Category: Kompas.com

Diduga Jadi Korban Malapraktik, Berat Badan Ibu di Bekasi Turun Drastis Megapolitan 1 Juli 2025

Diduga Jadi Korban Malapraktik, Berat Badan Ibu di Bekasi Turun Drastis
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com
– Seorang ibu bernama Ratih Raynada (30) diduga menjadi
korban malapraktik
saat menjalani operasi caesar anak keempatnya di RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid, Kota
Bekasi
, pada September 2024.
Akibatnya, Ratih kini mengalami lumpuh total. Bahkan, beratnya badannya menurun drastis.
“Sebelum ke rumah sakit beratnya 48 kilogram, sekarang 37 kilogram,” kata Ratih saat ditemui di kediamannya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Selasa (1/7/2025).
Ratih mengungkapkan, dugaan malapraktik tersebut berawal saat ia menjalani operasi pembedahan pada saat efek bius belum bekerja penuh.
Kondisi itu membuatnya berteriak sembari menahan sakit ketika sang dokter melakukan operasi caesar untuk pengeluaran sang buah hati.
“Saya teriak. Astaghfirullahaladzim, dokter sakit, dok. Saya nangis-nangis. Saya pikir setelah ngomong seperti itu, disetop dulu. Tahunya dibelek lagi, saya teriak lagi,” ungkap Ratih.
Mendengar teriakan tersebut, sang dokter akhirnya menghentikan operasi.
Tak lama, seorang suster kembali menyuntikkan obat bius ke tubuhnya, yang disusul operasi caesar lanjutan.
Ratih pun kembali teriak kesakitan lantaran obat bius kembali belum bekerja sepenuhnya.
Saking sakitnya, Ratih pun pasrah apabila ajal menjemput di tengah perjuangannya melahirkan sang buah hati.
“Belum semuanya (obat bius) full naik. Udah dibelek lagi. Pasrah. Kalau memang sudah harus mati istilahnya, sudah deh, mati deh. Tahunya saya denger suara anak saya nangis. Saya pingsan,” ucap Ratih.
Setelah caesar selesai, Ratih kemudian menjalani rawat inap selama tiga hari dengan kondisi tubuh tak mampu bergerak normal. Ia menduga hal itu akibat efek bius.
Kendati tubuh belum
fit
, Ratih tetap memaksakan diri pulang ke rumah. Setelah itu, tubuhnya justru semakin sulit digerakkan.
Beberapa bulan berikutnya, dia kembali mendatangi rumah sakit tersebut untuk mengecek kondisi kesehatannya.
Kala itu, sang dokter mendiagnosis Ratih mengalami tuberkulosis tulang dan diharuskan menjalani operasi pemasangan pen.
Ratih akhirnya menuruti saran dokter. Operasi pemasangan pen pun dilakukan.
Setelah operasi pemasangan pen, Ratih kemudian meminum sebuah obat pemberian dokter.
Bukannya membaik, tubuhnya justru semakin lemas setelah mengonsumsi obat tersebut. Hingga akhirnya dia benar-benar lumpuh total pada April 2025.
“Iya April (lumpuh total),” ungkap Ratih.
Setelah kesehatannya menurun, Ratih juga harus kehilangan pekerjaan dan sang suami kabur meninggalkannya.
Kini, Ratih hanya bisa berbaring meratapi nasibnya dari atas tempat tidur. Ia berharap pihak rumah sakit bertanggung jawab.
“Saya minta keadilan buat saya juga anak-anak saya. Kemarin pihak rumah sakit tanggung jawab cuman buat kesehatan saya. Tapi anak-anak saya tidak dilihat,” imbuh dia.
Terpisah, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto membantah adanya dugaan malapraktik oleh RSUD Kota Bekasi.
Pernyataan tersebut merujuk hasil investigasi penanganan operasi caesar Ratih yang di dalamnya turut melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
“Jadi kalau dianggap malapraktik saya kira tidak terbukti kalau berdasarkan alasan medis dan tahapan yang dilakukan RSUD Kota Bekasi,” ungkap Tri saat dikonfirmasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/07/2025 17:29
Kuasa Hukum Minta Pemeriksaan Nikita Mirzani Ditunda karena Ada Gugatan Perdata Megapolitan 1 Juli 2025

Kuasa Hukum Minta Pemeriksaan Nikita Mirzani Ditunda karena Ada Gugatan Perdata
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pengacara
Nikita Mirzani
, Fahmi Bachmid, meminta agar pemeriksaan perkara pidana kliennya ditangguhkan dalam nota keberatan (eksepsi) yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/7/2025).
“Bahwa sangat penting untuk menunda pemeriksaan pidana atas nama terdakwa Nikita Mirzani,” kata Fahmi dalam pembacaan eksepsinya.
Fahmi menilai, kelanjutan proses pidana dapat merugikan Nikita sebagai penggugat dalam perkara perdata yang memiliki subjek dan objek hukum yang sama.
“Apabila perkara pidana tetap diproses dan dilanjutkan, sedang masih ada perkara gugatan wanprestasi dengan subjek hukum dan objek hukum yang sama, maka lebih baik mencegah terjadinya pelanggaran keadilan,” jelasnya.
Permohonan penangguhan tersebut merujuk pada Pasal 81 KUHP, yang menyatakan bahwa penundaan penuntutan pidana dapat dilakukan apabila ada perkara perdata yang memengaruhi perkara pidana.
Dalam hal ini, perkara perdata yang dimaksud adalah gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Nikita dan asistennya, Ismail Marzuki, terhadap Reza Gladys dan suaminya.
Gugatan tersebut terkait dugaan penggelapan uang sebesar Rp 4 miliar yang dilaporkan oleh Reza Gladys.
Perkara itu telah terdaftar dalam perkara perdata dengan nomor 489/PDT.G/2025/PN Jakarta Selatan.
Selain meminta penangguhan pemeriksaan, Fahmi juga memohon agar kliennya segera dibebaskan usai pembacaan putusan nantinya.
“Agar hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari dalam rumah tahanan negara khusus perempuan Pondok Bambu setelah putusan dibacakan,” tuturnya.
Dalam sidang eksepsi kali ini, tim kuasa hukum juga menyoroti sejumlah kejanggalan dalam surat dakwaan yang sebelumnya dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU).
Kejanggalan itu meliputi perubahan pasal tuntutan, fakta yang dinilai keliru dan tidak lengkap, serta kesalahan pada identitas korban.
Sebelumnya diberitakan, Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Selasa (4/3/2025) atas laporan dokter Reza Gladys terkait dugaan pemerasan dan pencucian uang.
Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap pada Kamis (5/6/2025), keduanya diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nikita kemudian dipindahkan ke Rumah Tahanan Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur, sementara Ismail ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/07/2025 17:25
Penyaluran Bansos PKH Tahap 2 Mencapai 8,04 Juta Keluarga Penerima

Penyaluran Bansos PKH Tahap 2 Mencapai 8,04 Juta Keluarga Penerima
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa
Gus Ipul
, melaporkan realisasi penyaluran
bantuan sosial
(bansos) tahap kedua Program Keluarga Harapan (PKH) telah mencapai lebih dari 8,04 juta
Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) per 1 Juli 2025.
Dia mengatakan jumlah tersebut setara dengan 80,49 persen dari total kuota penerima, dengan nilai bantuan yang telah digelontorkan mencapai Rp 5,8 triliun.
“Per 1 Juli 2025, Kemensos telah menyalurkan
bansos PKH
kepada 8,04 juta KPM atau sekitar 80,49 persen dari kuota, dengan nilai total Rp 5,8 triliun,” ujar Gus Ipul di kantornya, Selasa (1/7/2025).
Tak hanya PKH, bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos sembako telah disalurkan kepada lebih dari 15,4 juta KPM, atau sekitar 84,71 persen dari total kuota, dengan total nilai mencapai Rp 9,2 triliun.
Program penebalan bantuan sosial, yang merupakan tambahan bantuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat daya beli masyarakat, juga telah tersalurkan dengan angka yang sama dengan BPNT, yaitu lebih dari 15,4 juta KPM (84,71 persen) dengan nilai Rp 6,19 triliun.
“Kami pastikan bahwa penyaluran bansos triwulan kedua ini sesuai dengan arahan Presiden untuk menjaga daya beli masyarakat serta memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Gus Ipul.
Sebagai informasi, Kemensos mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan kedua tahun 2025 kepada 16,5 juta
keluarga penerima manfaat
(KPM) dengan total anggaran mencapai Rp 10 triliun pada 28 Mei 2025 lalu.
Gus Ipul mengatakan, penyaluran dilakukan secara bertahap berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dia menyebutkan, ada lebih dari 20 juta data calon penerima, di mana sebanyak 16,5 juta telah dinyatakan valid berdasarkan DTSEN.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/07/2025 17:24
Pencuri Besi di JPO Tanjung Priok Diduga Beraksi Dini Hari Megapolitan 1 Juli 2025

Pencuri Besi di JPO Tanjung Priok Diduga Beraksi Dini Hari
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Warga menduga maling besi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) tepatnya di depan kantor Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, beraksi ketika dini hari atau menjelang Subuh.
“Subuh kayanya, tapi enggak ada yang tahu. Tiba-tiba besinya hilang aja,” kata salah satu juru parkir bernama Kevin (39) saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Selasa (1/7/2025).
Kevin dan teman-temannya hanya parkir hingga menjelang Maghrib, sehingga tak mengetahui aksi pencurian itu.
Namun, yang ia tahu, pegangan besi tersebut sudah hilang sejak enam bulan yang lalu.
Sementara menurut warga lain bernama Teny (bukan nama sebenarnya) (39), pegangan besi JPO itu hilang usai Idul Fitri 2025.
“Itu hilangnya sejak dua hari setelah Lebaran Idul Fitri. Itu udah lama hilangnya,” kata Teny.
Teny berharap, keamanan di Jalan Yos Sudarso bisa ditingkatkan agar kasus
pencurian besi
JPO tersebut tak terulang lagi.
Diberitakan sebelumnya, beredar di media sosial salah satu driver ojek online (ojol) mengeluhkan pegangan besi JPO di Tanjung Priok hilang.
Selain itu, besi-besi kecil yang berada di atap JPO juga ikut dicuri maling.
Namun, pengamatan Kompas.com di lokasi, kini pegangan besi JPO yang hilang tersebut sudah diganti yang baru.
Tak hanya itu, pegangan besi JPO yang hilang juga sudah dicat berwarna putih.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/07/2025 17:22
Aksi Maling Panjat Pagar Rumah di Bojonggede, Gasak Spion Fortuner Megapolitan 1 Juli 2025

Aksi Maling Panjat Pagar Rumah di Bojonggede, Gasak Spion Fortuner
Tim Redaksi
KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com
– Komplotan pencuri memanjat pagar sebuah rumah demi menggasak spion mobil Toyota Fortuner yang terparkir di halaman rumah warga di Perumahan Gaperi, Bojonggede, Kabupaten
Bogor
, Sabtu (29/6/2025).
Insiden ini terekam kamera CCTV rumah tersebut dan diunggah akun Instagram @infodepok_id.
Dalam video, tampak pelaku pertama mengenakan
sweater
berwarna kuning dan celana cokelat muda. Pria itu memanjat pagar kayu rumah bercat putih sambil sesekali mengintip ke arah dalam rumah.
Sementara, pelaku kedua berjaga di depan pagar dan bersiaga menunggangi sepeda motor.
Pelaku pertama lantas mengambil satu spion. Sambil naik ke kap mobil, pria itu menyerahkan spion pertama ke temannya yang menunggu di luar pagar.
Lalu, pelaku mengambil spion kedua dan secepat kilat memanjat pagar untuk keluar. Kedua pelaku lantas kabur berboncengan naik sepeda motor.
Terpisah, Kapolsek Bojonggede AKP Abdullah membenarkan peristiwa itu terjadi pada Sabtu (29/6/2025) sekitar pukul 04.27 WIB.
“Iya (betul). (Korban) sudah membuat laporan,” ungkap Abdullah saat dikonfirmasi, Selasa (1/7/2025).
Saat ini, polisi tengah menyelidiki kasus tersebut sambil melacak keberadaan kedua pelaku.
“(Sudah masuk) dalam tahap penyelidikan kami,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/07/2025 17:20
Tarif Ojol Bakal Naik, Warga: Mending Naik Transjakarta atau MRT Megapolitan 1 Juli 2025

Tarif Ojol Bakal Naik, Warga: Mending Naik Transjakarta atau MRT
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Rencana pemerintah menaikkan tarif ojek
online
(
ojol
) sebesar 8 hingga 15 persen membuat sejumlah penumpang mempertimbangkan beralih ke transportasi umum.
Fani (25), warga
Jakarta
Utara, mengaku bakal beralih ke Transjakarta atau MRT untuk pergi dan pulang bekerja untuk menghindari dampak
kenaikan tarif ojol
tersebut.
“Saya beralih ke alternatif lain pasti, seperti MRT dan juga TransJakarta,” ujarnya kepada
Kompas.com,
Selasa (1/7/2025).
Fani pun tidak menyetujui adanya kenaikan tarif tersebut. Menurut dia, kenaikan tarif akan sangat mempengaruhi pengeluarannya.
“Kenaikan tersebut mempengaruhi pengeluaran sehari-hari untuk moda transportasi bekerja,” ucapnya.
Fani menyebutkan, saat ini ia mengeluarkan uang sekitar Rp 40.000 setiap hari hanya untuk ongkos ojek online (ojol).
Jika nantinya terjadi kenaikan
tarif ojol
, Fani mengatakan pengeluarannya bisa saja bertambah menjadi sekitar Rp 50.000 per hari.
“Biasanya saya Rp 40.000, ditambah menjadi sekitar Rp 50.000, kalau itu terjadi kenaikan,” ungkapnya.
Namun, angka tersebut masih merupakan perkiraan awal, karena hingga saat ini Fani belum mengetahui secara pasti seberapa besar kenaikan tarif ojol yang akan berlaku.
Fani membandingkan biaya naik ojol dan transportasi umum. Ia mencontohkan pengalamannya saat berangkat kerja dari tempat tinggalnya di kawasan Karet, Benhil, Jakarta Pusat menuju Sudirman.
Jika menggunakan ojol, biayanya sekitar Rp 20.000 menuju tempat kerja. Sementara jika naik Transjakarta hanya dikenakan tarif Rp 3.500.
“Saya kalau naik TJ hanya Rp 3.500, ditambah naik ojol sampai rumah Rp 7.000,” ungkapnya.
Selama ini, menurut Fani, ia memilih naik ojol lantaran halte Transjakarta tidak mudah dijangkau dari tempat tinggalnya. Selain itu, dari halte menuju tempat kerjanya juga masih harus berjalan kaki cukup jauh.
“Soalnya haltenya jauh, tidak terjangkau kalau jalan kaki. Tetapi kalau naik ojol kan sampai depan rumah,” imbuhnya.
Namun, di tengah kebijakan kenaikan tarif ojol sebesar 8-15 persen ini, Fani berpikir ulang untuk meneruskan kebiasaannya itu.
Hal yang sama dilontarkan oleh Hukmana (30). Dirinya lebih memilih untuk naik TransJakarta atau MRT untuk menghindari pengeluaran yang membengkak.
“Sudah bagus naik Transjakarta dan MRT murah. Ini malah ojol naik 15 persen. Jadi sama saja bohong,” imbuhnya.
Ia mengatakan, ia hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp 25.000 per hari jika menggunakan kombinasi Transjakarta dan MRT untuk pulang-pergi ke kantornya.
“Kalau naik Busway sekalian MRT, sehari Rp 25.000, itu sudah pulang pergi,” kata dia.
Adapun, Pemerintah berencana menaikkan tarif ojek
online
(ojol) sekitar 8 hingga 15 persen.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan menyebutkan, rencana perubahan tarif tersebut sudah tahap final setelah dikaji.
Hal ini disampaikan Aan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
“Kami sudah melakukan pengkajian, sudah final untuk perubahan tarif. Terutama roda dua, itu ada beberapa kenaikan,” kata Aan, Senin.
Ia menyampaikan, besaran kenaikan tarif berbeda sesuai dengan zona yang sudah ditentukan.
Setidaknya, terdapat tiga zona dengan kenaikan tarif sekitar 8 persen hingga 15 persen.
“Bervariasi kenaikan tersebut, ada 15 persen, ada 8 persen, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada tiga zona, zona I, zona II, zona III,” beber Aan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/07/2025 17:12
2 Pergi Lama dari Indonesia, Prabowo Titip Pesan Rahasia kepada Dasco dan Gibran Nasional

Pergi Lama dari Indonesia, Prabowo Titip Pesan Rahasia kepada Dasco dan Gibran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI
Prabowo Subianto
tertangkap kamera sedang berbicara dalam waktu yang cukup lama dengan
Wakil Ketua DPR
Sufmi Dasco Ahmad dan Wapres
Gibran Rakabuming Raka
sebelum pergi meninggalkan Tanah Air.
Prabowo hendak bertolak ke Arab Saudi, Brasil, dan Prancis, hingga pertengahan Juli 2025.
Saat ditanya apa yang Prabowo sampaikan dalam perbincangan tersebut, Dasco enggan membeberkannya.
“Haha, jangan, mau tahu saja. Itu percakapan rahasia. Tapi, kan tadi lihat kan, bicaranya sambil ketawa-ketawa kan,” ujar Dasco, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (1/7/2025).
Awak media kembali menanyakan apakah ada pesan atau titipan khusus dari Prabowo selama ia menjalani kunjungan panjang ke luar negeri.
Namun, Dasco hanya membeberkan bahwa kepergian Prabowo itu sudah dibicarakan dengan Gibran.
“Kalau soal titipan pergi lama tentunya tadi sudah dibicarakan dengan Mas Wapres ya, kalau tadi ada deh yang dibicarakan,” imbuh dia.
Sebelumnya, Prabowo telah bertolak ke Arab Saudi, pada Selasa (1/7/2025) sore.
Pantauan Kompas.com di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Prabowo terbang dengan menggunakan
Pesawat Kepresidenan
PK-GRD.
Pada kesempatan ini, sejumlah pejabat turut mengantar Prabowo ke pesawat, di antaranya Wapres Gibran Rakabuming Raka, Mensesneg Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Mereka sebenarnya sudah membentuk barisan di bawah pesawat untuk mengantar Prabowo naik pesawat.
Namun, ketika sedang bersalaman sebelum masuk pesawat, Prabowo tiba-tiba putar balik.
Prabowo dan jajaran terlihat menghampiri pasukan defile TNI yang hendak berangkat ke Prancis untuk menghadiri Bastille Day pada 14 Juli 2025 mendatang.
Setelah itu, barulah Prabowo dan jajaran kembali ke arah pesawat.
Dalam perjalanannya, Prabowo terlihat berbincang cukup lama dengan Dasco.
Tampak pula Gibran di sebelah mereka, meski tidak terlihat aktif berbicara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/07/2025 16:56
Menkes: Angka Stunting Nasional 2024 Turun Jadi 19,8 Persen, Lampaui Target

Menkes: Angka Stunting Nasional 2024 Turun Jadi 19,8 Persen, Lampaui Target
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Kesehatan (Menkes)
Budi Gunadi Sadikin
mengungkapkan bahwa prevalensi
stunting nasional
pada tahun 2024 berhasil turun di bawah 20 persen, yakni mencapai 19,8 persen.
Angka tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan Bappenas sebesar 20,1 persen.
“Pertama, memang hasil stunting tahun 2024, tahun terakhir dari pemerintahan kita berhasil menembus di bawah 20 persen (19,8 persen) untuk pertama kali,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Budi memaparkan bahwa jumlah balita yang teridentifikasi mengalami stunting alias tengkes pada 2024 mencapai 4.482.340 anak.
Ia menjelaskan bahwa tren penurunan tersebut terjadi setelah sempat stagnan pada 2023, namun berhasil ditekan kembali berkat penyerapan yang baik pada
program Pemberian Makanan Tambahan
(PMT).
“Di 2024 jadi menurun dan ini lebih baik dari target RPJMN Bappenas. Diharapkan di 2025 kita bisa capai target 18,8 persen,” ujarnya.
Budi memaparkan bahwa sejak 2023, Kemenkes mulai mengubah pendekatan strategi.
Jika sebelumnya hanya mengejar wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, kini pemerintah juga fokus pada provinsi dengan jumlah balita stunting yang besar secara nominal.
“Karena kalau kita hanya kejar yang prevalensinya tinggi seperti Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat Daya, tapi tidak kejar yang nominalnya tinggi, enggak akan turun angka stunting nasional,” tegas Budi.

Ia mencontohkan keberhasilan penurunan signifikan di Jawa Barat, yang mencatat penurunan hingga 5,8 persen, menjadi faktor utama penurunan angka nasional 2024.
“Jawa Barat turun drastis, itu yang sebenarnya menggeret angka nasional turun. Jadi strategi kita memang memperhatikan daerah-daerah dengan jumlah kasus stunting tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara,” jelasnya.
Empat provinsi besar lainnya yang juga menjadi fokus Kemenkes adalah Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
Meski secara nasional angka stunting turun, Budi mencatat ada sejumlah daerah yang justru mengalami lonjakan prevalensi.
Provinsi Riau mengalami kenaikan 6,5 persen, Nusa Tenggara Barat naik 5,2 persen, dan Sulawesi Barat naik 5,1 persen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/07/2025 16:09
Gelar RUPS Tahun Buku 2024, Jasa Raharja Setor Dividen Rp 1,1 Triliun ke Negara

Gelar RUPS Tahun Buku 2024, Jasa Raharja Setor Dividen Rp 1,1 Triliun ke Negara
Penulis
KOMPAS.com
– PT
Jasa Raharja
(Persero) sukses menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (
RUPS
) Tahun Buku 2024 yang digelar di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Salah satu agenda utama yang dibahas dalam RUPS tersebut adalah pengesahan laporan keuangan tahun buku 2024 serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris, termasuk evaluasi atas kinerja program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) yang terus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat.
Sepanjang 2024, Jasa Raharja mencatat kinerja positif dengan realisasi laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 1,33 triliun atau naik 2,80 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan premi bruto meningkat 2,46 persen, sementara hasil investasi tumbuh 6,67 persen dibandingkan 2023.
Laporan keuangan konsolidasian perusahaan memperoleh opini “Wajar Dalam Semua Hal yang Material” dari auditor independen.
Sementara itu, tingkat kesehatan perusahaan dinyatakan “Sangat Sehat” dengan peringkat idAAA/Stable oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Kinerja solid ini tidak hanya mencerminkan ketangguhan finansial Jasa Raharja, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjalankan mandat sosial yang lebih luas.
Sebagai
BUMN
yang berperan dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat, Jasa Raharja berkomitmen menempatkan rakyat sebagai pusat layanan. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan yang diusung dalam misi Asta Cita Prabowo–Gibran.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Jasa Raharja, Rubi Handojo mengatakan, pihaknya menyadari bahwa keberhasilan Jasa Raharja tidak hanya diukur dari laba, tetapi dari seberapa besar kehadiran kami memberi dampak bagi masyarakat.
“Komitmen kami adalah melayani dengan empati, melindungi dengan tanggung jawab, dan bertumbuh bersama rakyat,” ujarnya melalui siaran pers, Selasa (1/7/2025).
Dalam laporan yang disetujui para pemegang saham, Jasa Raharja juga menyampaikan bahwa realisasi program PUMK mencapai Rp 5 miliar atau 100 persen dari rencana kerja. Dana ini disalurkan melalui kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI.
Selain itu, program tanggung jawab sosial dan lingkungan (
TJSL
) terealisasi sebesar Rp 41,76 miliar, meliputi 18 program pemberdayaan yang menyasar sektor sosial, pendidikan, keselamatan lalu lintas, dan pemberdayaan komunitas.
RUPS juga menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2024, dengan pembagian dividen sebesar Rp 1,1 triliun kepada negara dan cadangan sebesar 16 persen dari laba bersih.
Seluruh capaian positif ini merupakan bagian dari kontribusi nyata perusahaan terhadap transformasi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Jasa Raharja berkomitmen melanjutkan peran strategisnya sebagai garda terdepan pelayanan publik yang humanis, adaptif, dan modern.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/07/2025 15:05
Raker dengan DPR RI, Menteri Rini Jelaskan FWA ASN: Dilakukan Sesuai Kesiapan dan Kebutuhan Organisasi

Raker dengan DPR RI, Menteri Rini Jelaskan FWA ASN: Dilakukan Sesuai Kesiapan dan Kebutuhan Organisasi
Penulis
KOMPAS.com
– Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja
ASN
mengatur bahwa aparatur sipil negara (ASN) dapat melaksanakan tugas secara fleksibel, baik dari sisi lokasi maupun waktu.
Menindaklanjuti amanat tersebut, terbit Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN Secara Fleksibel di Instansi Pemerintah.
Peraturan itu menjadi pedoman teknis untuk mempermudah instansi pemerintah dalam menerapkan
fleksibilitas kerja
secara terukur, berbasis kinerja, dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
Rini Widyantini
dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (30/6/2025).
“
Fleksibilitas kerja
bersifat opsional, bukan kewajiban. Fleksibilitas dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kesiapan teknologi informasi,” jelas Rini melalui siaran persnya, Selasa (1/7/2025).
Rini menjelaskan, penyusunan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 telah melalui proses panjang, termasuk survei dan uji coba di beberapa instansi serta diskusi lintas kementerian.
Studi yang pernah dilakukan pakar pada 2020 menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja membantu meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan stres, dan berdampak positif pada pencapaian tujuan organisasi.
Sebelum terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025, fleksibilitas kerja ASN telah diterapkan dalam kondisi khusus seperti pandemi Covid-19, arus mudik, dan kegiatan kenegaraan.
Pascapandemi, fleksibilitas kerja ASN tetap diterapkan di berbagai instansi seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan pemerintah daerah dengan skema
work from office
(WFO),
work from home
(WFH),
co-working space
, dan
shift
kerja.
Pelayanan publik
tetap berjalan, terutama pada unit layanan 24 jam seperti rumah sakit dan pemadam kebakaran.
“Penerapan fleksibilitas kerja dilakukan secara efektif dengan kriteria, pengawasan, dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai,” tutur Rini.
Fleksibilitas kerja mencakup fleksibilitas lokasi kerja dan/atau fleksibilitas waktu kerja. Penerapannya tidak dapat diberikan kepada semua tugas atau semua pegawai secara serta-merta, melainkan harus memenuhi kriteria yang jelas.
Fleksibilitas kerja juga bukan berarti memberikan kelonggaran kepada ASN untuk bekerja dengan santai.
Pengawasan dan penilaian ketat serta terukur tetap dilakukan bagi pegawai yang menjalankan fleksibilitas kerja.
“Karena itu, peran pimpinan dan dukungan teknologi informasi menjadi kunci agar pelaksanaan berjalan efektif dan terukur,” ujar Rini.
Tujuan utama fleksibilitas kerja adalah meningkatkan kinerja organisasi dan individu tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Oleh karena itu,
Kementerian PANRB
terus memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik, akuntabilitas instansi, dan kepuasan masyarakat sebagai bagian dari penilaian reformasi birokrasi.
Selain terkait fleksibilitas kerja ASN, dalam raker dan RDP dengan Komisi II DPR RI, Rini juga memaparkan kebijakan pengadaan CASN serta pola karier ASN.
“Kami percaya sinergi dan kemitraan antara Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Komisi II DPR RI merupakan kunci penting untuk memastikan kebijakan pengelolaan ASN dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berbasis sistem merit,” imbuh Rini.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mendukung fleksibilitas kerja ASN melalui kebijakan
flexible working arrangement
(
FWA
) sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
Namun, penerapan FWA ASN harus dilakukan dengan syarat tidak menurunkan kualitas
pelayanan publik
dan disertai mekanisme pemantauan kinerja yang terukur.
“FWA ini penting dan revolusioner, tetapi bukan hal yang mutlak bagi kawan-kawan ASN. FWA adalah bentuk penghargaan kepada ASN yang selama ini sudah bekerja dengan baik atas kinerja dan profesionalitas mereka di lingkup kerjanya masing-masing,” pungkas Aria.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/07/2025 14:01