Category: Kompas.com

  • Waspada, BMKG Ingatkan Prediksi Cuaca Ekstrem Landa Sumut 8-15 Desember
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        8 Desember 2025

    Waspada, BMKG Ingatkan Prediksi Cuaca Ekstrem Landa Sumut 8-15 Desember Medan 8 Desember 2025

    Waspada, BMKG Ingatkan Prediksi Cuaca Ekstrem Landa Sumut 8-15 Desember
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah 1 memprediksi akan ada cuaca ekstrem, berupa intensitas hujan tinggi, yang melanda Sumatera Utara dari rentang 8-15 Desember 2025.
    Masyarakat diminta waspada untuk mengantisipasi dampak dari
    cuaca ekstrem
    tersebut.
    “Kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada karena dalam beberapa minggu ke depan wilayah di
    Sumatera Utara
    diperkirakan akan mengalami peningkatan intensitas hujan,” ujar Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1, Hendro Nugroho, dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/12/2025).
    Hendro juga mengharapkan masyarakat memiliki langkah mitigasi menyikapi
    prediksi cuaca
    ekstrem tersebut.
    “Masyarakat diharapkan dapat mengambil langkah antisipatif agar aktivitas harian tetap dapat berlangsung aman dan lancar,” katanya.
    Adapun wilayah yang berpotensi
    hujan lebat
    ialah Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Langkat, Deli Serdang, Karo, Simalungun, Samosir, Serdang Bedagai, dan Labuhanbatu Selatan.
    Selanjutnya, wilayah lainnya, Kota Gunungsitoli, Sibolga, Padang Sidempuan, Medan, Binjai, dan Pematang Siantar.
    Hendro mengatakan, prediksi cuaca ekstrem diketahui setelah dilakukan identifikasi adanya bibit siklon tropis 91S di Samudera Hindia Barat Daya Lampung, yang mengakibatkan adanya belokan angin dan konfluensi atau pertemuan massa udara di Sumatera Utara.
    Kehadiran bibit siklon tropis 91S juga didukung oleh aktifnya gelombang atmosfer dan MJO di sekitar pusat sirkulasinya.
    “Kondisi IOD negatif masih akan berlangsung hingga bulan Desember 2025. Selain itu, suhu muka laut terpantau hangat berkisar 29–30 derajat selsius dan kelembapan udara yang tinggi di semua lapisan atmosfer,” ujar Hendro.
    Hendro mengatakan, dengan adanya faktor tersebut, wilayah Sumatera Utara diprediksi akan menerima tambahan uap air sehingga terjadi peningkatan pembentukan awan-awan hujan, khususnya di wilayah pantai barat.
    Mengingat cuaca bersifat dinamis, masyarakat juga diharapkan untuk terus memantau informasi terkini dari BMKG.
    “(Begitu juga) Para Kepala Daerah juga diimbau untuk dapat berkoordinasi dengan BPBD, TNI, Polri setempat untuk terus mengikuti informasi yang disampaikan oleh Balai Besar MKG Wilayah I Medan,” tutup Hendro.
    Sebelumnya, peringatan serupa juga disampaikan Prakirawan BMKG Wilayah I Sumut, Endah Paramita.
    Dia mengatakan meski intensitas hujan di bulan Desember lebih rendah dari bulan November 2025, masyarakat tetap diminta waspada, terutama yang rumahnya di wilayah berbukit dan di sekitar aliran sungai.
    Terkhusus di wilayah Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Kota Medan.
    “BMKG juga mengingatkan masyarakat yang tinggal di wilayah berbukit dan di sekitar aliran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan tanah longsor,” kata Endah saat press conference di Pemprov Sumut, Kamis (4/12/2025).
    Sementara itu, sebelumnya banjir dan longsor menerjang 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara sejak Senin (24/12/2025).
    Data terbaru BPBD Sumut, Senin (8/12/2025) pukul 08.00, jumlah korban meninggal akibat musibah itu berjumlah 338 jiwa, 138 hilang, terluka 650, dan 42.686 mengungsi.
    Lokasi terparah di Kabupaten Tapanuli Tengah.
    Korban meninggal tercatat 110 orang, hilang 94 orang, dan luka-luka 524 orang.
    Terparah kedua terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan.
    Korban meninggal 85 orang, 30 orang hilang, dan 69 orang luka-luka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pencarian 3 Korban Longsor Masih Terus Dilakukan Arjasari, Bandung Masih Nihil, BPBD: Medannya Sulit
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        8 Desember 2025

    Pencarian 3 Korban Longsor Masih Terus Dilakukan Arjasari, Bandung Masih Nihil, BPBD: Medannya Sulit Bandung 8 Desember 2025

    Pencarian 3 Korban Longsor Masih Terus Dilakukan Arjasari, Bandung Masih Nihil, BPBD: Medannya Sulit
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS. com
    — Upaya pencarian 3 korban bencana tanah longsor di Kampung Condong, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, hingga kini masih belum membuahkan hasil.
    Proses evakuasi terkendala medan yang sulit dan kondisi tanah yang labil.
    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung, Beni Sonjaya, mengatakan tim gabungan masih terus melakukan pencarian meski dihadapkan pada hambatan di lapangan. 
    Salah satunya, alat berat jenis ekskavator sempat ambles saat diterjunkan ke lokasi.
    “Belum ditemukan. Medannya sulit. Alat berat juga ambles, beko sempat marebes (terperosok). Sekarang sebagian tim fokus mencari korban, sebagian lagi mengangkat alat berat,” katanya dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (8/12/2025).
    Meski menghadapi kendala teknis, operasi pencarian tetap dilanjutkan dengan pembagian tugas di antara personel untuk mempercepat proses evakuasi sekaligus menormalkan akses alat berat.
    Terkait dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Beni memastikan bantuan sudah disalurkan ke Kabupaten Bandung.
    Bantuan tersebut meliputi kebutuhan logistik, sembako, pengiriman alat berat, hingga operasional dapur umum bagi warga terdampak.
    “Ada bantuan, sembako, logistik, alat berat, dan dapur umum dari provinsi sudah ada,” ujarnya.
    Beni menegaskan, penetapan status siaga bencana tidak semata bergantung pada keputusan pemerintah provinsi.
    Pemerintah daerah, kata dia, tetap memiliki kewenangan menetapkan status darurat jika kondisi di lapangan sudah mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
    “Kalau kondisinya sudah genting ekonomi terganggu, ada pengungsian maka itu jadi dasar penetapan. Pemkab tetap menetapkan status jika kehidupan dan penghidupan warga sudah terganggu,” ucap Beni.
    Hingga kini, BPBD bersama TNI, Polri, relawan, dan masyarakat terus melanjutkan operasi pencarian sambil memantau potensi
    longsor
    susulan mengingat kondisi cuaca masih fluktuatif.
    Sementara, Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, mengingatkan tim gabungan pencarian dan pertolongan (SAR) agar mengutamakan keselamatan personel. 
    Petugas diminta menghentikan pencarian saat hujan deras maupun sesaat setelahnya karena lereng di sekitar lokasi masih berpotensi longsor.
    Untuk rumah-rumah warga yang rusak berat akibat tertimbun material longsor, Badan Geologi merekomendasikan relokasi permanen ke wilayah yang dinilai aman dari ancaman gerakan tanah.
    Selain itu, pemerintah daerah didorong memasang rambu-rambu peringatan rawan longsor dan menyiapkan jalur evakuasi di sekitar lokasi terdampak.
    “Patuhi seluruh arahan petugas dan lakukan pemantauan rutin agar potensi gerakan tanah dapat terdeteksi lebih dini,” kata Lana.
    Sebelumnya,
    bencana longsor
    terjadi di Kecamatan Arjasari, pada Jumat (5/12/2025) sore.
    Longsor itu mengakibatkan empat rumah rusak dan lima keluarga rusak berat, selain itu sekitar 100 rumah terancam.
    Tak hanya itu dalam insiden tersebut empat orang menjadi korban, satu korban atas nama Ramdan (15) berhasil selamat dan menderita luka dibagian kepala dan sudah mendapatkan perawatan medis dari Rumah Sakit Welas Asih.
    Sementara, tiga korban lainnya, Aisyah (70), Citra (19), dan Alfa (15) hingga masih dalam pencarian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Siapkan Dana Rp 233 M Untuk Satu Sekolah Garuda, Siap Beroperasi Juni 2026
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        8 Desember 2025

    Pemerintah Siapkan Dana Rp 233 M Untuk Satu Sekolah Garuda, Siap Beroperasi Juni 2026 Regional 8 Desember 2025

    Pemerintah Siapkan Dana Rp 233 M Untuk Satu Sekolah Garuda, Siap Beroperasi Juni 2026
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 233 miliar untuk pembangunan satu sekolah garuda, program pendidikan unggulan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan lulusan mampu bersaing global.
    Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyiapkan 700–1.000 beasiswa untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi ternama di dunia.
    Direktur Jenderal Sains dan Teknologi (Saintek) Ahmad Najib Burhani mengatakan
    sekolah garuda
    pertama mulai beroperasi Juni 2026 di empat lokasi: Kabupaten Soe (NTT), Desa Mayang (Belitung Timur), Kabupaten Bulungan (Kalimantan Utara), dan Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara).
    “Itu yang sudah mulai kita konstruksi dan selesai Insya Allah nanti itu bulan Juni dipakai untuk siswa-siswa baru tahun 2026,” ujarnya di Makassar, Senin (8/12/2025).
    Najib menyebut pemerintah juga menargetkan tujuh sekolah baru dibangun pada 2026 dan beroperasi 2027, di antaranya di Rejang Lebong, Mempawah, Manokwari, NTB, Lampung, Aceh, dan Katingan.
    Najib menjelaskan kurikulum sekolah garuda menggabungkan empat kurikulum nasional dan pengayaan global untuk mendukung penerimaan mahasiswa ke kampus terbaik dunia. Seluruh siswa akan diasramakan sebagai bagian kurikulum karakter dan kebangsaan.
    “Yang ini kebangsaan itu agak mirip nanti modifikasi dari yang sekarang diterapkan misalnya di Pradita, di Tarunan Nusantara, dan sebagainya,” katanya.
    Ia menyebut 80 persen siswa sekolah garuda diproyeksikan memperoleh beasiswa studi S1 ke kampus internasional.
    “Mereka itu akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa S1 ke perguruan tinggi terbaik dunia,” ungkapnya.
    Pada 2025 pemerintah sudah memberi beasiswa S1 kepada 403 siswa dari berbagai sekolah.
    “Tahun depan Insya Allah sekitar 700 sampai 1000 beasiswa untuk S1,” sambungnya.
    Saat ini pemerintah mempersiapkan rekrutmen dan pemutasian guru untuk sekolah garuda.
    “Separuh rekrutmen yang sebagian itu mutasi, sebagian itu adalah pemindahan atau penugasan dari beberapa tempat itu untuk di sekolah Garuda,” ujarnya.
    Menurut Najib, kriteria guru dan kepala sekolah salah satunya kemampuan bahasa Inggris.
    “Kalau kepala sekolahnya itu memiliki pengalaman untuk memimpin kepala sekolah. Untuk gurunya itu ada tuvel kalau gak salah 7 atau 6,” jelasnya.
    Rekrutmen siswa juga disiapkan melalui tes bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika.
    “Ini adalah bagian dari upaya memeratakan pembangunan, meningkatkan literasi, numerasi di berbagai daerah,” katanya.
    Najib menyebut sekolah garuda terbagi dua: sekolah garuda baru yang dibangun dari nol dan sekolah garuda transformasi yang merupakan sekolah unggulan yang ditingkatkan.
    Biaya pembangunan satu sekolah garuda baru mencapai Rp 233 miliar, sementara sekolah garuda transformasi akan didukung melalui pendanaan pengayaan dan penguatan kapasitas.
    “Itu ada beberapa anggarannya macam-macam yang berkaitan dengan persiapannya,” terangnya.
    Di Sulawesi, sekolah garuda baru saat ini dibangun di Konawe Selatan. Namun pemerintah merencanakan dua lokasi di Sulsel, salah satunya di Desa Puca, Kecamatan Tompbulu, Maros.
    Najib menegaskan prioritas pembangunan bergantung pada tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
    Daerah dengan IPM tinggi menjadi prioritas kedua, kecuali jika daerah IPM rendah lambat mengajukan usulan.
    “Kepri dan Sulsel itu yang lebih tinggi dari beberapa daerah yang lain. Itu bisa masuk kalau umpamanya, tidak cepat daerah-daerah yang lain itu memberikan usulannya,” ujarnya.
    Menurutnya pemerintah tetap memprioritaskan daerah membutuhkan terlebih dahulu.
    “Kalau umpamanya sudah penuh, itu mungkin kalau umpamanya ada daerah-daerah yang sangat membutuhkan yang menjadi prioritas itu akan didahulukan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Misteri Angka di Kayu Gelondongan Pasca Banjir Sumatera
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        8 Desember 2025

    Misteri Angka di Kayu Gelondongan Pasca Banjir Sumatera Regional 8 Desember 2025

    Misteri Angka di Kayu Gelondongan Pasca Banjir Sumatera
    Dosen, Penulis dan Peneliti Universitas Dharma Andalas, Padang
    KETIKA
    air bah menyapu Sumatera dalam beberapa hari terakhir, tidak hanya rumah, jembatan, dan kebun warga yang hanyut dibawa arus. Di sejumlah lokasi banjir, mulai dari wilayah hulu di Sumatera Barat, Aceh, hingga Sumatera Utara, warga menemukan puluhan hingga ratusan kayu gelondongan tersangkut di tepian sungai dan permukiman.
    Bukan hal baru bahwa banjir kerap membawa hasil tebangan liar dari hutan. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda: pada banyak gelondongan itu tampak angka atau nomor tertentu yang ditulis dengan cat atau kapur.
    Warga bertanya-tanya, siapa yang menandai kayu itu? Apa maksud angka-angka tersebut? Dan yang paling penting: apakah ini menjadi bukti terselubung praktik
    pembalakan liar
    yang selama ini hanya dituduh tanpa pernah benar-benar terbongkar?
    Temuan
    kayu gelondongan
    dengan nomor tertentu menguatkan dugaan lama bahwa hulu sungai-sungai di Sumatera telah lama dikerat tanpa kendali. Tanggul alami berupa hutan yang selama ini menjadi pelindung dari ancaman banjir semakin tipis, bahkan hilang. Air hujan yang turun di wilayah hulu tak lagi tertahan oleh akar dan kanopi hutan; ia meluncur begitu saja ke hilir, membawa lumpur, batu, dan kini kayu bertanda.
    Masyarakat di berbagai daerah melaporkan temuan serupa: beberapa kayu bertuliskan angka “03”, “7-12”, hingga kombinasi huruf dan nomor seperti “A17”. Pola penandaan membuat warga meyakini bahwa kayu tersebut bukan berasal dari pohon tumbang alami akibat angin atau banjir, melainkan stok tebangan siap kirim.
    Dalam rantai industri kayu ilegal, penomoran biasanya menunjukkan kelompok tebang, jalur pengiriman, atau kode tempat penimbunan. Artinya, kayu tersebut telah lebih dulu diolah dalam sistem operasi tertentu, bukan terjatuh begitu saja dari hutan yang rusak.
    Dalam kondisi normal, aktivitas pembalakan liar bekerja secara sunyi: tebang, seret, kirim, hilangkan jejak. Namun banjir mengubah segalanya. Debit air yang melonjak memporak-porandakan jalur logistik mereka, menghanyutkan apa pun yang belum sempat diangkut.
    Banjir, dalam ironi yang pahit, justru membuka tabir gelap yang selama ini tertutup lebatnya hutan dan tumpukan dokumen formalitas. Alam seperti ingin memberi pesan, apa yang disembunyikan manusia, akan terbuka ketika tanah tak lagi kuat menahan beban ketamakan.
    Penemuan kayu gelondongan bertanda seharusnya menjadi pintu masuk investigasi serius. Sayangnya, dalam pengalaman bertahun-tahun, kasus pembalakan liar kerap menguap di tengah jalan. Modusnya berulang: pelaku lapangan tertangkap, dalang utama lenyap. Hutan tetap tergerus, masyarakat hilir tetap menanggung banjir.
    Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tak boleh lagi berpura-pura tidak melihat bukti yang kini terserak di depan mata. Nomor-nomor pada gelondongan itu sangat potensial ditelusuri: apakah sesuai dengan dokumen legal? Apakah ada catatan produksi? Apakah kayu itu berasal dari kawasan lindung?
    Jika negara mau bekerja serius, angka-angka itu bukan sekadar tanda, tapi “sidik jari” kejahatan lingkungan.
    Lebih jauh, banjir yang terjadi berulang kali di Sumatera bukanlah kejadian alam semata. Di hulu, hutan ditebang dengan alasan ekonomi dan kebutuhan industri. Di tengah, jalur sungai disempitkan oleh pemukiman dan perkebunan. Di hilir, tata ruang dibiarkan longgar sehingga daerah rawan bencana tetap ditempati.
    Kayu bertanda hanyalah satu potret kecil dari kerusakan sistem yang lebih luas. Namun ia menjadi bukti visual yang kuat: kerusakan itu nyata, kasat mata, dan kini terbawa arus hingga ke halaman rumah warga.
    Apa yang perlu dilakukan?
    Banjir Sumatera
    bukan semata bencana hidrometeorologis. Ia adalah pesan lingkungan, peringatan keras bahwa hutan hasil eksploitasi telah mencapai batas. Kayu gelondongan bertanda yang kini berserakan di tepi sungai adalah semacam “arsip kejahatan” yang dibawa air.
    Misteri angka-angka itu sebetulnya bukan lagi teka teki. Ia menunggu negara berani menyebutnya apa adanya: bukti aktivitas pembalakan liar yang berkontribusi pada banjir besar. Dan selama pemerintah tidak serius menindak, angka-angka itu akan terus muncul bukan hanya di kayu, tapi juga dalam statistik bencana yang terus meningkat setiap tahun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan soal Bupati Aceh Selatan: Seharusnya Kepala Daerah Punya Empati!
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Desember 2025

    Puan soal Bupati Aceh Selatan: Seharusnya Kepala Daerah Punya Empati! Nasional 8 Desember 2025

    Puan soal Bupati Aceh Selatan: Seharusnya Kepala Daerah Punya Empati!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mengomentari Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umrah di tengah kondisi bencana banjir Sumatera, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan seluruh kepala daerah agar memberikan empati terhadap warganya.
    “Untuk bupati, harusnya semua kepala daerah punya empati. Namun Pak Dasco mau menambahkan,” ujar Puan saat ditemui di Gedung
    DPR
    RI, Senin (8/12/2025).
    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa partai telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
    Secara kelembagaan, kata Dasco, Gerindra mengusulkan agar Kemendagri tidak hanya memeriksa Mirwan, tetapi langsung menjatuhkan
    sanksi pemberhentian
    sementara.
    “Kami sudah berkomunikasi dengan Mendagri untuk penerapan UU 24 Tahun 2014 tidak hanya diperiksa, tapi kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara,” tegas Dasco.
    Ketua Harian Partai Gerindra itu pun mendorong agar Kemendagri segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt)
    Bupati Aceh Selatan
    , menggantikan Mirwan.
    “Dan ditunjuk PLT dalam menjalankan tugas-tugas agar lebih maksimal dalam penanggulangan bencana di daerah tersebut,” pungkasnya.
    Untuk diketahui, Mirwan sebelumnya menjadi polemik setelah tetap berangkat umrah ketika Aceh Selatan mengalami bencana yang berdampak pada ribuan warga.
    Kepergiannya pun diketahui belum mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri.
    “Yang bersangkutan tidak ada izin (untuk pergi umrah),” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada
    Kompas.com
    , Jumat (5/12/2025).

    Kemendagri telah mengirim tim Inspektorat Jenderal untuk memeriksa Mirwan setelah dia kembali ke Indonesia.
    “Sanksi yang diberikan akan sangat ditentukan oleh fakta dan data dari hasil pemeriksaan Inspektorat,” ujar Bima Arya, Senin (8/12/2025).
    Sebelumnya, Mirwan juga sempat menerbitkan surat pernyataan ketidaksanggupan menangani
    bencana banjir
    dan longsor di wilayah pada 27 November 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        UMP Gagal Ditetapkan, Buruh Mengamuk Robohkan Gerbang Kantor Gubernur Jateng
                        Regional

    7 UMP Gagal Ditetapkan, Buruh Mengamuk Robohkan Gerbang Kantor Gubernur Jateng Regional

    UMP Gagal Ditetapkan, Buruh Mengamuk Robohkan Gerbang Kantor Gubernur Jateng
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Ratusan buruh menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (8/12/2025), setelah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 kembali gagal dilakukan seperti jadwal.
    Gerbang kantor sempat dirobohkan massa sekitar pukul 16.00 WIB sebelum aparat mengamankan situasi.
    Setelah situasi terkendali, gerbang yang sempat roboh langsung dipasang kembali.
    Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jateng sekaligus Koordinator Gabungan Serikat Pekerja Jepara Raya (Gaspera), Maksuri, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes atas penundaan penetapan
    UMP
    .
    “Harusnya UMP itu ditetapkan pada bulan November. Tetapi, sampai dengan hari ini UMP dan UMSP belum ditetapkan. Pemerintah itu terkesan selalu mengakal-ngakali kami,” kata Maksuri di sela aksi.
    Ia menilai penundaan dilakukan secara sengaja agar buruh tak punya ruang negosiasi ketika keputusan UMP tidak sesuai kebutuhan hidup layak (KHL). Jateng, katanya, masih menjadi wilayah dengan upah terendah.
    “Kondisinya jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Upah di Jawa Tengah ini adalah upah terendah se-Indonesia Raya. Buruh itu dieksploitasi,” ujarnya.
    Maksuri menyebut penundaan
    penetapan UMP
    terus berulang. Tahun lalu UMP ditetapkan pada 1 Desember, sedangkan tahun ini jadwal kembali mundur.
    “Artinya, kalau misalnya diketok mepet, berarti 1 Januari itu mau tidak mau harus dilaksanakan. Iya, harus dilaksanakan. Paling ya nanti tunggu di MK,” katanya.
    Ia menegaskan buruh menuntut kenaikan
    UMP 2026
    sebesar 8,5–10,5 persen agar memenuhi KHL.
    “Kenaikan UMP antara 8,5 – 10,5 persen. Kami minta segera diketuk,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sudah Bayar DP, Calon Pengantin Cemas Usai Dugaan Penipuan WO Ayu Puspita Terungkap
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 Desember 2025

    Sudah Bayar DP, Calon Pengantin Cemas Usai Dugaan Penipuan WO Ayu Puspita Terungkap Megapolitan 8 Desember 2025

    Sudah Bayar DP, Calon Pengantin Cemas Usai Dugaan Penipuan WO Ayu Puspita Terungkap
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Kekisruhan dugaan penipuan
    Wedding Organizer
    (WO) Ayu Puspita tidak hanya menimpa pasangan pengantin yang gagal menggelar resepsi.
    Sejumlah
    calon pengantin
    yang dijadwalkan menikah tahun depan kini ikut waswas karena sudah terlanjur membayar uang muka.
    Rizki, salah satu calon mempelai yang telah membayar
    down payment
    (DP) untuk pernikahan pada Agustus 2026, mengatakan awalnya tertarik menggunakan jasa WO Ayu Puspita setelah melihat promosi yang gencar di media sosial.
    “Jujur yang membuat tertarik untuk mendatangi (
    test food
    dari WO) adalah iklan mereka promosi di Instagram yang menggiurkan, seperti diskon besar,
    free stall
    beraneka ragam,
    free
    cincin kawin, hingga
    free honeymoon
    ,” ujarnya saat diwawancarai
    Kompas.com
    pada Senin (8/12/2025).
    Kecemasan mulai muncul ketika Rizki melihat kabar di media sosial bahwa salah satu acara pernikahan yang ditangani WO tersebut bermasalah karena tidak tersedianya makanan.
    “Hal itulah yang membuat saya dan pasangan lainnya yang ingin melakukan pernikahan di 2026 merasa tertipu dan khawatir, karena banyak dari kami sudah melakukan DP bahkan hingga lunas payment-nya,” kata Rizki.
    Berdasarkan informasi yang diterimanya dari korban lain, katering untuk acara pernikahan pada Sabtu (6/12/2025) disebut tidak hadir sehingga keluarga pengantin terpaksa membeli makanan dari warung terdekat.
    Tak hanya itu, sejumlah pasangan yang dijadwalkan menikah pada Sabtu (13/12/2025) dan Minggu (14/12/2025) akhirnya membatalkan resepsi dan hanya melangsungkan akad di KUA karena tidak mendapat kepastian layanan.
    Rizki sendiri mengaku sudah membayar sekitar Rp 15 juta, termasuk DP serta termin pertama dan kedua.
    “Teman-teman lainnya banyak yang sudah lunas
    payment
    dari 100–200 juta kemungkinan kerugiannya,” ujarnya.
    Meski belum mengalami kerugian langsung karena jadwal pernikahannya masih tahun depan, Rizki menegaskan hanya menginginkan
    pengembalian dana
    penuh.
     “Untuk
    reschedule
    menggunakan (jasa WO) AP lagi sudah tidak ingin sama sekali, sebab kepercayaan sudah hilang,” katanya.
    Kasus ini pertama kali mencuat setelah seorang perias mengunggah laporan mengenai acara pernikahan bermasalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, pada Sabtu (6/12/2025).
    “Jadi dia ada beberapa acara hari Sabtu itu, terus ternyata bermasalah. Katering makanannya enggak datang, cuma ada dekornya,” jelas salah seorang korban, Tamay (26), saat dihubungi 
    Kompas.com
    , Minggu (7/12/2025).
    Unggahan itu kemudian mendapat respons dari banyak warganet yang mengaku sebagai korban WO Ayu Puspita. Mereka lantas membuat grup WhatsApp untuk saling bertukar informasi dan mencocokkan kejadian yang dialami.
    Dari percakapan para korban, diketahui bahwa WO tersebut diduga menawarkan paket pernikahan dengan harga yang sangat menggiurkan untuk menarik pelanggan.
    Saat ini, pihak WO Ayu Puspita sudah berada di Mapolres Jakarta Utara bersama para korban yang ingin mendapatkan kejelasan mengenai kasus tersebut.
    “Ini semua sudah di Polres Jakarta Utara. Termasuk 
    owner
    -nya, semuanya, 
    marketing
    -nya. Mereka berkelit. Pokoknya enggak jelas lah, kami enggak dapat titik terangnya,” ujar Tamay.
    Korban yang acaranya sudah berlangsung dimintai keterangan polisi.
    Sementara itu, calon pengantin yang acaranya belum terlaksana—termasuk Tamay yang berencana menikah pada April 2026—belum dapat diproses secara hukum karena peristiwa penipuannya dianggap belum terjadi.
    “Yang dipanggil orang-orang yang acaranya udah selesai. Kami yang acaranya masih lama enggak bisa diganti (uangnya), karena acaranya belum terjadi. Cuma kan kami meminimalisasi jangan terjadi,” tutur Tamay.
     Beredar pula informasi bahwa pemilik WO Ayu Puspita sempat dibawa ke Mapolda Metro Jaya oleh salah satu keluarga korban. Setelah pemeriksaan selama empat jam, pemilik WO dibebaskan karena disebut telah melakukan negosiasi dengan pihak korban.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tiga Orang Ditangkap Polisi, Berencana Demo Rusuh 10 Desember
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 Desember 2025

    Tiga Orang Ditangkap Polisi, Berencana Demo Rusuh 10 Desember Megapolitan 8 Desember 2025

    Tiga Orang Ditangkap Polisi, Berencana Demo Rusuh 10 Desember
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tiga pria ditangkap polisi karena diduga merencanakan kerusuhan demo di Jakarta pada Rabu (10/12/2025) mendatang.
    “Mengungkapkan kepada publik kasus tindak pidana pengancaman melalui media sosial merencanakan aksi kerusuhan di wilayah DKI serta pembuatan
    bom molotov
    ,” kata Kabid Humas
    Polda Metro Jaya
    , Kombes Budi Hermanto dalam konferensi pers, Senin (8/12/2025).
    Pengungkapan ini bermula dari patroli siber di media sosial, dan ditemukan akun Instagram @_bahanpeledak_ yang menyampaikan ancaman teror kepada anggota DPR.
    Unggahan itu menunjukkan latar gedung Wisma DPR dengan tulisan, ‘Wisma lo udah gue teror kali aja kantor lo mau gue teror’, Jumat (5/12/2025).
    Pemilik akun, BDM (20), disebut menerima pesanan pembuatan bom molotov oleh pelaku lainnya, TSF (22) sebagai pemegang akun @verdatius yang merencanakan aksi.
    Bom molotov buatan BDM disimpan oleh pelaku lainnya, YM (23) yang dalam unggahannya di akun @catsrebel yang menunjukkan senjata itu dengan tambahan teks seolah sedang bersiap-siap.
    Ketiganya ditangkap di tiga tempat berbeda. BDM ditangkap di Kemayoran, Jakarta Pusat.
    Kemudian TSF di Bekasi, Jawa Barat, sementara YM di Bandung, Jawa Barat.
    Mereka diketahui membicarakan rencana kerusuhan ini melalui aplikasi obrolan bernama Session.
    “Jadi pelaku menggunakan platform Session bahwa saudara BDM membuat bom molotov atas permintaan dari saudara TSF setelah mereka bertemu di kegiatan Pasar Gratis di Benhil sekitar bulan September,” jelas Kasubdit 3 Ditres Siber Polda Metro Jaya AKBP Rafles Langgak dalam kesempatan yang sama.
    Setidaknya ada 6 bom molotov yang belum sempurna yang akan didistribusikan BDM kepada TSF.
    Namun, saat diperiksa, TSF membantah telah memesan bom kepada BDM.
    “Yang bersangkutan tidak mengakui pemesanan bom molotov kepada saudara BDM alias akun bahanpeledak,” kata Rafles.
    Selain ketiga akun tersebut, polisi masih menyelidiki akun-akun lainnya yang diduga mempersiapkan kerusuhan dalam
    unjuk rasa
    .
    “Salah satunya adalah dengan memposting pembuatan bom pipa, merencanakan penyerangan ke kantor polisi, dan menjebak polisi ke tempat yang sudah dipersiapkan,” ujar Rafles.
    Dalam penangkapan ketiganya, diamankan dua ponsel, satu unit laptop, masker gas respirator, pakaian, dan 6 bom molotov.
    Atas perbuatan ketiganya, mereka disangkakan Pasal 45 ayat 8 jo Pasal 27 B ayat (1) dan atau Pasal 45B jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 335 KUHP tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang, dan Pasal 336 KUHP tentang pengancaman.
    Ketiganya terancam kurungan pidana penjara paling lama enam tahun dengan denda paling banyak Rp 1 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahkamah Partai Gerindra Bakal Sidang Bupati Aceh Selatan, Janji Beri Sanksi Terberat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Desember 2025

    Mahkamah Partai Gerindra Bakal Sidang Bupati Aceh Selatan, Janji Beri Sanksi Terberat Nasional 8 Desember 2025

    Mahkamah Partai Gerindra Bakal Sidang Bupati Aceh Selatan, Janji Beri Sanksi Terberat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mahkamah Partai Gerindra memastikan akan segera menggelar sidang etik terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang kini tengah menjadi sorotan usai pergi umrah saat daerahnya dilanda banjir dan longsor.
    Ketua Mahkamah
    Partai Gerindra

    Habiburokhman
    menegaskan, sanksi terberat siap dijatuhkan kepada Mirwan jika terdapat pelanggaran prinsip organisasi.
    “Kita akan sidang segera. Diberikan sanksi terberat,” ujar Habiburokhman saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (8/12/2025).
    Habiburokhman menerangkan, Gerindra sebenarnya telah menjatuhkan sanksi kepada Mirwan.
    Namun, pihaknya tetap melakukan evaluasi mengenai perlu atau tidaknya persidangan lanjutan sebelum keputusan final diumumkan.
    “Sebetulnya kan sanksinya sudah, ya. Tapi kita akan cek lagi apakah perlu disidang ulang, ya. Tapi sanksinya sudah sangat keras dari Pak Sugiono disampaikan. Kita mau cek lagi apakah perlu disidang lagi. Kemungkinan besar apa, akan kita rapat MKD Mahkamah Partai lalu putusan nanti kita update,” tutur Habiburokhman.
    Ketika ditanya kemungkinan Mirwan dipecat dari partai, Habiburokhman menegaskan bahwa Mirwan telah diberhentikan dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
    “Iya, itu kan sudah dipecat (dari jabatan Ketua DPC Gerindra),” jawabnya.
    Namun, dia tidak memberikan jawaban saat ditanya kembali apakah Mirwan akan dipecat dari status keanggotaan partai.
    Mirwan tengah disorot publik karena ia berangkat umrah ketika Aceh Selatan dilandan bencana banjir dan longsor yang berdampak pada ribuan warga.
    Kepergian Mirwan juga tidak mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
    “Sanksi yang diberikan akan sangat ditentukan oleh fakta dan data dari hasil pemeriksaan Inspektorat,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Senin (8/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo di Kantor UPT Tangsel Ricuh, Warga dan Pegawai DLH Nyaris Adu Pukul
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 Desember 2025

    Demo di Kantor UPT Tangsel Ricuh, Warga dan Pegawai DLH Nyaris Adu Pukul Megapolitan 8 Desember 2025

    Demo di Kantor UPT Tangsel Ricuh, Warga dan Pegawai DLH Nyaris Adu Pukul
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Aksi damai yang dilakukan warga Kampung Curug Serpong di Kantor UPT Cipeucang, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), pada Senin (8/12/2025) diwarnai kericuhan.
    Kericuhan yang melibatkan salah satu warga dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota itu terjadi saat proses mediasi berlangsung.
    Peristiwa bermula ketika perwakilan warga, Dulrohman (60), menyampaikan keluhannya kepada Sekretaris DLH Tangsel, Hadi Widodo.
    “Bapak menjabat sudah berapa tahun?” tanya Dulrohman kepada Hadi.
    “Saya sudah lama Pak,” jawab Hadi dihadapan warga.
    Jawaban Hadi tersebut membuat warga yang hadir ricuh. Mereka mengatakan bahwa dirinya juga sudah lama berada di wilayah Cipeucang.
    Namun, di tengah kericuhan itu, salah satu pegawai DLH bernama T. Yopi tiba-tiba ikut menjawab pertanyaan Dulrohman.
    “Dia juga tahu kalau bapak sudah lama tinggal,” kata Yopi.
    Akan tetapi, jawaban Yopi membuat Dulrohman jengkel dan memintanya untuk diam.
    “Sudah diam, saya tanya bapak ini, biar dia yang jawab (kata dul),” ucap Dulrohman.
    Dulrohman kemudian menanyakan kembali terkait sosialisasi DLH tentang dampak dari
    TPA Cipeucang
    .
    “Lalu pernah bapak melakukan sosialisasi terhadap lingkungan tentang keadaan sampah?” tanya Dulrohman.
    Tetapi, saat ingin dijawab oleh Hadi, Yopi justru memotong omongannya.
    “Pak, jelasin Pak sudah berapa lama di sini Pak” jawab Yopi.
    Hal itu membuat Dulrohman kesal dan menyuruh Yopi untuk kembali diam.
    “Sudahlah kau diam saja, sayakan bertanya kepada Bapak Sekdis,” kata Dulrohman.
    “Iya, itukan dijawab,” jawab Yopi.
    Namun, ketika sedang mendengar jawaban Hadi, Dulrohman justru terpancing emosi lantaran Yopi diduga memelototi dirinya.
    “Eh kamu kok melotot sama saya?” kata Dulrohman sambil berdiri dari tempat duduk dan memukul meja.
    Adu mulut pun terjadi dan nyaris berujung pemukulan. Namun, warga yang hadir segera melerai keduanya sehingga bentrokan fisik berhasil dicegah.
    Yopi kemudian diminta keluar dari ruang pertemuan warga dengan Sekdis DLH dan Kepala UPT Cipeucang.
    Diketahui,
    Warga Cipeucang
    melakukan demo dengan membawa spanduk putih bertuliskan permintaan untuk menutup TPA Cipeucang.
    “Tutup TPA Cipeucang!” tulis dalam spanduk yang dibawa warga ke Kantor UPT Cipeucang.
    Tidak hanya itu, mereka juga membawa sebuah kertas yang berisikan tuntutan warga terkait masalah TPA Cipeucang yang memberikan dampak cukup parah bagi mereka.
    Adapun isi tuntutan dalam kertas putih itu, yakni:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.