Category: Kompas.com

Aniaya Warga Serang Banten hingga Tewas, Ayah dan Anak Dihukum 6 Tahun Penjara Regional 10 Juli 2025

Aniaya Warga Serang Banten hingga Tewas, Ayah dan Anak Dihukum 6 Tahun Penjara
Tim Redaksi
SERANG, KOMPAS.com
– Tiga terdakwa kasus
penganiayaan
yang mengakibatkan tewasnya
Amin
, seorang warga Kota
Serang
, Banten, dijatuhi hukuman enam tahun penjara.
Ketiga terdakwa tersebut adalah Jasuki dan Ade Muklas, yang merupakan
ayah dan anak
, serta Masud.
Hakim Pengadilan Negeri Serang, Mochamad Ichwanudin menyatakan, ketiga terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka atau kematian.
“Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun,” ujar Ichwanudin saat membacakan putusan pada Kamis (10/7/2025).
Ichwanudin menjelaskan, hukuman tersebut dijatuhkan karena tindakan ketiga terdakwa menyebabkan korban mengalami luka serius akibat pengeroyokan.
Meski demikian, ada beberapa keadaan yang meringankan, di antaranya adalah sikap kooperatif para terdakwa selama proses hukum serta fakta bahwa mereka belum pernah dipidana sebelumnya.
“Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban,” tambah Ichwanudin.
Vonis hakim tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa Kejaksaan Negeri Banten, yang meminta agar ketiga terdakwa dihukum 9 tahun penjara.
Jaksa Raden Isjuniyanto mengungkapkan, pihaknya akan memikirkan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan untuk melakukan banding.
“Pikir-pikir yang mulia,” kata Isjuniyanto.
Dalam dakwaan terungkap bahwa peristiwa penganiayaan bermula dari kecurigaan Jasuki terhadap anaknya, Mukhaidah, yang diduga memiliki hubungan dengan korban Amin.
Untuk mengonfirmasi kecurigaannya, Jasuki meminta Ade dan Masud untuk mengikuti Mukhaidah.
Pada 5 September 2024, mereka menemukan Mukhaidah masuk ke rumah bersama Amin.
Ketiganya kemudian mendobrak masuk dan menganiaya Amin hingga mengalami luka berat.
Saksi Maryanah, istri Amin, menemukan suaminya tergeletak di teras rumah pada pukul 07.30 WIB.
Saat ditemukan, wajah Amin mengalami lebam-lebam, bibir sobek, dan mata sebelah kanan lebam biru serta mulut mengeluarkan darah.
Maryanah segera membawa Amin ke RSUD Banten untuk mendapatkan perawatan.
Meskipun kondisinya sempat membaik, Amin akhirnya meninggal dunia lima hari setelah kejadian.
Ketiga terdakwa ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten untuk diproses hukum lebih lanjut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/07/2025 21:17
Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak Regional 10 Juli 2025

Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak
Tim Redaksi
BATAM, KOMPAS.com
– Gubernur Kepulauan Riau (
Kepri
)
Ansar Ahmad
menjelaskan penyebab kenaikan
tarif listrik
di Kota
Batam
. Menurutnya, hal ini dipicu oleh lonjakan harga gas yang menjadi bahan bakar utama pembangkit listrik milik PLN Batam.
Ansar menyebutkan, selama ini pembangkit listrik di Batam mengandalkan pasokan gas pipa dari Gresik. Namun, karena produksinya menurun, 30 persen pasokan harus diganti dengan gas alam cair (LNG) yang diimpor.
“Konversi ke gas alam cair menyebabkan biaya operasional lebih mahal, harga LNG jauh lebih tinggi. Proporsi pemakaiannya pun berubah menjadi 70 persen LNG dan 30 persen gas pipa,” ujar Ansar saat ditemui di PT Stania Batam, Kamis (10/7/2025).
Ia menyebut harga LNG saat ini berkisar 13–15 dolar AS, sedangkan gas pipa hanya sekitar 7 dolar AS. Selain itu, biaya pengiriman gas LNG dari Lampung ke Batam juga menambah beban operasional.
Ansar menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kepri saat ini tengah mendorong proyek metering gas di Pulau Pemping agar tersambung ke Kecamatan Belakang Padang, Batam. Ia juga menyinggung pentingnya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) agar sebagian gas dari Natuna yang selama ini dikirim ke Singapura bisa digunakan untuk kebutuhan energi Batam.
“Kita yakin, kebutuhan listrik di tahun 2027 akan naik signifikan, sekitar 2 sampai 4 gigawatt, terutama karena kehadiran data center. Kita harus kompetitif dengan Johor, jangan sampai harga listrik kita mahal dan kalah saing,” katanya.
Meski demikian, Ansar mengaku belum menerima laporan resmi dari Pemerintah Kota Batam terkait
kenaikan tarif listrik
yang sudah berlaku.
“Kan itu PLN Batam, mungkin mereka bisa diskusi langsung dengan Pemko maupun BP Batam,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/07/2025 21:16
Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak Regional 10 Juli 2025

Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak
Tim Redaksi
BATAM, KOMPAS.com
– Gubernur Kepulauan Riau (
Kepri
)
Ansar Ahmad
menjelaskan penyebab kenaikan
tarif listrik
di Kota
Batam
. Menurutnya, hal ini dipicu oleh lonjakan harga gas yang menjadi bahan bakar utama pembangkit listrik milik PLN Batam.
Ansar menyebutkan, selama ini pembangkit listrik di Batam mengandalkan pasokan gas pipa dari Gresik. Namun, karena produksinya menurun, 30 persen pasokan harus diganti dengan gas alam cair (LNG) yang diimpor.
“Konversi ke gas alam cair menyebabkan biaya operasional lebih mahal, harga LNG jauh lebih tinggi. Proporsi pemakaiannya pun berubah menjadi 70 persen LNG dan 30 persen gas pipa,” ujar Ansar saat ditemui di PT Stania Batam, Kamis (10/7/2025).
Ia menyebut harga LNG saat ini berkisar 13–15 dolar AS, sedangkan gas pipa hanya sekitar 7 dolar AS. Selain itu, biaya pengiriman gas LNG dari Lampung ke Batam juga menambah beban operasional.
Ansar menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kepri saat ini tengah mendorong proyek metering gas di Pulau Pemping agar tersambung ke Kecamatan Belakang Padang, Batam. Ia juga menyinggung pentingnya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) agar sebagian gas dari Natuna yang selama ini dikirim ke Singapura bisa digunakan untuk kebutuhan energi Batam.
“Kita yakin, kebutuhan listrik di tahun 2027 akan naik signifikan, sekitar 2 sampai 4 gigawatt, terutama karena kehadiran data center. Kita harus kompetitif dengan Johor, jangan sampai harga listrik kita mahal dan kalah saing,” katanya.
Meski demikian, Ansar mengaku belum menerima laporan resmi dari Pemerintah Kota Batam terkait
kenaikan tarif listrik
yang sudah berlaku.
“Kan itu PLN Batam, mungkin mereka bisa diskusi langsung dengan Pemko maupun BP Batam,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/07/2025 21:16
Perjalanan Dinas ke Batam Diduga Rugikan Negara Rp 1 Miliar, Penyidik Kejaksaan Geledah Ruang Bendahara DPRD Nabire Regional 10 Juli 2025

Perjalanan Dinas ke Batam Diduga Rugikan Negara Rp 1 Miliar, Penyidik Kejaksaan Geledah Ruang Bendahara DPRD Nabire
Tim Redaksi
NABIRE, KOMPAS.com
– Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Nabire menggeledah Ruang Bendahara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (10/7/2025).
Penggeledahan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan perjalanan dinas sekretariat DPRD Kabupaten Nabire pada tahun 2023.
Penggeledahan dilakukan berdasarkan surat perintah Kepala
Kejaksaan Negeri Nabire
dan telah mendapatkan izin penetapan dari Kepala Pengadilan Negeri Nabire.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Nabire, Chrispo Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan beberapa tiket asli yang masih disimpan dalam penggeledahan tersebut.
“Namanya kan perjalanan dinas berarti modusnya tiket palsu, bill hotel palsu, dan hasilnya kami temukan hanya beberapa tiket asli. Tidak semua,” ujar Chrispo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis malam.
Chrispo juga menyebutkan bahwa dalam kasus ini, kurang lebih 20 orang telah diperiksa, terdiri dari anggota dewan (DPRD) dan staf kesekretariatan dewan.
“Yang sudah diperiksa anggota dewan di atas 20-an orang ditambah 14 staf kesekretariatan yang sudah diperiksa, yakni staf keuangan dan staf persidangan, karena yang mengetahui pencairan dan ikut
bimbingan teknis
,” ungkapnya.
Dia menambahkan bahwa staf keuangan, staf persidangan, dan staf perundang-undangan sekretariat DPRD mendampingi para anggota dewan dalam perjalanan dinas tersebut.
“Tidak hanya dari pihak Sekretariat Dewan (Setwan) saja yang diperiksa, namun juga pihak hotel serta pihak maskapai pun sudah diperiksa,” ungkap Chrispo.
Fokus penyidikan saat ini adalah pada satu kegiatan, yaitu
Bimbingan Teknis
dengan anggaran sebesar Rp 2 miliar ke Batam.
Sementara itu, potensi kerugian negara yang dihitung oleh penyidik dan sedang diperiksa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Tengah diperkirakan mencapai Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar.
“Setelah penghitungan kerugian negara dari BPKP selesai, baru bisa dikeluarkan penetapan tersangka dan dilanjutkan penanganan tersangka,” ucap Chrispo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/07/2025 21:14
Jadi Tersangka Kasus Pertamina, Riza Chalid Buron, Diduga di Singapura Nasional 10 Juli 2025

Jadi Tersangka Kasus Pertamina, Riza Chalid Buron, Diduga di Singapura
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengusaha minyak Mohammad
Riza Chalid
ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) tahun 2018-2023.
Tapi,
Kejaksaan Agung
belum menahan Riza karena statusnya kini masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
“Yang bersangkutan, (MRC) adalah Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak. Jadi, dia sekarang keberadaannya diduga tidak di dalam Indonesia,” ujar Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Abdul Qohar saat konferensi pers di Lobi Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Qohar mengatakan, semenjak penyidikan kasus ini bergulir, Riza sudah dipanggil tiga kali oleh penyidik. Tapi, ia tidak pernah hadir.
Penyidik menduga, Riza Chalid telah berada di luar negeri.
“Tetapi khusus MRC, selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut, tidak hadir, berdasarkan informasi, yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri,” lanjutnya.
Qohar mengatakan, Riza Chalid diduga berada di Singapura. Penyidik pun telah berkoordinasi dengan perwakilan Kejaksaan RI di sana.
Hari ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka baru dalam kasus dugaan
korupsi Pertamina
.
Mereka adalah AN selaku Vice President Supply dan Distribusi PT Pertamina; HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina; dan TN selaku VP Integrated Supply Chain.
Lalu, DS selaku VP Crude and Trading PT Pertamina tahun 2019-2020; AS selaku Direktur Gas Petrochemical Pertamina International Shipping; dan HW selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2019-2020.
Kemudian, MH selaku Business Development Manager PT Trafigura tahun 2019-2021; dan IP selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi.
Selain Riza Chalid, delapan tersangka lainnya langsung ditahan Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus ini.
Berkas perkara mereka juga telah dilimpahkan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Sembilan tersangka ini adalah Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.
Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga; dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.
Kemudian, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/07/2025 20:33
Kejagung Ungkap 7 Perbuatan Melawan Hukum dari 9 Tersangka Kasus Korupsi Pertamina Nasional 10 Juli 2025

Kejagung Ungkap 7 Perbuatan Melawan Hukum dari 9 Tersangka Kasus Korupsi Pertamina
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kejaksaan Agung mengungkap tujuh
perbuatan melawan hukum
yang dilakukan 9 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) tahun 2018-2023.
Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Qohar mengatakan, perbuatan para tersangka itu telah mengakibatkan kerugian pada perekonomian negara.
“Masing-masing tersangka telah melakukan penyimpangan yang merupakan perbuantan melawan hukum dan tata kelola mninyak yang mengakibatkan kerugian negara mau pun kerugian perekonomian negara,” kata Abdul, saat konferensi pers di Lobi Gedung Bundar Jampidsus
Kejagung
, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Sembilan tersangka baru yang diumumkan Kejagung malam ini salah satunya yakni Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak Muhammad Riza Chalid.
Delapan lainnya masing-masing berinisial AN selaku Vice President Supply dan Distribusi PT Pertamina, HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina, TN selaku VP Integrated Supply Chain, DS selaku VP Crude and Trading PT Pertamina tahun 2019-2020, AS selaku Direktur Gas Petrochemical Pertamina International Shipping, HW selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2019-2020, MH selaku Business Development Manager PT Trafigura tahun 2019-2021, dan IP selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi.
Penyimpangan atau perbuatan melawan hukum pertama yakni penyimpangan dalam perencana dan pengadaan ekspor minyak mentah.
Kedua, kata Abdul, penyimpangan dalam perencanaan impor minyak mentah
Sementara ketiga, penyimpangan dalam perencanaan pengadaan impor BBM.
Keempat, penyimpangan dalam pengadaan sewa kapal.
“Lima, penyimpangan dalam sewa terminal BBM PT OTM,” ujar dia.
Keenam, lanjut Abdul, penyimpangan dalam pemberian proses kompensasi prodak pertalite.
Sementara yang terakhir penyimpangan dalam penjualan solar non subsidi kepada pihak swasta dan pihak BUMN yang dijual dengan harga di bawah harga dasar
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/07/2025 20:19
2 Kejagung Kembali Tetapkan 9 Tersangka Kasus Pertamina, Ada Riza Chalid Nasional

Kejagung Kembali Tetapkan 9 Tersangka Kasus Pertamina, Ada Riza Chalid
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Kejaksaan Agung
(Kejagung) menetapkan sembilan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) dan subholding kontraktor kontrak kerja sama tahun 2018-2023.
Dari sembilan tersangka baru yang ditetapkan, enam di antaranya merupakan pejabat perusahaan minyak negara tersebut. Sedangkan salah satunya adalah pengusaha Muhammad
Riza Chalid
(MRC).
“Dari hasil penyidikan yang dilakukan secara marathon dengan jumlah saksi sebagaimana telah disampaikan Pak Kapuspenkum, tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar saat konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Kamis (10/7/2025) malam.
Sebelumnya dalam perkara ini, Kejagung telah memanggil dan memeriksa 273 saksi dan 16 ahli dengan berbagai latar belakang keahlian.
Adapun kesembilan tersangka itu adalah sebagai berikut:
1. Tersangka AN (Alfian Nasution), selaku Vice President Supply dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011-2015;
2. Tersangka HB (Hanung Budya), selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014;
3. Tersangka TN (Toto Nugroho), selaku SVP Integrated Supply Chain PT Pertamina 2017-2018;
4. Tersangka DS (Dwi Sudarsono), selaku VP Crude and Product Trading ISC Kantor Pusat PT PT Pertamina (Persero) tahun 2019-2020;
5. Tersangka AS (Arif Sukmara), selaku Direktur Gas, Petrochemical and New Business Pertamina International Shipping (PIS);
6. Tersangka HW (Hasto Wibowo), selaku mantan SVP Integrated Supply Chain PT Pertamina (Persero) tahun 2018-2020;
7. Tersangka MH (Martin Haendra Nata), selaku Business Development Manager PT Trafigura Pte. Ltd. Singapore tahun 2020-2021;
8. Tersangka IP (Indra Putra), selaku Business Development PT Mahameru Kencana Abadi;
9. Tersangka MRC (Muhammad Riza Chalid), selaku Beneficial Owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak
“Untuk pejabat di PT Pertamina, karena yang bersangkutan menjabat di tempat yang berbeda, maka tidak saya sebutkan jabatannya satu persatu,” ujarnya.
Atas perbuatannya, para tersangka diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebelumnya dalam perkara yang sama, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka. Kesembilan orang itu adalah sebagai berikut:
1. Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
2. Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
3. Agus Purwono selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
4. Yoki Firnandi (YF) selaku pejabat di PT Pertamina International Shipping
5. Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa
6. Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim
7. Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim serta Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak
8. Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga
9. Edward Corne (EC) selaku VP trading operation PT Pertamina Patra Niaga.
Dengan penambahan sembilan tersangka baru, maka total sudah 18 tersangka yang ditetapkan Kejagung dalam perkara a quo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/07/2025 20:14
Pramono Bakal Integrasikan Gedung AA Maramis dengan Lapangan Banteng Megapolitan 10 Juli 2025

Pramono Bakal Integrasikan Gedung AA Maramis dengan Lapangan Banteng
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur DKI Jakarta
Pramono Anung
berencana mengintegrasikan kawasan
Lapangan Banteng
dengan Gedung AA Maramis II di Jakarta Pusat.
Kolaborasi ini dilakukan bersama Kementerian Keuangan RI, tujuannya untuk memperluas dan memperindah ruang publik di Ibu Kota.
Langkah ini sekaligus menghidupkan kembali nilai historis kawasan yang dulunya menjadi bagian dari jantung pemerintahan kolonial tersebut.
“Pencanangan ini, karena bagi saya pribadi, ruang publik yang semakin banyak di Jakarta, Bu Menteri, itu akan membuat Jakarta menjadi jauh lebih menarik,” kata Pramono dalam pencanangan, penataan, integrasi di Lapangan Banteng, Kamis (10/7/2025)
Diakui Pramono, Lapangan Banteng kini sudah dibuka selama 24 jam, dan mendapat sambutan positif dari masyarakat.
Menurutnya, penggabungan Lapangan Banteng dengan Gedung AA Maramis akan memperkuat fungsi kawasan sebagai ruang publik yang inklusif dan bernilai sejarah.
“Bahkan baru pertama kali hari ulang tahun Jakarta yang ke-498 kemarin, yang selama ini kalau nggak di Monas, di Ancol, diadakan di sini, saya baru tahu Bu, air mancurnya itu bagus,” kata dia.
Dalam acara pencanangan tersebut, hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendukung penuh langkah Pemprov DKI Jakarta.
Ia menilai kawasan tersebut memang membutuhkan penataan ulang agar lebih layak dan bermanfaat bagi publik.
“Di sini dulu sering isinya lalu lintas banyak yang berhenti, kemudian kaki lima dan bahkan mobil yang habis kecelakaan ditaruhnya disini Pak Gubernur. Jadi memang pandangannya nggak terlalu bagus,” ungkap Sri Mulyani.
Ia menyambut baik sinergi lintas lembaga untuk menghidupkan kembali kawasan ini.
“Ini ide dari kita semuanya untuk membuat ruang publik Jakarta yang makin bagus dan juga terbuka, inklusif, aksesibel untuk semuanya,” kata dia.
Sri Mulyani bercerita, gedung AA Maramis sendiri merupakan bangunan bersejarah yang telah melalui proses restorasi oleh Kementerian Keuangan.
Gedung ini dinamai untuk menghormati Menteri Keuangan pertama Republik Indonesia, Alexander Andries Maramis, yang menerbitkan uang pertama RI, yakni Oeang Republik Indonesia (ORI).
Dulunya, bangunan itu dikenal sebagai Gedung Dendros, salah satu peninggalan era kolonial.
Restorasi gedung dilakukan dengan ketat mengikuti standar pelestarian cagar budaya.
“Alhamdulillah sudah selesai dan sekarang dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Kami ingin setiap aset negara, baik gedung maupun tanah, dapat memberi manfaat ekonomi, sosial, dan kultural,” tambah Sri Mulyani.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menegaskan bahwa pembangunan proyek integrasi ini tidak menggunakan dana APBD.
Seluruh biaya ditanggung oleh koefisien lantai bangunan (KLB) kontribusi pengembang.
“Kami sudah membiasakan diri untuk membangun tanpa APBD termasuk di tempat ini. Secara khusus kami ingin terima kasih KLB Jtras Bank ya, yang akan membangun ini, Tetapi desainnya kita sepakati bersama-sama,” kata Pramono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/07/2025 20:02
Duel Lawan 2 Begal, Buruh di Bekasi Terluka di Lengan dan Punggungnya Megapolitan 10 Juli 2025

Duel Lawan 2 Begal, Buruh di Bekasi Terluka di Lengan dan Punggungnya
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com
– Seorang buruh di Kabupaten Bekasi bernama Samsul (48) terluka setelah berduel dengan dua
begal
di Jalan Raya Cikarang Bekasi Laut, Desa Srijaya, Tambun Utara, pada Rabu (9/7/2025) dini hari.
Ia terluka di bagian lengan kanan dan punggung kiri.
“Ini tangan (lengan terluka). Belakang ada juga kena sabetan celurit. Tetap Alhamdulillah tidak apa-apa,” kata Samsul saat dikonfirmasi, Kamis (10/7/2025).
Samsul menjelaskan, aksi pembegalan bermula ketika ia berangkat kerja dari kediamannya di Babelan melalui Jalan Cikarang Bekasi Laut.
Saat dalam perjalanan, ia tiba-tiba dipepet dua begal yang mengendarai sepeda motor.
Saat itu, kedua pelaku langsung menyerang dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit. Pelaku juga sempat mengacungkan pistol mainan.
“Setelah dipepet langsung diserang pakai celurit,” ujarnya.
Setelah diserang, Samsul menghentikan motornya. Namun, pelaku tetap berupaya merebutnya.
Tak terima sepeda motornya hendak dirampas, korban berupaya mempertahankan diri hingga terjadi duel tak seimbang selama 30 menit.
Duel baru berakhir setelah kedua begal keletihan dan kabur meninggalkan celurit dan pistol mainannya di lokasi. Kedua pelaku juga gagal membawa sepeda motor korban.
“Ya nyerah juga kali dia, kecapekan kali sudah berantemnya. Pelaku sekitar sepantaran kayak saya,” ungkap Samsul.
Setelah pelaku kabur, korban langsung pergi ke sebuah klinik untuk mendapat perawatan medis.
Terpisah, Kapolsek Tambun Selatan Kompol Wuryanti menuturkan, anak buahnya telah mendatangi TKP dan menemui korban.
Namun korban enggan membuat laporan ke polisi dengan alasan pelaku gagal merampas kendaraannya.
“Namun demikian penyelidikan tetap kita lanjutkan,” ucap Wuryanti.
Di sisi lain, Wuryanti mengimbau masyarakat jika menjadi korban pembegalan untuk segera membuat laporan polisi.
“Itu bisa menjadi petunjuk bagi polisi bahwa di lokasi tersebut ada kejadian dan harus diantisipasi,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/07/2025 19:55
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Sabu dalam Shockbreaker dari Malaysia Megapolitan 10 Juli 2025

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Sabu dalam Shockbreaker dari Malaysia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –

Bea dan Cukai Bandara
Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu yang merupakan bagian dari jaringan internasional Indonesia-Malaysia.
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo mengatakan sabu tersebut diselundupkan melalui komponen
shockbreaker
motor.
“Pada 1 Mei 2025,
shockbreaker
tersebut dikirim melalui layanan DHL dari Malaysia menuju Jakarta Timur,” ujar Gatot dalam konferensi pers di Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta,
Tangerang
, Kamis (10/9/2025).
Gatot menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan analis barang kiriman terhadap salah satu paket yang diduga berisi narkotika. Petugas kemudian memeriksa paket tersebut.
“Sebanyak delapan paket
shockbreaker
dibongkar, ternyata dalamnya disembunyikan serbuk kristal bening dengan berat 856 gram,” ucap Gatot.
Setelah dilakukan uji laboratorium, kristal bening itu dipastikan mengandung zat
methamphetamine
atau sabu.
“Kemudian barang bukti tersebut diserahterimakan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) RI,” lanjut Gatot.
Menindaklanjuti temuan tersebut, tim gabungan dari Bea Cukai, BNN, dan Polri dibentuk untuk melakukan
control delivery
atau pengiriman yang dikendalikan. Dari operasi tersebut, mereka menangkap satu orang tersangka.
“Berhasil mengamankan satu orang tersangka inisial MA sebagai penerima barang,” ungkap Gatot.
Saat ini, tersangka telah ditangkap oleh BNN RI bersama barang bukti dan tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
“Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,” tutup dia.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/07/2025 19:47