Category: Kompas.com

Hasil E-Voting Sementara PSI: Bro Ron Pertama, Disusul Kaesang, Mulyono Bontot

Hasil E-Voting Sementara PSI: Bro Ron Pertama, Disusul Kaesang, Mulyono Bontot
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Plt Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman mengungkapkan, calon ketua umum nomor urut 1
Ronald A. Sinaga
atau
Bro Ron
unggul dalam hasil sementara
e-voting
di hari pertama Pemilihan Raya pada Sabtu (12/7/2025).
Ia menyebutkan, data ini diperbarui per pukul 11.00 WIB. Sementara pemilihan raya calon Ketum PSI akan berlangsung pada 12-18 Juli 2025.
“Proses pemilihan ini akan berlangsung hingga tanggal 18 (Juli) pukul 24.00 WIB. Agak mengejutkan juga saya lihat di belakang tadi di sistem kita, bahwa pukul 11.00 tadi yang unggul itu Bro Ron,” kata Andy dalam konferensi pers di DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu.
Ia mengungkapkan, sebanyak lebih dari 10.000 kader sudah memilih calon ketua umum pada pertengahan hari ini.
Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan DPP PSI sebanyak 187.306 kader.
“Jumlah pemilih sampai siang ini hampir 10.000 lah, sekitar 10.000 memperlihatkan (memilih di) hari pertama, ya. Dan belum sampai 24 jam Alhamdulillah antusiasmenya sudah mulai terasa,” ucap dia.
Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh eks Ketua Umum PSI
Kaesang Pangarep
. Lalu di posisi ketiga adalah
Agus Mulyono
Herlambang.
“Tapi itu sementara, sekali lagi kita masih belum tahu nanti. Mungkin Bro Agus nyusul, Mas Kaesang nyusul, belum tahu juga,” tuturnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, nama ketua umum terpilih akan diumumkan di
Kongres PSI
pada 19 Juli 2025.
DPP PSI pun akan menetapkan ketua umum terpilih di hari yang sama, sekitar pukul 15.00 WIB.
“Kami mengumumkan nama Ketua Umum Terpilih sekaligus menetapkan Ketua Umum Terpilih dalam rapat di Kongres, bagian dari Kongres. (Kalau untuk) Ketua Dewan Pembina silakan lihat prosesnya di Kongres,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/07/2025 16:31
4 5 Hari Agus Dilanda Banyak Paket COD Puluhan Juta Rupiah yang Tak Dipesan, Diduga Korban Doxing Surabaya

5 Hari Agus Dilanda Banyak Paket COD Puluhan Juta Rupiah yang Tak Dipesan, Diduga Korban Doxing
Tim Redaksi
LUMAJANG, KOMPAS.com
– Seorang warga Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten
Lumajang
,
Jawa Timur
, bernama
Agus Harianto
, diduga menjadi korban
doxing
.
Agus menerima belasan paket dengan sistem bayar di tempat atau
cash on delivery
(COD). Padahal, ia mengaku tak pernah memesan barang-barang tersebut.
Agus mengatakan, selama lima hari, ia menerima kiriman
paket COD
. Isinya bermacam-macam, mulai dari makanan, laptop, komputer, kasur, hingga akuarium.
Rincian barang yang diterima Agus adalah 1 unit televisi, 4 unit PlayStation 4, 3 unit laptop, 1 unit headphone, 3 unit kasur, dan 1 unit akuarium.
“Total nilai barangnya lebih dari Rp 20 juta. Saya tidak pernah memesan makanan, barang elektronik, ataupun springbed. Semua pesanan itu dari toko berbeda, tetapi akun pemesannya sama, memakai nama saya,” ujar Agus kepada Kompas.com, Sabtu (12/7/2025).
Agus menyebut, pelaku membuat akun di berbagai platform seperti Gojek dan Shopee dengan identitas dirinya, lalu membuat pesanan palsu secara masif.
Sebab, barang-barang itu selalu dikirim ke alamat yang tertera di KTP Agus, yakni rumah orangtuanya.
Padahal, Agus sudah pindah dari sana dan memiliki rumah sendiri di Kelurahan Jogotrunan.
“Untungnya orangtua saya tidak langsung membayar, mereka sempat menelepon dulu. Tapi kami tetap waswas. Kurirnya juga ada yang marah-marah karena merasa ditipu,” tambahnya.
Lebih lanjut, Agus menduga banyaknya kiriman paket ini berkaitan dengan aktivitasnya di dunia maya.
Agus memang dikenal sebagai
influencer
di platform media sosial TikTok.
Selama ini, ia cukup aktif menyuarakan kritik melalui media sosial.
Menurutnya, hal ini jadi salah satu faktor yang membuat ia mendapatkan teror tersebut.
“Sering bikin konten
nyolek
pemerintah, kadang juga dapat ancaman. Ada yang bilang, ‘awas, paket datang’, dan sebagainya,” ujarnya.
Atas insiden tersebut, Agus telah melaporkannya ke Polres Lumajang, meskipun ia menyadari bahwa proses pengusutan kasus
doxing
bisa sangat rumit.
Sementara itu, Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar mengatakan, saat ini memang ada beberapa laporan perihal dugaan
doxing
yang ditanganinya.
Ia berjanji akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk ke Polres Lumajang.
“Iya memang ada beberapa laporan
doxing
yang masuk ke kami dan masih kami lakukan penyelidikan,” kata Alex.
Alex mengimbau warga untuk bijak dalam menggunakan media sosial.
Selain itu, ia juga meminta warga berhati-hati dalam mengeklik pesan-pesan yang mencurigakan.
Sebab, salah satu faktor data pribadi bisa tersebar adalah satu klik dari pengguna gadget tersebut.
“Imbauannya hati-hati saat menggunakan gadget, jangan sembarangan klik pesan, meskipun itu dari orang yang kita kenal,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/07/2025 16:17
Suasana Pascakebakaran Rusun Klender: Empat Unit Hangus, Kabel Meleleh Megapolitan 12 Juli 2025

Suasana Pascakebakaran Rusun Klender: Empat Unit Hangus, Kabel Meleleh
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kebakaran melanda empat rumah di lantai empat rumah susun (rusun) Klender Blok 60, RT 10/RW 01, Malaka Sari,
Duren Sawit
,
Jakarta Timur
, Sabtu (12/7/2025) pukul 12.43 WIB.
Peristiwa kebakaran ini merenggut nyawa seorang lanjut usia (lansia) perempuan bernama Asmini (73) yang tinggal sebatang kara di lantai empat
Rusun Klender
Blok 60 tersebut.
Pantauan
Kompas.com
di lokasi, Rusun Klender Blok 60 memiliki bangunan setinggi sekitar 12 hingga 15 meter. Setiap lantai terdiri dari empat unit hunian, sehingga total terdapat 16 unit di Blok 60.
Empat rumah yang terdampak akibat kebakaran ini seluruhnya berada di lantai empat. Tampak dari luar, kondisi lantai empat Blok 60 rusun tersebut mengalami kerusakan paling parah.
Seluruh bagian atap hangus terbakar, menyisakan rangka baja dan kayu yang gosong serta genting yang ambruk.
Jendela-jendela terlihat hangus dan kosong, tidak lagi berdaun maupun berjendela kaca.
Beberapa bekas kobaran api masih terlihat jelas di dinding luar, dengan noda hitam arang membekas hingga ke bagian bawah.
Kabel-kabel listrik terjuntai tak beraturan, sebagian tampak meleleh akibat suhu tinggi saat kebakaran.
Akses tangga untuk keluar dan masuk yang berada di sisi bangunan juga terlihat dipenuhi puing-puing dan abu sisa kebakaran.
Sementara itu, bagian lantai satu, dua, dan tiga,
relatif tidak terdampak langsung, namun tetap menunjukkan tanda-tanda kerusakan ringan, seperti cipratan air dan jelaga.
Hingga saat ini, garis polisi masih membentang di sekitar area lantai empat, menandai lokasi kejadian yang tengah diselidiki oleh pihak berwenang.
Saat Kompas.com mendekati unit tempat tinggal Asmini, aroma hangus masih tercium menyengat. Tembok berkelir oranye itu rumah korban masih terlihat jelas.
Meski area sudah dipasangi garis polisi berwarna kuning, sejumlah tanaman masih terlihat di sisi kiri dan kanan tangga tepat di depan unit Asmini.
Dony (37), penjaga bengkel yang juga tinggal di lantai tiga Rusun Klender Blok 60, menyaksikan api berkobar hebat saat hendak menutup bengkelnya. Ia pun berteriak sekuat tenaga untuk membangunkan warga yang tengah terlelap.
Namun, raungan “Kebakaran! Kebakaran!” dari Dony dan rekannya rupanya belum cukup untuk menyadarkan mereka.
Alhasil, dia bergegas memperhatikan pengendara yang pada tengah malam itu melintas di Jalan Dahlia.
“Berhentilah beberapa pengendara di sini (Jalan Dahlia). Ya untuk minta bantuannya, minta tolong, biar semua warga pada bangun,” kata Dony saat kepada
Kompas.com
di tempat kejadian perkara (TKP), Sabtu (12/7/2025).
Teriakan dari Dony dan warga pun membuat penghuni terbangun dan mengevakuasi diri. Dari area bawah, Dony melihat Asmini sempat keluar rumah.
“Dia posisinya sudah keluar. Tapi tiba-tiba masuk lagi. Habis itu enggak keluar-keluar lagi,” ungkap Dony.
Saat peristiwa terjadi, ia sempat berlari mengambil selang air di rumahnya. Namun, upaya penyiraman itu tak mampu memadamkan api.
Dony mengaku tidak mengetahui pasti penyebab kebakaran. Namun, ia melihat api pertama kali muncul dari rumah Asmini sebelum merambat ke bangunan lain.
“Korban memang sudah nenek-nenek, sudah renta. Penyakit juga sudah ada. Dia tinggal sendiri di situ. Dua rumah jadi satu,” ungkap Dony.
Diberitakan sebelumnya, kebakaran terjadi di lantai 4 Rumah Susun (Rusun) Klender, Jalan Delima Raya, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (12/7/2025).
Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur, Muchtar Zakaria mengatakan, seorang wanita lanjut usia bernama Asmini (73) dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.
“Dalam kejadian ini, satu orang korban jiwa ditemukan, yaitu seorang perempuan lanjut usia bernama Ibu Asmini yang berada di lokasi saat kejadian,” ujar Muchtar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.
Informasi tersebut diterima pihak pemadam kebakaran pada pukul 00.56 WIB.
Sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dan 65 personel dikerahkan ke lokasi. Unit pertama dari Kantor Sektor Duren Sawit tiba di lokasi pada pukul 01.01 WIB dan langsung melakukan operasi pemadaman.
“Pemadaman dimulai pukul 01.02 WIB. Api berhasil kami lokalisasi sekitar pukul 01.35 WIB. Selanjutnya dilakukan proses pendinginan hingga pukul 02.02 WIB,” jelas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/07/2025 16:15
Rano Karno: 97 Persen Program 100 Hari Pemprov Jakarta Hampir Tuntas Megapolitan 12 Juli 2025

Rano Karno: 97 Persen Program 100 Hari Pemprov Jakarta Hampir Tuntas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Gubernur Jakarta,
Rano Karno
, mengklaim bahwa 97 persen program kerja 100 hari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta hampir rampung.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri acara Tasyakuran HUT ke-498 Jakarta tingkat kelurahan di Taman Sensori, Jalan Benda Raya, Kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (12/7/2025).
“Alhamdulillah, atas semua bantuan, semua dukungan masyarakat Jakarta, 100 hari program kerja kita hampir 97 persen selesai,” ujar Rano dalam sambutannya.
Rano menjelaskan, sejumlah program telah dijalankan secara bertahap. Di antaranya pengerukan kali dan embung, bantuan bagi guru ngaji, serta peningkatan insentif bagi pengurus RT, RW, dan dasawisma.
Menurutnya, insentif untuk kelompok dasawisma akan dinaikkan hingga Rp 1 juta, sementara insentif RT dan RW juga ditambah mulai bulan depan.
“RT dan RW sudah ditandatangan sama Pak Gubernur. Insya Allah mulai bulan depan insentif sudah ditambah,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung penanganan banjir yang menjadi salah satu prioritas utama, termasuk mitigasi air rob dan kiriman hujan dari wilayah hulu.
Meski program sudah berjalan dan nyaris rampung, Rano menyebut Gubernur Jakarta Pramono Anung memilih tidak mengumbar capaian ke publik.
“Memang karakternya Pak Gubernur enggak mau cari panggung. Dia enggak perlulah kita ngeruk got, berenang di dalam got, buat apa,” kata Rano.
“Sudah, kita kerja begini saja. Yang penting hujan bisa kita tanggulangi, masyarakat bisa bahagia,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/07/2025 16:00
4 Bonus Atlet PON Belum Cair, Gubernur Riau: Kalau Mau Terima 45 Persen Kita Bayar Sekarang Regional

Bonus Atlet PON Belum Cair, Gubernur Riau: Kalau Mau Terima 45 Persen Kita Bayar Sekarang
Tim Redaksi
PEKANBARU, KOMPAS.com
– Atlet Riau tengah merasakan kekecewaan akibat belum dicairkannya bonus kemenangan mereka di PON ke-21 Aceh-Sumatera Utara 2024.
Mereka mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk segera mencairkan bonus secara penuh.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengakui bahwa masalah bonus atlet telah dibicarakan.
“Kita sudah mau bayar bonus itu. Cuma kan kita tidak ada kemampuan untuk membayar penuh. Bukan tidak mau bayar, kita bayar. Cuma kan mereka minta yang lebih,” ujar Wahid saat diwawancarai di Pekanbaru, Sabtu (12/7/2025).
Wahid menjelaskan bahwa para atlet menuntut pembayaran bonus sesuai janji yang disampaikan oleh Rahman Hadi, Penjabat (Pj) Gubernur Riau pada tahun 2024.
Namun, kondisi keuangan Pemprov Riau yang mengalami defisit menghambat kemampuan untuk membayar bonus secara penuh.
“Tapi kan kondisi APBD kita sekarang sangat terbatas. Kemarin atlet paralimpik sudah nerima. Mereka menerima kok ada pemotongan bonus. Ya mereka (atlet normal) saja yang tidak terima,” tambah Wahid.

Menurutnya, dari dana APBD yang tersedia, pemerintah hanya mampu membayar bonus atlet sebesar 45 persen.
Sebagai contoh, atlet peraih medali emas yang seharusnya mendapatkan bonus Rp 300 juta, setelah dipotong menjadi hanya Rp 129 juta.
“Kalau mereka mau menerima 45 persen, kapan mereka mau kita cairkan. Tidak ada masalah,” kata Wahid.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, atlet yang berlaga pada
PON Aceh-Sumut 2024
hingga saat ini belum menerima bonus kemenangan.
Mereka merasa semakin kecewa ketika Gubernur Riau memberikan bonus Rp 20 juta kepada Rayyan Arkan Dikha (11), bocah viral yang dikenal dengan “aura farming”.
Rayyan juga diangkat sebagai Duta Pariwisata Riau karena dianggap berjasa mempromosikan tradisi Pacu Jalur ke tingkat dunia.
Kondisi ini membuat para atlet merasa iri dan semakin mendesak agar bonus mereka segera dicairkan secara penuh.
Mereka menolak jika bonus yang diberikan hanya sebesar 45 persen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/07/2025 15:57
Komisi X Pastikan Awasi Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah

Komisi X Pastikan Awasi Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah
Tim Redaksi
LOMBOK, KOMPAS.com
–
Komisi X DPR RI
memastikan akan terlibat langsung dalam proses uji publik draf penulisan sejarah nasional yang dijadwalkan pemerintah dimulai pada 20 Juli 2025.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Lalu Hadrian
Irfani menjelaskan bahwa keterlibatan parlemen diperlukan untuk memastikan proses berjalan transparan dan inklusif.
“Ya tentu kami sudah ada komitmen dengan Kementerian Kebudayaan. Kami minta Kementerian Kebudayaan mengundang juga teman-teman Komisi X untuk bersama-sama memberikan masukan,” ujar Lalu Hadrian saat ditemui di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (12/7/2025).
Menurut dia, uji publik merupakan forum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun masukan terhadap narasi sejarah yang disusun.
Dia juga mengingatkan pentingnya memeriksa narasi sejarah agar tidak terjebak dalam sudut pandang yang sempit dan bias wilayah.
“Uji publik itu kan memberikan masukan. Mengkritik, memberikan masukan, berpendapat ya di situ,” kata Lalu Hadrian.
“Kita cek mana sejarah-sejarah yang belum masuk. Jangan hanya Jawa-sentris, luar Jawa juga dicek,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Lalu Hadrian menyampaikan keberatan Komisi X terhadap penggunaan istilah “
penulisan ulang sejarah
” oleh pemerintah.
Politikus PKB itu menilai bahwa diksi tersebut mengesankan adanya bagian-bagian sejarah yang akan dihilangkan atau dihapus.
“Kami di Komisi X sudah menggarisbawahi, jangan menggunakan diksi penulisan ulang sejarah. Karena kalau penulisan ulang berarti ada potongan-potongan sejarah yang akan dihilangkan,” kata Lalu Hadrian.
Dia pun mengusulkan agar penulisan itu lebih tepat disebut sebagai “
pemutakhiran sejarah
”, yakni upaya menyesuaikan narasi sejarah dengan perkembangan zaman serta bukti dan fakta baru yang muncul.
“Kami berpandangan, penulisan sejarah ini beradaptasi dengan perkembangan zaman, pemutakhiran sejarah Indonesia. Itu usulan kami ke Kementerian Kebudayaan,” kata Lalu Hadrian.
“Jadi yang belum masuk ya tentu, ada bukti-bukti baru, fakta-fakta baru sejarah yang memang belum masuk, ya itu dimasukkan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon bakal melakukan uji publik penulisan sejarah ulang pada Juli ini.
Ia menyatakan, rencana penulisannya bakal tetap berlanjut meski terjadi banyak penolakan.
“Kita akan melakukan uji publik. Jadi kita akan melakukan uji publik terhadap apa yang ditulis. Ya bulan Juli ini,” kata Fadli Zon usai rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).
Ia menuturkan, uji publik dilakukan untuk melengkapi data-data pendukung dan masukan dari berbagai kalangan, termasuk para pemangku kepentingan sejarah.
Uji publik lanjutnya, bakal melibatkan perguruan tinggi di berbagai wilayah.
“Ya pastilah, arkeolog (juga). Semua pemangku kepentingan, lah, sejarah dalam hal ini. Jadi nggak ada yang disembunyikan kok. Semuanya terbuka, transparan,” ucap Fadli.
Ia lantas menyampaikan, revisi penulisan sejarah bisa saja dilakukan setelah menerima masukan dari berbagai kalangan.
Targetnya, kata Fadli, penulisan sejarah ini bakal selesai sebulan setelah uji publik, atau pada bulan Agustus 2025.
“Ya itu target kan. Itu kan target saya ngomong supaya kita kerjanya efisien,” tutur Fadli.
Lebih lanjut ia menyatakan, uji publik memang sudah ia rencanakan sejak awal, alih-alih karena adanya desakan masyarakat.
Fadli ingin sejarah ulang ditulis secara transparan. Ia lantas meminta semua pihak tidak cepat-cepat menghakimi penulisan sejarah yang belum selesai.
Terlebih, sejarah ulang ini ditulis oleh para sejarawan profesional dari berbagai wilayah.
“Anda wartawan nih, nulis, baru nulis judul terus langsung mau uji publik. Apanya yang mau diuji publik? Baru ada judulnya. Tunggu dulu dong sampai 80 persen atau 90 persen baru diuji. Bisa tahu, gitu, loh. Jangan baru judul langsung mau diuji,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/07/2025 15:49
Hotman Paris Desak Direksi RS di Kuningan Jabar Dicopot Usai Bayi Pasien Meninggal Megapolitan 12 Juli 2025

Hotman Paris Desak Direksi RS di Kuningan Jabar Dicopot Usai Bayi Pasien Meninggal
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengacara
Hotman Paris
Hutapea mendesak pencopotan seluruh jajaran direksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kuningan, Jawa Barat, atas dugaan kelalaian yang menyebabkan bayi dari pasien bernama
Irmawati
meninggal dunia.
Desakan itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Mall Kelapa Gading 3, Jakarta Utara, Sabtu (12/7/2025).
“Kalau Bapak Kang Dedy Mulyadi maupun Bupati Kuningan tidak segera mengganti semua direksi dari Rumah Sakit Umum itu, maka rakyat akan mempertanyakan,” kata Hotman.
Ia menilai insiden itu mencerminkan kelalaian serius dan ketidakpekaan pihak rumah sakit terhadap keselamatan pasien.
Karena itu, selain laporan pidana, pihak keluarga juga akan menempuh jalur perdata.
“Di samping laporan pidana, juga akan mengajukan gugatan perdata kepada semua pihak terkait, termasuk kepada susunan direksi Rumah Sakit itu, agar semua dicopot,” ujarnya.
Hotman mengecam keras dugaan kelalaian tersebut dan menyebut peristiwa itu sebagai tragedi kemanusiaan.
Ia menyoroti tidak adanya dokter jaga maupun dokter kandungan selama Irmawati dalam kondisi kritis.
“Sekali lagi kepada Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Gubernur Jawa Barat, sahabat saya Kang Dedy Mulyadi, dan Bupati Kuningan, mohon segera dilakukan tindakan tegas terhadap oknum pejabat, direksi, maupun dokter yang bertanggung jawab di RSUD,” tegas Hotman.
Diketahui, Irmawati mengalami pecah ketuban di rumah pada Sabtu (14/6/2025) sekitar pukul 23.00 WIB, lalu dirujuk ke RS di Kuningan, Jawa Barat.
Namun, selama dua hari dirawat, ia tidak mendapat penanganan medis dari dokter hingga bayinya dinyatakan meninggal dalam kandungan.
“Ketuban terus-menerus keluar sampai, katanya, petugas kebersihan harus membersihkannya berkali-kali. Tapi tidak ada satu pun dokter yang datang malam itu. Bahkan dokter jaga pun tidak ada, apalagi dokter kandungan,” tutur Hotman.
Irmawati tercatat sebagai pasien rutin di RSUD setempat. Sejak awal, ia telah diberi tahu bahwa dirinya mengidap autoimun dan harus melahirkan lewat operasi caesar.
“Saya di sini cuma berharap, meminta keadilan buat anak saya, karena selama saya di rumah sakit saya merasa diterlantarkan. Bayi ini saya menunggunya tujuh tahun dari pernikahan,” ujar Irmawati sambil menahan tangis.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/07/2025 15:47
7 Ini Merek Beras Temuan Satgas Pangan yang Diduga Langgar Aturan Mutu dan Takaran Nasional

Ini Merek Beras Temuan Satgas Pangan yang Diduga Langgar Aturan Mutu dan Takaran
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Beberapa
merek beras
yang dijual di minimarket dan pusat perbelanjaan diduga melanggar aturan mutu dan takaran.
Hal ini diketahui setelah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri memeriksa sejumlah perusahaan produsen dan distributor beras terkait dugaan pelanggaran mutu dan takaran dalam produk yang beredar di pasaran.
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf membenarkan, proses pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan besar masih berlangsung.
“Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri Helfi kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).
Beberapa merek yang dipasarkan antara lain Sania, Sovia, Fortune, dan Siip produksi
Wilmar Group
.
Lalu, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos buatan
Food Station Tjipinang Jaya
.
Selanjutnya, Raja Platinum dan Raja Ultima produksi PT Belitang Panen Raya, serta beras merek Ayana produksi PT Sentosa Utama Lestari (
Japfa Group
).
Adapun perusahaan-perusahaan yang dimintai keterangan oleh Satgas Pangan Polri antara lain Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).
Keempatnya diperiksa berdasarkan sampel beras kemasan dari berbagai daerah yang sebelumnya dikumpulkan oleh Satgas Pangan.
Kepala Divisi Unit Beras PT SUL, Carmen Carlo Ongko mengatakan pihaknya menghormati dan mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri.
Ia menegaskan pentingnya langkah tersebut demi menjaga kepercayaan publik terhadap rantai pasok pangan nasional.
“Dalam menjalankan operasional bisnis, kami memastikan seluruh proses produksi dan distribusi beras PT SUL dijalankan sesuai dengan standar mutu dan regulasi yang berlaku,” kata Carmen dalam pernyataan resminya, Sabtu (12/7/2025).
Ia menambahkan, pengawasan internal perusahaan dilakukan secara berkala dan ketat, mencakup aspek takaran, kebersihan, serta pelabelan produk.
Menurutnya, perusahaan menjunjung tinggi nilai integritas dan kepatuhan terhadap hukum, serta terus bersikap kooperatif dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penyidik.
“Kami belum menerima hasil akhir dari proses pemeriksaan yang berlangsung, namun tetap terbuka terhadap evaluasi dan terus secara rutin melakukan langkah perbaikan demi menjamin kualitas produk untuk masyarakat,” kata Carmen.
Sementara itu, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso, mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dan mengecek lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan tersebut.
“Saya akan koordinasi, dan men-cross check dulu,” tegas Karyawan.
Kompas.com sudah berusaha menghubungi Wilmar Group dan PT Belitang Panen Raya, tetapi belum mendapat respons.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/07/2025 15:00
Kelakar Rano Karno Minta Dipanggil Gubernur Saat Pramono Dinas ke Amerika Megapolitan 12 Juli 2025

Kelakar Rano Karno Minta Dipanggil Gubernur Saat Pramono Dinas ke Amerika
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil
Gubernur Jakarta
,
Rano Karno
, berkelakar kepada warga saat menghadiri acara Tasyakuran HUT ke-498 Jakarta tingkat kelurahan di Taman Sensori, Jalan Benda Raya, Kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (12/7/2025).
Ia meminta warga memanggilnya “Pak Gubernur” selama Gubernur
Pramono Anung
menjalani kunjungan dinas ke Amerika Serikat.
“Mulai besok, Pak Gub pergi ke Amerika. Besok ente panggil ane Pak Gub. Soalnya ini sementara jadi gubernur,” ujar Rano yang langsung disambut gelak tawa para hadirin.
Meski disampaikan dengan nada bercanda, Rano menegaskan tetap menjalankan roda pemerintahan sesuai arahan gubernur.
Pria yang akrab disapa Bang Doel itu juga memaparkan sejumlah capaian Pemprov Jakarta dalam 100 hari program kerja.
Beberapa di antaranya soal penanganan banjir, pemberian bantuan untuk guru ngaji, serta peningkatan insentif bagi pengurus RT atau RW.
“Alhamdulillah, atas semua bantuan dan dukungan masyarakat Jakarta, 100 hari program kerja kita hampir 97 persen selesai,” ungkap Rano.
Ia menambahkan bahwa Gubernur Pramono Anung enggan mempublikasikan capaian tersebut secara berlebihan.
Rano menilai, gaya kepemimpinan Pramono memang jauh dari pencitraan.
“Memang karakternya Pak Gubernur enggak mau cari panggung. Dia enggak perlulah kita ngeruk got, berenang di dalam got, buat apa,” kata Rano.
“Sudah, kita kerja begini saja. Yang penting hujan bisa kita tanggulangi, masyarakat bisa bahagia,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/07/2025 14:55
Ibu Kehilangan Bayi Usai Diabaikan RS di Kuningan Jabar, Ngadu ke Hotman Paris Megapolitan 12 Juli 2025

Ibu Kehilangan Bayi Usai Diabaikan RS di Kuningan Jabar, Ngadu ke Hotman Paris
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Seorang ibu bernama Irmawati, warga Kuningan, Jawa Barat, kehilangan bayi dalam kandungan setelah dua hari pecah ketuban tanpa mendapat penanganan medis.
Ia bersama suaminya didampingi tim pengacara Hotman 911, mengadukan dugaan
malapraktik
oleh RSUD setempat.
Pengacara
Hotman Paris
Hutapea mengatakan, peristiwa terjadi pada Sabtu (14/6/2025) malam.

Saat itu, Irma mengalami pecah ketuban di rumah dan langsung dirujuk ke RS oleh bidan setempat.
“Ketuban terus-menerus keluar sampai, katanya, petugas kebersihan sampai harus membersihkan air ketuban berkali-kali. Namun, malam itu tidak ada satu pun dokter yang datang. Bahkan dokter jaga pun tidak datang, apalagi dokter kandungan karena kebetulan hari Sabtu,” ujar Hotman dalam konferensi pers di Jakarta Utara, Sabtu (12/7/2025).
Hotman menyayangkan tidak adanya penanganan medis yang layak sejak Irma tiba di IGD hingga keesokan harinya.
“Dokter jaga pun tidak datang. Bahkan, ketika Ibu Irma bertanya ke bidan, justru malah dimarahi, ya?” tanya Hotman kepada Irmawati.
Dua hari kemudian, dokter kandungan baru datang dan langsung menyatakan bahwa bayi Irma sudah meninggal dalam kandungan.
“Barulah dokter kandungannya datang hari Senin pagi, tanggal 16 Juni 2025 jam 07.00 WIB dan diadakan pengecekan. Ternyata bayi dalam kandungan itu sudah tidak ada gerakan,” kata Hotman.
Sementara itu, Irmawati mengaku langsung masuk IGD saat dibawa ke RS. Namun, bukannya ditangani, ia justru dipindahkan ke ruang rawat inap tanpa penjelasan apapun.
“Justru saya malah dari IGD langsung dipindahkan ke ruang rawat inap,” kata Irma.
Irma merupakan pasien tetap RS tersebut sejak awal kehamilan.
Dokter kandungan telah mengetahui bahwa ia mengidap penyakit autoimun sehingga tidak memungkinkan untuk melahirkan secara normal.
“Jadi, sejak awal kehamilan, dokter sudah tahu bahwa saya punya autoimun, dan sudah langsung bilang, ‘Ini enggak bisa lahiran normal, harus sesar’,” ujar dia.
Meski begitu, tidak ada tindakan operasi caesar yang segera dilakukan, meski ketuban terus keluar.
Irma sempat dijanjikan akan dioperasi pada Minggu pukul 05.00 WIB, tetapi janji itu tidak ditepati.
“Sudah ditunggu sampai jam 05.00 WIB di hari Minggu, tapi tetap enggak datang,” tutur Irma.
Selama dua hari, Irma dan keluarganya terus bertanya kepada perawat dan petugas rumah sakit dan mengaku hanya diberi obat pereda nyeri serta dilakukan pemeriksaan pembukaan.
“Dicek pembukaan padahal dari awal dokter sudah tahu kalau saya punya autoimun dan tidak memungkinkan untuk lahir normal. Jadi harusnya langsung sesar, bukan malah dicek pembukaan segala.” ujar Irma.
Bayi tersebut adalah anak pertama yang ia dan suami nanti-nantikan selama tujuh tahun pernikahan.
“Saya di sini cuma berharap, meminta keadilan buat anak saya, karena selama saya di rumah sakit saya merasa diterlantarkan. Bayi ini saya menunggunya tujuh tahun dari pernikahan,” ucap dia.
Kompas.com
telah berupaya menghubungi pihak rumah sakit di Kuningan, Jawa Barat. Namun, hingga berita ini ditayangkan belum mendapat respons.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/07/2025 14:41