Xcloud.id

Category: Liputan6.com Regional

  • Polrestabes Bandung Terapkan Sistem Tilang Elektronik pada Operasi Patuh Lodaya 2025

    Polrestabes Bandung Terapkan Sistem Tilang Elektronik pada Operasi Patuh Lodaya 2025

    Sebelumnya diberitakan, Polda Jawa Barat akan menggelar Operasi Patuh Lodaya 2025 selama 14 hari, terhitung mulai Senin, 14 Juli 2025 hingga Minggu, 27 Juli 2025. Operasi ini akan berlangsung secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda Jawa Barat. 

    Diselenggarakannya Operasi Patuh Lodaya 2025 diharapkan dapat menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, menekan kecelakaan, dan menumbuhkan kedisiplinan pada masyarakat dalam berkendara.

    Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, penindakan hukum lalu lintas akan dilakukan secara manual maupun melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

    “Operasi ini juga akan didukung oleh penegakan hukum lalu lintas secara manual maupun elektronik melalui sistem ETLE, baik statis maupun mobile,” kata Hendra dalam keterangan tertulis pada Minggu, 13 Juli 2025.

    Sementara fokus utama dari operasi tersebut, ungkap Hendra, adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. “Dengan pendekatan yang mengedepankan edukasi, persuasif, dan humanis,” ucap dia.

    Hendra menuturkan, sasaran penindakan dalam operasi tersebut adalah pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

    “Operasi ini menyasar segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan, maupun gangguan nyata yang dapat menyebabkan kemacetan, pelanggaran, serta kecelakaan lalu lintas,” ucap Hendra.

    Adapun beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang menjadi sasaran dalam Operasi Patuh Lodaya 2025 di antaranya:

    Kendaraan over dimensi dan overload (ODOL)
    Kendaraan tanpa kelengkapan SIM atau STNK
    Pelanggaran marka dan rambu lalu lintas
    Tidak menggunakan helm SNI atau sabuk keselamatan
    Penggunaan ponsel saat berkendara
    Pengemudi di bawah umur
    Plat nomor tidak sesuai spesifikasi
    Knalpot bising atau brong
    Penggunaan rotator dan sirene yang tidak sesuai ketentuan

     

  • Pemkab Karawang Pastikan Penyaluran PIP ke Siswa Bebas dari Pungli

    Pemkab Karawang Pastikan Penyaluran PIP ke Siswa Bebas dari Pungli

    Liputan6.com, Purwakarta – Puluhan siswa sekolah dasar negeri (SDN) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah. Bantuan tersebut, disalurkan melalui aspirasi dari Wakil Ketua DPR RI Kang Saan Mustofa.

    Bantuan tersebut, disalurkan langsung kepada para siswa di sekolah tersebut oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Dian Fahrud Jaman yang dalam hal ini mewakili Wakil Ketua DPR RI Kang Saan Mustofa. Penyaluran yang salah satunya di (SDN) Mekarjati II itu, juga disaksikan oleh masing-masing orang tua siswa.

    “Kami tadi memanggil langsung siswa-siswi dan orang tuanya, dan memberikan langsung ke yang bersangkutan. Mudah-mudahan program ini bisa memberikan manfaat, apalagi di awal tahun ajaran baru seperti sekarang. Bantuan ini bisa meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka, seperti seragam dan perlengkapan lainnya,” ujar Dian Fahrud Jaman dalam keterangannya, belum lama ini.

    Dian menjelaskan, selain bantuan PIP pihaknya juga sekaligus menyalurkan bantuan lain berupa buku tulis, makanan, dan susu secara langsung kepada para penerima manfaat.

    “Ini bentuk perhatian kami agar anak-anak bisa lebih semangat dalam belajar. Kami lihat langsung kondisi siswa-siswinya sehat dan antusias, ini tentu menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke depannya,” kata dia.

    Menyikapi isu pungutan liar (pungli) dalam penyaluran PIP, Dian menegaskan bahwa pihaknya melakukan distribusi secara transparan dengan memanggil langsung siswa, orang tua, dan pihak sekolah.

    “Kami selalu panggil para orang tua, lalu kami cek satu per satu anak yang bersangkutan, dan sekolahnya juga kami undang. Ini untuk menghindari praktik pungli dalam penyaluran bantuan PIP,” tegas dia.

    Dian menambahkan bahwa penyaluran dilakukan lengkap dengan sertifikat yang memuat nomor virtual account dan jumlah bantuan yang diterima. Dengan begitu orang tua tahu persis besaran bantuannya, akunnya, dan ini akan memperkuat transparansi.

    Untuk diketahui, bantuan PIP ini disalurkan ke total 12 sekolah di wilayah Mekarjati, meliputi 4 SD, serta beberapa SMP dan SMA, dan dilakukan rutin setahun sekali.

     

  • Bak Film India, Oknum Polisi Masukkan Keluarga Korban ke Sel untuk Keroyok Tahanan Kasus Pelecehan Seksual

    Bak Film India, Oknum Polisi Masukkan Keluarga Korban ke Sel untuk Keroyok Tahanan Kasus Pelecehan Seksual

    Setelah keluar dari ruangan Kanit Reskrim, Y dan sejumlah temannya membuka pintu sel setelah mendapatkan kunci dari DC. Mereka masuk ke tahanan lalu memukul Osamah.

    “Klien kami dikeroyok, Y menginjak kepala klien kami hingga berdarah,” katanya.

    Perbuatan para pelaku disaksikan DC. Bukannya melerai, DC ikut menarik kerah baju Osamah serta menendang pinggang hingga terjatuh ke lantai sel.

    Perbuatan para pelaku membuat Osamah mengalami luka serius di bagian kepala sehingga mendapatkan empat jahitan. Perawatan medis dilakukan di Puskesmas setempat.

    “Kami sangat menyesalkan tindakan ini apa yang terjadi kepada klien kami sangat mencoreng citra institusi kepolisian,” tegasnya.

  • Kota Bandung Resmi Bentuk BPBD, Fokus Mitigasi Banjir dan Sesar Lembang

    Kota Bandung Resmi Bentuk BPBD, Fokus Mitigasi Banjir dan Sesar Lembang

    Liputan6.com, Bandung – Kota Bandung resmi memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Didi Ruswandi dilantik sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, di Balai Kota Bandung, Senin, 14 Juli 2025.

    Menurut Farhan, pembentukan BPBD bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, melainkan menyiapkan suprastruktur, yaitu sumber daya manusia dan kelembagaan yang mampu merespons bencana secara cepat dan tepat.

    Kehadiran BPBD Kota Bandung dinilai sangat penting untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Bandung.

    “Suprastruktur artinya kita sedang mempersiapkan orang-orang agar punya program untuk mengedukasi terhadap terjadinya berbagai macam bencana,” katanya dalam keterangan pers di Bandung.

    Farhan menyebut, bencana utama yang menjadi fokus adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang.

    “Itu tidak boleh terjadi lagi. Daerah rawan banjir harus dikosongkan sebelum air datang. Ini soal kesiapan dan perilaku,” tegasnya.

    Potensi Pergerakan Tanah

    Selain itu, potensi pergerakan tanah juga menjadi perhatian serius. Farhan menyebut adanya tanda-tanda awal pergeseran tanah di sejumlah wilayah sekitar Bandung seperti Sumedang dan Purwakarta.

    Ia khawatir kondisi serupa bisa terjadi di Kota Bandung, terutama di kawasan yang dilalui Sesar Lembang.

    “Fokus pada Sesar Lembang menjadi penting karena itu potensi yang nyata,” katanya.

    Lebih lanjut, Farhan mengungkapkan pentingnya kesiapan mental masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Ia juga mengingatkan bahwa musim kemarau diperkirakan datang terlambat dan musim hujan akan lebih cepat terjadi, berdasarkan peringatan dari BMKG.

    “Kesiapan mental dan edukasi masyarakat menjadi kunci. Jangan sampai kita tidak siap saat musim hujan datang lebih cepat,” ucapnya.

    Terkait koordinasi penanggulangan bencana, Farhan mengatakan, BPBD Kota Bandung akan berkoordinasi erat dengan BPBD Provinsi Jawa Barat sebagai koordinator utama lintas daerah. Bahkan, kata dia, sebelum dilantik pun, Didi Ruswandi sudah menjalin komunikasi dengan BPBD provinsi.

    “Terpenting memang koordinasi dengan provinsi dulu,” jelasnya.

  • Tak Mampu Bayar Kuliah, Ribuan Mahasiswa Unindra Terancam DO hingga Ijazah Ditahan

    Tak Mampu Bayar Kuliah, Ribuan Mahasiswa Unindra Terancam DO hingga Ijazah Ditahan

    Liputan6.com, Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menerima audiensi dari Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) perihal permohonan bantuan untuk pendidikan rakyat miskin Jawa Barat, khususnya miskin ekstrem.

    Tercatat sebanyak 2.942 mahasiswa asal Jawa Barat terancam drop out (DO) karena tidak mampu membayar biaya kuliah. Sementara 2.889 mahasiswa lainnya ditahan ijazah.

    Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, M. Q. Iswara mengatakan kondisi pembiayaan mahasiswa di Unindra termasuk yang paling rendah di Indonesia, yakni Rp200.000 per bulan. Meski demikian, banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi pascapandemi sehingga tidak mampu membayar.

    “Permohonan solusi ke Pemdaprov Jabar, pihak Unindra berharap DPRD Jawa Barat dapat menyampaikan aspirasi ini ke Pemdaprov Jabar untuk bersama-sama mencari solusi pembiayaan,” ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis, 17 Juli 2025.

    Dengan demikian, para mahasiswa diharapkan dapat tetap menyelesaikan studi dan untuk para alumni, ijazah mereka dapat segera diberikan.

    Iswara mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki program Beasiswa Perguruan Tinggi untuk Mahasiswa Jenius. Beberapa syaratnya yakni mahasiswa harus berdomisili di Jawa Barat, memenuhi kriteria berprestasi, dan tidak mampu secara ekonomi. 

    Selain itu, perguruan tinggi juga harus memiliki MoU resmi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya. Sementara Unindra, kata Iswara, belum memiliki MoU tersebut.

    Maka dari itu, dia meminta pihak perguruan tinggi untuk segera mengurusnya. “Data mahasiswa yang diusulkan harus lengkap dan valid, termasuk by name, by address, dan fotokopi KTP,” ucap dia.

    Apabila proses MoU terlalu memakan waktu, maka DPRD Jawa Barat menyarankan opsi program Bapak Angkat bagi mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah. 

    Iswara menjelaskan, anggota DPRD dari Dapil terkait seperti Bogor, Depok, dan Bekasi dapat berperan aktif membantu sebagai Bapak Angkat, mengingat kebutuhan dana hanya sekitar Rp1,2 juta per semester per mahasiswa.

    “DPRD telah menyampaikan aspirasi ini ke pihak eksekutif (Pemerintah Provinsi Jabar). Solusi jangka panjang sedang dikaji, baik melalui jalur reguler (beasiswa hibah) maupun pendekatan sosial melalui kemitraan dengan para anggota dewan,” ucap dia.

    Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Iwan Koswara mempertanyakan proses awal perkuliahan yang akhirnya menyebabkan para mahasiswa tidak dapat membayar biaya kuliah dan ijazah ditahan.

    Menurut dia, perekrutan mahasiswa harus jelas, khususnya bagi mahasiswa yang tidak mampu seperti apa.

    “Kalau masalah ini dikembalikan ke kita (Pemerintah Provinsi Jawa membayar biaya kuliah), kami sih tidak masalah kalau itu warga Jabar, dan ada anggarannya,” pungkasnya.

  • Perkuat Akses Kesehatan Daerah, Kembara Nusa dan GIGI.ID Gelar Baksos di Lombok Utara

    Perkuat Akses Kesehatan Daerah, Kembara Nusa dan GIGI.ID Gelar Baksos di Lombok Utara

    Liputan6.com, Jakarta – Yayasan Kembara Nusa bersama GIGI.ID menggelar program bakti sosial kesehatan gigi dan mulut di Desa Senaru, Lombok Utara, NTB, pada 16-20 Juli 2025. Kegiatan yang didukung oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ini ditujukan untuk masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan medis, khususnya di bidang kesehatan gigi.

    Melibatkan puluhan tenaga medis dan relawan, program ini akan memberikan layanan pengobatan, edukasi, serta pelatihan berbasis teknologi teledentistry untuk menjawab tantangan kesehatan di wilayah dengan kondisi geografis sulit dijangkau.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024, jumlah tenaga kesehatan gigi di Kabupaten Lombok Utara hanya 13 orang.

    Jumlah itu sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, terutama di desa-desa pegunungan seperti Senaru yang belum memiliki fasilitas kesehatan gigi memadai. Kegiatan bakti sosial ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan tersebut, sekaligus menjadi pengingat pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendapatkan pelayanan kesehatan gigi bagi masyarakat di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan infrastruktur kesehatan yang belum merata.

    Kegiatan ini merupakan program ke-7 dari Kembara Nusa, organisasi nirlaba yang menghimpun relawan dokter gigi dan tenaga kesehatan untuk mengabdi ke pelosok-pelosok Indonesia.

    Tahun ini, lebih dari 25 dokter gigi dan puluhan relawan non-medis akan terjun langsung selama dua hari di Desa Senaru untuk melakukan pemeriksaan, penambalan, pencabutan, serta edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi sejak dini.

    “Kesehatan gigi dan mulut bukan hanya soal estetika, tapi sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan warga di pelosok seperti Lombok Utara bisa mendapatkan layanan medis dasar yang setara,” ujar Koordinator Pelaksana Kegiatan, Stella Valentina.

    Selain layanan pengobatan langsung, kegiatan ini juga mencakup sesi penyuluhan dan pelatihan penggunaan teknologi teledentistry yang dikembangkan oleh GIGI.ID. Aplikasi ini memungkinkan akses konsultasi gigi jarak jauh, bahkan di daerah yang belum memiliki dokter gigi tetap.

    Anak-anak sekolah dasar di Desa Senaru juga akan menerima bantuan berupa sikat dan pasta gigi sebagai bagian dari kampanye edukatif bertajuk Sejuta Senyum Indonesia.

    “Kami percaya bahwa teknologi harus bisa diakses dan berdampak, termasuk untuk masyarakat di wilayah dengan akses terbatas. Melalui teledentistry, GIGI.ID ingin menghadirkan solusi jangka panjang yang dapat menjembatani keterbatasan infrastruktur kesehatan. Kolaborasi bersama Kembara Nusa ini adalah langkah nyata agar layanan gigi yang promotif dan preventif bisa dirasakan lebih merata,” ujar Armelia Sari, perwakilan GIGI.ID.

    Kehadiran teknologi dalam program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga bagian dari pendekatan berkelanjutan yang diusung oleh Kembara Nusa dan para mitra. Dengan melibatkan masyarakat lokal dan mengedukasi generasi muda tentang pentingnya kesehatan gigi, program ini diharapkan dapat menciptakan efek berantai yang positif, seperti mendorong kebiasaan hidup sehat dan memperkuat kapasitas komunitas dalam menjaga kesehatan masyarakat.

     

  • Penelitian Prasasti Cikapundung Tamansari Resmi Dimulai

    Penelitian Prasasti Cikapundung Tamansari Resmi Dimulai

    Liputan6.com, Bandung – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memulai penelitian batu diduga Prasasti Cikapundung Tamansari. Penelitian telah dilakukan sejak 9 Juli 2025 lalu, rencananya akan berlangsung hingga 18 Juli mendatang.

    Dalam keterangan pers Diskominfo Kota Bandung, pemerintah kota disebut melibatkan tim multidisiplin yang terdiri dari arkeolog, epigraf, konservator, dan antropolog. Batu yang menjadi objek utama penelitian terletak di Kampung Cimaung, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan.

    Tim peneliti mengekskavasi langsung di lokasi penemuan. Penelitian ini, katanya, menjadi langkah penting dalam menelusuri warisan sejarah yang tersembunyi di tengah permukiman padat Kota Bandung.

    “Lokasinya berada tepat di tepi Sungai Cikapundung, yang merupakan salah satu kawasan bersejarah di Kota Bandung,” dikutip dalam siaran pers, Senin, 14 Juli 2025.

    Batu ini pertama kali ditemukan pada tahun 1959 oleh seorang warga bernama Oong Rusmana. Sejak awal, batu tersebut menarik perhatian karena menunjukkan dua baris tulisan yang diduga beraksara Sunda Kuna.

    Meski sebagian besar batu tertanam dalam tanah, bagian yang tampak di permukaan memiliki ukuran panjang 180 cm, lebar 70 cm, dan tinggi 55 cm.

    Keberadaan tulisan tersebut memunculkan dugaan bahwa batu ini merupakan prasasti peninggalan masa lalu yang belum banyak diketahui publik.

    Dalam konteks sejarah Sunda, temuan ini bisa menjadi bukti penting mengenai aktivitas permukiman atau keagamaan di kawasan Cikapundung pada masa lampau.

    Selama beberapa dekade terakhir, batu ini telah beberapa kali dikaji oleh sejumlah akademisi, antara lain Nandang Rusnanda, Titi Surti Nasriti, Anton Ferdianto, dan Muhammad Zakaria Hidayat.

    Namun, belum ada kesimpulan pasti mengenai periode sejarah dan keaslian aksara pada prasasti tersebut. Hal ini memunculkan perdebatan ilmiah yang masih berlangsung hingga saat ini.

    Melalui ekskavasi dan kajian terbaru ini, tim peneliti berharap dapat memperoleh data yang lebih komprehensif.

    Selain memastikan usia dan keaslian prasasti, penelitian juga diharapkan dapat menjelaskan konteks budaya dan sosial masyarakat masa lalu yang meninggalkan jejak di kawasan Cikapundung.

  • Pemkot Janji Kembangkan 30 Sentra Kuliner di Kota Bandung

    Pemkot Janji Kembangkan 30 Sentra Kuliner di Kota Bandung

    Sentra kuliner ini tak hanya diperuntukkan bagi pengusaha yang sudah eksis, tapi juga bagi warga miskin yang ingin bangkit melalui usaha. Selain itu, program ini juga diharapkan bisa jadi solusi penataan PKL yang lebih terarah dan tertata. 

    “Kita ingin pemerataan. Awalnya mungkin belum ramai, tapi dengan dukungan yang tepat, kita optimis ke depannya sentra kuliner ini akan laku dan berkembang,” tuturnya.

    Dengan adanya sentra kuliner di 30 kecamatan, Pemkot Bandung berharap bisa menciptakan pusat-pusat ekonomi baru yang berbasis komunitas. 

    “Kami ingin setiap warga punya akses yang adil untuk berusaha dan berkembang. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi tentang keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” tutur Erwin.

    Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, Budhi Rukmana mengatakan, Bandung sebagai kota kreatif dan kuliner harus mampu memanfaatkan momentum ini untuk menata dan memberdayakan pelaku usaha makanan dan minuman.

    “Sentra kuliner ini bukan sekadar tempat jualan, tapi ruang usaha yang strategis, bersih, higienis, dan aman. Harapannya, UMKM bisa berkembang lebih pesat dan menjadi bagian dari wajah wisata kota Bandung,” kata Budhi.

    Menurutnya, pertumbuhan kuliner selama ini sering tidak dibarengi dengan penataan lokasi yang baik. Akibatnya, banyak pedagang yang tidak teratur, fasilitas minim, bahkan mengganggu ketertiban umum.

    “Sentra kuliner hadir untuk menjawab masalah-masalah itu. Kita ingin UMKM punya tempat usaha yang layak, mudah diakses, dan mendukung pengembangan bisnis jangka panjang,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan, FGD ini menjadi forum untuk menggali kebutuhan nyata pelaku usaha di lapangan serta merumuskan desain pengelolaan sentra kuliner yang sesuai karakteristik wilayah. 

  • Pihak Sekolah Bantah Pelajar SMA Garut Bunuh Diri karena Di-Bully

    Pihak Sekolah Bantah Pelajar SMA Garut Bunuh Diri karena Di-Bully

     

    Liputan6.com, Garut – Seorang pelajar SMA Negeri di Kabupaten Garut, Jawa Barat, ditemukan tewas diduga karena bunuh diri. Pihak Polres Garut sudah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk penyelidikan lebih lanjut terkait kematian yang tak wajar tersebut.

    “Diduga bunuh diri,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Garut AKP Joko Prihatin melalui telepon seluler di Garut, Rabu (16/7/2025).

    Joko menuturkan, kepolisian sudah mendapatkan informasi adanya seorang pria status pelajar SMA Negeri di Garut yang meninggal dunia dengan cara gantung diri di rumahnya, Senin (14/7/2025).

    Dari laporan itu jajarannya langsung bergerak menurunkan Tim Inafis melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk kepentingan proses penyelidikan lebih lanjut.

    “Kita kerahkan tim Inafis untuk kita lakukan olah TKP,” katanya.

    Joko menjelaskan hasil olah TKP tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, dan lebih mengarah dugaan bunuh diri dengan cara gantung diri.

    Namun untuk penyebab pelajar usia 16 tahun itu gantung diri, kata dia, saat ini sedang dilakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mengumpulkan barang bukti dan keterangan sejumlah pihak, termasuk keluarganya.

    “Penyebab gantung dirinya kita lakukan penyelidikan,” katanya.

    Terkait pelajar tersebut gantung diri karena menjadi korban perundungan di sekolah, kata dia, dugaan itu belum dapat disimpulkan, pihaknya masih akan terus menyelidiki lebih lanjut.

    “Belum bisa menyimpulkan, karena harus kita lakukan penyelidikan,” katanya.

     

  • Apa Dampak Positif dan Negatif Kemarau Basah bagi Petani? Ini Kata Pakar UGM

    Apa Dampak Positif dan Negatif Kemarau Basah bagi Petani? Ini Kata Pakar UGM

    Liputan6.com, Yogyakarta – Pakar dan profesional di bidang agrometeorologi, ilmu lingkungan, dan perubahan iklim dari FTP UGM Bayu Dwi Apri Nugroho mengatakan perlunya kewaspadaan dalam membaca fenomena kemarau basah. Kewaspadaan ini tidak hanya berkaitan mitigasi bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor, tapi berkaitan dengan persoalan pangan.

    “Merujuk pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), bahwa kemarau basah diprediksi akan terjadi selama 3 bulan kedepan, yaitu sampai Oktober 2024,” ujar Bayu beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, dampak kemarau basah sendiri sudah sangat dirasakan petani yang mengalami gagal tanam, karena perhitungan petani yang meleset. Sebab, para petani menganggap di bulai Mei-Juni, yang notabene secara normal masuk musim kemarau, curah hujan sudah menurun dan petani bisa menanam, ternyata justru sebaliknya.

    Pada kemarau basah ini intensitas hujan meningkat dan menyebabkan banjir di lahan petani. Hal ini menyebabkan kegagalan saat tanam yang pada akhirnya petani tidak bisa melakukan penanaman atau pemanenan (puso).

    “Meski berdampak negatif, kemarau basah ini juga bisa berdampak secara positif untuk pertanian, yaitu peningkatan intensitas curah hujan ini akan menguntungkan untuk wilayah-wilayah yang kering dan tadah hujan, sehingga ini akan membuat ketersediaan air di wilayah-wilayah tersebut cukup dan petani di wilayah tersebut bisa melakukan aktifitas penanaman, seperti di wilayah Papua dan Indonesia bagian Timur lainnya,” terangnya.

    Apri mengatakan pentingnya pencegahan dan antisipasi terkait dengan kemarau basah ini dengan langkah strategis diantaranya menyangkut dibutuhkan prediksi cuaca masa depan secara nasional secara mendetail sampai pada level desa atau lahan, dan informasi ini tersampaikan kepada masyarakat, terutama terkait dengan anomali cuaca (La Niña). Melalui prediksi ini harapannya bisa membantu mengurangi kerugian dan biaya yang ditimbulkan oleh bencana hidrometeorologis sebagai dampak dari La Niña.

    “Prediksi awal terjadinya La Niña ini bermanfaat dalam membantu perencanaan dan pengelolaan berbagai sektor seperti sumber daya air, energi, transportasi, pertanian, kehutanan, perikanan serta menghindari atau mengurangi potensi kerugian yang lebih besar,” ungkapnya.