Xcloud.id

Category: Kompas.com

  • 8 Kala Prabowo Enggan Tanya Bupati Aceh Selatan dari Partai Mana, Dijawab "Sudah Dipecat" Nasional

    8 Kala Prabowo Enggan Tanya Bupati Aceh Selatan dari Partai Mana, Dijawab "Sudah Dipecat" Nasional

    Kala Prabowo Enggan Tanya Bupati Aceh Selatan dari Partai Mana, Dijawab “Sudah Dipecat”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, dirinya enggan bertanya asal partai Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang berangkat umrah ke Arab Saudi di saat wilayahnya dilanda banjir dan longsor.
    Namun, Menlu Sugiono, yang merupakan Sekjen Gerindra, tiba-tiba menekankan bahwa Mirwan sudah dipecat.
    Momen itu terjadi saat Prabowo menggelar rapat terbatas dengan para menteri dan kepala daerah di Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.
    Mulanya, Prabowo berterima kasih kepada para bupati yang daerahnya dilanda bencana di Sumatera.
    Prabowo lantas menyindir Mirwan yang meninggalkan wilayahnya.
    Dia pun memerintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk mencopot Mirwan.
    “Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau mau lari, lari saja, enggak apa-apa. Copot ntar tuh. Mendagri bisa ya diproses?” ujar Prabowo.
    “Bisa, Pak,” jawab Tito.
    “Bisa ya,” kata Prabowo.
    Prabowo mengatakan, dalam istilah tentara, apa yang
    Mirwan MS
    lakukan adalah desersi.
    Dia menekankan, Mirwan sama saja seperti meninggalkan anak buah dalam kondisi bahaya.
    “Itu kalau tentara desersi itu. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, waduh itu enggak bisa tuh. Tidak ada izin,” ujar Prabowo.
    Setelahnya, Prabowo tiba-tiba menyampaikan enggan bertanya Mirwan dari partai mana.
    Padahal, Mirwan MS sebenarnya merupakan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
    Belakangan, Sekjen Gerindra Sugiono sudah mencopot Mirwan dari jabatannya.
    “Saya enggak mau tanya partai mana itu,” ucap Prabowo.
    “Sudah saya pecat,” timpal Sugiono.
    “Heh? Sudah kau pecat,” imbuh Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Damkar: Pencitraan No, Eksekusi Yes! Nasional 8 Desember 2025

    Damkar: Pencitraan No, Eksekusi Yes! Nasional 8 Desember 2025

    Damkar: Pencitraan No, Eksekusi Yes!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com-

    Peeps
    ! Apasih yang terlintas di pikiran kalian, kalau aku menyebutkan damkar? Pasti kalian langsung mikir kalau damkar itu terkenal sebagai superhero multitalenta yang tanggap, cepat, dan sigap dalam membantu masyarakat.
    Terlihat dari banyak video yang viral belakangan ini, menunjukkan bagaimana
    damkar
    tidak hanya mempunyai jobdesk untuk memadamkan api, tetapi juga membantu evakuasi hewan-hewan berbahaya seperti ular, biawak, sarang tawon, bahkan tidak sedikit juga yang menghubungi damkar sebagai teman curhat.
    Kalo curhat di Chatgpt tidak ada wujudnya, ada damkar yang bisa jadi tempat curhat yang ada wujud nyata nya loh..
    Eksistensi damkar yang makin mengundang perhatian publik, menjadikan damkar terlihat seperti pahlawan yang siap membantu masalah apapun. No drama, no pencitraan, tapi langsung sat-set!
    Kalo di USA ada 991 yang siap membantu selama 24/7, di Indonesia ada 112 yang juga gak mau kalah untuk gercep membantu.
    Seperti yang dialami langsung oleh Inne, sebagai seseorang yang berlangganan dibantu oleh damkar.
    Rumah Inne pernah kedatangan ‘tamu tak diundang’ alias biawak.
    Hewan reptil itu bersinggah di atap rumahnya yang membuat Inne tidak nyaman sehingga ia memutuskan untuk menghubungkan damkar lewat nomor 112.
    Dan tidak perlu lama-lama, setelah Inne menghubungi 112, damkar dengan region terdekat dari rumah Inne, yaitu pos
    pemadam kebakaran
    Pasar Rebo sudah sampai di rumah Inne dalam waktu sekitar 1 jam.
    “Pertama dateng tuh heboh banget. Dia tuh pake mobil boxnya mereka yang gede. Bawa 2 mobil gede gitu. Terus rumahku kan emang di gang pojok gitu, jadi cuma ada sekitar 4 rumah doang. Itu tuh heboh dan mereka dateng pada kaget juga kan. Sebanyak ini (damkarnya) sampai 8 orang, 2 mobil gede”, kata Inne.
    Tidak kaleng-kaleng, biawak yang bersinggah di rumahnya berukuran mencapai 2 meter.
    Tetapi, karena ukurannya yang besar dan sulit ditangkap, percobaan pertama damkar untuk mengevakuasi biawak itu gagal.
    Eitsss.. tapi damkar gak nyerah begitu aja loh,
    Peeps!
    Mereka meminta Inne untuk menghubungi damkar lagi jika ada tanda-tanda biawak itu
    comeback
    .
    “Akhirnya tuh ketemu tuh yang telfon kedua. Dia jatuh di kamar mandi aku. Jadi, jatuh roboh dari atap dan masuk ke dalam bak mandi. Itu gede banget segede-gedenya pisang terus ketangkap dan dibawa”, jelasnya.
    Akhirnya, dipercobaan kedua biawak itu berhasil dievakuasi. Gotcha!
    Semenjak itu, rumah Inne masih sering kedatangan ‘tamu tak diundang’ seperti biawak yang berukuran lebih kecil dan ular. Sampai-sampai Inne dan damkar nya sudah seperti bestie karena sering bertemu.
    Tidak hanya itu, damkar yang membantu Inne juga tidak mau menerima sepeser pun imbalan.
    “Mereka tuh gak mau dibayar dan tidak mau mendapat apa-apa. Jadi sempet kayak ditawarin ‘Ayo pak minum dulu’ dijawab ‘Gak usah kita mau tugas lagi’. Maksudnya sampe kita tawarin minum pun mereka gak mau. Kayak bener-bener gak mau. Selesaiin tugas, bikin laporan, udah terus pergi gak mengharap apa-apa”, ucap Inne.
    Inne mengatakan kalau damkar bilang kepadanya bahwa mereka senang kalau diperlukan sama warga dan bisa membantu warga. Duh,
    act of service
    banget sih para damkar ini!
    Damkar ini juga memiliki pandangan yang positif dari perspektif Gen Z, salah satunya Nayla.
    “Mereka nolongin hal-hal kecil kayak gitu jujur menurut aku wajar banget ya, bahkan berarti tuh damkar ini bukan sebagai pemadam kebakaran doang, jadinya tuh sangat-sangat dibutuhkan warga. Justru malah kayak masyarakat Indonesia sangat percaya dengan damkar gitu ya, jadi pertolongan pertama nih, langsung nelfonnya damkar”, ucapnya.
    Meskipun Ia belum pernah merasakan pelayanan langsung dari damkar, tetapi Nayla sudah menilai bahwa damkar sangat bisa membantu Gen Z.
    “Sangat membantu banget ya untuk Gen Z untuk semua kalangan sih menurut aku. Misalnya kayak ada mahasiswa Gen Z yang kekunci di kosan gitu loh, akhirnya manggil damkar. Sangat membantu banget sih”, kata Nayla.
    Nayla juga memberikan julukan untuk damkar sebagai ‘Manusia Penyelamat’.
    Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika pekerjaan kita kerjakan dengan tulus, maka orang yang kita bantu dapat merasakan ketulusan kita dan memandang baik suatu hal yang kita kerjakan juga.
    Sooo, don’t forget to help each other
    yaa,
    peeps!
    Katanya Gen-Z nggak suka baca, apalagi soal masalah yang rumit. Lewat artikel ini, Kompas.com coba bikin kamu paham dengan bahasa yang mudah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Jawaban Kubu Gibran Usai Digugat Rp 125 T soal Riwayat Pendidikan SMA Nasional

    3 Jawaban Kubu Gibran Usai Digugat Rp 125 T soal Riwayat Pendidikan SMA Nasional

    Jawaban Kubu Gibran Usai Digugat Rp 125 T soal Riwayat Pendidikan SMA
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kubu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meyakini bahwa riwayat pendidikan SMA Gibran tidak bermasalah.
    Untuk itu, Gibran membantah seluruh tuduhan dari
    Subhan Palal
    yang menggugatnya secara perdata.
    Pengacara Gibran, Dadang Herli Saputra, menegaskan, pihaknya menghormati gugatan yang diajukan oleh Subhan.
    Namun, pihaknya membantah seluruh petitum yang ada.
    “Kita menghormati gugatan dari penggugat. Kita juga melakukan jawaban-jawaban. Intinya, kita membantah seluruh dalil dan petitum yang disampaikan oleh penggugat,” ujar Dadang, saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).
    Dadang meyakini bahwa ijazah dan riwayat
    pendidikan Gibran
    tidak bermasalah.
    “(Ijazah dan riwayat SMA Gibran) tidak ada masalah,” imbuh Dadang.
    Sidang
    gugatan perdata
    terhadap Gibran akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari kubu tergugat.
    Hakim memberikan kesempatan satu minggu bagi para pihak untuk menghadirkan ahli.
    Sidang pun ditutup dan akan dilanjutkan kembali, pada Senin (15/12/2025).
    Usai persidangan, Kompas.com telah berusaha untuk meminta tanggapan KPU selaku Tergugat 2.
    Namun, perwakilan KPU yang hadir menolak untuk memberikan keterangan.
    Sejak didaftarkan pada 29 Agustus 2025, perkara nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. ini mencantumkan beberapa tuntutan terhadap Gibran dan KPU RI.
    Pertama, kedua tergugat, Gibran dan KPU, dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.
    Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School Singapore, tahun 2002-2004.
    Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007.
    Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA.
    Namun, Subhan menilai, dua institusi ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di undang-undang dan dianggap tidak sah sebagai pendidik setingkat SLTA.
    Atas hal ini, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
    Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
    Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
    “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta dan disetorkan ke kas negara,” bunyi petitum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RSUD Aceh Tamiang Sudah Bersih dan Siap Beroperasi Secara Bertahap Nasional 8 Desember 2025

    RSUD Aceh Tamiang Sudah Bersih dan Siap Beroperasi Secara Bertahap Nasional 8 Desember 2025

    RSUD Aceh Tamiang Sudah Bersih dan Siap Beroperasi Secara Bertahap
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – RSUD Aceh Tamiang kini sudah kembali bersih, rapi, dan siap beroperasi secara bertahap setelah lumpuh total akibat banjir bandang di sana.
    Pemulihan
    RSUD Aceh Tamiang
    berlangsung dengan cepat berkat pengerahan puluhan prajurit TNI dari Kodim 0117/Aceh Tamiang dan dukungan lintas instansi kesehatan.
    Sejak 4 Desember 2025, prajurit TNI telah dikerahkan untuk membuka akses rumah sakit yang terhalang puluhan kendaraan akibat terseret banjir.
    Setelah itu pada 5 Desember 2025, 80 prajurit TNI dan satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membersihkan RSUD Aceh Tamiang.
    “Farmasi, IGD, dan koridor kembali rapi dan aman digunakan,” tulis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) lewat siaran pers, Senin (8/12/2025).
    Saat ini, ruang utama telah disterilkan; lantai dan dinding dibersihkan; serta peralatan kesehatan diselamatkan.
    Mahasiswa dari Poltekkes Medan juga dikerahkan untuk melakukan pembersihan khusus pada ruang operasi RSUD Tamiang.
    Hal itu dilakukan untuk memastikan sterilitas ruangan kembali terjaga sebelum digunakan kembali untuk tindakan medis.
    Sementara itu, Tim Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan melakukan pengecekan alat kesehatan satu per satu di RSUD Aceh Tamiang.
    Tim tersebut akan memastikan semua peralatan yang terdampak banjir dapat difungsikan dengan aman atau diidentifikasi untuk perbaikan/penggantian.
    Adapun tim medis dan teknis dari RSUP H. Adam Malik Medan masih berada di RSUD Aceh Tamiang hingga hari ini. Mereka fokus pada persiapan pembukaan kembali IGD dalam waktu dekat.
    “Layanan IGD siap kembali berjalan. Sebagian pasien dialihkan sementara selama proses pemulihan,” kata Kemenkes.
    Tidak lupa, Kemenkes memberikan penghargaan kepada seluruh pihak yang bekerja tanpa henti dalam proses pembersihan RSUD Aceh Tamiang.
    “Terima kasih khususnya kepada TNI, tenaga kesehatan, dan seluruh pihak yang bergotong royong memulihkan layanan untuk warga Aceh Tamiang,” kata Kemenkes.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia Terapkan PP Tunas, Ini Kelebihannya Dibanding Regulasi Keamanan Digital Anak di Negara Lain Nasional 8 Desember 2025

    Indonesia Terapkan PP Tunas, Ini Kelebihannya Dibanding Regulasi Keamanan Digital Anak di Negara Lain Nasional 8 Desember 2025

    Indonesia Terapkan PP Tunas, Ini Kelebihannya Dibanding Regulasi Keamanan Digital Anak di Negara Lain
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pesatnya kemajuan teknologi informasi membawa dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk cara anak-anak tumbuh dan berinteraksi.
    Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, ruang digital juga menyimpan potensi risiko yang mengancam tumbuh kembang anak, mulai dari paparan konten berbahaya,
    cyber bullying
    , hingga eksploitasi data pribadi.
    Menyadari urgensi tersebut, sejumlah negara memperkuat regulasi ruang digitalnya, seperti Australia, Britania Raya, China, Amerika Serikat (AS), Jepang, termasuk Indonesia.
    Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam
    Pelindungan Anak
    , yang dikenal sebagai
    PP Tunas
    , Pemerintah Indonesia berkomitmen melindungi anak di ruang digital.
    PP Tunas hadir bukan untuk membatasi kreativitas anak di dunia digital, melainkan memastikan mereka tetap aman dan terlindungi. 
    Regulasi ini bertujuan meningkatkan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (
    PSE
    ) serta mewujudkan tata kelola sistem elektronik yang ramah anak.
    Selain Indonesia, beberapa negara di bawah ini memiliki regulasi terkait pelindungan anak di ruang digital dengan ketentuan yang beragam. 
    1. Australia
    Australia mengesahkan Online Safety Act 2024 sebagai amandemen Online Safety Act 2021 untuk melindungi warganya dari penyalahgunaan ruang digital, seperti pelecehan berbasis gambar,
    cyber abuse
    , atau
    cyber bullying
    .
    Melalui kebijakan tersebut, pemerintah setempat berkomitmen mempercepat respons penghapusan konten dengan memberikan wewenang kepada eSafety Commissioner (eSafety) untuk menghapus konten daring yang dinilai berbahaya.
    Terkait penggunaan media sosial, Parlemen Australia mewajibkan platform media sosial tertentu, yang memiliki konten atau layanan berdasarkan batasan usia, untuk memastikan anak-anak di bawah usia 16 tahun tidak memiliki akun.
    Kebijakan yang diterapkan Australia berfokus pada penguatan regulator, batasan usia kepemilikan akun media sosial, dan penghapusan konten secara cepat.
    Di sisi lain, PP Tunas mengatur akses digital anak berdasarkan usia 13, 16, dan 18 tahun. Anak usia 13 tahun hanya boleh mengakses platform berisiko rendah, usia 16 tahun dapat menggunakan layanan berisiko kecil hingga sedang, sementara usia 16–18 tahun bisa mengakses fitur yang lebih luas.
    Terkait batas minimum usia kepemilikan akun media sosial, PP Tunas tidak mengatur hal ini secara rinci seperti Online Safety Act 2024 milik Australia. Namun, kebijakan terkait pembatasan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (Permen)
    Komdigi
    .
    Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar mengatakan, saat ini Komdigi sedang menyusun permen yang mengatur ketentuan teknis, termasuk batasan minimum usia untuk platform yang mengharuskan kepemilikan akun.
    “Diharapkan, (permen) bisa diselesaikan dan terbit dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/12/205).
    Meski memiliki perbedaan, Online Safety Act 2024 dan PP Tunas sepakat untuk melindungi konsumen, terutama anak-anak, dari paparan materi berbahaya dalam ruang digital.
    2. Britania Raya
    Pada Januari 2020, Britania Raya melalui Information Commissioner’s Office (ICO) mengesahkan Age Appropriate Design Code (Children’s Code).
    Regulasi tersebut mewajibkan penyedia layanan daring untuk merancang
    ruang digital yang ramah anak
    dengan mempertimbangkan kebutuhannya.
    Selain itu, setiap platform juga harus proaktif menilai usia pengguna dan memastikan pengaturan privasi dirancang pada tingkat privasi tertinggi bagi anak. Platform digital juga dilarang menggunakan teknik
    nudging
    yang mendorong anak memberikan data pribadi yang tidak diperlukan.
    Children’s Code yang berlaku di Britania Raya sejak September 2020 selaras dengan isi PP Tunas. Keduanya menuntut PSE untuk menciptakan ruang digital yang ramah anak.
    PP Tunas Pasal 17 huruf A secara khusus melarang PSE menerapkan praktik terselubung dan tidak transparan yang mendorong anak mengungkapkan data pribadi lebih dari yang diperlukan. Adapun Pasal 19 melarang
    profiling
    data anak untuk kepentingan komersialisasi.
    Kedua pasal tersebut sejalan dengan prinsip Children’s Code dalam membatasi pengumpulan dan pemanfaatan data anak.
    3. China
    Minor Protection Law (MPL) & Online Gaming Regulations di China menerapkan pendekatan yang ketat dengan fokus pada pelindungan anak dari bahaya
    game online
    dan kecanduan internet. 
    Kebijakan tersebut mewajibkan platform
    game online
    menampilkan nama asli pengguna, membatasi durasi bermain bagi anak di bawah 18 tahun, serta melarang penyediaan layanan
    game online
    untuk anak di bawah 18 tahun pada pukul 10.00 malam hingga 08.00 pagi.
    Seperti halnya MPL di China, PP Tunas Pasal 15 juga mengatur tanggung jawab PSE dalam menyediakan layanan
    game online
    . Namun, PP Tunas lebih menekankan pada tanggung jawab perlindungan data anak, sementara China lebih fokus pada pembatasan waktu dan durasi.
    Jika dibandingkan dengan regulasi dari tiga negara tersebut, PP Tunas mengatur tanggung jawab PSE secara komprehensif, mulai dari rancangan platform, pelindungan data, hingga kewajiban menyediakan fitur pengamanan digital bagi anak.
    Peneliti media sosial dan kesejahteraan sekaligus dosen Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran (Unpad) Eka Riyanti Purboningsih menyambut positif kehadiran PP Tunas.
    Menurut Eka, perlindungan anak di ruang digital merupakan hal yang rentan karena ruang digital terkadang sulit diawasi orangtua dan arus informasinya tidak dapat disaring. Oleh karena itu, ia mengaku bersyukur dengan lahirnya PP Tunas.
    “PP Tunas menunjukkan perhatian dan
    concern
    pemerintah pada perlindungan anak di era digital. Saya pribadi bersyukur akhirnya keluar juga PP ini,” ujar Eka, seperti dikutip Kompas.com, Senin (1/12/2025).
    Ia menilai, tantangan penerapan PP Tunas terletak pada konsistensi, kolaborasi, dan dukungan lintas pihak. Eka menekankan pentingnya keterlibatan orangtua dan guru sebagai pendamping utama anak di rumah dan di sekolah.
    “Dengan melibatkan sekolah, kita bisa menjangkau mayoritas anak di Indonesia. Guru bisa menjadi ujung tombak edukasi digital yang sehat,” ucapnya.
    Senada dengan Eka, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan mengatakan bahwa edukasi digital juga harus diberikan kepada orangtua dan sekolah sebagai komponen penting dalam menciptakan perlindungan anak di ruang digital.
    Menurutnya, kini terdapat jurang antara pemahaman anak dengan orangtua terkait internet dan gawai yang membuat orangtua tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai pendamping aktivitas anak di ruang digital.
    “Di sisi lain, ada orangtua yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang digital cukup memadai, tetapi sibuk dan tidak punya waktu untuk membersamai, mendampingi, mengedukasi, dan mengawasi anak,” kata Kawiyan, dilansir dari Kompas.com, Rabu (26/11/2025).
    Sementara itu, sekolah wajib menyediakan fasilitas internet untuk mendukung kegiatan belajar dengan tetap memastikan tidak ada penyimpangan selama anak-anak beraktivitas di ruang digital.
    “Sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar dan mengembangkan diri, termasuk aman di ruang digital. Melindungi anak bukan dengan melarang mereka membawa
    handphone
    (HP) ke sekolah, tetapi bagaimana anak bisa bersikap bijak,” jelas Kawiyan.
    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tanpa edukasi dan pendampingan, anak-anak akan tetap menjadi pihak yang paling rawan terhadap kekerasan di ranah digital.
    “Karena itu, penting sekali jika PP Tunas mewajibkan PSE untuk melakukan edukasi dan memberdayakan ekosistem digital kepada orangtua, anak, sekolah, dan masyarakat,” tegas Kawiyan.
    Ia berharap, pemerintah dapat menjalankan PP Tunas dengan pengawasan ketat serta memastikan produk, layanan, dan fitur yang disediakan PSE sudah ramah anak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Kala Prabowo Enggan Tanya Bupati Aceh Selatan dari Partai Mana, Dijawab "Sudah Dipecat" Nasional

    4 Prabowo Sindir Bupati Aceh Selatan: Lari Saja Enggak Apa-apa… Nasional

    Prabowo Sindir Bupati Aceh Selatan: Lari Saja Enggak Apa-apa…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menyindir kepala daerah yang tidak siap menghadapi situasi krisis di daerah. Menurut Prabowo, di dunia militer, tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi dan tidak bisa ditoleransi.
    “Itu kalau tentara namanya
    desersi
    . Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” ujar
    Prabowo
    saat memimpin rapat penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
    Pernyataan Prabowo pun disambut senyum para kepala daerah yang mengikuti jalannya rapat tersebut.
    Diketahui,
    Bupati Aceh Selatan Mirwan
    berangkat
    umrah
    tanpa izin saat warga yang tinggal di wilayah yang dipimpinnya tengah menghadapi bencana. Kepala Negara pun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menindak bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir bandang.
    “Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” kata Prabowo.
    “Bisa, Pak,” sahut Mendagri Tito Karnavian.
    Sebagai informasi, Mirwan tidak mengantongi izin untuk bepergian ke luar negeri saat umrah. Pasalnya, wilayahnya tengah dilanda bencana ketika ia melaksanakan ibadahnya tersebut.
    “Yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri untuk umrah dan akan pulang besok,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen)
    Kemendagri
    Benni Irwan, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
    Sebagai informasi, setiap kepala daerah yang hendak bepergian keluar negeri harus mengantongi izin terlebih dulu sebelum berangkat.
    Menurut Benni, selain dari Tito, Mirwan yang diketahui politikus Gerindra itu, juga belum memperoleh izin dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf. 
    Benni menambahkan, Gubernur Aceh juga telah menolak permohonan izin perjalanan luar negeri yang diajukan Bupati Mirwan. Penolakan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025.
    Permohonan itu ditolak karena Aceh sedang berada dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi, termasuk Kabupaten Aceh Selatan yang telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir dan tanah longsor berdasarkan keputusan Bupati Mirwan.
    Benni menambahkan, Mendagri RI juga telah memerintahkan Mirwan untuk segera pulang ke Indonesia. Mendagri sudah menyampaikan ini langsung ke Mirwan saat menghubunginya via sambungan telepon.
    “Bapak Mendagri sudah telepon langsung,” ucapnya.
    Pada Minggu (7/12/2025) kemarin, Mirwan dikabarkan sudah dalam perjalanan pulang dan sedang transit di Kuala Lumpur.

    Kemendagri menyampaikan keprihatinannya atas informasi perginya Mirwan ke luar negeri sementara warga Aceh Selatan sedang dilanda bencana.
    Dalam situasi bencana yang masih menyisakan kerusakan dan berbagai keterbatasan, kehadiran kepala daerah sangat penting untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.
    “Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” tegas Benni.
    Pihak Kemendagri pun mengerahkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk menuju Aceh dan melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya di Tanah Air.
    Tim sudah melakukan pemeriksaan adminstratif kepada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
    “Tim pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kemendagri dari kemarin sudah berada di Banda Aceh dan sudah melakukan pemeriksaan awal (administratif) kepada jajaran Setda Kabupaten Aceh Selatan,” kata Benni.
    Sementara pemeriksaan terhadap Mirwan akan digelar setibanya di Tanah Air.
    “Untuk jadwal pastinya masih menunggu kedatangan di Banda Aceh. Bisa datang hari ini atau besok. Namun sudah diagendakan untuk diperiksa setibanya di Banda Aceh,” tegas dia.
    Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menyatakan, partainya telah mengambil tindakan tegas mencopot Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
    Menurutnya, Gerindra sangat menyayangkan sikap dan kepemimpinan Mirwan yang justru tetap keluar negeri meski wilayahnya tengah dilanda bencana. 
    “Tadi saya dilaporkan mengenai bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujar Sekjen Gerindra Sugiono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” imbuhnya.
    Sementara itu, Mirwan menyatakan bahwa keberangkatannya ke Tanah Suci dalam rangka memenuhi nazar pribadi. Ia juga menyatakan bahwa telah mengecek situasi Aceh Selatan sebelum berangkat.
    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.
    Terkait dengan surat Gubernur Aceh yang menolak izin keluar, Mirwan menyebutkan, surat tersebut baru diterima oleh Pemkab Aceh Selatan pada 2 Desember 2025, sementara ia sudah lebih dahulu berada di Mekkah.
    “Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelasnya.
    Mirwan memastikan, penanganan banjir tetap berlangsung efektif di bawah komando posko dan OPD terkait.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BNPB: 37.546 Rumah di Aceh Rusak Akibat Banjir dan Longsor Nasional 8 Desember 2025

    BNPB: 37.546 Rumah di Aceh Rusak Akibat Banjir dan Longsor Nasional 8 Desember 2025

    BNPB: 37.546 Rumah di Aceh Rusak Akibat Banjir dan Longsor
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, sebanyak 37.546 rumah warga mengalami kerusakan akibat banjir dan longsong di Aceh, per Minggu (7/12/2025) pukul 19.00 WIB.
    Kerusakan ini terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat.
    Data tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dengan kementerian/lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten
    Aceh
    Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.
    “Per hari ini, Pak Presiden, rumah masyarakat yang rusak mencapai 37.546. Rusak berat termasuk yang hilang kena sapu banjir. Untuk rusak sedang dan ringan ada kriterianya,” ujar Suharyanto dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.
    Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik, seperti jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, hingga puskesmas.
    Selain itu, sektor pertanian turut terdampak, meliputi lahan tanaman pangan, ternak, sawah, kebun, tambak, serta sejumlah kantor pemerintahan.
    Dari berbagai kerusakan tersebut,
    BNPB
    memperkirakan bahwa pemulihan di Aceh membutuhkan anggaran sebesar Rp 25.41 triliun.
    “Tadi dari Bapak Menteri PU (Pekerjaan Umum), khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun,” ungkap Suharyanto.
    Selain itu, Suharyanto juga menyampaikan, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah masih terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor.
    “Kemudian kami laporkan per provinsi, Bapak Presiden. Yang pertama untuk Aceh, kami laporkan untuk yang terisolir, daerah yang masih cukup berat, ada dua kabupaten di Aceh ini, adalah Bener Meriah dan Aceh Tengah, Bapak Presiden,” kata Suharyanto.
    Selain itu, ada ratusan gampong atau kelurahan yang terdampak banjir dan longsor di dua kabupaten tersebut.
    “Untuk Bener Meriah 232 desa atau gampong, Aceh Tengah 295 desa di 14 kecamatan,” ujar Suharyanto.
    ERLANGGA BREGAS PRAKOSO Foto udara menampilkan tumpukan kayu-kayu memenuhi area Pondok Pesantren Darul Mukhlishin pascabanjir bandang di Desa Tanjung Karang, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (5/12/2025). Usai sepekan setelah bencana banjir bandang, akses menuju Desa Tanjung Karang masih terhambat akibat banyaknya tumpukan pohon dan lumpur tebal dari Sungai Tamiang sehingga bantuan sulit masuk ke wilayah tersebut. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/app/foc.
    Meski begitu, Aceh Tamiang yang sebelumnya dilaporkan sangat terisolasi kini diklaim sudah dapat mendistribusikan bantuan melalui jalur darat.
    Sebagai informasi, per Minggu (7/12/2025), sebanyak 921 orang dilaporkan meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
    Di Sumatera Utara, korban meninggal sebanyak 329 orang dan hilang 82 orang. Kemudian di Sumatera Barat, yang meninggal dunia 226 orang dan yang hilang 213 orang. Terakhir untuk Aceh, itu 366 orang meninggal dunia, dan 97 orang masih dinyatakan hilang.
    (Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Mohamad Bintang Pamungkas)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Kala Prabowo Enggan Tanya Bupati Aceh Selatan dari Partai Mana, Dijawab "Sudah Dipecat" Nasional

    4 Prabowo Apresiasi Bupati Aceh Tengah dan Bener Meriah: Terima Kasih Pengabdianmu Nasional

    Prabowo Apresiasi Bupati Aceh Tengah dan Bener Meriah: Terima Kasih Pengabdianmu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dan Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar dalam penanggulangan bencana di kabupatennya masing-masing.
    Dalam panggilan yang dilakukan dalam rapat terbatas (ratas), Prabowo turut menguatkan kedua bupati tersebut.
    “Terima kasih pengabdianmu, tabah selalu. Saya akan berusaha nengok kalian kesempatan pertama ya,” ujar Prabowo dalam ratas dengan kementerian/lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.
    Kendati sambungan panggilan video beberapa kali tersendat, Prabowo kembali mengucapkan terima kasih serta berjanji akan berkunjung ke
    Aceh Tengah
    dan
    Bener Meriah
    .
    “Saya datang, saya mau nengok kalian, saya mau lihat muka-muka kalian. Terima kasih,” ujar Prabowo.
    Sementara itu, Haili dalam panggilan video menyatakan bahwa dirinya menunggu kehadiran Prabowo di Aceh Tengah.
    “Kita kuat, Pak Presiden. Kita tunggu di Aceh Tengah, Pak,” kata Haili.
    Berbeda dengan
    Bupati Aceh Tengah
    dan
    Bupati Bener Meriah
    , Prabowo menyindir bupati yang dinilai tidak siap menghadapi situasi krisis di daerahnya.
    Pesan Presiden itu disampaikan di tengah sorotan terhadap
    Bupati Aceh Selatan
    Mirwan, yang pergi menunaikan umrah tanpa izin.
    Prabowo awalnya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah dalam rapat tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa para bupati memang dipilih untuk menghadapi situasi sulit, terutama saat bencana terjadi.
    “Terima kasih, hadir semua bupati? Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” ujar Prabowo dalam ratas.
    Prabowo lalu melontarkan sindiran kepada bupati yang tidak siap bekerja dalam kondisi darurat.
    Ia lantas meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menindak bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir bandang.
    Prabowo melanjutkan bahwa dalam dunia militer, tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi, dan itu tidak dapat ditoleransi.
    “Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” sentil Prabowo.
    ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso Suasana pusat Kota Kuala Simpang yang luluh lantak akibat banjir bandang di Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (6/12/2025). Berdasarkan data BPBD setempat hingga Sabtu (6/12), banjir bandang mengakibatkan 57 warga Aceh Tamiang meninggal dunia dan 23 warga hilang, sementara berdasarkan data BNPB bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra mengakibatkan 916 orang meninggal dunia dan 274 orang hilang.
    Dalam ratas yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah masih terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor.
    “Kemudian kami laporkan per provinsi, Bapak Presiden. Yang pertama untuk Aceh, kami laporkan untuk yang terisolir, daerah yang masih cukup berat, ada dua kabupaten di Aceh ini, adalah Bener Meriah dan Aceh Tengah, Bapak Presiden,” kata Suharyanto.
    Selain itu, ada ratusan gampong atau kelurahan yang terdampak banjir dan longsor di dua kabupaten tersebut.
    “Untuk Bener Meriah 232 desa atau gampong, Aceh Tengah 295 desa di 14 kecamatan,” ujar Suharyanto.
    Meski begitu, Aceh Tamiang yang sebelumnya dilaporkan sangat terisolasi kini diklaim sudah dapat mendistribusikan bantuan melalui jalur darat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Dedi Mulyadi Hentikan Penerbitan Izin Perumahan Usai Bandung Raya Dikepung Bencana Bandung

    6 Dedi Mulyadi Hentikan Penerbitan Izin Perumahan Usai Bandung Raya Dikepung Bencana Bandung

    Dedi Mulyadi Hentikan Penerbitan Izin Perumahan Usai Bandung Raya Dikepung Bencana
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan instruksi untuk menghentikan sementara seluruh penerbitan izin perumahan di wilayah Bandung Raya.
    Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM yang diterbitkan pada Sabtu (6/12/2025), sebagai respons terhadap bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.
    Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi untuk mencegah terulangnya bencana serupa.
    Dalam surat edaran yang diterima Kompas.com pada Senin (8/12/2025), pemerintah daerah diminta untuk melakukan kajian risiko bencana secara menyeluruh dan meninjau kembali rencana tata ruang masing-masing wilayah.
    Penerbitan
    izin perumahan
    akan dihentikan sementara sampai ada hasil kajian risiko bencana di masing-masing kabupaten dan kota, atau sampai dilakukan penyesuaian rencana tata ruang.
    Pemerintah daerah juga diminta untuk memperketat pengawasan pembangunan.
    Jika ditemukan pembangunan yang berada di kawasan berisiko atau berpotensi menimbulkan kerusakan lebih lanjut, pemerintah diinstruksikan untuk melakukan peninjauan kembali.
    “Melakukan peninjauan kembali apabila lokasi pembangunan terbukti berada pada kawasan rawan bencana atau berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tulis surat edaran tersebut.
    Selain itu, pengawasan teknis pembangunan diharapkan berjalan konsisten, mulai dari tahap perencanaan hingga konstruksi.
    Setiap bangunan diwajibkan memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan pelaksanaan pembangunan harus selaras dengan dokumen teknis yang ada.
    “Sesuai dengan peruntukan lahan dan rencana tata ruang. Tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan memenuhi kaidah teknis konstruksi untuk menjamin keandalan bangunan gedung,” tambahnya.
    Surat Edaran tersebut juga mewajibkan pemulihan lingkungan yang rusak akibat kegiatan pembangunan, termasuk penghijauan kembali.
    “Melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung pada kawasan perumahan dan permukiman,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TNI Kirim 10 Mobil Pemurni Air untuk Bantu Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga di Pengungsian Nasional 8 Desember 2025

    TNI Kirim 10 Mobil Pemurni Air untuk Bantu Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga di Pengungsian Nasional 8 Desember 2025

    TNI Kirim 10 Mobil Pemurni Air untuk Bantu Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga di Pengungsian
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – TNI mengerahkan 10 kendaraan reverse osmosis (RO) untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
    “Di tiga provinsi ini, kami melihat sangat dibutuhkan air bersih. Sehingga dalam hal ini
    TNI
    telah mengerahkan 10 unit mobil RO yang tergelar di tiga provinsi,” kata Wakil Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Osmar Silalahi, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (7/12/2025), melansir
    Antara
    .
    Ia menjelaskan, tujuh unit mobil RO ditempatkan di Aceh, sementara dua lainnya di Sumatera Barat, dan satu di Sumatera Utara.
    Pengerahan ini dilakukan setelah pimpinan TNI mengecek langsung lokasi bencana dan mendengarkan kebutuhan masyarakat di tempat pengungsian.
    “Kami melihat secara langsung bahwasannya kehadiran mobil RO ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka dapat mengambil air minum di mobil RO tersebut, kemudian dapat mengonsumsinya secara langsung, ini sangat membantu,” ujarnya.

    Selain mobil RO, para
    pengungsi
    juga membutuhkan makanan siap santap. Oleh karenanya, TNI membangun dapur umum dan mengoperasikan 30 dapur lapangan di lokasi pengungsian.
    Dapur lapangan ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat terdampak bencana, namun juga turut membantu kebutuhan makanan siap santap bagi petugas dan relawan dari berbagai instansi yang melakukan operasi kemanusiaan di lokasi bencana.
    “(Dapur lapangan ini) sangat membantu masyarakat maupun petugas-petugas yang melaksanakan operasi kemanusiaan ini,” tutur dia.
    Ia menambahkan pos kesehatan juga mendapat perhatian khusus dari jajaran pimpinan TNI yang memerintahkan didirikannya 6 pos kesehatan di Aceh, 11 pos kesehatan di Sumatera Utara, dan 16 pos kesehatan di Sumatera Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.