Xcloud.id

Category: Liputan6.com

  • Daftar 13 Provinsi yang Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan, Cek Jadwalnya – Page 3

    Daftar 13 Provinsi yang Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan, Cek Jadwalnya – Page 3

    4. Bangka Belitung

    Berdasarkan pemberitaan di website korlantas.polri.go.id pada Kamis, 1 Mei 2025, program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Bangka Belitung digelar mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025.

    Beberapa keringanan yang ditawarkan dalam program ini di antaranya adalah pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan, penghapusan denda PKB, penghapusan pajak progresif, pembebasan bea balik nama kendaraan kedua (BBNKB II), serta pembebasan bea balik nama kendaraan dari luar provinsi.

    5. Kalimantan Timur

    Berdasarkan unggahan 9 April 2025 di akun Instagram @bapendakaltim, program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur dimulai tanggal 8 April hingga 30 Juni 2025. Sejumlah manfaat yang diberikan antara lain, bebas tunggakan PKB, bebas tunggakan denda PKB, bebas BBNKB II, dan bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lalu dan tahun-tahun lalu.

    6. Banten

    Berdasarkan unggahan 9 April 2025 di akun Instagram @bapenda.banten, pemutihan pajak kendaraan di Banten berlangsung mulai tanggal 10 April sampai dengan 30 Juni 2025. Sejumlah manfaat antara lain penghapusan pokok dan sanksi administrasi PKB untuk kendaraan yang menunggak pajak tahun 2024 dan sebelumnya dengan syarat melakukan pembayaran pajak tahun 2025, dan penghapusan sanksi administrasi untuk kendaraan yang menunggak pajak tahun 2025.

    7. Jakarta

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan (BBNKB) yang berlangsung selama tiga bulan, mulai dari 13 Juni hingga 31 Agustus 2025.

    Program pemutihan ini meliputi penghapusan denda keterlambatan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan bekas. Masyarakat hanya perlu membayar pokok pajak tanpa dikenakan sanksi administrasi yang menumpuk.

     

  • PKS Dorong Mendagri Kaji Ulang Perubahan Status Administrasi 4 Pulau di Aceh – Page 3

    PKS Dorong Mendagri Kaji Ulang Perubahan Status Administrasi 4 Pulau di Aceh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Mulyanto meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengkaji ulang secara seksama keputusan mengubah status pengelolaan empat pulau yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh menjadi Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Menurut Mulyanto, isu ini sangat sensitif yang sebaiknya diputuskan bersama antara Pemerintah, DPR serta dengan melibatkan DPD RI.

    “Pemerintah sebaiknya hati-hati dan mengedepankan pendekatan dialogis yang komprehensif. Masalah ini tidak cukup diputuskan secara sepihak oleh Pemerintah,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Sabtu (14/6).

    “Namun secara dialogis perlu melibatkan masyarakat melalui pembahasan di Komisi terkait DPR RI bersama dengan anggota DPD RI dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Selama ini kan prosesnya demikian, mirip dengan pembahasan pemekaran wilayah yang dilakukan di DPR RI,” sambungnya.

    Anggota Komisi Energi DPR RI 2018-2024 itu menilai masalah ini perlu dikaji ulang secara mendalam dan komprehensif serta bukan hanya melihat okupasi dan rupa bumi secara administratif saja. Tetapi juga perlu menimbang aspek sejarah, sosial-budaya dan potensi ekonomi sumber daya alamnya.

    “Perlu pembahasan yang mendalam dan terbuka bagi masyarakat. Karena soal penetapan 4 pulau ini, terkait dengan soal batas Provinsi, yang merupakan masalah yang sensitif bagi masyarakat Aceh, karena Provinsi Aceh adalah daerah otonomi khusus. Mestinya pembahasan lebih mendalam dari sekedar soal batas administratif,” tegasnya.

     

  • Prabowo Bakal Pimpin Gerakan Nasional Tangani Sampah – Page 3

    Prabowo Bakal Pimpin Gerakan Nasional Tangani Sampah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan memimpin gerakan nasional untuk menangani sampah di Indonesia demi memenuhi target 100 persen sampah terkelola pada 2029.

    Dalam peninjauan ke TPA Kopi Luhur, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat (13/6), Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, memaparkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah mencapai 51,21 persen pada tahun ini dan dapat mencapai 100 persen pada 2029.

    “Jadi berdasarkan ratas terakhir, Bapak Presiden akan memimpin gerakan nasional. Itu beliau langsung akan memimpin sendiri penanganan sampah se-Indonesia yang akan ada intensifikasi dari penanganan sampah tersebut,” kata Hanif Faisol Nurofiq, seperti dilansir Antara.

    “Sehingga kita perlu mengakselerasi semua,” tambahnya.

    Target pengelolaan sampah 100 persen pada 2029 itu sendiri sudah tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    Untuk itu, dia meminta pemerintah daerah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan sanksi administrasi paksaan pemerintah yang diberikan kepada 343 TPA yang masih melakukan open dumping atau pembuangan secara terbuka.

     

  • Konten Kreator Dian Rana Jadi Narasumber Workshop Media Digital di Berau

    Konten Kreator Dian Rana Jadi Narasumber Workshop Media Digital di Berau

    Liputan6.com, Berau – Nama konten kreator Dian Rana, makin dikenal di jagat konten digital Kalimantan Timur. Bukan cuma aktif di media sosial, konten kreator yang satu ini sukses bikin peserta Workshop Pengelolaan Media Digital 2025 di Maratua, Berau, Kaltim manggut-manggut kagum. Bukan tanpa alasan, selain piawai membawakan materi, Dian juga berhasil membumikan isu berat seperti pembangunan IKN jadi lebih santai, relatable, dan nge-hits. 

    Workshop yang digelar Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Kalimantan Timur itu menghadirkan dua narasumber utama Dr. Rulli Nasrullah, M.Si, dan Dian Rana. Di hari pertama workshop yang digelar di Hotel Falmy Eksklusif Berau, Dian langsung mencuri perhatian. Bukan dengan jargon-jargon rumit, tetapi lewat pengalaman lapangannya sebagai pembuat konten yang aktif menyuarakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di kanal YouTube pribadinya.

    “Konten yang konsisten dan jujur memiliki daya tarik tersendiri. Kekuatan narasi lokal adalah keunggulan yang harus dimaksimalkan,” ujarnya di depan 42 peserta yang datang dari berbagai daerah di Kaltim, termasuk dari Mahakam Ulu yang jaraknya lumayan jauh.

    Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, Hj. Sri Rejeki Marietha, mengakui bahwa kehadiran kedua narasumber bukan cuma pelengkap rundown acara, tapi juga pemantik inspirasi.

    Memasuki ke hari kedua, giliran praktik lapangan yang digelar langsung di Kecamatan Maratua. Lagi-lagi Dian jadi pusat perhatian. Kali ini bukan karena materi, tetapi karena kisah blundernya yang relate dengan para pegiat konten pemula. “Jangan sampai ketika sampai di lokasi, baru sadar memori kamera ketinggalan atau baterai habis. Saya pernah mengalami hal itu, dan akhirnya kebingungan sendiri di lapangan,” ungkapnya sambil disambut gelak tawa peserta.

    Praktik di lapangan itu bukan kaleng-kaleng. Peserta diajak ke penangkaran penyu di Pulau Sangalaki. Suasana jadi hening ketika mereka melihat bayi penyu langsung dari dekat. Dian pun terlihat antusias. “Melihat dan memegang langsung bayi penyu ini adalah pengalaman luar biasa. Saya makin sadar pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem laut,” katanya.

    Dari Sangalaki, rombongan lanjut ke Pulau Kakaban yang terkenal dengan ubur-ubur air tawar serta Goa Halo Tabung di Kampung Payung-Payung. Seluruh kegiatan jadi makin bermakna karena Dian bukan cuma ‘ngomong doang’ soal konten, tapi juga praktik langsung bikin dokumentasi bareng peserta.

    Sosok Dian Rana di workshop ini seolah jadi jembatan antara dunia birokrasi dan dunia digital yang dinamis. Ia membawa cara pandang baru tentang pentingnya menyampaikan narasi daerah lewat medium yang disukai generasi muda. Kalau selama ini pembangunan IKN dirasa ‘berjarak’, lewat sentuhan kreatif Dian, isu tersebut jadi bahan obrolan yang bisa dikunyah ringan sambil scroll media sosial. Otentik, gak menggurui, dan yang pasti bisa banget jadi inspirasi buat banyak konten kreator daerah lainnya.

    Workshop ditutup dengan harapan dari Sri Rejeki agar semangat seperti yang ditunjukkan Dian bisa menular ke seluruh peserta. “Semoga workshop ini, yang didampingi oleh dua narasumber kompeten, mampu meningkatkan wawasan, keterampilan, dan semangat rekan-rekan di lapangan dalam mendokumentasikan serta menyampaikan informasi pimpinan secara profesional,” katanya.

    Dengan gaya yang khas dan pendekatan yang membumi, Dian Rana sekali lagi membuktikan kalau konten lokal bisa jadi powerful—asal konsisten, jujur, dan tahu cara menyentuh audiens.

    Informasi yang satu ini tidak untuk dicontoh. Ada dua orang konten kreator membuat konten di tengah warga yang kesulitan menghadapi banjir. Kedua konten kreator ini akhirnya diusir warga karena kehadirannya dianggap mengganggu.

  • Nasi Jemblung, Kuliner Keraton yang Menjadi Favorit Raja-Raja Surakarta

    Nasi Jemblung, Kuliner Keraton yang Menjadi Favorit Raja-Raja Surakarta

    Bentuk melingkar nasi jemblung mengandung simbolisme tertentu dalam budaya Jawa. Lubang di tengah melambangkan kesempurnaan dan keseimbangan, serta penyajiannya yang tertata rapi mencerminkan nilai-nilai keraton yang penuh tata krama.

    Dulu hanya bisa dinikmati kalangan keraton, kini nasi jemblung telah menjadi kuliner yang dapat dinikmati masyarakat umum. Beberapa rumah makan di Solo menyajikan hidangan ini sebagai menu andalan.

    Beberapa tempat bahkan tetap mempertahankan resep asli warisan keraton. Pemerintah Kota Solo melalui Dinas Kebudayaan telah memasukkan nasi jemblung sebagai salah satu warisan kuliner yang perlu dilestarikan.

    Nasi jemblung merupakan salah satu hidangan tradisional yang berasal dari lingkungan keraton. Bukti arsip dari abad ke-19 menunjukkan bahwa hidangan ini termasuk dalam daftar menu upacara adat keraton, khususnya di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta.

    Penulis: Ade Yofi Faidzun

  • Tanggapan Jokowi Disebut Kader PSI Penuhi Syarat Jadi Nabi – Page 3

    Tanggapan Jokowi Disebut Kader PSI Penuhi Syarat Jadi Nabi – Page 3

    “Mantan presiden Indonesia yang paling dekat dengan rakyat namanya,” tulis Dedy dalam cuitannya.

    Cuitan tersebut kemudian mendapat respons dari pengguna media sosial lainnya. Dedy lantas menanggapi komentar tersebut dengan menuliskan pendapat lebih lanjut mengenai sosok Jokowi.

    “Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuma sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat. Sementara di dunia lain masih ada saja yang tidak siap dengan realitas bahwa tugas kenegaraan beliau sudah selesai dengan paripurna,” tulis Dedy Nur. 

    Akibat cuitan tersebut, Dedy dihujani kritik dan akhirnya meminta maaf serta memberikan klarifikasi.

  • Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Hakim, PSI Sebut Langkah Strategis Cegah Suap – Page 3

    Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Hakim, PSI Sebut Langkah Strategis Cegah Suap – Page 3

    Selain kenaikan gaji hakim 2025, pemerintah juga berencana untuk memperbaiki fasilitas perumahan bagi para hakim. Banyak hakim, terutama yang masih berstatus kontrak, belum memiliki fasilitas perumahan yang memadai. Hal ini tentu menjadi perhatian serius pemerintah.

    Program perbaikan perumahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para hakim dan memberikan mereka lingkungan yang nyaman untuk beristirahat dan mempersiapkan diri menghadapi tugas-tugas berat di pengadilan. Dengan tempat tinggal yang layak, diharapkan para hakim dapat bekerja lebih fokus dan produktif.

    Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan para hakim secara berkelanjutan. Kenaikan gaji dan perbaikan fasilitas perumahan hanyalah sebagian dari upaya yang dilakukan untuk mewujudkan peradilan yang lebih baik di Indonesia.

    Untuk rincian lengkap mengenai kenaikan gaji hakim 2025 untuk semua golongan dan masa kerja, Anda dapat melihat langsung di Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 dan informasi terbaru dari pemerintah. Perlu diingat bahwa angka-angka yang diberikan di atas merupakan perkiraan berdasarkan informasi yang tersedia dan mungkin terdapat perbedaan dengan angka sebenarnya.

  • Prabowo Naikkan Gaji Hakim, KPK: Bisa Bentengi dari Godaan Korupsi – Page 3

    Prabowo Naikkan Gaji Hakim, KPK: Bisa Bentengi dari Godaan Korupsi – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto di Gedung Mahkamah Agung, Kamis (12/6), mengumumkan kenaikan gaji untuk para hakim.

    Presiden mengatakan bahwa kenaikan tertinggi adalah untuk golongan hakim paling junior, yakni mencapai 280 persen dari gaji saat ini.

    Presiden menilai keputusannya menaikkan gaji para hakim untuk meningkatkan kesejahteraan pejabat yang berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara itu.

    “Saya, Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim,” kata Prabowo saat memberi sambutan pada acara pengukuhan 1.451 hakim di Gedung MA, Jakarta.

     

  • Usman Hamid Respons Fadli Zon soal Tidak Adanya Perkosaan Mei 1998: Upaya Pemutihan Dosa – Page 3

    Usman Hamid Respons Fadli Zon soal Tidak Adanya Perkosaan Mei 1998: Upaya Pemutihan Dosa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menyatakan, dirinya bersama Koalisi Masyarakat Sipil berdiri bersama mengecam pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang menyebut tidak terdapat bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal dalam peristiwa Mei 1998.

    “Kekerasan seksual Mei 1998 bukan rumor belaka, lawan upaya culas negara dalam memutihkan dosa Orde Baru,” tutur Usman dalam pesan singkatnya, Sabtu (14/6/2025).

    Usman mengatakan, pernyataan Fadli Zon menunjukan sikap nirempati terhadap korban dan seluruh perempuan yang berjuang bersama. Hal itu pun dinilai sebagai upaya mendiskreditkan kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah melakukan penyelidikan atas peristiwa Mei 1998, dengan kekerasan seksual sebagai bagian di dalamnya.

    “Jelas keliru ucapan yang bilang perkosaan massal saat kerusuhan rasial 13-15 Mei 1998 adalah rumor dan tidak ada buktinya. Rumor adalah cerita atau laporan yang beredar luas di masyarakat tapi kebenarannya diragukan karena tidak ada otoritas yang mengetahui kebenarannya. Padahal waktu itu ada otoritas yang mengetahui kebenarannya, yaitu Tim Gabungan Pencari Fakta, yang dibentuk Presiden BJ Habibie selaku Kepala Negara,” jelas dia.

    Usman mengulas, TGPF pada 23 Juli 1998 dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Jaksa Agung.

    Tim Gabungan itu bekerja dalam rangka menemukan dan mengungkap fakta, pelaku, dan latar belakang peristiwa 13-15 Mei 1998. Mereka terdiri dari unsur pemerintah, Komnas HAM, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

    Sebagian rekomendasi TGPF pun dipenuhi Habibie, dengan membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan alias Komnas Perempuan. Presiden dan DPR RI saat itu juga meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, serta mengupayakan program perlindungan saksi dan korban melalui UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

  • Pengamat: Wakapolri Baru Harus Bisa Terjemahkan Visi Misi Kapolri dan Berkarakter Kuat – Page 3

    Pengamat: Wakapolri Baru Harus Bisa Terjemahkan Visi Misi Kapolri dan Berkarakter Kuat – Page 3

    Saat ini terdapat sejumlah perwira tinggi Polri berpangkat Komjen (jenderal bintang tiga) yang berpotensi menjadi pengganti Wakapolri, baik yang bertugas di struktur internal Polri maupun di lembaga negara lain.

    Mereka adalah lulusan Akpol dari tahun 1990 hingga 1993, berikut daftarnya:

    • Irwasum Polri: Komjen Dedi Prasetyo (Akpol 1990)

    • Kepala Baharkam: Komjen Mohammad Fadil Imran (Akpol 1991)

    • Kepala Bareskrim: Komjen Wahyu Widada (Akpol 1991)

    • Kepala Baintelkam: Komjen Syahardiantono (Akpol 1991)

    • Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kapolri: Komjen Wahyu Hadiningrat (Akpol 1992)

    Selain nama-nama di atas, terdapat pula jenderal bintang tiga yang bertugas di luar struktur Polri, seperti di BNN, BNPT, BSSN, Kementerian/Lembaga hingga BIN, diantaranya:

    • Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas): Komjen Panca Putra Simanjuntak (Akpol 1990)

    • Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Komjen Tomsi Tohir Balaw (Akpol 1990)

    • Sekretaris Jenderal DPD RI: Komjen Mohammad Iqbal (Akpol 1991)

    • Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN): Komjen Marthinus Hukom (Akpol 1991)

    • Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Komjen Nico Afinta (Akpol 1992)

    • Sekretaris BNPP RI: Komjen Komjen Makhruzi Rahman (Akpol 1992)

    • Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Komjen Albertus Rachmad Wibowo (Akpol 1993)

    • Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho (Sekolah Perwira Polri 1993).