Xcloud.id

Category: Liputan6.com

  • Mengerikan, KKP Ungkap Dampak Tambang di Raja Ampat – Page 3

    Mengerikan, KKP Ungkap Dampak Tambang di Raja Ampat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan dampak kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil Raja Ampat terhadap ekosistem. Terutama sedimentasi yang bisa mengganggu terumbu karang dan lokasi pemijahan ikan.

    Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris mengatakan pengawasan sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Namun, untuk melihat dampak kegiatan tambang nikel di Raja Ampat masih membutuhkan waktu.

    “Kalau misalnya cuacanya baik-baik saja, tidak ada gelombang, tidak ada hujan, itu dampaknya belum terlihat. Itu baru lihat dampaknya kalau nanti ada hujan sehingga akhirnya ke laut, kemudian ketika ada arus terbawa. Jadi itu proses itu butuh waktu, butuh proses untuk melihat dampak-dampak itu,” kata Aris di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    Dia menerangkan, dampak paling nyata dari kegiatan tambang adalah menumpuknya sedimentasi. Nantinya, sedimentasi itu akan mengganggu ekosistem termasuk karang dan tempat pemijahan ikan.

    “Dampaknya sedimentasi. Kalau dari atas misalnya ada hujan, mengalir ke laut, sedimen-sedimen kan masuk. Itu kan menutupi terumbu karang, lamun, dan sebagainya,” kata dia.

    “Itu kan tentunya mengganggu ekosistem pesisir. Yang ekosistem pesisir kan mungkin bapak-ibu semua tahu bahwa itu adalah tempat memijahnya ikan, tempat untuk kegiatan-kegiatan wisata bahari. Karena di situ ada koral, lagoon, ikan, dan sebagainya,” sambung dia.

     

  • Bahlil Ingin Dugaan Kerusakan Lingkungan Raja Ampat Diselesaikan Secara Adat Papua – Page 3

    Bahlil Ingin Dugaan Kerusakan Lingkungan Raja Ampat Diselesaikan Secara Adat Papua – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan respons terhadap sikap Bareskrim Polri, yang bakal turun tangan menyelidiki dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Bahlil mengatakan, dirinya bakal menjalin komunikasi dengan pihak Bareskrim Polri, agar penyelesaian kasus usai pencabutan 4 izin usaha tambang (IUP) di Pulau Gag, Raja Ampat bisa diselesaikan secara adat setempat.

    “Saya pikir nanti coba kami akan komunikasikan secara baik-baik dengan pihak kepolisian, para penegak hukum, agar bagaimana caranya bisa kita selesaikan secara adat Papua,” ujar Bahlil dalam kunjungan kerja ke proyek Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Rabu (11/6/2025).

    Menurut dia, pemerintah telah menurunkan tim ke lapangan untuk mengecek langsung kondisi Pulau Gag dan kawasan lain di Raja Ampat, yang jadi lokasi pertambangan nikel. Selain itu, pemerintah juga telah berkomitmen menjaga lingkungan sejak Januari 2025, dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

    “Kemarin kan sudah kita tim sudah turun, sudah mengecek. Saya pikir ini adalah bagian daripada respon pemerintah terhadap pikiran baik masyarakat, dan juga pemerintah memang sudah melakukan ini sejak bulan Januari,” ungkap Bahlil.

    “Karena sudah ada Perpres, Satgas Penataan Lahan dan Lingkungan, termasuk Tambang. Jadi kita kerjanya mulai Januari. Jadi enggak perlu ada yang merasa gimana-gimana gitu ya,” pinta dia.

     

  • Program Koperasi Desa Merah Putih Kini Dipantau KPK dan Kejagung – Page 3

    Program Koperasi Desa Merah Putih Kini Dipantau KPK dan Kejagung – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koperasi (Kemenkop) menandatangani menandatangani Pakta Integritas Bebas Korupsi/ Anti-Korupsi sebagai perwujudan komitmennya dalam menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih.

    Hal itu ditandai dengan penandatanganan pakta oleh seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi (Kemenkop). Upaya ini dilakukan dalam rangka memastikan seluruh pegawai di lingkungan Kemenkop dapat bekerja dengan baik tanpa tersangkut masalah hukum.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi meminta seluruh jajarannya termasuk kepada Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru bergabung di Kemenkop untuk mengutamakan kerja jujur, kerja keras dan kerja cerdas.

    Pasalnya mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal pembentukan 80.000 unit Kopdes/ Kel Merah Putih merupakan pekerjaan berat dan berisiko terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan.

    “Saya berharap semuanya untuk bertekad dan berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Kita sudah berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar jangan main-main dan jangan gelap mata (dalam menjalankan program Kopdes/ Kel Merah Putih),” kata Menkop Budi Arie saat memberikan Arahan kepada Pegawai Kemenkop, di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    Harus Saling Menjaga

    Lebih lanjut, Budi Arie menegaskan bahwa semua pihak harus saling menjaga agar program Kopdes/ Kel Merah Putih berjalan dengan baik dan tidak ada kasus yang berkaitan dengan korupsi atau suap.

    Diakui bahwa potensi penyelewengan dari program ini muncul karena anggaran yang akan dikucurkan untuk mendukung operasional dari Kopdes/ Kel Merah Putih sangat besar hingga ratusan triliun.

     

  • Menteri PU Tawarkan 9 Proyek Tol dan PLTM Rp 90,21 Triliun – Page 3

    Menteri PU Tawarkan 9 Proyek Tol dan PLTM Rp 90,21 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menawarkan peluang investasi pada 9 proyek senilai Rp 90,21 triliun kepada investor di acara International Conference of Infrastructure (ICI).

    Seperti diketahui, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tengah menggelar Konferensi Infrastruktur Internasional pada 11-12 Juni 2025.

    “Saya sangat berharap dalam ICI hari ini, 9 (proyek jalan tol dan PLTM) senilai Rp 90 triliun terbuka untuk investasi baru,” kata Dody dalam pembukaan ICI 2025 di JICC Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    9 proyek tersebut mencakup 5 proyek sumber daya air (SDA) senilai Rp 657,18 miliar.

    Proyek-proyek ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) 5,4 megawatt (MW) di Bendungan Way Sekampung, PLTM 3,32 MW di Bendungan Tapin, PLTM 7,4 MW di Bendungan Leuwikeris, PLTM 3 MW di Bendungan Cipanas, dan PLTM 4,32 MW di Bendungan Karalloe.

    Selanjutnya, di sektor jalan tol, sebanyak 3 proyek ditawarkan senilai Rp 87,65 triliun.

    Proyek jalan Tol ini yaitu Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Tol Pejagan-Cilacap.

    Adapun proyek limbah senilai Rp 1,9 triliun yang mencakup pengelolaan sampah Manggar di Balikpapan, Kalimantan Timur.

     

  • Investor Minat Masuk Sentra Industri Garam di Rote Ndao – Page 3

    Investor Minat Masuk Sentra Industri Garam di Rote Ndao – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun sentra produksi garam dengan skala besar di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Seluas 10 ribu hektare (ha) lahan ditargetkan bisa rampung pada 2025 ini.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara menyampaikanada 10 zona yang akan dibangun di Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) tersebut. Pada tahap awal, zona 1 dengan luas 10 ribu ha akan dibangun KKP.

    “Untuk di Rote ini ada penetapan kurang lebih 10 ribu hektare yang akan dilakukan nanti oleh KKP, di mana tahap satu, zona satu-nya itu akan kita upayakan selesai di tahun 2025 ini. Sementara di sana dibangun ada 10 zona ya, jadi secara bertahap,” ungkap Koswara dalam Konferensi Pers di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

     

  • RI Butuh Rp 1.905 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Hingga 2029 – Page 3

    RI Butuh Rp 1.905 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Hingga 2029 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan anggaran sebesar Rp 1.905 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur sampai 2029.

    Kebutuhan anggaran tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029.

    Tetapi Dody mencatat, masih ada kerterbatasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi pendanaan tersebut.

    “Untuk memenuhi target (pembangunan infrastruktur) 2025-2029, kami perlu sekitar Rp 1.900 triliun dalam pendanaan,” kata Dody dalam kegiatan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JICC Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    “Namun dengan keterbatasan fiskal pemerintah yang hanya sekitar 60%, berarti sisanya harus berasal dari pembiayaan yang cerdas dan kolaboratif,” ungkapnya.

    Dari kebutuhan anggaran Rp 1.905 triliun, Dody merinci, 60,47% di antaranya akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp 678,91 triliun dan Rp473,28 triliun dari APBD.

    Dengan demikian, masih ada kekurangan pendanaan hingga 39,53% atau Rp753,11 triliun.

    Dody menargetkan kekurangan pendanaan Rp651,46 triliun bisa ditutupi dari skema KPBU dengan jumlah proyek sebanyak 55.

    “Kami siap menawarkan sekitar 55 proyek KPBU,” bebernya.

    55 proyek yang ditawarkan tersebut terdiri dari 24 proyek sumber daya air (SDA), 19 proyek di sektor jalan, dan 12 proyek di sektor permukiman.

    “Mari kita bergandengan tangan dan membangun infrastruktur yang benar-benar penting, terutama untuk Indonesia,” ucap Dody.

     

  • Siemens Tech Summit 2025 Dorong Transformasi Digital dan Keberlanjutan di Indonesia – Page 3

    Siemens Tech Summit 2025 Dorong Transformasi Digital dan Keberlanjutan di Indonesia – Page 3

    Siemens juga menandatangani sejumlah Nota Kesepahaman (MoU) dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk PLN Electricity Services dan PT Surya Energi Indotama, untuk mendorong inovasi di sektor energi dan infrastruktur.

    Kolaborasi ini mencakup pelatihan teknis, riset bersama, integrasi AI, dan pengembangan infrastruktur berkelanjutan.

    Siemens juga bermitra dengan universitas di Indonesia, seperti Universitas Gadjah Mada dan Universitas Diponegoro, untuk memperkuat pendidikan di bidang sistem tenaga listrik melalui hibah perangkat lunak simulasi PSS SINCAL.

    Melalui kemitraan dengan Direktorat Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Kementerian Perindustrian serta Dewan Transformasi Digital Industri Indonesia (WANTRI), Siemens turut berkomitmen mempercepat transformasi digital di sektor kelapa sawit serta makanan dan minuman.

    Inisiatif ini meliputi pelatihan tenaga kerja, pengembangan modul pelatihan, dan adopsi teknologi digital.

  • Bahlil Tak Mau Asal Kasih Izin Tambang ke UMKM – Page 3

    Bahlil Tak Mau Asal Kasih Izin Tambang ke UMKM – Page 3

    Terpisah, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, memastikan tidak ada kelompok besar yang menggunakan label UMKM untuk menjadi penerima manfaat utama dalam pengelolaan tambang.

    Maman menegaskan, proses penunjukkan prioritas ini melibatkan lintas kementerian. Termasuk Kementerian ESDM sebagai leading sector, Kementerian UMKM sebagai kementerian teknis yang mengurusi urusan kecil dan menengah, serta Kementerian Investasi yang menangani proses mekanisme perizinan satu atap.

    “Saya pikir Kita enggak usah apriori dulu. Makanya dalam Proses penunjukkan prioritas ini kan lintas terkait nih. Lintas kementerian, artinya ada Kementerian ESDM sebagai leading sector,” kata Maman dalam keterangan terpisah.

     

  • Prabowo Resmikan Kendaraan Listrik Pertama Buatan Pindad, Ini Spesifikasi dan Penampakannya – Page 3

    Prabowo Resmikan Kendaraan Listrik Pertama Buatan Pindad, Ini Spesifikasi dan Penampakannya – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 27 kontrak bersama di sektor pertahanan antara Kementerian Pertahanan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

    Penandatanganan ini dilakukan usai Prabowo membuka Indo Defence Expo dan Forum di Jiexpo Kemayoran Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    Prabowo tampak didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Adapun 27 kontrak tersebut senilai Rp33 triliun.

    Kontrak ini ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan RI dengan para 17 penyedia barang dan jasa pertahanan yang merupakan BUMN dan BUMS. Mulai dari, PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT LEN, hingga PT Republik Defens Indonesia.

    Kemudian, PT Praba Cipta Mandiri, PT Nusantara Turbine Propulsi, PT Agrapana Nugraha Katara, PT Tesco Indomaritim, PT Indonesia Defence Systems, PT Aggiomultimex International Group, PT Sapta Cakra Manunggal.

     

  • Mahalnya Biaya Bangun Tanggul Laut Raksasa Jakarta – Page 3

    Mahalnya Biaya Bangun Tanggul Laut Raksasa Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di Jakarta membutuhkan pembiayaan sekitar Rp123 triliun.

    “Berdasarkan studi yang telah dilakukan, (proyek Giant Sea Wall) membutuhkan biaya sebesar USD 8 miliar atau setara Rp123 triliun,” kata AHY di sela-sela kegiatan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JICC Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    AHY menegaskan, proyek ini masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan.

    “Kita masih mempelajari (proyek Giant Sea Wall) karena ini ruang yang terbuka untuk semua, kita tidak ingin cepat-cepat menyimpulkan karena sekali lagi ini proyek besar,” ujarnya.

    Lindungi Pesisir Jakarta

    Proyek Giant Sea Wall sendiri diyakini akan menjadi langkah strategis untuk melindungi pesisir utara Jakarta dari ancaman banjir dan penurunan level tanah.

    “Kami menyebutnya (Giant Sea Wall) sebagai coastal protection (perlindungan pantai) sekaligus juga flood management (pengelolaan banjir), kita memitigasi bahaya banjir dan juga terjadinya penurunan permukaan tanah,” terang AHY.

    Namun, Menko Infrastruktur juga mencatat bahwa membangun tanggul raksasa belum cukup untuk mengatasi banjir rob dan naiknya volume air laut. Maka dari itu, diperlukan solusi dari hulu ke hilir.

    “Menyelesaikan masalah land subsidence (penurunan tanah), termasuk juga banjir rob, permukaan air laut yang makin tinggi, itu bukan hanya berbicara pertahanan pantai. Jangan sampai makin tenggelam, air laut makin tinggi, dna terjadi penurunan,” imbuhnya.