Xcloud.id

Category: Liputan6.com Regional

  • Jalan Penghubung Liwa-Ranau di Lampung Barat Amblas, Arus Lalu Lintas Ditutup Total

    Jalan Penghubung Liwa-Ranau di Lampung Barat Amblas, Arus Lalu Lintas Ditutup Total

    Dengan penutupan tersebut, kendaraan dari arah Muara Dua Ranau dialihkan ke jalur utama melalui Jalan Jenderal Sudirman, Raden Intan, hingga Ranau Liwa.

    Sementara, kendaraan dari arah Bukit Kemuning menuju Ranau tetap diarahkan melewati jalan protokol, yakni Jalan Sudirman dan Jalan Raden Intan, tanpa melewati Jalan Gajah Mada.

    “Kami imbau agar seluruh pengendara tidak melintas di Jalan Gajah Mada atau titik longsor karena rawan amblas kembali. Tetap waspada, hati-hati, dan patuhi rambu lalu lintas yang sudah dipasang,” katanya.

  • KPK Sebut Ada yang Tak Beres soal Pengerjaan Proyek Lampu Jalan, Pemkab Tuban Melawan

    KPK Sebut Ada yang Tak Beres soal Pengerjaan Proyek Lampu Jalan, Pemkab Tuban Melawan

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menepis temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara harga dan spesifikasi tiang serta kap lampu pada proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP).

    Kepala Bidang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) DLHP Tuban, Slamet Hariyanto, menegaskan bahwa seluruh pengerjaan proyek telah sesuai dengan ketentuan.

    “Kalau menurut saya, yang dimaksud tidak sesuai spesifikasinya itu dari mana? Yang jelas kita sudah menyesuaikan semua sesuai dengan spesifikasi,” kata Slamet, Jumat (19/9/2025).

    Ia menyebut pengadaan PJU merujuk pada standar harga satuan yang berlaku, bahkan berada di bawah standar. “Saya kira sudah di bawah standar harga satuan semua yang kita gunakan,” ujarnya.

    Menurut Slamet, evaluasi pekerjaan juga dilakukan secara berkala oleh jajaran DLHP, termasuk kepala dinas. “Evaluasi tetap ada. Dari dinas sendiri juga selalu mengevaluasi hasil kinerja, terutama Pak Kepala Dinas akan selalu mengevaluasi,” imbuhnya.

    Meski demikian, Slamet mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan proyek. “Yang namanya manusia tetap ada kurangnya, tidak ada yang sempurna,” ucapnya.

    Slamet menegaskan, pengerjaan proyek PJU melibatkan banyak rekanan yang dipilih melalui e-katalog, bukan hanya satu pihak. Ia menyebut, proyek PJU tahun lalu menyerap anggaran sekitar Rp68 miliar dengan pembangunan 2.010 titik pada tahap pertama. Jumlah itu kemudian bertambah menjadi 2.717 titik dalam perubahan APBD.

     

    Selasa siang, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kediaman mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.

  • Mantan Pj Gubernur Lampung Samsudin Diperiksa Kejati Terkait Dugaan Korupsi Dana PI 10 Persen

    Mantan Pj Gubernur Lampung Samsudin Diperiksa Kejati Terkait Dugaan Korupsi Dana PI 10 Persen

    Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memeriksa mantan Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, terkait dugaan korupsi pengelolaan dana participating interest (PI) 10 persen pada wilayah kerja Offshore South East Sumatera (WK OSES). Nilai kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai US$ 17,28 juta atau sekitar Rp271,5 miliar.

    Pemeriksaan berlangsung di Gedung Pidana Khusus Kejati Lampung pada Jumat (19/9/2025). Samsudin mulai diperiksa sejak pukul 15.00 WIB. Sekitar pukul 18.20 WIB, ia tampak keluar gedung mengenakan batik hitam emas untuk menunaikan salat Magrib, namun enggan berkomentar kepada wartawan.

    Asisten Pidana Khusus Kejati Lampung, Armen Wijaya, membenarkan pemeriksaan tersebut. “Benar, yang bersangkutan dimintai keterangan terkait kasus itu,” kata Armen, Sabtu (20/9).

    Kepala Seksi Penyidik (Kasidik) Kejati Lampung, Masagus Rudy menyebut Samsudin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham PT Lampung Jaya Usaha (LJU), anak perusahaan PT Lampung Energi Berjaya (LEB) yang mengelola dana PI 10 persen WK OSES. LJU merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Lampung.

    “Karena saham dominan LJU dimiliki Pemprov Lampung, maka Samsudin dimintai keterangan sebagai pemegang saham pasca berakhirnya masa jabatan gubernur sebelumnya,” ujar Masagus.

     

  • Jadi Cagub dan Cawagub Terpilih, Pasangan Mariyo Ajak Masyarakat Bangun Papua Bersama

    Jadi Cagub dan Cawagub Terpilih, Pasangan Mariyo Ajak Masyarakat Bangun Papua Bersama

    Liputan6.com, Jakarta – Juru Bicara Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih, Mathius D. Fakhiri-Aryoko Rumaropen (Mariyo), Rifai Darus mengajak seluruh masyarakat Papua tetap menjaga kedamaian dan persaudaraan, menjauhi provokasi, hoaks, dan perpecahan. Hal itu disampaikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pemungutan suara ulang atau PSU di Pilgub Papua.

    “Bersatu membangun Papua, bahu-membahu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial,” pesan Rifai seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (20/9/2025).

    Rifai juga mengajak semua pihak menghormati hukum dan demokrasi, karena keduanya adalah pilar persatuan kita dalam bingkai NKRI. Dia berharap, momentum putusan MK menjadi awal dari Papua yang lebih cerah, maju, dan bermartabat.

    “Kontestasi telah usai, saatnya kita melangkah bersama mewujudkan Papua yang aman, sejahtera, dan berdaya saing demi masa depan anak cucu kita,” ajak dia.

    Rifai meyakini, dengan bergandengan tangan bersama, maka Rakyat akan merasa nyaman dalam kasih dan persaudaraan yang mendalam untuk Tanah Papua yang kita cintai ini.

    “Atas nama pasangan MARIYO, kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak – penyelenggara pemilu, aparat keamanan, para tokoh agama, tokoh adat, pemuda, perempuan, serta seluruh masyarakat Papua – yang menjaga demokrasi dengan hati yang teduh. Papua Damai, Papua Bersatu, Papua Hebat!,” dia menandasi.

     

  • Siswi SMA di Lampung Diduga Dibully Miskin dan Difitnah Hamil, Ini Temuan PPPA

    Siswi SMA di Lampung Diduga Dibully Miskin dan Difitnah Hamil, Ini Temuan PPPA

    Liputan6.com, Jakarta – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung menemukan fakta baru terkait dugaan perundungan yang dialami MR, siswi SMAN 9 Bandar Lampung. Korban disebut kerap dibully karena berasal dari keluarga kurang mampu dan bahkan difitnah tengah hamil.

    Kepala Dinas PPPA Bandar Lampung, Maryamah mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah korban bersama psikolog untuk melakukan asesmen awal. Dari pemeriksaan itu, MR mengaku sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan sejak pertama masuk sekolah.

    “Korban merasa minder karena kondisinya berbeda dengan teman-temannya. Kami berikan penguatan mental agar ia lebih percaya diri,” kata Maryamah, Sabtu (20/9/2025).

    Dia bilang, korban lebih terbuka ketika berbicara dengan psikolog. “Ini membuktikan adanya perundungan, meskipun pihak sekolah sempat membantah,” ungkapnya.

    PPPA juga memfasilitasi pertemuan antara korban dan para siswa yang diduga sebagai pelaku. Dalam pertemuan yang disaksikan orang tua masing-masing, para pelaku sempat menyangkal sebelum akhirnya mengakui perbuatannya dan meminta maaf.

     

  • Viral Mau ‘Rampok Uang Negara’, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Akhirnya Minta Maaf

    Viral Mau ‘Rampok Uang Negara’, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Akhirnya Minta Maaf

    Sebelumnya, Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo viral di media sosial lantaran ucapannya yang ingin merampok uang negara.

    Diketahui oknum anggota legislatif tersebut adalah Wahyudin Moridu, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik itu, memperlihatkan Wahyu Moridu sedang berbicara dengan seorang wanita dalam sebuah mobil yang melintasi bandara Djalaluddin Gorontalo.

    Rekaman video tersebut mempertontonkan teman wanitanya sedang bertanya kepada Wahyu Moridu tentang tujuan mereka saat itu, lalu kemudian Wahyu Moridu menjawab mereka akan menuju ke Makassar menggunakan uang negara.

    Selanjutnya dengan nada tegas ia mengatakan bahwa mereka berdua akan merampok uang negara, menghabiskan uang negara, menghabiskan uang negara agar negara miskin.

    Kemudian sambil tertawa ia juga menyebut sedang bersama selingkuhannya dan hendak menuju ke Makassar menggunakan uang negara.

    Kalimat terakhir dalam video itu, ia juga menyebut nama lengkapnya sendiri, berikut statusnya selaku anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang menurutnya masih aktif menjabat hingga tahun 2031.

    Video tersebut kemudian dengan cepat tersebar melalui media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan WhataApp, serta memunculkan beragam komentar negatif dari masyarakat.

     

  • Dua Pejabat Bank NTT Bikin Kredit Macet, Negara Rugi Rp 3 Miliar

    Dua Pejabat Bank NTT Bikin Kredit Macet, Negara Rugi Rp 3 Miliar

    Liputan6.com, Jakarta – Dua pejabat Bank NTT ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kredit macet denhan debitur CV. ASM (Racmat) pada tahun 2016.

    Kasi Penkum Kejati NTT Raka Putra Dharmana mengatakan dua tersangka itu yakni, PUB selaku mantan kepala divisi pemasaran kredit dan SHB, selaku kepala sub divisi pemasaran kredit.

    “Kerugian negara sekitar Rp 3 miliar. Keduanya sudah ditahan di rutan kelas II B Kupang,” ujarnya, Jumat 19 September 2025.

    Dalam proses kredit, PUB, selaku pemutus kredit atas nama debitur Rahmat, padahal diketahuinya syarat-syarat untuk pencairan kredit belum terpenuhi.

    Sedangkan SHB selaku kepala sub divisi pemasaran kredit turut menyetujui laporan analisa kredit yang dibuat oleh terpidana Mesakh Angladji. Padahal syarat pengikatan jaminan belum dipenuhi.

    “Syarat kredit belum lengkap, tapi para tersangka tetap memproses dengan rekomendasikan permohonan kredit atas nama debitur untuk mendapat persetujuan kredit,” katanya.

     

  • Di Hadapan Ribuan Massa Aksi, DPRD Pati Jamin Ketua Pansus Hak Angket Tidak Akan Diganti

    Di Hadapan Ribuan Massa Aksi, DPRD Pati Jamin Ketua Pansus Hak Angket Tidak Akan Diganti

    Untuk diketahui, 6 poin tuntutan MPB yang disepakati pimpinan DPRD Pati antara lain:

    1. Mengawal sampai tuntas Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo secara akuntabel, substantif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    2. Tidak mengakui dan menolak semua produk kebijakan yang disusun oleh Sudewo selama dia menjabat Bupati Pati, baik kebijakan struktural (penetapan jabatan ASN), produk kebijakan (aneka kebijakan termasuk Peraturan bupati, dll) maupun kebijakan perencanaan anggaran (APBD 2025) karena terbukti tidak prosedural, sewenang-wenang, berbau KKN (seperti yang sudah terungkap dalam sidang-sidang Pansus).

    3. Parpol dan DPRD Pati harus melawan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan arogansi kekuasaan, terutama di tingkat kabupaten hingga tingkat desa.

    4. Seluruh anggota DPRD Pati harus bekerja maksimal untuk kemaslahatan warga Pati.

    5. Menuntut agar konsisten bersama rakyat Pati untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo; tidak mengganti Bapak Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Sudewo Bupati Pati; dan mengganti Joko Wahyudi dari keanggotaan Pansus.

    6. Kepada Gerindra sebagai partai pengusung Bupati Pati Sudewo agar segera mengganti Irianto Budi Utomo dari keanggotaan Pansus karena terindikasi berpihak kepada Sudewo; mengawal kasus indikasi tindak pidana korupsi Sudewo yang ditangani KPK RI; dan DPC Gerindra Kabupaten Pati segera meminta kepada DPP Gerindra agar mencabut status Sudewo sebagai pengurus maupun anggota Partai Gerindra di semua level dan sekaligus menghentikan Sudewo dari jabatan sebagai Bupati Pati

  • Viral Mau ‘Rampok Uang Negara’, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Akhirnya Minta Maaf

    Viral, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Sesumbar Akan ‘Rampok Uang Negara’

    Liputan6.com, Jakarta – Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo viral di media sosial lantaran ucapannya yang ingin merampok uang negara.

    Diketahui oknum anggota legislatif tersebut adalah Wahyudin Moridu, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik itu, memperlihatkan Wahyu Moridu sedang berbicara dengan seorang wanita dalam sebuah mobil yang melintasi bandara Djalaluddin Gorontalo.

    Rekaman video tersebut mempertontonkan teman wanitanya sedang bertanya kepada Wahyu Moridu tentang tujuan mereka saat itu, lalu kemudian Wahyu Moridu menjawab mereka akan menuju ke Makassar menggunakan uang negara.

    Selanjutnya dengan nada tegas ia mengatakan bahwa mereka berdua akan merampok uang negara, menghabiskan uang negara, menghabiskan uang negara agar negara miskin.

    Kemudian sambil tertawa ia juga menyebut sedang bersama selingkuhannya dan hendak menuju ke Makassar menggunakan uang negara.

    Kalimat terakhir dalam video itu, ia juga menyebut nama lengkapnya sendiri, berikut statusnya selaku anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang menurutnya masih aktif menjabat hingga tahun 2031.

     

  • Nasib Pasar Rakyat Jabar Juara Depok: Dibuat Era Ridwan Kamil, Tak Diminati di Zaman Dedi Mulyadi

    Nasib Pasar Rakyat Jabar Juara Depok: Dibuat Era Ridwan Kamil, Tak Diminati di Zaman Dedi Mulyadi

    Liputan6.com, Depok Udara pagi yang sejuk seakan membuat masyarakat enggan beranjak dari tempat tidur. Suasana di Pasar Rakyat Jabar Juara yang bersentuhan langsung dengan Terminal Sawangan, mulai menampakkan aktivitas masyarakat.

    Hilir mudik bus Transjakarta mulai mengangkut masyarakat yang hendak pergi bekerja. Namun, di sisi lain terdapat sebuah bangunan dua lantai dengan bagian atapnya terdapat tulisan Pasar Rakyat Jabar Juara, seakan masih tertidur lelap.

    Liputan6.com mencoba memasuki area Pasar Rakyat Jabar Juara yang dibangun 2021 atau pada era kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Memasuki pintu masuk, terdapat sejumlah kios mulai membuka usahanya yang berada di Blok A.

    Sekadar informasi, kini Pemprov Jawa Barat dipimpin oleh Gubernur Dedi Mulyadi sejak 2025.

    Adapun kios di blok A menjual aneka makanan dan minuman, serta kue yang dapat dijadikan buah tangan saat berpergian. Namun disisi lain, saat memasuki bagian dalam lantai satu, terdapat kios yang tutup serta lapak yang terbuka tanpa berpenghuni.

    Sejauh mata memandang, hanya tersajikan kios terbuka namun tampak tidak terisi. Masih di sudut itu, ada beberapa mesin parut kelapa, mesin jahit, dan sembako yang tampak tutup.

    Diliputi dengan rasa penasaran, Liputan6.com mencoba menaiki lantai dua Pasar Rakyat Jabar Juara. Tidak jauh berbeda dengan lantai satu, pada lantai dua banyak ruko yang tutup hanya tersisa sejumlah spanduk kecil bertuliskan beberapa produk yang di jual.

    Pada bagian sudut sisi utara, terdapat kantor pengelola pasar terdiri dari empat ruangan. Ada pun ruangan itu menjadi tempat ruangan Tibsar, staf, pengelola pasar, klinik atau ruangan laktasi.

    Liputan6.com tidak dapat menemui satupun pegawai maupun staf pengelola Pasar Rakyat Jabar Juara yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp 10 Miliar. Anggaran pembangunan Pasar Rakyat jabar Juara Sawangan menggunakan dana pembangunan ekonomi nasional tahun 2021.

    Pada sisi kanan, terdapat bangunan yang digunakan layaknya menjadi sebuah café dan billiard. Bahkan, hal itu diperkuat dengan adanya plang berukuran besar bertuliskan nama café dan billiard.

    Rasa penasaran masih menyelimuti rasa kaingin tahuan Liputan6.com terhadap Pasar Rakyat Jabar Juara Sawangan yang sepi. Akhirnya, Liputan6.com bertemu dengan seorang pria merupakan pedagang yang enggan menyebutkan identitas lengkapnya.

    Sebut saja namanya Andi yang mengaku sudah berdagang cukup lama di pasar. Andi menilai Pasar Rakyat Jabar Juara Sawangan sepi peminat, dikarenakan tidak adanya pembeli.

    “Ya kondisi pasar seperti ini, enggak ada orang yang datang mau beli,” ujar Andi, Jumat (19/9/2025).

    Pada saat peresmian Pasar Rakyat Jabar Juara, banyak pedagang yang ingin menyewa kios. Warga sekitar turut datang melihat dan membeli barang yang dijajakan para pedagang.

    “Awal dibuka pembeli ada, tapi semakin ke sini, pembelinya enggak ada, makanya banyak kios yang tutup,” terang Andi.

    Untuk menarik pedagang untuk menyewa kios, harga sewa kios cukup terbilang murah. Untuk lapak kios terbuka, harga sewa sebesar Rp 850 ribu dengan ukuran satu setengah meter.

    Adapun kios dengan bangunan tertutup harga sewa sebesar Rp 3 juta per tahun. Adapun untuk retribusi dikenakan biaya Rp 3.500 setiap harinya.

    “Penyewaannya bisa dilakukan ke Dinas yang ngurus pasar,” ucap Andi.