Xcloud.id

Category: Kompas.com

  • Konflik PBNU: Gus Yahya Diberhentikan, Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum

    Konflik PBNU: Gus Yahya Diberhentikan, Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum

    Konflik PBNU: Gus Yahya Diberhentikan, Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rais Syuriah mengumumkan bahwa Zulfa Mustofa terpilih sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
    Pengumuman ini disampaikan usai
    PBNU
    menggelar rapat pleno di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam, yang diikuti oleh Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU.
    “Penetapan Penjabat (Pj) ketua umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini Yang Mulia Bapak KH
    Zulfa Mustofa
    ,” ujar Rais Syuriah PBNU, M Nuh, selaku pimpinan rapat pleno.
    Zulfa sebelumnya diketahui menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Menurut M Nuh, Zulfa akan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Pj Ketum sampai Muktamar PBNU digelar pada 2026 mendatang.
    “Oleh karena itu beliau akan memimpin PBNU sebagai Pj Ketum melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan muktamar yang insya Allah akan dilaksanakan di 2026,” jelas M Nuh.
    Namun, penetapan Pj Ketum itu, dinilai Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (
    Gus Yahya
    ) tidak sah menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU. Sebab, pleno hanya bisa diadakan oleh jajarah Syuriyah (dewan ulama) bersama Tanfidziyah (badan pelaksana harian). 
    “Yang mengundang hanya Syuriyah, ini
    ndak
    bisa, karena harus, pleno itu harus diundang oleh Syuriyah dan Tanfidziyah,” kata Gus Yahya, terpisah..
    Ia menambahkan, di tubuh PBNU tidak mungkin ada dua ketua umum. Sementara, perubahan ketua umum, menurutnya, hanya bisa dilakukan melalui muktamar, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan AD/ART.
    “Kalau plenonya enggak sah itu… masa ya (PJ Ketum) bisa dianggap sah, gitu lho.
    Ndak
    mungkin ada dua,” kata dia.
    “Apapun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa muktamar, tanpa permusyawaratan tertinggi, itu tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan AD/ART dan melawan hukum,” tegasnya.
    Konflik internal bermula dari hasil rapat pengurus harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025, di mana Gus Yahya disebut telah mencemarkan nama baik organisasi.
    Alasannya, Gus Yahya menghadirkan tokoh zionis Peter Berkowitz dalam pelatihan kepemimpinan kader NU tertinggi, yakni Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU).
    Rapat Pengurus Harian Syuriyah PBNU kemudian menilai tindakan Gus Yahya telah melanggar Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 dan meminta Ketum untuk mundur dalam waktu tiga hari sejak surat keputusan diterima.
    Lebih dari tiga hari, muncul Surat Edaran PBNU nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang telah beredar di publik.
    SE itu menyatakan Gus Yahya tak lagi menjabat Ketum PBNU sejak 26 November 2025 dan diminta melepas segala atributnya sebagai Ketua Umum.
    Selain menyatakan Gus Yahya diberhentikan, surat itu juga menyebut Rais Aam PBNU
    Miftachul Akhyar
    akan mengambil tampuk kepemimpinan sementara di PBNU.
    “Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir dan Katib KH Ahmad Tajul Mafakhir adalah benar dan sah,” kata Kiai Sarmidi di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).
    Namun, Gus Yahya menolak keputusan Syuriyah PBNU yang dipimpin Miftachul Akhyar itu.

    “Saya diminta mundur dan saya menolak mundur, saya menyatakan tidak akan mundur, dan saya tidak bisa diberhentikan kecuali melalui Muktamar,” ucap Gus Yahya dalam konferensi pers, Rabu (26/11/2025).
    Gus Yahya mengatakan, proses rapat harian Syuriyah tidak dapat diterima karena hanya melontarkan tuduhan-tuduhan dan melarang dirinya untuk memberikan klarifikasi.
    “Kemudian langsung menetapkan keputusan yang berupa hukuman, ini jelas tidak dapat diterima,” ucap dia.
    Dia menegaskan, hasil Muktamar ke-34 pada 2021 yang menetapkan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar selanjutnya.
    Menurutnya, setiap orang, setiap jabatan, tugas, dan wewenangnya diatur oleh konstitusi organisasi atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
    “Posisi saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar NU dan Mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU, baik AD/ART maupun aturan-aturan lainnya,” kata Gus Yahya.
    Sementara itu, Zulfa berharap agar konflik soal posisi kepemimpinan organisasinya berakhir usai penetapan dirinya dalam rapat pleno.
    “Saya berharap dengan ditunjuknya saya dalam forum pleno ini sebagai Pejabat Ketua Umum, ketidakpastian itu selesai,” ujar Zulfa usai rapat pleno.
    Zulfa mengatakan, rapat pleno yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting PBNU menunjukkan keseriusan seluruh pihak untuk kembali bersatu dan memperbaiki organisasi.
    “Kita lihat di sini hadir semua tokoh-tokoh besar. Rais Aam kita lengkap ditemani dua Wakil Rais Aam. Beliau ini adalah, saya menyebutnya ‘Tri Tunggal’ yang sangat hebat, yang sangat tegar sekali memutuskan apa yang beliau putuskan sampai pada malam hari ini. Kemudian saya ditetapkan sebagai Pejabat Ketua Umum,” katanya.
    Zulfa juga menyinggung hadirnya para perwakilan keluarga besar NU dan unsur pengurus dari berbagai wilayah.
    “Ini menunjukkan, selain juga PWNU-PWNU yang hadir duduk di depan ini, bahwa kami semua bertekad, bertekad sungguh-sungguh untuk bersatu. Untuk melanjutkan khidmah jam’iyah di abad keduanya,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Belajar dari Gubernur Aceh Nasional

    7 Belajar dari Gubernur Aceh Nasional

    Belajar dari Gubernur Aceh
    Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.
    BADANNYA
    penuh lumpur. Wajahnya muram, pertanda kesedihan dan tak cukup istirahat. Sesekali tatapan matanya seolah hampa. Suaranya selalu serak dan acapkali ia mengusap air matanya.
    Ia adalah 
    Muzakir Manaf
    (Mualem), Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
    Sejak banjir menghempas provinsi tersebut, Mualem langsung terjun ke sejumlah wilayah, pelosok-pelosok desa, menyaksikan langsung derita rakyatnya.
    Kendati ia tertekan oleh kesedihan mendalam atas nestapa yang dialami rakyatnya, Mualem tetap tegar. Tidak pernah menunjukkan gelagat putus asa, apalagi menyerah.
    Ia menelusuri anak-anak sungai. Ia melewati jalan-jalan yang tak jelas ujungnya. Ia menggunakan kendaraan apa saja demi menyatukan dirinya dengan rakyat yang dipimpinnya.
    “Pemimpin dipilih oleh rakyat, karena itu kita harus mengabdi pada rakyat, apa pun risikonya,” kata Mualem.
    Hebatnya lagi, semua itu dilakukan dengan perintah batinnya. Bukan perintah untuk jadi populer.
    Lihatlah ketika membantu rakyatnya, ia tidak pernah menghadapkan wajahnya secara sengaja ke kamera, demi pencitraan. Semua ia lakukan secara alami.
    Bahasa atau diksinya pun tidak diatur sedemikian rupa. Semuanya mengalir secara alami saja, tanpa pretensi, nihil kehendak untuk dipuji.
    Saya janjian bertemu di Banda Aceh. Namun, sehari sebelum pertemuan itu terjadi, Mualem menelpon saya, meminta agar pertemuan ditunda dulu, karena ia hendak ke Dubai.
    Ternyata, pada hari keberangkatannya ke Dubai, hujan mengguyur Sumatera Utara dan Barat, termasuk Aceh.
    Semuanya jadi lantak. Mualem bukannya ke kota metropolitan Dubai, tetapi ia memilih ke desa-desa, berikhtiar menyelamatkan nyawa manusia.
    Ia lebih mencintai penyatuan dengan rakyat yang dipimpinya, dibanding bepergian. Ia ingin sekali baur dengan rakyatnya, merasakan kepedihan secara bersama.
    Sebuah pepatah Aceh bisa menggambarkan sikap Mualem itu. ”
    Digob nyang na karam di laoet. Digeutanyo karam di darat
    ” (Orang lain kalaupun sial karam di laut, kita karam di darat).
    Intinya, musibah bisa menimpah siapa saja, karena itu, kita harus bersatu, bahu membahu untuk saling meringankan beban.
    Mualem paham sekaligus mempraktikkan nilai-nilai kultur Aceh tersebut. Ia harus membaur dan menyatu dengan rakyatnya.
    Ia tidak mau meninggalkan rakyatnya yang didera derita dan membinasakan. Mualem berprinsip, bila rakyat saya jadi korban, biarlah saya juga jadi korban, asal bersama rakyatku.
    Mualem menolak mengikuti jejak pemimpin-pemimpin lainnya, yang amat mahir menerima laporan dari bawah tanpa keterampilan sensor yang akurat.
    Setelah itu, sangat terampil memberi laporan ke atas yang bersifat fiksi karena laporan mereka berjarak sangat jauh dengan kenyataan.
    Mualem sangat detail memahami apa sesungguhnya yang dialami oleh rakyatnya. Ia dengan enteng mengetahui berapa rakyatnya yang telah meninggal, bagaimana mereka meninggal, di mana lokasinya, berapa jembatan yang rusak, apa akibat kerusakan itu, dan sebagainya.
    Ia terjun langsung, melihat, mendengar dan mengalami kondisi sesungguhnya.
    Itulah sebabnya, Mualem tidak segan meminta bantuan negara-negara asing. Baginya, siapa pun yang hendak membantu menyelamatkan nyawa manusia dan melonggarkan lilitan derita rakyatnya, ia tak segan berpaling.
    Baginya, tiap orang, siapa pun dia, pasti memiliki rasa kemanusiaan, dan rasa tersebut membangun
    human solidarity.
    Mengapa kita harus menyoal bantuan orang lain hanya karena menjaga harga diri bahwa kita mampu menyelesaikan urusan kita sendiri. Bangsa lain tak perlu ikut.
    Nyawa manusia tak mengenal patok-patok teritori. Rasa kemanusiaan adalah rasa universal.
    Saya ingat betul kejadian Tsunami di Aceh 21 satu tahun silam. Tsunami datang mengguntur dan menghancurkan pada 26 Desember 2004 pagi.
    Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden sedang berada di Papua untuk urusan dinas, disertai beberapa menteri. Hanya sekitar tujuh menteri yang berada di Jakarta ketika itu, termasuk saya.
    Pada malam hari, Wapres Jusuf Kalla mengumpulkan para menteri yang ada dan dirjen serta kepala badan.
    Wapres langsung memberi perintah detail yang bersifat teknis. Misalnya, kumpul semua obat yang ada.
    “Gudang terkunci, Pak,” kata salah seorang peserta rapat.
    “Ambil senjata, tembak gembong gudang supaya obat-obat bisa diambil malam ini,” jawab Wapres.
    Wapres berpaling dan bertanya ke saya, “Hamid, kebijakan apa yang kamu lakukan?”
    Saya menjawab bahwa sejak tiga jam lalu, saya mengambil kebijakan keimigrasian, membuka pintu masuk ke Sumatera Utara dan Aceh bagi siapa pun, tanpa harus memiliki visa masuk ke Indonesia.
    Kebijakan terbuka ini ternyata amat membantu rakyat Aceh. Presiden SBY pun memberi pujian ke saya atas kebijakan terbuka itu.
    Mualem tidak pernah puas menerima laporan bawahan yang memang cenderung asal bapak senang. Mata, telinga dan perasaannya harus menyatu dengan realitas sesungguhnya.
    Bukan rekayasa statistik untuk pencitraan belaka. Ia bicara bukan dengan bahasa statistik belaka, tetapi ia bersuara dengan hati nurani. Ia berpekik bukan meminta belas kasihan, tetapi berpekik tentang rasa kemanusiaan.
    Mualem menampik kepura-puraan, datang ke lokasi bencana dengan pelbagai gaya yang memelas, penuh kesamaran untuk bersedih, lalu disebarkan melalui media yang dibawanya sendiri dari Jakarta.
    Belum cukup dengan itu, pemimpin dari Jakarta datang ke lokasi bencana dengan memanggul logistik demi pencitraan sesaat yang memberi kenikmatan seketika. Mualem kontras dengan itu semua.
    Kehadirannya di lokasi bencana dengan pakaian serta gaya alami, membuat rakyatnya menyatu secara fisik dan bathin.
    Dan bukankah ini yang kita sebut
    true leadership
    ? Hadir bersama rakyat memikul beban yang sama dengan rakyat, adalah penyatuan batin antara dirinya dengan rakayatnya.
    Thomas Phillip “Tip” O’Neill Jr, mantan “Speaker of the House” (Ketua Kongres) Amerika Serikat (1977-1987), pernah menulis buku:
    All Politics is Local.
    O’Neill memberi pesan bahwa bila Anda menjadi politisi dan hendak menjadi pemimpin, maka lakukan sesuatu secara nyata di level daerah. Perhatikanlah infrastruktur rakyatmu, beri solusi atas masalah yang dihadapi rakyatmu.
    Mualem tidak pernah bertemu Tip Oneill, tetapi ia mempraktikkan apa yang dibayangkan oleh Tip O’Neill. Kita belajar dari Mualem, Gubernur Aceh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Cerita Korban Selamat Kebakaran Gedung Terra Drone: Kantor Meledak, Bos Aku Meninggal Megapolitan

    1 Cerita Korban Selamat Kebakaran Gedung Terra Drone: Kantor Meledak, Bos Aku Meninggal Megapolitan

    Cerita Korban Selamat Kebakaran Gedung Terra Drone: Kantor Meledak, Bos Aku Meninggal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Seorang staf
    Human Resources Development
    (HRD) berinisial SA (20) selamat dari kebakaran di gedung Terra Drone yang berada di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).
    Ibunda SA, Dea Anjani (52), mengatakan bahwa anaknya menjadi satu-satunya karyawan yang berhasil selamat saat berada di lantai 3 gedung tersebut.
    Dea menceritakan, awalnya SA mengabarkan kejadian kebakaran di kantor Terra Drone melalui sambungan telepon.
    “Anak saya bilang, ‘Kantor aku meledak, bos aku mati’, gitu katanya. Saya ya lemes dong,” ujar Dea ketika ditemui di lokasi kejadian pada Selasa.
    Setelah itu, Dea tak bisa lagi menghubungi SA. Ia pun bergegas menuju lokasi kebakaran.
    Sesampainya di lokasi, Dea begitu lega ketika mendapat kabar bahwa putrinya selamat.
    “Anak saya nangis pas ketemu saya. Dia bilang ‘aku selamat ibu, aku selamat’,” tutur Dea menirukan perkataan SA.
    Kemudian, putrinya menceritakan bahwa saat kejadian ia sedang berada di lantai 3.
    Sekitar pukul 12.00 WIB, para karyawan PT Terra Drone di lantai 3 yang baru saja selesai makan siang tiba-tiba mendengar ledakan dari lantai bawah.
    “Iya, tiba-tiba meledak saja. Pas bunyi “bum” gitu, anak saya langsung sigap dia ke bawah. Alhamdulillah bisa selamat,” tutur Dea.
    Karena langsung turun dari lantai 3, SA menjadi satu-satunya karyawan yang selamat. Sementara itu, semua rekan kerjanya meninggal dunia.
    Menurut Dea, hal itu membuat putrinya sangat syok.
    “Anak saya cerita, tadi pagi masih ngobrol sama bosnya, masih sama temen-temennya pas makan siang. Lalu tiba-tiba mereka sudah meninggal,” tutur Dea.
    “Dia syok sekali. Terus temannya tadi nelepon pas dia udah di bawah, temannya masih di atas. Kata temennya, ‘Gue udah enggak kuat, tolongin gue, tolong gue,’ gitu kata anak saya,” lanjutnya.
    Kepada Dea, SA menyebut bahwa rekan-rekannya sempat mengeluhkan sesak napas sebelum akhirnya tidak tertolong.
    Sebagai staf HRD, SA juga harus mendata rekan-rekannya yang meninggal ataupun selamat. Hal itu membuatnya semakin tertekan.
    “Apalagi dia lihat data-data gitu kan. Melihat teman satu per satu sudah tidak ada,” tutur Dea.
    Sebelumnya, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Jakarta menginformasikan bahwa kebakaran terjadi di kantor PT Terra Drone Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, sekitar pukul 12.40 WIB.
    Petugas pemadam kebakaran langsung menuju ke lokasi dan tiba pukul 12.50 WIB dan langsung melakukan penanganan.
    Akibat kebakaran itu, 22 korban meninggal dunia. Korban terdiri dari tujuh orang laki-laki dan 15 orang perempuan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi Pj Ketum PBNU, Zulfa Mustofa Minta Restu Ma’ruf Amin

    Jadi Pj Ketum PBNU, Zulfa Mustofa Minta Restu Ma’ruf Amin

    Jadi Pj Ketum PBNU, Zulfa Mustofa Minta Restu Ma’ruf Amin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang baru ditetapkan, Zulfa Mustofa, mengaku telah meminta restu kepada sang paman, Wakil Presiden ke-13 RI yang juga Mustasyar PBNU, KH Ma’ruf Amin.
    Hal itu disampaikan Zulfa saat menegaskan bahwa dirinya adalah santri dari banyak masyayikh dan kiai besar di
    PBNU
    yang membimbing perjalanan hidupnya, tak terkecuali sosok Ma’ruf Amin.
    “Tidak perlu disebut, saya pasti bukan cuma santri, saya keponakan Kiai Haji
    Ma’ruf Amin
    . Ya… Saya keponakan Kiai Haji Ma’ruf Amin, dan saya sudah minta restu beliau. Dan semoga insyaallah restu-restu semuanya membuat perjalanan ini menjadi lebih ringan,” ujar Zulfa di arena rapat pleno, Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).
    Zulfa menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang penting di PBNU, jika dibandingkan dengan para kiai yang membimbingnya.
    “Saya bukan siapa-siapa, saya santri daripada Rais Aam, dan juga santri Syuriyah PBNU. Tentu juga santri kiai-kiai pesantren-pesantren besar yang malam hari ini tidak bisa hadir,” kata Zulfa.
    Dia pun kembali mencontohkan sosok-sosok kiai PBNU yang telah berjasa besar dan membimbingnya hingga saat ini.
    “Saya juga santrinya Kiai Nurul Huda Jazuli Ploso. Saya juga santrinya Kiai Haji Anwar Manshur Lirboyo. Saya juga santrinya Kiai Fuad Nurhasan Sidogiri. Saya juga santri daripada masyayikh-masyayikh besar yang saya tidak bisa menyebut satu per satu namanya, termasuk santri daripada Abuya Muhtadi,” tutur Zulfa.
    Dalam kesempatan itu, Zulfa juga menegaskan bahwa dirinya akan mengemban amanah memimpin PBNU dengan menjunjung tinggi akhlak dan prinsip kesantrian.
    “Saya berjanji, saya akan menjalankan amanah ini seadil-adilnya, sebersih-bersihnya, seikhlas-ikhlasnya, dan sesantun-santunnya menjaga keadaban sebagai santri. Karena Tanfidziyah adalah santri,” katanya.
    Dia juga memastikan bahwa kepengurusan PBNU ke depan akan semakin solid dan semua pihak bersepakat untuk menjaga persatuan organisasi.
    “Ini menunjukkan… Bahwa kami semua bertekad, bertekad sungguh-sungguh untuk bersatu,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, rapat pleno PBNU yang dipimpin Rais Syuriah PBNU, M Nuh, menetapkan Zulfa sebagai
    Pj Ketua Umum
    hingga Muktamar PBNU 2026 digelar.
    Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebelumnya mengatakan dirinya masih sah sebagai Ketua Umum PBNU.
    Dia pun menegaskan bahwa rapat pleno dengan agenda penetapan Pj Ketum tidak memenuhi ketentuan organisasi.
    “Ini sendiri kan secara aturan tidak bisa disebut pleno,” ujar Yahya.
    Menurut dia, pleno tidak boleh hanya digelar oleh jajaran Syuriyah tanpa melibatkan Tanfidziyah.
    “Yang mengundang hanya Syuriyah, ini tidak bisa, karena pleno itu harus diundang oleh Syuriyah dan Tanfidziyah,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri: Dukcapil Daerah Masih Pasif, 5 Juta Warga Belum Punya KTP

    Mendagri: Dukcapil Daerah Masih Pasif, 5 Juta Warga Belum Punya KTP

    Mendagri: Dukcapil Daerah Masih Pasif, 5 Juta Warga Belum Punya KTP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut jajaran di satuan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tingkat daerah masih pasif.
    Tito menilai mereka belum aktif mengajak dan mendatangi warga di daerah untuk membuat
    KTP
    .
    “Saat ini saya masih lihatnya, masih banyak bersifat pasif.
    Dukcapil
    -dukcapil daerah masih bersifat pasif,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait penguatan tata kelola
    data kependudukan
    serta keamanan digital yang digelar di Kawasan Jakarta Barat, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
    “(Dukcapil daerah) nunggu, nunggu orang datang untuk buat KTP. Nunggu orang datang untuk mendaftarkan,” ucap dia lagi.
    Tito memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat Indonesia saat ini mencapai 286 juta orang.
    Hingga saat ini, sudah ada 97 persen di antaranya memiliki kartu identitas atau KTP.
    Namun, sekitar tiga persen sisanya masih belum terdata identitasnya.
    “Sudah 97 persen yang terdata. Saya bilang, 3 persen lagi gimana nih? Enggak usah tiga persen, 2 persen saja dari 286 juta itu, itu lebih kurang 5,6 juta orang. Artinya belum terdata,” ungkap Tito.
    Mantan Kapolri ini merasa tidak puas dengan angka tersebut.
    Tito ingin jajaran Dukcapil di daerah bekerja lebih agresif untuk mendata dan memberikan identitas kepada warga negara Indonesia yang belum punya KTP.
    ”
    I want more aggressive
    . Saya ingin agak lebih agresif untuk mengidentifikasi warga negara atau non-warga negara yang tinggal di Indonesia untuk mendaftar,” tuturnya.
    Jajaran Dukcapil harus lebih giat lagi untuk menjaring masyarakat yang terisolasi ataupun masyarakat yang termarjinalkan, termasuk gelandangan di jalanan.

    Tito mengatakan, konstitusi di Indonesia telah mengamanatkan agar negara menjaga serta memelihara semua warga miskin di Tanah Air.
    Ia merasa sedih jika ada warga negara atau gelandangan yang tidak memiliki kartu identitas.
    “Artinya apa? Kita harus agresif untuk mendatangi mereka. Saya mendapat banyak masukan bahwa yang tidak punya rumah, mereka tidak punya kartu identitas. Ini harus kita carikan solusi supaya mereka memiliki identitas, kartu identitas,” ungkap Tito.
    “Ada yang menyampaikan tadi Pak Teguh, ‘Pak, kita harus punya alamatnya’. Ya, bicara sama Kemensos gimana cara carikan alamatnya mereka,” sambung dia lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pikul Genset, Prajurit TNI Jalan Kaki ke Pelosok Tapanuli Tengah

    Pikul Genset, Prajurit TNI Jalan Kaki ke Pelosok Tapanuli Tengah

    Pikul Genset, Prajurit TNI Jalan Kaki ke Pelosok Tapanuli Tengah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 40 personel TNI dari Yonif 122/TS dan Yonif 125/Simbisa menembus jalur longsor dengan berjalan kaki untuk menyalurkan bantuan ke Dusun Lapan Lombu, Kelurahan Nauli, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sabtu (6/12/2025).
    Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabid Penum) Pusat Penerangan (Puspen)
    TNI
    Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi mengatakan, para prajurit menempuh perjalanan selama kurang lebih tiga jam dari Desa Parsingkaman melalui Aek Raisan dan Aek Mompang.
    “Sepanjang rute, ditemukan sedikitnya 20 titik longsor yang menghambat akses menuju lokasi,” ujar Agung dalam siaran pers yang diterima
    Kompas.com
    , Selasa (9/12/2025).
    Setibanya di Kelurahan Nauli, pasukan jalan kaki ini mendata kondisi wilayah dan kebutuhan warga.
    Dari data tersebut diketahui bahwa aliran listrik masih tersedia, tetapi masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih karena saluran air terputus sekitar satu kilometer dari permukiman.
    Selain itu, tercatat korban jiwa di beberapa lokasi: di Aek Mompang lima orang (tiga ditemukan, dua masih dicari), di Desa Mardame 13 orang (11 ditemukan, dua masih dicari).
    Sementara itu, di Kecamatan Sitahuis dan Kelurahan Nauli tidak ada korban jiwa.
    “Di lokasi, personel TNI bersama masyarakat juga telah menyiapkan tempat pendaratan atau 
    l
    anding zone
    (LZ) helikopter yang dinilai sangat strategis untuk mendukung pendorongan logistik melalui udara,” ujar dia.
    Agung melaporkan bahwa
    landing zone
    helikopter tersebut diperkirakan dapat menjangkau tiga wilayah terdampak, yaitu Desa Naga Timbul dengan sekitar 1.200 jiwa, Kelurahan Nauli sekitar 2.000 jiwa, dan Desa Mardame sekitar 1.100 jiwa.
    “Kebutuhan mendesak masyarakat saat ini meliputi beras, mi instan, minyak goreng, genset beserta bahan bakar, perangkat Starlink, obat-obatan seperti obat gatal dan demam untuk anak maupun dewasa, serta pakaian layak pakai,” ungkap dia.
    Sebagai tindak lanjut laporan pasukan pejalan kaki, tim menyusun beberapa rencana kegiatan.
    Rencana tersebut meliputi pendorongan logistik menggunakan helikopter Mi-17 sebanyak tiga sorti, pendirian dapur lapangan, perbaikan saluran air bersih, pengiriman logistik dengan berjalan kaki ke dusun yang belum terjangkau, serta pelayanan kesehatan dan pemberian obat-obatan kepada masyarakat.
    “Seluruh upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi sekaligus mempercepat stabilisasi kondisi di wilayah terdampak bencana,” kata dia.
    Berdasarkan foto yang diterima
    Kompas.com
    , sejumlah prajurit berseragam loreng hijau itu tampak berjalan kaki menyusuri jalan setapak dengan membawa logistik, genset, dan lain-lain.
    Setibanya di pemukiman warga, mereka langsung memberikan pengecekan dan pengobatan gratis kepada warga.

    Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
    https://kmp.im/BencanaSumatera
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Ramalkan Revolusi Besar AI, Khawatirkan Penyalahgunaannya

    Jokowi Ramalkan Revolusi Besar AI, Khawatirkan Penyalahgunaannya

    Jokowi Ramalkan Revolusi Besar AI, Khawatirkan Penyalahgunaannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) meramal bahwa, dalam 5-15 tahun ke depan, akan terjadi revolusi besar dalam penggunaan artificial intelligence (AI).
    Jokowi
    menyebut Indonesia harus segera menyiapkan
    infrastruktur
    , sumber daya manusia (SDM), dan
    regulasi
    untuk menghadapi revolusi besar tersebut.
    “Menurut perkiraan saya, dalam 5, 10, atau 15 tahun yang akan datang, akan terjadi revolusi besar dalam penggunaan AI. Yang kedua, revolusi besar juga dalam penggunaan
    humanoid robotics
    . Nah, perubahan besar ini harus kita antisipasi dengan menyiapkan infrastruktur, SDM, regulasi yang mendukung ke arah itu,” ujar Jokowi.
    Hal tersebut Jokowi sampaikan dalam wawancara eksklusif bersama Kompas TV di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/12/2025).
    Jokowi mengatakan, Indonesia masih perlu banyak sekali perbaikan dalam mengejar menuju era ekonomi kecerdasan.
    Meski begitu, Jokowi khawatir AI ke depannya akan masih disalahgunakan.
    “Itu yang saya khawatir. Itu yang saya sangat khawatir dan saya takut. Penggunaan AI, nantinya penggunaan
    humanoid robotics
    untuk hal yang tidak baik,” ucapnya.
    Untuk itu, Jokowi menekankan bahwa harus ada regulasi dan aturan ketat dalam rangka mengontrol penggunaan AI.
    Dengan begitu, kata dia, AI dan
    humanoid robotics
    dapat berguna bagi kehidupan dan ekonomi rakyat Indonesia.
    “Yang tadi kita khawatirkan merusak sendi-sendi kehidupan kita. Diperlukan regulasi aturan yang ketat dalam rangka kontrol penggunaan AI dan
    humanoid robotics
    . Ini harus disiapkan segera, sehingga aturan mainnya jadi jelas,” jelas Jokowi.
    “Asalkan kita segera juga training AI, coding, algoritma,
    machine learning
    kepada generasi muda, masyarakat. Kalau semua dikerjakan, kita siap hadapi era kecerdasan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Negara, Viral, dan Solidaritas Warga Disebut “Kecil”

    Negara, Viral, dan Solidaritas Warga Disebut “Kecil”

    Negara, Viral, dan Solidaritas Warga Disebut “Kecil”
    Dosen, Penulis dan Peneliti Universitas Dharma Andalas, Padang
    BELAKANGAN
    publik dibuat gaduh oleh pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, dalam rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dalam forum itu, ia menyoroti aksi para relawan dan kreator konten yang menggalang donasi untuk korban bencana di Sumatera.
    Donasi yang disebutnya “sekitar Rp 10 miliar” itu, menurut Endipat, “kecil” bila dibandingkan dengan bantuan pemerintah yang mencapai “triliunan rupiah”.
    Narasi ini sontak memicu gelombang kritik. Di tengah solidaritas publik yang mengalir spontan dari berbagai penjuru, pernyataan semacam ini terasa janggal. Bukan hanya karena menyentuh sensitivitas warga yang sedang berduka, tetapi juga karena berpotensi meremehkan energi kemanusiaan yang lahir dari inisiatif warga.
    Salah satu figur yang menjadi sorotan adalah
    Ferry Irwandi
    . Relawan independen yang dalam hitungan hari mampu menggalang miliaran rupiah untuk korban banjir dan longsor. Di mata publik, aksi seperti ini bukan sekadar angka, melainkan wujud nyata kepedulian yang hadir ketika negara masih meraba-raba langkah.
    Dalam banyak peristiwa bencana, publik sering kali menyaksikan hal yang sama: warga bergerak lebih cepat dari pemerintah. Kehadiran mereka bukan untuk menandingi negara, melainkan untuk mengisi ruang-ruang kosong yang tidak selalu mampu dijangkau oleh sistem birokrasi.
    Dalam situasi darurat, menit dan jam pertama adalah segalanya. Di titik inilah relawan menjadi penopang hidup para penyintas.
    Pernyataan bahwa kontribusi warga “kecil” bukan hanya tidak tepat secara etis, tetapi juga keliru dalam memahami dinamika penanganan bencana. Negara memiliki kewajiban konstitusional menghadirkan bantuan, itu tidak bisa disebut sebagai kemurahan hati, melainkan mandat.
    Sebaliknya, kontribusi publik adalah tindakan moral yang lahir dari empati, tanpa kewajiban, tanpa birokrasi, tanpa anggaran rutin. Mengukurnya hanya dengan angka berarti melupakan substansi solidaritas itu sendiri.
    Dalam konteks Sumatera, relawan hadir sejak hari pertama dengan perahu karet seadanya, dapur umum dadakan, logistik swadaya, dan informasi digital yang sering kali lebih cepat daripada rilis resmi pemerintah. Warga yang saling mengulurkan tangan memainkan peran krusial ketika akses jalan terputus, listrik padam, dan komunikasi lumpuh.
    Bagian lain dari pernyataan Endipat yang memicu polemik adalah dorongannya kepada Komdigi agar “mengamplifikasi” capaian pemerintah supaya tidak kalah viral dari relawan. Catatan ini menyingkap persoalan lain: narasi publik diasumsikan sebagai arena kompetisi citra, bukan ruang untuk menyampaikan informasi yang benar-benar dibutuhkan warga.
    Dalam penanganan bencana, perhatian pemerintah semestinya fokus pada efektivitas, bukan popularitas. Bila pemerintah merasa publikasi resmi kurang, solusinya bukan menyepelekan relawan atau membanding-bandingkan kontribusi, melainkan memperbaiki transparansi, kecepatan informasi, dan koordinasi lapangan. Bukan tugas warga untuk membuat negara terlihat hadir; itu tanggung jawab negara itu sendiri.
    Sebaliknya, kehadiran relawan justru membantu pemerintah mengurangi beban penanganan. Alih-alih dipandang sebagai “kompetitor viral”, mereka semestinya diapresiasi sebagai mitra kemanusiaan. Negara yang percaya diri tidak akan merasa tersaingi oleh solidaritas warganya.
    Salah satu kritik terbesar publik adalah tentang cara pandang yang menjadikan empati sebagai objek perbandingan kuantitatif. Rp 10 miliar dari publik memang tidak sebanding dengan triliunan anggaran pemerintah, tetapi tidak seharusnya dibandingkan sejak awal. Yang satu adalah kewajiban negara, yang lain adalah kemurahan hati masyarakat. Yang satu muncul dari pajak dan alokasi APBN, yang lain berasal dari dompet pribadi dan kepedulian spontan.
    Fakta bahwa masyarakat bisa menghimpun miliaran rupiah dalam hitungan hari justru menegaskan dua hal. Pertama, tingginya rasa
    solidaritas warga
    . Kedua, adanya kepercayaan publik terhadap gerakan sosial akar rumput. Relawan dipercaya karena dianggap sigap, transparan, dan dekat dengan penyintas. Kritik terhadap pemerintah harus dibaca sebagai dorongan untuk memperbaiki kinerja, bukan sebagai ancaman terhadap kewibawaan negara.
    Polemik ini harusnya menjadi bahan refleksi, bukan sekadar kontroversi sesaat. Pemerintah perlu menyadari bahwa apresiasi terhadap relawan tidak akan mengurangi legitimasi negara. Sebaliknya, merangkul relawan sebagai mitra strategis akan memperkuat ketahanan sosial saat bencana.
    Sikap defensif dan fokus pada citra justru menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih sibuk membela reputasi daripada memperbaiki pelayanan. Di era keterbukaan informasi, yang dibutuhkan bukan amplifikasi narasi, melainkan transparansi data, kecepatan respons, dan komunikasi publik yang empatik.
    Pada akhirnya, bencana adalah urusan semua pihak. Baik itu negara, masyarakat sipil, relawan, dan warga biasa. Tidak ada yang perlu merasa paling berjasa. Yang terpenting adalah memastikan para penyintas mendapatkan bantuan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kebutuhan.
    Solidaritas warga bukan kompetitor negara. Ia adalah fondasi yang menguatkan kita setiap kali bencana datang. Dan fondasi seperti ini tidak boleh diremehkan. Tidak pernah “kecil”. Tidak akan pernah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos Ingatkan Pedagang Bahan Pokok: Tak Pantas Situasi Seperti Ini Menaikkan Harga

    Mensos Ingatkan Pedagang Bahan Pokok: Tak Pantas Situasi Seperti Ini Menaikkan Harga

    Mensos Ingatkan Pedagang Bahan Pokok: Tak Pantas Situasi Seperti Ini Menaikkan Harga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan, menaikkan harga bahan-bahan pokok di Provinsi Aceh setelah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor sangat tidak pantas dilakukan.
    “Sungguh tidak pantas ya dalam situasi yang seperti ini kita menaikkan harga. Di tengah-tengah orang yang lagi berduka,” kata Saifullah saat ditemui di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).
    Saifullah mengatakan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem juga telah berpesan kepada para pemilik toko agar tidak menaikkan harga di saat situasi tengah berduka.
    Mensos yang karib dipanggil Gus Ipul ini menuturkan bahwa masyarakat semestinya harus saling tolong-menolong saat sedang diterpa musibah.
    “Pak Mualem juga mengatakan kalau ingkar, kalau ada yang melanggar berarti pada akan ditindak. Jadi ini dalam situasi gini kita sepatutnya untuk tolong-menolong,” kata dia.
    Gus Ipul pun memastikan pemerintah akan terus mempercepat penyaluran bantuan kepada warga terdampak seiring harga bahan-bahan pokok yang mulai melonjak.
    “Kalau percepatan dilakukan oleh semuanya ya. Yang dilakukan percepatan oleh semuanya termasuk Kementerian Sosial kemarin sudah bisa masuk bantuannya ke Bener Meriah dan Aceh Tengah,” ujar Gus Ipul.
    Gus Ipul menyampaikan bahwa saat ini semua pihak berjibaku membantu menyalurkan bantuan logistik bagi para korban.
    “Semuanya, bukan dari kami saja dari banyak pihak. Semua berusaha untuk bisa mengirim bantuan menjangkau yang mungkin malah belum mendapatkan bantuan itu,” ucap dia.
    Adapun hingga Selasa (9/12/2025), warga Desa Alur Mentawak, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, masih berada dalam kondisi terisolasi.
    Salah seorang warga, Syahfitri (22), mengatakan akses utama desa tertimbun material longsor.
    Keterisolasian membuat harga bahan pokok melambung tinggi.
    Menurut Syahfitri, BBM dijual Rp 40.000 per liter, telur Rp 100.000 per papan, dan cabai mencapai Rp 250.000 per kilogram.
    Ia berharap pemerintah segera membuka kembali akses jalan agar distribusi pangan dapat kembali normal.
    “Sekarang keluarga kami ungsikan ke Lhokseumawe. Karena sangat sulit kebutuhan bahan pangan di sana,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Prabowo Dikawal Jet Tempur, PM Pakistan: Ketulusan Kami karena Pemimpin Cakap Berkunjung Nasional

    5 Prabowo Dikawal Jet Tempur, PM Pakistan: Ketulusan Kami karena Pemimpin Cakap Berkunjung Nasional

    Prabowo Dikawal Jet Tempur, PM Pakistan: Ketulusan Kami karena Pemimpin Cakap Berkunjung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif mengungkapkan, pengerahan pesawat tempur yang mengawal kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Pakistan bukan protokol rutin.
    Ia menyebutkan, penyambutan itu merupakan bentuk penghormatan Pakistan terhadap Prabowo sebagai pemimpin yang cakap dan dinamis.
    “Pengawalan itu bukan bentuk bantuan atau prosedur rutin. Itu berasal dari ketulusan hati kami karena seorang pemimpin yang cakap dan dinamis dari negara Muslim terbesar di dunia berkunjung ke Pakistan,” kata PM Shehbaz usai pertemuan bilateral dengan Prabowo di kediaman resmi Perdana Menteri, Selasa (9/12/2025), dikutip dari siaran pers.
    PM Sharif menyampaikan kehormatan atas kehadiran Presiden Prabowo di Pakistan, seraya menyebut Indonesia sebagai negara sahabat yang memiliki kedekatan historis panjang dengan Pakistan.
    “Merupakan suatu kehormatan besar bagi kami untuk kembali menyambut Anda atas nama rakyat Pakistan, pemerintah, dan saya pribadi. Kunjungan ini adalah kunjungan seorang Presiden Indonesia pertama dalam tujuh tahun terakhir, dan Pakistan adalah rumah kedua Anda,” ujar dia.
    Kunjungan Presiden Prabowo ini bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Pakistan.
    PM Sharif menyoroti sejarah panjang solidaritas kedua negara, termasuk dukungan Pakistan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia serta dukungan Indonesia kepada Pakistan.
    “Indonesia berdiri teguh bersama Pakistan. Dan ini telah tercatat dalam sejarah dengan kata-kata emas dan ini akan dikenang oleh rakyat Pakistan selamanya,” ucapnya.
    PM Sharif menyebut pertemuan dengan Presiden Prabowo berlangsung sangat produktif dan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting untuk memperkuat kerja sama kedua negara.
    Pakistan siap berkolaborasi untuk menyeimbangkan neraca perdagangan yang saat ini mencapai 4,5 miliar dollar AS.
    PM Shehbaz juga menyampaikan kesiapan Pakistan untuk mengirim tenaga medis guna mendukung program pembangunan perguruan tinggi dan fasilitas kesehatan di Indonesia.
    “Kami telah membahas bagaimana mengambil langkah-langkah perbaikan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan ini melalui ekspor pertanian dari Pakistan, melalui ekspor inisiatif-inisiatif yang dipimpin oleh IT, dan tentu saja di banyak bidang lainnya,” kata PM Shehbaz.
    PM Sharif pun yakin
    hubungan Indonesia-Pakistan
    akan terus berkembang.
    “Kunjungan Anda hari ini akan membawa hubungan baik ini ke tingkat yang jauh lebih tinggi, insya Allah. Dalam arti sebenarnya, kedua negara kita akan bekerja sama demi kemajuan dan perdamaian, tidak hanya di antara kedua negara kita, tetapi juga di seluruh kawasan,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.