Category: Liputan6.com

  • KSPI Minta Syarat Umur Maksimal 25 Tahun dalam Penerimaan CPNS Dihapus – Page 3

    KSPI Minta Syarat Umur Maksimal 25 Tahun dalam Penerimaan CPNS Dihapus – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar pemerintah menghapus syarat usia dalam seleksi calon penerimaan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan penerimaan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Syarat umur maksimal 25 tahun dianggap melanggar Hak Ssasi Manusia (HAM) dan Hak Konstitusional Warga Negara.

    “Pembatasan usia, penampilan menarik, dan persyaratan tinggi badan adalah pelanggaran terhadap UUD 1945, yang dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak,” kata Said Iqbal di Jakarta, Sabtu (31/5/2025).

    Oleh karena itu, ia meminta agar syarat mendiskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan ini dihapus. 

    Kebijakan syarat usia dalam seleksi penerimaan karyawan seperti dalam CPNS dan BUMN berpotensi menggerus target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Alasannya, banyak tenaga kerja usia produktif yang tidak terserap lapangan pekerjaan akibat terbentur aturan usia.

    “Ini sangat merugikan negara karena usia tersebut adalah piramida emas angkatan kerja. Kalau ini dibiarkan, produktivitas nasional menurun dan kita akan tertinggal dalam persaingan global,” tegasnya.

    Dalam catatannya, seleksi di instansi pemerintah seperti BUMN, PNS, BUMD yang justru paling banyak menerapkan batas usia dalam perekrutan. Hal itu jelas melanggar UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan.

     

  • Apa Kabar Pembatasan Penyaluran BBM Subsidi Pertalite? – Page 3

    Apa Kabar Pembatasan Penyaluran BBM Subsidi Pertalite? – Page 3

    Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa orang kaya yang mengonsumsi gas LPG 3 kg dan BBM bersubsidi, seperti Pertalite, hukumnya haram.

    Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, menjelaskan bahwa subsidi ditujukan bagi kelompok tertentu yang membutuhkan, sehingga penggunaannya oleh orang kaya dianggap melanggar aturan.

    “Orang kaya tidak berhak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dan gas bersubsidi,” ujar Kiai Miftah dikutip dari mui.or.id, Kamis (6/2/2025).

    Kiai Miftah menambahkan bahwa pemerintah telah menetapkan distribusi BBM bersubsidi untuk transportasi umum dan nelayan, sementara Pertalite diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Begitu pula dengan gas LPG 3 kg, yang disubsidi untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan, dan petani kecil.

    “Semua itu sudah memiliki aturan distribusinya, termasuk sanksi bagi pelanggar. Dalam Islam, penggunaan BBM dan gas bersubsidi oleh orang kaya yang tidak berhak adalah haram,” tegasnya.

  • Ketua LPS Soal Kkrisis Moneter: Kecil Kemungkinannya akan Kecolongan – Page 3

    Ketua LPS Soal Kkrisis Moneter: Kecil Kemungkinannya akan Kecolongan – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap sederet krisis yang telah dilalui oleh Indonesia. Mulai dari krisis moneter di 1998 hingga krisis akibat pandemi Covid-19.

    Mulanya, krisis pada masa reformasi 1998 dipicu oleh krisis keuangan pada 1997-1998. Menurutnya, krisis ini memberikan dampak yang cukup buruk bagi Indonesia.

    “Kita telah menjalani proses reformasi yang sangat panjang. Sebenarnya reformasi ini dipicu oleh krisis keuangan tahun 1997-1998 yang sangat merugikan Indonesia,” ungkap dia dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2023, di St Regis, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

    Dia mengisahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun tajam hingga 13 persen. Namun, pemulihannya belum bisa berjalan cepat. Meski begitu, ini juga jadi titik balik sektor keuangan dengan adanya reformasi yang dilakukan.

    “Kita melakukan reformasi perbankan, bank sentral, OJK telah dibentuk. Kami juga memiliki reformasi investasi. Kami juga mempunyai instrumen utang yang baru kami buat, karena tiba-tiba pada saat itu karena biaya dana talangan (bailout) sistem perbankan,” tuturnya.

    Pada posisi ini, Kementerian Keuangan yang biasanya melakukan pinjaman bilateral dan multilateral, jadi bisa memiliki obligasi. Menurutnya, ini jadi momen yang tak bisa dilupakan.

    “Salah satu orang yang bertanggung jawab mengelola utang dan dia berkata bahwa kami tidak pernah memiliki pengalaman ini,” ungkap Sri Mulyani.

  • Kucing Ternyata Hafal Bau Pemiliknya, Ini Temuan Menarik Ilmuwan – Page 3

    Kucing Ternyata Hafal Bau Pemiliknya, Ini Temuan Menarik Ilmuwan – Page 3

    Untuk diketahui, anak-anak yang lahir di masa sekarang disebut akan menghadapi masa depan lebih berbahaya akibat perubahan iklim, bahkan yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Temuan ini diungkap dalam studi terbaru yang diterbitkan di jurnal Nature.

    Mengutip informasi dari Live Science, Rabu (28/5/2025), studi tersebut memprediksi anak-anak yang lahir pada tahun 2020-an berisiko mengalami peristiwa iklim ekstrem yang sebelumnya hanya terjadi sekali dalam 10.000 tahun.

    Disebutkan, kemungkinannya mencapai dua hingga tujuh kali lebih besar. Adapun peristiwa yang dimaksud mencakup gelombang panas mematikan, kekeringan panjang, kebakaran hutan, hingga gagal panen.

    Risiko ini akan terus meningkat, jika pemanasan global tetap mengikuti pola saat ini yang diproyeksikan mencapai 2,7°C pada akhir abad.

    “Dengan menjaga suhu global tidak lebih dari 1,5°C di atas tingkat pra-industri, kita bisa mengurangi separuh jumlah anak muda yang akan terkena gelombang panas ekstrem,” kata Luke Grant, penulis utama dan ahli ilmu alam di Canadian Centre for Climate Modeling and Analysis.

  • BPK Berhasil Selamatkan Keuangan Negara Rp 43,43 Triliun di Semester II 2024 – Page 3

    BPK Berhasil Selamatkan Keuangan Negara Rp 43,43 Triliun di Semester II 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp 43,43 triliun pada semester II 2024. Itu tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2024.

    “Penyelamatan keuangan negara melalui pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp 43,43 triliun,” seperti dikutip dari IHPS II BPK -2024, dikutip Sabtu (31/5/2025).

    Angka tersebut diperoleh dari pengungkapan potensi kerugian pada PT Timah Tbk dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero)/MIND ID sebesar Rp 36,14 triliun dan penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/PSO/Kompensasi tahun 2023 sebesar Rp 1,09 triliun.

    Dari permasalahan tersebut telah dikembalikan ke kas negara/daerah/perusahaan/badan lainnya pada saat pemeriksaan sebesar Rp 1 triliun. Diantaranya, MIND ID sebesar Rp507,64 miliar, PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp201,67 miliar.

    Lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp4,32 miliar dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebesar Rp4,37 miliar, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp8,38 miliar dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp6,23 miliar.

    “Pengungkapan permasalahan ketidakhematan dan ketidakefektifan sebesar Rp 3,55 triliun, terjadi di antaranya pada PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp 2,92 triliun,” seperti dikutip.

     

  • Sesuai Target, Program Penjaminan Polis Asuransi Diimplementasikan 2028 – Page 3

    Sesuai Target, Program Penjaminan Polis Asuransi Diimplementasikan 2028 – Page 3

    Sebelumnya, Rapat Dewan Komisioner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) sebesar 25 basis poin menjadi 4 persen untuk periode 1 Juni hingga 30 September 2025. Sebelumnya TBP dikisaran 4,25 persen.

    Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa penurunan ini berlaku untuk simpanan dalam mata uang rupiah di bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), sementara TBP untuk simpanan valuta asing di bank umum tetap dipertahankan.

     “Rapat Dewan komisioner lembaga penjamin simpanan menetapkan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan di bank umum dan bank perekonomian rakyat sebesar 25 basis point Serta mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam valuta asing di bank umum,” kata Purbaya dalam konferensi pers Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan LPS, di kantor LPS, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Adapun untuk rinciannya, Purbaya menyampaikan untuk Bank Umum TBP rupiah turun menjadi 4,00%, dan valuta asing tetap di 2,25%, dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) TBP rupiah menjadi 6,50%

    “Tingkat bunga penjaminan tersebut akan berlaku untuk periode 1 Juni sampai 30 September 2025,” ujarnya.   

  • Siap-Siap, 96 KRL Baru Asal China dan INKA Segera Beroperasi – Page 3

    Siap-Siap, 96 KRL Baru Asal China dan INKA Segera Beroperasi – Page 3

    Leza juga menambahkan KAI Commuter memesan sarana KRL baru sebanyak 27 trainset atau total sebanyak 324 unit kereta, baik yang diproduksi di dalam negeri oleh PT INKA (Persero) maupun kereta yang di produksi melalui pabrikan di luar negeri, CRRC Sifang.

    Seluruh sarana KRL baru ini akan menjalani uji coba parameter dan uji coba dinamis sesuai dengan Permenhub Nomor PM 49 Tahun 2023 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    Usai seluruh rangkaian menjalani uji coba, KAI Commuter akan mengoperasikannya. Uji coba diperlukan untuk memastikan aspek keselamatan saat dioperasikan.

     

     

  • Program Desa Wisaya jadi Cara Gali Potensi Desa Berbasis Kearifan Lokal – Page 3

    Program Desa Wisaya jadi Cara Gali Potensi Desa Berbasis Kearifan Lokal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI menggelar Kick Off Desa BRILiaN tema Desa Wisata, sebagai bagian dari komitmen nyata dalam memberdayakan desa dan mengembangkan potensi pariwisata berbasis kearifan lokal. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat desa melalui sektor pariwisata.

    Program Desa BRILiaN yang tahun ini digelar secara daring dan mengusung tema Desa Wisata dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, yakni Senior Executive Vice President BRI Muhammad Candra Utama, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Ika Kusuma Permana Sari, serta CEO Atourin Benarivo Triadi Putra.

    SEVP BRI Muhammad Candra Utama mengatakan sebagai bank yang memiliki fokus kepada segmen usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), peran BRI tidak terbatas sebagai Lembaga intermediary keuangan dan terus berkomitmen dalam meningkatkan ekonomi dan social value kepada masyarakat melalui program pemberdayaan Desa BRILiaN.

    “Program Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul dan semangat kolaborasi untuk mengoptimalkan potensi desa berbasis SDG’s, dan kali ini BRI menyelenggarakan Program Pemberdayaan untuk mengembangkan seluruh potensi Desa Wisata dengan berbasis pada kearifan lokalnya,” jelas Candra dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/5/2025).

    Dimana persoalan yang dihadapi Desa Wisata adalah Belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, belum mampu mengemas produk wisata dengan cara-cara yang inovatif dan kreatif, sehingga masih memerlukan pemahaman tentang pengemasan produk wisata menjadi paket wisata yang menarik serta belum optimal dalam membangun jejaring dan kerjasama dengan pihak ketiga/komunitas budaya dalam memasarkan dan menjual produk wisata.

     

  • BPJPH Pastikan Produk Mallow Ini Halal dan Aman Dikonsumsi – Page 3

    BPJPH Pastikan Produk Mallow Ini Halal dan Aman Dikonsumsi – Page 3

    Sebelumnya, IDSurvey sebagai Holding 3 perusahaan BUMN jasa survey (PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/BKI, Sucofindo, dan Surveyor Indonesia), secara resmi mengumumkan partisipasinya dalam ajang Indonesia International Halal Festival (IIHF) 2025, sebuah perhelatan halal terbesar besar yang mempertemukan pelaku industri halal dari dalam dan luar negeri.

    Festival ini dijadwalkan berlangsung pada pada 20-22 Juni 2025 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC). Keikutsertaan IDSurvey di IIHF 2025 merupakan bagian dari komitmennya untuk mendorong pengembangan ekosistem halal nasional yang berbasis data, riset, dan kebijakan yang inklusif.

    “Ekonomi halal bukan hanya soal konsumsi, tapi juga tentang peluang strategis untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Kami hadir di IIHF 2025 untuk menunjukkan bagaimana riset yang akurat dapat mendukung kebijakan dan inovasi di sektor halal,” ujar VP Sekretaris Perusahaan IDSurvey Tony Andrianto dalam keterangan tertulis, Minggu (18/5/2025).

    Kata Tony, momentum ini bukan hanya menjadi ajang eksibisi, tetapi juga momentum strategis untuk menunjukkan bagaimana riset yang kuat dan data yang akurat dapat menjadi fondasi utama pengembangan ekosistem halal nasional.

    “Ekonomi halal di Indonesia memiliki potensi luar biasa, namun masih membutuhkan dukungan kebijakan berbasis bukti dan pemahaman yang mendalam atas perilaku serta kebutuhan masyarakat muslim Indonesia,” ungkap Tony.

     

     

  • Pulau Rubiah, Saksi Bisu Pusat Karantina Haji Pertama di Indonesia

    Pulau Rubiah, Saksi Bisu Pusat Karantina Haji Pertama di Indonesia

    Liputan6.com, Aceh – Pulau Rubiah di Sabang, Aceh, merupakan lokasi bersejarah yang pernah berfungsi sebagai pusat karantina haji pertama di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Saat ini, bangunan tersebut hanya menyisakan reruntuhan yang kurang terawat, meskipun menyimpan nilai historis terkait perjalanan jemaah haji Nusantara menuju tanah suci.

    Mengutip dari berbagai sumber, Pulau Rubiah mulai dioperasikan sebagai pusat karantina haji pada tahun 1920. Fasilitas ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menampung jemaah haji yang berasal dari wilayah Sumatera dan sekitarnya.

    Lokasi tersebut berfungsi sebagai tempat transit sebelum dan setelah pelaksanaan ibadah haji melalui jalur laut. Kompleks karantina tersebut menempati lahan seluas 10 hektare dengan berbagai fasilitas pendukung, termasuk asrama penginapan, rumah sakit, layanan laundry, dan penyediaan listrik.

    Setiap jemaah haji diwajibkan menjalani masa karantina selama 40 hari guna memastikan kondisi kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit menular seperti kolera dan flu Spanyol yang pernah mewabah pada masa itu. Pendirian pusat karantina ini tidak semata-mata bertujuan untuk aspek kesehatan, melainkan juga mengandung motif politik.

    Pemerintah kolonial Belanda berharap fasilitas ini dapat menjadi sarana untuk meredam perlawanan masyarakat Aceh dengan menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan umat Islam. Selain Pulau Rubiah, pemerintah kolonial juga membangun fasilitas serupa di Pulau Onrust dan Cipir yang terletak di Kepulauan Seribu, Jakarta.

    Kedua pulau tersebut dikhususkan untuk menampung jemaah haji dari wilayah Jawa. Akan tetapi, fasilitas di Pulau Rubiah dianggap sebagai yang paling lengkap dan megah pada masanya.