Category: Liputan6.com Regional

  • Pasca-Kecelakaan Maut Bus Rombongan RSBS, Khofifah Wacanakan Jalur Penyelamat di Rute Bromo

    Pasca-Kecelakaan Maut Bus Rombongan RSBS, Khofifah Wacanakan Jalur Penyelamat di Rute Bromo

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh di jalur menuju kawasan wisata Gunung Bromo. Hal ini sebagai respons atas insiden kecelakaan maut yang menimpa bus yang mengangkut rombongan nakes dan keluarga karyawan RS Bina Sehat usai berwisata ke salah satu gunung terpopuler di Jatim itu.

    Salah satu yang akan dilakukan adalah pembangunan jalur penyelamat di rute menuju kawasan wisata Gunung Bromo. Wacana evaluasi di rute menuju Gunung Bromo itu diungkapkan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat melayat ke rumah duka salah satu korban di Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember, Senin (15/9/2025).

    Namun, wacana tersebut menurut Khofifah masih menunggu rampungnya hasil kerja dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) atas kecelakaan bus yang menewaskan delapan orang karyawan dan keluarga karyawan RS Bina Sehat Jember.

    “Kami menunggu evaluasi KNKT. Kalau memang jalur penyelamat dibutuhkan, tentu akan menjadi perhatian bersama. Saat ini investigasi masih berjalan oleh Polres Probolinggo dan KNKT,” tegas Khofifah

    Khofifah mengatakan, KNKT dijadwalkan segera turun ke lapangan untuk menelaah aspek teknis dari kecelakaan di Jalan Raya Sukapura, Kabupaten Probolinggo yang terjadi pada hari Minggu (14/9/2025) lalu.

     

  • VIDEO: Wisata Berujung Duka, 8 Karyawan RS Pulang Tinggal Nama

    VIDEO: Wisata Berujung Duka, 8 Karyawan RS Pulang Tinggal Nama

    Y

    OlehYoga NugrahaDiperbaharui 16 Sep 2025, 04:48 WIB

    Diterbitkan 15 Sep 2025, 13:57 WIB

    Delapan jenazah dan 42 korban luka kecelakaan bus wisata yang membawa rombongan karyawan RS Bina Sehat Jember akhirnya dipulangkan ke kota asal mereka pada Minggu malam (14/9). Sebanyak 23 ambulans dikerahkan, dikawal langsung oleh Direktur RS Bina Sehat Jember, dr. Faida, dari Probolinggo menuju Jember.

  • Kronologi Kecelakaan Maut Bus Rombongan RSBS di Bromo, 8 Orang Meninggal

    Kronologi Kecelakaan Maut Bus Rombongan RSBS di Bromo, 8 Orang Meninggal

    Liputan6.com, Jakarta Kabar duka datang dari Jawa Timur. Bus berpenumpang 53 orang mengalami kecelakaan maut di Jalan Raya Bromo, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Minggu (14/09/2025).

    Bus Hino IND’S 88 Nopol P 7221 UG itu membawa rombongan keluarga karyawan Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember untuk tamasya sekaligus syukuran kelulusan S1 salah satu karyawan ke kawasan Gunung Bromo. Bus dikemudikan Al Bahri dengan kernet Mergi.

    Perjalanan menuju Bromo tidak ada kendala. Bus melaju mengantarkan penumpang menghabiskan akhir pekan, menikmati keindahan alam Bromo. Namun cerita duka terjadi ketika pulang.

    Ketika bus meluncur di Jalan Raya Bromo, tiba-tiba rem tidak berfungsi. Kondisi jalan di sana menurun dan menikung ke kiri.

    Rem yang bermasalah membuat laju kendaraan tetap ke kanan hingga menabrak pembatas jalan sebelah kanan, kemudian menabrak sepeda motor nomor polisi N 2856 OE, sekira pukul 11.45 WIB.

    Akibat dari kecelakaan tersebut, delapan orang meninggal dunia, sedangkan sisanya mengalami luka berat dan ringan yang dirawat di sejumlah rumah sakit dan puskesmas.

    Pemilik RSBS Jember dr Faida menjabarkan, jumlah karyawan dan keluarganya yang ikut dalam rombongan bus wisata ke Gunung Bromo sebanyak 53 orang, bukan 52 orang yang pernah disampaikan sebelumnya.

    “Sebanyak 24 orang mengalami cedera ringan yang terdiri dari 12 karyawan dan 12 orang keluarganya menjalani rawat jalan saja dan mendapatkan obat-obatan, sedangkan yang mengalami cedera sedang hingga berat sebanyak 21 orang,” katanya.

    Faida mengatakan dari 21 korban kecelakaan yang mengalami cedera sedang hingga berat, sebanyak sembilan orang di antaranya harus menjalani operasi patah tulang sebanyak delapan orang, dan operasi bedah syaraf sebanyak satu orang karena menderita cedera kepala berat.

    Sementara untuk delapan korban yang meninggal dunia sudah dimakamkan oleh pihak keluarga di Kabupaten Jember dan ada satu korban yang dimakamkan di Madiun sesuai dengan permintaan keluarga.

  • Penjarah Mesin ATM di DPRD Makassar sempat Bajak Mobil dan Buang Brankas ke Rawa

    Penjarah Mesin ATM di DPRD Makassar sempat Bajak Mobil dan Buang Brankas ke Rawa

    Liputan6.com, Jakarta 16 pelaku penjarahan mesin ATM Bank Sulselbar saat kerusuhan di kantor DPRD Kota Makassar masih buron. Mesin ATM tersebut berisi uang sekitar Rp 320 juta. Para pelaku membongkar paksa dan membawa mesin itu keluar dari gedung DPRD Makassar ketika pembakaran Gedung berlangsung, selanjutnya membajak mobil di Jalan Hertasning untuk dibawa ke tempat tertentu.

    “Kami sudah menangkap empat orang, sekarang masih ada 16 orang lagi. Totalnya, kurang lebih 20 orang,” ujar Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/09/2025). Dikutip dari Antara.

    Mesin tersebut lalu dibongkar paksa dengan linggis serta mesin gerinda. Seluruh isinya diambil dan dibagi-bagi. Setelah menguras isinya, para pelaku membuang bangkai brankas mesin ATM ke rawa-rawa di wilayah Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Sulsel.

    Para pelaku tersebut belakangan ketahui bukan bagian dari kelompok demonstrasi. Dari pengakuan mereka, telah bersepakat menjebol dan membongkar mesin ATM itu kemudian dibawa kabur. Uangnya dibagi-bagi sekitar Rp18 juta per orang.

    “Sudah ada kesepakatan, mereka ini membawa mesin gerinda dan linggis digunakan membongkar mesin ATM. Jadi, orang-orang ini datang dengan niat melakukan tindak pidana penjarahan,” ungkap Kapolres.

    Dari perbuatan pelaku dikenakan pasal berlapis yakni pasal 363 KUHP tentang Pencurian dan pasal 170 KUHP tentang Pengerusakan secara bersama-sama. Barang bukti yang sita bangkai mesin ATM.

    Atas penangkapan empat orang tersebut, kata Arya, jumlah tersangka dalam kasus kerusuhan pembakaran dan penjarahan Kantor DPRD Makassar di Jalan Andi Pangeran Pettarani pada Sabtu (30/8) sebanyak 30 orang kini ditahan di Tahti Polrestabes Makassar.

    Kasubnit 2 Jatanras Polrestabes Makassar Iptu Nasrullah sebelumnya menyebut empat orang pelaku penjarahan disertai pencurian mesin brankas ATM masing-masing inisial MN (19), MH (26), AN (23) dan MRS (19).

    “Pelakunya ditangkap di rumah masing-masing di beberapa lokasi di Makassar pada Sabtu dini hari. Para pelakunya mengaku ikut serta menjebol dan mengambil mesin ATM itu dan isinya dibagi-bagi Rp18 juta per orang,” ungkap Nasrullah.

    Sejauh ini Tim Jatanras Polrestabes Makassar terus melakukan pengejaran terhadap beberapa orang diduga ikut terlibat pencurian mesin ATM itu. Pengungkapan kasus ini berkat kerja keras tim Jatanras atas penyelidikan dilakukan tanpa henti usai kejadian kerusuhan tersebut.

  • Menghidupkan Motif Dayak di Kain Batik Kutai Barat

    Menghidupkan Motif Dayak di Kain Batik Kutai Barat

    Liputan6.com, Jakarta Batik Dayak bukan hanya sekadar kain bermotif indah, tetapi juga identitas budaya yang menyimpan pesan leluhur. Setiap goresan kriung, sarut, hingga tumpar mengandung filosofi yang mengajarkan keteguhan, kebersamaan, serta perlindungan.

    Jika tidak terus dilestarikan, warisan berharga ini berisiko tergerus oleh arus modernisasi. Kesadaran itulah yang mendorong masyarakat Kutai Barat bersama Dekranasda menghidupkan kembali seni batik tulis Dayak.

    Sejak Senin (15/09/2025), sekira 30 perajin lokal mendapat kesempatan menekuni teknik membatik sekaligus memperdalam makna motif yang mereka gambar. Tujuannya bukan hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga membuka ruang ekonomi baru dari kreativitas lokal.

    Ketua Dekranasda Kutai Barat, Maria Christina Moses, menegaskan kegiatan ini lebih dari sekadar pelatihan keterampilan. Ia menilai batik Dayak punya potensi besar untuk memperkuat identitas budaya sekaligus menumbuhkan ekonomi masyarakat.

    “Batik tulis kita punya ciri khas, keunikan motif ini bisa diangkat kembali. Selain memberi pengalaman baru, juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Maria Christina Moses di sela-sela pelatihan.

    Maria menekankan pentingnya regenerasi perajin agar warisan budaya tidak berhenti di generasi sekarang. Ia melihat bahwa pelestarian batik Dayak harus berjalan seiring dengan penciptaan peluang ekonomi baru.

    “Melalui pelatihan ini, kami ingin ada penerus yang mampu melestarikan sekaligus mengembangkan batik tulis khas Dayak Kutai Barat,” ujar Maria.

    Dia juga menyoroti nilai filosofis dalam setiap motif yang digambar. Maria menekankan bahwa batik Dayak bukan hanya indah dipandang, tetapi juga sarat makna kehidupan.

    “Motif Dayak yang kita tuangkan ke kain punya makna mendalam. Misalnya, motif tumpar mengajarkan kebersamaan dan keteguhan. Filosofi ini harus tetap kita jaga,” jelasnya.

    Selain itu, Maria melihat peluang agar batik Dayak berkembang lebih luas. Ia berharap produk khas Kutai Barat mampu bersaing di pasar regional maupun nasional.

    “Harapan kami, batik tulis Dayak Kutai Barat bisa menjadi produk unggulan daerah yang dibanggakan, bahkan menembus tingkat nasional,” tutur Maria.

    Selama dua bulan, para perajin dibimbing Sukarni, narasumber dari Yogyakarta yang berpengalaman. Mereka diajak belajar dari tahap dasar hingga mampu menghasilkan karya yang siap dipasarkan. Motif-motif Dayak diolah menjadi corak modern tanpa meninggalkan akar tradisi.

    Bagi peserta seperti Oktavianus Heri, kegiatan ini menjadi pintu baru untuk berkreasi. Ia merasa membatik ternyata bisa dipelajari dan memberi nilai tambah jika dikembangkan.

    “Ternyata tidak sulit, apalagi motif Dayak yang dipakai adalah warisan leluhur kita. Saya ingin mengembangkan ini jadi peluang usaha,” ujarnya.

    Dari motif yang terjaga hingga peluang usaha yang terbuka, batik Dayak kian menegaskan dirinya sebagai simbol identitas sekaligus kekuatan ekonomi masyarakat Kutai Barat.

    “Batik adalah warisan nasional. Kami berharap Kutai Barat memiliki motif batik yang bisa dikenal luas, bahkan menjadi kebanggaan hingga ke tingkat nasional,” kata Head of HSEC & Community Development PT BEK, Cipto Hadi Purnomo, sebagai fasilitator.

  • Warga Pesisir Sukabumi Geger Penemuan Mayat Pedagang Perabotan Asal Bogor

    Warga Pesisir Sukabumi Geger Penemuan Mayat Pedagang Perabotan Asal Bogor

    Di dalam saku celana korban, petugas menemukan beberapa barang pribadi, termasuk uang tunai sebesar Rp 194.000 dan sebuah kunci toko. Penemuan ini membantu petugas untuk mengidentifikasi korban.

    Pihak kepolisian juga berhasil menghubungi keluarga korban di Bogor. Berdasarkan keterangan dari keluarga, korban diketahui berangkat menuju Palabuhanratu seorang diri dan tanpa menggunakan kendaraan pribadi.

    Setelah berkoordinasi dengan pihak keluarga, mereka sepakat untuk tidak dilakukan autopsi. Hasil pemeriksaan dokter jaga juga memperkuat kesimpulan bahwa tidak ada unsur tindak pidana dalam kasus ini.

    “Kesimpulan awal kami, tidak ada luka kekerasan yang mengarah pada dugaan tindak pidana. Kasus ini murni karena korban terdampar,” jelasnya.

  • DPRD Batam Buka-Bukaan soal Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan

    DPRD Batam Buka-Bukaan soal Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan

    Selain itu, Perwako juga mencatat sejumlah pos tunjangan lainnya, antara lain:

    Tunjangan perumahan: Rp9,34 miliar Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan: Rp13,61 miliar (terdiri atas jaminan kesehatan Rp829,79 juta, jaminan kecelakaan kerja Rp3,19 miliar, dan jaminan kematian Rp9,59 miliar) Tunjangan reses: Rp2,31 miliar Tunjangan jabatan: Rp1,72 miliar Uang representasi: Rp1,33 miliar

    Di luar itu, DPRD juga mendapatkan uang paket, tunjangan beras, tunjangan keluarga, hingga uang jasa pengabdian. Bahkan, terdapat pula pos khusus pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD yang dianggarkan sebesar Rp1,6 miliar.

    Secara keseluruhan, angka Rp32,57 miliar itu hanya untuk pos belanja gaji dan tunjangan DPRD. 

    Jika dibandingkan, alokasi tersebut lebih besar dari anggaran gaji dan tunjangan untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah (KDH/WKDH) yang tercatat sebesar Rp4,02 miliar di tahun yang sama.

    Perwako ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkot Batam dalam mengatur belanja aparatur legislatif sebagai bagian dari APBD 2025. 

    Namun, besarnya angka tunjangan kerap menjadi sorotan publik, terutama terkait efektivitas dan transparansi penggunaan anggaran.

  • Dorong Pemulihan Pasca Unjuk Rasa, Kemendagri Aktifkan Siskamling di Kota Malang

    Dorong Pemulihan Pasca Unjuk Rasa, Kemendagri Aktifkan Siskamling di Kota Malang

    Salah satu perhatian khusus dalam asistensi ini adalah pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) hingga tingkat RT/RW. Menurut Anwar, Siskamling tidak hanya berfungsi menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan semangat gotong royong warga.

    “Siskamling adalah bagian dari upaya bersama menjaga stabilitas daerah. Program ini harus dijalankan secara konsisten, bukan hanya karena ada dinamika sosial, tetapi sebagai tradisi positif masyarakat,” jelasnya.

    Menindaklanjuti arahan Mendagri, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memaparkan sejumlah langkah yang telah ditempuh. Beberapa di antaranya seperti deklarasi damai Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama elemen masyarakat, doa lintas agama, gerakan pasar murah di lima kecamatan, serta perbaikan fasilitas publik yang rusak akibat aksi massa.

  • Rekrutmen PPPK Dibuka, Permohonan SKCK Melonjak Hampir Seribu Orang per Hari

    Rekrutmen PPPK Dibuka, Permohonan SKCK Melonjak Hampir Seribu Orang per Hari

    Liputan6.com, Jakarta Pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) Polres Sukabumi Kota membludak dalam sepekan terakhir. 

    Lonjakan ini terjadi seiring dengan dibukanya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di tingkat pusat maupun daerah di seluruh Indonesia.

    SKCK mutlak dimiliki sebagai salah satu syarat utama dalam berkas administrasi seleksi PPPK. Pantauan di lokasi, Senin (15/09/2025), antrean masyarakat terlihat sejak pagi. Banyak di antara mereka yang datang lebih awal agar berkasnya bisa selesai di hari yang sama.

    Seorang pemohon, Rina (27), warga Kecamatan Cibeureum, mengaku sudah tiba di Mapolres sejak pukul 06.30 WIB. Ia mendaftar PPPK untuk formasi di badan gizi nasional. 

    “Saya datang lebih pagi supaya cepat selesai. SKCK ini penting untuk kelengkapan administrasi, jadi harus segera diurus,” ujarnya.

    Meskipun pembuatan SKCK bisa dilakukan secara daring, banyak pemohon mengaku kesulitan saat mendaftar. Akibatnya, banyak juga yang memilih mengurus persyaratan secara langsung di sentra pelayanan.

    “Sebelum ke sini kan daftar daring melalui aplikasi itu. Sejak semalam itu susah dibuka, mungkin banyak juga yang daftar,” tambahnya.

    Hal serupa disampaikan Deni (31), warga Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Ia menyebut sudah mendaftar secara daring melalui aplikasi.

    “Kalau daftarnya itu melalui aplikasi malam tadi. Sempat susah, dicoba beberapa kali akhirnya bisa,” ucapnya.

    Deni mengaku membuat SKCK untuk persyaratan PPPK paruh waktu di salah satu Kementerian.

    “Setelah selesai daftar di aplikasi, harus datang ke sini dan mengambil berkas SKCK-nya,” jelasnya.

  • Sajian Bakso Gratis, Cara Polisi Manjakan Pemohon SKCK di Kudus

    Sajian Bakso Gratis, Cara Polisi Manjakan Pemohon SKCK di Kudus

    Sebanyak 300 porsi bakso disediakan di depan ruang pelayanan SKCK Polres Kudus bagi warga masyarakat yang sedang mengurus SKCK. Kuliner ini diberikan kepada mereka mengurus berkas untuk keperluan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

    Antrean panjang tidak menyurutkan semangat warga. Justru, kehadiran bakso gratis ini membuat suasana menjadi lebih hangat dan penuh keakraban. Para pemohon tampak menikmati hidangan sembari menunggu giliran pelayanan.

    “Kegiatan (bakso gratis) ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan humanis dan mendekatkan Polri dengan masyarakat, ” ujar Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo melalui Kasat Intelkam, AKP Krisbiantoro.

    Krisbiantoro pun berpesan agar warga memanfaatkan pelayanan SKCK di Polsek sesuai domisili.

    “Tidak harus ke Polres, masyarakat bisa membuat atau memperpanjang SKCK di Polsek masing-masing. Hal ini akan lebih mempermudah, khususnya bagi peserta pemberkasan PPPK paruh waktu,” jelasnya.