Category: Kompas.com

Penjelasan Lengkap Terra Drone soal Kebakaran yang Tewaskan 22 Orang Megapolitan 11 Desember 2025

Penjelasan Lengkap Terra Drone soal Kebakaran yang Tewaskan 22 Orang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Manajemen PT Terra Drone Indonesia menyampaikan pernyataan resmi terkait kebakaran gedungnya yang menewaskan 22 karyawan, Selasa (9/12/2025).
Melalui unggahan pada laman resmi perusahaan, manajemen mengungkapkan duka mendalam atas peristiwa tersebut serta menyatakan keprihatinan atas dampak yang dirasakan keluarga para korban.
“Dengan sangat berduka, kami mengonfirmasi bahwa insiden ini telah mengakibatkan kehilangan karyawan kami. Kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga yang terdampak di masa yang sangat sulit ini,” demikian tulis pernyataan resmi perusahaan.
Saat ini, perusahaan bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang seiring berlangsungnya investigasi untuk mengetahui penyebab insiden
kebakaran
.
“Fokus kami saat ini adalah memberikan dukungan kepada para karyawan serta keluarga yang terdampak, termasuk penyediaan akomodasi dan bantuan kemanusiaan yang diperlukan,” ujar dia.
“Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan setelah adanya perkembangan resmi dari pihak berwenang,” imbuhnya.
Human Resources Development Terra Drone, Umaidi Suhari, memastikan akan memenuhi seluruh hak karyawan yang meninggal dunia.
Komitmen tersebut mencakup pemenuhan hak normatif hingga pemberian santunan duka kepada keluarga korban.
“Semuanya akan kami proses dan terakhir pastinya ada santunan duka untuk keluarga. Tidak bisa menggantikan sosok teman kita yang sudah berpulang, tapi at least bisa mengurangi sedikit kesedihan dari keluarga yang dirasakan ya,” ucap Umaidi di RS Polri, Jakarta Timur, Rabu (10/11/2025).
Ia menegaskan, perusahaan akan memproses seluruh hak korban sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan.
Hal tersebut juga berlaku bagi peserta magang yang turut menjadi korban dalam peristiwa kebakaran tersebut.
“Pastinya kalau untuk hak kami mengikuti regulasi yang ada. Untuk uang duka cita pasti akan kami keluarkan,” ungkap Umaidi.
Mengingat kondisi kantor yang hangus terbakar, saat ini para karyawan yang selamat masih dirumahkan.
Pihak perusahaan juga menyiapkan layanan psikolog bagi karyawan yang mengalami guncangan ataupun masalah mental lainnya.
“Karyawan yang saat ini selamat dalam keadaan yang memang masih terguncang, syok dan lain-lain, kami sudah menyiapkan psikolog untuk nantinya bisa cover mereka punya emotional dan lain-lain,” tutur dia.
Ia menegaskan, gedung yang terbakar tersebut memiliki lift dan tangga seperti halnya ruko perkantoran pada umumnya.
“Di dalamnya kami ada lift, kami juga ada tangga, tapi memang pada saat itu keadaan benar-benar di luar kontrol kami semua,” jelas Umaidi.
Umaidi mengungkapkan, ruko tersebut telah disewa perusahaan sejak dua tahun lalu dan digunakan untuk operasional yang berkaitan dengan penggunaan drone di bidang agrikultur.
“Kami fokusnya di agriculture. Drone yang kami gunakan berukuran besar,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/12/2025 08:32
“Kuburan Rumah” Bekas Banjir di Aceh Tamiang: Dikelilingi Lumpur, Jadi Tak Layak Huni

“Kuburan Rumah” Bekas Banjir di Aceh Tamiang: Dikelilingi Lumpur, Jadi Tak Layak Huni
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Banjir bandang dan longsor yang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terjadi beberapa pekan lalu mengakibatkan kerusakan parah pada sejumlah desa, di mana lokasi terparah adalah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
Di Aceh, proses pemulihan berjalan agak lama lantaran infrastruktur yang terputus dan
lumpur
yang tak kunjung surut.
Ada banyak rumah tertimbun lumpur hingga setinggi dada orang dewasa, bahkan beberapa bangunan hilang tertelan material lumpur yang mengeras bak semen.
Pakar Kebijakan Publik dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, tahap pemulihan harus difokuskan pada penataan kembali permukiman, relokasi, dan sosial ekonomi warga yang terdampak berat.
Trubus menuturkan, penentuan lokasi relokasi menjadi poin krusial agar masyarakat tidak dikembalikan ke kawasan rawan.
“Daerah yang sudah tertimbun lumpur atau berubah kontur tanahnya tidak layak lagi dihuni. Kalau dipaksakan, warga bisa kembali trauma dan ancaman bencana susulan tetap ada,” ujar Trubus, kepada Kompas.com, Kamis (10/12/2025).
Senada, Ahli klimatologi dan perubahan iklim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Erma Yulihastin, menilai, lokasi-lokasi yang terdampak
banjir bandang
dan longsor di Aceh berpotensi besar tidak lagi layak untuk ditempati.
Hal itu disebabkan endapan lumpur atau sedimentasi yang cukup tebal dan berlapis-lapis yang kini mengering dan mengeras, sehingga mustahil dipulihkan dengan cara pembersihan biasa.
Menurut Erma, pemulihan permukiman di wilayah yang tertimbun lumpur jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan bencana lain seperti gempa, tsunami, atau banjir reguler.
“Lumpur-lumpur itu mengeras, jadi semua yang terendam sangat sulit diambil dan diselamatkan,” ujar dia.
Pada gempa bumi, reruntuhan masih dapat diangkat menggunakan alat berat untuk kemudian dibersihkan.
“Tapi ini tidak bisa sama sekali, tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi,” tegas dia.
Menurut Trubus, pemerintah harus segera mengambil keputusan jelas terkait pemindahan warga, baik ke hunian sementara maupun ke lokasi relokasi permanen.
Ia menekankan, penetapan lokasi harus mempertimbangkan aspek keselamatan, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.
Selain itu, Trubus menilai, arahan Presiden mengenai pemanfaatan lahan untuk mendirikan rumah sementara merupakan langkah tepat, terutama bagi mereka yang rumahnya telah rusak total.
“Ada rumah-rumah yang memang sudah tidak mungkin digunakan. Tertimbun lumpur, struktur tanah berubah, sulit dibersihkan. Tidak boleh lagi warga dipaksa tinggal di situ,” kata dia.
Ia mengingatkan, banyak penyintas kehilangan mata pencarian akibat bencana, sehingga risiko jatuh ke jurang kemiskinan meningkat.
Dalam kondisi demikian, pemerintah diminta memberi perhatian khusus pada kelompok masyarakat yang rentan.
“Pembangunan kembali rumah, layanan pendidikan untuk anak-anak, hingga dukungan pemulihan ekonomi harus diprioritaskan. Pemerintah daerah harus benar-benar menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat miskin,” ujar dia.
Menurut Erma, kondisi sedimentasi ekstrem yang muncul pascabencana membuat beberapa titik pemukiman benar-benar tidak dapat direhabilitasi.
Bahkan, proses pemetaan ulang wilayah terdampak perlu segera dilakukan untuk menentukan area mana yang sudah tidak mungkin dihuni kembali.
“Kalau tetap direkonstruksi di tempat yang sama, justru menimbulkan persoalan baru. Ini berantai kalau tidak cepat diselesaikan,” kata Erma.
Trubus menilai, proses pemulihan di Aceh harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya membangun kembali infrastruktur fisik tetapi juga memastikan warga bisa kembali hidup layak.
Erma mengingatkan bahwa Aceh saat ini baru memasuki fase tanggap darurat, yang idealnya berlangsung satu hingga dua minggu.
Namun, hingga minggu kedua, penanganan masih belum tuntas, sehingga BNPB telah memperpanjang status tanggap darurat untuk kedua kalinya.
“Ini baru tanggap darurat, belum masuk tahap rehabilitasi dan
recovery
. Artinya, ketidakpastian bagi warga bisa semakin panjang kalau tidak dipercepat,” ujar dia.
Erma menekankan pentingnya percepatan penanganan agar masyarakat terdampak tidak berlarut-larut menghadapi risiko lanjutan maupun beban psikologis akibat kehilangan tempat tinggal.
“Korban tidak boleh terlalu lama berada dalam situasi ketidakpastian. Proses pemetaan, keputusan relokasi, dan rencana pemulihan harus segera dibuat,” kata dia.
Menurut Trubus, sejumlah titik terdampak banjir dan longsor di Aceh perlu sesegera mungkin dilakukan pembersihan material lumpur, pendataan kerusakan rumah, serta penyiapan skema relokasi oleh pemerintah.
Pemerintah daerah diminta bergerak cepat agar masyarakat yang kehilangan rumah tidak terus berlama-lama di pengungsian.
“Jangan sampai mereka kembali ke tempat yang berbahaya. Pemulihan harus menjamin keamanan dan keberlanjutan hidup masyarakat ke depan,” tegas Trubus.
Adapun warga yang rumahnya terdampak pengerasan lumpur tebal, dialami oleh Nasruddin (38), warga Dusun Meunasah Krueng Baroh, Desa Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya.
Nasruddin masih harus bertahan di lokasi pengungsian, dan keluarganya belum dapat pulang karena rumah mereka terkubur lumpur tebal sisa banjir bandang yang melanda kawasan tersebut.
Tebalnya endapan lumpur, sekitar 1,5 meter di bagian depan rumah dan setinggi pinggang di dalam rumah, tidak mungkin dibersihkan dengan tenaga warga sendiri.
Nasruddin menyebut satu-satunya cara hanyalah menggunakan alat berat, situasi yang juga dialami banyak keluarga lain di desanya.
“Tidak sanggup kita bersihkan lumpur sekitar 1,5 lebih di depan, sedangkan di dalam rumah lumpur sepinggang,” kata Nasruddin, kepada Kompas.com, Senin (8/12/2025).
Karena kondisi itu, warga Manyang Cut masih memilih bertahan di pos pengungsian.
Sebagian kecil warga yang luapan lumpurnya tidak terlalu parah hanya berani kembali sesaat untuk mencuci pakaian, sebelum kembali lagi ke tempat pengungsian.
“Sedangkan rumah belum ada yang membersihkan sampai hari ini. Bagaimana cara kita bersihkan, karena pembuangan tidak ada,” ujar dia.
Setelah rumah warga korban banjir longsor tertelan lumpur dan mengeras, minimnya bantuan membuat warga mulai kelaparan dan kesulitan bertahan hidup.
Muhammad Hendra Vramenia, warga Kampung Bundar di Kecamatan Karang Baru, menggambarkan kondisi memilukan yang terjadi.
Ia menyebut, beberapa desa kini hilang ditelan lumpur, tertutup tumpukan kayu dan balok-balok raksasa.
Salah satunya Desa Sekumur, yang sebelumnya dihuni sekitar 1.234 jiwa dengan 280 rumah.
Kini, seluruh permukiman itu musnah setelah dihantam banjir setinggi hampir 7 meter.
“Desanya sudah tidak ada lagi, rata tanah karena disapu banjir. Yang tersisa hanya bangunan masjid,” ujar Hendra, kepada Kompas.com, Sabtu (6/12/2025).
Menurut Hendra, warga kini hidup dalam kecemasan.
Kampung-kampung terputus dari akses luar, sementara logistik hampir tidak ada.
Situasi serupa terjadi di Pematang Durian (Kecamatan Sekerak), Pantai Cempa, Babo, hingga Sulum.
“Daerah ini masih terisolasi. Kalau ada bantuan, tolong tembus ke wilayah yang belum disentuh sama sekali. Karena 12 kecamatan di Aceh Tamiang terdampak. Makanya saya bilang ini seperti tsunami,” kata dia.
Hendra meminta pemerintah pusat di Jakarta benar-benar memperhatikan kondisi Aceh Tamiang dan menetapkan kejadian tersebut sebagai bencana nasional.
Ia menilai, kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas dan tidak mungkin mampu memulihkan kerusakan yang begitu luas secara mandiri.
“Penanganannya harus seperti saat pemerintah melakukan pemulihan pascatsunami di Banda Aceh. Jika tidak, situasinya bisa makin parah. Sekarang saja Aceh Tamiang sudah seperti kota yang dipenuhi limbah di mana-mana,” tutur Hendra.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/12/2025 07:34
Jokowi Buka-bukaan soal Isu Ijazah

Jokowi Buka-bukaan soal Isu Ijazah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya bicara lebih terbuka soal isu ijazah palsu yang selama empat tahun terakhir menjadi perhatian publik.
Dalam wawancara eksklusif bersama Kompas TV di kediamannya di Solo, Selasa (9/12/2025) malam,
Jokowi
beberapa kali menegaskan bahwa isu itu bukan sekadar tudingan liar.
Ia menduga kuat ada “agenda besar politik” dan “
operasi politik
” yang sengaja digerakkan untuk merusak reputasinya.
Padahal,
Universitas Gadjah Mada
(UGM) sebagai kampus tempat Jokowi kuliah telah menyatakan bahwa presiden ke-7 RI tersebut merupakan lulusan mereka.
“Yang membuat ijazah saja sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana,” kata Jokowi.
Jokowi mengaku heran bagaimana isu yang sudah berulang kali dibantah justru terus diputar.
Ia menyebut, ada kepentingan tertentu yang sengaja merawat keraguan publik.
“Yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik, yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun enggak rampung-rampung,” ucap dia.
Menurut Jokowi, isu tersebut tampak dirancang untuk merendahkan dan menurunkan reputasinya.
“Ya mungkin untuk kepentingan politik. Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekan, merendahkan, menghina, menuduh, semua dilakukan untuk apa? Kalau hanya untuk main-main, kan mesti kepentingan politiknya di situ,” ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyinggung kegelisahannya melihat energi publik tersedot pada isu yang menurutnya tidak substantif.
Ia menekankan pentingnya fokus pada agenda besar negara, termasuk perubahan teknologi yang pesat.
“Untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini. Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrem, menghadapi masa-masa perubahan karena
artificial intelligence
, karena
humanoid robotic
,” tutur Jokowi.
“Jangan malah kita, energi besar kita, kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya urusan ringan,” ucap dia.
Ketika pembawa acara Frisca Clarissa bertanya apakah memang ada agenda tertentu dan “orang besar” di balik isu
ijazah palsu
, Jokowi tidak menampik.
“Iya,” jawabnya singkat.
Frisca kembali menggali apakah Jokowi mengetahui siapa sosok besar itu.
“Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tidak perlu saya sampaikan,” kata dia.
Jokowi menegaskan bahwa logika hukum menempatkan beban pembuktian pada pihak penuduh.
Ia mengaku selama empat tahun memilih diam karena merasa cukup memegang bukti asli, namun kini menunggu proses hukum berjalan.
“Ya ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan dibicarakan, dan sebetulnya sudah 4 tahun diam tidak banyak menanggapi, karena tahu ijazahnya saya pegang gitu loh. Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu,” kata Jokowi.
Ia memastikan proses hukum adalah forum paling sah untuk menyelesaikan tuduhan itu.
“Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh, itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu, itu coba dibuktikannya seperti apa,” ujar dia.
Jokowi memastikan seluruh ijazah pendidikannya dari sekolah dasar hingga Universitas Gadjah Mada akan ia tunjukkan di persidangan.
Langkah ini, menurut dia, sekaligus menjadi edukasi publik agar tidak mudah memfitnah.
“Untuk pembelajaran kita semuanya bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang,” ujar dia.
Sementara, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, pernyataan Jokowi dalam wawancara eksklusif ini menandai pergeseran sikap yang lebih tegas.
Pertama, menurut Adi, Jokowi ingin menegaskan bahwa arena penyelesaian isu ini adalah pengadilan, bukan perang narasi.
“Sepertinya bagi Jokowi pembuktian ijazah hanya di pengadilan, bukan saling perang narasi politik. Karena yang berkekuatan hukum pengadilan, bukan pendapat politik. Publik sangat nunggu itu pembuktian nanti di pengadilan. Biar terang benderang siapa yang salah dan siapa yang benar,” kata Adi.
Kedua, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu melihat Jokowi semakin eksplisit soal orkestrasi politik di balik isu tersebut.
“Jika betul omongan Jokowi, menarik jika di-
spill
siapa yang operasikan isu ijazah. Ini kali kedua Jokowi secara terbuka ‘menyebut’ ada pihak yang mengorkestrasi di belakang ijazah. Sebelumnya nyebut ada orang besar, kini menyebut ada operasi politik,” ucap dia.
Adi menilai, format wawancara eksklusif menjadi sinyal bahwa Jokowi ingin menunjukkan ketegasannya.
“Wawancara eksklusif dengan Kompas TV ini sepertinya Jokowi ingin kasih pesan bahwa yang nuduh dan yang mengoperasikan ijazah bakal dilawan di pengadilan. Biasanya selama ini Jokowi hanya bicara sepotong-sepotong soal tudingan ijazah lewat
door
setop media, kini dengan wawancara eksklusif di Kompas TV, pesannya khusus kalau Jokowi ingin lawan yang nuduh itu lewat jalur hukum,” ucap dia.
Polda Metro Jaya resmi menetapkan delapan tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.
Penetapan ini dilakukan setelah penyidik melakukan penyelidikan mendalam dengan melibatkan sejumlah ahli di bidang hukum pidana, ITE, komunikasi sosial, hingga bahasa.
Sebelumnya, polisi telah memastikan
ijazah Jokowi
yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan dokumen asli dan sah secara hukum.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengungkapkan, delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghasutan, serta manipulasi data elektronik.
“Telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghasutan, edit, dan manipulasi data elektronik,” ujar Asep, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Mereka adalah Eggi Sudjana (ES), Kurnia Tri Royani (KTR), M Rizal Fadillah (MRF), Rustam Effendi (RE), Damai Hari Lubis (DHL), Roy Suryo (RS), Rismon Hasiholan Sianipar (RHS), dan Tifauziah Tyassuma (TT).
Asep menuturkan, delapan tersangka tersebut dibagi dalam dua klaster.
Klaster pertama terdiri dari ES, KTR, MRF, RE, dan DHL.
Sementara klaster kedua meliputi RS, RHS, dan TT.
“Untuk tersangka dari klaster pertama dikenakan Pasal 310, Pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27a Juncto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang ITE,” ujar Asep.
Sedangkan untuk klaster kedua, para tersangka dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 Ayat 1 Juncto Pasal 48 Ayat 1, Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat 1, serta pasal-pasal lain di bawah Undang-Undang ITE.
“Penentuan klaster adalah berdasarkan fakta penyidikan yang diperoleh oleh penyidik dan sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan masing-masing tersangka,” ujar dia.
Kapolda mengungkapkan, proses penetapan tersangka dilakukan setelah melalui asistensi dan gelar perkara yang menghadirkan sejumlah pengawas dan ahli.
“Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara yang melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal,” kata Asep.
Dalam proses itu, penyidik meminta keterangan ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa.
Selain itu, gelar perkara di Direktorat Reserse Kriminal Umum turut dihadiri perwakilan dari Itwasda, Wasidik, Propam, dan Bidkum untuk memastikan penyidikan berjalan transparan dan ilmiah.
Penyidik menyita sebanyak 723 item barang bukti, termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan keaslian ijazah Joko Widodo.
“Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik,” ujar Asep.
Kapolda menegaskan bahwa penanganan kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi dilakukan murni sebagai proses penegakan hukum.
“Kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel,” kata dia.
Ia mengimbau masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar.
“Serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu,” ujar Asep.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri juga memastikan bahwa ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi adalah asli.
Penyelidikan dilakukan bersama Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri yang memeriksa dokumen secara saintifik.
“Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah bernomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681/KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, dalam konferensi pers sebelumnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/12/2025 06:12
Hasil Prabowo ke Rusia: Putin Janji ke Indonesia hingga Kerja Sama yang Luas

Hasil Prabowo ke Rusia: Putin Janji ke Indonesia hingga Kerja Sama yang Luas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Federasi Rusia, pada Rabu (10/12/2025).
Lawatan Prabowo ke Rusia digelar setelah Kepala Negara menggelar kunjungan kenegaraan ke Islamabad, Pakistan.
Selepas kegiatan di Pakistan selesai, Prabowo langsung bertolak ke Rusia untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin.
Berdasarkan situs resmi Kremlin atau pemerintah Rusia, pertemuan antara Prabowo dan Putin akan berfokus pada isu yang berkaitan dengan
kemitraan strategis

Rusia-Indonesia
.
Selain itu, kedua tokoh tersebut juga akan membahas masalah internasional.
“Pembicaraan akan berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan lebih lanjut kemitraan strategis antara Rusia dan Indonesia, serta beberapa masalah internasional dan regional terkini,” tulis Kremlin, dalam situs resminya.
Prabowo datang ke Rusia didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dari tayangan Kompas TV, Prabowo turun dari pesawat kepresidenan Garuda Indonesia dengan mengenakan mantel dan peci hitam.
Prabowo tampak disambut oleh sejumlah delegasi dari Rusia.
Mereka pun berbincang-bincang sejenak di bawah pesawat.
Setelahnya, Prabowo menaiki mobil sedan gelap untuk menuju Kompleks Kremlin dan menggelar pertemuan dengan Putin.
Di pertemuan itu, keduanya tampak duduk berdampingan dengan didampingi delegasi masing-masing.
Sesaat sebelum pembicaraan resmi dimulai, Putin menyambut Prabowo dengan jabat tangan hangat.
Kedua pemimpin berbincang ringan sebelum melanjutkan sesi foto bersama yang dilanjutkan dengan pertemuan tête-à-tête antara kedua kepala negara.
Dalam pertemuan, Prabowo mengucap terima kasih kepada Putin karena telah diterima di Istana Kremlin.
“Terima kasih, yang saya hormati Yang Mulia Presiden Putin dan para pimpinan dari pemerintah Rusia, terima kasih atas penerimaan saya,” ujar Prabowo, Rabu, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.
Prabowo menyatakan, dirinya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Putin karena hubungan Indonesia dan Rusia dalam kondisi yang sangat baik.
Di hadapan Prabowo, Presiden Rusia menyampaikan ucapan duka cita atas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Saya mau menyampaikan kata-kata belasungkawa terkait dengan banjir yang menimpa Indonesia dan menimpa bangsa Indonesia,” ujar Putin.
Mendengar ucapan belasungkawa dari Putin, Prabowo pun berterima kasih.
“Saya terima kasih beliau ucapkan belasungkawa terhadap korban banjir,” ucap Prabowo.
Di kesempatan yang sama, Presiden RI juga mengajak Presiden Rusia untuk berkunjung ke Indonesia.
“Dan juga kesempatan ini saya juga ingin mengundang Yang Mulia (Presiden Putin) untuk ke Indonesia,” ujar Prabowo.
Prabowo menyatakan dirinya tidak masalah jika Putin baru datang ke Indonesia pada 2026 atau 2027.
Ia juga berseloroh, Putin jangan hanya mengunjungi India saja, tetapi juga harus berkunjung ke Indonesia.
“Jangan ke India saja. Kami sangat berharap sekali beliau datang,” ucap Prabowo.
Mendengar ajakan Prabowo tersebut, Putin menyatakan bersedia mengunjungi Indonesia.
Meski begitu, Putin tidak menjelaskan kapan ia akan mendatangi Indonesia.
“Terima kasih, saya akan datang,” imbuh Putin.
Pertemuan yang berlangsung intens ini membahas isu-isu strategis hingga stabilitas kawasan.
Kunjungan Prabowo ke Rusia ini menjadi salah satu agenda diplomasi paling penting Indonesia menjelang akhir tahun.
Pertemuan di Kremlin diharapkan menghasilkan penguatan koordinasi bilateral serta membuka ruang kerja sama strategis yang lebih luas, baik dalam menghadapi tantangan regional di Indo-Pasifik maupun dinamika global yang kian kompleks.
Selepas pertemuan, Putin menggelar jamuan makan siang sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden Prabowo dan delegasi Indonesia.
Jamuan berlangsung hangat dan akrab, memperlihatkan keseriusan Rusia dalam memperdalam kemitraan dengan Indonesia di berbagai bidang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/12/2025 05:22
7 Heboh Pembalakan Liar di Lereng Bukit, Kapolda dan Gubernur Kompak Sebut Lahan Pribadi Regional

Heboh Pembalakan Liar di Lereng Bukit, Kapolda dan Gubernur Kompak Sebut Lahan Pribadi
Tim Redaksi
LAMPUNG, KOMPAS.com –
Kapolda dan Gubernur Lampung kompak menyebut areal lahan pembalakan di Kabupaten Pesisir Barat dilakukan di lahan milik pribadi.
Pembalakan yang diduga ilegal itu terjadi di Pekon (desa) Pugung Penengahan, Kecamatan Pesisir Utara yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung.
Kapolda Lampung
Inspektur Jenderal (Irjen) Helfi Assegaf mengatakan, dari hasil penyelidikan pihaknya menyimpulkan lokasi itu berada di luar kawasan hutan.
“Yang jelas, masih proses penyelidikan, ya, dipastikan bahwa itu di luar kawasan hutan,” kata Helfi di Mapolda
Lampung
, Rabu (10/12/2025).
Helfi menambahkan, dari hasil klarifikasi beberapa pihak dalam pengusutan dugaan pembalakan itu, disebutkan lokasi itu juga berada di atas lahan milik pribadi.
Namun, Helfi tidak menyebutkan secara gamblang siapa pemilik lahan itu.
“Ya mereka menyampaikan lahan pribadi. Makanya kita konfirmasi dan sedang komunikasi dengan Kepala BPN,” kata dia.
Hal senada dikatakan oleh
Gubernur Lampung
Rahmat Mirzani Djausal saat diwawancarai pada Senin (8/12/2025) di Gedung Pemprov Lampung.
Meski tidak menyebut nama pemilik lahan, Mirza mengatakan detail kepemilikan lahan lokasi pembalakan itu bisa dicek di Dinas Kehutanan Lampung.
“Coba cek detailnya sama Dinas Kehutanan ya,” kata dia.
Lebih lanjut Mirza mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan penebangan pohon secara serampangan, meski itu dilakukan di lahan milik sendiri.
“Kita imbau kepada masyarakat untuk tidak menebang dahulu pohon-pohon besar yang meskipun ada di atas tanah pribadi,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung menyegel lokasi yang diduga
pembalakan liar
di Kabupaten Pesisir Barat.
Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari mengatakan, tim Ditreskrimsus sudah datang ke lokasi sejak Sabtu (6/12/2025) malam.
Dari lokasi yang berada di wilayah Pugung Penengahan, Kecamatan Pesisir Utara itu, anggota menemukan alat berat dan gergaji mesin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/12/2025 23:28
9 200 Kg Limbah Besi Terkontaminasi Cs-137 Dicuri dari Gudang Penyimpanan PT PMT Cikande Regional

200 Kg Limbah Besi Terkontaminasi Cs-137 Dicuri dari Gudang Penyimpanan PT PMT Cikande
Tim Redaksi
SERANG, KOMPAS.com
– Sebanyak 200 kilogram limbah besi terkontaminasi radiasi Cesium-137 dicuri.
Limbah besi
hasil sitaan Satgas Penanganan Cs-137 ini dicuri dari tempat penyimpanan sementara di gudang
PT Peter Metal Technology
(PMT), Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten.
“Pencuriannya itu dilakukan beberapa kali. Jadi bertahap dari bulan Oktober sampai November, bukan hanya sekali. Jumlahnya kurang lebih 200 kilogram,” kata Kapolsek Cikande AKP Tatang kepada wartawan melalui telepon, Rabu (10/12/2025).
Adanya informasi tersebut, kata Tatang, Unit Reskrim Polsek Cikande melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap empat orang tersangka.
Keempatnya adalah pelaku utama inisial RO (26), warga Desa Pasirlimus, Kecamatan Pamarayan, Serang, SA dan MZ, petugas keamanan PT PMT, dan SM (29), penadah hasil curian.
Berdasarkan pemeriksaan, RO membawa keluar limbah besi terkontaminasi dari gudang penyimpanan melalui pintu belakang dan pintu depan pabrik.
Aksi terakhirnya, pelaku membawa limbah besi menggunakan mobil keluar gudang melalui pintu utama, lalu dijual ke lapak limbah di wilayah Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang.
“Dua akses, ada yang melalui belakang, ada yang melalui pintu depan juga. Kenapa melalui pintu depan? Ada keterlibatan satpam,” ujar Tatang.
Tatang mengungkapkan, motif tiga tersangka
pencurian
yaitu ingin mendapatkan uang dengan menjual limbah besi.
Adapun limbah besi dari lapak penadah sudah dipindahkan oleh Tim KBRN Gegana kembali ke tempat semula untuk mengantisipasi paparan.
Untuk lokasi lapak, kata Tatang, sudah dilakukan dekontaminasi agar paparan tidak menyebar. “Semuanya masih ada di lapak dan belum dijual ke mana-mana, masih aman. Terus sudah dikembalikan ke PT PMT,” kata Tatang.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut, jumlah material yang mengandung radioaktif Cs-137 sebanyak 1.136 ton.
Material yang terkontaminasi disimpan di gudang PT PMT yang difungsikan sebagai interim storage.
Penyimpanan di gudang perusahaan dilakukan karena sumber paparan radioaktif berasal dari PT PMT.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/12/2025 22:02
KPK Tangkap 5 Orang Saat OTT di Lampung Tengah, Termasuk Bupati Ardito Wijaya

KPK Tangkap 5 Orang Saat OTT di Lampung Tengah, Termasuk Bupati Ardito Wijaya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap lima orang, termasuk Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (10/12/2025).
Juru Bicara
KPK
Budi Prasetyo mengatakan, kelima orang itu langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa.
“Tim mengamankan sejumlah lima orang di wilayah Lampung, untuk kemudian dibawa ke Jakarta,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu.
Budi mengatakan, saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan tersebut, salah satunya Bupati
Lampung Tengah
Ardito Wijaya.
“Kronologi dan konstruksi perkara secara lengkap akan kami sampaikan dalam konferensi pers, besok pada Kamis (11/12/2025),” ujarnya.
Budi menjelaskan, operasi senyap ini bermula dari permintaan keterangan kepada sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan Lampung, pada Selasa (9/12/2025).
Kemudian, KPK melakukan
OTT
di Lampung pada Rabu (10/12/2025).
“Tim kemudian melakukan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, pada Rabu (10/12/2025),” ucap dia.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi TangkapTangan (OTT) di Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu (10/12/2025).
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa dalam operasi senyap itu KPK menangkap
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
.
“Benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.
Fitroh mengatakan, operasi senyap yang menjerat Ardito terkait dengan kasus suap proyek.
“Suap proyek,” kata Fitroh.
Fitroh juga menyampaikan bahwa dalam operasi senyap ini, KPK juga menangkap beberapa pihak.
Namun, ia belum mengungkapkan jumlah dan identitas pihak tersebut.
“KPK telah mengamankan Bupati Lampung Tengah dan beberapa pihak terkait,” ucap dia.
Saat ini, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK dan menjalani pemeriksaan.
KPK punya waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum terhadap Ardito.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/12/2025 21:56
5 Kata Ketum Golkar Bahlil soal Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK Nasional

Kata Ketum Golkar Bahlil soal Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku setelah salah satu kadernya, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Bahlil mengaku, dirinya belum menerima informasi secara lengkap terkait penangkapan Ardito malam ini.
“Kita hormati semua proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).
Diketahui, Ardito sudah diboyong ke Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 20.17 WIB.
Dia terlihat mengenakan topi, jaket hitam, dan membawa satu koper, berucap soal kondisi dirinya.
Ketika tiba di KPK, Ardito sempat memberikan keterangan singkat kepada awak media.
Dia membantah kabur dari aparat KPK yang menjalankan operasi tangkap tangan (OTT) terhadapnya.
“Di rumah saja (saat
OTT KPK
),” kata Ardito di Gedung KPK, Rabu malam.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa dalam operasi senyap itu, KPK menangkap
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
.
“Benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.
Fitroh mengatakan, operasi senyap yang menjerat Ardito terkait dengan kasus suap proyek.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/12/2025 21:35
Menghidupkan Ruang Publik Damai di Akhir Tahun

Menghidupkan Ruang Publik Damai di Akhir Tahun
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Duta Bangsa. Memiliki minat penelitian tentang Komunikasi Indonesia dan Literasi Media.
LAMPU
warna warni mulai bergerak naik di pohon-pohon kota sejak awal Desember. Mal-mal memutar lagu bernuansa Natal yang mengalir lembut. Jalanan ramai oleh warga yang menenteng belanja akhir tahun. Semuanya menyingkap bagaimana kita berbagi tempat yang sama tanpa rasa curiga. Di titik ini, ruang publik tidak bersifat netral. Ia hidup karena dukungan warganya dan kebijakan pengelolanya.
Momentum Natal selalu menghadirkan cermin paling terang untuk melihat kualitas kebersamaan kita.
Ruang publik
berubah menjadi panggung yang memperlihatkan apakah masyarakat benar benar menjaga saling percaya atau sekadar memamerkan harmoni yang rapuh.
Di beberapa kota besar, masyarakat menunjukkan sikap inklusif yang membesarkan hati. Komunitas pemuda masjid membantu gereja tetangga mengatur parkir saat malam kudus. Taman kota menggelar kegiatan seni yang mempertemukan keluarga dari keyakinan berbeda.
Namun di sisi lain, masih ada warga yang merasa perlu meminta perlindungan ekstra saat beribadah. Masih ada gereja yang harus menumpang di gedung sekolah karena izin penggunaannya tak kunjung terbit. Masih ada video intimidasi yang beredar menjelang malam perayaan.
Kontras ini menunjukkan bahwa ruang publik
damai
tidak pernah hadir begitu saja. Ia tumbuh dari keputusan sehari hari yang tampak kecil tetapi berdampak jauh. Ruang publik sejatinya merupakan konstruksi sosial dan politik. Lebih dari sekadar jalan trotoar taman dan gedung. Ada kesepakatan tak terlihat yang memberi ruang bagi warga untuk bergerak berdampingan tanpa rasa waswas.
Dalam suasana Natal konstruksi ini diuji. Simbol simbol keagamaan yang tampil terbuka sering dianggap rentan memicu ketegangan. Padahal persoalannya bukan pada simbol itu sendiri. Persoalannya terletak pada bagaimana kota mengelola keberagaman warganya.
Pemerintah daerah perlu memastikan perizinan berlangsung adil untuk semua agama. Aparat harus menjaga keamanan tanpa menunjukkan keberpihakan. Tokoh masyarakat dituntut mampu meredakan isu sebelum meluas. Warga pun seharusnya bisa merayakan keyakinannya tanpa harus meminta dispensasi khusus. Pertanyaan pertanyaan sederhana ini mengarah pada inti permasalahan. Kita belum menempatkan ruang publik sebagai rumah bersama yang harus dijaga dengan kesungguhan.
Sebagai masyarakat majemuk kita masih bisa melihat konflik larangan peribadatan Natal seperti yang terjadi di Cibinong Bogor 2024 kemarin. Keputusan menutup jalan menjelang malam Natal atau membatasi waktu perayaan sering dianggap teknis padahal dapat menimbulkan ketidakpercayaan jika mengabaikan rasa aman warga.
Sebaliknya kota yang membuka area publik untuk konser kecil dan melibatkan komunitas lintas iman menunjukkan contoh baik. Langkah sederhana seperti ini justru membangun ruang temu yang menguatkan keutuhan sosial.
Perdebatan tentang ruang publik yang aman tidak berhenti pada urusan fisik. Ruang digital kini memiliki peran yang sama penting. Setiap tahun video ujaran kebencian atau potongan peristiwa yang disebarkan tanpa konteks dapat menyulut keresahan. Ruang digital mempercepat bias, dan memperbesar kerentanan terutama pada musim Natal ketika sentimen agama mudah dipelintir.
Ruang digital yang damai membutuhkan ketelitian pengguna agar tidak menyebarkan informasi yang belum pasti. Platform digital perlu bergerak cepat menurunkan konten provokatif. Pengguna juga dituntut berani mengoreksi informasi yang keliru tanpa mempermalukan pihak lain. Sikap seperti ini membantu menciptakan ketenangan yang kemudian meluas ke ruang fisik.
Ruang publik yang damai sering terasa rapuh karena kita menganggapnya sebagai kondisi alami. Selama tidak ada konflik terbuka kita merasa semuanya aman. Padahal keamanan dan kenyamanan membutuhkan pemeliharaan terus menerus. Ruang publik mirip taman kota yang harus disiram. Jika dibiarkan akan mengering dan akhirnya ditinggalkan.
Komitmen bersama sangat penting. Komitmen ini bersifat praktis, tidak muluk muluk, dan dapat dilakukan siapa saja. Intinya terletak pada cara kita mengelola interaksi sehari hari agar tetap hangat.
Peristiwa menjelang Natal tahun ini menunjukkan bahwa ruang publik akan damai ketika pengelola kota menerapkan kebijakan yang adil, komunitas warga menumbuhkan saling percaya, sosial media tidak memancing amarah, dan warga berani hadir tanpa rasa curiga.
Pendekatan yang perlu ditekankan adalah melihat ruang publik sebagai ekosistem. Situasi di satu kota dapat berdampak pada persepsi nasional. Satu video intimidasi dapat membuat warga di daerah lain membatasi aktivitas. Sebaliknya satu aksi kebersamaan mampu menguatkan keyakinan bahwa keharmonisan bukanlah utopia.
Solusi konkret sebenarnya tidak menunggu perubahan besar. Pemerintah daerah dapat membuat perizinan kegiatan keagamaan lebih transparan. Aparat bisa menjelaskan prosedur pengamanan secara terbuka. Warga dapat membentuk kelompok penjaga kerukunan di tingkat lingkungan. Media lokal dapat menonjolkan praktik
toleransi
di masyarakat. Platform digital dapat meningkatkan literasi pengguna agar tidak mudah terprovokasi.
Langkah langkah kecil seperti ini membantu menghidupkan ruang publik dan melindungi warga dari keresahan yang tidak perlu. Menjelang malam Natal suara lonceng dan nyanyian yang terdengar di berbagai sudut kota mengajak kita bertanya. Sudahkah kita menciptakan ruang publik yang benar benar damai atau hanya berharap keberuntungan agar tidak terjadi apa apa.
Damai bukan hadiah tetapi kerja bersama. Ruang publik tidak akan hidup dengan sendirinya. Kita yang menghidupkannya setiap hari. Jika ruang publik dapat dijaga pada momen paling sensitif seperti Natal maka kita semakin dekat menuju masyarakat yang matang dan percaya diri. Ruang publik damai yang tumbuh hari ini dapat menjadi fondasi bagi bulan bulan berikutnya dan menjadi tempat masa depan kebersamaan Indonesia terus berdenyut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/12/2025 21:21
Mensos Tegaskan Tak Ada Larangan Galang Dana untuk Bencana Sumatera, tetapi Ingatkan Aturan

Mensos Tegaskan Tak Ada Larangan Galang Dana untuk Bencana Sumatera, tetapi Ingatkan Aturan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang publik menggalang dana untuk bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.
“Jadi bebas silakan, siapa saja boleh. Kita enggak menghalang-halangi, tidak menghambat, silakan,” kata
Gus Ipul
di Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).
Oleh karena itu, dia memberikan apresiasi atas sikap saling membantu tersebut.
“Pada dasarnya kita mengapresiasi, memberikan rasa hormat kepada masyarakat luas, baik itu berupa yayasan atau komunitas, yang ingin membantu saudara-saudaranya yang lain. Membantu saudara-saudara yang mungkin lain yang kesulitan atau juga mereka yang terdampak dari bencana,” kata Gus Ipul.
Kendati demikian, Gus Ipul mengungkapkan bahwa ada undang-undang yang memang mengatur bahwa
penggalangan dana
perlu memperoleh
izin
.
Berdasarkan penelusuran Kompas.com, ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yang salah satu isinya mengatur mekanisme izin untuk menggelar pengumpulan uang atau barang, termasuk untuk keperluan kesejahteraan sosial.
Beleid itu menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan bidang kebudayaan diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
“Di mana kalau pengumpulan donasinya tingkat kabupaten/kota saja, cukup dengan Bupati/Walikota atau Dinsos Kabupaten/Kota. Tapi kalau antar kabupaten/kota, ya izinnya di Provinsi,” kata Gus Ipul.
“Tapi kalau donaturnya itu dari berbagai provinsi, kabupaten, kota di Indonesia, izinnya lewat Kementerian Sosial,” imbuh dia.
Gus Ipul menuturkan bahwa setelah mengantongi izin, kegiatan penggalangan dana dapat dilaksanakan, tetapi harus diikuti oleh audit setelah kegiatan selesai dilakukan.
“Kalau penghasilannya atau dana yang dikumpulkan itu di bawah Rp 500 juta, pelaporannya cukup menggunakan audit intern. Tapi kalau di atas Rp 500 juta, itu mungkin perlu akuntan publik. Perlu akuntan publik untuk kemudian dilaporkan kepada yang memberikan izin,” kata dia.
UU 9/1961 itu juga mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang mengadakan pengumpulan uang atau barang tanpa izin, yakni pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.
Menurut Gus Ipul, sanksi yang diatur dalam beleid tersebut nilainya sangat kecil bila dikonversikan dengan nilai mata uang hari ini.
“Jadi, kecil sekali. Kadang ada yang guyon, ‘Lebih baik disanksi aja wis,’” kata dia.
Namun demikian, Gus Ipul menekankan bahwa inti dari aturan tersebut bukan untuk menjatuhkan sanksi, melainkan mendorong masyarakat untuk menyelenggarakan pengumpulan dana secara kredibel.
“Kami ingin membangun kesadaran bahwa apa yang kita kumpulkan dari masyarakat itu bisa kita pertanggungjawabkan secara transparan, secara terbuka, akuntabel. Nah, setelah akuntabel itu kredibel gitu. Dengan begitu kepercayaan akan meningkat,” kata dia.
Gus Ipul juga membeberkan sejumlah manfaat yang bisa dipetik dari pelaksanaan aturan ini.
Pertama, menurut dia, masyarakat dapat semakin percaya untuk memberikan donasi karena pihak pengumpul donasi mampu mengelola dan menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.
“Yang kedua, lembaga atau pihak yang mengumpulkan dana semakin kredibel, semakin dipercaya dan tentu masyarakat akan lebih banyak yang menitipkan rezekinya untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan,” kata Gus Ipul melanjutkan.
Ia menyebutkan bahwa mekanisme ini juga mendatangkan manfaat bagi pemerintah karena dapat mengetahui siapa saja yang memberikan donasi, siapa penerimanya, dan bagaimana pemanfaatannya.
Menurut Gus Ipul, data tersebut akan sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk memetakan bantuan seperti apa saja yang dibutuhkan oleh para penerima manfaat.
“Sehingga mungkin, kalau ini kita membantu sembako, yang lain membantu pembuatan rumah supaya lebih layak huni, yang lain membantu pemberdayaan, dengan begitu kan bisa kita mengintegrasikan program,” kata Gus Ipul.
“Jadi inilah memang regulasinya seperti itu. Sekaligus ini menjadi bagian dari upaya untuk menghadirkan data yang lebih akurat, lembaganya makin kredibel, masyarakat juga makin semangat untuk memberikan bantuan atau sumbangan,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/12/2025 20:53