Ahli: Perluasan PAM Jadi Solusi Kurangi Ketergantungan Air Tanah di Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pakar Ilmu Lingkungan Mahawan Karuniasa menilai perluasan layanan air PAM menjadi solusi mengurangi ketergantungan warga Jakarta pada air tanah.
Selama akses air PAM belum merata dan dianggap mahal, masyarakat akan terus menggunakan
air tanah
.
“Sebenarnya jadi agak lucu ya, karena orang yang menggunakan air tanah itu karena tidak terjangkau
perpipaan
secara umum,” ujar Mahawan kepada
Kompas.com
, Sabtu (13/12/2025).
Mahawan menjelaskan, sistem PAM memanfaatkan air permukaan seperti sungai dan waduk yang kemudian diolah dan disalurkan melalui jaringan perpipaan.
Jika jaringan ini diperluas dan pasokan berjalan lancar, warga akan lebih memilih air PAM karena lebih praktis dan aman.
Selain perpipaan, Mahawan menyebut air hujan juga bisa dijadikan pilihan untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah.
Namun, opsi ini memiliki banyak keterbatasan. Dari sisi kualitas, air hujan berpotensi tercemar.
Bahkan, air hujan di
Jakarta
saat ini disebut-sebut telah mengandung mikroplastik.
Dari sisi ketersediaan, air hujan hanya bisa dimanfaatkan saat musim hujan dan tidak tersedia saat kemarau.
“Air harus dilihat dari kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Panen air hujan tidak selalu memenuhi tiga hal itu,” ujarnya.
Untuk kebutuhan minum, air isi ulang dan air kemasan dapat menjadi alternatif.
Namun, Mahawan menegaskan bahwa air kemasan tidak dapat menggantikan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan sanitasi.
Karena itu, air kemasan dinilai hanya sebagai solusi terbatas untuk konsumsi, bukan untuk kebutuhan rumah tangga secara keseluruhan.
Mahawan juga mendorong pemanfaatan sistem
daur ulang air
, terutama di hotel, apartemen, dan gedung komersial.
Air hasil daur ulang dapat digunakan untuk keperluan nonkonsumsi, seperti toilet dan penyiraman tanaman.
Langkah ini dinilai efektif untuk menekan penggunaan air tanah dalam jumlah besar.
Mahawan menekankan, pengurangan penggunaan air tanah hanya bisa dilakukan jika masyarakat memiliki akses
air bersih
yang aman, terjangkau, dan pasokannya lancar.
“Alternatif penggunaan air tanah oleh masyarakat itu ya bisa dengan memperluas jaringan perpipaan,” kata dia.
Di lain sisi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut cakupan layanan air bersih di Jakarta saat ini baru mencapai 74,24 persen.
Ia menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 80 persen pada akhir 2025.
“Sampai saat ini, sekarang air bersih di Jakarta sudah 74,24 persen. Ini adalah hal yang menggembirakan dan mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun bisa adalah 80 persen,” Selasa (9/9/2025).
Pramono menekankan, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi warga Jakarta.
Ia berharap seluruh wilayah Ibu Kota sudah dapat terlayani air bersih secara penuh pada 2029.
“Saya tahu bahwa air buat Jakarta itu sesuatu yang sangat penting sekali. Dan untuk itu, saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada Pak Dirut, mudah-mudahan di tahun 2029, dan seluruh air bersih di Jakarta bisa terpenuhi dengan baik,” ungkap Pramono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com
-
/data/photo/2025/02/24/67bc533849c91.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ahli: Perluasan PAM Jadi Solusi Kurangi Ketergantungan Air Tanah di Jakarta Megapolitan 13 Desember 2025
-
/data/photo/2025/12/13/693d19f55aa12.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Korban Penipuan WO Ayu Puspita dari Pengantin hingga Vendor Megapolitan 13 Desember 2025
Korban Penipuan WO Ayu Puspita dari Pengantin hingga Vendor
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Korban dugaan penipuan dan penggelapan jasa wedding organizer (WO) Ayu Puspita berasal dari pengantin dan calon pengantin.
Vendor juga turut menjadi korban karena telah memenuhi pesanan, tetapi tidak menerima pembayaran dari pihak WO.
“Dari delapan laporan polisi yang kami terima, salah satunya merupakan laporan dari vendor. Vendor tersebut sudah melaksanakan kewajibannya memenuhi permintaan atau order dari tersangka, namun tidak dilakukan pembayaran,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Sabtu (13/12/2025).
Iman menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, polisi telah menetapkan dua orang tersangka yakni
Ayu Puspita
selaku pemilik WO dan Dimas Haryo sebagai pegawai WO.
Keduanya diduga melakukan penipuan dan penggelapan dengan modus menawarkan jasa penyelenggaraan pernikahan.
“Dari keterangan saksi dan alat bukti yang kami peroleh, saudari Ayu Puspita melakukan penipuan dan penggelapan terhadap para korban dengan modus menawarkan jasa penyelenggaraan pernikahan,” ujar Iman.
Ia mengatakan, uang yang disetorkan para korban tidak digunakan sebagaimana peruntukannya. Ayu Puspita menggunakan uang korban untuk membayar cicilan rumah dan jalan-jalan ke luar negeri.
“Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membayar cicilan rumah, jalan-jalan ke luar negeri, dan kebutuhan pribadi lainnya,” kata Iman.
Selain itu, aparat juga membuka posko layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban. Total terdapat 207 korban
penipuan wedding organizer
Ayu Puspita.
Dari jumlah tersebut, sebagian besar korban merupakan calon pengantin dan pengantin sementara lainnya berasal dari pihak vendor. Total kerugian sementara yang berhasil dihitung penyidik mencapai Rp 11,5 miliar.
“Melalui posko pengaduan yang kami buka secara online melalui Instagram Ditreskrimum, layanan call center 110 Polri, dan pengaduan langsung di kantor Ditreskrimum, kami menerima 199 pengaduan dan delapan laporan polisi,” ungkap Iman.
Iman menyebutkan, kerugian yang dialami para korban bervariasi. Hal itu bergantung pada nilai uang muka atau pembayaran awal yang telah disetorkan kepada tersangka.
“Kerugian korban cukup variatif. Ada yang Rp 40 juta, ada juga yang Rp 60 juta, karena diminta membayar DP terlebih dahulu,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih jasa wedding organizer, terutama yang menawarkan paket murah disertai berbagai janji tambahan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap penawaran jasa wedding organizer yang menjanjikan berbagai bonus, tiket, honeymoon, fotografer, hingga cashback, tetapi tidak pernah terealisasi,” ujar Budi.
Budhi juga mengajak masyarakat yang merasa menjadi korban untuk segera melapor melalui call center 110 Polri, mendatangi kantor Ditreskrimum, atau menyampaikan pengaduan melalui media sosial resmi kepolisian.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/23/68807a6c50a6b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ahli Ingatkan Bahaya Penggunaan Air Tanah di Jakarta, Tanah Amblas dan Air Payau Megapolitan 13 Desember 2025
Ahli Ingatkan Bahaya Penggunaan Air Tanah di Jakarta, Tanah Amblas dan Air Payau
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Penggunaan air tanah di Jakarta semakin marak, terutama di wilayah pesisir Muara Angke, Jakarta Utara.
Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terkait
penurunan permukaan tanah
dan kerusakan lingkungan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sempat melarang pengambilan
air tanah
di
kawasan pesisir
untuk mencegah penurunan muka tanah yang membahayakan warga.
Mengingat salah satu penyebab penurunan tanah di Jakarta adalah penggunaan air tanah yang tidak terkendali, Pemprov DKI berencana menetapkan aturan pelarangan pengambilan air tanah, terutama di kawasan pesisir.
“Maka di daerah ini nanti termasuk daerah yang akan kami buat aturan untuk air tanahnya tidak diambil,” ujar Pramono saat meninjau Muara Angke, Kamis (12/10/2025).
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menyebut bahwa penurunan permukaan tanah di Jakarta kini mencapai 5–10 sentimeter per tahun.
Wilayah paling terdampak adalah Pluit, Ancol, Tanjung Priok, dan Cilincing.
“Rata-rata (penurunannya) 5–10 sentimeter per tahun,” kata Ika, Selasa (17/12/2025).
Pakar Ilmu Lingkungan, Mahawan Karuniasa, menjelaskan risiko penggunaan air tanah yang berlebihan.
“Dampak jangka panjangnya ada dua aspek penting: kuantitas dan kualitas,” kata Mahawan kepada Kompas.com, Sabtu (13/12/2025).
Menurut Mahawan, pengambilan air tanah yang berlebihan mengurangi kemampuan sistem aquifer untuk menyimpan air.
Proses ini disebut kompaksi, di mana ruang penyimpanan air semakin menyusut.
“Turunnya kemampuan daya simpan, atau daya simpan air, itu berkurang. Jadi, sistem aquifer sebagai salah satu sistem di mana air itu tersimpan, itu bisa berkurang ya, dengan proses yang disebut sebagai kompaksi. Jadi, airnya tambah sedikit,” jelas Mahawan.
Selain kuantitas,
kualitas air
juga terancam. Mahawan menuturkan, muka air tanah yang turun bisa menarik zat pencemar ke dalam sistem air tanah.
Semakin menurun permukaan air tanah, semakin banyak zat pencemar yang ikut masuk.
Ia mencontohkan limbah domestik dari septic tank bisa terbawa ke dalam air tanah, sehingga kualitas airnya menurun.
“Dari septic tank itu bisa ikut terbawa, ikut turun, tertarik ke dalam sistem air tanah. Sehingga berkurangnya muka air tanah itu juga dapat menurunkan kualitas apa namanya, air itu sendiri,” kata dia.
Dampak pemakaian air tanah berlebihan menjadi lebih serius di kawasan pesisir.
Mahawan menjelaskan, pengambilan air tanah yang masif dapat mempercepat terjadinya tanah amblas atau land subsidence.
“Misalkan pesisir dengan konsumsi air tanah yang berlebihan, maka di tempat-tempat yang struktur tanahnya belum memungkinkan, maka mendorong lebih banyak terjadi land subsidence, atau amblas tanah,” paparnya.
Selain itu, air laut berpotensi masuk ke dalam sistem aquifer. Kondisi ini menyebabkan air tanah menjadi payau dan tidak lagi layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
“Khususnya daerah pesisir, maka air bisa menjadi payau,” ujarnya.
Untuk menekan ketergantungan terhadap air tanah, Mahawan menilai peralihan ke layanan air perpipaan menjadi langkah penting.
Masyarakat bisa beralih ke air yang dikelola pemerintah atau PAM.
Meski begitu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Pemprov DKI agar penggunaan PAM bisa merambah ke kawasan pesisir dan dinikmati oleh seluruh warga.
Pertama, Pemerintah bisa menyesuaikan tarif air agar lebih terjangkau.
Salah satu skema yang dapat diterapkan adalah subsidi silang.
Tarif air untuk rumah tangga di kawasan perumahan mewah dapat dinaikkan dan selisihnya dialihkan untuk membantu pembiayaan layanan air bagi warga dengan status ekonomi menengah ke bawah.
“Apakah mungkin bagi di rumah-rumah perumahan mewah, itu mungkin ya bisa ditingkatkan biayanya, namun bisa dialihkan untuk membiayai masyarakat di tempat-tempat, atau kantong-kantong kemiskinan ya, sehingga pendapatan dari PAM pun tidak turun karena memang itu digunakan untuk memberikan layanan dasar,” ujarnya.
Kedua, memastikan jangkauan PAM hingga ke seluruh rumah tangga agar masyarakat memiliki alternatif air bersih selain air tanah.
Ketiga, PAM perlu meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.
Aliran air PAM harus lancar dan bersih agar warga mau berlangganan.
Selain layanan perpipaan, Mahawan menyebutkan sejumlah alternatif lain, seperti pemanfaatan air permukaan melalui waduk, daur ulang air untuk kebutuhan nonkonsumsi, serta pemanenan air hujan dengan pengawasan kualitas yang ketat.
Menurut dia, pemenuhan kebutuhan air harus memperhatikan tiga aspek utama, yakni kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
Tanpa pengelolaan yang berkelanjutan, penggunaan air tanah justru akan memperparah risiko lingkungan di Jakarta.
“Tapi kan panen air hujan sekarang ini, apalagi di kota besar, harus memastikan kualitasnya terjaga dengan baik. Yang pernah ramai kan mikroplastik sudah ada di air hujan. Ya, misalkan begitu, jadi tidak menjadi alternatif pada saat kualitasnya tidak bisa apa, memenuhi standar,” ungkap Mahawan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/12/693bce8d08a4b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Sebut Penanganan Listrik di Daerah Bencana Tak Secepat yang Diharapkan
Prabowo Sebut Penanganan Listrik di Daerah Bencana Tak Secepat yang Diharapkan
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com-
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, masalah penyaluran listrik ke lokasi terdampak bencana di Sumatera tak dapat diatasi secepat yang diharapkan.
Prabowo menyebutkan, ada kendala geografis dan banjir yang membuat sarana dan prasarana kelistrikan tidak bisa diangkut ke daerah-daerah tertentu.
“Masalah listrik ya ada, tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi,” kata Prabowo di Pangkalan Udara Soewondo, Medan, Sabtu (13/12/2025).
“Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus,” ujar dia melanjutkan.
Prabowo berharap, masalah kelistrikan ini dapat selesai dalam satu pekan ke depan.
Namun, ia meminta publik untuk tidak menaruh ekspektasi tinggi karena beragam kendala yang ada di lapangan.
“Insya Allah kita harapkan ya mungkin satu minggu mudah-mudahan ya, tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa tapi semua bekerja keras,” ujar Prabowo.
Di samping itu, Prabowo menilai situasi pascabencana di Sumatera terkendali dan para pengungsi pun terlayani dengan baik, meski ada keterlambatan pengiriman bantuan akibat faktor alam.
“Saya lihat keadaan terkendali, saya cek terus sana sini memang keadaan alam, keadaan fisik, ada keterlambatan sedikit. Tapi saya cek semua ke tempat pengungsi kondisi mereka baik, pelayanan pada mereka baik, suplai pangan cukup,” kata Prabowo.
Ia mencontohkan, Kabupaten Aceh Tamiang yang disebut terisolasi kini sudah bisa diakses dari Medan.
Akses menuju Takengon dan Bener Meriah juga terus diupayakan untuk dibuka.
“Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua petugas, luar biasa pekerjaan mereka,” kata Prabowo.
Diketahui, Prabowo berkeliling ke sejumlah titik bencana sejak Jumat (12/12/2025) kemarin hingga Sabtu hari ini.
Pada Jumat kemarin, Prabowo berkunjung ke Aceh Tamiang, Takengon, dan Bener Meriah di Aceh, lalu ia mendatangi Langkat di Sumatera Utara pada Sabtu hari ini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/11/691345217546d.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 SBY: Jangan Berselingkuh terhadap Konstitusi Nasional
SBY: Jangan Berselingkuh terhadap Konstitusi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan para politikus agar tidak berselingkuh dengan konstitusi demi meraih kekuasaan di negeri ini.
“Dalam meraih kekuasaan, jalannya harus benar. Jangan berselingkuh terhadap
konstitusi
. Jangan menyalahgunakan kekuasaan,” ujar
SBY
dalam agenda peluncuran buku otobiografi Marsekal (Purn)
Djoko Suyanto
di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (13/12/2025).
Kemudian, SBY juga mengingatkan politisi agar tidak melibatkan Tentara Nasional Indonesia (
TNI
), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), maupun Badan Intelijen Negara (BIN) demi memenangkan calon presiden tertentu.
“Jangan melibatkan TNI, Polri, Penegak Hukum, dan juga BIN untuk mendukung partai politik tertentu atau calon presiden tertentu,” ujar dia.
SBY kembali mengingatkan, sejak Reformasi 1998 ada kesepakatan bahwa prajurit TNI aktif dilarang terlibat dalam politik praktis.
SBY bercerita, bersama Djoko Suyanto, ia mempunyai pemikiran bahwa nilai-nilai yang baik tidak boleh dikesampingkan demi mendapatkan kekuasaan.
“Kami sama-sama berpendapat bahwa di samping soal kepentingan atau
interest
dalam politik mendapatkan kekuasaan politik,
values
, prinsip, dan nilai-nilai yang baik tidak boleh dikesampingkan,” kata dia.
SBY juga menegaskan, seorang politikus mesti mengutamakan kepentingan negara apabila terdapat konflik antara kepentingan parti dan negara.
“Kalau ada konflik kepentingan partai politik atau negara, kita harus memilih. Kami bersatu dalam sikap bahwa negaralah yang diutamakan.
Country first
, jangan dibalik,” kata dia.
Diketahui, Djoko Suyanto merupakan mantan panglima TNI yang menjabat pada tahun 2006 hingga 2007, ketika SBY menjabat sebagai presiden untuk periode pertama.
Pada periode kedua pemerintahan SBY, Djoko Suyanto ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kabinet Indonesia Bersatu II.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/13/693cfd8335bfa.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
SBY: Dalam Kompetisi Politik, kalau Mau Menang Harus Kerja Keras
SBY: Dalam Kompetisi Politik, kalau Mau Menang Harus Kerja Keras
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa tidak ada jalan pintas selain kerja keras apabila ingin menang dalam kompetisi politik.
“Dalam kompetisi politik, kalau mau menang ya harus
kerja keras
. Tidak ada jalan pintas,” ucap SBY dalam agenda peluncuran buku otobiografi Marsekal (Purn)
Djoko Suyanto
di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (13/12/2025).
Hal tersebut diucapkan SBY kala mengenang memori indahnya ketika berjuang bersama Djoko Suyanto dalam pemilihan presiden tahun 2009.
Ia memuji sikap Djoko Suyanto yang tidak ikut campur dengan politik praktis karena saat itu masih menduduki jabatan di TNI.
“Mas Djoko nampaknya tidak memilih untuk masuk ke arena politik kekuasaan atau politik praktis. Tentu sikap itu sangat saya hormati sebagai kawan,” imbuh dia.
SBY mengatakan, ketika seorang prajurit masuk ke dalam pemerintahan, maka perjuangan yang dilakukan tetap harus lurus dan benar.
“Ketika saya ajak untuk berjuang dalam dunia politik, tentu dalam perjuangan politik yang lurus, yang benar, dan yang halal, Alhamdulillah waktu itu Mas Djoko bersedia,” ucap SBY.
“Saya bersyukur karena saya memerlukan tokoh seperti ini. Yang satu hati, satu visi, dan yang juga menghormati tatanan demokrasi dan kehidupan bernegara yang bertumpu pada konstitusi,” imbuh dia.
SBY menuturkan, ia bersama Djoko Suyanto memiliki satu pemikiran bahwa nilai-nilai yang baik tidak boleh dikesampingkan demi mendapatkan kekuasaan.
“Kami sama-sama berpendapat bahwa di samping soal kepentingan atau interest dalam politik mendapatkan kekuasaan politik, values, prinsip, dan nilai-nilai yang baik tidak boleh dikesampingkan,” kata SBY.
“Kalau ada konflik kepentingan partai politik atau negara, kita harus memilih. Kami bersatu dalam sikap bahwa negaralah yang diutamakan.
Country first
, jangan dibalik,” ujar dia melanjutkan.
Diketahui, Djoko Suyanto merupakan mantan Panglima TNI yang menjabat pada tahun 2006 hingga 2007, ketika SBY menjabat sebagai presiden untuk periode pertama.
Pada periode kedua pemerintahan SBY, Djoko Suyanto ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kabinet Indonesia Bersatu II.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/11/30/692bb74778af7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/13/693cb45aa40ed.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/12/693bb573b1f77.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)