Xcloud.id

Category: Kompas.com

  • Gerindra Minta Kadernya Tak Lukai Kepercayaan Rakyat: Semua Mata Tertuju ke Orang Prabowo

    Gerindra Minta Kadernya Tak Lukai Kepercayaan Rakyat: Semua Mata Tertuju ke Orang Prabowo

    Gerindra Minta Kadernya Tak Lukai Kepercayaan Rakyat: Semua Mata Tertuju ke Orang Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    Partai Gerindra

    Ahmad Muzani
    meminta kepada para kadernya yang menjadi kepala daerah untuk tidak melukai kepercayaan rakyat.
    Sebab, saat ini, semua mata tertuju kepada Presiden
    Prabowo Subianto
    dan Gerindra.
    Hal tersebut disampaikan Muzani saat menghadiri acara Temu Kader Partai Gerindra se-
    Sulawesi Selatan
    , Jumat (4/7/2025).
    Mulanya, Muzani menyampaikan terima kasih kepada rakyat Sulsel karena telah memberikan kepercayaannya kepada Prabowo pada Pilpres 2024 lalu.
    “Kita patut berterima kasih kepada rakyat Sulawesi Selatan. Kita juga patut berterima kasih kepada pengurus ranting, PAC, dan DPC atas capaian kemenangan Prabowo di Sulsel. Mereka telah bekerja keras pagi, siang, malam pasang bendera, pasang spanduk. Terima kasih rakyat Sulsel atas kepercayaan dan kesetiaannya kepada Pak Prabowo sejak dulu hingga sekarang,” ujar Muzani, dalam keterangannya, Jumat.
    Muzani lantas memaparkan sejumlah keberhasilan program Prabowo yang dirasakan langsung oleh rakyat.
    Di antaranya adalah kemudahan akses pupuk subsidi, kenaikan harga gabah kering menjadi Rp 6.500, penghapusan utang UMKM, penurunan ongkos naik haji, dan lain-lain.
    “Sekarang kita lihat semangat para petani untuk pergi ke sawah meningkat signifikan. Itu karena kemudahan akses pupuk serta keberpihakan Presiden Prabowo kepada kaum tani. Beliau menaikkan harga gabah kering menjadi Rp 6.500. Ini tentu harga yang baik serta komitmen Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan dan ini sudah terwujud,” tutur dia.
    Maka dari itu, Muzani meminta kepada seluruh
    kader Gerindra
    yang menjabat sebagai bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, hingga anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota se-Sulsel untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa melukai kepercayaan rakyat.
    “Jadilah contoh terbaik bagi rakyat, bagi konstituen kita. Karena semua mata saat ini tertuju kepada kita, kepada Gerindra, kepada orang Pak Prabowo yang duduk di pemerintahan dan legislatif. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Karena kita yakini keberhasilan Presiden Prabowo harus dilanjutkan untuk periode selanjutnya demi kebaikan dan kemajuan Indonesia,” imbuh Muzani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 48 Persen Anak Jadi Korban Cyberbullying, Menkomdigi: Sulit Terdeteksi

    48 Persen Anak Jadi Korban Cyberbullying, Menkomdigi: Sulit Terdeteksi

    48 Persen Anak Jadi Korban Cyberbullying, Menkomdigi: Sulit Terdeteksi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)
    Meutya Hafid
    mengungkapkan bahwa 48 persen anak-anak yang pernah mengakses internet mengaku mengalami perundungan di dunia maya, atau
    cyberbullying
    .
    Menurut Meutya, fenomena perundungan digital sebagian besar terjadi di ranah privat, seperti ruang percakapan pribadi atau grup pertemanan, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam pendeteksian dan penanganannya.
    “Yang dilakukan oleh Komdigi adalah tentu mendeteksi sekaligus juga melakukan
    take down
    jika kita temukan ada konten-konten yang berisikan
    cyberbullying
    ,” kata Meutya saat menghadiri acara private screening film ”
    Cyberbullying
    ” di
    Jakarta
    , Jumat (4/7/2025).
    “Namun demikian, karena ini banyak terjadi di ranah privat, pertemanan, ini agak sulit dideteksi. Meskipun tetap masih bisa,” lanjutnya.
    Meutya menekankan bahwa
    edukasi digital
    yang masif menjadi kunci utama dalam mencegah dan mengurangi dampak perundungan siber terhadap anak-anak.
    “Yang paling penting di luar melakukan
    take down
    adalah edukasi yang masif. Karena sekali lagi, kita dukung film ini dan kita harapkan juga tidak hanya di Jakarta, tapi bisa ditonton di banyak daerah di Indonesia,” jelasnya.
    Ia menambahkan bahwa tingkatan perundungan yang dialami anak-anak beragam, namun sekecil apa pun bentuknya tetap membawa dampak psikologis yang serius.
    “Anak-anak yang masuk ke internet, 48 persen mengaku pernah mengalami perundungan online dengan segala tingkatan,” kata dia.
    “Ada yang besar, ada yang kecil. Namun ini amat memprihatinkan, karena secara emosional dan psikis amat mengganggu,” tegas Meutya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR: Fit-Proper Test Calon Dubes Sabtu-Minggu, Diizinkan Pimpinan

    Anggota DPR: Fit-Proper Test Calon Dubes Sabtu-Minggu, Diizinkan Pimpinan

    Anggota DPR: Fit-Proper Test Calon Dubes Sabtu-Minggu, Diizinkan Pimpinan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi I DPR
    RI Sukamta memastikan uji kelayakan dan kepatutan atau 
    fit and proper test

    calon duta besar
    untuk 24 negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bakal dilaksanakan pada Sabtu (5/7/2025) hingga Minggu (6/7/2025) pekan ini.
    Ia mengonfirmasi bahwa jadwal tersebut sudah direstui oleh pimpinan
    DPR RI
    .
    “Sudah diizinkan (pimpinan). Ya, Sabtu-Ahad besok akan dilakukan fit and proper di DPR terhadap 24 calon Dubes,” kata Sukamta kepada
    Kompas.com
    , Jumat (4/7/2025).
    Adapun fit and proper test bakal diadakan di ruang Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.
    Kini, ada dua daftar nama 24 calon dubes yang beredar, namun berbeda-beda.
    Dua daftar tersebut memperlihatkan nama Dwisuryo Indroyono Soesilo sebagai calon dubes AS.
    Sukamta juga mengonfirmasi bahwa ada beberapa nama yang cocok dalam daftar tersebut.
    Namun hingga kini, surat presiden (
    Surpres
    ) terkait 24 nama duta besar masih ada di Ketua Komisi I DPR RI.
    “Surat masih di Ketua Komisi I. Sebagian yang saya dengar memang ada yang cocok dengan daftar tersebut,” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, DPR RI telah menerima Surpres berisi nama-nama calon duta besar untuk 24 negara dan organisasi internasional.

    Penerimaan surat diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna, kemarin.
    Puan menuturkan bahwa DPR RI akan menjalankan mekanisme pemilihan duta besar sesuai dengan aturan yang berlaku.
    Setelah menerima Surpres, pembahasan pertimbangan calon duta besar akan dilakukan oleh Komisi I DPR RI secara rahasia.
    Nantinya, hasil pembahasan komisi tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
    Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa nama-nama calon duta besar itu bersifat rahasia karena menyangkut integritas.
    Intinya, kata Puan, pimpinan DPR RI menghormati nama-nama yang telah diusulkan tersebut.
    “Nama-nama yang diusulkan sudah merupakan pilihan yang terbaik. Karenanya kami berharap bahwa calon-calon tersebut bisa mewakili Indonesia di negara-negara tersebut dan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya atas nama Indonesia,” jelasnya.
    Adapun saat ini, sebanyak 12 pos kedutaan besar Republik Indonesia tidak memiliki duta besar definitif.
    Kekosongan ini terungkap ketika Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkannya dalam rapat dengan Komisi I DPR RI pada 30 Juni 2025.
    Wakil Ketua Komisi I DPR, Anton Sukartono Suratto, juga mengungkapkan bahwa kekosongan terjadi di sejumlah negara mitra penting seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, hingga PBB di New York dan Jenewa.
    Posisi Duta Besar di AS misalnya, kosong sejak sekitar dua tahun yang lalu ketika Rosan diangkat menjadi Menteri Investasi pada masa Presiden ke-7 Joko Widodo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Menteri UMKM Maman Datangi KPK Klarifikasi Isu Istrinya Minta Fasilitas Negara ke Eropa Nasional

    5 Menteri UMKM Maman Datangi KPK Klarifikasi Isu Istrinya Minta Fasilitas Negara ke Eropa Nasional

    Menteri UMKM Maman Datangi KPK Klarifikasi Isu Istrinya Minta Fasilitas Negara ke Eropa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri UMKM
    Maman Abdurrahman
    mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (4/7/2025).
    Pantauan di lokasi, Maman tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 15.00 WIB.
    Dia tiba mengenakan kemeja batik dan menumpangi mobil Toyota Alphard dengan pelat nomor RI 27.
    Maman mengatakan, kehadirannya ke KPK sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara terkait dengan isu yang tengah beredar mengenai istrinya yang meminta
    fasilitas negara
    untuk perjalanan ke beberapa negara Eropa.
    “Kehadiran saya ke KPK, saya ingin sampaikan atas inisiatif saya pribadi. Kapasitas saya sebagai Menteri UMKM, dan ini adalah bentuk pertanggungjawaban saya kepada bangsa dan negara,” kata Maman.
    Maman mengaku berinisiatif untuk menyerahkan beberapa dokumen untuk menuntaskan polemik yang tengah berkembang di masyarakat.
    “Saya berinisiatif sendiri ingin menyerahkan beberapa dokumen untuk menuntaskan polemik isu yang beberapa hari ini berkembang terhadap diri saya dan keluarga saya,” ujarnya.
    Maman mengatakan, setelah bertemu dengan salah satu deputi di KPK, ia akan segera memberikan penjelasan.
    “Nanti untuk lebih jelasnya, saya mohon kepada teman-teman bisa tunggu sebentar, kasih saya waktu sedikit untuk menjelaskan dan menyampaikan beberapa dokumen yang saya miliki terkait keberangkatan keluarga saya, oke,” ucap dia.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan akan datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (4/7/2025) siang.
    Langkah ini diambil untuk menjelaskan polemik terkait surat berkop Kementerian UMKM yang menyebut adanya kunjungan istri menteri ke sejumlah negara di Eropa.
    “Nanti jam 15.00 WIB ke KPK saja. Saya akan datang ke KPK dan menjelaskan semuanya di KPK,” ujar Maman, dikutip dari ANTARA, Jumat.
    Surat yang dimaksud mencuat di media sosial dan memicu perdebatan publik.
    Di dalam surat tersebut tertulis “Kunjungan
    Istri Menteri UMKM
    Republik Indonesia” dengan nama
    Agustina Hastarini
    , istri Maman Abdurrahman, sebagai peserta kegiatan.
    Rangkaian kunjungan ke enam negara Eropa dan Turki itu disebut sebagai bagian dari misi budaya.
    Kota-kota yang tercantum dalam rencana perjalanan antara lain Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan, yang dijadwalkan berlangsung dari 30 Juni hingga 14 Juli 2025.
    Surat yang ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim, turut berisi permohonan kepada kedutaan besar RI di negara tujuan agar memberikan pendampingan kepada rombongan Agustina Hastarini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaksa Ungkap Tebal Surat Tuntutan Tom Lembong 1.091 Halaman

    Jaksa Ungkap Tebal Surat Tuntutan Tom Lembong 1.091 Halaman

    Jaksa Ungkap Tebal Surat Tuntutan Tom Lembong 1.091 Halaman
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaksa penuntut umum dari
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) menyiapkan surat tuntutan terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong alias
    Tom Lembong
    setebal 1.091 halaman.
    Informasi ini jaksa sampaikan saat membahas teknis pembacaan surat tuntutan dugaan korupsi importasi gula yang menjerat Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025).
    Setelah membuka sidang, Ketua Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat, Dennie Arsan Fatrika melihat tebalnya surat tuntutan dan menanyakan apakah jaksa akan membacakan seluruh berkas tersebut.
    “Ada berapa halaman?” tanya Hakim Dennie.
    “Total untuk kami hari ini 1.091 halaman,” jawab jaksa.
    Penuntut lalu menjelaskan, pihaknya tidak akan membacakan seluruh surat tuntutan.
    Bagian dakwaan, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, misalnya, tidak akan dibaca jaksa.
    Lalu, analisis fakta dan berbagai tabel dalam berkas tersebut juga tidak akan dibacakan.
    “Kami langsung analisis yuridis kemudian dengan amar tuntutan,” tutur jaksa.
    Dalam perkara ini, Tom didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara Rp 578 miliar.
    Jaksa dalam surat dakwaannya mempersoalkan tindakan Tom Lembong menunjuk sejumlah koperasi TNI-Polri untuk mengendalikan harga gula, alih-alih perusahaan BUMN.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Gandeng PPATK, Mensos Temukan Rekening Penerima Bansos yang Hanya Terima Transfer Nasional

    4 Gandeng PPATK, Mensos Temukan Rekening Penerima Bansos yang Hanya Terima Transfer Nasional

    Gandeng PPATK, Mensos Temukan Rekening Penerima Bansos yang Hanya Terima Transfer
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa
    Gus Ipul
    , mengumumkan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) untuk memastikan kelayakan penerima
    bantuan sosial
    (bansos).
    Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
    “Ternyata ada banyak rekening
    penerima bansos
    yang disinyalir dormant atau tidak melakukan transaksi apapun kecuali hanya menerima transfer saja,” kata Gus Ipul dalam keterangan resmi yang dirilis pada Jumat (4/7/2025).
    Gus Ipul menjelaskan bahwa kerja sama dengan PPATK bertujuan untuk memperoleh data yang semakin akurat, sehingga bansos dapat diterima oleh pihak-pihak yang berhak.
    “Kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos,” ujar dia.
    Ia menegaskan bahwa analisis
    rekening penerima bansos
    yang dilakukan oleh PPATK akan menjadi bukti bahwa data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ) adalah valid.
    “Data-data telah kami sampaikan (ke PPATK) dan masalah-masalah yang kami hadapi juga telah kami sampaikan, yang mudah-mudahan ke depannya ditindaklanjuti,” ujar dia.
    Gus Ipul menyatakan bahwa hasil analisis rekening penerima bansos dari PPATK akan digunakan sebagai pedoman untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
    Ketua PPATK Ivan Yustiavanda mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan anomali dalam rekening penerima bansos.
    “Kami menemukan beberapa data memang yang anomali, dan itu akan kami serahkan segera kepada Pak Mensos untuk mengambil kebijakan terkait dengan penyaluran bansos,” kata Ivan.
    Ivan menambahkan, PPATK akan melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap data yang telah diberikan oleh Kemensos.
    Sinergi ini diharapkan dapat memenuhi arahan Presiden Prabowo agar bansos harus tepat sasaran.
    “Apa yang diharapkan oleh Presiden melalui Kemensos, bansos harus tepat sasaran, digunakan secara benar, dan kepada orang-orang yang tepat, bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar dia.
    Ivan juga menyatakan komitmennya untuk membantu Kemensos dalam memastikan efektivitas penyaluran bansos.
    “Kami siap membantu ke depan. Kita berharap bahwa bansos ini akan lebih efektif, dan benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat Indonesia,” tutup dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemensos Gandeng PPATK buat Analisis Rekening Penerima Bansos demi Pastikan Tepat Sasaran

    Kemensos Gandeng PPATK buat Analisis Rekening Penerima Bansos demi Pastikan Tepat Sasaran

    Kemensos Gandeng PPATK buat Analisis Rekening Penerima Bansos demi Pastikan Tepat Sasaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Sosial menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) untuk menganalisis rekening
    penerima bansos
    agar tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
    “Dalam rangka upaya data yang semakin akurat, dan bansos dapat diterima oleh yang berhak, kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos,” ujar Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf
    (Gus Ipul) dalam keterangan resmi, Jumat (4/7/2025).
    Analisis terhadap
    rekening penerima bansos
    yang dilakukan oleh PPATK juga sebagai bukti bahwa data yang dimiliki
    Kemensos
    adalah benar.
    “Data-data telah kami sampaikan (ke PPATK) dan masalah-masalah yang kami hadapi juga telah kami sampaikan, yang mudah-mudahan ke depannya ditindaklanjuti,” ujar Gus Ipul.
    Gus Ipul akan menjadikan hasil analisis rekening penerima bansos dari PPATK sebagai pedoman untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
    “Ternyata ada banyak rekening penerima bansos yang disinyalir dormant atau tidak melakukan transaksi apa pun kecuali hanya menerima transfer saja,” jelas dia.
    Sementara itu, Ketua PPATK Ivan Yustiavanda menyambut positif inisiatif Kemensos.
    Dia menyatakan akan melakukan eksplorasi dari data yang telah diberikan oleh Kemensos.
    Sinergi ini diharapkan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo agar bansos harus tepat sasaran.
    “Apa yang diharapkan oleh Presiden melalui Kemensos, bansos harus tepat sasaran, digunakan secara benar, dan kepada orang-orang yang tepat, bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar Ivan.
    Ivan juga mengungkapkan pihaknya menemukan beberapa data yang kurang sesuai dan segera menyerahkan data tersebut ke Kemensos.
    “Kami menemukan beberapa data memang yang anomali, dan itu akan kami serahkan segera kepada Pak Mensos untuk mengambil kebijakan terkait dengan penyaluran bansos,” ungkapnya.
    Dalam hal ini, PPATK berkomitmen untuk selalu mendukung Kemensos mewujudkan bantuan sosial yang efektif dan tepat sasaran.
    “Kami siap, Pak Menteri, untuk selalu membantu Bapak ke depan. Kita berharap bahwa bansos ini akan lebih efektif, dan benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat Indonesia,” ujarnya.
    Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan per 1 Juli 2025, lebih dari Rp 20 triliun bansos triwulan II telah tersalur ke belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM).
    Rinciannya, Bansos PKH 8 juta lebih KPM atau sekitar 80,49 persen dari total kuota KPM, dengan nilai Rp 5,8 triliun.
    Sementara untuk bansos Sembako, sudah tersalurkan ke lebih dari 15 juta KPM atau sekitar 84,71 persen dari target, dengan nilai mencapai Rp 9,2 triliun.
    Adapun untuk penebalan bansos tambahan bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan untuk dua bulan kepada 18,3 juta KPM juga telah tersalurkan ke 15 juta KPM, dengan nilai Rp 6,19 triliun.
    Namun, masih ada 3,6 juta KPM yang belum menerima bansos. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal.
    Pertama, adanya ketentuan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai melalui himpunan bank milik negara (Himbara), sehingga penyaluran yang selama ini dilakukan lewat PT Pos dialihkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Saksi Korupsi Dana Desa Lompat ke Sungai yang Sebabkan Calon Jaksa Reynanda Tewas Tenggelam Kini Kenakan Rompi Tahanan Medan

    8 Saksi Korupsi Dana Desa Lompat ke Sungai yang Sebabkan Calon Jaksa Reynanda Tewas Tenggelam Kini Kenakan Rompi Tahanan Medan

    Saksi Korupsi Dana Desa Lompat ke Sungai yang Sebabkan Calon Jaksa Reynanda Tewas Tenggelam Kini Kenakan Rompi Tahanan
    Tim Redaksi
    SIMALUNGUN, KOMPAS.com
    – Foto dua saksi kasus dugaan
    korupsi

    dana desa
    , Kardianto selaku Pangulu
    Banjar Hulu
    , Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten
    Simalungun
    , dan bendaharanya Bambang Surya Siregar, beredar di media sosial. Keduanya tampak mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol.
    Belum diketahui apakah keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat dikonfirmasi pada Jumat (3/7/2025), Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun, Reza Darmawan, menyarankan agar konfirmasi dilakukan ke Seksi Intelijen.
    “Biar satu pintu perintah dan petunjuk dari pimpinan,” kata Reza dalam pesan tertulis.
    Kepala Seksi Intelijen Kejari Simalungun, Edison Sumitro Situmorang, belum merespons permintaan konfirmasi melalui pesan. Saat dihubungi lewat sambungan telepon, Edison menolak memberikan keterangan.
    Sebelumnya, Edison menyampaikan bahwa Kardianto dan Bambang telah diamankan usai
    penjemputan paksa
    .
    “Sekarang sudah dibawa ke Kejari Simalungun untuk diperiksa,” kata Edison kepada Kompas.com, Kamis (3/7/2025) sore.
    Keduanya berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi
    Dana Desa
    tahun 2024 dengan nilai kerugian lebih dari Rp 300 juta. Mereka mangkir dari lima kali panggilan penyidik, dengan alasan sakit.
    “Sebagai saksi belum pernah diperiksa. Sampai lima kali dipanggil, bikin surat sakit lalu kita konfirmasi ke dokter yang bersangkutan ternyata suratnya palsu,” ujar Edison.
    Penjemputan paksa
    dilakukan di Jalan H.M. Yamin, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Rabu (2/7/2025). Namun, saat hendak diamankan, Kardianto melakukan perlawanan dan melompat ke Sungai Silau untuk melarikan diri. Insiden itu menyebabkan Calon Jaksa Reynanda Primta Ginting (26) dan seorang warga bernama Muhammad Safari Siregar (Fahri) hanyut terseret arus sungai.
    Jasad Reynanda ditemukan sekitar 3 kilometer dari lokasi kejadian pada Kamis (3/7/2025) dan dibawa ke rumah duka di Kabupaten Karo. Sementara itu, jasad Fahri ditemukan Tim SAR gabungan keesokan harinya, Jumat (4/7/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.
    Setelah berhasil ditangkap, Kardianto dan Bambang digiring ke Kantor Kejari Simalungun di Jalan Asahan dengan mengenakan rompi merah dan tangan diborgol untuk menjalani pemeriksaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Ketua RT Ungkap Penemuan Uang Rp 20,1 M di Rumah Eks Ketua PN Surabaya Nasional

    9 Ketua RT Ungkap Penemuan Uang Rp 20,1 M di Rumah Eks Ketua PN Surabaya Nasional

    Ketua RT Ungkap Penemuan Uang Rp 20,1 M di Rumah Eks Ketua PN Surabaya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Rukun Tangga (RT) tempat tinggal eks Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya
    Rudi Suparmono
    , Agus Wahyono, menyaksikan detik-detik penyidik
    Kejaksaan Agung
    menyita
    uang Rp 20,1 miliar
    dalam dua koper.
    Rudi merupakan salah satu terdakwa kasus dugaan
    suap vonis bebas
    pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur.
    Ia juga didakwa menerima gratifikasi Rp 20,1 miliar.
    Agus mengungkapkan, pada satu waktu, ia diminta penyidik untuk mengawal operasi penggeledahan di kediaman Rudi, di Cempaka Putih, Jakarta Timur.
    Tim dibagi menjadi dua kelompok.
    “Kebetulan pada saat itu digeledah di kamar atas, kamar bawah, tidak menemukan apa-apa, Pak. Kemudian yang lima orang lagi menggeledah mobil, ternyata pada saat itu tidak menemukan apa-apa,” ujar Agus, saat bersaksi dalam sidang perkara Rudi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025).
    Karena lapar, Agus lalu pulang meninggalkan penggeledahan di rumah Rudi.
    Tidak berselang lama, Agus dipanggil untuk kembali ke lokasi.
    Saat itu, ia melihat penyidik berhasil menemukan uang valuta asing (Valas) dalam dua buah koper.
    Uang disimpan dalam amplop berwarna cokelat dan putih.
    “Di situ sudah ada tumpukan uang di dua koper, yang isinya uang itu, Pak. Uang rupiah dan dollar Singapura serta Amerika,” ujar Agus.
    “Jumlahnya tahu enggak waktu itu?” tanya jaksa.
    “Waktu saat itu jumlahnya Rp 20,1 miliar sekian,” jawab Agus.
    Dalam perkara ini, Rudi didakwa menerima suap 43.000 dollar Singapura dari Lisa Rachmat karena telah menunjuk susunan majelis hakim sesuai permintaan.
    Selain suap, Rudi juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 21.963.626.339,8.
    Uang itu ditemukan penyidik saat menggeledah rumahnya di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Pernikahan Megawati Hangestri Digelar Hari Ini, Akad Nikah Bisa Ditonton Lewat Youtube Surabaya

    3 Pernikahan Megawati Hangestri Digelar Hari Ini, Akad Nikah Bisa Ditonton Lewat Youtube Surabaya

    Pernikahan Megawati Hangestri Digelar Hari Ini, Akad Nikah Bisa Ditonton Lewat Youtube
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – Atlet voli putri Indonesia,
    Megawati Hangestri Pertiwi
    , yang akrab disapa Megatron, akan segera mengakhiri masa lajangnya.
    Megawati akan menikah dengan atlet renang
    Dio Novandra
    .
    Rencananya,
    akad nikah
    akan dilangsungkan di
    Masjid Roudhotul Muchlisin
    , Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (4/7/2025).
    Pantauan Kompas.com di lokasi, keluarga Megawati dan Dio mulai berdatangan untuk acara sakral tersebut.
    Salah satu rekan setim Megawati di Redspark, Giovanna Millana, juga hadir untuk menyaksikan momen bahagia ini.
    Petugas keamanan Masjid Roudhotul Muchlisin, Adri, mengonfirmasi bahwa akan ada acara akad nikah di masjid tersebut.
    “Betul ada akad nikah (Mega dan Dio) jam 1, sekarang masih persiapan,” kata Adri di Masjid Roudhotul Muchlisin, Jumat (4/7/2025).
    Informasi yang dihimpun Kompas.com menyebutkan bahwa tamu undangan untuk acara akad nikah ini hanya terdiri dari keluarga kedua mempelai.
    Berdasarkan flyer pernikahan Mega dan Dio yang diterima Kompas.com, prosesi akad nikah akan disiarkan langsung melalui akun YouTube @MegawatiSmashUp-1st.
    Setelah prosesi tersebut, akan dilanjutkan dengan konferensi pers bersama wartawan sekitar pukul 14.00 WIB.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.