai 1 Januari 2026, akan digunakan sistem hybrid. Calon pelanggan baru dapat memilih dua cara, yakni menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) seperti sebelumnya, atau langsung dengan verifikasi biometrik wajah.

Kemudian, mulai 1 Juli 2026, registrasi untuk pelanggan baru akan sepenuhnya menggunakan biometrik murni.

“Ini hanya berlaku untuk pelanggan baru, sedangkan pelanggan lama tidak perlu registrasi lagi,” kata dia.

17/12/2025 15:42
YouTuber Resbob Ditetapkan jadi Tersangka Ujaran Kebencian usai Hina Suku Sunda

Liputan6.com, Jakarta – Polisi menetapkan YouTuber Adimas Firdaus atau Resbob, sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian terhadap masyarakat Sunda. Penetapan Resbob sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup, termasuk keterangan saksi dan ahli.

“Resbob ini seorang live streamer. Dari hasil pemeriksaan, motivasinya melakukan ujaran kebencian adalah untuk mendapatkan saweran atau uang dari penonton saat siaran langsung,” kata Kapolda Jabar Irjen Polisi Rudi Setiawan di Bandung dilansir Antara, Rabu (17/12/2025).

Menurut Rudi, tersangka Resbob menyadari konten ujaran kebencian yang disampaikannya berpotensi viral. Kondisi tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah penonton dan memperoleh keuntungan finansial.

“Yang bersangkutan mengetahui konten ini akan viral. Dengan viralnya tayangan, penontonnya banyak, yang nyawer juga banyak, dan itu mendatangkan keuntungan,” ujarnya.

Setelah Resbob diamankan dan dibawa ke Mapolda Jabar, penyidik langsung melakukan gelar perkara. Hasilnya, polisi secara resmi menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.

“Setelah gelar perkara dan menerima masukan dari penyidik, kami menetapkan Resbob sebagai tersangka,” katanya.

YouTuber Resbob atau Adimas Firdaus tiba di Mapolda Jawa Barat, Bandung, Senin malam (15/12) sekitar pukul 23.15 WIB. Resbob datang dengan tangan terborgol dan pengawalan ketat petugas untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan ujaran kebencian…

17/12/2025 15:40
Wali Kota Depok Sidak SPBU Usai Menerima Keluhan Warga Terkait Pengisian BBM

Liputan6.com, Jakarta – Wali Kota Depok, Supian Suri turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal itu menanggapi adanya keluhan warga terkait indikasi pengurangan takaran saat pengisian bahan bakar minyak (BBM).

Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, sidak yang dilakukannya bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), Pertamina, dan Hiswana Migas. Sidak yang dilakukannya dalam upaya memastikan takaran pengisian BBM di SPBU telah sesuai takaran.

“Dua SPBU yang kami ukur menunjukkan takaran sesuai ketentuan dan telah memiliki sertifikat Pasti Pas dari Pertamina,” ujar Supian, Rabu (17/12/2025).

Supian meminta masyarakat tidak khawatir akan takaran BBM saat pengisian BBM di SPBU wilayah Depok. Supian memastikan UPTD Metrologi Legal secara rutin melakukan pengawasan pompa ukur BBM di seluruh SPBU.

“71 pom bensin se-kota Depok, Alhamdulillah sudah terukur, semua kita awasi, kita cek, setiap tahun ada 4 kali pengukuran,” jelas Supian.

Pemerintah Kota Depok akan rutin melakukan pengawasan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Pemerintah Kota Depok tidak ingin masyarakat dirugikan akibat takaran BBM yang tidak pas dilakukan SPBU.

“Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar bagi warga Depok dan seluruh konsumen layanan pengisian BBM agar tidak dirugikan,” terang Supian.

Sidak pengecekan pompa ukur BBM dilakukan di 15 SPBU yang berada di Kota Depok. Selain itu, sidak yang dilakukan Wali Kota Depok dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Metrologi Nomor MR.03.03/2871/PKTN/SD/11/2025 tentang Pelaksanaan Pengawasan atau Pemantauan Bidang Metrologi Legal menjelang Hari Raya Besar Keagamaan Nasional.

17/12/2025 15:37
Komisi Reformasi Polri Akan Bahas Aturan Baru Kapolri Bolehkan Polisi Aktif Menjabat di 17 Kementerian

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Percepatan Reformasi Polri akan membahas polemik Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi aktif pun dapat menjabat di 17 Kementerian/Lembaga.

“Akan ada kelanjutan rapat dari Komisi Percepatan Reformasi Polri di Gedung Sekretariat Negara di Jalan Veteran mengenai hal ini,” tutur Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Rabu (17/12/2025), dikutip dari Antara.

Nantinya, dalam rapat tersebut akan dibahas berbagai masukan yang telah diterima Komisi Percepatan Reformasi Polri, khususnya mengenai terbitnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025 yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril mengaku telah mendengar pendapat dari jajaran Komisi Percepatan Reformasi Polri, seperti Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie perihal Perpol tersebut. Hanya saja, dia belum dapat memberikan tanggapan lantaran dirinya merupakan anggota komisi yang berada dalam pemerintahan.

“Tentu membutuhkan satu koordinasi untuk membahas masalah ini dengan sebaik-baiknya,” jelas dia.

Selain itu, pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, sebelum memberikan pandangan mengenai Perpol Nomor 10 Tahun 2025.

Lama dinanti, Presiden Prabowo Subianto akhirnya melantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian (KPRK).

17/12/2025 15:12
Pemerintah Siapkan Paspor Nasional pada 2027, Tak Ada Lagi Paspor Biasa dan Elektronik

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah menyiapkan penerapan satu jenis paspor nasional pada tahun 2027. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Agus Andrianto mengatakan transformasi layanan ini merupakan wujud penyederhanaan layanan publik dan peningkatan keamanan dokumen perjalanan.

Saat ini, Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas memiliki dua jenis paspor yang diterbitkan untuk masyarakat, yaitu paspor biasa nonelektronik dan paspor biasa elektronik dengan bahan laminasi dan polikarbonat.

Namun, paspor berbahan polikarbonat saat ini masih terbatas di beberapa kantor imigrasi yang telah ditentukan saja. Dengan langkah penerapan satu paspor nasional, nantinya tidak ada lagi perbedaan jenis paspor.

Selain itu, nomor paspor yang diterbitkan saat ini belum berlaku seumur hidup dan akan berubah setiap kali dilakukan penerbitan paspor baru.

“Tidak ada lagi jenis paspor biasa, paspor elektronik laminasi dan polikarbonat. Ke depan, saya harapkan dengan ditetapkan satu jenis paspor saja, kita hadirkan kepada masyarakat,” katanya.

17/12/2025 15:03
BNPT Bersama Kemendes PDT Kolaborasi Berdayakan Ekonomi Desa Siapsiaga

Liputan6.com, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), PT PLN Indonesia Power, serta Pemerintah Provinsi Banten berkolaborasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif Desa Siapsiaga.

Pemberdayaan ekonomi kolaboratif Desa Siapsiaga melalui kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan ekonomi produktif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal di harapkan dapat mendorong penguatan ketahanan desa. Tujuannya, mencegah berkembangnya paham radikal terorisme.

“Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya kita memperkuat ketahanan masyarakat melalui pengembangan ekonomi yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal,” kata Kepala BNPT Eddy Hartono saat meresmikan Workshop Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif Desa Siapsiaga di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Senin (15/12).

Eddy menambahkan, bahwa pemberdayaan ekonomi di Desa Siapsiaga dapat mendorong terwujudnya tujuan utama program tersebut. “Tujuan Desa Siapsiaga yaitu membangun ketahanan komunitas, meningkatkan kesadaran masyarakat terkait tanda-tanda awal perkembangan ideologi terorisme dani menciptakan sistem deteksi dini terhadap ancaman terorisme,” jelasnya.

Perbesar

Workshop Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif Desa Siapsiaga di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. (Foto: Humas BNPT)

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto berharap, langkah pemberdayaan ekonomi di Desa Siapsiaga dapat diikuti oleh desa-desa di berbagai wilayah. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendampingan dan pemberdayaan tanpa meninggalkan potensi desa setempat.

“Kolaborasi ini perlu menjadi contoh, harus direplikasi ke tempat lain tentu melibatkan banyak pihak. Kita berterima kasih ke semua pihak. Karena memang desa jadi faktor penting untuk kemajuan bangsa negara Indonesia emas 2045,” ungkap Mendes.

Yandri juga mengajak seluruh pihak untuk terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyukseskan pemberdayaan ekonomi di Desa Siapsiaga.

“Nah inilah cara kita untuk mengimplementasikan Asta Cita ke-enam Bapak Presiden Prabowo, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan. Maka kolaborasi ini perlu kita tingkatkan, perlu kita replikasi ke tempat lain, tentu perlu keterlibatan banyak pihak,” ujarnya.

Mewakili Pemerintah Provinsi Banten, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani mengapresiasi penetapan Desa Siapsiaga di wilayah Pandeglang. Ia berharap seluruh masyarakat Pandeglang, khususnya di Kecamatan Menes, dapat menjaga keberlangsungan program pemberdayaan ekonomi tersebut sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Apresiasi Pandeglang dipilih menjadi Desa Siapsiaga. Penanggulangan terorisme adalah urusan bersama. Kami mohon untuk masyarakat menjaga bantuan ini agar bisa berkesinambungan dan bisa meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat,” ungkapnya.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendukung pemberdayaan ekonomi Desa Siapsiaga, terutama melalui pemanfaatan limbah FABA (Fly Ash Bottom Ash) dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan untuk produksi paving block.

“FABA punya nilai ekonomi bisa dimanfaatkan untuk ekonomi masyarakat dan ketahanan serta kesetabilan sosial. Kami berharap sinergi dan kolaborasi ini tidak berenti hari ini tapi ini perjalanan yang panjang. Semoga dapat memberikan kemanfataan bagi kita semua,” ucapnya.

Pemberdayaan ekonomi di Desa Siapsiaga Tahun 2025 dilakukan melalui pengembangan sejumlah unit usaha produktif, antara lain peternakan domba dan workshop produksi paving block di Kecamatan Menes, serta budidaya bioflok ikan lele di Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

17/12/2025 15:00
Program Tanam Pohon Jabar Dinilai DPRD Bogor Penting untuk Perbaikan Hutan

Liputan6.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat menilai program penanaman dan perawatan pohon yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat relevan untuk mendukung upaya pemulihan lingkungan.

Penilaian tersebut didasarkan pada kondisi hutan di Jawa Barat yang saat ini mengalami kerusakan cukup signifikan dan membutuhkan penanganan berkelanjutan

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Aan Triana Al Muharom menyatakan, pemulihan fungsi ekologis hutan di Jawa Barat memerlukan program yang konkret dan terstruktur.

“Mengingat kondisi hutan di Jabar yang masih berfungsi baik saat ini hanya sekitar 20 persen, sedangkan sisanya dalam keadaan rusak,’ kata Aan, melansir Antara, Rabu (17/12/2025).

Program penanaman pohon yang dijalankan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, melibatkan peran aktif masyarakat secara langsung.

Warga tidak hanya dilibatkan dalam proses penanaman bibit pohon, tetapi juga bertanggung jawab dalam merawat dan memastikan pertumbuhan tanaman tersebut.

Sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan warga, pemerintah memberikan insentif sebesar Rp50 ribu per hari bagi setiap warga yang menanam sekaligus merawat pohon.

Pendekatan ini tidak hanya mendorong partisipasi aktif masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi tambahan, terutama bagi warga di sekitar kawasan hutan dan wilayah yang terdampak kerusakan lingkungan.

Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana, Senin, 15 Desember 2025. Prabowo memanggil semuan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat secara tegas telah mencabut 22 izin setara 1 juta hektar penggunaan lahan hutan. …

17/12/2025 15:00
Izin Perpetual Futures Jadi Standar Baru Keamanan Trader Kripto

Liputan6.com, Jakarta – Platform pertukaran aset kripto Bittime resmi memperkuat posisinya di pasar digital Indonesia setelah mengantongi izin operasional untuk produk Perpetual Futures.

Langkah strategis ini menandai tonggak sejarah baru bagi perusahaan dalam menghadirkan instrumen investasi yang teregulasi dan aman.

Sebagai bentuk apresiasi sekaligus tahap uji coba, Bittime meluncurkan program Early Bird Access yang ditujukan bagi 50 trader aset digital (termasuk kripto) papan atas. Melalui program ini, para trader terpilih diberikan kesempatan eksklusif untuk menjajal layanan futures sebelum dibuka secara resmi untuk publik.

CEO Bittime, Ryan Lymn, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk membangun pengalaman bertransaksi yang berorientasi pada pengguna.

“Perolehan izin penuh terhadap layanan Perpetual Futures menegaskan komitmen kami untuk beroperasi sesuai standar tertinggi, sekaligus menghadirkan layanan yang berintegritas dan berfokus pada pengguna,” ujar Ryan, dikutip Rabu (17/12/2025).

Guna mendukung eksplorasi tanpa risiko, Bittime menyediakan dana uji coba hingga 500 USDT bagi peserta program. Pemilihan peserta didasarkan pada rekam jejak aktivitas dan performa mereka di dalam ekosistem Bittime.

17/12/2025 15:00
Menteri Agus Andrianto Luncurkan 15 Program Aksi Kemenimipas untuk Perkuat Kinerja 2026

Rincian 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026

1. Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital

2. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

3. Penyederhanaan regulasi visa bisnis, golden visa, dan izin tinggal investor untuk mendukung peningkatan investasi

4. Penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM)

5. Pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya serta penambahan autogate di TPI bandara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas negara

6. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di lapas dan rutan

7. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif

8. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di lapas dan rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (IDLE)

9. Pembangunan dapur sehat di lapas dan/atau rutan dengan memberdayakan warga binaan yang tersertifikasi untuk mendukung program makan bergizi gratis

10. Pemasaran produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan melalui koperasi dan UMKM.

11. Pendidikan kesetaraan bagi narapidana dan anak binaan

12. Efisiensi energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), dengan penggunaan solar cell dan biogas, khususnya untuk daerah 3T dan perbatasan

13. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis (UPT) imigrasi dan pemasyarakatan

14. Fasilitasi rumah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

15. Peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan massive open online course serta pendidikan vokasi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan

(*)

17/12/2025 14:47
Polisi Ungkap Fakta Baru, Gedung Terra Drone yang Terbakar hingga Tewaskan 22 Orang Tak Pernah Dirawat

Kepolisian mengungkapkan tidak ada standar operasional prosedur (SOP) terkait penyimpanan barang mudah terbakar di gedung Terra Drone.

“Hasil penyelidikan kami menemukan fakta bahwa tidak ada SOP terkait dengan penyimpanan baterai mudah terbakar,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, pada 12 Desember 2025.

Dia menyebutkan perusahaan tidak memisahkan antara baterai rusak, baterai bekas, maupun baterai yang bagus.

“Semua dijadikan satu,” ujar Susatyo.

Selain itu, ruang penyimpanan hanya berukuran sekitar 2×2 meter persegi, tanpa ventilasi dan ketahanan terhadap api. Bahkan, generator (genset) dengan potensi panas berada di area yang sama.

17/12/2025 14:38