Category: Liputan6.com

  • Keluarga Ogah Dampingi Pelaku Perusakaan 3 Mobil Dinas Pemkot Solo, Gegara Gangguan Kejiwaan?

    Keluarga Ogah Dampingi Pelaku Perusakaan 3 Mobil Dinas Pemkot Solo, Gegara Gangguan Kejiwaan?

    Respati mengungkapkan, jika pihak keluarga memang enggan mengurus salah satu anggota keluarganya yang menjadi pelaku perusakan itu, maka Pemkot Solo akan bertanggungjawab untuk mengurus dan membiayai perawatan di rumah sakit jiwa.

    “Kami akan rawat di rumah sakit jiwa. Bila dinyatakan sehat, nanti proses hukum yang berlaku dan itu menjadi tanggung jawab negara karena sudah tidak ada lagi keluarga yang mau mengakui,” kata dia.

    Sedangkan terkait terjadinya insiden perusakan saat cuti bersama di lingkungan Pemkot Solo, Respati akan mengevaluasi sistem pengamanan di Balai Kota Solo. Menurutnya, Balai Kota Solo merupakan salah satu obyek vital negara sehingga sangat disayangkan terjadinya aksi tersebut.

    “Itu menjadi catatan kami di Pamdal (pengamanan dalam) dan Bagian Umum Pemkot, saya akan langsung review. Ini pemerintah kota jangan sampai masuk di Dispendukcapil karena ada data kependudukan. Keamanan balai kota sedang saya review kembali karena ini obyek vital negara bisa kemasukan, ini menjadi catatan pamdal dan keamanan balai kota,” tegasnya.

  • Koalisi Gerak Sabumi Sorot 3 Faktor Perusak Lingkungan Jabar: Tambang, Bisnis Properti, dan Wisata

    Koalisi Gerak Sabumi Sorot 3 Faktor Perusak Lingkungan Jabar: Tambang, Bisnis Properti, dan Wisata

    Koalisi Gerak Sabumi menyampaikan sejumlah tuntutan strategis sebagai berikut: 

    1. Lakukan audit legislasi lingkungan hidup dan Sinkronisasi RPPLH dengan RPJMD dan KLHS di semua level, dengan mengidentifikasi perda yang perlu dicabut, direvisi, atau digabung, berbasis pada regulatory impact assessment dan prinsip hierarki peraturan. Lakukan kajian atas tumpang-tindih dan ketidaksesuaian antara substansi berbagai perda sektoral dengan RTRW Provinsi yang juga diselaraskan dengan dokumen RPPLH terbaru.

    2. Susun Kodifikasi Perda Hijau Jawa Barat, dengan menggabungkan regulasi sektoral (air, tambang, hutan, udara, kawasan lindung) ke dalam satu naskah besar yang mengacu pada RPPLH dan PP terbaru. Gabungkan perda-perda lingkungan yang tumpang tindih ke dalam satu Perda Penataan Agraria dan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam serta peraturan penunjang seperti peraturan gubernur untuk penjelasan teknis implementasi terkait perda tersebut.

    3. Moratorium kebijakan sektoral yang bertentangan dengan RPPLH, seperti moratorium izin baru untuk tambang, industri ekstraktif, dan perkebunan di zona ekoregion bernilai konservasi tinggi dengan membentuk Satgas Harmonisasi Perda & RPPLH dengan melibatkan DLH, Biro Hukum Setda, akademisi, dan masyarakat sipil.

    4. Dorong percepatan penyusunan RDTR Kabupaten/Kota yang mengacu pada RDTR dan RPPLH Jawa Barat. 

    5. Percepat penyusunan Peraturan Gubernur turunan RPPLH, sebagai jembatan implementatif sebelum revisi perda-perda usang selesai dilakukan. Peraturan Gubernur turunan Perda 4/2023 harus fokus pada operasionalisasi skenario implementasi, peran serta masyarakat, dan penguatan kelembagaan lingkungan

    6. Bentuk Dewan Pertimbangan Agraria dan Lingkungan, bertugas menjalankan fungsi mengawasi kegiatan industri, pertambangan, atau proyek yang berpotensi merusak lingkungan. Melakukan investigasi terhadap pelanggaran hukum lingkungan. Mendukung proses hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan, serta menyusun laporan hasil kerja dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah atau lembaga terkait, menuju pembentukan Dewan Pertimbangan dahulu agar segera membentuk tim Panitia Kerja (PANJA) Agraria dan Lingkungan. 

  • VIDEO: Antusiasme Pecah! Penggemar Nintendo Antri Panjang di Tokyo Demi Switch 2

    VIDEO: Antusiasme Pecah! Penggemar Nintendo Antri Panjang di Tokyo Demi Switch 2

    VIDEO: Antusiasme Pecah! Penggemar Nintendo Antri Panjang di Tokyo Demi Switch 2

  • Tragedi Bus MGI di Palabuhanratu Sukabumi, Nyawa Sopir Melayang Akibat Dugaan Kelalaian Prosedur Keselamatan

    Tragedi Bus MGI di Palabuhanratu Sukabumi, Nyawa Sopir Melayang Akibat Dugaan Kelalaian Prosedur Keselamatan

    Liputan6.com, Sukabumi – Sebuah kecelakaan tunggal bus MGI trayek Palabuhanratu – Bogor terjadi di jalan Nasional III Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi pada Senin (09/06/2025) dini hari. Kejadian ini berakhir dengan meninggalnya sang sopir, yang awalnya hanya dilaporkan mengalami luka ringan. 

    Insiden ini membuka mata akan krusialnya penerapan prosedur keselamatan yang ketat dalam operasional angkutan umum.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Sukabumi, Ipda Wangsit, menjelaskan bahwa peristiwa tragis ini bermula saat bus MGI yang dikemudikan oleh Sukanta Wijaya (59) sedang berhenti atau “ngetem” di pinggir jalan, saat kejadian bus tersebut hanya diganjal dengan batu.

    “Saat ngetem, korban turun. Lalu, tiba-tiba mobil berjalan sendiri tanpa kendali kemudian menabrak pohon dan trotoar. Korban awalnya hanya dilaporkan luka ringan,” terang Wangsit dalam laporan tertulisnya, Senin (9/6/2025).

    Akibat benturan keras, kecelakaan tunggal yang dialami bus MGI mengalami ringsek di bagian depan dan kaca bus pecah.Tak lama berselang, Wangsit menerima kabar duka bahwa sopir bus MGI tersebut meninggal dunia di RSUD Palabuhanratu.

    “Iya, barusan dari pihak MGI memberi info sopir meninggal dunia,” jelasnya.

    Dia menambahkan bahwa terdapat dua penumpang di dalam bus saat kejadian, dan beruntungnya, kedua penumpang tersebut selamat tanpa cedera.

    Saat ini, berbagai spekulasi, mulai dari dugaan korban terlindas busnya sendiri hingga tidak berfungsinya rem tangan, masih dalam penyelidikan oleh Unit Laka Satlantas Polres Sukabumi.

    “Perkara ini masih dalam penyelidikan. Untuk korban, kalau luka luar tidak terlihat dan kami masih menunggu hasil visum dari rumah sakit,” terang dia.

     

     

  • Tegas! Lahan Sawah di Sumbersari Ciparay Bandung Tak Boleh Dijadikan Perumahan

    Tegas! Lahan Sawah di Sumbersari Ciparay Bandung Tak Boleh Dijadikan Perumahan

    Liputan6.com, Bandung – Bupati Bandung, Dadang Supriatna menegaskan bahwa persawahan di Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat termasuk ke dalam lahan sawah abadi.

    Dengan demikian, Dadang menyebut lahan sawah yang mencapai sekitar 400 hektare di wilayah itu tidak diperbolehkan untuk dialihfungsikan menjadi lahan lain.

    “Ditetapkan lahan sawah yang tidak boleh dibangun untuk perumahan dan industri,” ucap Dadang dalam keterangan tertulis pada Minggu, 8 Juni 2025.

    Dadang memastikan lahan persawahan tersebut juga dibebaskan dari pajak. Maka dari itu, dia meminta agar detail setiap lahan segera dilaporkan kepada Bapenda.

    “Maka dibebaskan tidak usah bayar pajak setiap tahunnya. Data koordinat masing-masing bidang tanah sawah segera sampaikan kepada Kepala Bapenda, supaya dibebaskan pajaknya pada setiap tahunnya,” katanya.

    Dadang menjelaskan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) setiap tahunnya akan keluar. Namun, besaran pajak akan tetap nol rupiah.

    “SPPT-nya setiap tahun tetap keluar, tapi nihil. Ini kebijakan pemerintah berpihak kepada masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya masyarakat Desa Sumbersari,” tutur dia.

    Di sisi lain, Dadang menjelaskan bahwa program lahan sawah abadi merupakan upaya pemerintah untuk menjaga fungi lahan pertanian. Dengan demikian, diharapkan ketahanan pangan akan tetap terjaga. 

    “Ini juga merupakan program dari pemerintah pusat Presiden Prabowo Subianto, bahwa menghadapi ketahanan pangan di antaranya mempertahankan lahan pertanian,” kata dia.

     

    Ancaman Climate Change, Ribuan Pohon Ditanam di Pemalang

  • 10 Jam Diperiksa, Bos Sritex Iwan Kurniawan Dicecar 20 Pertanyaan Soal Korupsi Kredit Bank – Page 3

    10 Jam Diperiksa, Bos Sritex Iwan Kurniawan Dicecar 20 Pertanyaan Soal Korupsi Kredit Bank – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kejaksaan Agung (Kejagung) kelar melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama (Dirut) PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Kurniawan Lukminto, Selasa malam (10/6/2025).

    Iwan Kurniawan diperiksa sekitar 10 jam dengan dicecar 20 pertanyaan terkait kasus korupsi pada pemberian kredit dari beberapa bank ke PT Sritex Tbk.

    “Ada sekitar 20 pertanyaan. Ya itu nanti mungkin detailnya dari penyidik ya,” tutur Iwan sambil meninggalkan Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

    Iwan mengaku akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus korupsi pada pemberian kredit dari beberapa bank ke Sritex. Namun dirinya tidak mengetahui perihal jadwal pemanggilannya kembali.

    “Ya, sebagai warga negara yang baik, tentunya saya menghormati proses hukum,” kata Iwan.

    Diketahui, Dirut PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam rangka pemeriksaan kasus korupsi pada pemberian kredit dari beberapa bank ke Sritex.

    Iwan didampingi beberapa tim kuasa hukum tiba di Kejagung sekitar pukul 09.28 WIB. Dia terlihat membawa tas jinjing berwarna hijau army.

    “Saya memenuhi panggilan saja,” ujar bos Sritex itu di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

    Sementara itu, tim kuasa hukum Iwan Kurniawan Lukminto membawa koper silver. Tidak banyak keterangan yang disampaikannya ke awak media. “Dokumen yang diminta masih terkait dengan perkara,” kata Iwan.

    Bos Sritex Iwan Kurniawan Dicegah ke Luar Negeri

    Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan status pencegahan terhadap Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) ke luar negeri. Hal itu demi mempermudah pemeriksaan dalam proses penyidikan perkara korupsi Sritex.

    “Untuk mempermudah penyidikan, di mana sewaktu-waktu keterangannya dibutuhkan penyidik,” tutur Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Senin (9/6/2025).

    Pencegahan terhadap Iwan Kurniawan Lukminto ke luar negeri diberlakukan mulai tanggal 19 Mei 2025 hingga 6 bulan ke depan. Adapun penyidik rencananya kembali melakukan pemeriksaan terhadapnya pekan depan. “Nanti dipastikan lagi,” kata Harli.

    Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank. Penyidik Kejagung mendalami perannya dalam pengelolaan kredit di internal Sritex.

  • Geger, Paru Sapi Kurban Bertuliskan Nama Lengkap Pekurban, Benarkah? – Page 3

    Geger, Paru Sapi Kurban Bertuliskan Nama Lengkap Pekurban, Benarkah? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Warga RT 002/RW 001, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dihebohkan dengan temuan paru sapi bertuliskan nama lengkap sohibul qurban atau orang yang berkurban.

    Kejadian tersebut direkam dan disebarluaskan di media sosial hingga menjadi viral dalam beberapa hari terakhir.

    Dalam video tersebut, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Jami Al Ikhlas, KH Suhada, mengatakan pihaknya menerima 15 ekor kambing dan 3 ekor sapi dari berbagai macam orang yang berkurban.

    Setelah dilaksanakan pemotongan 3 ekor sapi dan 15 kambing berjalan lancar, seperti biasa, warga dibagi tugas. Ada bagian yang menguliti, memisahkan tulang dan daging, hingga menyayat dan membersihkan jeroan kambing dan sapi kurban.

    “Namun, pada saat penyesetan daging hewan kurban, ada salah satu dari panitia kami yang bernama Yusman menyampaikan bahwa ada kejadian aneh terkait dengan salah satu daging hewan kurban sapi,” kata Suhada.

    Ditemukan ada tulisan berwarna hitam di salah satu bagian paru sapi. Tulisan tersebut tertera nama pekurban Muhammad Mustofa Bin Jalal Sahidi, di mana letak tulisan Muhammad Mustofa di bagian atas, dan bin Jalal Sahidi di bagian bawah. Kesemuanya menggunakan huruf kapital.

    “Saya pun kemudian mengecek, ternyata benar ada tulisan nama orang yang berkurban. Tapi bukan sapi, melainkan kambing,” kata Suhada.

    Baca juga Sapi Kurban Mengamuk saat Mau Dipotong di Cipayung, Tiga Orang Luka-luka

    Di saat sedang menyembelih hewan kurban, ada seorang ustaz sekaligus petugas jagal menemui ajal. Video saat sang ustaz kolaps pun viral.

  • Kemensos Buka Lowongan 1.554 Formasi Guru Sekolah Rakyat, Cek Syaratnya di Sini! – Page 3

    Kemensos Buka Lowongan 1.554 Formasi Guru Sekolah Rakyat, Cek Syaratnya di Sini! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan membuka perekrutan guru mulai hari ini, Selasa (10/6/2025). Syarat utama mengikuti seleksi ini adalah mengantongi sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).

    Dalam proses seleksi ini, Kemensos membuka sebanyak 1.554 formasi jabatan fungsional guru ahli pertama untuk nantinya ditempatkan pada Sekolah Rakyat yang tersebar di 100 lokasi tahap pertama penyelenggaraan.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Robben Rico mengatakan untuk memenuhi proses pembelajaran di Sekolah Rakyat, kehadiran guru sangatlah penting.

    “Sebagai tahapan dari penunjukkan guru tersebut, perlu adanya seleksi calon guru. Calon guru dimaksud merupakan lulusan PPG yang diselenggarakan oleh teman-teman Kemendikdasmen,“ ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Robben Rico di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Proses seleksi guru ini menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, salah satu strateginya melalui pembangunan Sekolah Rakyat. Kemensos dalam hal ini bertugas untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat. 

    Selanjutnya, proses seleksi guru ini dilaksanakan oleh Kemensos melalui kolaborasi lintas kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pengadaannya dilakukan secara transparan dan tanpa dipungut biaya apapun atau gratis.

    ”Seleksi tambahan nanti kita lakukan untuk memperoleh guru-guru terbaik yang akan mendidik dan mengawal anak-anak di Sekolah Rakyat ini. Tentunya Kementerian Sosial akan membantu proses seleksi tambahan tersebut,” kata Robben.

    Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis dengan konsep asrama yang dirancang pemerintah, khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada Desil 1 serta Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembelajarannya mencakup penguasaan akademis, penumbuhan karakter, jiwa kepemimpinan, serta keterampilan hidup. Hal ini bertujuan untuk menciptakan agen perubahan demi memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat.

  • Dua Mantan Stafsus Menaker Dicecar KPK Soal Aliran Uang Hasil Peras Agen TKA – Page 3

    Dua Mantan Stafsus Menaker Dicecar KPK Soal Aliran Uang Hasil Peras Agen TKA – Page 3

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan identitas para tersangka kasus korupsi pengurusan perencanaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 2019-2023.

    Total saat ini ada delapan orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Delapan orang tersebut yakni inisial SH, HYT, WP, DA, GW, PCW, JS, dan AE.

    “SH adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja,” ungkap Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo Wibowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Lalu, tersangka HYT adalah Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang kemudian menjabat sebagai Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker. WP merupakan Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing,

    Kemudian, DA merupakan Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemenaker.

    “Saudara GW selaku Kepala Sub Direktorat Maritim dan Pertanian Ditjen Binapenta dan PKK Kemenaker,” ucap Budi.

    “Lalu tiga orang yang menjadi satu sprindik (surat perintah penyidikan) saja, yaitu saudara PCW, JS, dan AE. Semuanya adalah staf di Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing,” tambah Budi.

    Dari informasi yang dihimpun, SH merupakan Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker pada 2020–2023.

    HYT adalah Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional. HYT sempat menjabat sebagai Direktur PPTKA Kemenaker pada 2019–2024, dan Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker pada 2024–2025.

    Berikutnya, Direktur PPTKA Kemenaker pada 2017–2019 Wisnu Pramono (WP), dan Direktur PPTKA Kemenaker pada 2024–2025 Devi Anggraeni (DA).

    Kemudian Koordinator Analisis dan PPTKA Kemenaker pada tahun 2021—2025 Gatot Widiartono (GW), dan Petugas Saluran Siaga RPTKA pada tahun 2019—2024 dan verifikatur pengesahan RPTKA di Direktorat PPTKA Kemenaker pada tahun 2024—2025 Putri Citra Wahyoe (PCW).

    Terakhir, Analis TU Direktorat PPTKA pada tahun 2019—2024 dan Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA Kemenaker pada tahun 2024—2025 Jamal Shodiqin (JS), serta Pengantar Kerja Ahli Muda Kemenaker pada tahun 2018—2025 Alfa Eshad (AE).

     

    Reporter: Rahmat Baihaqi

    Sumber: Merdeka.com

  • Gempa Hari Ini Selasa 10 Juni 2025, Terjadi Satu Kali Menggetarkan Tuban Jatim – Page 3

    Gempa Hari Ini Selasa 10 Juni 2025, Terjadi Satu Kali Menggetarkan Tuban Jatim – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Lindu kembali menggetarkan Bumi Pertiwi pada hari ini, Selasa (10/6/2025). Hingga pukul 20.30 WIB di Indonesia, hanya terjadi satu gempa hari ini.

    Berdasarkan laporan yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lindu menggetarkan pagi tadi pukul 06:15:07 WIB di wilayah Tuban, Provinsi Jawa Timur (Jatim).

    “Pusat gempa berada di laut 119 kilometer timur laut Tuban,” terang BMKG melalui laman resminya www.bmkg.go.id dikutip Liputan6.com, Selasa (10/6/2025).

    Lindu di Indonesia tersebut dilaporkan BMKG memiliki kekuatan magnitudo 4,5 dengan kedalaman 5 kilometer. Episenter gempa berada pada koordinat titik 5,84 Lintang Selatan (LS)-112,24 Bujur Timur (BT).

    Lindu dirasakan Modified Mercalli Intensity (MMI) II-III di Bawean.

    Sebelumnya, gempa bumi dengan magnitudo 5,0 mengguncang wilayah tenggara Pangandaran, Jawa Barat, pada Senin malam, 9 Juni 2025, tepatnya pukul 23.55 WIB. Guncangan gempa turut dirasakan di sejumlah daerah Jawa Tengah seperti Cilacap, Kebumen, hingga Banyumas.

    Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan bahwa gempa berasal dari aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng, bukan dari patahan aktif di permukaan.

    “Gempa terjadi pada pukul 23.55 WIB. Berdasarkan hasil analisis BMKG, parameter gempa terkini menunjukkan magnitudo 5,0,” kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono di Jakarta, Selasa dini hari, seperti dikutip dari Antara.

    BMKG mencatat, episenter gempa terletak pada koordinat 8,09 derajat Lintang Selatan dan 108,71 derajat Bujur Timur, sekitar 49 kilometer tenggara Pangandaran, dengan kedalaman 70 kilometer.

    Daryono menjelaskan, gempa tersebut termasuk jenis gempa menengah yang disebabkan oleh aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng. Mekanisme yang terdeteksi adalah oblique thrust, yakni kombinasi antara pergerakan naik dan geser.

    Gempa jenis ini umum terjadi di zona subduksi, tempat lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua, dan menjadi penyebab utama aktivitas seismik di kawasan selatan Jawa.

     

    Basarnas Kirim Personel untuk Bantu Penanganan Gempa Cianjur