Category: Kompas.com

Pabrik Jamu di Sukabumi Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp 500 Juta Bandung 12 Desember 2025

Pabrik Jamu di Sukabumi Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp 500 Juta
Tim Redaksi
SUKABUMI, KOMPAS.com
– Sebuah kebakaran terjadi di pabrik jamu yang berlokasi di Kampung Babakan Sirna, RT 01 RW 10, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis malam (11/12/2025).
Danton Damkar posko Sukaraja, Ade Fery menjelaskan, kebakaran dipicu kegagalan listrik di ruang produksi pabrik.
“Laporan kejadian itu sekitar pukul 19.12 WIB, kita berangkat dan mulai melakukan awal pemadaman di pukul 19.24 WIB,” ungkap Ade dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan kepada Kompas.com, Jumat (12/12/2025) pagi.
Ade menjelaskan, proses pemadaman api memakan waktu 3 jam 30 menit. Dalam upaya memadamkan kobaran api, sekitar 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan.
“Dua ruangan ukuran 3 x 4 yang terbakar adalah ruang produksi atau ekstraksi pabrik jamu,” jelasnya.
Selama proses pemadaman, petugas menghadapi tantangan dalam hal akses air. Beruntung, tidak ada korban luka maupun jiwa dalam insiden ini.
“Aset terselamatkan, sebagian peralatan produksi dan bahan baku jamu. Kerugian kurang lebih Rp 500 juta,” tutup Ade.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 07:49
Banjir Terjang Karangasem Bali, Puluhan Rumah Warga Terdampak Denpasar 12 Desember 2025

Banjir Terjang Karangasem Bali, Puluhan Rumah Warga Terdampak
Tim Redaksi
KARANGASEM, KOMPAS.com
— Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Karangasem, Bali, memicu banjir di sejumlah lokasi di Kecamatan Manggis pada Kamis (11/12/2025).
Peristiwa tersebut viral di media sosial. Beredar video yang memperlihatkan satu unit mobil warga terseret arus banjir.
Banjir dipicu luapan Tukad Betel yang tak mampu menampung debit air setelah hujan intensitas tinggi sejak pagi hingga siang hari.
Akibatnya, air meluber ke pemukiman dan fasilitas umum di beberapa desa.
Kepala Pelaksana (Kalaksa)
BPBD Karangasem
, Ida Bagus Ketut Arimbawa, mengungkapkan banjir mulai terjadi sekitar pukul 13.30 Wita.
“Hasil asesmen sementara tidak ada korban jiwa,” kata dia, Jumat (12/12/2025) pagi.
Berdasarkan laporan BPBD Karangasem, banjir merendam rumah warga di Desa Gegelang, Desa Antiga, dan Desa Antiga Kelod.
Air masuk ke rumah warga, meski sebagian telah surut pada malam hari.
Di Banjar Dinas Pangitebel, Desa Antiga Kelod sebanyak 18 keluarga terdampak, rumah kemasukan air.
Di Dusun Tengading, Desa Antiga sebanyak 17 keluarga terdampak.
Kemudian di Dusun Abian Canang, Desa Ulakan ada satu rumah terdampak longsor dan penghuninya telah diungsikan.
Di Dusun Telengan, Desa Gegelang satu rumah terdampak longsor, warga tetap bertahan.
Selain merendam permukiman, banjir juga merusak tembok penyengker SMP Negeri 3 Manggis.
Luapan air Tukad Betel juga menyebabkan genangan cukup tinggi di ruas jalan nasional di Pangitebel.
Arus lalu lintas menuju Denpasar sempat macet total selama satu jam, sebelum akhirnya mulai normal dua jam kemudian.
Petugas gabungan mulai melakukan penanganan sekitar pukul 17.00 Wita hingga rampung pada pukul 20.00 Wita.
Sementara itu, genangan di jalur Bengkel yang sempat kebanjiran kini telah surut.
“Yang mengungsi ke tempat lebih aman atau rumah kerabatnya ada satu keluarga terdiri dari tiga anggota keluarga 3,” lanjut Arimbawa.
Mereka mengungsi karena rumahnya terdampak longsor di Desa Ulakan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 07:47
6 Etomidate Jadi Narkotika Usai Kapolri Lapor ke Presiden Prabowo Nasional

Etomidate Jadi Narkotika Usai Kapolri Lapor ke Presiden Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah resmi memasukkan etomidate, obat bius yang belakangan marak dicampurkan dalam cairan vape, ke dalam daftar Narkotika Golongan II.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang ditetapkan pada awal Desember.
Dengan perubahan ini, para pengguna
vape
yang mengandung
etomidate
kini dapat dikenai jerat pidana berdasarkan Undang-Undang Narkotika.
Selain itu, aparat penegak hukum juga dapat merekomendasikan tindakan
rehabilitasi medis
maupun sosial.
“Sekarang (etomidate) sudah masuk golongan narkotika, jadi pengguna bisa dikenakan UU Narkotika, (dan) rehab,” ujar Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).
Eko menjelaskan, sebelum adanya Permenkes terbaru ini, etomidate belum termasuk dalam golongan narkotika.
Penindakan atas temuan etomidate saat itu hanya mengacu pada Undang-Undang Kesehatan.
Konsekuensinya, hukum hanya dapat menjerat produsen dan pengedar, sementara pengguna tidak dapat dipidana.
“Dulu belum masuk golongan narkotika. Jadi penindakan masih pakai UU Kesehatan dan hanya bisa dikenakan pada pengedar/produsen, pengguna tidak bisa dikenakan UU Kesehatan,” ujar Eko.
Ia juga menunjukkan salinan Permenkes Nomor 15 Tahun 2025 sebagai dasar hukum baru tersebut.
Dalam aturan itu,
Narkotika Golongan II
didefinisikan sebagai narkotika berkhasiat pengobatan yang hanya digunakan sebagai pilihan terakhir, dapat dimanfaatkan untuk terapi atau riset, namun memiliki potensi ketergantungan tinggi.
Etomidate kini tercantum di urutan terakhir daftar golongan tersebut.
Pengetatan aturan ini muncul di tengah meningkatnya temuan peredaran vape berisi cairan etomidate.
Beberapa waktu lalu, kepolisian membongkar jaringan penyelundupan internasional yang memasok ribuan cartridge vape berisi zat anestesi tersebut, dengan nilai estimasi mencapai Rp 42,5 miliar.
Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Ronald Sipayung mengungkapkan, satu warga negara asing asal Malaysia berinisial B ditetapkan sebagai tersangka dan masuk daftar pencarian orang (DPO).
B diduga menjadi pengendali sekaligus pemesan utama barang terlarang tersebut dari luar negeri.
“Yang bersangkutan diduga berperan sebagai pengendali atau pemesan barang dari luar negeri,” ujar Ronald, dalam konferensi pers di Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Rabu (12/11/2025).
Atensi pemerintah terhadap penyalahgunaan etomidate meningkat setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan langsung kepada
Presiden Prabowo Subianto
mengenai temuan dua jenis obat bius yang belum tercakup dalam hukum pidana.
Keduanya adalah ketamin dan etomidate.
Masalah tersebut disampaikan Kapolri dalam laporannya saat acara pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton dengan total nilai Rp 29,37 triliun di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).
“Kami laporkan bahwa hasil temuan di lapangan saat ini telah terjadi tren baru yang cukup mengkhawatirkan, yaitu maraknya penggunaan senyawa berbahaya berupa ketamin, yang digunakan dengan cara dihirup melalui hidung serta etomidate yang dicampur dengan liquid vape dan kemudian dihisap menggunakan pods,” kata Kapolri.
“Kedua, senyawa berbahaya tersebut sampai dengan saat ini belum diatur dalam produk hukum, sehingga penggunanya tidak dapat dipidana,” tambah dia.
Menurut Kapolri, ketamin kini banyak disalahgunakan dengan cara dihirup melalui hidung, sementara etomidate dicampur dalam cairan vape (liquid) dan dihisap menggunakan perangkat pods.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 07:28
5 Tower SUTT Langsa–Pangkalan Brandan Roboh, PLN Kebut Perbaikan 24 Jam Regional 12 Desember 2025

5 Tower SUTT Langsa–Pangkalan Brandan Roboh, PLN Kebut Perbaikan 24 Jam
Editor
LANGSA, KOMPAS.com
– PT PLN (Persero) berupaya memulihkan infrastruktur ketenagalistrikan yang terdampak banjir di wilayah Aceh.
Perbaikan pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Langsa–Pangkalan Brandan dinilai merupakan untuk pemulihan sistem kelistrikan Aceh tersebut.
Direktur Utama
PLN
, Darmawan Prasodjo turun langsung memastikan pemulihan berjalan lancar. Menurut dia, pemulihan listrik di lokasi bencana memerlukan kolaborasi lintas sektor.
“Tim PLN bekerja tanpa henti meskipun di tengah cuaca tidak bersahabat. Mereka harus melewati jalur berlumpur, membawa material secara manual, dan memastikan setiap pekerjaan aman,” ujar Darmawan dalam siaran pers yang diterima
Kompas.com,
Kamis (11/12/2025).
“Kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat yang memberikan dukungan penuh sehingga progres perbaikan bisa berjalan baik,” ujar Darmawan.
Sebanyak lima tower SUTT roboh dan tujuh lainnya mengalami kerusakan di jalur Langsa–Pangkalan Brandan akibat banjir serta pergeseran tanah yang terjadi beberapa waktu lalu. Kondisi tersebut membuat sistem kelistrikan Aceh terputus dari sistem besar Sumatra.
Untuk pemulihan, PLN mengerahkan 1.476 personel yang di datangkan dari berbagai unit PLN se-Indonesia untuk membantu mempercepat pekerjaan, baik perbaikan tower di jalur transmisi, perbaikan jaringan distribusi ke pelanggan, hingga dukungan armada dan logistik.
General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera (UIP3BS), Amiruddin mengatakan bahwa pekerjaan dilakukan non-stop dengan sistem
shift
untuk memastikan perbaikan berjalan lebih cepat.
“Saat ini tim di lokasi secara terus menerus 24 jam bekerja membangun tower darurat dan melakukan modifikasi untuk perbaikan tower yang rusak,” ujar Amirrudin.
Pihaknya juga menjalin kolaborasi strategis dengan TNI, khususnya Marinir Batalyon 8 Pangkalan Brandan yang memberikan dukungan pengamanan, mobilisasi personel, dan akses logistik di area yang sulit dijangkau.
“Prioritas utama kami adalah memastikan penormalan secepatnya. Tim gabungan terus bekerja, meski medan sulit dan cuaca tidak bersahabat, untuk mengembalikan keandalan sistem kelistrikan di Aceh,” kata Amiruddin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 07:02
Pemberlakuan KUHP 2026: Urgensi RUU Masyarakat Hukum Adat

Pemberlakuan KUHP 2026: Urgensi RUU Masyarakat Hukum Adat
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat
TAHUN
2026 akan menandai persimpangan penting dalam sejarah hukum Indonesia. Untuk pertama kalinya, negara benar-benar beranjak dari bayang-bayang kolonial ketika KUHP lama digantikan oleh KUHP yang disusun anak bangsa.
Namun, pada saat negara menyiapkan langkah besar itu, ada satu lubang besar yang belum ditutup: ketiadaan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.
Di tengah semangat menegakkan hukum yang lebih manusiawi, negara justru belum menghadirkan payung hukum bagi salah satu komponen bangsa yang paling tua dan paling rentan: masyarakat hukum adat.
KUHP baru memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan hukum adat. Namun, ruang itu kini sekadar ruang kosong.
Hakim diminta menerapkan
living law,
sementara negara belum pernah memberikan kepastian tentang siapa
masyarakat adat
, apa hukum adatnya, di mana yurisdiksinya, dan lembaga adat mana yang berwenang menjalankan penyelesaian adat.
Negara menginginkan hakim bekerja dengan peta, tetapi petanya belum pernah ditarik garisnya.
Mendefinisikan masyarakat hukum adat bukan persoalan sederhana. Para akademisi berbicara mengenai persekutuan hukum yang memiliki wilayah, tatanan sendiri, dan tradisi yang berkelanjutan.
Pemerintah daerah lebih sering memandangnya dari kaca mata administratif: siapa yang diberi surat keputusan, dialah masyarakat adat.
Sementara banyak komunitas adat justru hidup di luar kerangka administratif itu, tetapi tetap menjalankan hukum adat yang diwariskan turun-temurun.
Di sinilah RUU Masyarakat Hukum Adat memiliki peran krusial. Ia harus memberikan definisi yang bukan hanya antropologis, tetapi yuridis dan operasional.
Tanpa definisi ini, penerapan
living law
dalam KUHP baru akan berbasis pada interpretasi yang liar. Hakim akan menafsirkan secara berbeda, aparat akan menafsirkan secara berbeda, dan pada akhirnya masyarakat adat sendiri terjebak dalam ketidakpastian.
Negara tidak boleh membiarkan identitas adat bergantung pada selembar keputusan kepala daerah; pengakuan harus berdasar pada unsur-unsur yang sah secara hukum sekaligus hidup dalam kenyataan sosial.
Tidak ada masyarakat adat tanpa wilayah adat. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah adat di Indonesia belum pernah diakui secara resmi.
Banyak pemerintah daerah enggan menetapkan wilayah adat karena takut berhadapan dengan kepentingan ekonomi, izin konsesi, dan proyek-proyek strategis.
Akibatnya, masyarakat adat hidup dalam ruang fisik yang diwariskan leluhur mereka, tetapi tidak memiliki kepastian hukum yang melindungi ruang itu.
Padahal KUHP 2026 membutuhkan kepastian wilayah dalam menentukan apakah peristiwa pidana berada dalam yurisdiksi adat atau tidak.
Tanpa kejelasan wilayah, penyelesaian adat dapat dianggap tidak sah, padahal hukum adat adalah bagian dari keutuhan konstitusional bangsa.
Lebih buruk lagi, masyarakat adat yang mempertahankan tanah ulayat dapat dipandang sebagai pelanggar hukum, bukan sebagai pemilik hak asal-usul.
RUU Masyarakat Hukum Adat harus memastikan adanya pemetaan partisipatif dan registrasi wilayah adat secara nasional, menjadikan wilayah adat bukan sekadar klaim kultural tetapi hak yang dijamin negara.
Salah satu kekosongan paling serius dalam RUU yang beredar sekarang adalah tidak hadirnya FPIC—
Free, Prior, and Informed Consent
.
Padahal FPIC adalah standar internasional yang menyatakan bahwa masyarakat adat harus diberi kesempatan memberikan persetujuan sebelum proyek pembangunan dimulai, dengan informasi lengkap dan tanpa tekanan.
FPIC bukan sekadar formalitas; ia adalah wujud penghormatan atas martabat dan kedaulatan komunitas adat.
Ketiadaan FPIC membuat masyarakat adat rentan menjadi korban pembangunan. Konflik agraria, penggusuran, dan kriminalisasi yang menimpa tokoh-tokoh adat berakar pada tidak diakuinya hak untuk mengatakan “tidak”.
Dalam konteks KUHP 2026, ketiadaan FPIC menghadirkan risiko besar: masyarakat adat yang mempertahankan wilayahnya dapat dengan mudah terjerat pidana karena negara gagal menjamin hak mereka sejak awal.
RUU Masyarakat Hukum Adat harus menyertakan FPIC sebagai jantung perlindungan hak asal-usul.
Hukum adat tidak dapat berjalan tanpa lembaga adat. Namun, hingga kini negara belum memiliki daftar lembaga adat yang diakui secara hukum.
Tidak ada standar mengenai struktur kelembagaan, mekanisme pengambilan keputusan, maupun legitimasi pemimpin adat.
Padahal, KUHP 2026 memberi ruang bagi lembaga adat untuk menyelesaikan perkara tertentu, dan keputusan adat dapat menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana.
Tanpa pengaturan kelembagaan yang jelas, penyelesaian adat akan sulit diakui. Putusan adat berpotensi dianggap tidak sah karena tidak ada kepastian mengenai siapa yang berwenang mengeluarkannya.
Aparat penegak hukum juga akan berada dalam posisi yang sulit ketika harus menilai apakah penyelesaian adat layak dijadikan dasar pertimbangan hukum negara.
Karena itu, RUU Masyarakat Hukum Adat harus membangun fondasi kelembagaan adat yang kokoh, bukan hanya sebagai representasi tradisi, tetapi sebagai institusi yang diakui negara.
Regulasi mengenai masyarakat adat saat ini tersebar di berbagai undang-undang sektoral: kehutanan, lingkungan hidup, pesisir, minerba, desa, dan penataan ruang. Tidak satu pun dari undang-undang itu memberikan pengakuan yang utuh.
Akibatnya, aparat penegak hukum harus bekerja dengan potongan-potongan aturan yang tidak pernah berbicara satu sama lain.
RUU Masyarakat Hukum Adat harus hadir sebagai lex generalis yang mengharmonisasi seluruh aturan sektoral. KUHP 2026 akan sulit diterapkan tanpa harmonisasi ini.
Aparat akan kebingungan menentukan yurisdiksi adat, hakim akan gamang saat mempertimbangkan hukum adat, dan masyarakat adat tetap tidak memiliki kepastian hukum.
Hanya dengan harmonisasi yang jelas, KUHP 2026 dapat menjadi sistem pidana nasional yang menghormati pluralisme hukum bangsa.
Konstitusi telah mengamanatkan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
Namun sejak amandemen UUD 1945 dua puluh tahun lalu, negara belum pernah benar-benar menindaklanjuti mandat itu secara memadai.
Pengakuan adat masih bersifat parsial, sektoral, dan sering kali bergantung pada kemauan politik kepala daerah. Padahal hak adat adalah hak konstitusional sekaligus bagian dari hak asasi manusia.
Dengan hadirnya KUHP baru, negara tidak bisa lagi menunda penyusunan RUU Masyarakat Hukum Adat. Tanpa regulasi ini, penerapan
living law
hanya akan menimbulkan ketidakpastian.
Pengakuan adat bukan sekadar pengakuan kultural; ia adalah langkah negara memulihkan martabat komunitas yang telah menjaga tanah, hutan, sungai, dan tradisi jauh sebelum republik ini berdiri.
RUU Masyarakat Hukum Adat bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan prasyarat moral dan konstitusional bagi pemberlakuan KUHP 2026.
Tanpa undang-undang ini, hukum adat tidak akan pernah bisa terintegrasi secara adil ke dalam sistem hukum pidana nasional.
Masyarakat adat tetap akan berada dalam posisi paling rentan: tidak diakui wilayahnya, tidak dihormati hak asal-usulnya, dan tidak dilibatkan dalam pembangunan yang menyentuh ruang hidup mereka.
Negara tidak boleh membiarkan
living law
menjadi slogan kosong. Jika bangsa ini sungguh-sungguh ingin memasuki era hukum nasional yang berkeadilan, maka pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat harus menjadi prioritas. Karena keadilan tidak boleh ditunda, dan masyarakat adat tidak boleh lagi menunggu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 07:00
Warga Takengon Aceh Mulai Kehabisan Beras: Kami Tak Tahu Cari ke Mana Regional 12 Desember 2025

Warga Takengon Aceh Mulai Kehabisan Beras: Kami Tak Tahu Cari ke Mana
Tim Redaksi
ACEH TENGAH, KOMPAS.com
– Warga di sekitar Takengon, ibukota Aceh Tengah mulai kehabisan beras, 16 hari pascabencana di daerah itu.
Dian misalnya, salah seorang tenaga pengajar di salah satu kampus di Takengon, mulai merasakan dampak akibat kelangkaan
beras
akibat terputusnya akses jalan nasional menuju
Aceh
Tengah.
“Stok kami sudah habis, kami tidak tahu lagi cari ke mana,” ucap Dian, Kamis (11/12/2025).
Ia sudah berupaya mencari kedai penjual beras di daerah tersebut, namun bahan pokok itu tidak ditemukan.
“Ada saya dengar 400-500 ribu per sak, itu harga yang tidak wajar,” sebut Dian.
Ia pun berupaya menghemat beras terakhir di rumahnya, dengan membantu jenis panganan lain, seperti mie atau kue yang dijual di luar rumah.
“Yang jelas beras sudah habis. Mau bagaimana lagi? Beras bantuan pemerintah tidak sampai satu kilogram,” ucap Dian.
Hal yang sama dikatakan Lia, salah seorang warga di Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah.
Ia pun sudah merasakan stok beras yang menipis, dan sudah berusaha mencari tahu kedai atau toko yang menyediakan beras, namun tidak ketemu.
“Ada yang 15 kilogram seharga 450 ribu. Alasannya capek angkutnya di Jalan KKA (Takengon – Aceh Utara). Satu sisi sedih dengarnya, satu sisi kemahalan,” ujar Lia.
Bukan hanya itu, dampak bencana juga membuat urusan rumah tangga sempat terganggu, mulai dari memasak dan menggosok, karena padamnya aliran listrik di Aceh Tengah.
“Dua hari ini hidup mati. Menanak nasi pakai kayu bakar, menggosok bagaimana? Baru hari ini agak lama lampu hidup,” sebut Lia.
Ia memaklumi kondisi Aceh Tengah pascabencana, yang mengutamakan bantuan bagi korban langsung, seperti yang kehilangan rumah atau kehilangan anggota keluarga.
Kondisi tersebut tidak membuat Lia sepenuhnya menyalahkan pihak-pihak tertentu.
Namun kenyataannya, masyarakat yang tidak terdampak langsung saat bencana, kini menjadi imbas secara ekonomi, maupun kebutuhan pangan.
Ia pun berharap para pengambil kebijakan segera menyelesaikan persoalan pangan yang mulai dirasakan masyarakat Aceh Tengah.
Sebab selain beras, telur dan mie instan sudah menjadi barang yang langka di daerah penghasil kopi Arabika Gayo itu.
“Mudah-mudahan ada solusi. Kalau gak ya bakal lapar kami sekeluarga,” ungkap Lia.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tengah, Mustafa Kamal mengatakan, sebanyak 34.640 warga di 7 Kecamatan, 82 kampung masih belum bisa diakses melalui jalur darat.
“Daerah terisolir ini kekurangan logistik. Bahan pangan sudah kritis, obat-obatan, dan kebutuhan balita juga sudah kritis,” ujarnya, Minggu (12/12/2025).
Distribusi bantuan ke desa-desa terisolir masih dilakukan menggunakan helikopter. Sementara itu, alat berat milik pemerintah daerah masih dikerahkan untuk membuka akses ke 87 kampung yang tersebar di tujuh kecamatan.
“Hari ini keluhan masyarakat di wilayah perkotaan sudah mulai kekurangan stok beras, Posko Tanggap Darurat Bencana Hidreometeorologi sejauh ini masih terus menyalurkan kepada masyarakat yang mengungsi, maupun yang belum dapat diakses. Untuk masyarakat di wilayah perkotaan secara reguler dibagikan langsung oleh Bulog,” sebut Mustafa.
Ia menjelaskan, banyak masyarakat Aceh Tengah yang membeli BBM dan sembako langsung ke Jalan Takengon–Aceh Utara (Jalan KKA) untuk bertahan hidup.
“Selain pedagang, banyak warga yang langsung membeli beras ke Jalan KKA, mereka
survive
, karena bantuan kebencanaan juga terbatas dan prioritas ke daerah yang masih belum dapat diakses kendaraan, juga untuk dapur umum kampung terdampak. Jadi, banyak warga kita bertransaksi membeli BBM dan sembako ke Jalan KKA tadi,” tutup Mustafa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 06:59
Pelni Semarang Prediksi Penumpang Nataru 2025/2026 Tetap Normal, Tak Ada Lonjakan Regional 12 Desember 2025

Pelni Semarang Prediksi Penumpang Nataru 2025/2026 Tetap Normal, Tak Ada Lonjakan
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com –
PT Pelni Cabang Semarang memprediksi jumlah penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 tidak mengalami lonjakan signifikan dan cenderung sama dengan tahun sebelumnya.
Kepala Cabang
PT Pelni
Semarang, Yuniati Fatimah, mengatakan arus mudik periode Nataru kali ini tak jauh berbeda dengan tahun lalu, yakni sekitar 6.500 orang di
Pelabuhan Tanjung Emas
.
“Untuk tahun kemarin, penumpang naik selama periode Nataru sekitar 6.500 penumpang. Untuk tahun ini, kami prediksikan tidak terlalu jauh dari angka tersebut,” kata Yuni saat dikonfirmasi, Kamis (11/12/2025).
Menurut Yuni, lonjakan penumpang kapal dalam jumlah besar di pelabuhan tersebut justru terjadi saat Idulfitri atau Lebaran.
“Kalau di Semarang, biasanya lonjakan penumpang itu terjadi saat Lebaran. Nataru relatif normal,” imbuhnya.
Kondisi tersebut juga tecermin dari jumlah penumpang keberangkatan terkini.
Untuk KM Kelimutu tujuan Pontianak, jumlah penumpang tercatat sekitar 80 orang.
Sementara KM Lawit tujuan Kumai membawa sekitar 139 penumpang yang tergolong normal.
Meski demikian, Pelni memperkirakan puncak arus Nataru tetap akan terjadi, yakni sekitar 23 Desember 2025 untuk arus berangkat dan awal Januari 2026 untuk arus balik.
Pada periode Nataru ini, Pelni Semarang tetap mengoperasikan dua kapal reguler, yakni KM Kelimutu dan KM Lawit, tanpa penambahan armada.
“Jadwal Desember, untuk KM Kelimutu tujuan Pontianak meliputi keberangkatan pada 10 dan 21 Desember. Lalu untuk KM Lawit ke berbagai tujuan seperti Kumai, Sampit, dan Karimunjawa pada 10, 13, 23, 26, 27, dan 28 Desember,” bebernya.
Tak kalah penting, ramp check atau pengecekan kelaiklautan kapal hingga penyediaan fasilitas penumpang telah dilakukan. “Kami sudah melakukan kelaiklautan untuk kapal. Jadi sebelum kapal berlayar, itu memang disiapkan bahwa kapal itu sudah layak untuk berlayar,” imbuhnya.
Lebih lanjut, PT Pelni memberikan diskon 20 persen untuk semua rute pelayaran selama Nataru untuk keberangkatan sejak 17 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026.
Adapun dari cabang Semarang, beberapa tarif yang mendapat potongan 20 persen di antaranya adalah rute Semarang – Karimun Jawa yang semula dibanderol Rp 134.500, setelah diskon 20 persen menjadi Rp 114.300 per tiket.
Lalu untuk rute Belawan – Batam, tarif tiket normal senilai Rp 304.500 menjadi Rp 254.300 untuk setiap penumpang.
Dia memastikan harga tiket otomatis terpotong dalam aplikasi Pelni Mobile sesuai ketentuan. “Untuk tiket tarifnya bisa langsung dicek di Pelni Mobile atau cabang terdekat,” ujar Yuni.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 06:57
Ibunda Prada Lucky Berharap Para Terdakwa Dihukum Berat di Sidang Vonis Regional 12 Desember 2025

Ibunda Prada Lucky Berharap Para Terdakwa Dihukum Berat di Sidang Vonis
Editor
KUPANG, KOMPAS.com
– Ibu kandung almarhum Prada Lucky, Sepriana Paulina Mirpey, berharap agar semua terdakwa dalam kasus kematian anaknya dapat menyadari kesalahan mereka dan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menjalani hukuman.
Pernyataan ini disampaikan Sepriana usai mengikuti sidang pembacaan tuntutan oleh Oditur Militer di Pengadilan Militer III-15 Kupang pada, Kamis (11/12/2025).
“Kami berharap semoga mereka bisa menyadari kesadaran di dalam tahanan nanti, dan sudah di PTDH serta menjadi tahanan sipil dan berbaur dengan tahanan lain, mereka segera merubah tabiat dan menjadi pribadi yang baik,” ungkap Sepriana.
Terkait tuntutan enam tahun penjara dan restitusi yang diajukan terhadap keempat terdakwa maupun terdakwa lainnya, Sepriana bersama keluarga mengaku masih berharap agar hukuman yang dijatuhkan dapat lebih besar lagi.
Namun, ia menyatakan syukur karena Oditur Militer telah mengabulkan salah satu harapan utama keluarga, yaitu penambahan hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
“Tapi kami berbesar hati dan mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena Bapak Oditur sudah mendengar keluhan hati kami dan memberikan hukuman tambahan yakni PTDH, dan PTDH ini juga yang kami harapkan,” tuturnya.
Sepriana menambahkan bahwa PTDH perlu dilakukan karena para terdakwa dinilai tidak pantas lagi mengenakan pakaian kebesaran institusi TNI.
Menjelang sidang putusan, Sepriana bersama keluarga menaruh harapan besar pada majelis hakim. Mereka berharap agar majelis hakim dapat bijak dalam mengambil keputusan.
“Sidang putusan nanti, semoga ada harapan baik dan kami menaruh kepercayaan penuh kepada Bapak Hakim agar para terdakwa sebagai pelaku utama mendapatkan hukuman yang berat, dan ini harapan terbesar kami,” tutup Sepriana.
Artikel ini telah tayang di Pos-Kupang.com dengan judul
Ibunda Prada Lucky Berharap Terdakwa Sadari Kesalahan dan Minta Hakim Jatuhkan Hukuman Berat
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 06:55
Awal Mula Pengeroyokan Mata Elang hingga Tewas, Picu Bentrokan di Pancoran Megapolitan 12 Desember 2025

Awal Mula Pengeroyokan Mata Elang hingga Tewas, Picu Bentrokan di Pancoran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Dua mata elang (matel) atau
debt collector
tewas usai dikeroyok sejumlah orang di Jalan Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/225).
Satu di antaranya tewas di tempat setelah dikeroyok lima orang tak dikenal di lokasi. Sementara satu matel lainnya sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Budhi Asih sebelum akhirnya juga tewas.
“Kedua orang yang bertugas sebagai mata elang ini dianiaya dan dikeroyok sampai satu meninggal di tempat dan satu lagi meninggal di rumah sakit,” ujar Kapolres
Jakarta
Selatan Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly saat ditemui di lokasi, Jumat (12/12/2025).
Mulanya, kedua matel ini menghentikan laju pengendara sepeda motor di Jalan Raya Kalibata. Menurut mereka, sepeda motor yang dikendarai pengemudi belum membayar kredit, sehingga berniat mengambilnya.
Kemudian, dari belakang, lima orang tak dikenal keluar dari mobil untuk membantu pemotor itu.
Langsung saja dua matel itu dikeroyok di tempat, lalu diseret ke tenda pedagang kaki lima (PKL) di area parkir Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata di pinggir jalan.
“Dengan sporadis, pengguna mobil tersebut langsung memukul kawan-kawan
debt collector
ini. Kurang lebih 4-5 orang pengguna mobil tersebut yang sama-sama jalan dengan pengendara motor satu arah,” jelas Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur, kepada wartawan, Kamis.
Menurut polisi, kedua matel dikeroyok dengan tangan kosong tanpa senjata apapun.
Semua pelaku, termasuk pengendara motor, langsung kabur setelah dua matel tumbang.
“Ikut kabur semua itu, enggak ada di TKP. Tiba-tiba enggak ada saja,” kata dia.
Kedua korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Budhi Asih. Satu matel yang kritis diberi penindakan darurat.
Di sekitar rumah sakit, teman-teman kedua korban ini berkumpul. Untuk mencegah kerusuhan, petugas kepolisian pun membentuk penjagaan.
TKP penemuan kedua korban dibersihkan. Tenda PKL yang sebelumnya dipasang spanduk kuning digantikan dengan garis polisi yang mengelilinginya.
Berselang tiga jam usai pengeroyokan, belasan pria berkumpul di sekitar TKP sekitar pukul 18.30 WIB. Mereka membentuk sejumlah kelompok sambil berbincang.
Pantauan
Kompas.com
di lokasi, saat itu, belum ada lagi polisi yang berjaga. Tempat itu cenderung sepi dan agak gelap. Hanya lampu tenda di sampingnya yang cukup menerangi area parkir kosong itu.
Tenda PKL itu tampak dipersiapkan untuk menyambut pelanggan di malam hari. Barang-barang masih tampak ditumpuk termasuk kursi pengunjung.
Kemudian, saat
Kompas.com
mengambil gambar kondisi TKP, seorang pria datang menghampiri untuk menanyakan asal instansi.
“Saya pikir polisi,” kata dia kemudian berlalu.
Dia pun kembali bersama teman-temannya yang lain.
Tak lama, mulai terlihat tiga orang tak lebih dari 30 tahun berlari ke arah Pos Polisi, kemudian berhenti di samping TKP sambil melihat ke belakang.
Sekelompok pria yang berada di sana ikut melihat ke arah yang sama. Mereka kemudian mulai berkerumun, berhadapan dengan kelompok lain.
Lalu adu mulut terjadi di antara dua kelompok. Mereka mulai menyerang tenda PKL. Lampu yang semula menerangi area itu pun padam.
Dari arah kanan TKP, satu unit mobil sedan hitam masuk ke area parkir dengan kecepatan cukup tinggi.
Terlihat dua orang pria berusaha mendatangi mobil itu dengan membawa sebilah kayu panjang.
Melihat itu, mobil tersebut berbelok ke Gang Langgar kemudian dikejar oleh sejumlah orang. Salah satu anggota kelompok memecahkan kaca di pos keamanan.
Bentrok dua kelompok ini kemudian memanas. Mereka berteriak kepada pengguna jalan untuk menyingkir sembari diduga anggota lain datang bergabung membantu mereka.
Tenda PKL dirusak, kaca kios dipecahkan, hingga sepeda motor pun dibakar oleh kelompok tersebut. Mereka sempat memarahi pengendara yang berhenti untuk mengambil gambar.
Menurut polisi, setidaknya ada enam titik kebakaran malam itu.
Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly mengatakan, pengrusakan ini diakibatkan gejolak kemarahan mereka setelah satu temannya tewas.
Mereka datang meminta pertanggung jawaban kepada pihak yang tidak mereka ketahui siapa.
“Mereka meminta kalau bisa yang mengeroyok itu diserahkan ke polisi. Namun tidak mendapatkan informasi,” ujar Nicolas.
Tak lama, polisi datang memukul mundur. Arus lalu lintas dialihkan untuk menghindari serangan kepada masyarakat.
Dari arah Jalan Raya Pasar Minggu, pengendara diminta putar balik, atau melewati Gang Al-Mahuriy 1 yang hanya bisa dilalui sepeda motor.
Belasan polisi dengan kendaraan motor datang, dilengkapi senjata api sebagai pengamanan. Mereka mulai menyisir wilayah sekitar TKP untuk membubarkan kelompok tersebut.
Warga sebisa mungkin memadamkan api dengan peralatan seadanya. Setelah situasi kondusif dengan penjagaan ketat kepolisian, pemilik kios dan tenda mulai mengambil barang yang masih bisa diselamatkan.
Sekira pukul 23.00 WIB, kepulan asap hitam terlihat lagi di langit malam. Jalan Raya Kalibata yang sudah dibuka, kembali ditutup.
Pengguna jalan diminta putar balik. Polisi berjaga di pertigaan jalan untuk memastikan tak ada warga yang mendekat.
Saat
Kompas.com
mendekati sumber asap, kobaran api makin terlihat jelas. Suara ledakan yang semula samar, kemudian terdengar jelas.
Salah satu objek yang dibakar adalah mobil diduga taksi listrik yang terparkir di sana usai pengeroyokan.
Selain itu, api juga membakar kios-kios, tenda, hingga gerobak pedagang. Pohon yang menaungi tempat itu ikut terbakar.
Menurut polisi, sebagian dari kelompok yang ingin menuntut pertanggung jawaban atas tewasnya kedua teman mereka marah sehingga membakar properti di sana.
“Mereka sudah berencana mau membalas. Akhirnya sebagian dari mereka, karena tersebar, ada yang melakukan pembakaran,” jelas Nicolas.
Polisi kemudian mendatangkan beberapa APAR untuk melakukan penanganan pertama kebakaran di sana.
Ketika api mulai besar, sejumlah polisi berlarian mencoba mengamankan gas dari kios.
Sekira pukul 23.38 WIB, mobil pemadam kebakaran pertama datang. Mereka langsung mengulurkan selang air lalu menyemprotkannya ke dua kios dengan api paling besar.
Dari kios yang terbakar, terdengar sesekali ledakan diduga gas yang tidak sempat diamankan polisi. Terjadi pula percikan listrik saat pemadaman.
Kurang dari 20 menit kemudian, api pun padam. Petugas damkar melanjutkan dengan pendinginan, memastikan tak ada lagi titik api yang bisa tersulut kapan saja.
Setelah itu, pihak kepolisian masih berjaga di sekitar lokasi, termasuk dari Satuan Brimob Polda Metro Jaya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 06:54
Pelaku Pembunuhan di Mushala dalam Tragedi Subuh Berdarah di Bojonegoro Divonis Hukuman Mati Regional 12 Desember 2025

Pelaku Pembunuhan di Mushala dalam Tragedi Subuh Berdarah di Bojonegoro Divonis Hukuman Mati
Editor
BOJONEGORO, KOMPAS.com
– Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro menjatuhkan vonis mati kepada S (65), terdakwa kasus pembunuhan 2 orang jamaah shalat Subuh di Mushala Al-Manar, Kedungadem, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025).
Agenda persidangan pembacaan putusan dipimpin Ketua Majelis Hakim Wisnu Widiastuti, serta dua hakim anggota, Ida Zulfa Mazida dan Achmad Fachrurrozi, di Ruang Kartika PN Bojonegoro.
Majelis hakim memutuskan pria tua itu bersalah dan terbukti melakukan pembunuhan berencana sebagaimana yang diatur dalam pasal 340 KUHP.
Putusan tersebut lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut terdakwa divonis seumur hidup.
“Terdakwa terbukti secara sah, melakukan pembunuhan berencana dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Karena itu, (pengadilan) menjatuhkan pidana mati,” ujar Wisnu Widiastuti.
Dalam perkara ini, S dengan sadar melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap Abdul Aziz dan Cipto Rahayu.
Majelis hakim juga menyebut sejumlah hal yang memberatkan dalam menjatuhkan vonisnya.
Perbuatan terdakwa dinilai terlampau keji dan meresahkan masyarakat karena dilakukan secara sadis dan kejam.
Selain itu, pembuatan terdakwa dilakukan mushala yang seharusnya menjadi tempat ibadah dan ruang aman bagi masyarakat.
Terlebih, tindakan tersebut dilakukan saat para korban tengah melaksanakan shalat Subuh berjamaah.
Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap saksi Arik Wijayanti ketika berusaha melindungi suaminya, Abdul Aziz.
Akibat penganiayaan itu, saksi mengalami luka berat.
Majelis hakim menegaskan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam bagi keluarga korban.
“Majelis hakim melihat tidak ada rasa penyesalan dari terdakwa, terlihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama persidangan,” ungkap Widiastuti.
Sementara S melalui kuasa hukumnya, Sunaryo Abu Naim, mengaku masih mempertimbangkan.
“Hasil koordinasi dengan terdakwa, kami minta waktu untuk berpikir. Untuk langkah selanjutnya masih kami siapkan,” kata Sunaryo.
Di sisi lain, vonis mati itu disambut baik para keluarga korban.
Salah satu ahli waris, Ifnu Dika Rinanto mengaku bersyukur terdakwa dijatuhi hukuman berat.
“Kami puas dengan putusan hukuman mati dari Majelis Hakim, vonis itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarga kami, sebab perbuatannya sangat keji dan tidak menusiawi,” kata Dika.
Pembunuhan itu terjadi di Mushala Al Manar, Desa/Kecamatan Kedungadem pada selasa 29 April 2025.
Terdakwa secara membabi buta membacok tiga jamaah menggunakan sebilah parang.
Akibatnya, dua korban masing-masing Cipto Rahayu dan Abdul Aziz meninggal dunia, sementara satu korban lainnya, Arik Wijayanti, mengalami luka berat.
Sementara Humas PN Bojonegoro, Hario Purwo Hantoro menyebut, vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada S merupakan putusan maksimal pertama kali terjadi di Bojonegoro.
Vonis hukuman mati ini, menurutnya, telah melalui proses pertimbangan panjang majelis hakim.
Hario mengungkapkan, berdasarkan fakta persidangan terungkap jelas perbuatan terdakwa sudah direncakan sebelumnya.
Selain itu, selama proses persidangan, terdakwa tidak menunjukkan rasa bersalah dan penyesalan.
“Ini vonis mati pertama di Bojonegoro, mengingat perkara ini cukup berat dan menjadi salah satu kasus paling menonjol yang ditangani PN Bojonegoro,” ujar Hario.
Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
Vonis Mati Terdakwa Pembunuhan Jamaah Subuh, Menjadi Putusan Maksimal Pertama di Bojonegoro
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 06:48