Xcloud.id

Category: Liputan6.com Regional

  • Pupuk Palsu Beredar di Jateng, Terbongkar Pabriknya Ada di Boyolali

    Pupuk Palsu Beredar di Jateng, Terbongkar Pabriknya Ada di Boyolali

     

    Liputan6.com, Semarang – Sebuah pabrik pupuk palsu yang sudah beroperasi di Kabupaten Boyolali berhasil dibongkar aparat Polda Jateng.

    Direskrimsus Polda Jateng Kombes Pol. Arif Budiman di Semarang, Kamis (11/7/2025) kemarin mengatakan, pabrik pupuk palsu tersebut memiliki kapasitas produksi 260 hingga 400 ton per bulan.

    Arif juga mengatakan, peredaran pupuk yang kandungannya tidak sesuai dengan komposisi yang tertera dalam kemasannya itu bermula dari aduan petani tentang adanya pupuk yang diduga palsu.

    “Penyidik kemudian menelusuri asal pupuk yang diketahui tersimpan dalam sebuah gudang di Kabupaten Karanganyar,” katanya.

    Dari gudang tersebut, penyidik mendapati pabrik yang memproduksi di wilayah Kabupaten Boyolali.

    Ia menuturkan terdapat tujuh jenis pupuk produksi CV Sayap ECP yang diperiksa di Laboratorium Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah

    “Dari hasil pengecekan laboratorium diketahui kandungan di dalam pupuk yang diproduksi tersebut tidak sesuai dengan komposisi di kemasannya,” katanya.

    Dirinya mencontohkan salah satu merk Enviro dengan kandungan Nitrogen, Fosfor, dan Kalium yang seluruhnya di bawah 1 persen. Padahal, katanya, komposisi yang tertera di label kemasan seluruhnya di atas 10 persen.

    Dalam pengungkapan pabrik pupuk palsu anorganik itu, polisi telah menetapkan TS, Direktur CV Sayap ECP, sebagai tersangka.

    Arif menyebut CV Sayap ECP sebenarnya memiliki perizinan lengkap serta mengantongi SNI, dan produk pupuk palsu tersebut, sudah beredar di berbagai wilayah di Jawa Tengah.

    Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

  • Masa Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya Hampir Berakhir, 20 Orang Masih Hilang

    Masa Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya Hampir Berakhir, 20 Orang Masih Hilang

    Liputan6.com, Banyuwangi Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya akan kembali diusulkan untuk diperpanjang.

    Sebelumnya Basarnas telah memperpanjang operasi SAR sejak hari Rabu lalu (9/7/2025) sampai dengan Jumat (11/7/2025) hari ini, karena pertimbangan kemanusiaan dan masih banyak korban belum ditemukan.

    “Setelah tujuh hari sudah kita perpanjang, dan kita juga lihat suasana keluarga korban dan kita sendiri yang mempublikasikan dan hadir di sini, kita semua adalah manusia-manusia berintegritas kepada masyarakat dan negara kita,” ujar Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan Kesiapsiagaan Basarnas, Ribut Eko Suyanto saat konfrensi pers di Pelabuhan Ketapang Kamis malam (10/7/2025).

    Ribut Eko mengatakan, selain pertimbangan kemanusian, operasi SAR pencarian korban kapal tenggelam akan diusukan kembali untuk diperpanjang kepada atasannya karena masih ada 20 orang korban belum ditemukan.

    “Tentu pemerintah tidak tinggal diam, dan kami pun dari oerganisasi SAR akan menyampaikan kepada pimpinan, mudah- mudahan bisa diperpanjang dan nanti kami umumkan,” paparnya.

    Data Posko Operasi SAR dan Potensi SAR Gabungan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menyebutkan hingga Selasa malam jumlah korban selamat tercatat 30 orang, 15 korban ditemukan meninggal (1 proses identifikasi) dan 20 korban lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian.

    KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 53 penumpang dan 12 ABK/kru serta 22 unit kendaraan itu tenggelam pada Rabu, 2 Juli 2025.

     

    Mayat tanpa identitas kembali ditemukan mengambang di Teluk Banyu Biru, kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Rabu (9/7) malam. Diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.

  • Nasib Ratusan Pelamar P3K Gunungkidul Bergantung Pusat Usai Hanya 26 Orang Lolos dari 574 Calon

    Nasib Ratusan Pelamar P3K Gunungkidul Bergantung Pusat Usai Hanya 26 Orang Lolos dari 574 Calon

    Liputan6.com, Gunungkidul – Harapan ratusan pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Gunungkidul masih belum padam, meskipun kenyataan pahit harus mereka terima usai pengumuman hasil seleksi tahap kedua. Dari 574 peserta yang mengikuti seleksi, hanya 26 orang yang dinyatakan lolos. Sementara sisanya, sebanyak 548 pelamar, harus kembali bersabar.

    Para pelamar ini berasal dari berbagai latar belakang termasuk tenaga honorer yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah daerah, berharap seleksi P3K bisa menjadi pintu perubahan status dan nasib mereka. Namun nyatanya, formasi terbatas membuat tidak semua bisa tertampung.

    Menurut Kepala Bidang Formasi Data dan Perkembangan Pegawai BKD Gunungkidul, Farid Juni Haryanto, jumlah formasi pada tahap kedua ini sama seperti pada tahap pertama, yaitu sebanyak 449 formasi. Sayangnya, jumlah peserta seleksi jauh lebih banyak dari jumlah kebutuhan. “Total peserta seleksi tahap dua ada 574 orang. Tetapi yang lolos hanya 26 orang. Sisanya belum berhasil dan akan diarahkan untuk mengikuti skema P3K paruh waktu,” ujar Farid.

    Farid menjelaskan bahwa konsep P3K paruh waktu sudah menjadi opsi dalam kebijakan nasional kepegawaian. Mereka yang diangkat dalam skema ini tetap berstatus ASN, tetapi bekerja dalam waktu yang terbatas dan mendapatkan upah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Kurang lebih masih ada 548 pelamar yang belum lolos. Kita masih menunggu petunjuk teknis dari pusat mengenai bagaimana pengangkatan mereka dalam skema paruh waktu ini,” tambahnya.

    P3K paruh waktu merupakan konsep baru dalam sistem ASN yang memungkinkan pemerintah daerah merekrut tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja jangka waktu terbatas, yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan. Farid menyebut, sistem ini menjadi solusi bagi daerah yang memiliki keterbatasan anggaran tetapi tetap membutuhkan tenaga kerja tambahan. Dalam banyak kasus, skema ini bisa membantu menyerap tenaga honorer yang belum tertampung di formasi reguler.

    Sementara itu, bagi 26 peserta yang lolos seleksi tahap kedua, saat ini mereka tengah memasuki tahapan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) sebagai salah satu syarat untuk penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Proses administrasi ini ditargetkan selesai paling lambat pada bulan Oktober mendatang. “Kami memahami kekecewaan dari para pelamar. Tapi ini belum akhir. Masih ada peluang lewat jalur paruh waktu, dan kita sedang menunggu arahan resmi dari pusat,” terang Farid.

    Perihal gaji yang akan diterima oleh P3K, khususnya dalam skema paruh waktu, menjadi perhatian tersendiri. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menegaskan bahwa honor untuk P3K paruh waktu akan tetap menggunakan skema pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Pembayaran honor tetap melalui APBD, seperti sebelumnya. Besarannya pun disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Saya tidak hafal nilainya karena tiap posisi bisa berbeda,” ujar Putro.

    Ia juga menambahkan bahwa kemampuan fiskal daerah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan seberapa besar dan seberapa banyak pegawai paruh waktu bisa diangkat. Meski tidak lolos, pelamar yang belum berhasil di tahap kedua masih memiliki harapan. Proses rekrutmen belum benar-benar usai. “Pemerintah daerah dan pusat masih menggodok kebijakan teknis mengenai pelaksanaan P3K paruh waktu,” pungkasnya. 

  • Cara Agar Indonesia Bisa Bebas dari ‘Middle Income Trap’

    Cara Agar Indonesia Bisa Bebas dari ‘Middle Income Trap’

    Liputan6.com, Jakarta – Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) resmi meluncurkan buku terbarunya berjudul Transformasi Birokrasi: Keluar dari Jebakan Middle Income Trap. Peluncuran buku ini dirangkai dengan diskusi publik yang digelar pada Kamis (10/7/2025) kemarin, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

    Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Pimpinan Ombudsman RI Hery Susanto, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama, Tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Leo Herlambang, Presidium MN KAHMI Soetomo, serta Direktur Utama PT Antam Achmad Ardianto.

    Sekjen MN KAHMI Syamsul Qomar mengatakan, KAHMI terpanggil untuk memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya dalam memperbaiki tata kelola birokrasi dari pusat hingga daerah. Hal ini diharapkan mampu mendorong transformasi birokrasi di semua sektor pelayanan publik, sehingga Indonesia dapat terbebas dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

    Middle income trap adalah kondisi ketika suatu negara terjebak di level pendapatan menengah dan gagal beralih menjadi negara berpendapatan tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi melambat, pendapatan per kapita stagnan, dan standar hidup masyarakat tidak meningkat.

    Hery Susanto, Pimpinan Ombudsman RI sekaligus salah satu kontributor buku, menjelaskan bahwa Transformasi Birokrasi Keluar dari Jebakan Middle Income Trap lahir dari rangkaian diskusi panjang dari seminar nasional yang sebelumnya diselenggarakan oleh MN KAHMI.

    “Buku ini lahir dari seminar nasional yang digelar Majelis Nasional KAHMI. Banyak gagasan, data, dan analisis yang dihimpun dan dituangkan secara komprehensif sebagai sumbangsih pemikiran untuk mendorong transformasi birokrasi agar Indonesia mampu keluar dari jebakan middle income trap,” ujar Hery dalam paparannya.

    Hery juga memperkenalkan konsep epta helix dalam buku tersebut, yaitu pengembangan dari pendekatan penta helix yang selama ini dikenal dalam sistem pelayanan publik.

    “Dalam buku ini, saya memperkenalkan metode epta helix sebagai pengembangan dari konsep penta helix. Jika sebelumnya hanya lima unsur yang terlibat, kini ditambah dua elemen penting menjadi tujuh. Ketujuh unsur tersebut meliputi pemerintah pusat dan daerah, DPR/DPRD, kelompok bisnis, akademisi, pers, masyarakat, dengan Ombudsman RI sebagai simpul pengawas pelayanan publik,” jelasnya.

    Hery menegaskan bahwa birokrasi memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak sekaligus regulator yang harus hadir di semua lini kehidupan masyarakat.

    “Birokrasi adalah ujung tombak sekaligus regulator. Ia harus hadir dan bekerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari layanan paling sederhana hingga kebijakan strategis negara. Karena itu, kualitas kinerja birokrasi dalam pelayanan publik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan,” tegasnya.

    Hery menambahkan bahwa birokrasi Indonesia juga harus mampu mendukung pencapaian Asta Cita Presiden RI, yakni delapan cita-cita pembangunan nasional. Pihaknya akan menindaklanjuti gagasan-gagasan dalam buku tersebut secara menyeluruh dan terintegrasi.

    “Birokrasi kita harus mampu menjadi penggerak dalam mewujudkan Asta Cita dan menjadi rencana tindak lanjut secara holistik untuk transformasi birokrasi kita,” jelas Hery.

     

  • Waspada Potensi Banjir Lahar Hujan Gunung Lewotobi Laki-Laki

    Waspada Potensi Banjir Lahar Hujan Gunung Lewotobi Laki-Laki

    Aktivitas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur juga mengganggu jadwal penerbangan dari dan menuju beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. PT Angkasa Pura Indonesia Bandara El Tari Kupang mencatat sebanyak delapan penerbangan terpaksa dibatalkan hingga Selasa siang, 8 Juli 2025, akibat dampak sebaran abu vulkanik dari gunung yang masih terus mengalami erupsi.

    “Per siang hari ini, tercatat delapan pesawat membatalkan penerbangan karena erupsi Gunung Lewotobi,” ujar I Gusti Ngurah Yudi Saputra, Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Legal, Compliance & Stakeholder Relation Bandara El Tari Kupang, dikutip dari Antara, Selasa.

    Dari delapan penerbangan yang dibatalkan, enam di antaranya dioperasikan oleh maskapai Wings Air. Adapun rute yang terdampak meliputi:

    • Wings Air IW1828 Maumere–Kupang

    • Wings Air IW1829 Kupang–Maumere

    • Wings Air IW1994 Lewoleba–Kupang

    • Wings Air IW1995 Kupang–Lewoleba

    • Wings Air IW1930 Larantuka–Kupang

    • Wings Air IW1931 Kupang–Larantuka

    • Wings Air IW1928 Larantuka–Kupang

    • Wings Air IW1929 Kupang–Larantuka

    “Untuk rute Kupang–Larantuka sendiri dalam satu hari biasanya ada empat kali penerbangan,” terang Yudi.

  • Sinergi Polri-LSM Penjara 1 Tebarkan Kebaikan ke Puluhan Rumah Ibadah di Gunungkidul

    Sinergi Polri-LSM Penjara 1 Tebarkan Kebaikan ke Puluhan Rumah Ibadah di Gunungkidul

    Liputan6.com, Gunungkidul Guna memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, LSM Penjara 1 kembali menunjukkan komitmen dalam membangun jembatan pengabdian antara negara dan rakyat. Kali ini, kolaborasi nyata dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir dalam program “Bakti LSM Penjara 1 Tahun 2025” yang mengusung misi sosial-keagamaan. Salah satu titik penyaluran bantuan tersebut berlangsung di Masjid Latifah Al Ajlan, yang berlokasi di Ngereyung, RT 01/RW 02, Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Masjid yang terletak di kawasan perbukitan ini menjadi saksi nyata hadirnya kepedulian negara kepada umat, melalui penyerahan bantuan Mushaf Al-Qur’an terjemah, bantuan marbot, serta mesin pompa air, yang diserahkan langsung kepada M. Suraji, marbot setempat. Penyerahan ini turut dibersamai oleh jajaran Polsek Girisubo, serta tim LSM Penjara 1 dan masyarakat sekitar yang menyambut hangat kegiatan tersebut. 

    Ketua Umum LSM Penjara 1, Teuku Z. Arifin, dalam pernyataannya menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar bagian dari seremoni peringatan Hari Bhayangkara ke-79, tetapi merupakan pengejawantahan nyata dari semangat pelayanan yang tulus dan merakyat. “Sinergi antara Polri dan LSM Penjara 1 adalah wujud konkret bahwa pengabdian tidak boleh terhenti pada batas struktur formal, tetapi harus benar-benar menyentuh akar kehidupan masyarakat. Dan sejalan dengan tagline resmi Hari Bhayangkara ke-79, yakni ‘Polri untuk Masyarakat’, kolaborasi ini menjadi bukti bahwa negara hadir bukan hanya melalui instruksi, tetapi juga melalui aksi nyata yang mengalirkan rahmat, kepedulian, dan keberkahan bagi umat,” tegas Arifin.

    Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 27 titik rumah ibadah (musala dan masjid) yang tersebar di 9 Kapanewon  di wilayah Gunungkidul, selama rentang tanggal 28 Juni hingga 1 Juli 2025. Program ini tidak hanya menyentuh aspek spiritual melalui penyaluran mushaf, tetapi juga menghadirkan manfaat praktis bagi para marbot dan masyarakat sekitar. Salah satunya adalah penyediaan mesin pompa air di lokasi rumah ibadah yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap sumber air bersih.

    “Polri bukan hanya menjadi penjaga keamanan, namun juga sahabat umat dalam keseharian. Kebersamaan Polri dalam kegiatan ini adalah bagian dari misi besar mempererat relasi antara institusi negara dan umat melalui jalan pengabdian yang nyata dan penuh keikhlasan,” ujar Arifin, yang juga menekankan bahwa sinergi ini menjadi simbol bahwa negara tidak hadir sekadar melalui kewenangan, tetapi juga melalui sentuhan kemanusiaan dan pelayanan kepada rakyat kecil di pelosok.

    Penyerahan bantuan ini juga menandai hadirnya wajah negara yang hangat dan peduli, menjangkau titik-titik yang jauh dari hiruk pikuk pusat pemerintahan. Ketika mushaf menyentuh tangan marbot yang telah setia menjaga masjid di tengah hening hutan desa, dan ketika doa mengalir bersama air kehidupan yang disalurkan ke rumah ibadah, di situlah makna pengabdian menemukan dimensi spiritualnya yang paling luhur.

    Melalui sinergi ini, Polri dan LSM Penjara 1 membuktikan bahwa nilai-nilai Bhayangkara bukan sekadar jargon tahunan, tetapi komitmen berkelanjutan untuk hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di garis paling sunyi.

    Lapas Klas 1 Tangerang sepanjang Ramadhan ini menjelma bagai sebuah pondok pesantren. Di balik tembok lapas, warga binaan diajak meningkatkan amal ibadah. Bahkan kegiatan pesantren kilat di lapas ini targetkan warga binaan mampu menghafal Alquran di …

  • Simak, Kalender Jawa dan Wetonnya Hari Ini Jumat 11 Juli 2025

    Simak, Kalender Jawa dan Wetonnya Hari Ini Jumat 11 Juli 2025

    Liputan6.com, Bandung – Kalender Jawa merupakan sistem penanggalan tradisional yang masih digunakan oleh sebagian masyarakat di Indonesia hingga saat ini. Keberadaan kalender ini dianggap penting terutama dalam menentukan hari-hari besar dan peristiwa penting lainnya.

    Adapun pada hari ini, Jumat, 11 Juli 2025 berdasarkan kalender Jawa bertepatan dengan tanggal 15 Suro 1959 dan memiliki weton Jumat Wage. Tanggal dan weton ini kerap menjadi perhatian khusus bagi mereka yang masih menjunjung tinggi tradisi leluhur.

    Jumat Wage merupakan kombinasi weton yang dipercaya memiliki karakteristik dan energi tersendiri. Dalam kepercayaan Jawa, weton seperti ini dapat mempengaruhi suasana, energi spiritual, dan makna dari sebuah peristiwa yang berlangsung pada hari tersebut.

    Oleh karena itu, tidak jarang masyarakat menggunakan weton untuk menandai peringatan besar seperti kelahiran, pernikahan, pindah rumah, atau memulai usaha. Hal ini membuat sistem kalender Jawa tetap hidup dan relevan hingga era modern.

    Kalender Jawa juga erat kaitannya dengan perhitungan waktu dalam kegiatan adat dan spiritual. Tanggal-tanggal besar dalam masyarakat Jawa seperti Satu Suro, Sekaten, hingga peringatan nyadran semuanya ditentukan berdasarkan penanggalan Jawa.

    Tradisi ini memperlihatkan betapa pentingnya kesinambungan antara waktu dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Tak hanya itu, kalender ini juga dipakai oleh kalangan spiritualis atau pemuka adat untuk membaca momentum.

    Meskipun zaman telah berubah dan masyarakat sudah akrab dengan kalender Masehi penggunaan kalender Jawa tetap bertahan karena nilai-nilai kultural dan spiritual yang melekat di dalamnya.

  • Rumah Anggota Polisi Disatroni Maling, CCTV Digondol Sebelum Motor Raib

    Rumah Anggota Polisi Disatroni Maling, CCTV Digondol Sebelum Motor Raib

    Liputan6.com, Sukabumi – Sebuah insiden pencurian mengejutkan terjadi di kediaman seorang anggota polisi di Kavling Pesona Limusnunggal, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi. 

    Pelaku tak hanya berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor, namun juga sempat melumpuhkan sistem pengawasan dengan mencuri kamera CCTV yang terpasang di rumah tersebut. Peristiwa ini terjadi pada Selasa (8/7/2025) sekitar pukul 02.00 WIB dini hari.

    Dalam rekaman CCTV sekitar rumah korban, terduga pelaku terlihat membobol gerbang, mengambil CCTV, lalu gasak motor. Kasi Humas Polres Sukabumi Kota, AKP Astuti Setyaningsih, menjelaskan modus operandi pelaku yang terbilang licin. 

    “Pelaku membobol gerbang yang digembok untuk masuk ke halaman rumah. Setelah berhasil masuk, mereka tidak langsung mengambil sepeda motor, melainkan terlebih dahulu mengambil kamera CCTV yang terpasang,” ungkap AKP Astuti dalam keterangannya, Rabu (9/7/2025). 

    Setelah berhasil mencopot CCTV, pelaku maling motor sempat keluar halaman rumah dan memasukkan kamera tersebut ke dalam tas. 

    Barulah setelah itu, pelaku kembali masuk ke halaman dan membawa kabur satu unit sepeda motor merek Yamaha dengan nomor polisi F 5711 UBT milik korban seorang anggota Polri berinisial MAH (27) dan istrinya YRA (25).

     

  • Nestapa Nelayan di Pelabuhan Terbesar DIY: Dipaksa Beli BBM Mahal

    Nestapa Nelayan di Pelabuhan Terbesar DIY: Dipaksa Beli BBM Mahal

    Liputan6.com, Gunungkidul – Di balik hiruk-pikuk aktivitas pelabuhan dan gemuruh mesin kapal yang bersandar di Pelabuhan Pantai Sadeng, Kalurahan Songbanyu, Kapanewon Girisubo, Gunungkidul, terselip keluhan yang tak kunjung usai dari para nelayan. Pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan perikanan terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta, pusat aktivitas ekonomi pesisir yang menampung ratusan nelayan lokal maupun pendatang.

    Setiap hari, tak kurang dari 500 kapal nelayan bersandar dan berlayar dari pelabuhan ini. Mereka memasok ikan segar dari Laut Selatan untuk pasar-pasar di DIY hingga Jawa Tengah. Namun, di balik produktivitas tinggi itu, para nelayan harus berjibaku dengan harga bahan bakar yang tinggi, dan cuaca laut yang semakin tak menentu dalam beberapa bulan terakhir.

    “Kami ini seperti hidup di jantung perikanan, tapi tetap membeli BBM dengan harga tinggi. Padahal kami nelayan kecil,” ujar Sarpan, Ketua Paguyuban Nelayan Pantai Sadeng.

    Ironisnya, Sadeng pernah memiliki SPBN di masa lalu. Namun saat itu, jumlah nelayan masih sedikit dan aktivitas perikanan belum seramai sekarang. SPBN akhirnya tidak beroperasi kembali karena dianggap belum optimal secara ekonomi. Kini, saat jumlah nelayan meningkat tajam dan pelabuhan semakin sibuk, kebutuhan akan SPBN justru menjadi sangat mendesak.

    “Dulu pernah ada SPBN, tapi waktu itu belum ramai seperti sekarang. Sekarang kapal sudah ratusan, tangkapan banyak, tapi kami malah kesulitan BBM,” jelas Sarpan.

    Karena belum adanya SPBN yang aktif, nelayan terpaksa mengandalkan pasokan BBM dari koperasi atau sub agen yang menjual di atas harga pasar. Untuk jenis Pertalite atau Pertamax, mereka mengandalkan pasokan dari koperasi nelayan setempat. Sedangkan untuk solar, yang sangat dibutuhkan kapal-kapal berukuran besar, harus dibeli dari sub penyalur milik Bumdes Kalurahan Pucung.

    Kondisi ini membuat biaya operasional melonjak tajam. Kapal jukung kecil rata-rata membutuhkan 10 hingga 15 liter BBM untuk sekali melaut. Sementara kapal berkapasitas 30 gross ton ke atas bisa menghabiskan hingga 20 ton solar, tergantung lamanya operasi di laut.

    “Tanpa harga subsidi, biaya yang harus dikeluarkan melonjak drastis. Kalau ada SPBN, biaya melaut bisa ditekan. Sekarang hasil tangkapan bagus pun belum tentu balik modal,” tambahnya.

    Tak hanya harga yang tinggi, ketidakpastian pasokan turut menyulitkan. Nelayan harus antre panjang, bahkan membeli BBM eceran dalam jeriken yang kualitasnya tak selalu terjamin.

    “Kalau situasi seperti ini terus, bisa menghambat aktivitas melaut dan mengancam kelangsungan hidup nelayan karena pendapatan akan dipotong dengan besarnya pengeluaran BBM,” jelasnya.

    Ditambah lagi, cuaca laut yang semakin ekstrem semakin memperberat beban. Ombak tinggi dan angin kencang kerap memaksa nelayan menunda atau membatalkan pelayaran, padahal modal sudah dikeluarkan.

    “Sekarang kadang laut tiba-tiba buruk. Sudah keluar biaya besar untuk solar, tapi malah tidak bisa jalan karena cuaca. Rugi dobel,” keluh salah satu nelayan lainnya.

    Paguyuban Nelayan Pantai Sadeng pun berharap pemerintah segera turun tangan. Bagi mereka, keberadaan SPBN bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan mendesak dan strategis untuk menjaga kelangsungan usaha perikanan di pesisir selatan Yogyakarta.

    “Kalau nelayan terus merugi karena BBM mahal dan cuaca ekstrem, nanti siapa yang mau bertahan di laut?” pungkas Sarpan.

  • Prakiraan Cuaca di Kota Batam Hari Ini Jumat 11 Juli 2025

    Prakiraan Cuaca di Kota Batam Hari Ini Jumat 11 Juli 2025

    Liputan6.com, Bandung – Kota Batam dikenal sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan di Indonesia yang memiliki tingkat aktivitas harian cukup tinggi. Mobilitas masyarakat, pekerja, hingga arus logistik yang padat membuat informasi prakiraan cuaca menjadi salah satu hal yang penting.

    Melansir dari data BMKG, pada hari Jumat, 11 Juli 2025 Kota Batam diprediksi berawan di beberapa wilayahnya. Meskipun hanya berawan kondisi ini tetap perlu diwaspadai karena potensi perubahan cuaca secara mendadak.

    Selain itu, cuaca yang tidak menentu belakangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat. Meskipun Indonesia seharusnya telah memasuki musim kemarau hujan masih sering terjadi di berbagai daerah termasuk Batam.

    Oleh karena itu, langkah antisipasi seperti membawa payung, jas hujan, atau mengatur ulang jadwal kegiatan menjadi penting demi kelancaran dan kenyamanan aktivitas. Meskipun prakiraan cuaca tidak selalu akurat informasi dari BMKG tetap menjadi acuan penting.

    Kota Batam yang juga memiliki wilayah pesisir dan pelabuhan aktif tentu harus memperhatikan potensi hujan terutama bagi pelaku transportasi laut. Selain itu, masyarakat yang bepergian antar pulau juga perlu menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca.

    Kemudian tidak hanya berdampak pada sektor transportasi dan logistik sektor pariwisata dan kuliner juga bisa merasakan dampaknya. Restoran terbuka, wisata pantai, hingga kegiatan belanja di luar ruangan akan terganggu bila hujan tiba-tiba turun.