Xcloud.id

Category: Kompas.com

  • Masyarakat Dapat Manfaatkan Internet Cepat dari Sekolah Rakyat Nasional 28 Juni 2025

    Masyarakat Dapat Manfaatkan Internet Cepat dari Sekolah Rakyat Nasional 28 Juni 2025

    Masyarakat Dapat Manfaatkan Internet Cepat dari Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menghadirkan akses internet cepat 200 Mbps untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar di
    Sekolah Rakyat
    di Sleman, Yogyakarta.
    Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)
    Meutya Hafid
    saat menghadiri acara di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Sleman, Yogyakarta, Sabtu (28/6/2025).
    “Nanti tergantung kebutuhannya masing-masing, tapi sekali lagi bahasanya internet yang cepat. Kalau ini 200 Mbps memang karena juga digunakan untuk keperluan lainnya,” ujar Meutya. 
    Dia mengatakan, nantinya internet cepat ini tidak hanya akan digunakan bagi pelajar, tetapi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar lokasi Sekolah Rakyat.
    “Jadi tidak hanya Sekolah Rakyatnya nanti yang bisa menggunakan aksesnya, tapi juga ekosistem terdekat dari
    sekolah rakyat
    itu juga bisa mendapatkan manfaat dari juga akses internet yang cepat di sekolah rakyat itu,” ujar Meutya.
    Meutya mengatakan, dalam konteks Sekolah Rakyat,
    Komdigi
    punya dua kewajiban utama. Pertama, memastikan adanya infrastruktur digital, termasuk koneksi internet yang cepat dan stabil.
    “Kedua, melakukan komunikasi publik yang transparan, agar semua program dapat tersampaikan dengan baik ke masyarakat,” ujar Meutya.
    Meutya menyampaikan, program Sekolah Rakyat mengalami peningkatan target dari 100 sekolah menjadi 200, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Proses rekrutmen siswa pun sudah selesai.
    “Alhamdulillah hari ini didampingi Pak Sekjen Kementerian Sosial, yang selama ini sudah berjibaku untuk menyelesaikan targetnya,” ujar Meutya.
    “Target awalnya 100 sekolah, lalu dinaikkan menjadi 200 sekolah rakyat,” jelasnya.
    Dalam kesempatan tersebut, Meutya juga menyampaikan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur sudah siap mendukung pembelajaran di tahun ajaran baru.
    “Hari ini kita juga akan memberikan arahan kepada para orang tua dan anak-anak. Fasilitas sudah kita lihat bersama, Insya Allah semua siap untuk mendukung tahun ajaran yang akan segera dimulai,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 14 Jam Menyusuri Laut, PDIP Bengkulu Antar 1.000 Paket Sembako ke Pulau Enggano Regional 28 Juni 2025

    14 Jam Menyusuri Laut, PDIP Bengkulu Antar 1.000 Paket Sembako ke Pulau Enggano Regional 28 Juni 2025

    14 Jam Menyusuri Laut, PDIP Bengkulu Antar 1.000 Paket Sembako ke Pulau Enggano
    Tim Redaksi
    BENGKULU, Kompas.com –
    Dalam rangka memperingati
    Haul Bung Karno
    pada Juni 2025, DPD PDIP Provinsi Bengkulu mengantarkan secara langsung 1.000
    paket sembako
    ke
    Pulau Enggano
    , Sabtu (28/6/2025).
    Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap warga di wilayah terpencil yang tengah terdampak krisis ekonomi.
    Plt Ketua DPD
    PDIP Bengkulu
    , MY Esti Wijayati, melalui Sekretaris DPD PDIP Bengkulu, Ihsan Fajri, mengatakan bantuan tersebut setara dengan tujuh ton bahan pokok.
    Paket dikirim menggunakan kapal kecil milik nelayan dan membutuhkan waktu sekitar 13 hingga 14 jam pelayaran laut menuju Dermaga Kahyapu, Pulau Enggano.
    “Kami merasa terpanggil dengan kondisi yang dialami saudara-saudara kita di Pulau Enggano. Apalagi bulan Juni ini bertepatan dengan Haul Bung Karno. Kami maknai ini dengan bakti sosial membagikan sembako kepada warga,” ujar Ihsan Fajri dalam rilis yang diterima
    Kompas.com
    , Sabtu (28/6/2025).
    Menurut Ihsan, aksi kemanusiaan ini merupakan bagian dari instruksi DPP PDIP kepada pengurus di daerah.
    Ia juga memastikan, jika masyarakat Pulau Enggano masih membutuhkan bantuan tambahan, PDIP akan siap memberikan bantuan lanjutan.
    “Kami mohon doa agar perjalanan kami selamat sampai tujuan dan kembali pulang. Kapal kecil ini memang tidak mudah menaklukkan samudera, namun kami teguhkan hati untuk membantu saudara-saudara kita di ujung barat Bengkulu,” jelas Ihsan.
    Tak hanya membawa sembako, PDIP Bengkulu juga menyampaikan pesan dukungan dan harapan dari DPP PDIP kepada masyarakat Enggano agar tetap tabah dan bersabar menghadapi kondisi sulit.
    “Kami membawa pesan dari DPP kepada masyarakat Enggano agar tetap sabar dan berlapang dada, sembari berharap ada respon cepat dari pemerintah pusat dan daerah,” ujar Ihsan.
    Sebelumnya, dilaporkan bahwa sekitar 4.000 warga Pulau Enggano mengalami kesulitan ekonomi sejak empat bulan terakhir.
    Hal ini disebabkan oleh pendangkalan alur laut di Pulau Baai, sehingga kapal reguler tak bisa berlabuh, memicu keterlambatan pasokan logistik dan meningkatnya harga bahan pokok.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Pemilik Tak Masalah Pejaten Shelter Ditutup: Saya Lepaskan Semua Hewan, Gimana? Megapolitan

    4 Pemilik Tak Masalah Pejaten Shelter Ditutup: Saya Lepaskan Semua Hewan, Gimana? Megapolitan

    Pemilik Tak Masalah Pejaten Shelter Ditutup: Saya Lepaskan Semua Hewan, Gimana?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemilik
    Pejaten Animal Shelter
    , Susana Somali, menyatakan tidak keberatan jika tempat penampungan hewan telantar miliknya ditutup, sesuai tuntutan warga RT 02/RW 08, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
    “Ya itu kalau ditutup, (nanti jadi) pekerjaan (Dinas) KPKP (Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian). Nanti binatangnya saya bubarkan (lepaskan) bagaimana? Kan lebih repot lagi,” ujar Susana saat ditemui Kompas.com di Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).
    Susana pun menyinggung soal wacana Gubernur Jakarta Pramono Anung yang ingin menambah puskesmas hewan (puskeswan) di Jakarta.
    “Di saat itulah kami akan tertolong. Itu sejalan dengan itu. Kan pernyataan Mas Pram pengin buka. Jadi tunggu sampai pejabat-pejabat DKI tambah puskeswan, itu akan terselesaikan,” kata dia.
    Terlepas dari hal tersebut, Susana mengatakan, hadirnya Pejaten Animal Shelter juga sekaligus membantu pekerjaan dari Dinas KPKP DKI Jakarta.
    Kuasa hukum Pejaten Animal Shelter, Stein Siahaan, mengungkapkan, selama ini puskeswan di Jakarta hanya mempunyai kuota 60 ekor hewan.
    “Kalau penuh, puskeswan menghubungi
    Pejaten Shelter
    , ‘tolong dong, kami kepenuhan’. Bukan cuma kepenuhan doang, mereka makanan habis saja itu ngomong ke kami,” ujar Stein dalam kesempatan yang sama.
    “Ya enggak apa-apa kalau mau ditutup. Tapi, per hari ini juga, semua hewan yang ada di Pejaten Shelter kami keluarkan. Karena itu sebenarnya bukan tanggung jawab kami, tanggung jawab Pemprov,” tambah dia.
    Stein juga mempersilakan jika Dinas KPKP Jakarta ingin mengambil alih fungsi dari Pejaten Animal Shelter.
    “Tapi apakah sudah siap dengan
    biaya operasional
    yang harus dikeluarkan? Beban biaya yang dikeluarkan?” tanya Stein.
    Ia mengungkapkan, biaya operasional per bulan selama 2024 memakan Rp 900 juta. Namun, per 2025, biaya operasional sudah meningkat.
    “Ternyata operasional naik jadi Rp 1,5 miliar. Itu bahkan belum dihitung sama makanan yang disumbang oleh donatur. Mungkin bisa tembus Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar,” lanjut dia.
    Diberitakan sebelumnya, warga RT 02 RW 08 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan mendesak agar Pejaten Shelter segera ditutup.
    Desakan ini mencuat setelah terjadi kembali insiden babi hutan lepas dan masuk ke permukiman pada Rabu (25/6/2025).
    “Kami minta ditutup. Tapi perlu dicatat. Kami warga itu bukan pembenci hewan. Cuma kami minta tolong jangan ada penampungan hewan di lingkungan permukiman,” kata perwakilan warga setempat, Herry Kurniawan, Kamis (26/6/2025).
    Upaya penutupan shelter sudah dalam proses dan tengah menunggu pembahasan di tingkat kota. Sebelumnya disebut dilakukan peninjauan lapangan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta.
    Adapun babi hutan yang berkeliaran ke halaman warga itu merupakan milik Pejaten Shelter.
    “Iya (milik Pejaten Shelter). Ada dari karyawan atau petugas dari Pejaten Shelter keluar ke rumah warga untuk menangkap babi itu,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Iba Jadi Dalih Waka DPRD Banten Tandatangani Memo Titip Siswa di SPMB 2025 Regional 28 Juni 2025

    Iba Jadi Dalih Waka DPRD Banten Tandatangani Memo Titip Siswa di SPMB 2025 Regional 28 Juni 2025

    Iba Jadi Dalih Waka DPRD Banten Tandatangani Memo Titip Siswa di SPMB 2025
    Tim Redaksi

    SERANG, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua (Waka)
    DPRD Banten
    ,
    Budi Prajogo
    , memutuskan untuk menandatangani memo yang dibuat oleh stafnya karena iba.
    Sebab, calon siswa yang ingin masuk salah satu SMA Negeri di Kota Cilegon berasal dari kalangan keluarga tak mampu.
    Hal itu disampaikan Ketua DPW PKS Provinsi Banten, Gembong E Sumedi, setelah mendapatkan keterangan langsung dari Budi Prajogo.
    “Karena tetangga dari stafnya kebetulan keluarga tidak mampu, ingin masuk sekolah negeri di Cilegon. Nah, Pak Budi yang merasa iba, dengan sadar menandatangani memo tersebut,” kata Gembong melalui pesan WhatsApp kepada Kompas.com, Sabtu (28/6/2025).
    “Sekali lagi, alasan menandatangani memo karena rasa iba-nya. Meskipun secara pribadi siswa maupun keluarganya Pak Budi tidak kenal,” sambung Gembong.
    Meski demikian, Budi kepada partai menyadari tindakan tersebut merupakan keteledoran dan mengaku siap menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di partai.
    “Pak Budi sudah menyadari itu keteledorannya, dan siap menerima sanksi apapun,” ujar Gembong yang juga anggota DPRD Banten itu.
    Melalui rilis yang diterima wartawan, Budi Prajogo mengakui perbuatannya itu salah.
    Namun, ia hanya diminta oleh stafnya untuk menandatangani memo dengan alasan ingin membantu masyarakat tak mampu.
    Budi pun memastikan tidak mengintervensi sekolah untuk menerima siswa tersebut.
    “Adapun diterima tidaknya, saya serahkan semua kepada pihak sekolah tanpa ada intervensi apapun,” kata Budi.
    Sebelumnya diberitakan, memo permohonan bantuan untuk menerima siswa yang dititipkan Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo viral di media sosial.
    Dilihat Kompas.com, memo itu ditulis tangan dengan kalimat “Perihal: Mohon dibantu dan ditindaklanjuti.” Dalam memo itu juga terdapat tanda tangan atas nama Dr. H. Budi Prajogo SE.M.Ak yang ditulis tangan.
    Di atas tanda tangan dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dilengkapi cap basah dengan logo dan tulisan DPRD Provinsi Banten.
    Memo itu pun dilengkapi kartu nama dengan wajah Budi Prajogo yang dilengkapi logo DPRD Banten dan partainya, PKS.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua OTT di Sumut, KPK: Total Nilai Proyek Jalan Rp 231,8 Miliar Nasional 28 Juni 2025

    Dua OTT di Sumut, KPK: Total Nilai Proyek Jalan Rp 231,8 Miliar Nasional 28 Juni 2025

    Dua OTT di Sumut, KPK: Total Nilai Proyek Jalan Rp 231,8 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) Asep Guntur Rahayu mengatakan, total nilai proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (
    Sumut
    ) dari hasil dua
    operasi tangkap tangan
    (
    OTT
    ) senilai Rp 231,8 miliar.
    Asep menjelaskan, dua kasus dugaan korupsi proyek jalan itu terungkap setelah penyidik menggelar OTT pertama. Kamis (26/6/2025).
    “Setelah melaui proses pemantauan, kami cari data juga bahwa ada proyek pembangunan jalan ada di dua tempat. Pertama, proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).
    Asep lalu merinci proyek-proyek jalan yang ada di Dinas PUPR. Proyek pertama, yakni Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI Tahun 2023, dengan nilai proyek Rp 56,5 miliar.
    Kemudian, Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI tahun 2024, dengan nilai proyek Rp 17,5 miliar. Lalu, Rehabilitasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI dan penanganan longsoran tahun 2025.
    Terakhir proyek Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI tahun 2025.
    “Kegiatan tangkap tangan kedua, terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di satuan kerja pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara,” kata Asep.
    Rinciannya, proyek pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel dengan nilai proyek Rp 96 miliar, serta proyek pembangunan jalan Hutaimbaru-Sipiongot dengan nilai proyek Rp 61,8 miliar.
    “Sehingga total nilai proyek setidaknya sejumlah Rp 231,8 miliar,” tutur Asep.
    Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima tersangka, yakni TOP yang menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut, RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua, HEL menjabat sebagai Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut sekaligus merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
    Kemudian dari pihak swasta adalah KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan tersangka terakhir RAY selaku Direktur PT RN.
    KIR dan RAY diduga memberikan uang senilai Rp 2 miliar pada tiga orang pejabat pemerintahan untuk memuluskan proyek di di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1.
    “Yang kemungkinan besar uang Rp 2 miliar ini akan dibagi-bagikan kepada pihak-pihak tertentu, di mana pihak swasta ini berharap untuk memperoleh proyek berkaitan dengan pembangunan jalan,” tandas Asep.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengendara Pelat B Terobos One Way Puncak, Tabrak Polisi yang Sedang Bertugas Regional 28 Juni 2025

    Pengendara Pelat B Terobos One Way Puncak, Tabrak Polisi yang Sedang Bertugas Regional 28 Juni 2025

    Pengendara Pelat B Terobos One Way Puncak, Tabrak Polisi yang Sedang Bertugas
    Tim Redaksi
    BOGOR, Kompas.com –
    Seorang pengendara mobil berpelat B nekat menerobos jalur sistem satu arah (
    one way
    ) di Jalan Raya Puncak,
    Bogor
    , Jawa Barat, pada Sabtu (28/6/2025).
    Tak hanya melanggar aturan lalu lintas, pengendara tersebut bahkan menabrak seorang anggota polisi yang sedang bertugas.
    Anggota kepolisian yang menjadi korban adalah perwira berpangkat Ipda berinisial R, yang saat itu tengah mengatur lalu lintas di titik pemberlakuan sistem one way.
    “Saya lagi bertugas saat sistem one way diberlakukan, pengendara itu nerobos maksa, padahal sudah ada pembatas jalan atau water barrier,” kata Ipda R saat ditemui di Simpang Gadog, Sabtu.
    Pengendara SUV berwarna hitam itu mengaku sebagai anggota lembaga pemerintah ketika diminta putar balik oleh petugas.
    Namun, ia tetap memaksa melintas ke arah Puncak, meskipun saat itu arus lalu lintas sedang dialihkan satu arah ke bawah.
    Ipda R menjelaskan bahwa di dalam kendaraan tersebut terlihat beberapa anggota keluarga sang pengemudi.
    Ketika dirinya berdiri di depan mobil untuk menghalau, pelaku justru menginjak gas dan menabraknya.
    “Saya sudah bilang sedang diberlakukan one way, saya arahkan untuk putar balik, tapi dia tetap memaksa, ngebentak, nunjuk-nunjuk dan sampai nabrak saya,” jelasnya.
    “Posisi saya sudah di depan mobil, tapi dia tetap ngegas sampai saya ketabrak. Kaki saya yang kena,” tambahnya.
    Tak hanya menabrak, pengemudi mobil tersebut juga bersikap agresif dan kasar, bahkan membentak serta menunjuk-nunjuk petugas meski telah diingatkan tentang pemberlakuan rekayasa lalu lintas.
    “Dia nunjuk-nunjuk saya dan marah-marah. Saya sudah teriak dan bilang jangan ngeyel, ini sedang one way. Tapi dia tetap maksa mau putar balik di situ,” ungkap Ipda R.
    Setelah melakukan pelanggaran dan terlibat adu mulut dengan petugas, pengemudi akhirnya bersedia memutar balik.
    Insiden ini sempat menjadi tontonan warga dan menyebabkan kemacetan sementara di lokasi.
    “Setelah maksa dan akhirnya tahu enggak bisa lanjut, dia baru muter balik,” katanya.
    Ipda R menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, terutama saat rekayasa lalu lintas seperti one way sedang diberlakukan.
    “Harusnya dia patuhi aturan, apalagi ini sedang one way dan udah tau ada petugas di lapangan,” pungkasnya.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua OTT di Sumut, KPK: Total Nilai Proyek Jalan Rp 231,8 Miliar Nasional 28 Juni 2025

    KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Mandailing Nasional 28 Juni 2025

    KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Mandailing
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Komisi Pemberantasan Korupsi
    (
    KPK
    ) menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di
    Mandailing
    , Sumatera Utara (
    Sumut
    ).
    Kelima tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Sabtu (28/5/2025). Para tersangka mengenakan rompi orange bertuliskan “Tahanan KPK”.
    “Kami menetapkan lima orang sebagai tersangka yakni TOP, RES, HEL, KIR, dan RAY,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, Sabtu.
    TOP merupakan Kepala Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut, RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua, dan HEL menjabat sebagai Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut sekaligus merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
    Tersangka keempat, KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan terakhir RAY selaku Direktur PT RN.
    Asep mengatakan, dalam operasi tangkap tangan (
    OTT
    ), KPK juga mengamankan uang tunai senilai Rp 231 juta.
    Uang ini diduga hanya sebagian atau sisa komitmen
    fee
    dari proyek pembangunan jalan di sejumlah tempat di Sumut.
    “Kami mengamankan sejumlah uang tunai senilai Rp 231 juta, yang diduga merupakan sebagian atau sisa komitmen fee dari proyek tersebut,” kata Asep.
    Asep menjelaskan, ada dua klaster dalam OTT yang dilakukan. Klaster pertama terkait dugaan korupsi pembangunan jalan proyek Dinas PUPR Sumut.
    Kemudian, klaster berikutnya menyangkut proyek-proyek yang pegang oleh KIR dan RAY di Satker PJN Wilayah 1 Sumut.
    Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Medan, Sumatera Utara. Informasi tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi pada Jumat (27/6/2025).
    Adapun OTT ini adalah “operasi senyap” kedua KPK pada 2025. Terakhir kali KPK melakukan tangkap tangan berlangsung pada Maret 2025 di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tren Industri Ramah Lingkungan di Jateng Naik, Investasi EBT Tembus Rp 4,3 T Regional 28 Juni 2025

    Tren Industri Ramah Lingkungan di Jateng Naik, Investasi EBT Tembus Rp 4,3 T Regional 28 Juni 2025

    Tren Industri Ramah Lingkungan di Jateng Naik, Investasi EBT Tembus Rp 4,3 T
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Pada triwulan pertama 2025,
    Jawa Tengah
    telah mencatatkan kemajuan yang signifikan dalam sektor investasi energi baru terbarukan (EBT).
    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (
    DPMPTSP
    ) mencatat bahwa sebanyak 25 pelaku usaha telah menanamkan modal sebesar Rp 4,33 triliun di sektor ini.
    Hal ini menandakan adanya tren positif di tengah dominasi sektor padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki di provinsi ini.
    Kepala DPMPTSP Jateng, Sakina Rosellasari, menjelaskan bahwa daya tarik investasi di Jawa Tengah dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah dan tingkat upah yang kompetitif.
    Meskipun sektor padat karya masih mendominasi, terdapat pergeseran menuju industri yang lebih ramah lingkungan.
    Investasi di sektor EBT, termasuk
    panel surya
    , baterai, dan kendaraan listrik, menunjukkan peningkatan yang menjanjikan.
    “Sampai dengan data triwulan pertama 2025 untuk investasi yang mengarah kepada renewable energy entah itu perusahaan panel surya, baterai, kemudian kendaraan listrik itu di data kami sudah 25 pelaku usaha. Kemudian untuk realisasi investasinya bertahap dan terdata Rp 4,33 triliun,” ujar Sakina saat dikonfirmasi, Sabtu (28/6/2025).
    Sakina mengungkapkan bahwa penggunaan
    solar panel
    oleh perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah mengalami tren peningkatan.
    Saat ini, terdapat 21 perusahaan yang telah menggunakan solar panel dengan kapasitas di atas 500 kilowatt, sementara 60 perusahaan lainnya menggunakan di bawah 50 megawatt.
    Ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai beralih ke sumber energi terbarukan sebagai bagian dari operasional mereka.
    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan insentif berupa keringanan pajak bagi pelaku usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di sektor EBT.
    Keringanan ini mencakup pajak air permukaan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BPNKB).
    Untuk dapat mengajukan keringanan tersebut, perusahaan harus memenuhi 15 parameter, termasuk penetapan upah minimal dan pendaftaran tenaga kerja di BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
    Penggunaan energi baru terbarukan menjadi syarat penting bagi perusahaan yang ingin mendapatkan insentif.
    Misalnya, perusahaan di sektor kelistrikan diwajibkan untuk menggunakan solar panel.
    Sakina menambahkan bahwa banyak buyer kini mensyaratkan penggunaan energi hijau dalam produk yang mereka beli.
    Jika perusahaan tidak memenuhi syarat ini, insentif yang diberikan akan gugur.
    “Ada satu klausul menggunakan energi baru terbarukan, itu wajib, Kalau tidak, berarti ini (insetif) gugur. Jadi, kami mensyaratkan demikian dan beberapa (perusahaan) sudah mengikuti,” tuturnya.
    Meskipun ada kemajuan dalam penerapan EBT, masih ada tantangan, terutama di kalangan pelaku industri PMDN kelas menengah.
    Menurut Sakina, kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta sedang dilakukan untuk mendorong industri ramah lingkungan, tetapi pelaku usaha kelas menengah masih minim dalam mengadopsi EBT.
    Sementara itu, investasi penanaman modal asing (PMA) dengan orientasi ekspor diwajibkan untuk menggunakan EBT sebagai bagian dari operasional mereka.
    Dengan semua perkembangan ini, jelas bahwa investasi di sektor EBT di Jawa Tengah sedang menunjukkan potensi yang besar, dan dukungan dari pemerintah serta kesadaran industri akan keberlanjutan semakin meningkatkan keberlanjutan ekonomi di wilayah ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MK Tegaskan Pernikahan Sesama Jenis Tak Bisa Dilegalkan di Indonesia, Langgar Pancasila Regional 28 Juni 2025

    MK Tegaskan Pernikahan Sesama Jenis Tak Bisa Dilegalkan di Indonesia, Langgar Pancasila Regional 28 Juni 2025

    MK Tegaskan Pernikahan Sesama Jenis Tak Bisa Dilegalkan di Indonesia, Langgar Pancasila
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –

    Mahkamah Konstitusi
    (MK) menyoroti isu
    pernikahan sesama jenis
    kelamin dalam konteks nilai-nilai
    Pancasila
    .
    Pasalnya, sudah muncul upaya yang mengajukan pengujian undang-undang perkawinan di Indonesia.
    “Sudah mulai ada suara-suara meminta pengujian undang-undang sahnya perkawinan. Meniru di negara lain, perkawinan itu bisa antara laki-laki dan perempuan, bisa sesama jenis,” kata Hakim Konstitusi
    Arief Hidayat
    saat menghadiri sarasehan kebangsaan dalam rangka Bulan Bung Karno di Panti Marhaen, Semarang, Sabtu (28/6/2025).
    Dia mengatakan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila menegaskan keselarasan antara laki-laki dan perempuan.
    Untuk itu, MK menegaskan bahwa pernikahan sejenis tidak sesuai dengan konstitusi dan melanggar sila pertama Pancasila.
    “Lah, kalau menurut Ketuhanan Yang Maha Esa, sunatullah kan harus laki-laki dan perempuan. Ya kan? Ya, maka perkawinan sejenis ya, menurut saya enggak tepat di Indonesia,” ungkapnya.
    Dia menyebut bahwa Indonesia memiliki panutan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang berbeda dengan ideologi Barat.
    Sehingga, dia menuturkan bahwa pernikahan sesama jenis disebut melanggar konstitusi dan Pancasila.
    “Kalau itu kan konstitusinya adalah berdasarkan Pancasila. Ideologi Pancasila itu sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pernikahan sejenis) itu melanggar konstitusi dan melanggar sila Pancasila, sila pertama,” tegas dia.
    Arief menceritakan pengalamannya berdiskusi dengan pemimpin negara di Eropa.
    Dia menyampaikan bahwa Indonesia berbeda dengan negara-negara lainnya yang melegalkan perkawinan sesama jenis.
    “Italia, karena Italia masih religius, dilarang. Nah, kemudian bagaimana di Indonesia, apakah boleh? Saya katakan berdasarkan ideologi Pancasila, sila Ketuhanan, maka di Indonesia perkawinan harus antara laki-laki dan perempuan,” lanjutnya.
    Dalam kunjungannya ke Thailand pada 2024, negara itu juga sudah melegalkan perkawinan sejenis.
    Namun, Arief menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa melanggar konstitusi dan Pancasila.
    Dia menyebut peran Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang bisa membuat hitam putihnya negaranya.
    Yang diurus tidak sekadar masalah politik, masalah ekonomi, sosial, budaya, tetapi juga masalah-masalah yang sangat bersifat individualis.
    “Maka orang yang duduk di Mahkamah Konstitusi harus betul-betul paham ajaran yang digali oleh Sukarno, yang menelurkan Pancasila,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Desa di Jateng Pilih Energi Terbarukan, Tak Lagi Bergantung pada PLN Regional 28 Juni 2025

    Desa di Jateng Pilih Energi Terbarukan, Tak Lagi Bergantung pada PLN Regional 28 Juni 2025

    Desa di Jateng Pilih Energi Terbarukan, Tak Lagi Bergantung pada PLN
    Tim Redaksi

    SEMARANG, KOMPAS.com – Lebih dari 2.000 desa di Jawa Tengah telah menunjukkan inisiatif yang signifikan dalam memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
    Mereka telah mengimplementasikan berbagai sumber energi, seperti energi surya, biogas dari limbah peternakan, serta gas alam yang berfungsi untuk mengurangi ketergantungan pada LPG.
    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) aktif mendorong transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
    Salah satu langkah yang diambil adalah pengembangan EBT berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat.
    Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, menekankan pentingnya mendorong
    kemandirian energi
    di seluruh desa.
    Mereka berkomitmen untuk menjadikan
    desa mandiri energi
    (DME).
    Desa Mandiri Energi adalah program dari Kementerian ESDM, yang meskipun tidak terlalu populer dalam eksekusinya, tetap menjadi fokus di Jawa Tengah.
    Sujarwanto menjelaskan bahwa Jawa Tengah berupaya untuk memastikan semua 7.810 desa mampu memanfaatkan potensi energi yang ada di wilayah mereka.
    Program ini memberikan apresiasi kepada desa-desa yang telah berhasil mengembangkan potensi EBT.
    Pengembangan EBT di Jawa Tengah juga mencakup pemanfaatan energi air melalui pembangkit listrik tenaga mikro hidro (
    PLTMH
    ).
    Beberapa desa bahkan memilih untuk tidak berlangganan
    PLN
    , karena biaya dari PLTMH yang dikelola oleh mereka lebih terjangkau.
    Inovasi ini telah berhasil menyediakan energi dengan daya rata-rata 900 watt untuk rumah-rumah di desa-desa tersebut.
    Sektor pertanian juga didorong untuk memanfaatkan EBT, seperti dengan penggunaan pompa air tenaga surya (PATS) untuk pengembangan pertanian.
    Pemprov Jateng mendukung program electrifying agriculture dari PLN, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan.
    Sujarwanto menjelaskan bahwa jika setiap daerah dapat melaksanakan inisiatif serupa, maka kemandirian energi di Jawa Tengah akan semakin kuat, berangkat dari potensi lokal yang ada.
    Untuk mendukung upaya ini, Pemprov Jateng telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
    Peraturan ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan energi daerah yang sejalan dengan kebijakan energi nasional, serta berfungsi sebagai peta jalan menuju kemandirian dan ketahanan energi di tingkat daerah.
    Pemprov juga mengintensifkan gerakan konservasi energi melalui penghargaan untuk gerakan hemat energi dan air.
    Selain itu, Pemprov Jateng memfasilitasi rencana investasi EBT, termasuk proyek PLTMH di Banjarnegara dan Banyumas, PLTS Terapung di Waduk Gedungombo dan Gajahmungkur, serta pengembangan sumber energi panas bumi di Umbul Telomoyo dan Baturaden.
    Semua upaya ini bertujuan untuk mencapai kedaulatan energi di Jawa Tengah.
    Lebih lanjut, Pemprov Jateng berencana menerbitkan buku yang membahas transisi energi, yang akan mendokumentasikan industri-industri yang telah memanfaatkan EBT.
    Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan semangat kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan di Jawa Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.