Category: Kompas.com

  • Waris Merasa Dikriminalisasi Polres Sumenep, Jadi Tersangka Setelah Kecelakaan Pamannya
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        9 Juli 2025

    Waris Merasa Dikriminalisasi Polres Sumenep, Jadi Tersangka Setelah Kecelakaan Pamannya Surabaya 9 Juli 2025

    Waris Merasa Dikriminalisasi Polres Sumenep, Jadi Tersangka Setelah Kecelakaan Bibinya
    Tim Redaksi
    SUMENEP, KOMPAS.com
    – Sekitar 40 warga Desa Sergang, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menandatangani petisi yang mendesak
    Polres Sumenep
    untuk menghentikan upaya
    kriminalisasi
    terhadap seorang warga bernama Moh. Waris.
    Dalam petisi itu, warga menuntut pencabutan status tersangka Waris, penghentian proses pidana, serta pemulihan nama baik yang mereka anggap telah menjadi korban kriminalisasi.
    Kuasa hukum Waris, Sulaisi Abdurrazaq menyampaikan bahwa upaya kriminalisasi oleh polisi berawal saat terjadi
    kecelakaan lalu lintas
    (laka lantas) di akses jalan Desa Sergang.
    Sulaisi menceritakan, peristiwa bermula pada hari Senin, 21 April 2025, sekitar pukul 06.30 WIB.
    Saat itu, sepeda motor yang dikendarai Matwani bertabrakan dengan sepeda angin yang dikayuh Hindun, bibi Waris. 
    Akibat kecelakaan itu, Matwani mengalami luka serius dan akhirnya meninggal dunia pada 28 April 2025 lalu.
    Sementara itu, Hindun mengalami luka ringan dan sempat dirawat di Puskesmas Manding.
    “Saat kejadian, klien saya memang berada di lokasi,” kata Sulaisi di Sumenep, Selasa (8/7/2025).
    Menurut dia, saat itu Waris berada di lokasi karena mendengar kabar kecelakaan tersebut. 
    “Selama Hindun dirawat di Puskesmas Manding, tidak pernah diperiksa di Reskrim Polres Sumenep,” ujarnya. 
    Sulaisi menyampaikan, awalnya laporan polisi menyebut Matwani diduga tidak mengutamakan pengguna jalan lain yang sudah berbelok lebih dulu, sehingga menabrak sepeda angin Hindun.
    Namun, dalam perkembangan kasus, Polres Sumenep justru menetapkan Moh Waris sebagai tersangka dengan tuduhan penganiayaan terhadap Matwani.
    “Padahal menurut saksi mata yang berada di lokasi, Matwani tidak mengalami pemukulan, melainkan terluka karena benturan akibat kecelakaan, dan Moh Waris tidak terlibat dalam tindakan kekerasan,” ujar Sulaisi. 
    “Petisi itu bentuk solidaritas masyarakat terhadap sesama warga desa, sekaligus kritik terhadap proses hukum yang dianggap tidak adil dan mencederai kepercayaan publik,” kata Sulaisi.
    Selain ke Polres Sumenep, petisi itu juga ditujukan kepada Kapolri, Kapolda Jatim, Komnas HAM, LPSK, hingga Presiden RI.
    Sementara itu, Polres Sumenep belum merespons petisi itu dan masih mempelajari isinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terjerat Pinjol, Wanita Muda di Kuningan Karang Cerita Dibegal, Terpaksa Utang Obati Ibu Sakit
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        9 Juli 2025

    Terjerat Pinjol, Wanita Muda di Kuningan Karang Cerita Dibegal, Terpaksa Utang Obati Ibu Sakit Regional 9 Juli 2025

    Terjerat Pinjol, Wanita Muda di Kuningan Karang Cerita Dibegal, Terpaksa Utang Obati Ibu Sakit
    Tim Redaksi
    KUNINGAN, KOMPAS.com
    – Seorang wanita berinisial AAU (24), warga Kecamatan Ciwaru, Kabupaten
    Kuningan
    ,
    Jawa Barat
    , mengaku menjadi korban
    pembegalan
    .
    Perhiasan berupa kalung emas miliknya dirampas saat pulang dari tempat kerjanya menuju rumah pada sore hari.
    Kasat Reskrim Polres Kuningan, AKP Nova Bhayangkara, menerangkan bahwa AAU kali pertama melaporkan peristiwa yang menimpanya di Polsek Luragung pada Sabtu (5/7/2025) petang.
    Dia mengaku menjadi korban pembegalan oleh dua orang yang menggunakan sepeda motor.
    Kedua pelaku memepet korban hingga ketakutan.
    Tak hanya itu, salah satu dari pelaku menodongkan senjata tajam berupa pisau ke arah korban dan meminta kalung yang dipakai AAU untuk diserahkan.
    Karena takut, AAU terpaksa menyerahkan perhiasan itu agar diri dan nyawanya selamat.
    Seketika, dua kawanan pembegal kabur melarikan diri.
    “AAU lapor ke Polsek Luragung Sabtu kemarin. Dia mengaku dibegal saat pulang kerja sekitar jam 17.30 WIB. Kalung emasnya dirampas, beruntung korban selamat,” kata Nova saat ditemui media di Polres Kuningan, Selasa (8/7/2025) petang.
    Kepada penyidik, AAU mengaku tidak berani berteriak karena pelaku terus mengancam akan membahayakan dirinya.
    Selain itu, AAU mengaku bahwa saat kejadian di Dusun Neundet, Desa Cigedang, Kabupaten Kuningan, kondisi sedang sepi.
    Akhirnya, AAU merelakan kehilangan kalung emas seharga Rp 5.000.000.
    Unit Reskrim Polsek Luragung bersama Satreskrim Polres Kuningan melakukan penyidikan kasus tersebut.
    Mereka memeriksa sejumlah saksi.
    Tiba-tiba, mereka menemukan kejanggalan lantaran keterangan satu saksi dengan lainnya tidak sama.
    Bahkan, ada keterangan korban yang juga tidak sama dengan keterangan saksi.
    Petugas kemudian memeriksa ulang korban, bersamaan juga dengan saksi.
    Setelah beberapa kali pertanyaan, korban tidak dapat menjawab dengan lancar dan terbata-bata.
    Akhirnya, korban mengungkapkan bahwa dirinya berbohong dan mengarang cerita tentang korban pembegalan.
    Kepada petugas, korban mengakui bahwa semua cerita pencurian kekerasan berupa pembegalan adalah bohong dan karangan dirinya.
    Kenyataannya, korban AAU telah menjual kalung emas seberat 5 gram kepada temannya.
    Dari hasil penjualan itu, AAU mendapatkan uang senilai Rp 4.850.000.
    Bukan untuk hal lain, uang itu digunakan untuk membayar utang pinjaman
    online
    yang terus mendesak.
    Karena tidak ada uang, dia akhirnya nekat menjual kalung emas itu.
    Karangan cerita ini dilakukan karena AAU takut kena marah orangtua.
    AAU juga mengaku bahwa dia nekat meminjam uang secara
    online
    ini untuk membeli obat-obatan ibunya yang sakit fibroma.
    “Uang pinjol tersebut dipergunakan AAU untuk berobat ibunya yang mempunyai penyakit fibroma, dan pelapor mengarang cerita itu karena takut dimarahi orang tuanya,” tambah Nova.
    AAU mengaku merasa bersalah dan menyesal telah membuat
    laporan palsu
    .
    Nova mengimbau agar masyarakat tidak lagi membuat laporan palsu karena merupakan pelanggaran hukum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Hentikan Proyek Golf di Kaki Gunung Salak karena Diduga Sebabkan Banjir
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        9 Juli 2025

    Dedi Mulyadi Hentikan Proyek Golf di Kaki Gunung Salak karena Diduga Sebabkan Banjir Bandung 9 Juli 2025

    Dedi Mulyadi Hentikan Proyek Golf di Kaki Gunung Salak karena Diduga Sebabkan Banjir
    Editor
    KOMPAS.com
    — Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menghentikan pembangunan proyek
    lapangan golf
    di kaki
    Gunung Salak
    wilayah Kecamatan Taman Sari, Kabupaten
    Bogor
    , Rabu (9/7/2025).
    Langkah ini diambil menyusul laporan banjir yang terjadi di kawasan tersebut dan dugaan bahwa proyek itu menjadi salah satu penyebabnya.
    Dalam kunjungannya langsung ke lokasi bersama Camat Taman Sari, Dedi menegaskan bahwa segala dugaan harus dibuktikan secara ilmiah. Namun, ia menyoroti bahwa pembangunan lapangan golf tersebut diduga dilakukan tanpa izin amdal dan izin lingkungan yang lengkap.
    “Ini perusahaannya. Dan hari ini saya minta dihentikan seluruh pembangunannya sebelum seluruh problematikanya selesai, termasuk aspek-aspek lingkungannya, izin lingkungan dan amdal,” ujar Dedi dalam video yang diunggah di media sosial dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Rabu.
    Dedi juga meminta Camat Taman Sari untuk segera menindaklanjuti instruksi tersebut, sembari berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten.
    “Nanti saya telepon bupatinya. Mohon dihentikan aktivitasnya dulu, ya. Nanti kita buktikan dulu, banjir itu penyebabnya ini atau bukan, agar tidak menjadi fitnah,” katanya.
    Ia menegaskan jika terbukti proyek tersebut menjadi
    penyebab banjir
    , maka ia tidak akan memberikan persetujuan terhadap kelanjutannya.
    “Kalau penyebabnya ini, saya menyatakan tidak akan menyetujui,” tegas Dedi.
    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menerima laporan awal dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jabar terkait sejumlah proyek pembangunan di kawasan kaki Gunung Salak yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir bandang dan longsor.
    Menurutnya, DLH Jabar sudah mengidentifikasi 14 proyek di kawasan tersebut. Dari jumlah tersebut, tiga proyek di antaranya diketahui belum memiliki izin lingkungan dan baru dalam proses penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).
    Salah satu proyek yang disorot adalah pembangunan sebuah resort dan lapangan golf. Berdasarkan informasi dari Pemkab Bogor, proyek tersebut belum memiliki dokumen lingkungan dan baru akan mengurus DELH.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir Bekasi, BPBD Jabar Catat 1.847 Orang Terpaksa Mengungsi
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        9 Juli 2025

    Banjir Bekasi, BPBD Jabar Catat 1.847 Orang Terpaksa Mengungsi Bandung 9 Juli 2025

    Banjir Bekasi, BPBD Jabar Catat 1.847 Orang Terpaksa Mengungsi
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
    Jawa Barat
    mencatat, sebanyak 1.847 jiwa warga Kabupaten Bekasi terpaksa mengungsi akibat banjir yang terjadi pada Senin (7/7/2025) malam.
    Pranata Humas
    BPBD Jabar
    , Hadi Rahmat, mengatakan bahwa banjir akibat meluapnya daerah aliran sungai tersebut menggenangi sebanyak 23 desa di 13 kecamatan di Kabupaten Bekasi.
    Tercatat sebanyak 11.096 warga atau 2.774 KK terdampak akibat bencana tersebut dan sebagiannya terpaksa harus mengungsi ke enam titik yang lebih aman.
    “Total 1.847 jiwa atau 463 KK yang mengungsi ke enam titik lokasi pengungsian,” ujar Hadi saat dihubungi, Rabu (9/7/2025).
    Ia menerangkan bahwa banjir di Kabupaten Bekasi terjadi imbas dari hujan deras yang terjadi pada malam hingga dini hari.
    Akibatnya, volume debit air sungai meluap hingga merendam permukiman warga.
    Lebih lanjut, ketinggian air banjir di sejumlah wilayah bervariasi mulai dari 30 sentimeter hingga 1 meter.
    BPBD Jabar pun telah melakukan kajian cepat dengan mengevakuasi warga serta mengirimkan bantuan logistik berupa makanan hingga alat kebersihan.
    “Ada mi instan, air bersih, alat kebersihan, paket sembako untuk warga terdampak, dan lain sebagainya,” kata Hadi.
    Hadi menambahkan bahwa pihaknya pun akan mendirikan
    dapur umum
    pada hari ini, Rabu (9/7/2025), untuk membantu kebutuhan makanan bagi warga terdampak.
    “Sebagai upaya lanjutan, kami berencana mendirikan dapur umum hari ini untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga yang masih terdampak banjir,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua Motor Adu Banteng di Bantul, Satu Pengendara Tewas di Tempat
                
                    
                        
                            Yogyakarta
                        
                        9 Juli 2025

    Dua Motor Adu Banteng di Bantul, Satu Pengendara Tewas di Tempat Yogyakarta 9 Juli 2025

    Dua Motor Adu Banteng di Bantul, Satu Pengendara Tewas di Tempat
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Kecelakaan lalu lintas antara dua sepeda motor terjadi di jalan Ngipik–Potorono, tepatnya di Plakaran RT 04, Baturetno, Banguntapan,
    Bantul
    , Daerah Istimewa
    Yogyakarta
    , pada Selasa (8/7/2025) malam.
    Peristiwa ini menyebabkan satu orang pengendara meninggal dunia di lokasi kejadian.
    Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana, menjelaskan kecelakaan terjadi sekitar pukul 23.04 WIB.
    Honda Scoopy AB 2916 KM yang dikendarai Jumadi (46), warga Bangunharjo, Sewon, Bantul, bertabrakan dengan Yamaha Mio AB 2565 FY yang dikendarai Dony Trisdiyanto (33), warga Sendangtirto, Berbah, Sleman.
    Jeffry menyebut Honda Scoopy melaju dari arah barat (Ngipik) menuju timur (Potorono).
    Saat sampai di lokasi kejadian, kendaraan oleng ke kanan hingga masuk ke jalur berlawanan, dan bertabrakan dengan Yamaha Mio yang datang dari arah berlawanan.
    “Kedua pengendara akhirnya mengalami tabrakan,” ujar Jeffry saat dikonfirmasi, Rabu (9/7/2025).
    Akibat tabrakan tersebut, Dony Trisdiyanto, pengendara Yamaha Mio, meninggal dunia di lokasi. Jenazahnya telah dibawa ke RS Bhayangkara Polda
    DIY
    .
    Sementara itu, Jumadi, pengendara Honda Scoopy, mengalami luka robek terbuka di kepala dan dirawat di RSPAU Hardjolukito.
    Kedua kendaraan juga mengalami kerusakan. Honda Scoopy rusak pada bagian depan, sementara Yamaha Mio mengalami goresan di bodi samping kanan dan kaca spion pecah.
    Jeffry mengimbau masyarakat untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan mematuhi aturan lalu lintas guna menghindari kecelakaan serupa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Longsor Sukabumi Landa 2 Kampung, 1 Orang Tewas

    Longsor Sukabumi Landa 2 Kampung, 1 Orang Tewas

    Longsor Sukabumi Landa 2 Kampung, 1 Orang Tewas
    Tim Redaksi
    SUKABUMI, KOMPAS.com

    Bencana longsor
    terjadi pada Rabu (9/7/2025) dini hari di dua kampung yang berada di Kecamatan
    Bojonggenteng
    , Kabupaten
    Sukabumi
    ,
    Jawa Barat
    .
    Bencana longsor yang terjadi di area dua kampung tersebut kemudian menimpa dua rumah warga.
    Akibatnya, tiga orang tertimbun dan satu di antaranya tewas.
    Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 02.00 WIB, saat hujan deras mengguyur wilayah Kecamatan Bojonggenteng.
    “Longsor terjadi di dua lokasi yang menimpa dua unit rumah warga, akibatnya, tiga orang tertimbun,” kata Manajer Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna, dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Kompas.com, Rabu (9/7/2025) pagi.
    Daeng mengungkap longsor tersebut menimbun dua remaja dan satu anak, yang kemudian satu orang dengan usia 15 tahun meninggal dunia, sementara lainnya masih belum sadarkan diri.
    “Longsor di Kampung Bojonggenteng, RT 2 RW 1 itu menimpa rumah Ibu Yuyu (45 tahun); kemudian mengakibatkan satu orang anak U (15 tahun) menjadi korban. Kondisi saat ini tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit Bebita Pakuwon,” ujar Daeng.
    “Kemudian, longsor di Kampung Babakan, RT 17 RW 6 menimpa rumah Ibu Ita (51 tahun). Di tempat tersebut, longsor mengakibatkan dua anak tertimbun, yaitu I (15 tahun) dan S (8 tahun). S masih mendapat perawatan medis, sementara I meninggal dunia,” tutur Daeng.
    Hingga kini, sebagian area rumah tersebut masih tertimbun tanah dan mengalami kerusakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mereka yang Kena PHK Kini Melamar PPSU Jakarta…
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Juli 2025

    Mereka yang Kena PHK Kini Melamar PPSU Jakarta… Megapolitan 9 Juli 2025

    Mereka yang Kena PHK Kini Melamar PPSU Jakarta…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Lowongan pekerjaan sebagai calon petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (
    PPSU
    ) kini jadi harapan sejumlah warga
    Jakarta
    untuk menyambung hidup.
    Sebanyak 171 calon petugas PPSU mengikuti tes wawancara yang digelar Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (8/7/2025). Sebelumnya, jumlah pendaftar mencapai ratusan orang.
    Padahal, hanya enam pelamar yang akan diterima sebagai petugas PPSU di kelurahan tersebut. 
    Warga Cilangkap, Jakarta Timur, bernama Nanda (28) melamar sebagai petugas PPSU di Kelurahan Cipayung usai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) kantornya pada awal tahun ini.
    Saat ini, ia masih kuliah di jurusan Sistem Informasi di sebuah universitas swasta di wilayah Bekasi, Jawa Barat.
    Nanda kini hanya mengandalkan penghasilan dari pekerjaannya sebagai pengemudi ojek 
    online 
    (ojol). Dia mengaku bingung memenuhi kebutuhan hidup dan biaya kuliah tanpa penghasilan tetap.
    “Iya (melamar jadi petugas PPSU) kan karena aku kelas karyawan dan baru kena PHK juga, kalau mengandalkan ojol enggak nutup,” ucap Nanda.
    Nanda mengaku sudah mencoba melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan, tetapi tidak ada panggilan.
    “Iya, sudah coba melamar lainnya, sampai bank juga coba, tapi belum ada panggilan. Semoga PPSU lolos sih karena yang daftar sekitar 300 yang dibutuhkan enam,” katanya.
    Ridwan (40), warga Munjul, Jakarta Timur, juga mendaftar sebagai PPSU setelah kehilangan pekerjaannya dari salah satu perusahaan tekstil pada Maret 2025.
    “Karena ya masih belum bekerja, dan karena menganggur juga, pas melihat ada peluang di PPSU ya saya coba,” ungkapnya.
    “Ya keliling saya, yang PPSU ini saja saya cari info ke banyak kelurahan, mungkin saja rejekinya di sini,” ucap dia.
    Ridwan pun berharap diterima sebagai petugas PPSU agar kembali memiliki pemasukan. 
    “Ya semoga lulus sih dan bisa kerja lagi, sudah lama tidak kerja dan uang tabungan semakin menipis,” tuturnya.
    Sementara, Reza (30), warga Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur, berharap bisa lolos seleksi sebagai PPSU di Kelurahan Cipayung usai terkena PHK dua bulan lalu.
    Reza mengaku telah mengikuti seluruh tahapan seleksi, mulai dari administrasi, uji teknis, hingga wawancara oleh staf kelurahan dan kelurahan.
    “Enggak ada sih kendala saat pendaftaran, semoga saja lolos karena yang dibutuhkan hanya enam orang dan pelamar saja mencapai 300 orang,” ungkap Reza.
    Ia mengetahui informasi pendaftaran PPSU dari media sosial. Saat ini, Reza sedang tidak memiliki pekerjaan tetap.
    Reza sudah mencoba melamar ke sejumlah perusahaan, tetapi belum ada panggilan hingga kini.
    “Sudah dua bulan menganggur tapi sembari jadi pengemudi ojol, sambil nyari lagi pekerjaan tetap tapi belum ada panggilan lagi, makanya coba PPSU,” ungkapnya.
    Lurah Cipayung, Yulian Fathiniah mengatakan, pelamar PPSU di Kelurahan Cipayung mulanya mencapai 327 orang. Meski demikian, jumlah pelamar sudah berkurang saat tahap uji teknis karena sebagian tidak hadir.
    Pelamar tidak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga daerah penyangga.
    “Ya ini kan terbuka, ada yang dari Depok, Bekasi, Cengkareng, tapi pas seleksi ya ada pemeringatan, utamanya ya warga sekitar,” kata Yulian saat ditemui di kelurahan Cipayung, Selasa (8/7/2025).
    Yulian mengungkapkan, latar belakang pendidikan para pelamar PPSU sangat beragam, termasuk sarjana. 
    “Latar belakang pendidikan banyak juga yang SMA, kemudian sarjana juga banyak, tapi ada beberapa yang SD,” ungkap dia.
    Adapun tes wawancara petugas PPSU yang digelar di Kelurahan Cipayung sesuai surat edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jakarta. Proses wawancara fokus pada beberapa aspek penting.
    “Aspek yang pertama adalah integritas, kemudian loyalitas, selanjutnya adalah wawasan kebangsaan, serta pengetahuan umum,” kata Yulian.
    Ia menambahkan, proses wawancara merupakan tahap akhir seleksi sebelum diumumkan enam orang yang lolos menjadi anggota PPSU Kelurahan Cipayung.
    “Nanti sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan, kami akan menampilkan pengumuman baik melalui media sosial,
    website
    , maupun melalui mading di kelurahan,” ucapnya.
    Yulian menjelaskan, hasil seleksi PPSU akan diumumkan pada 11 hingga 14 Juli 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Sita Uang Rp 10 Miliar Terkait Korupsi Pengadaan Mesin EDC

    KPK Sita Uang Rp 10 Miliar Terkait Korupsi Pengadaan Mesin EDC

    KPK Sita Uang Rp 10 Miliar Terkait Korupsi Pengadaan Mesin EDC
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menyita uang sebesar Rp 10 miliar terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di salah satu bank milik negara (BUMN).
    Penyitaan tersebut dilakukan KPK saat memeriksa sejumlah saksi terkait perkara tersebut pada awal pekan Juli 2025.
    “Pada Senin dan Selasa kemarin, penyidik juga menyita uang sejumlah Rp 10 miliar di rekening para pihak tersebut,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (9/7/2025).
    Budi mengatakan, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi pada awal pekan ini untuk melacak pihak-pihak yang diduga ikut menikmati aliran uang dari
    korupsi pengadaan mesin EDC
    tersebut.
    “Benar, pada awal pekan ini telah dilakukan pemeriksaan kepada para saksi untuk didalami keterangannya, guna membantu penyidik dalam melacak pihak-pihak yang diduga berperan dan menerima aliran uang dari dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan mesin EDC,” ujar dia.
    KPK mengatakan, penyitaan tersebut sekaligus sebagai langkah awal asset recovery atas dugaan tindak pidana korupsi dalam program digitalisasi yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 700 miliar tersebut.
    Diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan EDC pada salah satu
    bank BUMN
    dengan nilai kerugian ditaksir mencapai Rp 700 miliar.
    “Dalam perkara dengan tempus 2020-2024, dengan nilai anggaran pengadaan sejumlah Rp 2,1 triliun, hitungan dari tim penyidik diduga total kerugian negaranya mencapai sekitar Rp 700 miliar, atau sekitar 30 persen dari nilai anggaran dalam pengadaan mesin EDC tersebut,” kata Budi, Selasa (1/7/2025).
    KPK juga sudah menggeledah kantor pusat bank tersebut yang terletak di kawasan Gatot Subroto dan Sudirman, Jakarta, Kamis (26/6/2025) lalu.
    Meski telah masuk tahap penyidikan, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara ini.
    Budi menyebut penyidikan masih bersifat umum (sprindik umum), dan lembaganya masih mendalami keterlibatan sejumlah pihak.
    Sementara itu, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menegaskan pihaknya menghormati proses penggeledahan oleh KPK.
    BRI mengaku akan kooperatif terhadap proses penegakan hukum yang berjalan.
    “Kami (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk) menghormati langkah penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya menegakkan hukum dan memberantas korupsi,” ujar Agustya dalam keterangannya kepada
    Kompas.com
    , Kamis.
    “Sebagai perusahaan BUMN, maka kami akan selalu comply (mematuhi regulasi) yang ditetapkan oleh pemerintah dan regulator dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance),” tambahnya.
    Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa BRI mendukung penuh penegakan hukum dan memastikan akan selalu terbuka untuk bekerja sama dengan KPK.
    Ia juga memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan sumber daya manusia (SDM) BRI sudah sesuai standar operasional perusahaan serta peraturan perundangan yang berlaku.
    “Kami juga telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, serta memitigasi risiko penyimpangan di masa mendatang,” tutur Agustya.
    “Atas kejadian ini kami pastikan bahwa proses penegakan hukum yang dijalankan KPK tersebut tidak berdampak terhadap operasional dan layanan BRI, sehingga nasabah tetap dapat bertransaksi secara normal dengan nyaman dan aman,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lokasi Samsat Keliling di Jakarta untuk Pemutihan Pajak Kendaraan 9 Juli 2025
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Juli 2025

    Lokasi Samsat Keliling di Jakarta untuk Pemutihan Pajak Kendaraan 9 Juli 2025 Megapolitan 9 Juli 2025

    Lokasi Samsat Keliling di Jakarta untuk Pemutihan Pajak Kendaraan 9 Juli 2025
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan
    Samsat Keliling
    di sejumlah titik strategis di wilayah
    Jakarta
    , Rabu (9/7/2025).
    Layanan ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan dan pengesahan STNK tanpa perlu mengunjungi kantor Samsat Induk.
    Samsat Keliling juga mendukung program
    pemutihan pajak kendaraan
    bermotor, yang memberikan penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak untuk tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
    Program pemutihan pajak di Jakarta berlangsung hingga 31 Agustus 2025. Namun, untuk pengurusan pajak lima tahunan dan pergantian pelat nomor kendaraan, masyarakat tetap harus datang langsung ke kantor Samsat Induk tempat kendaraan terdaftar.
    Berdasarkan informasi dari Polda Metro Jaya, berikut daftar lokasi dan jam operasional Samsat Keliling di Jakarta pada Rabu, (9/7/2025):
    Jakarta Pusat:
    Jakarta Utara:
    Jakarta Barat:
    Jakarta Selatan:
    Jakarta Timur:
    Wajib pajak yang ingin memanfaatkan layanan ini perlu menyiapkan dokumen sebagai berikut:
    Masyarakat diimbau hadir sesuai jadwal operasional yang telah ditetapkan agar pelayanan berjalan tertib dan efisien.
    Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan Samsat Keliling di wilayah DKI Jakarta, masyarakat dapat mengakses kanal resmi Ditlantas Polda Metro Jaya atau menghubungi kantor Samsat terdekat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Potret Semrawutnya Palmerah, Angkot Ngetem Jadi Biang Ketok
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Juli 2025

    Potret Semrawutnya Palmerah, Angkot Ngetem Jadi Biang Ketok Megapolitan 9 Juli 2025

    Potret Semrawutnya Palmerah, Angkot Ngetem Jadi Biang Kerok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Semrawut, satu kata itu cukup menggambarkan pemandangan sehari-hari di Jalan Palmerah Selatan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
    Macet panjang yang terjadi hingga di depan Pasar Palmerah salah satunya disebabkan karena mobil angkutan kota (angkot) yang mengetem di tengah jalan.
    Kejadian ini berlangsung hampir setiap hari di wilayah itu.
    Pantauan
    Kompas.com,
    Selasa (9/7/2025) pagi, sejumlah angkot berhenti selama 10 menit di jalan dekat Pasar Palmerah.
    Suara pekik klakson terdengar tanpa henti di antara kendaraan-kendaraan yang mengular sejak pagi.
    Sekitar tiga sampai empat angkot M11 jurusan Tanah Abang–Kebon Jeruk berjajar di sepanjang jalan, seolah enggan bergerak.
    Di sisi lain, mobil JakLingko juga terjebak macet karena kesulitan lewat, terhalang mobil angkot yang mengetem.
    Kondisi yang terjadi tiap harinya ini diperparah dengan lalu lalang penumpang angkot ke tengah jalan. Ditambah banyaknya penjual sayur yang menggelar dagangannya di bahu jalan.
    Hanya sepeda motor yang bisa membelah kemacetan di antara angkot-angkot tersebut. Sementara mobil tidak bisa melewati jalan lantaran angkot itu berhenti di tengah jalan.
    Kemacetan mengular hingga 100 meter di sepanjang jalan itu.
    Salah satu sopir JakLingko, Andi (36), bukan nama aslinya, menyebut para sopir angkot yang bandel di lokasi itu memang telah lama menarik pelanggan di tengah jalan.
    Ia pun sudah berkali-kali mencoba memberi tahu sopir yang bersangkutan, tetapi tidak ada hasilnya.
    “Saya sampai sudah muak tiap hari begini. Bahkan sekarang saya sama dua orang sopir mikrotrans turun ke jalan buat atur lalu lintas. Kasihan soalnya kalau macet terus,” ujar Andi saat ditemui, Selasa.
    Sopir angkot yang berhenti di tengah jalan sempat ditegur pengendara mobil lantaran membuat macet, bahkan hingga cekcok. Namun, sopir tersebut justru mengancam yang menegurnya.
    “Kalau ditegur sampai ribut, nanti dianya malah ngancem mau laporin ke polisi,” ujar Andi.
    Salah satu pedagang di Pasar Palmerah, Sena (51), bukan juga nama aslinya, mengaku sempat ada yang memecahkan kaca mobil angkot yang sengaja berhenti di tengah jalan.
    “Waktu itu ada yang sampai turun dari mobil terus pecahin kaca angkot. Tapi besoknya tetap berhenti di tengah jalan lagi,” ucap dia.
    Kondisi kemacetan di Pasar Palmerah diperparah dengan tidak adanya petugas Suku Dinas Perhubungan terkait ataupun polisi lalu lintas yang berjaga di lokasi.
    Warga pun berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi situasi ini, agar kekacauan yang salah satunya disebabkan angkot dapat diselesaikan. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.