Category: Kompas.com

  • Kala Bos Sritex Bersuara Usai Tiga Kali Diperiksa Kejagung….

    Kala Bos Sritex Bersuara Usai Tiga Kali Diperiksa Kejagung….

    Kala Bos Sritex Bersuara Usai Tiga Kali Diperiksa Kejagung….
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tiga kali sudah
    Iwan Kurniawan
    Lukminto menginjakkan kaki menyandang status sebagai saksi dalam kasus
    dugaan korupsi
    pemberian kredit oleh sejumlah
    bank daerah
    dan bank pemerintah kepada perusahaan yang dipimpinnya, PT Sri Rejeki Isman TBK (
    Sritex
    ).
    Iwan yang kini menjabat Direktur Utama induk perusahaan Sritex, diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Wakil Dirut.
    Ia bersaksi untuk membuat terang kasus dugaan korupsi yang menjerat kakaknya, Iwan Setiawan Lukminto.
    Dalam dua pemeriksaan terakhir, Iwan enggan bicara banyak kepada awak media yang menunggunya.
    Selasa (10/6/2025) pekan lalu, Iwan mengaku hanya ditanya soal tugasnya di perusahaan.
    Dalam pemeriksaan terakhir, Rabu (18/6/2025), Iwan sedikit lebih terbuka dibandingkan sebelumnya.
    Dari 12 pertanyaan yang disebutkan penyidik, beberapa di antaranya menyasar soal pengajuan kredit.
    “Yang diketahui oleh klien saya, ini kredit itu hanya untuk mengembangkan usaha dan untuk pembayaran kepada kerja,” ujar kuasa hukum Iwan, Calvin Wijaya, saat ditemui di lobi Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, Rabu sore.
    Saat ditanya substansi, Iwan seakan ‘dilindungi’ oleh dua pengacara yang mendampinginya.
    Mereka tidak ingin Iwan bicara terlalu jauh hingga masuk ke substansi.
    Bagi mereka, substansi haruslah disinggung penyidik.
    Tapi, pengacara Iwan lainnya, Rocky Martin, sempat menyinggung soal pengajuan dan pemberian kredit.
    “Jadi, bank yang approach ke klien kami, bukan kami yang approach ke bank,” ujar Rocky.
     
    Pendekatan ini tidak disebutkan secara gamblang oleh Rocky.
    Ia juga tidak mengungkapkan pihak bank mana saja yang pernah mendekati Sritex.
    Ia hanya mengatakan, pihak bank ikut memantau analisis keuangan Sritex.
    “Dari pihak klien kami enggak pernah yang namanya
    approach
    ya. Selalu bank yang melihat analisis dari financial klien kami,” lanjut Rocky.
    Iwan yang mencermati jalannya sesi wawancara kembali mendapatkan kesempatan untuk bersuara.
    Kala itu, ia menjawab soal respons mantan pegawai Sritex usai mendengar adanya dugaan korupsi di perusahaan mereka.
    Seperti yang telah diumumkan kepada publik, kini Sritex sudah dinyatakan pailit dan berhenti beroperasi.
    Kepailitan yang semula dikira murni karena beratnya tantangan global, sekarang mendapat embel-embel adanya dugaan mismanajemen dari pimpinan.
    Iwan mengatakan, para mantan karyawan ini tidak memberikan respons spesifik.
    Dan, ia sudah menganggap para karyawan ini layaknya keluarga.
    “Selama ini tidak ada respons ya dari mereka dan kami menganggap karyawan-karyawan kami adalah keluarga besar kami,” lanjut Iwan.
    Dari interaksi mereka selama ini, Iwan menyimpulkan, mantan karyawan masih terus mendukung tempat kerja mereka yang lama.
    “Jadi, ini kan masih belum bisa disimpulkan sebagai ada tidaknya korupsi. Dari mereka (karyawan) pun tetap mendukung kita sebagai keluarga besar Sritex,” kata Iwan.
     
    Saat ini, Kejagung telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus korupsi pemberian kredit.
    Tiga tersangka itu adalah DS (Dicky Syahbandinata) selaku Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tahun 2020, Zainuddin Mappa (ZM) selaku Direktur Utama PT Bank DKI Tahun 2020, dan Iwan Setiawan Lukminto (ISL) selaku Direktur Utama PT Sritex Tahun 2005–2022.
    Angka pinjaman dari BJB dan Bank DKI mencapai Rp 692 miliar dan telah ditetapkan sebagai kerugian keuangan negara karena pembayaran kredit yang macet.
    Hingga saat ini, Sritex tidak dapat melakukan pembayaran karena sudah dinyatakan pailit sejak Oktober 2024 lalu.
    Tapi, berdasarkan konstruksi kasus, Sritex memiliki total kredit macet hingga Rp 3,58 triliun.
    Angka ini didapat dari pemberian kredit kepada sejumlah bank daerah dan bank pemerintah lain yang dasar pemberian kreditnya masih ditelusuri oleh penyidik.
    Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) diketahui memberikan kredit sebesar Rp 395.663.215.800.
    Sementara, sindikasi bank yang terdiri dari dua bank BUMN dan LPEI juga memberikan kredit dengan total keseluruhan kredit mencapai Rp 2,5 triliun.
    Status kedua bank BUMN ini masih sebatas saksi.
    Berbeda dengan BJB dan Bank DKI yang sudah ditemukan ada tindakan melawan hukumnya.
    Atas tindakannya, para tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    Mereka juga langsung ditahan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyidikan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Hakim MK Maruarar Siahaan Jadi Ahli di Sidang Hasto Kristiyanto

    Eks Hakim MK Maruarar Siahaan Jadi Ahli di Sidang Hasto Kristiyanto

    Eks Hakim MK Maruarar Siahaan Jadi Ahli di Sidang Hasto Kristiyanto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Hasto Kristiyanto
    menghadirkan eks hakim Mahkamah Konstitusi (MK)
    Maruarar Siahaan
    dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2035).
    Maruarar Siahaan dihadirkan sebagai ahli untuk memberikan keterangan dalam perkara
    dugaan suap
    pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto.
    “Kita pagi ini menghadirkan satu ahli yaitu Dr. Maruarar Siahaan, Hakim Indonesia dan Hakim MK,” kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy kepada Kompas.com, Kamis.
    Ronny menyampaikan, Maruarar bakal menjelaskan tafsir Undang-Undang dan putusan perkara nomor 18 dan nomor 28 yang sudah inkracht 5 tahun lalu.
    Perkara nomor 18 yang dimaksud Ronny adalah perkara yang menjerat eks kader PDI-P, Saeful Bahri.
    Sementara, perkara 28 adalah perkara eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan eks Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina.
    “Di mana tidak ada bukti Hasto Kristiyanto terlibat kasus suap Wahyu Setiawan tetapi terjadi daur ulang,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional itu.
    “Sehingga ada penyusupan atau penyelundupan hukum yang membuat Hasto Kristiyanto menjadi terdakwa tanpa bukti yang kuat melainkan asumsi belaka,” kata Ronny.
    Dalam hal ini, Hasto didakwa memberikan uang sejumlah 57.350 dollar Singapura atau setara Rp 600 juta kepada Wahyu Setiawan pada rentang waktu 2019-2020.
    Tindakan ini disebut dilakukan bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, kader PDI-P, Saeful Bahri, dan Harun Masiku.
    Uang ini diduga diberikan dengan tujuan supaya Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui PAW Calon Legislatif Terpilih Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama Anggota DPR periode 2019-2024, Riezky Aprilia, kepada Harun Masiku.
    Selain itu, Hasto juga didakwa menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun untuk merendam telepon genggam ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap Wahyu Setiawan.
    Perintah kepada Harun dilakukan Hasto melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan.
    Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebut memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.
    Atas tindakannya, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3
                    
                        Kala Dedi Mulyadi Buat Kecewa Warga Gabus Usai Kunjungan Diganti Pembongkaran…
                        Megapolitan

    3 Kala Dedi Mulyadi Buat Kecewa Warga Gabus Usai Kunjungan Diganti Pembongkaran… Megapolitan

    Kala Dedi Mulyadi Buat Kecewa Warga Gabus Usai Kunjungan Diganti Pembongkaran…
    Editor
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Kunjungan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    ke
    Kampung Gabus
    , Desa Srimukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, menyisakan kekecewaan untuk warga.
    Alih-alih membawa harapan, lawatan tersebut justru menjadi awal dari penggusuran 50 bangunan liar yang dihuni dan dimanfaatkan warga untuk tempat tinggal maupun usaha kecil.
    Rabu (18/6/2025), Satpol PP Kabupaten Bekasi membongkar bangunan-bangunan yang berdiri di sepanjang Jalan Kong Isah.
    Pembongkaran dilakukan karena bangunan tersebut menempati tanah milik Perum Jasa Tirta, BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air.
    Pemerintah daerah menyebut kawasan itu akan dinormalisasi dan dibangun fasilitas oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat.
    “Setelah penertiban akan melaksanakan normalisasi dari Perum Jasa Tirta, dari SDA Jawa Barat juga sama akan dilakukan pembangunan, kita juga dari pemerintah daerah juga sama,” kata Kepala Bidang Trantib Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ganda Sasmita, di lokasi.
    Pembongkaran ini merupakan perintah langsung Dedi Mulyadi, yang disampaikan melalui Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang usai kunjungannya ke lokasi.
    “Ini didasari dari kunjungan Pak Gubernur, kemudian meminta kepada Pak Bupati untuk menertibkan bangunan yang ada di Srimukti,” ujar Ganda.
    Namun di balik alasan penataan ruang dan pengelolaan irigasi, suara warga justru mengandung kekecewaan mendalam.
    Salah satunya datang dari Irwansyah (51), pemilik warung kopi yang turut dibongkar. Ia merasa dikhianati oleh sosok pemimpin yang dulu ia pilih.
    “Enggak mau milih lagi (Dedi Mulyadi) saya, sudah kecewa. Saya rakyat kecil, jual kopi Rp1.000–Rp2.000, keuntungannya buat nafkahin anak saya, kalau begini kan saya mau makan dari mana, kerjaan susah,” kata Irwansyah dengan nada getir.
    Irwansyah mengaku terkejut pembongkaran dilakukan hanya beberapa hari setelah Dedi Mulyadi datang berkunjung.
    Ia menyayangkan tidak adanya pemberitahuan langsung saat gubernur hadir di tengah warga.
    “Enggak dikasih tahu (saat Dedi Mulyadi berkunjung ke Kampung Gabus), cuma ngonten doang,” sindir Irwansyah.
    Ia juga mengklaim mayoritas warga yang bangunannya digusur adalah pendukung Dedi Mulyadi saat pemilihan lalu.
    Rasa kecewa itu pun membekas dalam harapan agar sang gubernur tidak melanjutkan masa jabatan lebih dari satu periode.
    “Ya terserah pemerintah mau diganti ya syukur, kalau enggak ya sudah, saya ihklasin, paling Dedi Mulyadi satu periode,” imbuhnya.
    Sementara itu, Camat Tambun Utara, Najmuddin, memberikan sedikit ruang harapan kepada warga.
    Menurutnya, warga tetap bisa berdagang di lokasi yang sebelumnya digunakan, asalkan tidak mendirikan bangunan permanen.
    “Kalau untuk berdagang selagi itu bermanfaat silakan saja, enggak dilarang. Yang enggak boleh itu dibangun bangunan permanen,” kata Najmuddin.
    (Reporter: Achmad Nasrudin Yahya | Editor: Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • “Sang Pengadil” Film yang Didanai Makelar Kasus Zarof Ricar dengan Uang Suap

    “Sang Pengadil” Film yang Didanai Makelar Kasus Zarof Ricar dengan Uang Suap

    “Sang Pengadil” Film yang Didanai Makelar Kasus Zarof Ricar dengan Uang Suap
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan pejabat Mahkamah Agung (
    MA
    ),
    Zarof Ricar
    disebut ikut mendanai film ”
    Sang Pengadil
    ” dengan menggunakan uang suap dari pengacara pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur,
    Lisa Rachmat
    .
    Uang suap sebesar Rp 5 miliar disebut dipakai untuk mendanai film yang tayang di bioskop Indonesia pada 24 Oktober 2024.
    Informasi ini diungkapkan anggota majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Purwanto S. Abdullah, saat membacakan pertimbangan putusan perkara percobaan suap dan gratifikasi Rp 1 triliun yang melibatkan Zarof Ricar.
    “Digunakan oleh terdakwa Zarof untuk biaya pembuatan film dengan judul Sang Pengadil dan hal tersebut diketahui oleh Lisa Rachmat,” kata Hakim Purwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (18/7/2025).
    Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sendiri menghukum Zarof Ricar dengan 16 tahun penjara.
    Ketua Majelis Hakim Rosiah Juhriah Rangkuti menyebut, Zarof terbukti bersalah melakukan pemufakatan jahat percobaan suap hakim agung dan menerima gratifikasi dengan nilai Rp 1 triliun lebih.
    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun,” kata Rosihan, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/6/2025).
    Selain pidana, Zarof juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar. Jika tidak dibayar, maka hukumannya akan ditambah 6 bulan kurungan.
    Majelis hakim menilai, Zarof terbukti melanggar Pasal 6 Ayat (1) juncto Pasal 15 dan Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Ia dinilai terbukti bermufakat dengan pengacara pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat, untuk menyuap Hakim Agung Soesilo.
    Zarof Ricar juga disebut menerima gratifikasi senilai Rp 1 triliun lebih, yang terdiri dari uang Rp 915 miliar dan 51 kilogram emas telah disita penyidik.
    Sang Pengadil sendiri merupakan yang disutradarai oleh Girry Pratama dan Jose Poernomo. Film itu tayang di bioskop pada 24 Oktober 2024.
    Film ini dibintangi Prisia Nasution, Arifin Putra, Cok Simbara, Roy Marten, dan Celia Thomas yang mengangkat tema seputar dunia peradilan dengan beragam masalah yang melingkupi penegakan hukum.
    Sang Pengadil mengikuti kisah seseorang yang bernama Jojo, yang merupakan hakim muda. Suatu ketika Jojo berniat untuk mengakhiri hidupnya lantaran masih dibayang-bayangi kematian ayahnya yang menjadi misteri.
    Ayah Jojo diketahui merupakan hakim senior. Bersamaan itu pula, Jojo merasa terbebani saat menjalankan tugas menjadi hakim muda yakni pengadil.
    Suatu hari, Jojo pulang ke kampung halamannya dan menemukan kejadian yang tidak baik. Hingga akhirnya, Jojo harus menghadapi kasus kriminal yang rumit dengan melibatkan tokoh-tokoh penting.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Terbongkarnya Kasino Mewah di Bandung: Ruang VIP, 44 Tersangka, dan Temuan Rp 2,7 Miliar
                        Bandung

    5 Terbongkarnya Kasino Mewah di Bandung: Ruang VIP, 44 Tersangka, dan Temuan Rp 2,7 Miliar Bandung

    Terbongkarnya Kasino Mewah di Bandung: Ruang VIP, 44 Tersangka, dan Temuan Rp 2,7 Miliar
    Editor
    KOMPAS.com
    – Sebuah tempat perjudian bergaya
    kasino
    yang baru beroperasi selama tiga hari di kawasan Kosambi, Jalan
    Ahmad Yani
    , Kota
    Bandung
    , digerebek Polda Jawa Barat pada Selasa (17/6/2025) dini hari.
    “Ini baru saja kurang lebih tiga hari yang lalu beroperasi,” ujar
    Kapolda Jabar
    Irjen Pol Rudi Setiawan saat konferensi pers di lokasi, Rabu (18/6/2025).
    Informasi awal mengenai keberadaan kasino itu diterima polisi pada Minggu (15/6/2025) malam.
    Kapolda Jabar langsung memerintahkan Wakapolda untuk mengecek lokasi dan memastikan kebenarannya. Hasil verifikasi membuat
    Polda Jabar
    segera bergerak cepat.
    “Ini sesuatu yang mengagetkan saya sebagai Kapolda, penegak hukum di Jabar,” ucap Rudi.
    Penggerebekan kasino, yang beroperasi di balik kedok tempat biliar dan lapangan futsal, itu dilakukan langsung tim gabungan dipimpin Wakapolda Jabar dan melibatkan unsur Forkopimda.
    Lokasi yang digunakan adalah bekas tempat karaoke yang kini diubah menjadi arena judi bernama “Ada
    Kasino
    “.
    Saat penggerebekan, polisi menemukan dua ruangan yang difungsikan untuk aktivitas perjudian. Ada ruang untuk pemain umum dan satu ruang eksklusif bagi kalangan VIP.
    “Perjudian di sini dibagi dalam dua ruangan, ruang biasa untuk member-member biasa dan satu ruang VIP,” jelas Rudi.
    Menurut Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, ruang VIP tersebut memiliki standar eksklusif dengan nilai taruhan tinggi.
    “Taruhan minimal Rp 3 juta sampai tidak terhitung,” kata Hendra.
    Selain meja-meja judi dan kursi, ruangan itu dilengkapi bar dan berbagai minuman beralkohol.
    Lokasinya disamarkan di balik
    sliding door
    sebuah bangunan yang tampak seperti pertokoan biasa, lengkap dengan area parkir dan lapangan futsal di depannya.
    Sebanyak 63 orang diamankan dalam penggerebekan tersebut. Setelah pemeriksaan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, 44 orang ditetapkan sebagai tersangka.
    “Jumlahnya semuanya 44 orang (tersangka),” kata Rudi.
    Di antara mereka terdapat dua penyelenggara utama berinisial HP dan CW, 18 pemain, serta operator-operator seperti kasir dan pemain kartu.
    “Ada dua penyelenggara yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka, itu dengan inisial HP dan CW,” tegas Rudi.
    Polda Jabar menyita sejumlah barang bukti termasuk meja judi, uang tunai ratusan juta rupiah, dan empat rekening bank.
    Salah satu temuan penting dalam penggerebekan ini adalah empat rekening bank yang setelah dicek berisi dana mencapai miliaran rupiah.
    “Ada empat buah rekening di bank swasta, setelah kami lakukan pengecekan, berjumlah Rp 2,7 miliar,” ujar Rudi.
    Saat ini, Polda Jabar sedang menelusuri asal-usul aliran dana tersebut dan tidak menutup kemungkinan mengusutnya melalui UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
    “Ini kami lagi dalami, apakah ini termasuk omzet selama tiga hari ini dan sebagainya. Kami akan mengikuti aliran uangnya ini ke mana, berasal dari mana, sehingga ada modal untuk membuka ini,” tuturnya.
    “Termasuk nanti kalau perlu kami tersangkakan dengan TPPU dan sebagainya, kami mempunyai kewenangan untuk mengikuti uangnya,
    follow the money
    ,” tutur Rudi.
    (Penulis Kontributor Bandung: Agie Permadi)
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4
                    
                        Kecewanya Siswa dan Guru SMAN 70 Jakarta karena Tak Lolos PPKB UI 2025
                        Megapolitan

    4 Kecewanya Siswa dan Guru SMAN 70 Jakarta karena Tak Lolos PPKB UI 2025 Megapolitan

    Kecewanya Siswa dan Guru SMAN 70 Jakarta karena Tak Lolos PPKB UI 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – SMA Negeri 70 Jakarta adalah salah satu sekolah yang rutin mengirimkan siswanya untuk melanjutkan pendidikan di
    Universitas Indonesia
    .
    Salah satu jalur yang sering ditempuh siswanya adalah jalur Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB).
    Namun, tahun ini tidak ada siswa SMAN 70 Jakarta yang diterima melalui jalur PPKB Universitas Indonesia.
    Staf Bidang Akademik SMAN 70 Jakarta, Nur Puji Lestari mewakili segenap guru merasa sedih mengetahui hal itu.
    “Tahun ini sama sekali tidak ada yang diterima. Hal tersebut tentu membuat kami sedih, itu berita yang ya mengecewakan hati anak-anak,” ujar Puji kepada Kompas.com, Rabu (18/6/2025).
    Puji mengaku tidak mengetahui apa penyebab terjadinya hal tersebut.
    Tidak ada informasi terkait perubahan metode seleksi yang disampaikan Universitas Indonesia sebelum formulir pendaftaran diberikan.
    Secara kualitas, sekolah selalu memberikan pendampingan yang maksimal untuk siswanya bisa lolos dari persaingan masuk perguruan tinggi negeri (PTN).
    “Kami ada program pendampingan secara intensif yang menurut kami optimal, itu tidak hanya di PPKB,” kata dia.
    Mulai dari pendampingan pemilihan jurusan untuk proses SNBT, bimbingan belajar ekstra untuk persiapan UTBK, hingga pendampingan persiapan dan seleksi untuk PPKB
    UI
    .
    Bahkan, khusus seleksi yang mewajibkan esai atau motivasi diri seperti
    PPKB UI
    , sekolah juga menyediakan layanan konsultasi dan hal teknis seperti penulisan.
    “Termasuk saat anak-anak membutuhkan pendampingan dari konsultasi dengan guru BK, maupun konsultasi tentang esainya terhadap mungkin kan kalau itu dari tata bahasa,” ucap dia.
    Pada 2024, Puji mengatakan ada lebih dari 40 siswa yang diterima lewat jalur PPKB UI.
    Melihat perbandingan yang terlalu jauh itu, Cia (17), siswa SMAN 70 Jakarta yang ditolak
    PPKB UI 2025
    , mengaku kecewa dan kaget.
    Ia tidak menyangka, dari 65 orang yang didaftarkan, tidak ada satupun yang diterima.
    Terlebih, melihat rekam jejak alumni dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya.
    “Jujur enggak nyangka banget, karena kalau ngelihat tahun sebelumnya, dari alumni cukup banyak dan
    track record
    mereka bagus dan aktif juga,” kata Cia.
    Cia membenarkan bahwa sekolah sudah berupaya maksimal dalam membimbing siswanya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
    Termasuk pendampingan penulisan esai sesuai berdasarkan jurusan yang dituju yang disesuaikan dengan guru mata pelajaran.
    Seperti Cia, yang menargetkan jurusan Psikologi. Ia didampingi guru Sosiologi dalam penulisan esainya.
    Dengan begitu, siswa tidak butuh menyewa jasa mentor PPKB UI yang biasa mendampingi penulisan esai.
    Cia bercerita bahwa gurunya sampai merasa bersalah karena menganggap dirinya sebagai penyebab kegagalan ini.
    “Dari guru yang membimbing essay kami, beliau merasa bersalah karena belum bisa bantu maksimal tapi kami semua tau kok ini bukan salah beliau,” ujar Cia.
    Jalur seleksi PPKB UI 2025 terkenal mengandalkan rekam jejak alumni sekolah. Jalur ini juga hanya bisa diikuti oleh sekolah yang sudah mendapatkan undangan dari UI.
    Tak heran, ada beberapa sekolah yang selalu menempatkan siswanya melalui jalur ini.
    Tahun ini, UI memprioritaskan penerimaan untuk siswa dari daerah 3T untuk mewujudkan “Pemerataan” yang tersisipkan dalam namanya.
    Siswa dari luar Jabodetabek mendapatkan kesempatan lebih besar dari sebelumnya, khususnya wilayah 3T.
    Namun, pergeseran prioritas ini disebut tidak diberitahukan kepada publik, yang membuat guru dan sekolah kaget dan kecewa.
    Dalmi (21), seorang alumni Periklanan Kreatif UI, cukup menyayangkan kurangnya transparansi UI dalam seleksi PPKB kali ini.
    “Menurut saya kekecewaan anak SMA Jabodetabek itu valid, karena belum ada informasi sebelumnya dan tentu heran karena dari sebelumnya puluhan bahkan, (tapi) tahun ini tidak ada,” jelas Dalmi dihubungi di kesempatan berbeda.
    Sementara itu, Dafina (17) adalah salah satu siswa dari luar Jabodetabek yang diterima dalam jalur seleksi PPKB UI 2025 ini.
    Siswi asal SMA YPVDP Bontang itu mengaku paham atas kekecewaan siswa Jabodetabek atas perubahan prioritas ini.
    Namun, Dafina memandang bahwa kebijakan baru ini juga lebih adil dan sesuai dengan namanya, menerapkan pemerataan.
    “Pemerataan tahun ini ini juga fair banget biar kesempatan nggak cuma muter di sekolah-sekolah ‘langganan’ doang. Jadi semua orang jadi punya peluang yg lebih merata,” kata Dafina.
    Bersama satu orang temannya, Dafina menjadi yang pertama dari sekolahnya di Bontang, Kalimantan Timur yang menembus ketatnya PPKB UI 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Presiden Prabowo Disambut Meriah Diaspora Indonesia di St. Petersburg Rusia
                        Nasional

    8 Presiden Prabowo Disambut Meriah Diaspora Indonesia di St. Petersburg Rusia Nasional

    Presiden Prabowo Disambut Meriah Diaspora Indonesia di St. Petersburg Rusia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kedatangan Presiden
    Prabowo Subianto
    disambut meriah oleh
    Diaspora Indonesia
    di hotel tempatnya bermalam di
    St. Petersburg
    , Federasi Rusia, Rabu (18/6/2025) malam.
    Karena sudah banyak diaspora yang menunggu setibanya di Rusia, Kepala Negara memilih menyapa langsung para warga Indonesia yang berdiri di sepanjang jalan sekitar hotel, alih-alih segera masuk ke kamar untuk beristirahat.
    Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis (19/6/2025), Prabowo menghampiri masyarakat Indonesia yang telah menunggu, kemudian menyapa, berbincang ringan, dan dengan hangat melayani permintaan swafoto.
    Momen ini disambut antusias oleh para diaspora.
    Beberapa di antara mereka bahkan sengaja datang bersama anak-anaknya.
    Salah seorang warga Rusia, Daniya Sabirova, misalnya, datang bersama suaminya, Andre Septiyanto, serta kedua anaknya.
    Mereka mengaku sangat senang bisa bertemu dan berbincang langsung dengan Prabowo menggunakan bahasa Indonesia.
    “Saya tadi sampai sekarang masih sangat ingat semua kata-katanya Bapak, karena saya sapa kan pakai bahasa Indonesia dan Bapak Prabowo perhatiin bahwa saya bisa Bahasa Indonesia,” ungkap Daniya.
    Daniya dan Andre pun menyampaikan harapan terkait
    kunjungan Prabowo ke Rusia
    .
    Keduanya juga berharap Prabowo dapat sering berkunjung ke St. Petersburg.
    “Sebenarnya ini sangat penting momennya bahwa Presiden Prabowo datang ke Rusia untuk berjumpa dengan Presiden kami dan kami berharap kalau jembatan dua negara, Rusia sama Indonesia, akan menjadi semakin erat,” ujar Daniya.
    Kegembiraan juga dirasakan oleh mahasiswa asal Siborongborong, Sumatera Utara, yang menempuh studi S2 Pertanian di Rusia, Nita.
    Ia bahagia bisa berjabat tangan langsung dengan Presiden Prabowo.
    “Senang banget, karena sudah salaman secara langsung dengan Pak Presiden, orang nomor satu di Indonesia. Ditanya dari mana, saya jawab Siborongborong, dijawabnya ‘Horas Mejuah-juah’, gitu katanya. Iya, senang banget,” cerita dia.
    Sementara itu, Ambar, warga Solo yang telah menetap di St. Petersburg selama delapan tahun bersama suami dan dua anaknya, juga tak mau melewatkan momen langka ini.
    Ia datang membawa kedua anaknya dengan mengenakan pakaian adat Jawa dan Kalimantan.
    “Tadi Presiden menanyakan, ngobrol dengan anak saya. Suami saya ditanya bisa bahasa Indonesia atau enggak,” tutur Ambar, sambil tertawa kecil.
    Selain para diaspora, Prabowo disambut oleh para Menteri Kabinet Merah Putih yang telah lebih dahulu tiba di St. Petersburg.
    Kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia merupakan bagian dari misi diplomatik untuk mempererat
    hubungan bilateral
    antara Indonesia dan Federasi Rusia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2
                    
                        Arkeolog yang Keluar dari Tim Penyusunan Ungkap 5 Kejanggalan Penulisan Ulang Sejarah, Apa Saja?
                        Nasional

    2 Arkeolog yang Keluar dari Tim Penyusunan Ungkap 5 Kejanggalan Penulisan Ulang Sejarah, Apa Saja? Nasional

    Arkeolog yang Keluar dari Tim Penyusunan Ungkap 5 Kejanggalan Penulisan Ulang Sejarah, Apa Saja?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Profesor
    Harry Truman Simanjuntak
    mengungkapkan terdapat lima kejanggalan dalam penulisan ulang sejarah yang bakal dituangkan dalam Buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI).
    Kejanggalan ini pula yang membuatnya keluar dari Tim
    Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
    yang dimotori oleh
    Kementerian Kebudayaan
    di bawah Menteri Kebudayaan Fadly Zon.
    Padahal, mulanya ia semangat turut ambil bagian dalam
    penulisan sejarah
    , lantaran bidang keprasejarahan ini membutuhkan pembaruan data yang bakal berimplikasi munculnya pandangan-pandangan baru.
    “Tapi, diskusi dan diskusi berlanjut-berlanjut, begitu saya melihat banyak kejanggalan. Setidaknya saya mencatat ada lima kejanggalan,” kata Truman, dalam diskusi daring, Rabu (18/6/2025).
    Truman menuturkan, kejanggalan pertama terlihat ketika penulisan sejarah ulang itu ditargetkan rampung pada Juni 2025, sedangkan rapat persiapan baru dimulai di sekitar akhir November.
    Rapat konsepsi penyusunan buku sejarah itu pun baru terjadi pada Januari awal tahun ini.
    Dirinya yang sudah berpengalaman menerbitkan buku menyatakan, penulisan biasanya membutuhkan waktu lima tahun.
    Bahkan, dalam menyusun buku Indonesia Dalam Arus Sejarah (IDAS), tim membutuhkan waktu hingga sepuluh tahun sejak disusun tahun 2002 hingga terbit tahun 2012.
    “Sepuluh tahun paling tidak prosesnya hingga menghasilkan sebuah buku. Saya waktu itu menyatakan, kok bisa secepat itu? Saya bilang, apakah mungkin? Tapi, yang lain meyakinkan betul, oke karena ini bukan data baru, bukan mulai dari nol dan sebagainya. Oke, saya ikuti itu,” beber Truman.
    Kejanggalan kedua ada pada konsepsi penulisan buku.
    Konsepsi ini disusun oleh editor umum arahan penguasa.
    Ia khawatir, konsepsi yang tidak dibuat langsung oleh para sejarawan ini membuat sejarah disesuaikan ulang sesuai keinginan penguasa, bukan murni atas fakta.
    “Janganlah menyusun konsepsi itu di bawah arahan penguasa. Ketika kita mau menyusun sebuah buku, apalagi ini buku kebangsaan, apalagi ini buku berseri, mestinya didahului oleh semacam seminar-seminar,” ucap Truman.
    “Kita undang semua ahli terkait dengan itu untuk apa? Untuk memperoleh masukan-masukan yang berharga untuk memantapkan konsepsi itu,” imbuh dia.
    Sayangnya, kata Truman, tidak ada seminar dalam tim, yang ada hanya rapat sekitar dua hingga tiga kali dan merekrut beberapa pakar.
    Kejanggalan selanjutnya adalah penyodoran
    outline
    jilid prasejarah.
    Padahal, seharusnya,
    outline
    itu disusun oleh sejarawan.
    “Jadi, tiba-tiba ketika mau membahas
    outline
    10 jilid itu, ya kita sudah disodorkan
    outline
    itu. Itu sebuah keanehan. Mestinya yang menyusun
    outline
    itu orang-orang yang ahli di bidang itu. Bukan ahli lain. Itu sebabnya ketika kita membaca
    outline
    buku yang sekarang sedang dikerjakan para penulisnya, ini sebuah kemunduran,” ungkap Truman.
    Kemudian, lanjut dia, ada kekeliruan-kekeliruan dalam substansi maupun struktur atau alur pikir pemaparan, termasuk menyangkut kontennya.
    Begitu pun ada pemaksaan mengubah terminologi “prasejarah” menjadi “sejarah awal”.
    Padahal, istilah itu sudah digunakan lebih dari 200 tahun yang lalu secara internasional hingga kini.
    Oleh karena itu, istilah prasejarah semestinya tidak perlu lagi diperdebatkan.
    Di Indonesia sendiri, penerbitan buku sejarah nasional selalu menggunakan kata “prasejarah” untuk jilid I.
    Salah satunya pada tahun 1984 ketika diterbitkan buku sejarah nasional Indonesia.
    Kemudian, ketika ia dimintai bantuan untuk ikut mengedit buku sejarah pada tahun 2012, tim juga menggunakan istilah zaman prasejarah atau periode prasejarah.
    “Sekarang di 2025, mereka menggantikan menjadi sejarah awal Nusantara. Pertanyaan besarnya, apa yang terjadi sebetulnya dalam proses penyusunan ini hingga mengubah terminologi itu, itu pertanyaan besarnya. Waktu itu tidak ada jawaban yang jelas,” ujar Truman.
    Sedangkan kejanggalan terakhir adalah yang berkaitan dengan narasi Indonesia-sentris, yang menurutnya cenderung glorifikatif dan objektif.
    Ia mengingatkan, bidang keilmuan tidak bisa disamakan dengan narasi politik.
    Keilmuan, kata dia, harus berbicara tentang objektivitas dan rasionalitas, bukan hanya mengangkat hal-hal yang ingin memperlihatkan Indonesia hebat lalu mengabaikan fakta sejarah.
    “Bagi saya itu suatu kejanggalan, gitu ya. Mereka juga mengatakan Indonesia sentris. Saya buka suara ketika di pertemuan Menteri, tidak setuju dengan penggunaan istilah ini. Kenapa? Pak, kalau kita bicara ilmu pengetahuan, kita harus bicara objektivitas, rasionalitas. Kalau salah, katakanlah salah. Kalau benar, katakanlah benar,” ujar dia.
    Sebelumnya diberitakan, Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) bakal membuat penulisan sejarah ulang.
    Tujuannya untuk menghapus bias kolonial, menguatkan identitas nasional, hingga menjawab tantangan globalisasi yang relevan bagi generasi muda.
    Penulisan sejarah
    ini akan terdiri dari 10 jilid utama, mulai dari awal peradaban Nusantara, interaksi dengan dunia luar (India, Tiongkok, Timur Tengah, Barat), masa kolonialisme dan perlawanan, hingga Orde Baru dan Era Reformasi.
    Buku ini dirancang dengan pendekatan Indonesia-sentris, berbeda dari narasi lama yang masih dipengaruhi sudut pandang kolonial.
    Pemerintah menunjuk sekitar 113 sejarawan dari seluruh Nusantara yang terlibat dalam Tim Penulisan Ulang Sejarah Nasional.
    Editor umum
    penulisan ulang sejarah Indonesia
    , Profesor Singgih Tri Sulistiyono, mengungkapkan tim memilih menggunakan konsep “sejarah awal” alih-alih “prasejarah” karena menilai ada bias kolonialisme dalam penggunaan istilah “prasejarah”.
    Istilah “prasejarah” yang mengandaikan era sebelum masyarakat mengenal tulisan telah menjadi justifikasi penilaian bahwa masyarakat Indonesia di masa lalu adalah masyarakat inferior sebelum berinteraksi dengan kebudayaan India yang memperkenalkan tulisan.
    “Padahal, teknologi kita sudah maju di zaman itu,” kata Singgih.
    Paradigma “sejarah awal” yang diadopsi timnya bukanlah hal yang baru ada sekarang, melainkan sudah dirintis oleh sejarawan Jacob Cornelis van Leur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6
                    
                        Dugaan TPPO, Siswi SMP Surabaya Sempat Hilang Lalu Ditemukan dengan 4 Pria di Hotel
                        Surabaya

    6 Dugaan TPPO, Siswi SMP Surabaya Sempat Hilang Lalu Ditemukan dengan 4 Pria di Hotel Surabaya

    Dugaan TPPO, Siswi SMP Surabaya Sempat Hilang Lalu Ditemukan dengan 4 Pria di Hotel
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Seorang siswi SMP berinisial RAB (15) di Surabaya yang sempat dilaporkan hilang oleh orangtuanya, ditemukan polisi di sebuah hotel bersama sekelompok pria.
    Penemuan tersebut terjadi setelah beberapa hari pencarian intensif.
    Kapolsek Tegalsari, Kompol Rizki Santoso, menjelaskan bahwa pihaknya mulai melakukan pencarian setelah RAB dilaporkan tidak pulang ke rumah pada Rabu, 28 Mei 2025.
    “Kami memperoleh informasi bahwa siswi tersebut berada di salah satu hotel di wilayah kami,” ungkap Rizki.
    Pada Sabtu, 14 Juni 2025, anggota kepolisian mendatangi lokasi yang dimaksud.
    “Hasil penelusuran menunjukkan bahwa anak yang hilang benar ditemukan di kamar hotel, bersama lima temannya,” kata Rizki saat dikonfirmasi, Rabu (18/6/2025).
    Dari hasil penyelidikan, terdapat empat pria bersama siswi tersebut, yakni RH (22), DA (23), RAF (18), dan RH (21), serta seorang perempuan berinisial LZV (20).
    “Total ada enam orang di dalam kamar hotel, satu anak-anak dan lima dewasa. Yang hilang ini kebetulan masih 15 tahun, perempuan, dan masih SMP,” ujar Rizki.
    Dalam penggeledahan, polisi juga menemukan narkotika jenis sabu beserta alat isap dan timbangan elektronik yang tergeletak di dalam kamar hotel.
    “Penyalahgunaan narkoba sudah terlihat dari beberapa barang bukti yang kami temukan. Terkait narkoba, kasus ini ditangani oleh Sat Narkoba Polrestabes,” ujarnya.
    Rizki menambahkan bahwa pihaknya telah melimpahkan kasus ini ke Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai motif berkumpulnya kelompok tersebut di hotel.
    “Ada dugaan mengarah ke tindak pidana perdagangan orang (TPPO) maupun persetubuhan anak di bawah umur. Ini sedang ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        Tenaga Ahli KPK Terima Rp 200 Juta dari Adhi Kismanto Usai Buat Software Clandestine
                        Megapolitan

    10 Tenaga Ahli KPK Terima Rp 200 Juta dari Adhi Kismanto Usai Buat Software Clandestine Megapolitan

    Tenaga Ahli KPK Terima Rp 200 Juta dari Adhi Kismanto Usai Buat Software Clandestine
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Raihan (22), tenaga ahli di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menerima uang Rp 200 juta dari terdakwa
    Adhi Kismanto
    usai membuat
    software
    bernama Clandestine yang dirancang untuk mengumpulkan atau meng-
    crawling
    situs-situs judi
    online
    (judol).
    Software
     ini dibuat Raihan berdasarkan kesepakatan personal dengan Adhi karena yang saat itu mengaku mempunyai proyek dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
    Hal tersebut diungkapkan Raihan saat dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai saksi dalam sidang kasus melindungi situs judol agar tidak terblokir Kementerian Kominfo, klaster koordinator.
    Dalam kasus ini, Raihan berperan sebagai pengembang
    software
    Clandestine dan tidak terlibat dalam pengoperasiannya.
    Raihan bercerita bahwa dia mengenal Adhi sejak 2021 karena kerap bekerja sama tentang pembuatan
    software
    Information Technology (IT) atau aplikasi. Setelah sudah tidak lama bersua, keduanya bertemu pada akhir 2023.
    Dalam kesempatan itu, Adhi meminta Raihan membuat
    software
    Clandestine yang sedang dibutuhkan oleh Kominfo untuk meng-
    crawling
    situs-situs judol lalu diblokir.
    “Saya bagian
    development
    (dari software Clandestine),” kata Raihan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (18/6/2025).
    Kendati demikian, saat itu Raihan belum mengetahui secara pasti apakah Adhi sudah bekerja sebagai tengah ahli di Kementerian Kominfo atau belum.
    “Karena saya sudah
    lost
    kontak beberapa tahun, baru berhubungan lagi. Namun saya belum tahu apakah dia sudah bekerja di Kominfo atau belum. Tapi yang saya tahu, dia memiliki proyek di Kominfo,” ucap dia.
    Terlepas dari itu, Adhi menjadikan tukang parkir kecanduan judol sebagai latar belakang cerita hendak membuat
    software
    Clandestine melalui Raihan.
    “Dia pernah cerita kepada saya, dia cukup sedihlah melihat tukang parkir, main judi
    online
    . ‘Tukang parkir kan enggak ada duitnya, terus ditipu lagi dengan judi
    online
    . Akhirnya dia makin sengsara’. Dari situ saya, ‘oh iya benar juga’, saya juga ikut tergerak kalau ini harus dijadikan,” ungkap dia.
    Sepengetahuan Raihan, software Clandestine ini ini akan digunakan oleh sebuah tim bernama “Tim Galaxy”. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah tim tersebut merupakan bagian dari struktur resmi Kominfo atau hanya tim yang dibentuk oleh Adhi.
    “Saya tidak diceritakan secara detail. Tapi, yang saya tahu, yang diceritakan dia adalah, Tim Galaxy ini tugasnya untuk memverifikasi apakah
    link
    yang dihasilkan oleh
    tools
    Clandestine ini merupakan situs judi atau bukan,” ungkap dia.
    Dari pembuatan
    software
    Clandestine ini, Raihan mendapatkan pembayaran senilai Rp 200 juta.
    “Saya pernah diberikan pembayaran sebesar Rp 200 juta dari Adhi Kismanto. Untuk nilai pagunya atau semacamnya, saya kurang tahu, karena saya hanya bekerja sama dengan Adhi Kismanto. Jadi, saya
    deal-dealan
    harganya melalui Adhi Kismanto,” tegas dia.
    Usai
    software
    Clandestine dibuat dan digunakan, Adhi sempat beberapa kali memberi kabar kepada Raihan mengenai performa perangkat lunak tersebut.
    “Adhi Kismanto pernah menceritakan kepada saya, ketika
    tolls
    Clandestine ini digunakan, dia bisa meng-
    crawling
    sampai 100.000
    link
    per harinya, yang di mana nanti, dari Tim Galaxy, kata Adhi, akan diverifikasi lagi,” urainya.
    Raihan memastikan,
    software
    Clandestine juga dapat mengumpulkan konten-konten ilegal seperti pornografi. Namun, dia juga memastikan, alat ini tidak dapat dipergunakan untuk menjalani praktik membekingi situs judol agar tidak terblokir Kementerian Kominfo.
    Diberitakan sebelumnya, setidaknya terdapat empat klaster dalam perkara melindungi situs judol agar tidak terblokir Kementerian Kominfo yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
    Klaster pertama adalah koordinator dengan terdakwa Adhi Kismanto, Zulkarnaen Apriliantony alias Tony, Muhrijan alias Agus, dan Alwin Jabarti Kiemas.
    Klaster kedua para eks pegawai Kementerian Kominfo, yakni terdakwa Denden Imadudin Soleh, Fakhri Dzulfiqar, Riko Rasota Rahmada, Syamsul Arifin, Yudha Rahman Setiadi, Yoga Priyanka Sihombing, Reyga Radika, Muhammad Abindra Putra Tayip N, dan Radyka Prima Wicaksana.
    Klaster ketiga yaitu agen situs judol. Para terdakwa terdiri dari Muchlis, Deny Maryono, Harry Efendy, Helmi Fernando, Bernard alias Otoy, Budianto Salim, Bennihardi, Ferry alias William alias Acai.
    Klaster keempat tindak pidana pencurian uang (TPPU) atau para penampung hasil melindungi situs judol. Para terdakwa yang baru diketahui adalah Darmawati dan Adriana Angela Brigita.
    Dalam perkara dengan terdakwa klaster koordinator, para terdakwa dikenakan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta juga Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.