Xcloud.id

Category: Kompas.com

  • 6 KPK Tangkap Lagi Eks Sekretaris MA Nurhadi Usai Bebas dari Sukamiskin Nasional

    6 KPK Tangkap Lagi Eks Sekretaris MA Nurhadi Usai Bebas dari Sukamiskin Nasional

    KPK Tangkap Lagi Eks Sekretaris MA Nurhadi Usai Bebas dari Sukamiskin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) kembali menangkap mantan Sekretaris
    Mahkamah Agung
    (MA) Nurhadi setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, setelah ditangkap, Nurhadi langsung ditahan kembali.
    “Benar, KPK melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penahanan kepada saudara NHD di Lapas Sukamiskin,” kata Budi dalam keterangannya, Senin (30/6/2025).
    Budi mengatakan, penangkapan dan penahanan dilakukan pada Minggu (29/6/2025) dini hari.
    “Penangkapan dan penahanan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana
    pencucian uang
    di lingkungan MA,” katanya.
    Adapun Nurhadi pernah divonis enam tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).
    Dalam kasus tersebut, Nurhadi dinyatakan menerima suap sebesar Rp 35,726 miliar dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) 2014-2016 Hiendra Soenjoto terkait kepengurusan dua perkara Hiendra.
    Selain itu, dia juga terbukti menerima gratifikasi sebanyak Rp 13,787 miliar dari sejumlah pihak yang berperkara, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tom Lembong Akan Dituntut Jumat Pekan Ini

    Tom Lembong Akan Dituntut Jumat Pekan Ini

    Tom Lembong Akan Dituntut Jumat Pekan Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong akan menjalani sidang tuntutan kasus dugaan korupsi
    importasi gula
    , pada Jumat (4/7/2025).
    Informasi ini disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim
    Pengadilan Tipikor
    Jakarta Pusat, Dennie Arsan Fatrika, saat mengingatkan jaksa penuntut umum terkait agenda persidangan yang telah disepakati.
    Dennie mengatakan, pemeriksaan terdakwa terhadap Tom yang urung digelar malam ini dan ditunda hingga Selasa (1/7/2025), tidak mengubah jadwal pembacaan surat tuntutan.
    “Catatan juga untuk penuntut umum, penundaan besok tidak menunda untuk agenda tuntutan yang dijadwalkan di hari Jumat tanggal 4 (Juli). Demikian, terima kasih,” kata Dennie, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
    Adapun Tom sedianya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai terdakwa untuk perkaranya sendiri hari ini.
    Sidang rencananya digelar setelah para pihak selesai memeriksa Tom Lembong sebagai saksi mahkota untuk terdakwa eks Direktur Pengembangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Charles Sitorus.
    Namun, hingga malam hari, sidang perkara Charles belum selesai sehingga tidak memungkinkan untuk memeriksa Tom sebagai terdakwa.
    “Untuk persidangan atas nama Thomas Trikasih Lembong ditunda di hari Selasa, besok, 1 Juli 2025, agenda masih sama, untuk mendengarkan keterangan terdakwa,” kata Dennie.
    Dalam perkara ini, Tom didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
    Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar.
    Jaksa dalam surat dakwaannya mempersoalkan tindakan Tom Lembong yang menunjuk sejumlah koperasi TNI-Polri untuk mengendalikan harga gula, alih-alih perusahaan BUMN.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Heboh Transjakarta Melintas di Semarang, Mengapa? Megapolitan 30 Juni 2025

    Heboh Transjakarta Melintas di Semarang, Mengapa? Megapolitan 30 Juni 2025

    Heboh Transjakarta Melintas di Semarang, Mengapa?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan bus listrik
    Transjakarta
    melintas di depan Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah.
    Dalam video yang diunggah akun Instagram @aboutdkj, tampak badan bus berwarna biru-putih bertuliskan “Transjakarta” dan “Electric Bus”.
    Sejumlah warganet sempat menyebut Transjakarta itu melayani rute Blok M-Lawang Sewu.
    Namun, keterangan dalam video menyebutkan, bus listrik Transjakarta itu sedang menjalani uji coba jalan di wilayah Semarang.
    “Bus listrik Transjakarta terlihat melintas di Semarang dalam rangka menjalani
    road test
    alias uji coba. Bus Listrik Transjakarta ini dioperasikan oleh operator DAMRI (VKTR) untuk pelayanan pelanggan di Jakarta ya,” tulis keterangan dalam video.
    Merespons ini, Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, membenarkan bahwa bus listrik tersebut baru selesai dirakit di wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang, dan kini sedang menjalani uji coba teknis.
    “Bus listrik yang ada di konten tersebut adalah salah satu bus listrik yang telah selesai proses perakitan di Ungaran,” kata Ayu Wardhani saat dikonfirmasi, Senin (30/6/2025).
    Ayu memastikan, Transjakarta tidak beroperasi di wilayah Semarang. Sementara, detail spesifikasi bus listrik akan disampaikan ketika peluncuran. 
    “Tidak beroperasi di Semarang, detailnya akan dirilis saat
    launching
    bus listrik,” ungkap Ayu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Alasan Chikita Meidy Dilaporkan Suami: Lempar Botol Skincare Saat Cekcok Megapolitan 30 Juni 2025

    Alasan Chikita Meidy Dilaporkan Suami: Lempar Botol Skincare Saat Cekcok Megapolitan 30 Juni 2025

    Alasan Chikita Meidy Dilaporkan Suami: Lempar Botol Skincare Saat Cekcok
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Suami mantan penyanyi cilik
    Chikita Meidy
    , Indra Adhitya, melaporkan istrinya ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (
    KDRT
    ).
    Indra mengaku dilempar botol
    skincare
     oleh Chikita. 
    “Ya itulah, saya pernah dilempar botol
    skincare
    dan kena kepala,” ujar Indra, Senin (30/6/2025).
    Indra menyebut, insiden itu terjadi sekitar Januari atau Februari 2025. Saat itu, kata Indra, ia dan Chikita terlibat cekcok terkait pembelian iPad untuk anak mereka.
    “Enggak ada bekas, cuma pusing,” kata dia.
    Sementara itu, Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ipda Purbawa membenarkan adanya laporan tersebut. Saat ini polisi tengah melakukan proses penyelidikan.
    “Poin yang dilaporkan KDRT. Atas laporan tersebut masih dalam proses penyelidikan Sat Reskrim Polresta Tangerang,” ujar Purbawa.
    Adapun laporan tersebut dibuat pada Sabtu (28/6/2025). Namun, ia belum dapat memerinci bentuk dugaan kekerasan yang dilaporkan maupun barang bukti yang telah diserahkan oleh pelapor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tarif Ojol Bakal Naik 8-15 Persen, Warga: Pemerintah Makin Cekik Karyawan Megapolitan 30 Juni 2025

    Tarif Ojol Bakal Naik 8-15 Persen, Warga: Pemerintah Makin Cekik Karyawan Megapolitan 30 Juni 2025

    Tarif Ojol Bakal Naik 8-15 Persen, Warga: Pemerintah Makin Cekik Karyawan
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Sejumlah warga mengeluhkan rencana pemerintah menaikkan tarif ojek
    online
    (
    ojol
    ) sebesar 8-15 persen.
    Tina (25), karyawan swasta yang dua tahun belakangan merantau di Jakarta mengaku rutin naik ojol untuk berangkat dan pulang kantor. Ia khawatir pengeluarannya melonjak jika
    tarif ojol naik
    . 
    “Aku enggak paham kenaikan ini untuk kebaikan siapa, karena justru pemerintah malah makin ‘mencekik’ pendapatan karyawan kayak aku,” ucap Tina kepada Kompas.com, Senin.
    Kantor Tina berjarak sekitar 1,5 kilometer dari indekos. Dalam sehari, ia harus merogoh kocek hingga Rp 25.000-30.000 untuk pulang dan pergi bekerja naik ojol. 
    Sementara, gajinya hanya Rp 6 juta per bulan. Pendapatan itu harus Tina pakai untuk berbagai keperluan, mulai dari sewa indekos, makan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. 
    Jika
    tarif ojol
    naik, Tina harus semakin menekan pengeluarannya. 
    “Jujur aja, aku beberapa waktu terakhir selalu usahain enggak pernah (membayar) pakai mode hemat yang katanya jadi keluhan ojol pas demo. Potongan tarif biasa aku dapat ya dari langganan di aplikasi atau
    voucher
    ,” ujar Tina.
    “Aku pikir kasihan ke pengendara kalau aku pakai itu. Tapi dengan lihat pemerintah kayak gini, ya aku harus kasihan ke diri aku sendiri dulu,” lanjut dia.
    Hal senada juga disampaikan pengguna ojol lainnya bernama Leonardo (26). Dia mempertimbangkan naik motor pribadi untuk bermobilisasi jika tarif
    ojol naik
    . 
    Meski jarak rumahnya ke kantor mencapai 20 kilometer sekali jalan, Leonardo lebih memilih naik motor ketimbang bayar mahal buat ojol. 
    “Jadi makin enggak ramah di kantong. Dan yang harus diinget, ya enggak semua area terakses sama transportasi umum kayak KRL, Transjakarta, MRT, LRT, atau bahkan JakLingko,” tutur Leonardo.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana menaikkan tarif ojol berkisar 8-15 persen.
    Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan di rapat kerja bersama Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
    “Kami sudah melakukan pengkajian, sudah final untuk perubahan tarif. Terutama roda dua, itu ada beberapa kenaikan,” kata Aan, Senin.
    Besaran kenaikan tarif akan berbeda sesuai dengan tiga zona yang sudah ditentukan di kisaran 8-15 persen itu.
    “Bervariasi kenaikan tersebut, ada 15 persen, ada 8 persen, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada tiga zona, zona I, zona II, dan zona III,” terang Aan.
    Meski demikian, rencana ini masih terus berproses. Rencananya, pihak Aan akan memanggil para aplikator untuk mendiskusikan hal ini.
    Sebagai informasi, tuntutan kenaikan tarif ini menjadi salah satu yang disuarakan para mitra pengemudi saat demo pada 20 Mei 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polri Kembangkan Robot Bantu Pantau Pelanggaran Lalu Lintas hingga Tangani Bencana

    Polri Kembangkan Robot Bantu Pantau Pelanggaran Lalu Lintas hingga Tangani Bencana

    Polri Kembangkan Robot Bantu Pantau Pelanggaran Lalu Lintas hingga Tangani Bencana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Polri
    tengah menyiapkan teknologi berupa robot untuk membantu kerjanya di awal tahun 2026 nanti.
    Robot ini akan diperkenalkan kepada publik pada upacara peringatan
    HUT ke-79 Bhayangkara
    di Monas, Jakarta, Selasa (1/7/2025) nanti.
    “Memang di kita masih awam, Hari Bhayangkara menjadi momen pertama Polri memperkenalkan robot-robot ini,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, di Jakarta, Senin (30/6/2025).
    Sandi mengatakan, optimalnya robot-robot ini akan beroperasi di tahun 2030.
    Namun, tahapan awal implementasinya akan dilaksanakan pada tahun 2026.
    “Tahun 2030 ‘wajah’ kepolisian di sejumlah negara akan diwarnai kehadiran robot-robot yang dinilai efektif untuk tugas kepolisian,” kata Sandi.
    Ia menjelaskan, kehadiran
    robot polisi
    ini adalah untuk mengejar teknologi yang digunakan kepolisian di luar negeri.
    “Thailand sudah memperkenalkan robot humanoidnya, Dubai sudah mendeklarasikan juga soal pemanfaatan robot untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Bahkan China sudah uji coba robot polisi untuk patroli. Singapura mengembangkan kecoak cyborg untuk kegiatan SAR (
    search and rescue
    ),” ujar dia.
    Nantinya, robot yang digunakan Polri juga akan berbentuk manusia atau humanoid dan juga berbentuk binatang, salah satunya anjing alias robodog.
    Dalam pengembangannya, robot-robot ini akan ditempatkan untuk membantu kerja Polri di ranah yang terbilang sulit dijangkau atau berbahaya bagi manusia.
    Misalnya, robodog akan digunakan untuk membantu tim K9 dalam mendeteksi bahan dan benda berbahaya.
    “Kegunaan sama dengan K9, untuk mendeteksi bahan-bahan dan benda-benda berbahaya, namun lebih efektif karena tidak perlu kita beri makan setiap hari, tidak perlu proses latihan dengan tenaga pawang, tahan cuaca ekstrem, dan sebagainya,” ujar Sandi.
    Pengadaan robodog ini sudah masuk ke dalam anggaran Polri di tahun 2026.
    Namun, saat ini Sandi belum membocorkan berapa besar anggaran yang dicanangkan.
    Sementara itu, untuk robot humanoid yang lebih kompleks, belum disebutkan kapan akan dirilis.
    Namun, robot ini akan diatur untuk membantu proses pemantauan pelanggaran lalu lintas.
    Robot humanoid ini akan memiliki pergerakan yang dinamis dan memiliki jarak pandang hingga 360 derajat.
    “Untuk robot humanoid hampir sama, untuk melakukan
    scanning
    , identifikasi biometrik Polri, pengenalan wajah di tempat-tempat keramaian, dan untuk pemantauan pada jalur-jalur rawan pelanggaran lalu lintas,” ujar dia.
    Selain untuk pemantauan lalu lintas dan membantu proses pembuatan SIM, robot ini juga akan dibuat agar bisa mengawasi dan memantau sejumlah area rawan, misalnya gedung terbengkalai dan area bencana.
    Tak hanya itu, robot-robot ini juga akan dikembangkan untuk membantu Polri dalam menangani situasi berbahaya, misalnya penjinakan bahan peledak dan penyanderaan, serta pencarian dan penyelamatan korban dalam bencana alam maupun kebakaran.
    Untuk mengembangkan teknologi robot ini, Polri menggandeng PT SARI Teknologi, salah satu perusahaan anak bangsa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Suami Chikita Meidy Mengaku Pusing Usai Dilempar Botol Skincare Megapolitan 30 Juni 2025

    Suami Chikita Meidy Mengaku Pusing Usai Dilempar Botol Skincare Megapolitan 30 Juni 2025

    Suami Chikita Meidy Mengaku Pusing Usai Dilempar Botol Skincare
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Suami mantan penyanyi cilik
    Chikita Meidy
    , Indra Adhitya, mengaku menjadi korban dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh istrinya. 
    Indra mengaku dilempar botol
    skincare
    yang lantas mengenai kepala dan menyebabkan pusing.
    “Saya pernah dilempar botol 
    skincare
    dan kena kepala. Enggak ada bekas, cuma pusing,” kata Indra, Senin (30/6/2025).
    Indra mengungkap, insiden pelemparan botol 
    skincare 
    itu terjadi saat dirinya cekcok terkait pembelian iPad untuk anak mereka.
     
    “Kejadiannya Januari atau Februari 2025,” ujar dia.
    Sementara, Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ipda Purbawa membenarkan adanya laporan tersebut. Saat ini, polisi tengah melakukan proses penyelidikan.
    “Poin yang dilaporkan KDRT. Atas laporan tersebut masih dalam proses penyelidikan Sat Reskrim Polresta Tangerang,” ujar Purbawa.
    Adapun laporan tersebut dibuat pada Sabtu (28/6/2025). Namun, ia belum dapat memerinci bentuk dugaan kekerasan yang dilaporkan maupun barang bukti yang telah diserahkan oleh pelapor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Wagub Erwan Blak-blakan Hubungannya dengan Sekda Jabar Retak: Sudah di Luar Batas! Bandung

    2 Wagub Erwan Blak-blakan Hubungannya dengan Sekda Jabar Retak: Sudah di Luar Batas! Bandung

    Wagub Erwan Blak-blakan Hubungannya dengan Sekda Jabar Retak: Sudah di Luar Batas!
    Editor
    KOMPAS.com – 
    Wakil Gubernur
    Jawa Barat
    Erwan Setiawan mengakui bahwa hubungannya dengan Sekretaris Daerah (Sekda)
    Jabar
    , Herman Suryatman, mengalami keretakan.
    Hal itu disampaikan Erwan saat ditemui di Gedung Sate, Senin (30/6/2025). Ia mengatakan bahwa meskipun ruang kerjanya berada di lantai yang sama dengan Sekda, mereka tak pernah saling berinteraksi.
    “Memang ada keretakan, kenyataan. Saya di ruang, (ruangan saya di sini). Sekda di ruang sana, satu lantai, saya lewat tidak ada,” ujar Erwan.
    Erwan juga menilai bahwa banyak tugas yang seharusnya menjadi wewenang Wakil Gubernur justru diambil alih oleh Sekda.
    “Sudah di luar batas. Saya katakan sudah di luar batas. Sudah di luar kewenangan-kewenangan dia. Terakhir kemarin, di Rindam (kelulusan siswa barak militer gelombang kedua). Itu kan bukan juga seorang Sekda di Rindam. Orang bisa menilai,” katanya.
    Menurut Erwan, tugas seorang sekretaris daerah seharusnya fokus pada urusan administratif dan mengkonsolidasikan kepala dinas atas arahan dari Gubernur dan Wakil Gubernur yang turun langsung ke lapangan.
    “Sebenarnya perlu dipahami, namanya sekretaris daerah itu mengkoordinir sekretariat daerah. Seharusnya Pak Sekda selalu ada di kantor. Pak Gubernur di lapangan, saya ke lapangan,” ucapnya.
    Keretakan hubungan antara Wagub dan Sekda ini juga sempat mencuat ke publik saat sidang paripurna DPRD Jabar pada Kamis (19/6/2025).
    Dalam forum resmi itu, Erwan menyindir ketidakhadiran Herman yang dinilai jarang hadir baik dalam sidang maupun di kantor.
    Menanggapi pernyataan tersebut, Herman Suryatman menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan bahwa ketidakhadirannya dikarenakan sedang menjalankan tugas dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Wagub Erwan Akui Keretakan dengan Sekda Jabar: Kerja di Lantai yang Sama Tapi Tak Pernah Bertemu
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenbud Bakal Uji Publik Buku Penulisan Ulang Sejarah pada Juli 2025

    Kemenbud Bakal Uji Publik Buku Penulisan Ulang Sejarah pada Juli 2025

    Kemenbud Bakal Uji Publik Buku Penulisan Ulang Sejarah pada Juli 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI akan melakukan sosialisasi dan
    uji publik
    untuk
    penulisan ulang sejarah
    nasional Indonesia pada Juli 2025.
    “Iya nanti bulan Juli kita akan lakukan sosialisasi dan uji publik di beberapa kota,” kata Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), Restu Gunawan, di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
    Restu menuturkan, uji coba yang akan melibatkan partisipasi masyarakat bakal dilakukan di Jakarta.
    “Ada di Jakarta, ada di mungkin tadi di (Jakarta) Barat satu, di Tengah satu, di Timur satu. Kira-kira gitu sih,” tutur dia.
    Namun, Restu belum merinci bagaimana mekanisme uji coba buku penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini.
    “Kalau itu sih secara teknis kayak gitu. Kalau uji publiknya gitu. Tunggu saja nanti kita lakukan. Pasti kita lakukan lah,” kata dia.

    Sebagai informasi, Menteri Kebudayaan (Menbud)
    Fadli Zon
    menyebut bahwa terakhir kali pemerintah menulis ulang sejarah dilakukan 25 tahun lalu.
    “Lebih-lebih lagi karena kita terakhir menulis sejarah itu ya hingga 25 tahun yang lalu dan belum pernah ada lagi penulisan,” ujar Fadli, dalam Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (26/5/2025).
    Setidaknya ada 113 ahli yang terlibat dalam penulisan 10 jilid buku sejarah nasional Indonesia.
    Adapun ditargetkan proyek ini rampung pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan 80 tahun negara Indonesia merdeka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenbud Lanjutkan Penulisan Ulang Sejarah meski Fraksi PDI-P Minta Setop: Banyak Temuan Baru buat Ditulis

    Kemenbud Lanjutkan Penulisan Ulang Sejarah meski Fraksi PDI-P Minta Setop: Banyak Temuan Baru buat Ditulis

    Kemenbud Lanjutkan Penulisan Ulang Sejarah meski Fraksi PDI-P Minta Setop: Banyak Temuan Baru buat Ditulis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi
    Kementerian Kebudayaan
    (Kemenbud) Restu Gunawan mengatakan,
    penulisan ulang sejarah
    nasional tetap dilanjutkan karena ada sejumlah temuan baru.
    Hal ini dikatakan Restu untuk menanggapi permintaan dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) di Komisi X DPR untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah nasional yang saat ini masih dalam proses penggarapan.
    “Saya kira sudah waktunya karena temuan-temuan baru, baik di bidang arkeologi, sejarah, temuan kan sudah banyak nih. Jadi ini kan perlu kita tulis, jadi masyarakat biar tahu gitu,” kata Restu saat ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
    Restu mengatakan, buku sejarah nasional Indonesia sudah lama tidak diperbaharui sejak terakhir kali pemerintah menulis ulang sejarah pada 25 tahun lalu.
    “Saya kira sudah waktunya karena temuan-temuan baru, baik di bidang arkeologi, sejarah, temuan kan sudah banyak nih,” ujarnya.
    Restu juga menyebut paradigma masyarakat perlu diubah.
    Penulisan ulang sejarah
    bertujuan untuk menegaskan bagaimana perspektif Indonesia-sentris dalam narasi sejarah bangsa.
    “Kita ini kan ingin mengubah juga paradigma berpikir kita tentang Indonesia sentris. Kita ingin melihat kehebatan Indonesia dari masa lalu sampai kini,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    menyebut bahwa terakhir kali pemerintah menulis ulang sejarah dilakukan 25 tahun lalu.
    “Lebih-lebih lagi karena kita terakhir menulis sejarah itu ya hingga 25 tahun yang lalu dan belum pernah ada lagi penulisan,” ujar Fadli, dalam Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (26/5/2025).
    Adapun ditargetkan proyek ini rampung pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan 80 tahun negara Indonesia merdeka.
    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P MY Esti Wijayati mengatakan, penulisan sejarah versi pemerintah saat ini telah menimbulkan polemik luas.
    Bahkan, kata Esti, penulisan ulang sejarah nasional ini memunculkan gelombang keberatan dari para sejarawan dan masyarakat sipil.
    “Saya kira pemerintah tidak perlu bertahan untuk terus menuliskan sejarah versi Kementerian Kebudayaan saat ini, karena begitu banyak catatan yang kemudian akan menimbulkan gejolak dan sekaligus mungkin tidak akan sesuai dengan fakta sejarah,” kata Esti, saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
    Esti juga menyoroti sejumlah pernyataan kontroversial dari tokoh publik terkait sejarah, termasuk pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan massal tahun 1998 yang sempat menuai protes.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.