Category: Kompas.com

  • 9
                    
                        Kaget Menu MBG Diganti Snack, Kepsek SDN Pondok Betung: Apakah Sudah Diuji Gizinya?
                        Megapolitan

    9 Kaget Menu MBG Diganti Snack, Kepsek SDN Pondok Betung: Apakah Sudah Diuji Gizinya? Megapolitan

    Kaget Menu MBG Diganti Snack, Kepsek SDN Pondok Betung: Apakah Sudah Diuji Gizinya?
    Tim Redaksi

    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Kepala Sekolah
    SDN Pondok Betung 01
    , Hamidah, mengaku kaget paket menu
    Makanan Bergizi Gratis
    (MBG) yang dikirimkan ke sekolahnya diganti makanan ringan atau snack.
    Pasalnya, pihak sekolah mendapat informasi bahwa MBG akan disalurkan berupa nasi, lauk pauk hingga sayuran.
    “Saya mungkin juga termasuk yang kaget waktu itu, biasanya sesuai dengan informasi gitu kan. Bahkan waktu sosialisasi itu Ahli Gizinya juga ada hadir ke sekolah, tapi begitu dapat info kok diganti sama snack,” jelas Hamidah saat ditemui Kompas.com di SDN Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (19/6/2025).
    Menurut ia, sosialisasi awal dilakukan beberapa bulan lalu dan bahkan sempat melibatkan ahli gizi.
    Namun pada Kamis (12/6/2025), pihak sekolah diinformasikan bahwa paket MBG yang dikirimkan berubah menjadi makanan ringan.
    Hamidah mengatakan pihak penyedia MBG beralasan bahwa perubahan menjadi snack dilakukan karena pembelajaran di sekolah tidak berlangsung penuh selama bulan Juni.
    “Menurut data yang mereka dapat dari sekolah bahwa pada saat sekarang ini pembelajaran enggak maksimal, artinya enggak full. Kalau misalnya dikasihnya makanan berat, khawatir anaknya lagi enggak masuk. Sehingga menjadi mubazir dan basi maka diantisipasilah menggunakan snack,” jelas dia.
    Meski kaget, pihak sekolah tetap menerima penyaluran MBG snack dengan catatan bahwa pihak penyedia sudah memperhitungkan kandungan gizinya.
    Bahkan, makanan ringan yang didominasi oleh biskuit itu disebut telah disesuaikan dengan kandungan gizi di setiap tingkat kelasnya.
    “Saya tanya juga, apakah sudah diuji gizinya? Mereka jawab sudah. Jadi kami welcome aja, yang penting ada tanggung jawab gizinya,” kata dia.
    Selama sepekan terakhir, siswa SDN Pondok Betung 01 telah menerima MBG dalam bentuk makanan ringan yang dibagikan dua hingga tiga hari sekali.
    Paket snack itu dititipkan melalui wali kelas atau orangtua murid saat pembagian rapor.
    Hamidah pun berharap ke depan, terutama pada tahun ajaran baru mendatang, MBG bisa kembali disalurkan dalam bentuk makanan berat sesuai rencana awal.
    “Tim dari MBG juga sudah bilang nanti tahun ajaran baru kita akan dapat makanan berat. Harapannya sih seperti itu, supaya sesuai dengan yang disosialisasikan sejak awal,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bara JP Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran Menjabat 2 Periode

    Bara JP Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran Menjabat 2 Periode

    Bara JP Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran Menjabat 2 Periode
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Barisan Relawan Jokowi Presiden (
    Bara JP
    ) menegaskan dukungan kepada Presiden
    Prabowo Subianto
    dan Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    untuk kembali maju pada Pemilihan Presiden 2029 mendatang.
    Ketua Umum Bara JP Willem Frans Ansanay menyatakan, dukungan bagi
    Prabowo-Gibran
    menjabat selama dua periode itu telah ditetapkan dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar Kamis (19/6/2025).
    “Kami menyatakan dukungan terhadap Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Dalam kongres ini juga ditegaskan bahwa Bara JP mendukung mereka untuk dua periode,” ujar Frans kepada wartawan, Kamis (19/6/2025) malam.
    Frans menekankan bahwa dukungan tersebut diberikan agar pemerintah bisa benar-benar mempersiapkan dan mewujudkan visi-misi Indonesia Emas 2045.
    Dia juga berharap agar program yang saat ini sudah dijalankan bisa terus berlanjut dan berkesinambungan untuk periode pemerintahan selanjutnya.
    “Ini agar pemerintahan saat ini bisa menyiapkan generasi emas Indonesia melalui pembangunan berkelanjutan,” kata Frans.
    Kendati demikian, ia mengeklaim, Bara JP tetap akan bersikap kritis dan menjadi kontrol terhadap jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Frans juga memastikan bahwa Bara JP tak akan ragu untuk mengkritisi kinerja para pembantu Presiden jika gagal menjalankan tugasnya dengan baik.
    “Bara JP akan tetap bersikap kritis dan menjadi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Kami ingin memastikan bahwa visi Presiden dan Wakil Presiden bisa dirasakan masyarakat secara nyata. Jika ada kebijakan yang tidak dijalankan dengan baik oleh para pembantu Presiden, kami siap mengingatkan,” kata dia.
    KLB Bara JP ini juga menetapkan Frans sebagai ketua umum periode 2025-2030, menggantikan Utje Gustaaf Patty.
    KLB hari ini dibuka oleh Utje Gustaaf dan dihadiri perwakilan 30 pengurus wilayah Bara JP dan delapan organisasi sayap.
    “Sekitar pukul 14.30 WIB tadi terpilih secara aklamasi, jadi tidak ada pemilihan aklamasi itu Willem Frans Ansanay sebagai Ketua Umum Bara JP untuk periode 2025-2030,” ujar Ketua KLB Bara JP Boy Nababan, Kamis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6
                    
                        Eksekusi Rumah Laksamana Soebroto Joedono di Surabaya Akhirnya Berhasil, TNI Dikerahkan di Tengah Massa Ormas yang Mengadang
                        Surabaya

    6 Eksekusi Rumah Laksamana Soebroto Joedono di Surabaya Akhirnya Berhasil, TNI Dikerahkan di Tengah Massa Ormas yang Mengadang Surabaya

    Eksekusi Rumah Laksamana Soebroto Joedono di Surabaya Akhirnya Berhasil, TNI Dikerahkan di Tengah Massa Ormas yang Mengadang
    Editor
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Eksekusi rumah pensiunan
    TNI AL

    Laksamana Soebroto Joedono
    , mantan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Wapangab) era Presiden Soeharto di Jalan dr Soetomo Surabaya akhirnya berhasil dilakukan, Kamis (19/6/2025).
    Tak hanya dikawal polisi bersenjata lengkap, eksekusi rumah tersebut juga dijaga aparat dari unsur TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut. 
    Pengawalan ini tak lepas dari kondisi saat eksekusi, yani banyaknya massa
    ormas
    yang menghalangi.
    Namun, pada akhirnya Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya berhasil membacakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya di depan obyek sengketa meskipun rumah obyek sengketa dipenuhi massa ormas.
    Sebelum eksekusi, massa ormas bahkan menutup jalan raya di depan rumah obyek sengketa dengan membakar kayu.
    Pukul 09.23 WIB, pasukan polisi yang dipimpin Kabag Ops Polrestabes Surabaya AKBP Wibowo memberikan kesempatan untuk pemohon eksekusi dan pihak massa ormas berdiskusi dan menyampaikan pendapat masing-masing tentang obyek sengketa.
    Setelah itu, AKBP Wibowo memberikan tiga kali peringatan kepada siapa pun yang tidak berkepentingan untuk meninggalkan lokasi sekitar obyek sengketa dan memberikan kesempatan kepada juru sita membacakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya.
    Dia juga memerintahkan anggota polisi untuk menangkap siapa saja yang menghalang-halangi proses eksekusi.
    Pukul 10.00 WIB, setelah juru sita membacakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, pihak pemohon eksekusi berhasil masuk ke rumah obyek sengketa dan melakukan pengosongan.
    Eksekusi
    rumah pensiunan TNI AL
    di Jalan dr Soetomo Nomor 55 Surabaya itu sebelumnya dua kali gagal dilakukan karena diadang oleh massa ormas, yakni pada 13 dan 27 Februari 2025. Saat itu, eksekusi gagal dilaksanakan karena pertimbanga keamanan.
    Eksekusi obyek rumah tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 391/Pdt.G/2022/PN.Sby tanggal 5 Desember 2022.
    Rumah sebagai obyek sengketa disebut milik Laksamana Soebroto Joedono, mantan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Wapangab) era Presiden Soeharto.
    Laksamana Soebroto Joedono menempati rumah tersebut berdasarkan izin dari TNI AL. Pada 28 November 1972, Laksamana Soebroto membeli rumah tersebut melalui surat pelepasan nomor K.4000.258/72.
    Sepeninggalan Laksamana Soebroto, rumah kemudian ditempati Tri Kumala Dewi sebagai ahli waris.
    Permasalahan hukum mulai muncul ketika terbit gugatan dari Hamzah Tedjakusuma.
    Dia mengeklaim kepemilikan berdasarkan sertifikat hak guna bangunan (SHGB). Gugatan yang berujung pada peninjauan kembali (PK) ini awalnya dimenangkan oleh Tri.
    Namun, Hamzah justru menjual SHGB tersebut kepada istrinya, Tina Hinderawati Tjoanda pada 23 September 1980.
    Dari tangan Tina, dokumen tersebut kemudian dijual kembali kepada Rudianto Santoso.
    Rudianto kemudian kembali menggugat Tri. Awalnya, Majelis Hakim menolak gugatan Rudianto.
    Bahkan, Rudianto justru ditetapkan oleh Polda Jatim masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada 8 Juli 2013 karena melakukan pemalsuan dalam penerbitan akta jual beli.
    Namun, Rudianto justru menjual kembali SHGB tersebut kepada Handoko Wibisono. Tri kemudian kembali mendapatkan gugatan yang kini datang dari Handoko.
    Berbeda dari putusan sebelumnya, kali ini Tri kalah.
    Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan Handoko Wibisono sebagai pemilik sah dengan mendasarkan pada transaksi jual beli tanah.
    Putusan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi PN melakukan eksekusi.
     
    SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Achmad Faizal | Editor: Andi Hartik)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 34 Personel TNI Dikerahkan Evakuasi WNI di Iran dan Israel

    34 Personel TNI Dikerahkan Evakuasi WNI di Iran dan Israel

    34 Personel TNI Dikerahkan Evakuasi WNI di Iran dan Israel
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen
    Kristomei Sianturi
    mengungkapkan, ada 34 personel TNI yang akan dilibatkan dalam evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Iran dan Israel.
    “Rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Iran dan Israel akan melibatkan Tim Crisis Response Team (CRT) yang terdiri dari 34 personel gabungan TNI,” kata Kristomei dalam siaran pers, Kamis (19/6/2025).
    Kristomei menjelaskan, evakuasi akan dimulai pada Jumat (20/6/2025) besok di mana para WNI dari Iran akan melakukan perjalanan darat menuju Baku, Azerbaijan, selama sekitar 30 jam.
    Para WNI akan transit di Baku selama dua malam sebelum pulang ke Indonesia dengan pesawat komersial pada Minggu (22/6/2025).
    “Sedangkan evakuasi WNI dari Israel direncanakan akan melalui Amman (Yordania), sebelum diberangkatkan melalui jalur udara,” ujar Kristomei.
    Kristomei mengatakan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menginstruksikan jajaran untuk berkoordinasi erat dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan kelancaran proses evakuasi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
    TNI juga menyiagakan unsur-unsur pendukung yang diperlukan sesuai perkembangan situasi dan kebutuhan pemerintah.
    Kristomei menegaskan bahwa melindungi WNI di luar negeri adalah wujud kehadiran negara untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia dimanapun berada.
    Ia pun menekankan, evakuasi WNI ini merupakan amanat UU TNI yang menyatakan bahwa salah satu tugas TNI adalah membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri.
    “TNI siap menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, demi melindungi rakyat, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di tengah konflik internasional,” ujar Kristomei.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono menyebutkan bahwa
    WNI di Iran
    dan Israel akan dievakuasi setelah meningkatnya eskalasi antara Iran dan Israel yang mulai menyasar target sipil
    “Yang disasar juga lagi bukan saja target-target militer tapi juga target-target sipil. (Evakuasi melalui) jalur darat, kalau udara nggak bisa,” kata Sugiono kepada awak media di St. Petersburg, Rusia, dikutip dari
    YouTube
    Sekretariat Presiden, Kamis.
    Kemenlu mencatat ada 386 orang WNI di Iran dan 194 orang
    WNI di Israel
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terima Prabowo, Putin Minta Indonesia Berkontribusi Besar di BRICS

    Terima Prabowo, Putin Minta Indonesia Berkontribusi Besar di BRICS

    Terima Prabowo, Putin Minta Indonesia Berkontribusi Besar di BRICS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Rusia
    Vladimir Putin
    berharap Indonesia memberikan kontribusi besar dalam blok ekonomi
    BRICS
    usai bergabung menjadi anggota penuh organisasi tersebut.
    Hal ini disampaikan Putin kepada Presiden
    Prabowo Subianto
    dalam pertemuannya di Istana Constantine atau Konstantinovsky, St Petersburg, Rusia, Kamis (19/6/2025).
    “Indonesia menjadi anggota penuh di BRICS. Dan harapan saya kepada Indonesia dapat memberikan sumbangan besar dalam kegiatan organisasi ini,” kata Putin dalam pertemuan itu, dikutip dari
    YouTube
    Sekretariat Presiden, Kamis.
    Putin juga berharap dapat menjalin kemitraan yang lebih dekat dengan Indonesia menyusul banyaknya kerja sama yang bisa dikembangkan.
    Kerja sama tersebut meliputi pertanian, penjelajahan luar angkasa dan energi, kerja sama militer, dan lain-lain.
    “Kami banyak peluang untuk kerja sama dan masih banyak kapasitas untuk berkembang,” ucap Putin.
    Tak hanya itu, ia mengucapkan selamat datang kepada Presiden Prabowo yang hadir memenuhi undangannya ke Rusia.
    “Kami sangat senang bertemu Bapak di sini. Selamat datang,” beber Putin.
    Pada kesempatan yang sama, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Putin lantaran sudah menerima dirinya dan delegasi dengan baik.
    Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama ke Rusia sejak dia dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024.
    “Juga terima kasih saya kepada Bapak Presiden yang mengirim utusan senior untuk menghadiri pelantikan saya,” tutur Prabowo.
    Menteri Pertahanan ini berterima kasih karena Rusia sudah mendukung Indonesia menjadi anggota penuh BRICS dengan waktu yang sangat cepat.
    “Sesungguhnya saya ingin langsung hadir di KTT Kazan (KTT BRICS ke-16 2024) tapi pada saat itu saya baru dilantik satu hari dan saya harus melantik kabinet saya,” kata Prabowo.
    Diketahui, Prabowo melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Rusia pada 18-20 Juni 2024.
    Sebelum bertemu Putin, ia memulai agenda dengan melakukan peletakan karangan bunga di Piskarovskoye Memorial Cemetery, St Petersburg, Rusia, sebagai bentuk penghormatan.
    Pada esok hari atau Jumat (20/6/2025), Prabowo dijadwalkan menjadi salah satu pembicara dalam St Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025.
    Forum bergengsi ini menjadi ajang pertemuan pemimpin negara dan pemangku kepentingan ekonomi global.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Utang Pemprov Jabar Rp 311 Miliar ke BPJS Dilunasi dari APBD Perubahan
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        19 Juni 2025

    Utang Pemprov Jabar Rp 311 Miliar ke BPJS Dilunasi dari APBD Perubahan Bandung 19 Juni 2025

    Utang Pemprov Jabar Rp 311 Miliar ke BPJS Dilunasi dari APBD Perubahan
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki
    tunggakan utang
    sebesar Rp311 miliar kepada
    BPJS Kesehatan
    .
    Rencana pelunasan utang tersebut akan dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2025.
    “Rencana akan kita melunasi tunggakan tersebut dalam perubahan APBD 2025,” ujarnya setelah Rapat Paripurna DPRD Jabar mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pelaksanaan APBD 2024 di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Kamis (19/6/2025).
    Iswara menegaskan bahwa ruang fiskal
    Pemprov Jabar
    dalam perubahan APBD 2025 tidak terlalu longgar.
    Hal ini disebabkan adanya belanja wajib atau fixed cost program yang tidak terakomodasi dalam anggaran murni.
    Meski demikian, ia menambahkan bahwa kewajiban iuran BPJS Kesehatan untuk tahun 2024-2025 sudah dibayarkan melalui APBD 2025 murni, sehingga hanya tersisa beberapa pos alokasi program wajib lainnya yang perlu dipenuhi.
    “Untuk tahun ini, 2024, kewajiban BPJS sudah dibayarkan melalui APBD murni,” kata Iswara.
    Politisi Golkar ini mengaku terkejut setelah mengetahui adanya tunggakan iuran BPJS Kesehatan pada periode 2023.
    Ia menilai, seharusnya hal tersebut tidak terjadi jika alokasi anggaran dibayarkan sesuai peruntukannya.
    “Perlu dicatat, Pak Gubernur Dedi Mulyadi sudah menyampaikan bahwa tunggakan tersebut adalah warisan dari masa lalu. Bahkan beliau sendiri terkejut ketika mengetahui hal itu,” tambahnya.
    Iswara juga menekankan bahwa kasus tunggakan utang ini menjadi perhatian seluruh fraksi di DPRD Jabar.
    Untuk memastikan tidak menghambat pelayanan akses kesehatan kepada masyarakat, utang tersebut perlu segera dilunasi.
    “Tadi juga disinggung (rapat paripurna) oleh fraksi-fraksi mengenai tunggakan pembayaran BPJS. Tunggakan yang dimaksud ternyata berasal dari tahun-tahun sebelumnya dan jumlahnya cukup signifikan, yakni sekitar Rp311 miliar,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakar Unair Tawarkan 3 Alternatif Solusi soal Jukir Liar di Minimarket Surabaya
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        19 Juni 2025

    Pakar Unair Tawarkan 3 Alternatif Solusi soal Jukir Liar di Minimarket Surabaya Surabaya 19 Juni 2025

    Pakar Unair Tawarkan 3 Alternatif Solusi soal Jukir Liar di Minimarket Surabaya
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Penyegelan lahan parkir sejumlah minimarket oleh Pemerintah Kota
    Surabaya
    untuk memberantas juru parkir liar menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Surabaya
    Prof Dr Rossanto Dwi Handoyo
    pun buka suara soal tiga alternatif solusi untuk mengatasi persoalan ini.
    Menurut dia, di Surabaya, Kamis (19/6/2025), alih-alih mengandalkan sanksi, Rossanto merasa tiga alternatif yang dia tawarkan bisa menjadi solusi.
    Pertama,
    kerja sama dengan penyedia layanan parkir profesional berbasis teknologi agar parkir tetap gratis bagi masyarakat, dan pajak dihitung dari data aktual.
    Kedua,
    sistem retribusi resmi oleh juru parkir yang ditunjuk Pemerintah, dengan tarif wajar bagi pengguna.
    Ketiga,
    retribusi parkir dibayarkan oleh minimarket, bukan masyarakat. Namun, skema terakhir ini mungkin masih kurang ideal karena menambah beban usaha dan berpotensi menaikkan harga barang.
    “Dengan pendekatan ini, parkir tetap bisa gratis bagi masyarakat, sementara pihak minimarket hanya perlu bekerja sama dan menyesuaikan sistemnya tanpa terbebani secara sepihak,” tutur dia.
    “Surabaya adalah kota jasa dan perdagangan. Kebijakan publik seharusnya mendukung iklim usaha,” ucap dia.
    Menurut dia, tindakan cepat memang terlihat responsif, namun solusi hanya bisa lahir dari proses kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha, masyarakat, dan Pemerintah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polemik Pemkot Surabaya dengan Minimarket Tuntas, Eri Cahyadi: Jadi Pembelajaran soal Komunikasi
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        19 Juni 2025

    Polemik Pemkot Surabaya dengan Minimarket Tuntas, Eri Cahyadi: Jadi Pembelajaran soal Komunikasi Surabaya 19 Juni 2025

    Polemik Pemkot Surabaya dengan Minimarket Tuntas, Eri Cahyadi: Jadi Pembelajaran soal Komunikasi
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Polemik antara Wali Kota Surabaya,
    Eri Cahyadi
    dengan pihak
    minimarket
    perihal lahan parkir selesai.
    Mereka pun sepakat melupakan semuanya yang sudah berlalu.
    Eri mengatakan, permasalahan lahan parkir minimarket tersebut bisa menjadi pembelajaran untuk semua pihak. Sebab, menurutnya, masalah ini hanya karena perkara komunikasi.
    “Saya berharap ini menjadi pembelajaran, sehingga ada komunikasi. Jadi
    lek wayahe
    (kalau ada seperti) ini bisa disosialisasikan ke masyarakat,” kata Eri, di Balai Kota Surabaya, Kamis (19/6/2025).
    Awalnya, Pemkot Surabaya dengan pihak minimarket sepakat untuk menerapkan Perda Nomor 3 Tahun 2018, yakini setiap minimarket menyediakan lahan, juru parkir (jukir) resmi, dan membayar pajak 10 persen dari pendapatan parkir sebulan.
    Namun, kebijakan itu tidak jadi dijalankan pada 2019 karena pandemi Covid-19. 
    “Maka ada penurunan (pendapatan), tidak jadi berjalan dan Covid-19 itu sampai dengan 2022,” ucapnya.
    Akhirnya, Eri memutuskan untuk menerapkan Perda perihal parkir tersebut pada tahun 2025 ini. Sebab, pada 2023-2024, perekonominan Surabaya masih dalam masa pertumbuhan. 
    “Teman-teman (minimarket) ini rata-rata manajernya baru, kepala dinas juga baru. Akhirnya enggak ada komunikasi, sama enggak ngertinya terkait aturan (lahan parkir) itu,” katanya. 
    Oleh karena itu, Eri membuka komunikasi dengan minimarket untuk mengingatkan kesepakatan tersebut. Akhirnya, keduanya setuju menerapkan aturan yang sudah dibuat sebelumnya.
    “Berarti pemerintah kota juga harus menyampaikan, menyosialisasikan bersama dengan toko modern. Makanya saya ingatkan untuk mengembalikan (aturan) itu lagi,” ucapnya.
    Sementara itu, anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Surabaya, Romadhoni mengungkap hal senada. Menurutnya, semua yang terjadi sekarang sudah beralu.
    “Yang sudah-sudah yang kemarin-kemarin kita enggak bahas lagi ya. Karena kan memang belum ada kesepakatan dan belum ada titik terang dari Pemkot Surabaya,” ujar Romadhoni.
    Romadhoni menyebut, kesepakatan itu meliputi pajak parkir hingga insentif yang diterima oleh jukir dalam sebulan. Menurutnya, hal tersebut sudah dibahas dengan Pemkot Surabaya.
    “Digambarin oleh Pemkot, minimarket konsumen berapa sebulan. Itu kalkulasi yang kita berikan ke petugas parkirnya, dikali 10 persen jadi pajak parkir, gaji parkirnya bulanan bervariatif,” katanya. 
    Diberitakan sebelumnya, Eri sempat meminta jajarannya mengecek 800 minimarket yang tersebar di kota pahlawan. Untuk mendatangi toko modern yang masih belum memiliki jukir resmi.
    “Maka hari ini saya minta kepada teman-teman, jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kita turun. Ada 800 tempat usaha,” kata Eri, di Balai Kota Surabaya, Selasa (10/6/2025).
    Eri mengatakan, setiap usaha, terutama minimarket di Surabaya, harus memiliki lahan parkirnya sendiri. Selain itu, para pemiliknya juga diminta menyediakan jukir resmi gratis untuk pelanggan.
    “Kita diajarkan yang kuat selalu membantu yang lemah. Ketika ada usaha investasi di Surabaya dan dia menyediakan tempat parkir, maka punya kewajiban untuk menyediakan tukang parkir,” ucapnya.
    “Saya sudah menyampaikan, kalau tidak menyediakan jukir, tidak menggunakan rompi tempat usaha. Maka mereka tidak menghormati orang Surabaya yang bekerja di sana,” kata Eri. 
    Eri mengancam bakal langsung menyegel minimarket yang belum dijaga oleh jukir resmi. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Gubernur Jabar Sindir Sekda yang Jarang Ngantor: “Ka Mana Wae Sekda?”
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        19 Juni 2025

    Wakil Gubernur Jabar Sindir Sekda yang Jarang Ngantor: “Ka Mana Wae Sekda?” Bandung 19 Juni 2025

    Wakil Gubernur Jabar Sindir Sekda yang Jarang Ngantor: “Ka Mana Wae Sekda?”
    Editor
    KOMPAS.com

    Wakil Gubernur Jawa Barat

    Erwan Setiawan
    menyindir Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, yang dinilai jarang hadir dalam rapat paripurna maupun terlihat di kantor, Gedung Sate,
    Bandung
    .
    Sindiran tersebut disampaikan Erwan saat menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (19/6/2025), yang membahas pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
    Awalnya, anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar, Pipik Taufik Ismail, mempertanyakan utang Provinsi Jawa Barat kepada BPJS yang mencapai Rp300 miliar. Pipik meminta agar Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan penjelasan atas permasalahan tersebut.
    “Ini kasusnya di 2024, maka kami fraksi PDIP ingin meminta ketua TAPD untuk memberi penjelasan terkait utang BPJS Rp300 miliar. Ini mengganggu keuangan BPJS di beberapa daerah di Jabar,” kata Pipik.
    Pertanyaan tersebut ditanggapi Wakil Ketua DPRD Jabar sekaligus pimpinan sidang, MQ Iswara, yang menyebut utang itu akan direalisasikan pada perubahan anggaran tahun ini. Ia juga mempersilakan Wakil Gubernur memberikan tanggapan.
    Erwan pun menjawab bahwa dirinya maupun Gubernur Jabar saat ini belum menjabat pada tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, menurutnya, penjelasan ideal seharusnya disampaikan oleh Sekda selaku Ketua TAPD.
    “Karena saya dan Gubernur pada tahun 2024 belum menjabat, supaya lebih real (nyata), tadi seperti disampaikan anggota Fraksi PDIP,” ujar Erwan.
    Namun di luar substansi jawaban, Erwan kemudian menyinggung ketidakhadiran Sekda di forum resmi legislatif.
    “Sekalian tanyakeun, ‘Ka mana wae Sekda?’ Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara Sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor gak pernah ada. Coba tanyakan, yang terhormat anggota DPRD,” ucap Erwan disambut riuh hadirin.
    Menanggapi pernyataan tersebut, pimpinan sidang MQ Iswara menyatakan bahwa persoalan ketidakhadiran Sekda adalah bagian dari urusan internal eksekutif.
    “Masalah yang disampaikan Wakil Gubernur tadi biarlah menjadi masalah internal eksekutif. Kita jaga rumah kita masing-masing,” kata Iswara.
    Ia menegaskan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda adalah satu kesatuan dalam pemerintahan daerah.
    Dihubungi secara terpisah, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman menanggapi pernyataan Wagub dengan menyebut bahwa Gubernur Dedi Mulyadi telah menginstruksikan seluruh birokrasi untuk bekerja total dan lebih sering turun ke lapangan.
    “Gubernur meminta seluruh birokrasi bekerja ekstra. Semua hari kerja, semua jam kerja. Karena itu sekarang kita punya tagline kerja ‘sabubukna’, dalam tanda kutip,” ujar Herman, Kamis malam.
    Menurut Herman, “sabubukna” berarti bekerja totalitas dan tidak asal-asalan. Ia menyebut bahwa upaya turun ke lapangan adalah bagian dari strategi reformasi birokrasi.
    “Kita tetap melakukan mitigasi dan antisipasi. Jangan sampai kerja kelihatan lari ke sana ke mari tapi tanpa perhitungan, itu konyol. Spiritnya sedang kita pacu,” ujarnya.
    Herman juga menyatakan bahwa dirinya tetap aktif menjalankan tugas. Berdasarkan pantauan media, Herman kerap terlihat di Gedung Sate dalam sejumlah rapat penting. Terbaru, ia memimpin rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang rapat Ciremai, Gedung Sate.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Rapat Paripurna di DPRD, Wagub Erwan Singgung Sekda Jabar Tak Pernah Ngantor: Kamana Wae Sekda?
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        BP Haji Bakal Audit Antrean 5,5 Juta Jemaah Haji 
                        Nasional

    7 BP Haji Bakal Audit Antrean 5,5 Juta Jemaah Haji Nasional

    BP Haji Bakal Audit Antrean 5,5 Juta Jemaah Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Badan Penyelenggara (BP) Haji akan melakukan audit terhadap daftar
    antrean jemaah haji
    yang saat ini tercatat mencapai 5,5 juta orang.
    Kepala
    BP Haji
    Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, audit ini dilakukan untuk memastikan akurasi data serta mengidentifikasi kemungkinan pengurangan jumlah antrean.
    “Kami dari BP Haji sudah mempunyai ancang-ancang, pertama antrean yang 5,5 juta itu akan kami audit, apakah benar seperti itu,” ujar Irfan di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Kamis (19/6/2025).
    “Kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki akan diperbaiki, termasuk beberapa antrean yang kita sebut
    kuota batu
    ,” kata dia.
    Gus Irfan, sapaan akrabnya, juga membuka peluang perbaikan kuota batu yang dapat mengurangi waktu tunggu antrean jemaah.

    Kuota batu
    itu ada namanya, ada alamatnya, ada pembayarannya, tetapi ketika dipanggil tidak muncul. Itu juga akan mengurangi panjangnya antrean,” ujar dia menjelaskan.
    Sebelumnya diberitakan, Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kemenag, Hasan Afandi, menuturkan bahwa estimasi keberangkatan haji dipengaruhi waktu dan lokasi pendaftaran haji.
    “Tergantung provinsi, kabupaten, atau kotanya. Tiap daerah punya masa tunggu yang berbeda,” ujar Hasan saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Minggu (13/4/2025).
    Perkiraan tahun keberangkatan jemaah haji disesuaikan dengan daftar tunggu masyarakat yang telah mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag.
    Wilayah dengan
    masa tunggu haji
    terlama di Indonesia adalah Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, mencapai 47 tahun.
    Sebaliknya, wilayah dengan masa tunggu haji tercepat yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya sekitar 11 tahun.
    Masa tunggu haji
    bisa dicek melalui laman
    https://haji.kemenag.go.id/v5/?search=waiting-list
    atau aplikasi Pusaka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.