Xcloud.id

Category: Liputan6.com Regional

  • 100 Anak Miskin di Kota Cimahi Terdaftar Jadi Siswa Sekolah Rakyat

    100 Anak Miskin di Kota Cimahi Terdaftar Jadi Siswa Sekolah Rakyat

    Liputan6.com, Bandung – Sebanyak 100 anak dari keluarga miskin di Kota Cimahi, Jawa Barat telah terdaftar sebagai siswa Sekolah Rakyat jenjang SMP. Diketahui, proses pembelajaran sekolah yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini akan dimulai pada 14 Juli 2025. 

    “Ada 100 orang yang diterima dan sudah melalui surat keputusan (SK) Wali Kota,” ucap Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cimahi, Supijan Malik dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat, 11 Juli 2025.

    Supijan mengungkap, nantinya akan ada 4 rombongan belajar dengan satu kelas terdiri dari 25 peserta didik.

    Adapun anak-anak terdaftar sebagai siswa Sekolah Rakyat di Kota Cimahi, kata dia, masuk dalam kategori desil 1 atau sangat miskin dan desil 2 atau miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Ada juga desil 5, 6, 7 (mendaftar), kita verifikasi sampai betul-betul laik di sekolahkan di sekolah rakyat,” tutur Supijan.

    Dia mengungkap, anak-anak tersebut mulai mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat yang sementara bertempat di gedung milik Sentra Abiyoso, Leuwigajah.

    Nantinya, para siswa itu akan berada di asrama hingga mengikuti berbagai pembelajaran secara grati. Sebab, biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah.

    “Ada kesampataan kedisiplinan agama olahraga, semua lengkap yang ada di kurikulum berasrama jadi pola sekolah berasrama. Fasilitas yang didapat anak sekolah mulai makan baju alat tulis tas sudah disediakan sudah ada anggarannya semuanya dibiayai oleh pemerintah,” jelas Supijan.

    Sementara untuk tenaga kependidikannya, kata dia, saat ini masih dalam proses oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Sementara Dinas Sosial Kota Cimahi hanya memiliki wewenang untuk menyiapkan siswanya saja.

    “Tenaga guru informasinya masih dalam tahap seleksi di Kemensos,” ujar dia.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Kota Bandung Masih Rawan Rentenir, dari 30 ada 14 Kecamatan Punya Satgas Antirentenir

    Kota Bandung Masih Rawan Rentenir, dari 30 ada 14 Kecamatan Punya Satgas Antirentenir

    Sebelumnya, Ketua Harian Satgas Anti Rentenir Kota Bandung, Saji Sonjaya menyampaikan, dalam setahun terakhir, timnya menerima 500 laporan warga yang terjerat rentenir.  

    “Dalam 1 tahun itu 500 laporan yang datang by name by address. Kita saring lagi itu apakah pinjam ke rentenir atau bukan,” katanya dalam keterangan tertulis di Bandung, Rabu, 4 Juni 2025. 

    “Kita sudah mulai dari Sukajadi dan Ujungberung sebagai proyek percontohan,” tuturnya. 

    Saji mengaku sangat siap agar koordinasi setiap kecamatan lebih masif. 

    “Kita effort-nya tinggi. Seorang anggota satgas, satu minggu menangani dua orang korban. Kita bagi per wilayah. Maka dengan adanya satgas per kecamatan lebih efektif,” ungkapnya. 

    Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengaku akan membicarakan pembentukan satgas rentenir ini dengan Wali Kota Bandung, dianggap penting untuk melindungi masyarakat.

    Kehadiran satgas juga dinilai akan membantu pengawasan praktik-praktik pinjaman yang merugikan, serta menyosialisasikan solusi yang lebih aman bagi warga.

    “Saya akan bicarakan dengan Pak Wali agar di tiap kecamatan ada perwakilan Satgas Anti Rentenir. Ini penting supaya masyarakat merasa tenang dan terlindungi,” ujar Erwin.

    Erwin mengatakan, tak sedikit warga tergiur rentenir karena proses pinjaman yang mudah, tapi abai pada risiko bunga yang sangat tinggi. 

    Selain pengawasan, kata Erwin, Satgas juga akan berkolaborasi dengan berbagai program pemberdayaan sesuai dengan visi misi Bandung Utama, seperti UMKM Center, pusat kuliner, dan inkubasi bisnis yang akan hadir di 30 kecamatan.

    “Ini bisa kita kolaborasikan dengan program yang kita rencanakan ini berjalan,” katanya.

  • Garuda dan Safina Resmikan Penerbangan Umrah dari Makassar, 360 Kursi Langsung Terisi

    Garuda dan Safina Resmikan Penerbangan Umrah dari Makassar, 360 Kursi Langsung Terisi

     

    Sementara itu, CEO Safina Travel, Muhammad Umar Bakadam, mengatakan penerbangan perdana ini merupakan momentum penting bagi pihaknya. Seluruh 360 kursi terisi penuh oleh jemaah asal Makassar.

    “Ini adalah momen bersejarah bagi kami. Penerbangan perdana umrah dari Makassar resmi dimulai dan seluruh kursi terisi—360 jemaah. Kami menggunakan armada terbaik Garuda Indonesia, yaitu Airbus Neo, dengan konfigurasi 360 kursi yang telah penuh sejak awal musim umrah pada Juni lalu,” ujarnya.

    Umar merinci, bahwa Layanan pada musim umrah kali ini melayani dua bandara utama di Arab Saudi yakni Madinah dan Jeddah. Penerbangan pum dilakukan dari lima kota besar di Indonesia, termasuk Makassar.

    “Medan dan Palembang masing-masing dua kali seminggu. Jakarta empat kali, Surabaya enam kali, dan Makassar empat kali setiap pekan,” sebutnya. 

    Sementara itu, General Manager Bandara Sultan Hasanuddin, Minggus Gandeguai, menjelaskan percepatan pembangunan terminal internasional. Fasilitas tersebut ditarget rampung paling cepat September atau paling lambat akhir tahun.

    “Kami terus melakukan percepatan pembangunan terminal internasional. Target kami adalah paling cepat akhir September dan paling lambat akhir tahun, dan kami pastikan tetap memberikan layanan terbaik meskipun proses masih berlangsung,” kata Minggus.

    Bandara juga menyiapkan area khusus bagi pengantar jemaah umrah. Fasilitas tersebut akan dilengkapi dengan lounge berbayar, makanan ringan, dan AC.

    “Kami akan menghadirkan area pengantar umrah yang lebih nyaman, lengkap dengan lounge berbayar, makanan ringan, dan pendingin ruangan. Ini bagian dari cost recovery terhadap operasional dan kebersihan, sekaligus memberi kenyamanan maksimal bagi keluarga yang melepas jemaah,” jelasnya.

     

     

  • Kota Bandung Tak Punya Tunggakan BPJS, Warga Diminta Segera Lapor Jika Tak Dilayani Rumah Sakit 

    Kota Bandung Tak Punya Tunggakan BPJS, Warga Diminta Segera Lapor Jika Tak Dilayani Rumah Sakit 

    Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar), Herman Suryatman, menegaskan, tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Jawa Barat merupakan dampak dari pembiayaan Pilkada Serentak 2024. 

    Hal tersebut disampaikan Herman saat membacakan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Jabar di Kota Bandung, Senin, 23 Juni 2025.

    “Pada tahun 2023 dan 2024 terdapat program prioritas yang membutuhkan pendanaan cukup besar terutama dalam mendukung pelaksanaan pilkada serentak, sehingga belum sepenuhnya mengakomodir pemenuhan dukungan pendanaan jaminan kesehatan kabupaten kota,” katanya.

    Dia mengatakan, penyelenggaraan Pilkada Serentak merupakan salah satu program prioritas tahun itu yang membutuhkan biaya besar mencapai Rp1,6 triliun.

    Herman menyebut, tunggakan BPJS Kesehatan secara kumulatif senilai Rp330 miliar. Tunggakan tersebut merupakan utang selama dua tahun, yakni tahun anggaran 2023 senilai Rp80 miliar, sementara anggaran 2024 sebesar Rp250 miliar lebih.

    Berbeda dengan tunggakan tahun 2024 yang terdampak Pilkada Serentak, Herman menjelaskan, “untuk tahun 2023 senilai Rp80 miliar lebih, kami tunggak karena usulan dari Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi tidak masuk, sehingga tidak ada di dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)” katanya.

    Herman mengklaim, Pemerintah Provinasi Jawa Barat berkomitmen menyelesaikan tunggakan itu pada tahun ini.

    “Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menganggarkan kekurangan sampai dengan tahun 2024 tersebut pada perubahan APBD tahun anggaran 2025,” katanya.

  • Bandar Lampung Expo 2025 Resmi Dibuka, Wali Kota Eva Dwiana Tekankan Dukungan UMKM dan Pembangunan Kota

    Bandar Lampung Expo 2025 Resmi Dibuka, Wali Kota Eva Dwiana Tekankan Dukungan UMKM dan Pembangunan Kota

    Dalam sambutannya, Eva Dwiana menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme warga yang turut meramaikan pembukaan acara.

    Dia menekankan pentingnya peran Bandar Lampung Expo sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama sektor UMKM.

    “Kami ingin Bandar Lampung Expo menjadi ajang promosi bagi pelaku UMKM, ruang hiburan bagi masyarakat, serta simbol semangat pembangunan kota. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya acara ini,” ujar Eva.

    Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kota Bandar Lampung, agar program-program pemerintah dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

  • 19 Jemaah Haji Lampung Meninggal, Pemeriksaan Kesehatan Bakal Diperketat

    19 Jemaah Haji Lampung Meninggal, Pemeriksaan Kesehatan Bakal Diperketat

    Liputan6.com, Lampung – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Lampung menyoroti tingginya angka kematian jemaah haji asal Lampung pada musim haji 1446 Hijriah/2025 Masehi. Total sebanyak 19 jemaah wafat, yang terdiri dari 16 orang meninggal dunia di Arab Saudi dan 3 orang di tanah air, usai tiba dari Tanah Suci.

    Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya, yang hanya mencatat 6 jemaah wafat selama penyelenggaraan haji. “Ini menjadi perhatian serius, khususnya dalam hal kesehatan jemaah lanjut usia. Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan prinsip istithaah kesehatan bersama pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP),” kata Plt Kepala Kanwil Kemenag Lampung, Erwinto, Jumat (11/7/2025).

    Erwinto menyatakan bahwa, kendati sebagian besar jemaah telah dinyatakan memenuhi syarat istithaah medis sebelum berangkat, masih ditemukan sejumlah kasus di mana jemaah tidak mampu menjalani seluruh rangkaian ibadah karena kondisi fisik yang lemah atau menderita penyakit bawaan. “Ke depan, indikator istithaah kesehatan perlu diperluas, tidak hanya berdasarkan pemeriksaan medis, tapi juga mencakup kemampuan fisik secara menyeluruh. Ini penting agar ibadah haji bisa dilaksanakan dengan maksimal oleh jemaah,” ungkapnya.

    Menurut dia, beberapa jemaah mengalami kelelahan berat hingga akhirnya tidak dapat melanjutkan ibadah di Arab Saudi. Hal ini, kata dia, harus menjadi evaluasi bersama demi meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama para lansia.

    Dalam kesempatan yang sama, Erwinto turut mengungkapkan adanya perubahan sistem pelayanan syarikah (penyedia layanan jemaah) di Arab Saudi yang sebelumnya hanya dikelola satu syarikah, kini menjadi delapan. Perubahan itu sempat memicu kendala teknis di lapangan, namun menurutnya dapat segera diatasi oleh petugas haji dari Lampung.

    Meski mencatat sejumlah hal yang perlu diperbaiki, Erwinto memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini secara umum berjalan aman dan tertib bagi jemaah asal Lampung. “Kami bersyukur semua kloter Lampung bisa kembali ke tanah air dengan tertib. Evaluasi tetap akan dilakukan agar tahun depan pelaksanaannya bisa lebih baik, aman, dan nyaman, terutama bagi jemaah lansia dan kelompok risiko tinggi,” tutup dia.

  • Incar Sepeda Motor, Komplotan Begal Tembak Penjual Kue di Bandar Lampung

    Incar Sepeda Motor, Komplotan Begal Tembak Penjual Kue di Bandar Lampung

    Salah seorang saksi mata, Arifin, mengungkap bahwa korban yang diketahui bernama Mutia sedang berada di sebuah warung untuk menggiling kopi, kebiasaan yang kerap ia lakukan setiap pagi.

    “Kejadiannya sekitar jam delapan pagi. Waktu itu korban lagi giling kopi. Motornya diparkir di depan warung dan kuncinya masih nyantol,” kata Arifin saat ditemui di lokasi.

    Tiba-tiba, terdengar suara letusan senjata api satu kali yang membuat warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah. Tak lama kemudian, Mutia ditemukan dalam kondisi tergeletak dengan luka di bagian kepala.

    Diduga, pelaku begal menembak korban untuk merebut sepeda motor miliknya. Namun hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi lengkap kejadian tersebut.

  • Raperda LGBT di Lampung: DPRD Tegaskan Penolakan pada Perbuatan, Bukan Orang

    Raperda LGBT di Lampung: DPRD Tegaskan Penolakan pada Perbuatan, Bukan Orang

    Liputan6.com, Lampung – Sejumlah fraksi di DPRD Provinsi Lampung resmi mengusulkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur soal perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Usulan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung sebagai bentuk kepedulian terhadap moralitas generasi muda.

    Fraksi yang mendorong wacana itu antara lain berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golkar. Mereka menilai perlunya regulasi yang bisa mengatur dan membatasi perilaku seksual menyimpang yang dinilai mulai mengkhawatirkan.

    Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS dari Fraksi Demokrat mengatakan, langkah itu muncul sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat terhadap fenomena LGBT yang dinilai meresahkan. “Regulasi ini penting sebagai bentuk perlindungan terhadap generasi muda. Perda dapat menjadi dasar hukum yang memberi sanksi bagi perilaku menyimpang,” ujar Budiman, Kamis (10/7/2025).

    Dia menilai, fenomena LGBT kini makin terbuka dan kerap menjadi sorotan di media sosial, terutama setelah beberapa pengungkapan kasus yang melibatkan komunitas tersebut oleh aparat penegak hukum di Lampung.

  • Melimpah Ruah Tak Terjual: Kisah Pilu Nelayan Lobster Gunungkidul

    Melimpah Ruah Tak Terjual: Kisah Pilu Nelayan Lobster Gunungkidul

    Liputan6.com, Gunungkidul – Nelayan di pesisir selatan Kabupaten Gunungkidul mulai menjerit akibat anjloknya harga jual benih bening lobster (BBL) yang selama ini menjadi andalan mata pencaharian mereka. Penurunan harga ini dirasakan bertahap sejak tahun 2023, dan mencapai titik terendah pada Mei 2025.

    Sarpan, Ketua Kelompok Nelayan Sadeng, menyebut harga BBL yang sebelumnya bisa menyentuh angka Rp40.000 per ekor, kini hanya dihargai Rp2.000. Penurunan harga terjadi secara bertahap – dari Rp40.000 menjadi Rp9.000, lalu Rp7.000, dan kini menyentuh level paling rendah dalam dua tahun terakhir. “Hari ini cuma bisa pasrah. Dulu bisa diandalkan, sekarang katanya karena yang bisa mengolah cuma Vietnam. Sementara pasokan setiap hari berlimpah, ya jadinya harga jatuh,” keluh Sarpan, Kamis (10/7/2025).

    Penurunan harga juga terjadi pada lobster dewasa. Jika sebelumnya lobster super bisa dijual di atas Rp1 juta per kilogram, kini harganya berkisar Rp800 ribu. Sarpan menampik anggapan bahwa anjloknya harga disebabkan permainan para pengusaha besar. Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada fluktuasi pasar yang tidak bisa dikendalikan nelayan kecil.

    Namun, persoalan para nelayan tak berhenti di soal harga. Perubahan cuaca yang tak menentu juga sangat mempengaruhi jumlah tangkapan di laut. “Kalau cuaca bagus, bisa dapat ratusan ekor. Tapi kalau cuaca jelek, paling cuma belasan. Sekarang laut makin susah diprediksi,” katanya.

    Di sisi lain, tak semua nelayan memiliki akses ke koperasi atau eksportir resmi. Banyak yang akhirnya menjual benur ke pembeli lokal dengan harga jauh lebih murah, bahkan terjebak dalam praktik jual beli di luar mekanisme legal. “Kalau aturannya makin ketat, sementara harga makin jatuh, ya nelayan kecil kayak kami ini mau makan apa?” ujarnya.

    Meskipun populasi lobster di laut selatan masih cukup melimpah, hanya jenis tertentu yang diminati pasar, seperti lobster pasir dan mutiara. Jenis lain seperti lobster batu, bambu, dan baladewa kini kurang diminati. Membedakan jenis lobster ini bukan hal mudah. Diperlukan pengalaman dan kepekaan nelayan yang sudah akrab dengan laut. “Sungutnya nyala. Kalau pasir biru satu, kalau mutiara biru dua,” jelas Sarpan.

  • Bangunan Liar ‘Biang Kerok’ Banjir di Kota Cimahi Bakal Ditertibkan

    Bangunan Liar ‘Biang Kerok’ Banjir di Kota Cimahi Bakal Ditertibkan

    Liputan6.com, Bandung – Wilayah Cigugur Tengah dan Mahar Martanegara hingga hilir Melong kerap menjadi kawasan langganan banjir di Kota Cimahi, Jawa Barat. Terkait itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi akan menertibkan sejumlah bangunan liar yang berdiri di atas sungai.

    Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira mengatakan, penertiban bangunan liar yang dinilai menyumbang penyebab banjir akan dilakukan dengan melayangkan surat peringatan (SP) 1 hingga 3 terlebih dahulu.

    “Beberapa sudah terdata list bangunan liar atau yang menyalahi aturan. Beberapa juga sudah kirim surat peringatan karena aturannya ada SP 1, 2, dan 3 lalu ada pemberitahuan untuk membongkar secara mandiri,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat, 11 Juli 2025.

    Apabila SP itu tak diindahkan, maka Pemkot Cimahi akan melakukan penertiban secara paksa. “Jika tidak dilakukan (pembongkaran) mandiri, maka kami akan melakukan penertiban,” tutur Adhitia.

    Selain membongkar bangunan liar, Pemkot Cimahi juga akan melakukan membongkar pintu air yang semula berfungsi sebagai pembagi aliran air ke area persawahan. Kendati demikian, opsi pembongkaran perlu melalui kajian terlebih dulu. 

    “Pintu air itu dulu dibuat karena adanya jaringan irigasi lahan pertanian. Hari ini karena sudah tidak ada lagi lahan pertaniannya maka kami berencana untuk membongkarnya sehingga ketika ada kiriman air maka akan terbagi dua,” ucap Adhitia.

    Kemudian, Pemkot Cimahi akan melakukan normalisasi aliran Sungai Cimindi. Sebab selain mengalami penyempitan, sungai juga mengalami pendangkalan sehingga daya tampungnya sudah tidak ideal lagi.

    “Kami akan melakukan normalilasi berupa pengerukan material sedimen sepanjang sungai. Semoga bisa mengurangi limpasan air ke jalan,” pungkasnya.

    Realisasi pelebaran sungai, kata Adhitia, sudah direncanakan sejak lama. Pemkot Cimahi sesuai tugasnya juga telah melakukan pembebasan lahan, sementara eksekusi pelebarannya akan dilakukan Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS).

    Apabila kawasan di Cigugur Tengah itu telah diselesaikan, maka Pemkot Cimahi hanya tinggal menuntaskan masalah di wilayah hilir yakni Melong. Sebab, air dari Sungai Cimindi mengalir ke Melong.

    “Tinggal kuncian akhirnya di daerah selatan Melong sebagai penyelesaian yang lebih rumit lagi. Karena harus berkoordinasi dengan lintas regional juga lintas sektoral,” tandas Adhitia.

     

    Penulis: Arby Salim