Xcloud.id

Category: Liputan6.com

  • Diperiksa Polisi 4,5 Jam, Yayasan MBN Bantah Gelapkan Dana Mitra Dapur MBG – Page 3

    Diperiksa Polisi 4,5 Jam, Yayasan MBN Bantah Gelapkan Dana Mitra Dapur MBG – Page 3

    Diketahui, program makan bergizi gratis (MBG) tersandung masalah. Kali ini, salah satu mitra dapur makanan bergizi gratis yang berlokasi di Kalibata Jakarta Selatan mengaku belum mendapatkan haknya dari Yayasan MBN. Hal itu disampaikan Danna Harly selaku kuasa hukum dari Ira Mesra Destiawati pemilik dari dapur makanan bergizi.

    “Klien kami tidak mendapatkan dana sepeserpun atas kerja sama yang dilakukan. Kami mendesak Yayasan MBN untuk segera mambayarkan hak mitra dapur Kalibata yang didzolimi,” kata Harly saat jumpa pers di Jakarta, seperti dikutip Rabu (16/4/2025).

    Harly menjelaskan, kliennya bekerja sama dengan pihak Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak bulan Februari-Maret 2025 dan sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi MBG yang terbagi dalam 2 tahap (Februari dan Maret).

    “Total kerugian sejauh ini sejauh ini Rp 975.375.000, itu baru dua tahap makanya kita sekarang coba ngomong ke media, coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware, baru dua tahap saja sudah seperti ini berarti sudah harus ada pembetulan-pembetulan dalam pelaksanaan MBG supaya kedepannya tidak lagi seperti ini,” tutur Harly.

    Menurut Harly, perselisihan terjadi pada bulan Maret 2025 dimana kliennya baru mengetahui terdapat perbedaan anggaran untuk pelajar PAUD/TK/RA/SD setelah kontrak perjanjian kerja sama ditandatangani.

    “Padahal di kontrak perjanjian dengan Yayasan dicantumkan harga Rp 15.000 setiap porsinya sama rata. Namun sebagian diubah menjadi Rp 13.000 dan Pihak Yayasan sudah mengetahui terdapat perbedaan tersebut jauh sebelum ditanda-tangani perjanjian kerja sama. Setelah ada pengurangan pun hak kami juga dipotong sebesar Rp 2.500 setiap porsinya,” jelas Harly.

    Harly menyampaikan, kliennya mengetahui soal perbedaan angka tersebut setelah pembayaran tahap pertama dikirimkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ke pihak Yayasan sebesar Rp 386.500.000. Namun ketika dana tersebut hendak ditagih, Yayasan malah mengatakan kliennya tidak mendapat bagian karena masih kurang bayar sebesar Rp 45.314.249.

    “Dalihnya ada invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh Pihak SPPG/Yayasan. Padahal fakta di lapangan seluruh dana operasional dikeluarkan oleh klien kami mulai dari bahan pangan, sewa tempat, operasional kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak,” ungkap Harly.

  • Eropa Sanksi Bank dan Lembaga Keuangan Rusia, Akses Perdagangan Dibatasi – Page 3

    Eropa Sanksi Bank dan Lembaga Keuangan Rusia, Akses Perdagangan Dibatasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Uni Eropa memutuskan untuk menjatuhkan serangkaian sanksi baru terhadap Rusia, yang akan mulai berlaku pekan depan dalam momentum tahun ketiga pecahnya konflik Rusia-Ukraina.

    Mengutip Associated Press, Sabtu (3/5/2025) seorang pejabat tinggi dan diplomat Uni Eropa mengonfirmasi bahwa blok tersebut menyetuji paket tindakan ke-16 termasuk larangan perjalanan, pembekuan aset, dan pembatasan perdagangan terhadap Rusia.

    Sanksi terbaru Eropa terhadap Rusia juga mencakup pembatasan terhadap 13 bank dan 3 lembaga keuangan asal negara tersebut.

    Di antara sanksi terbaru adalah pembatasan armada pengangkutan minyak dan gas, serta armada yang diduga membawa gandum curian asal Ukraina.

    Sekitar 70 kapal yang diyakini sebagai bagian dari armada bayangan akan ditambahkan ke lebih dari 50 kapal yang sudah terdaftar.

    Hampir 50 pejabat Rusia menjadi sasaran sanksi, bergabung dengan daftar yang sudah mencakup Presiden Vladimir Putin, beberapa rekannya, dan sejumlah anggota parlemen, sementara puluhan entitas lainnya.

    Selain itu, sanksi tersebut juga akan memberlakukan pembatasan penggunaan 11 pelabuhan dan bandara di Rusia yang dianggap Eropa digunakan untuk membantu Moskow menghindari pembatasan harga minyak dan tindakan lain yang telah diberlakukan oleh blok tersebut.

    Adapun sanksi berupa larangan perdagangan terhadap beberapa produk kimia dan aluminium Rusia.

    Namun, keputusan sanksi baru ke Rusia masih belum sepenuhnya diselesaikan hingga menteri luar negeri Uni Eropa mengeluarkan persetujuan pada hari Senin besok (5/5/2025), yang memungkinkannya untuk mulai berlaku.

  • Wapres Gibran: Kurikulum AI Masuk di Tahun Ajaran Baru SD, SMP, SMA dan SMK – Page 3

    Wapres Gibran: Kurikulum AI Masuk di Tahun Ajaran Baru SD, SMP, SMA dan SMK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengungkap, dalam Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana, Pemerintah telah memutuskan untuk segera memasukkan pembelajaran AI ke dalam kurikulum pendidikan nasional.

    Hal itu disampaikan saat menghadiri Studium Generale bertajuk Creative Job Opportunity with AI yang diselenggarakan di Auditorium Kampus Anggrek, BINUS University, Jakarta Barat, pada Jumat (2/5).

    “Nanti di tahun ajaran baru kita mulai memasukkan kurikulum AI, pelajaran AI di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK,” ujar Gibran seperti dikutip Sabtu (3/5/2025).

    Menurut Gibran, hal itu menjadi bukti nyata dukungan Pemerintahan Prabowo Subianto terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam penerapan kecerdasan buatan (AI) untuk menjawab berbagai tantangan di berbagai sektor.

    Putra sulung Joko Widodo pun mengaku senang, sebab BINUS sebagai salah satu pelopor pengembangan program AI melalui jalur pendidikan di Indonesia.

    “Saya senang sekali BINUS menangkap peluang AI ini, selain bisa menjawab tantangan zaman, anak-anak nanti ketika lulus sudah siap kerja,”

    Gibran percaya, pembelajaran AI sejak dini menjadi penting karena memainkan peran kunci di dunia teknologi saat ini dalam berbagai aspek kehidupan masa depan. Oleh karena itu, generasi muda diharapkan tidak hanya mampu memanfaatkan AI, tetapi juga menciptakan solusi inovatif yang berdampak bagi kemajuan bangsa dan dunia.

    Sebagai contoh penerapan AI, Wapres menyebut penggunaan teknologi ini oleh PT Jasa Marga dalam memantau lalu lintas di ruas tol selama libur Lebaran serta penerapan AI Face Recognition oleh PT KAI.

    “Jasa Marga sudah pakai AI [di sana] stafnya anak-anak muda semua. Mereka bisa melihat trafik di sepanjang ruas-ruas tol, jadi bisa tahu kapan harus dibikin one way atau contraflow. Di KAI ada kamera canggih pakai AI face recognition. Jadi, kalau ada pencuri [bisa] ketahuan,” jelasnya.

     

  • Penggelapan Sertifikat Tanah, Kuasa Hukum Mbah Tupon: Kami Ingin Mengusut Siapa yang Salah

    Penggelapan Sertifikat Tanah, Kuasa Hukum Mbah Tupon: Kami Ingin Mengusut Siapa yang Salah

    Ketua tim hukum ‘Pembela Mbah Tupon’, Sukiratnasari menjelaskan sebelas pengacara termasuk dari Pemkab Bantul akan membantu dan mengawal proses hukum kasus yang sudah masuk ranah tindak pidana administrasi penggelapan, penipuan dan pemalsuan dokumen.

    “Kami tetap on track pada jalur hukum dan sudah masuk penyidikan terlapor oleh Polda DIY. Kami tetap lurus, karena kami ingin mengusut siapa yang salah?” tegasnya.

    Menurut Kiki, panggilan Sukiratnasari, ada pihak yang mewakili kelima terlapor ingin mengajukan proses keadilan restoratif (Restorative Justice). Namun tim kuasa hukum bersikukuh kasus ini harus sampai ke pengadilan agar memiliki bukti ini merupakan tindak pidana.

    “Keputusan pengadilan yang sudah inkrah akan bisa dipergunakan untuk memulihkan sertifikat Mbah Tupon,” paparnya.

    Usai berkunjung, baik Dyah Pitaloka maupun Esti Wijayati mengapresiasi seluruh pihak dan masyarakat di lingkungan Mbah Tupon yang sepenuhnya memberi dukungan serta memback-up. Ini menjadi bukti bagaimana masyarakat memiliki rasa gotong royong dan kepedulian yang tinggi.

    “Benar, kasus ini berawal dari kepercayaan Mbah Tupon pada seseorang. Namun saya kira proses pemberian kredit oleh perbankan juga harus dilakukan detail dalam verifikasi dan identifikasi pemohon. Baik terhadap dokumen maupun kemampuan bayar,” ungkapnya.

    Dalam berbagai kesempatan, Mbah Tupon hanya berharap sertifikat seluas 1.655 yang rencananya dipecah empat bidang, satu untuk dirinya dan ketiga anaknya, bisa kembali seperti semula.

     

    Rieke Diah Pitaloka Komisi VI DPR RI, Rempang Sudah Bukan PSN

  • Cegah Keracunan Akibat MBG Terulang, BGN Wajibkan Semua Pihak Lakukan Uji Organoleptik – Page 3

    Cegah Keracunan Akibat MBG Terulang, BGN Wajibkan Semua Pihak Lakukan Uji Organoleptik – Page 3

    Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini disampaikan setelah ICW mengungkap berbagai permasalahan serius yang membelit program andalan pemerintah tersebut, mulai dari dugaan korupsi hingga buruknya kualitas layanan.

    Dalam kajiannya, ICW mencatat sedikitnya empat persoalan utama dalam implementasi program MBG yang berpotensi merugikan negara sekaligus merusak tujuan awal program: meningkatkan gizi dan kesejahteraan anak-anak sekolah di Indonesia.

    1. Dugaan Kecurangan Pengelolaan Anggaran

    ICW menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan MBG. Salah satu mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, mengaku mengalami kerugian hingga nyaris Rp 1 miliar setelah tidak menerima pembayaran dari Yayasan MBN, mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal dapur tersebut telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan pada Februari hingga Maret 2025.

    Situasi serupa juga terjadi di daerah lain. Di Sumenep, Madura, para petugas dapur MBG memilih berhenti bekerja karena beban kerja yang berat tak sebanding dengan upah. ICW juga mencatat adanya dugaan monopoli pengadaan alat dapur oleh BGN, yang memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program.

    2. Penyaluran Anggaran Diduga Langgar Aturan

    ICW menyebut, penyaluran anggaran MBG tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.05/2021 yang mengatur bantuan pemerintah. Dalam aturan tersebut, dana bantuan harus langsung disalurkan ke penerima manfaat, bukan melalui pihak ketiga seperti yayasan atau mitra eksternal.

    “Model penyaluran yang tidak langsung seperti ini membuka celah korupsi,” tegas ICW dalam keterangannya.

    3. Ketimpangan dan Kualitas Makanan Buruk

    Selain persoalan anggaran, MBG juga dinilai tidak memenuhi standar layanan. ICW mengungkap adanya ketimpangan alat makan antar sekolah: sebagian menggunakan wadah stainless steel, sementara yang lain hanya mendapatkan wadah plastik tipis yang berisiko bagi kesehatan.

    Tak hanya itu, kualitas makanan pun dipertanyakan. Telur rebus tidak layak konsumsi ditemukan di beberapa sekolah, dan banyak siswa terpaksa membuang makanan karena rasa yang tidak enak.

    4. Proses Rekrutmen SPPI Bermasalah

    Masalah lain yang tak kalah serius adalah ketidakterbukaan dalam proses rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). ICW menilai pendaftaran calon SPPI kacau, mulai dari nama peserta yang hilang usai dinyatakan lulus, platform digital yang bermasalah, hingga indikasi intervensi militer dalam pelaksanaan program.

    Berdasarkan seluruh temuan tersebut, ICW menilai bahwa program MBG telah jauh menyimpang dari tujuan mulianya. Untuk itu, mereka menuntut Presiden Prabowo mengambil sikap tegas dengan menghentikan pelaksanaan program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh.

    “Presiden harus menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas dan transparansi dengan segera menghentikan proyek MBG yang penuh masalah ini,” tegas ICW dalam pernyataannya.

  • Daun Ubi Tumbuk, Hidangan Khas Mandailing yang Cara Pembuatannya Berbeda di Berbagai Daerah

    Daun Ubi Tumbuk, Hidangan Khas Mandailing yang Cara Pembuatannya Berbeda di Berbagai Daerah

    Liputan6.com, Medan – Daun ubi tumbuk merupakan salah satu hidangan tradisional yang memiliki cita rasa dan proses pembuatan yang khas. Masakan ini dikenal sebagai kuliner legendaris di Mandailing, Sumatera Utara, sekaligus ditemukan dalam berbagai variasi di sejumlah daerah di Indonesia.

    Mengutip dari berbagai sumber, hidangan ini menggunakan daun ubi jalar atau daun singkong sebagai bahan utama. Daun-daun tersebut ditumbuk halus menggunakan lesung dan alu batu.

    Beberapa daerah menggunakan metode modern menggunakan blender. Setelah ditumbuk, daun dicampur dengan bumbu rempah dan kadang dijemur sebelum dimasak.

    Proses penumbukan membantu melepaskan aroma dan rasa yang khas. Di Sumatera, khususnya dalam masakan Batak dan Karo, daun ubi tumbuk dimasak dengan bumbu tumis rempah.

    Campuran cabai, bawang merah, jahe, lengkuas, kemiri, bawang putih, dan serai menjadi dasar rasanya. Santan dan ikan teri sering ditambahkan untuk memberikan kekayaan cita rasa gurih.

    Beberapa versi juga menggunakan cempokak, sejenis terong kecil yang memberikan rasa pahit khas. Sementara itu, suku Dayak di Kalimantan memiliki cara lebih sederhana dalam mengolah hidangan ini.

    Daun singkong direbus dengan bawang merah, lemak hewani, dan garam. Meskipun bumbunya minimal, hasilnya tetap lezat dengan cita rasa alami daun singkong yang dominan.

     

  • Cek Bansos PKH Mei 2025: Cara Mudah Lacak Bantuan Tunai Anda! – Page 3

    Cek Bansos PKH Mei 2025: Cara Mudah Lacak Bantuan Tunai Anda! – Page 3

    Untuk mengecek bansos PKH melalui situs web resmi, kunjungi cekbansos.kemensos.go.id. Di halaman utama, Anda akan diminta untuk mengisi beberapa data penting. Pastikan Anda mengisi data dengan teliti dan akurat, karena data yang salah akan menyebabkan hasil yang tidak valid. Data yang dibutuhkan meliputi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Nama Penerima Manfaat (sesuai KTP), dan kode verifikasi.

    Setelah mengisi semua data dengan benar, klik tombol ‘Cari’. Sistem akan memproses data Anda dan menampilkan hasil pengecekan. Hasilnya akan menunjukkan status bantuan PKH Anda, apakah sudah cair, sedang diproses, atau belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Jika terdapat kendala atau hasil yang tidak sesuai, segera hubungi layanan bantuan yang tersedia di situs tersebut.

    Pastikan koneksi internet Anda stabil selama proses pengecekan. Jika mengalami kendala koneksi, coba ulangi proses pengecekan beberapa saat lagi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan bantuan jika Anda masih mengalami kesulitan.

  • Bank Mandiri Catat Kenaikan Transaksi Digital, Bukti Nyata Perluasan Inklusi Keuangan – Page 3

    Bank Mandiri Catat Kenaikan Transaksi Digital, Bukti Nyata Perluasan Inklusi Keuangan – Page 3

    Sebagai bagian dari strategi akselerasi pertumbuhan, Bank Mandiri terus mempercepat transformasi digital melalui penguatan platform Livin’ by Mandiri dan Kopra by Mandiri. Sampai dengan Maret 2025, pengguna Livin’ by Mandiri mencapai 30,7 juta pengguna. Pada periode kuartal I 2025, Frekuensi transaksi Livin’ by Mandiri telah mencapai 1,1 miliar transaksi, naik 30% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan nilai transaksi menembus Rp1.070 triliun, meningkat 16% secara YoY.

    Adapun, Kopra by Mandiri mencatatkan volume transaksi sebesar 349 juta hingga per kuartal I 2025 dengan nilai transaksi yang dikelola Kopra by Mandiri tumbuh 23% secara YoY mencapai Rp6.000 triliun. Darmawan menyatakan, digitalisasi menjadi pilar penting dalam meningkatkan daya saing Bank Mandiri sekaligus memperluas akses keuangan nasional.

    Melalui optimalisasi layanan digital Livin’ by Mandiri dan Kopra by Mandiri, volume transaksi digital Bank Mandiri mencapai Rp7.066 triliun hingga akhir Maret 2025, tumbuh 21,9% secara tahunan. Kinerja positif ini turut mendorong efisiensi operasional, tercermin dari rasio biaya terhadap pendapatan (Cost to Income Ratio/CIR) bank only yang terjaga di level 38,2% di akhir Kuartal I 2025.

    Lebih lanjut Darmawan menambahkan, sejalan dengan upaya memperluas layanan digital, Livin’ Merchant yang diluncurkan pada Juni 2023 telah mencatat sekitar 2,6 juta pengguna terdaftar hingga Maret 2025, tumbuh 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Didukung pertumbuhan pengguna aktif bulanan yang naik hingga 3 kali lipat dibandingkan periode Maret 2024, platform ini menjadi motor baru Bank Mandiri dalam mempercepat digitalisasi UMKM secara inklusif di seluruh Indonesia termasuk area Non-Urban.

    “Kami terus mengakselerasi inovasi digital agar dapat menghadirkan layanan perbankan yang semakin relevan dan adaptif terhadap kebutuhan nasabah di era yang dinamis ini. Kami berharap, dengan transformasi berkelanjutan, Bank Mandiri dapat memberikan nilai tambah nyata dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan masyarakat dan nasabah,” jelas Darmawan.

  • Dukung Presiden Prabowo, Kejagung Pro Beleid Perampasan Aset – Page 3

    Dukung Presiden Prabowo, Kejagung Pro Beleid Perampasan Aset – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyerukan dukungan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi produk Undang-Undang. Dukungan ini sekaligus menguatkan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia.

    “Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, udah nyolong enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu,” seru Prabowo dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar mengaku sepenuhnya mendukung komitmen Presiden mengenai RUU Perampasan Aset. Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa beliau mengerti urgensi regulasi bagi aparat penegak hukum (APH) dalam menjalankan tugasnya.

    “Kita sependapat dan mendukung sikap Bapak Presiden terkait itu (RUU Perampasan Aset) dan kami menilai Bapak Presiden sangat memahami kebutuhan regulasi bagi APH dalam menjalankan tugasnya utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Harli kepada awak media, seperti dikutip Sabtu (3/5/2025).

    Harli menjelaskan, UU Perampasan Aset merupakan instrumen penting untuk memulihkan kerugian negara yang terjadi akibat tindak korupsi.

    Dengan beleid tersebut, Harli meyakini dengan beleid tersebut, APH memungkinkan merampas aset koruptor tanpa menunggu putusan pidana.

    “UU Perampasan Aset penting dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara, utamanya pengaturan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana atau NCB (Non-Conviction Based Asset Forfeiture),” Harli menandasi.

     

  • Profil Andi Seto Gadhista Asapa, Kader Gerindra yang Diangkat Jadi Direktur PT Timah – Page 3

    Profil Andi Seto Gadhista Asapa, Kader Gerindra yang Diangkat Jadi Direktur PT Timah – Page 3

    PT Timah Tbk (TINS) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat (2/5/2025). Dalam RUPSLB ini, pemegang saham menetapkan Yuslih Ihza Mahendra sebagai Komisaris Independen PT Timah bersama tiga anggota dewan komisaris lainnya yakni M Hita Tunggal, Rizani Usman, dan Eniya Listiani Dewi.

    Untuk diketahui, Yuslih Ihza Mahendra merupakan kakak dari Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    Selain itu, berdasarkan RUPSLB PT Timah Tbk (TINS) yang digelar di Jakarta, Jumat, menetapkan Komisaris Utama dijabat oleh Agus Rohman menggantikan M. Alfan Baharudin.

    Sementara itu, pada jajaran direksi Restu Widiyantoro ditetapkan Direktur Utama PT Timah menggantikan Ahmad Dani Virsal.

    Selanjutnya, Nur Adi Kuncoro ditunjuk sebagai Direktur Operasi dan Produksi; Fina Eliani sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko; Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara sebagai Direktur Pengembangan Usaha; dan Andi Seto Gadhista Asapa sebagai Direktur Sumber Daya Manusia PT Timah Tbk.

    PT Timah Tbk (TINS), anggota Holding MIND ID, menggelar RUPSLB sebagai langkah strategis memperkuat transformasi bisnis melalui perubahan susunan pengurus pada jajaran Direksi dan Komisaris.

    “RUPSLB ini menyetujui perubahan pengurus pada jajaran Direksi dan Komisaris Perusahaan. Hal ini sebagai upaya penguatan tata kelola perusahaan dan transformasi bisnis perusahaan serta peningkatan kinerja korporasi,” kata Corporate Secretary PT Timah Rendi Kurniawan dikutip dari Antara.