Xcloud.id

Category: Liputan6.com Regional

  • Paman di NTT Cabuli Ponakan hingga Hamil Lalu Paksa Aborsi

    Paman di NTT Cabuli Ponakan hingga Hamil Lalu Paksa Aborsi

    Liputan6.com, Kupang – Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Manggarai Barat, menetapkan AJ (44) sebagai tersangka kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur.

    AJ yang merupakan warga Kecamatan Ndoso, Manggarai Barat, NTT, itu diduga telah melakukan pencabulan terhadap korban YI (17) yang juga keponakannya.

    Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, AKP Lufthi Darmawan Aditya mengatakan AJ ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti.

    “AJ ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyetubuhi korban yang merupakan keponakannya sendiri,” ujarnya.

    Kasus ini terungkap setelah ibu kandung korban melaporkan AJ ke Polres Manggarai Barat. Menurut keterangan ibu korban, pelaku AJ mulai menyetubuhi korban pada tahun 2023 lalu saat orang tua korban bekerja di Kalimantan.

    Saat kejadian, korban masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP).

    “Saat kejadian, korban masih SMP kelas tiga dan baru berusia 15 tahun. Saat itu, korban dititipkan di rumah tersangka karena kedua orang tuanya merantau di Kalimantan,” tuturnya.

    Sekitar satu bulan tinggal di rumah tersebut, AJ mulai merayu dan membujuk korban, hingga akhirnya menyetubuhi korban.

    “Sejak saat itu, tersangka diduga berulang kali menyetubuhi korban di rumahnya. Akibatnya, korban kini diketahui sedang hamil dengan usia kandungan sekitar tujuh bulan,” ungkapnya.

     

  • Cegah Banjir Berulang, Pemda Jabar Hentikan Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Bandung Raya

    Cegah Banjir Berulang, Pemda Jabar Hentikan Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Bandung Raya

    Erwan juga mendatangi Gedung Shelter Pengungsian Kantor Desa Dayeuhkolot yang ditempati 32 Kepala Keluarga atau 87 jiwa. Selain itu, Erwan juga menyambangi wilayah permukiman warga yang masih terendam banjir setinggi betis orang dewasa.

    Lokasi lain yang dikunjungi yakni sodetan Citarum (oxbow) Taman Air Baleendah. Di titik ini, Erwan menemukan tumpukan sampah dalam jumlah besar yang berpotensi menghambat aliran air.

    Saat berdialog dengan warga pengungsi, Erwan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan tidak tergesa pulang ke rumah sebelum kondisi benar-benar aman.

    “Di sini yang penting sehat dan selamat. Lihat dulu situasi. Jika cuaca sudah benar-benar membaik dan tidak hujan, barulah warga bisa kembali ke rumah,” ujar Erwan.

    Dalam kesempatan tersebut, Erwan menyerahkan bantuan sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi.

    SE Gubernur Jawa Barat

    Sebelumnya, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM tertanggal 6 Desember 2025 diterbitkan oleh Dedi Mulyadi sebagai respons atas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

    Dedi Mulyadi menegaskan penghentian sementara tersebut merupakan keputusan penting untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan dan menata ulang tata ruang Bandung Raya yang kini mengalami tekanan ekologis cukup berat.

    “Kalau kita tidak mengembalikan fungsi ruang hijau, rawa, dan ruang terbuka, saya jamin 2–3 tahun ke depan kalau hujan melanda, Bandung akan tenggelam,” kata Dedi Senin (8/12/2025).

    Dedi menegaskan penyelesaian persoalan banjir tidak cukup hanya mengandalkan tindakan darurat, tetapi harus dibarengi langkah-langkah struktural yang menyentuh akar permasalahan tata ruang.

    Dedi menjelaskan bahwa kondisi banjir saat ini tidak lepas dari perubahan hulu yang telah banyak beralih menjadi kebun sayur, meningkatnya sedimentasi sungai, dan penyempitan aliran akibat bangunan liar.

    “Alam sudah memperingatkan kita. Cara terbaik bagi orang beriman adalah membaca tanda-tanda yang diberikan Allah melalui alam,” ucap Dedi.

    Dedi menegaskan banjir tidak akan selesai hanya dengan memberikan nasi bungkus, selimut, atau obat-obatan kepada warga terdampak. Dedi menyebut dibutuhkan adalah perubahan perilaku birokrasi dan penataan ruang yang tidak bertentangan dengan kondisi alam.

    Dalam edaran tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk menghentikan sementara penerbitan izin perumahan hingga terdapat hasil kajian risiko bencana serta penyesuaian rencana tata ruang wilayah masing-masing.

     

  • Viral Video Anggota GAM Dinarasikan Cegat Kapal Bantuan Minta Jatah, Begini Faktanya

    Viral Video Anggota GAM Dinarasikan Cegat Kapal Bantuan Minta Jatah, Begini Faktanya

     

    Liputan6.com, Jakarta – Sebuah video perdebatan antara anggota TNI dan sekelompok orang yang disebut-sebut sebagai bagian dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) viral di media sosial.

    Dalam rekaman, memperlihatkan upaya sekelompok pria meminta jatah bantuan banjir sambil mencatut nama staf khusus gubernur, namun tak mampu menunjukkan bukti apa pun saat diminta verifikasi.

    Belakangan, TNI memastikan narasi yang beredar tidak akurat. Hasil penelusuran menyebut peristiwa itu memang benar terjadi, namun para pelaku bukan kelompok bersenjata GAM. Mereka adalah dua anggota KPA Meja Ijo Idi Cut di Aceh Timur.

    “Berdasarkan informasi yang telah kami verifikasi, peristiwa dalam video tersebut benar terjadi, namun bukan dilakukan oleh kelompok bersenjata GAM, melainkan oleh dua orang anggota KPA Meja Ijo Idi Cut di Aceh Timur,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

    Peristiwa itu terjadi pada 4 Desember 2025, ketika kapal Feri Express Bahari yang membawa logistik bantuan banjir dari Ketua TP PKK Aceh menuju wilayah Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur dihentikan dua orang tersebut.

    “Kedua orang itu meminta agar sebagian bantuan diturunkan kepada mereka, namun tidak dapat menunjukkan surat perintah atau keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Petugas kapal menolak karena distribusi bantuan harus mengikuti prosedur resmi,” ujar dia.

    Saat aparat keamanan laut mendekat, kapal langsung kembali melanjutkan perjalanan menuju Kuala Langsa demi menghindari keributan lebih besar.

    Freddy menilai tindakan itu sebagai ulah personal yang arogan dan berpotensi menghambat bantuan bagi warga terdampak banjir.

    “TNI menilai tindakan itu sebagai tindakan personal yang arogan dan tidak dapat dibenarkan, karena dapat menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana,” ycal dia.

    Terkait hal ini, TNI bersama aparat keamanan setempat telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan keamanan jalur distribusi bantuan, termasuk jalur laut, agar kejadian serupa tidak terulang dan para pemberi bantuan merasa aman.

    TNI juga mengingatkan semua pihak agar tidak menghalangi upaya kemanusiaan di tengah situasi darurat. Prioritas utama tetap memastikan bantuan tiba pada warga yang membutuhkan tanpa hambatan.

    “Kami mengimbau seluruh pihak untuk tidak menghalangi distribusi bantuan dalam kondisi darurat kemanusiaan. Fokus utama kita adalah mempercepat penanganan banjir dan menjamin bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tandas dia.

  • Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Bantuan Relawan Banjir Sumatra

    Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Bantuan Relawan Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Nama anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya ramai jadi bahan perbincangan usai pernyataannya yang menyindir aksi relawan banjir Sumatra. 

    Sebelumnya dalam rapat  bersama Komdigi, di ruang Komisi I DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025), Endipat meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lebih aktif menyebarkan informasi kerja pemerintah terkait penanganan bencana Sumatra.

    “Fokus nanti, ke depan Kementerian Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini, paling-paling di Aceh, di Sumatra, dan lain-lain itu,” katanya.

    “Ada orang yang cuma datang sekali, seolah-olah paling bekerja di Aceh,” katanya lagi.

    Politikus Gerindra itu mengatakan, dalam penanganan bencana Sumatra, pemerintah yang hadir pertama mengatasinya.

    “Padahal negara sudah hadir dari awal, ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” ungkap Endipat.

    “Yang sehingga publik tahu kinerja pemerintah itu sudah ada, dan memang sudah hebat,” lanjut dia.

    Endipat juga menyinggung relawan yang menyumbang donasi sebesar Rp 10 miliar tapi viral. Padahal, menurut dia, pemerintah sudah memberikan triliunan namun tak dianggap bekerja.

    “Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian, sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadil sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” katanya.

     

  • Pemkot Malang Dinilai Gagal Urus Masalah Banjir

    Pemkot Malang Dinilai Gagal Urus Masalah Banjir

     

    Liputan6.com, Malang – Pemerintah Kota Malang dianggap gagal mengatasi persoalan banjir yang terjadi di daerah itu. Hal itu diutarakan DPRD Kota Malang dan meminta pemkot menyusun peta jalan penanggulangan bencana banjir.

    Sebelumnya banjir parah melanda Malang pada 4 Desember 2025 lalu. Saat itu ada 39 titik di tiga kecamatan direndam air setinggi 150 sentimeter-160 sentimeter. Kawasan terdampak mulai jalan raya sampai permukiman warga. Puluhan rumah terdampak akibat banjir Malang tersebut.

    DPRD Kota Malang menggelar Rapat Kerja Evaluasi Penanggulangan Bencana Daerah pada Senin, 8 Desember 2025 sore sampai malam. Raker merespon peristiwa banjir itu. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin dan Sekretaris Daerah (Sekda) Erik Setyo Santoso tak hadir dalam rapat itu.

    Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) hadir sebagai perwakilan Pemkot Malang. Selain itu, Dinas Pengairan Jawa Timur, Dinas Bina Marga Jatim, BMKG dan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS) turut hadir dalam raker itu.

    Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan titik banjir pada tahun ini muncul di wilayah utara dan barat. Sedangkan tahun lalu banjir parah ada di wilayah selatan dan timur.

    “Jangan sampai pada tahun depan banjir merata di semua wilayah,” kata Amithya.

    Menurutnya, Pemkot Malang harus segera menyusun peta jalan penanganan kebencanaan. Menjabarkan detil mitigasi pra sampai pasca bencana. Termasuk melibatkan stakeholder lain, seperti BMKG dan BBWS.

    Amithya menambahkan, tidak cukup bila Pemkot Malang hanya mengandalkan pendekatan infrastruktur. Pembangunan drainase maupun nornalisasi sungai hanya bersifat jangka pendek.

    “Pembangunan itu terkesan sporadis, tapi perencanaan jangka panjang itu harus disiapkan,” katanya.

    Dia juga menyoroti ketidakhadiran Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso. Sebab Erik juga menjabat Ketua Tim Penanggulangan Bencana Daerah. Masalah kebencanaan tidak bisa dibebankan pada BPBD dan Dinas PU saja.

    “Ketua tim mengorkestrasi multi stage holder terkait penanggulangan bencana, sayang tak hadir,” ujarnya.

    Sejumlah fraksi DPRD Kota Malang juga menyoroti kebijakan Pemkot Malang. Fathol Arifin dari Fraksi PKB menyebut Pemkot tidak tegas terkait pencegahan banjir. Misalnya, banyak bangunan berdiri di atas saluran air turut menyebabkan banjir.

    “Harus berani membongkar bangunan yang melanggar peraturan daerah,” ucapnya.

    Selain itu, lanjut Fathol, selama bertahun-tahun Pemkot tidak mampu memenuhi amanat 20 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik. Padahal keberadaan RTH dapat berfungsi menyerap air, meminimalisir terjadinya banjir.

    Eko Hadi Purnomo Fraksi Demokrat PAN, memandang Pemkot Malang tak pernah serius menangani banjir yang tiap tahun selalu terjadi. Padahal sudah diketahui penyebabnya dan rencana penanganannya.

    “Tidak serius urus banjir, tak ada langkah nyata,” ucapnya.

     

  • Terungkap Fakta di Balik Isu Bau Busuk Mayat dalam Mobil Korban Banjir Aceh Tamiang

    Terungkap Fakta di Balik Isu Bau Busuk Mayat dalam Mobil Korban Banjir Aceh Tamiang

    Liputan6.com, Jakarta – Isu mengenai bau busuk mayat yang dikabarkan berasal dari mobil-mobil milik korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang sempat menghebohkan masyarakat, dan memicu beragam spekulasi di media sosial.

    Di tengah situasi darurat pascabencana, informasi yang simpang siur kerap menimbulkan kepanikan, sehingga penting untuk menelusuri kebenaran di balik kabar tersebut.

    Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, polisi menyisir dan memeriksa mobil-mobil yang terlantar di sepanjang jalur utama hingga SPBU Tanah Terban.

    Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muliadi mengatakan pemeriksaan mobil yang terdampak bencana tersebut untuk memastikan, apakah isu mayat tersebut benar atau tidak.

    “Setelah kami sisir dan cek sepanjang jalan hingga SPBU Tanah Terban, ternyata tidak ada mayat dalam mobil. Isu bau menyengat yang disebarkan juga tidak ada. Jadi, itu tidak benar. Yang ada bau lumpur banjir,” kata Muliadi kepada wartawan, Senin (8/12/2025).

    Dalam pemeriksaan diikuti Direkrut Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Aceh Kombes Pol Donny Siswoyo.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan situasi berjalan aman sekaligus menanggapi isu yang beredar di masyarakat, mengenai adanya mayat di dalam kendaraan-kendaraan tersebut.

    Penyisiran dilakukan secara menyeluruh dengan memeriksa setiap kendaraan yang ditinggalkan pemiliknya saat banjir melanda. Pemeriksaan ini juga melibatkan puluhan personel guna memastikan seluruh titik terdeteksi secara akurat.

    “Isu tersebut tidak benar dan tidak ditemukan satu pun mayat dalam mobil sebagaimana diberitakan secara liar di media sosial,” lanjutnya.

    Perwira menengah kepolisian itu menjelaskan banjir besar beberapa waktu lalu membuat sejumlah kendaraan terpaksa ditinggalkan pemiliknya. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak sesuai dengan narasi menyesatkan yang berkembang.

    Menurut dia, penyebaran informasi tanpa verifikasi dapat memicu kepanikan baru di tengah situasi bencana serta dapat mengganggu upaya-upaya penanggulangan yang sedang dilaksanakan semua pihak.

    Muliadi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh kabar yang belum terkonfirmasi.

    “Kami minta masyarakat bijak menyaring informasi. Setiap laporan dari warga akan langsung kami tindak lanjuti. Jangan sampai informasi hoaks memperkeruh keadaan ketika kita semua sedang fokus pada pemulihan,” tutupnya.

  • Catatan Kriminal Blora Sepanjang 2025: Curanmor Paling Dominan

    Catatan Kriminal Blora Sepanjang 2025: Curanmor Paling Dominan

    Liputan6.com, Blora – Menutup tahun 2025, Polres Blora menyampaikan bahasan evaluasi kinerja yang menggambarkan dua sisi, mengenai stabilitas keamanan yang diklaim terjaga, dan sederet persoalan kriminal serius.

    Di balik narasi kamtibmas yang aman dan kondusif, data internal justru menunjukkan kenaikan kriminalitas, potensi konflik sosial, serta dinamika keamanan daerah yang semakin kompleks.

    Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto kepada Liputan6.com menegaskan, stabilitas daerah dapat terjaga berkat sinergi lintas sektor.

    Namun fakta di lapangan tetap memperlihatkan bahwa kerentanan sosial, rawannya konflik perguruan silat, hingga gelombang unjuk rasa yang terpicu isu nasional masih menjadi ancaman laten.

    “Situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif melalui sinergi stakeholder dan peran aktif masyarakat,” ujarnya, Senin (8/12/2025).

    Ia menyebut pengamanan agenda besar seperti operasi pasar, kegiatan perguruan silat, dan stabilisasi pangan sebagai capaian penting, meski hal itu sekaligus memperlihatkan bahwa pendekatan yang digunakan masih bertumpu pada respons reaktif.

    Data kriminalitas justru menunjukkan tren yang kurang menggembirakan. Polres Blora mencatat kenaikan 19 kasus, dari 161 kasus pada 2024 menjadi 180 kasus pada 2025.

    Curanmor menjadi tindak pidana yang paling dominan. Berbagai strategi preemtif dan penegakan hukum telah dijalankan, namun lonjakan kasus menunjukkan bahwa efektivitasnya masih perlu dievaluasi.

    Tantangan besar juga datang dari maraknya kekerasan secara bersama-sama yang melibatkan kelompok perguruan silat, yang menurut Kapolres berpotensi memicu konflik sosial berkepanjangan.

    Wawan turut menyoroti peristiwa kebakaran sumur minyak ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Bogorejo, yang disebutnya sebagai salah satu penanganan menonjol tahun ini.

    Ia mengklaim Polres Blora mampu menangani korban, menindak pelaku, serta mencegah meluasnya dampak kebakaran melalui kerja sama lintas sektor.

    Namun peristiwa tersebut kembali mengungkap persoalan klasik eksploitasi minyak tradisional yang rawan bencana dan kriminalitas, tanpa solusi menyeluruh di tingkat akar rumput.

    Sepanjang tahun ini Polres Blora juga mengklaim telah membenahi ruang pelayanan, meningkatkan kapasitas personel, menambah barcode pengaduan, serta memperkuat pengamanan internal.

    Meski demikian, publik masih mempertanyakan apakah pembenahan tersebut benar-benar diikuti dengan pengawasan internal yang efektif untuk mencegah penyimpangan dan memastikan layanan bebas pungli.

     

  • Korban Meninggal Bertambah 23 Jadi 389 Orang

    Korban Meninggal Bertambah 23 Jadi 389 Orang

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyetujui turunnya anggaran sebesar Rp 60 juta per rumah untuk membantu para korban terdampak mengganti atau memperbaiki hunian mereka yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Sumatra. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu, 7 Desember 2025 malam.

    Prabowo menerima langsung laporan mengenai pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang diperuntukkan kepada para pengungsi banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat — rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir — kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo saat rapat. 

    Suharyanto menyebut, data tersebut belum final lantaran pendataan masih terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Rencananya, huntara untuk para pengungsi akan dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana. 

    Sementara untuk pembangunan hunian tetap diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto.

    Adapun terkait anggaran perbaikan sebesar Rp 60 juta per rumah merupakan angka yang diajukan langsung BNPB kepada Prabowo.

    “Ini hunian tetap anggaran Rp 60 juta cukup?,” tanya Prabowo ke Suharyanto. 

    “Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang,” jawab Suharyanto.

    “Rp 60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” sambungnya.

    “Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” sahut Prabowo.

    Kemudian, untuk huntara anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 30 juta per rumah. Hunian tersebut akan dibangun dengan ukuran 36 meter persegi, lengkap dengan fasilitas kamar, sarana MCK, dan ruangan lainnya.

  • Gunung Semeru Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik 1.000 Meter ke Arah Barat

    Gunung Semeru Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik 1.000 Meter ke Arah Barat

    Liputan6.com, Lumajang – Gunung Semeru di Lumajang kembali erupsi pada Selasa (9/12/2025), pukul 04.50 WIB. Laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Baencana Geologi (PVMBG) menyebutkan, tinggi kolom letusan teramati mencapai 1.000 meter di atas puncak, atau sekitar 4.676 meter di atas permukaan laut.

    Kolom abu erupsi Gunung Semeru teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 143 detik.

    Petugas Pos Pantau Gunung Semeru yadi Yuliandi dalam laporannya mengimbau warga dan wisatawan yang berada di sekitar lokasi Gunung Semeru untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

    “Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak,” imbaunya.

    Warga juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 Km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

    “Waspada terhadap potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan,” katanya.

    Sepanjang 2025, Gunung Semeru tercatat sudah meletus sebanyak 2.983 kali, dan menjadi gunung paling aktif di Indonesia. Hingga hari ini, Selasa, 9 Desember 2025, pukul 05.04 WIB, Gunung Semeru masih berstatus Siaga (Level III).

  • Kondisi Lereng Gunung Slamet Jadi Sorotan, Ada Tambang hingga Proyek PLTP Gagal

    Kondisi Lereng Gunung Slamet Jadi Sorotan, Ada Tambang hingga Proyek PLTP Gagal

    Liputan6.com, Jakarta – Kondisi lereng di Gunung Slamet menjadi sorotan. Aktivitas tambang di sana dikhawatirkan dapat memicu bencana. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono melaporkan tiga lokasi tambang bermasalah kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jateng sebagai langkah penertiban dan perlindungan lingkungan.

    Sadewo mengatakan permasalahan pertama berada di wilayah Kecamatan Cilongok yang berbatasan dengan Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Menurut dia, di lereng selatan Gunung Slamet itu terdapat proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi yang gagal dan tidak dilanjutkan oleh PT Sejahtera Alam Energi (PT SAE), sehingga perusahaan tersebut kini fokus melakukan reboisasi untuk memulihkan kawasan terdampak.

    “Kedua, berupa tambang batu di Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng, yang menuai penolakan dari masyarakat,” kata Sadewo. Dikutip dari Antara, Selasa (9/12/2025).

    Menurut dia, aktivitas tambang itu telah ditutup sementara sambil menunggu penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.

    Ketiga, keberadaan tambang pasir dan tanah di Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, juga memicu keluhan warga dan membutuhkan penanganan lanjutan.

    “Hari ini saya akan serahkan ke Gubernur terkait laporan penambangan di lokasi-lokasi itu. Cilongok sudah ditangani, Baseh dan Baturaden yang masih bermasalah,” beber Sadewo.

    Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menginstruksikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pertambangan.

    Menurut dia, satgas tersebut akan beranggotakan unsur kepolisian, TNI dan Kejaksaan Tinggi sebagai upaya penanganan terpadu terhadap persoalan pertambangan di daerah.

    “Kita bentuk satgas penambangan yang isinya dinas kita, kepolisian, TNI, dan kejaksaan. Besok Dinas ESDM langsung buat surat ke Polda, Kodam, dan Kejaksaan untuk tindak lanjut agar tidak salah sasaran,” pungkasnya.