Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Pergi dan Lihat Keadaan di Sana

    Pergi dan Lihat Keadaan di Sana

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengucapkan belasungkawa atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi Sumatera. Dia memerintahkan seluruh kadernya untuk bergotong royong menolong korban terdampak bencana di Sumatera.

    Hal itu disampaikan Megawati saat membuka pidatonya dalam rangka HUT ke-53 dan Rakernas I Tahun 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026). Rakernas ini digelar secara tertutup dari awak media.

    “Sebelum saya menyampaikan pidato politik ini, izinkan saya, atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas bencana hidrometeorologi yang menimpa saudara-saudara kita di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Doa dan solidaritas kita panjatkan bagi para korban, serta kekuatan dan ketabahan bagi seluruh keluarga yang terdampak,” kata Megawati dikutip dari siaran pers, Sabtu.

    Dia menyebut pemulihan bencana setidaknya membutuhkan waktu lebih dari setahun. Oleh karena itu, Megawati meminta kader PDIP untuk ikut bergotong royong membantu masyarakat yang menjadi korban bencana.

    “Membangun kembali satu tahun tidak bisa. Apakah bisa diam saja. Mereka itu saudara-saudara kita. Jangan ragu menolong sesama. Buktikan kalian orang PDIP. Mau? Buktikan,” jelas Megawati sambil berteriak.

    Megawati meminta agar kader PDIP intens turun untuk membantu korban bencana. Terlebih, Megawati melalui Badan Penanggulangan Bencana telah terjun langsung dan memberikan bantuan kemanusiaan di daerah bencana.

    “Pergi ke sana lihat keadaan di sana kalau merasa sebangsa dan setanah air untuk bergotong royong,” tutur dia.

  • Kebut Pendataan Pascabencana, Mendagri Tito Verifikasi 52 Daerah Terdampak di Sumatera

    Kebut Pendataan Pascabencana, Mendagri Tito Verifikasi 52 Daerah Terdampak di Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mempercepat verifikasi lanjutan terkait kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota se-wilayah Sumatera. Verifikasi tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menunjuk langsung Mendagri Tito sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) untuk pemulihan tersebut.

    “Rapat ini adalah untuk kita melakukan pengecekan tentang daerah-daerah yang mana yang sudah mendekati normal, daerah mana yang belum normal, sehingga perlu memberikan, kita berikan atensi, artinya yang belum normal ini ya kita akan garap,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi dengan agenda Pengecekan Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pascabencana di Wilayah Sumatera secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat 9 Januari 2026.

    Dalam rapat itu, sebanyak 52 kepala daerah atau pejabat terkait melaporkan kepada Mendagri kondisi terkini di daerah masing-masing. Hal itu meliputi aktivasi penyelenggaraan pemerintahan, data kerusakan infrastruktur pendidikan, akses, hingga kondisi ekonomi.

    Tito menekankan, saat ini pemerintah dengan melibatkan kementerian/lembaga, serta pihak terkait lainnya terus bekerja keras melakukan pemulihan pascabencana. Melalui data yang diperoleh pada rapat ini, tambah dia, pemerintah akan melakukan intervensi melalui langkah-langkah teknis. Setidaknya, terdapat tiga klasifikasi kondisi daerah, di antaranya normal, mendekati normal, dan belum normal.

    “Saya berusaha untuk melihat, mencoba untuk membuat semacam patokan, benchmark tentang normality, normalitas. Normalitas ini ada diukur dari pemerintahan serta situasi masyarakat,” imbuhnya.

     

  • Usai Banjir Sumatra, Roda Pemerintahan di Daerah Terdampak Ditargetkan Normal Sebelum Puasa

    Usai Banjir Sumatra, Roda Pemerintahan di Daerah Terdampak Ditargetkan Normal Sebelum Puasa

    Liputan6.com, Jakarta – Rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Pemerintah menghasilkan tiga kesimpulan terkait mitigasi pascabencana banjir sumatra. Salah satunya, roda pemerintahan di daerah terdampak bencana ditargetkan kembali berjalan normal sebelum bulan puasa.

    “Satgas pemerintah dan Satgas DPR menargetkan sebelum puasa, roda pemerintahan di seluruh daerah di Sumatera yang terdampak sudah dapat berjalan normal, dan seluruh daerah terdampak telah tersentuh secara bertahap dan dapat dimaksimalkan agar dapat selesai tertanggulangi, diusahakan sebelum Lebaran,” kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat menutup rapat, Sabtu (10/1/2026).

    Kemudian, pemulihan pascabencana akan dilakukan oleh Satgas rehabilitasi yang dibentuk pemerintah. Sebagai ketua, ditunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    “Bahwa per tanggal 10 Januari, pemulihan pascabencana Sumatra, pelaksanaannya oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dibentuk oleh pemerintah, dipimpin oleh Bapak Tito Karnavian,” ujarnya.

  • Purbaya Telepon Prabowo Lapor Wagub Aceh Minta Anggaran Tak Dipotong, Langsung Disetujui

    Purbaya Telepon Prabowo Lapor Wagub Aceh Minta Anggaran Tak Dipotong, Langsung Disetujui

    Sebelum telepon tersambung, Wagub Aceh Fadhlullah meminta diskresi pada Purbaya agar tak ada pemotongan anggaran bagi Aceh. Namun, Purbaya menyatakan harus meminta izin Presiden dahulu.

    Pascaberbicara dengan Prabowo, Purbaya memastikan tak ada pemotongan anggaran bagi Aceh.

    “Untuk tahun ini, anggaran Anda akan penuh, enggak dipotong,” kata Purbaya kepada Wagub Aceh.

    Purbaya lantas menyampaikan terima kasih kepada Dasco karena bisa langsung berkoordinasi dengan Presiden.

    “Saya kan enggak bisa telepon, beliau yang bisa telepon. Pak Ketua saya nanya tadi, bapak minta persetujuan apa pemerintah? Haha, kayanya minta persetujuan, jadi clear,” pungkas Purbaya.

     

  • Menkeu Purbaya Buka Suara soal Pegawai Pajak Kena OTT KPK

    Menkeu Purbaya Buka Suara soal Pegawai Pajak Kena OTT KPK

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, angkat bicara soal pegawai pajak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam perkara dugaan suap pengurangan nilai pajak di Jakarta Utara. Purbaya menyatakan, pihaknya akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai tersebut.

    “Ada pendampingan hukum Kementerian Keuangan dalam bidang hukum karena tidak boleh ditinggalkan. Karena bagaimana pun juga itu pegawai Kementerian Keuangan,” kata Purbaya di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2025).

    Purbaya memastikan pendampingan hukum bukan bentuk intervensi. Ia memastikan proses hukumnya terus berlanjut.

    “Tapi kan jalan proses hukum yang seharusnya ada, bukan berarti intervensi, bukan. Kalau proses hukum kan ada pendampingan. Perusahaan begitu juga kan. Jadi tidak kita tinggal sendirian, tapi tidak ada intervensi juga,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta pada Sabtu (10/1/2026). Dalam OTT kali ini, tim satgas KPK telah mengamankan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Kantor Wilayah Jakarta Utara (Jakut).

    “Benar (OTT). Pegawai pajak kantor wilayah jakarta utara,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).

  • Menengok Progres Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B, Perlintasan di Atas Tol Wiyoto Wiyono Tersambung

    Menengok Progres Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B, Perlintasan di Atas Tol Wiyoto Wiyono Tersambung

    Dengan tersambungnya perlintasan tersebut, jalur layang LRT Jakarta kini telah tersambung secara fisik dari Kelapa Gading hingga Jalan Pramuka. Jalur ini menghubungkan Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat melalui jaringan rel layang terintegrasi.

    Selain perlintasan tol, sejumlah struktur utama di sepanjang koridor Jalan Pemuda, Jalan Pramuka, Jalan Tambak, dan Jalan Sultan Agung juga telah tersambung. Menurut Dian, pekerjaan track work telah mencapai 4,7 kilometer dari total panjang lintasan 12,8 kilometer.

    “Sementara itu, pekerjaan arsitektural serta mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP) saat ini tengah berlangsung di empat stasiun, yakni Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan Stasiun Manggarai,” katanya.

  • Didampingi Prananda Prabowo, Megawati Hadiri Rakernas dan HUT ke-53 PDIP di Ancol

    Didampingi Prananda Prabowo, Megawati Hadiri Rakernas dan HUT ke-53 PDIP di Ancol

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 sekaligus peringatan HUT ke-53 di arena Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026). Dia tampak didampingi Ketua DPP PDIP sekaligus sang putranya, Prananda Prabowo.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Megawati tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB. Kehadiran Presiden ke-5 Republik Indonesia itu menandai dimulainya rangkaian agenda besar PDIP tersebut.

    Megawati datang ke lokasi dengan mengenakan pakaian berkelir merah dan hitam serta selendang. Dia disambut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Puti Guntur Soekarno, dan Gubernur serta Wagub Jakarta yang juga kader PDIP Pramono Anung serta Rano Karno.

    Sejumlah abang dan none Jakarta juga terlihat menyambut Megawati di lokasi dan seorang di antaranya memberikan bunga mawar putih. Dia kemudian menerima bunga, lalu menyerahkan ke Prananda yang kemudian diserahkan ke Puti Guntur.

    Megawati kemudian menaiki eskalator untuk menuju ruang Rakernas I sekaligus HUT ke-53, sembari berpegangan dengan Prananda. Ketua Dewan Pembina BRIN itu sempat menyapa awak media dengan melambaikan tangan.

     

  • Ganjar Sebut PDIP Akan Bahas Wacana Pilkada Lewat DPRD dalam Rakernas

    Ganjar Sebut PDIP Akan Bahas Wacana Pilkada Lewat DPRD dalam Rakernas

    Di sisi lain, Ganjar menjelaskan Rakernas PDIP juga akan membahas soal isu internasional di tengah kondisi geopolitik yang berubah. Dia menekankan Indonesia tak boleh diam melihat kondisi dunia saat ini.

    “Dalam kontek politik luar negeri kita, kita tidak boleh diam pada soal seperti ini. Karena itu kelak kemudian akan berpengaruh kepada kita semuanya. Maka kita mesti siaga,” tutur Ganjar.

    Selain itu, Rakernas PDIP turut menyoroti bencana yang terjadi di berbagai daerah Indonesia. Menurut Ganjar, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memerintahkan kader yang di eksekutif maupun legislatif untuk memperhatikan lingkungan agar bencana kembali tak terjadi.

    “Perintah ketua umum beberapa kali menyampaikan kepada 3 pilar partai, apakah di struktural, kemudian yang di eksekutif, maupun di legislatif, agar mengontrol pada wilayah ini. Ya tata ruangnya, ya lingkungannya,” ucap dia.

    “Kalau sudah terlanjur apa yang perlu dilakukan, kalau belum bagaimana mencegahnya. Itu saya kira agenda-genda akan kita bicarakan,” sambung Ganjar.

     

  • PDIP Keluarkan Instruksi Keras Larang Kader Korupsi, Sanksi Langsung Dipecat

    PDIP Keluarkan Instruksi Keras Larang Kader Korupsi, Sanksi Langsung Dipecat

    Liputan6.com, Jakarta – DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan surat edaran yang melarang keras seluruh kadernya menyalahgunakan kekuasaan maupun melakukan tindak pidana korupsi. Larangan tersebut diterbitkan menjelang Rakernas PDIP yang digelar di Beach City Internasional Stadium (BCIS) Jakarta Utara pada 10-12 Januari 2026.

    Larangan ini tertuang dalam Surat Internal No. 508/IN/DPP/I/2026 tertanggal 9 Januari 2026. Dalam surat tersebut, kader PDIP diminta tidak meminta uang pada pihak mana pun dengan alasan akan mengikuti kegiatan partai.

    “Di edaran yang kami buat sebelum pelaksanaan Rakernas, ditulis larangan tegas terhadap kader untuk melakukan korupsi. Termasuk di antaranya agar tidak meminta uang pada pihak mana pun dengan alasan akan mengikuti kegiatan partai, khususnya untuk penyelenggara negara,” kata Sekretaris Jendera PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

    Dia mengatakan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat jelas dalam menjaga marwah partai. Surat tersebut menginstruksikan empat poin utama bagi seluruh anggota fraksi di DPR RI hingga DPRD, pengurus DPD/DPC, serta kepala daerah kader partai.

    Pertama, Menjaga Kehormatan: Menjalankan amanat Kongres VI untuk menjaga nama baik dan kewibawaan partai.

    Kedua, Larangan Korupsi: Kader dilarang keras menyalahgunakan wewenang dalam jabatan untuk terlibat korupsi dalam bentuk apa pun.

    Ketiga, Nol Toleransi, dimana Partai tidak memberikan toleransi terhadap perbuatan yang mencederai kepercayaan rakyat.

    Keempat, Sanksi Pemecatan, dimana DPP akan memberikan sanksi organisasi tertinggi berupa pemecatan bagi kader yang terbukti secara hukum melakukan korupsi.

     

  • Antisipasi Super Flu, Pemprov DKI Sediakan Vaksin Influenza Berbayar di Tempat-Tempat Ini

    Antisipasi Super Flu, Pemprov DKI Sediakan Vaksin Influenza Berbayar di Tempat-Tempat Ini

    Kementerian Kesehatan mengidentifikasi sebanyak 62 kasus super flu atau influenza A (H3N2) di Indonesia hingga akhir Desember 2025. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) dr. Benjamin Paulus Octavianus menyebut angka tersebut merupakan kasus yang terkonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium, namun kemungkinan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.

    “Hari ini kasus di Indonesia 62 yang ditemukan dan diperiksa di laboratorium, kemungkinan lebih dari 62 kasus,” ujar dr. Benjamin saat ditemui awak media di SMK Negeri 1 Jakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

    Pria yang karib disapa dr. Benny memastikan situasi masih terkendali dan tidak menunjukkan lonjakan yang mengkhawatirkan.

    Menanggapi istilah super flu yang beredar di masyarakat, dr. Benjamin menegaskan bahwa influenza A (H3N2) bukanlah ancaman baru. Influenza A (H3N2) merupakan virus yang sudah lama dikenal di dunia medis dan memiliki pola musiman yang relatif konsisten setiap tahunnya di Indonesia.

    “Super flu aman, super flu itu H3N2, terjadi pertama kali di Amerika, influenza itu kan ada tipe ABCD, ini tipe A (H3N2) subclade K, ada genom khusus, karena flu itu setiap tahun dia berubah mengalami replikasi, jadi vaksin untuk flu setiap tahun itu berubah selalu baru,” jelasnya.

    Menurutnya, karena virus influenza terus mengalami perubahan, vaksin flu memang disesuaikan setiap tahun. Namun, hal tersebut merupakan kondisi yang lazim dalam penanganan influenza secara global.