Category: Kompas.com

Pecah Rekor, Lebih dari 1.000 pelari di Semarang 10K 2025 Finish Kurang dari Sejam Regional 14 Desember 2025

Pecah Rekor, Lebih dari 1.000 pelari di Semarang 10K 2025 Finish Kurang dari Sejam
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Ajang lari bergengsi tahunan Semarang 10K 2025 mencatatkan antusiasme tinggi.
Dari total 3.000 peserta terdaftar, sebanyak 2.935 pelari akhirnya berlari di puncak
Semarang
10K, Minggu (14/12/2025).
Lomba dimulai pada pukul 05.00 WIB dan harus diselesaikan dalam waktu cut off time (COT) 2 jam.
Penyelenggara menilai tahun ini disebut menjadi salah satu penyelenggaraan terbaik, baik dari sisi jumlah peserta, performa atlet dan peserta, hingga dampak ekonomi bagi Kota Semarang.
Terbukti lebih dari 1.000 pelari berhasil mencapai garis finish dan menempuh rute sepanjang 10 kilometer dengan catatan waktu kurang dari satu jam.
General Manager Event Kompas, Budhi Sarwiadi, menyampaikan bahwa kondisi cuaca yang cerah setelah semalam diguyur hujan, serta rute yang relatif datar membuat banyak peserta mencatat personal best (PB).
“Rute Semarang yang flat dan cuaca pagi ini sangat mendukung. Banyak yang PB dan finish di bawah satu jam. Ini membuktikan Semarang masih menjadi yang terbaik untuk kategori single 10K,” ujar Budhi usai pembagian hadiah di Balai Kota Semarang.
Budhi juga menyoroti meningkatnya performa pelari Indonesia. Salah satunya, pelari putri Agustin Mardika Manik yang berhasil menembus posisi tiga besar kategori overall dan bersaing dengan pelari asal Kenya.
Meski demikian, juara kategori putra masih didominasi pelari dari Kenya.
Penyelenggara mencatat komposisi peserta tahun ini hampir seimbang antara warga Semarang dan luar kota.
Sedangkan peserta asing tercatat sejumlah 14 pelari, dari India, Kenga, Filipina, Inggris dan Swiss.
Banyak peserta datang sejak Jumat dan menginap dua hari, sehingga memberikan kontribusi signifikan pada perputaran ekonomi lokal.
“Bahkan di kategori Kid Dash, 60 persen pesertanya dari luar kota. Mereka datang membawa keluarga. Ini dampak ekonomi yang besar bagi Semarang,” ungkap Budhi.
Ia juga memastikan bahwa aspek medis berjalan aman, dengan hanya dua peserta yang dirujuk ke rumah sakit untuk pemulihan ringan.
Sementara itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mengapresiasi tingginya minat masyarakat mengingat banyak warga mengaku tidak kebagian slot pendaftaran.

“Banyak yang pengin ikut tapi belum dapat kesempatan. Makanya saya minta kuotanya ditambah tahun depan,” ujar Agustina.
Ia menilai event ini bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga penggerak ekonomi kota. Agustina mengakun siap mendukung event serupa, termasuk trail run atau kegiatan olahraga lain.
“Event seperti ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah siap support,” imbuhnya.
Peserta asal Semarang, Matius Wijarnarko (37), mengikuti
Semarang 10K
untuk pertama kalinya setelah sebelumnya berulang kali gagal mendapatkan kuota.
“Seru, cheering-nya rame, lintasannya keren. Target saya 70 menit dan bisa tercapai. Semoga tahun depan bisa dapat slot lari lagi di Semarang 10K,” ujarnya.
Matius memulai hobi lari sejak setahun lalu untuk hidup sehat dan menurunkan berat badan yang sebelumnya menyentuh angka 80 kilogram.
Peserta asal Bekasi, Gemala Nirwana Puri, menilai jalur Kota Lama menjadi daya tarik tersendiri karena atmosfer cheering yang menonjolkan unsur budaya lokal.
Selain itu dia merasa tertantang dengan adanya cut off point (COP) yang mewajibkan peserta mencapai kilometer 8,2 dalam waktu 70 menit.
“Medalnya bagus, cuacanya mendukung. Tantangan COP 70 menit itu benar-benar bikin semua pelari harus serius,” katanya.
Lebih lanjut, Budhi menyebut permintaan penambahan kuota mungkin dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas Race Village dan ruas jalan di kawasan Kota Lama. Apalagi tahun ini kuota Semarang 10K telah ditambah dari 2.500 menjadi 3.000 peserta.
“Tahun depan insyaallah naik, tapi harus dihitung kapasitasnya agar pelari tetap nyaman. Kalau terlalu padat nanti malah jadi jalan santai, bukan lari,” beber Budhi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 17:52
Kuasai 3 Markas OPM Yahukimo Papua, TNI Sita Senjata Hingga Uang Tunai Regional 14 Desember 2025

Kuasai 3 Markas OPM Yahukimo Papua, TNI Sita Senjata Hingga Uang Tunai
Tim Redaksi
MIMIKA, KOMPAS.com
– Satgas TNI Koops Habema Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, melakukan penindakan terhadap kelompok bersenjata OPM di wilayah Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Sabtu (13/12/2025).
Dalam operasi tersebut, aparat TNI menguasai 3 markas yang digunakan sebagai basis aktivitas kelompok bersenjata OPM Kodap XVI Yahukimo.
Satgas TNI Koops Habema menyebut tak ada korban jiwa dalam operasi yang dilakukan.
Panglima Koops TNI Habema Mayjen TNI Lucky Avianto mengatakan, penindakan tersebut bagian dari upaya negara dalam menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata OPM yang selama ini melakukan aksi kekerasan dan intimidasi terhadap warga di Yahukimo.
“Operasi ini dilaksanakan secara terukur, profesional, dan sesuai aturan pelibatan. TNI hadir untuk menjamin keamanan masyarakat Papua. Kami tidak menargetkan warga sipil, dan setiap prajurit dibekali perintah yang jelas untuk mengedepankan keselamatan rakyat,” ujar Lucky dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025)
Dalam operasi penindakan yang dilakukan TNI terhadap OPM, ditemukan sejumlah barang bukti yang disita.
Di antaranya senjata organik dan beberapa senjata rakitan laras panjang, amunisi berbagai kaliber, alat komunikasi, perlengkapan optik, senjata tajam, atribut bercorak bendera bintang kejora, dokumen, logistik hingga uang tunai jutaan Rupiah.
Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono mengatakan, pihaknya sedang menyelidiki kepemilikan senjata organik hingga dokumen berisi permintaan bantuan dana terhadap Kepala Desa.
“KIta masih selidiki itu organik dari satuan mana? Apakah perampasan atau dugaan lain. Ada juga dokumen seperti permintaan dana, kita selidiki bagaimanan intervensinya,” ujar Iwan melalui sambungan panggilan.
Ia pun menambahkan bahwa usai penindakan, situasi di Kabupaten Yahukimo kondusif.
TNI menyebut bahwa operasi penindakan menyasar pada kelompok OPM yang mengganggu stabilitas keamanan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 17:52
Besok Gelar Perkara Khusus Kasus Tudingan Ijazah Palsu, Kuasa Hukum Jokowi Bakal Hadir Megapolitan 14 Desember 2025

Besok Gelar Perkara Khusus Kasus Tudingan Ijazah Palsu, Kuasa Hukum Jokowi Bakal Hadir
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rivai Kusumanegara, memastikan pihaknya akan menghadiri gelar perkara khusus yang digelar Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu, Senin (15/12/2025).
Rivai menyebut, kehadiran tim kuasa hukum Jokowi merupakan respons atas undangan resmi yang disampaikan penyidik.
“Kami akan menghadiri gelar perkara khusus sesuai surat undangan Polda Metro Jaya,” ujar Rivai, Minggu (14/12/2025).
Ia berharap forum gelar perkara tersebut dapat menjawab seluruh persoalan yang selama ini dipersoalkan oleh para tersangka.
“Kemudian perkaranya segera dilimpahkan ke persidangan melalui penuntut umum,” kata dia.
Rivai menegaskan, gelar perkara khusus memiliki batasan kewenangan dan tidak ditujukan untuk membahas pembelaan para tersangka.
Menurut dia, hal tersebut merupakan ranah pengadilan.
“Gelar perkara ini tidak dapat membahas pembelaan para tersangka karena menurut pasal 312 KUHP hanya dapat diuji hakim. Jadi jelas bukan ranah penyidikan maupun penuntutan,” ujar dia.
Rivai menyebut persidangan nantinya akan berlangsung terbuka dan dapat diikuti oleh media serta masyarakat luas.
Dengan demikian, seluruh proses hukum diharapkan dapat dipahami secara utuh.
“Persidangan nanti juga bisa diikuti media dan masyarakat, sehingga jelas duduk persoalannya dan tidak ter-
framing
pihak tertentu saja,” kata Rivai.
Polda Metro Jaya dijadwalkan menggelar perkara khusus dalam penanganan kasus tudingan
ijazah palsu Jokowi
pada Senin besok.
Gelar perkara tersebut digelar menyusul permintaan dari tersangka Roy Suryo bersama pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan, agenda gelar perkara khusus itu direncanakan berlangsung pada pagi hari.
“Diagendakan hari Senin, tanggal 15 Desember 2025 sekitar pukul 10.00 akan dilaksanakan gelar perkara khusus atas permintaan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan,” ujar Budi di Polda Metro Jaya, Sabtu (13/12/2025).
Gelar perkara khusus ini akan melibatkan unsur pengawasan internal kepolisian maupun lembaga pengawas dari luar institusi Polri.
Dari internal kepolisian, sejumlah unsur yang dijadwalkan hadir antara lain Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), serta Divisi Hukum (Divkum).
Sementara dari pihak eksternal, Polda Metro Jaya akan mengundang lembaga pengawas independen, seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ombudsman RI.
“Jadi hari Senin akan dilaksanakan gelar khusus, akan dihadiri pihak internal maupun eksternal. Sebagai contoh, dari Irwasum, dari Propam, Divkum, dan eksternal ada Kompolnas, Ombudsman, ini akan kita hadiri,” kata Budhi.
Pada sesi pertama digelar pukul 10.00 WIB dengan agenda pembahasan klaster pertama yang melibatkan lima orang tersangka.
Selanjutnya, sesi kedua dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB untuk klaster kedua, yang mencakup tiga tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon, dan dr Tifa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 17:37
Mobil Berisi 1 Keluarga Terjun ke Jurang Sedalam 20 Meter di Puncak Bogor, 4 Orang Luka-luka Bandung 14 Desember 2025

Mobil Berisi 1 Keluarga Terjun ke Jurang Sedalam 20 Meter di Puncak Bogor, 4 Orang Luka-luka
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Sebuah mobil wisatawan terjun ke jurang sedalam kurang lebih 20 meter di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.
4 orang di dalam kendaraan mengalami luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit di Cisarua.
Laka lantas itu terjadi pada Sabtu (13/12/2025) sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di Jalan Alternatif, pertigaan Babakan, Desa Kuta, Kecamatan Megamendung.
“Betul kejadian sekitar jam 15.00 WIB. Kendaraan wisatawan, di dalam mobil ada 4 orang. Korban luka ada dan langsung dibawa ke rumah sakit di Cisarua,” kata Kapolsek Megamendung AKP Yulita Heriyanti, Minggu (14/12/2025).
Yulita menjelaskan, mobil tersebut ditumpangi satu keluarga asal Bekasi yang hendak menuju vila untuk berkumpul keluarga.
Mereka datang secara rombongan, namun kendaraan yang terjun ke jurang merupakan mobil terakhir.
“Mobil keluarga yang lain sudah sampai vila. Dia mobil terakhir,” ujar Yulita.
Kecelakaan diawali saat kendaraan mobil minibus melintasi tanjakan di Jalan Alternatif Pakancilan.
Mobil bertransmisi otomatis itu diduga tidak kuat menanjak.
Ditambah sang pengemudi sempat menghindari pejalan kaki yang berada di badan jalan.
“Jadi mobilnya tidak kuat nanjak dan (saat bersamaan) menghindari ada ibu-ibu jalan kaki,” ucap Yulita.
Akibat kehilangan tenaga, kendaraan meluncur mundur dan terperosok ke jurang dengan kedalaman sekitar 20 meter di sisi jalan.
Warga yang melihat kejadian tersebut segera melapor ke kepolisian.
Petugas Polsek Megamendung bersama unsur terkait melakukan penanganan awal, mengevakuasi korban menggunakan ambulans desa, serta mengevakuasi kendaraan dari jurang.
“Mobil sudah terderek dan dievakuasi. Penanganan lanjutan ditangani Unit Laka Lantas Polres Bogor,” kata Yulita.
4 korban dalam peristiwa ini mengalami luka memar dan lecet.
Seluruhnya sempat mendapat perawatan di RSPG Cisarua, dengan beberapa korban diperbolehkan pulang setelah mendapat penanganan medis.
Adapun korban luka dalam kecelakaan tersebut yakni SH (63), perempuan asal Kota Bekasi, mengalami luka memar di bagian dada kiri dan masih menjalani perawatan.
Pengemudi berinisial AR (25), perempuan, mengalami luka memar di tangan dan kaki, serta telah diperbolehkan pulang.
2 penumpang lainnya, RBS (65) dan ATL (38), juga mengalami luka memar dan lecet, dan telah mendapatkan perawatan medis.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 17:35
Kriminolog: Mata Elang Kerap Meresahkan, tapi Jangan Dilawan Kekerasan Megapolitan 14 Desember 2025

Kriminolog: Mata Elang Kerap Meresahkan, tapi Jangan Dilawan Kekerasan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kriminolog Havina Hasna menegaskan, pelanggaran administratif yang kerap dilakukan
debt collector
atau mata elang memang meresahkan masyarakat.
Namun, hal ini tidak lantas menjadi pembenaran bagi penegak hukum untuk menindaknya dengan kekerasan.
Hal itu ia sampaikan menanggapi kasus pengeroyokan terhadap mata elang di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.
“
Debt collector
memang sering dikritik karena menarik kendaraan tanpa prosedur, Intimidatif, dan abu-abu secara hukum perdata. Namun, pelanggaran administratif bukan berarti bisa melakukan justifikasi kekerasan fisik,” kata dia saat dihubungi, Minggu (14/12/2025).
Ia mengingatkan, jika kekerasan dijadikan respons, maka prinsip negara hukum berada dalam ancaman serius karena hukum digantikan oleh tindakan main hakim sendiri.
“Jika setiap pelanggaran non-kekerasan dibalas dengan kekerasan, maka negara hukum runtuh dan kekerasan menjadi alat penyelesaian konflik sosial,” ujar dia.
Havina juga menyoroti kuatnya stereotip negatif terhadap
debt collector
yang kerap memengaruhi cara pandang publik ketika kelompok tersebut menjadi korban kekerasan.
Stigma tersebut, membuat sebagian masyarakat cenderung membenarkan kekerasan yang terjadi.
Padahal, stigma tersebut tidak pernah menghapus hak dasar seseorang di mata hukum.
“Padahal stereotip tidak menghapus hak hidup, label negatif tidak menghilangkan perlindungan hukum. Jika stereotip ini dibiarkan maka kekerasan menjadi ‘normal’ dan korban tertentu dianggap ‘layak disakiti’,” tutur dia.
Havina menilai, peristiwa pengeroyokan di Kalibata tidak bisa dipandang sebagai ledakan emosi sesaat atau eskalasi spontan di lapangan, melainkan menunjukkan kegagalan pengendalian diri.
“Ini bukan murni spontan karena pelaku lebih dari satu, terjadi pengeroyokan, tidak ada upaya deeskalasi, dan tidak ada satu pun yang menghentikan,” kata dia.
Havina menyebut kekerasan yang dilakukan oleh aparat justru memiliki bobot pelanggaran yang lebih serius, karena pelaku memiliki kekuasaan dan mandat negara.
Dalam kasus pengeroyokan tersebut, pelaku gagal menempatkan diri secara profesional.
Emosi personal seperti rasa tersinggung dan marah justru mengambil alih peran sebagai penegak hukum yang seharusnya mampu mengendalikan diri meski berniat membantu.
“Dalam Teori
Role Conflict,
pelaku gagal memisahkan Identitas personal (tersinggung, marah, merasa direndahkan) dengan Peran profesional (aparat penegak hukum yang wajib mengendalikan diri).” ujar dia.
Sebelumnya, dua orang mata elang tewas setelah dikeroyok di Jalan Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).
Peristiwa tersebut terjadi saat kedua korban diduga menghentikan seorang pengendara sepeda motor di lokasi kejadian.
Situasi itu kemudian menarik perhatian sebuah mobil yang melaju tepat di belakang motor tersebut.
Lima orang penumpang mobil itu turun dan menghampiri lokasi untuk membela pengendara motor yang dihentikan.
“Nah, setelah diberhentiin, tiba-tiba pengguna mobil di belakangnya membantu,” ujar Kapolsek Pancoran Kompol Mansur saat dikonfirmasi, Kamis.
Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi menyebutkan, kelima orang tersebut kemudian melakukan pemukulan terhadap dua mata elang secara bersama-sama.
Kedua korban bahkan diseret ke sisi jalan sebelum akhirnya tidak sadarkan diri.
Akibat pengeroyokan tersebut, dua
debt collector
meninggal dunia.
Kematian kedua korban memicu reaksi dari kelompok sesama mata elang.
Mereka melampiaskan amarah dengan merusak dan membakar sejumlah lapak serta kios milik pedagang di sekitar lokasi kejadian.
Adapun keenam tersangka pengeroyokan merupakan anggota aktif Polri yang bertugas di Satuan Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri.
Mereka adalah Brigadir IAM, Bripda JLA, Bripda RGW, Bripda IAB, Bripda BN, dan Bripda AM.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 17:20
2 Disorot Pakar Hukum, Dedi Mulyadi Tegaskan Surat Edaran untuk Mitigasi Bencana, Lindungi Warga Bandung

Disorot Pakar Hukum, Dedi Mulyadi Tegaskan Surat Edaran untuk Mitigasi Bencana, Lindungi Warga
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penerbitan surat edaran yang dilakukannya merupakan langkah mitigasi bencana.
Hal ini menyusul kritik dari pakar hukum yang menilai
surat edaran
tidak boleh menabrak aturan karena memiliki kekuatan hukum yang lemah.
Sebelumnya, Pakar Hukum dari Universitas Islam Bandung (Unisba), Rusli K. Iskandar, mengingatkan kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
, yang gemar mengeluarkan surat edaran (SE).
Selama menjabat, Dedi Mulyadi sudah beberapa kali mengeluarkan SE, seperti larangan
study tour
dan wisuda, penerapan jam malam, pembinaan karakter di barak, penghapusan tunggakan PBB, donasi harian Rp 1.000, pengaturan operasional kendaraan ODOL, dan lainnya.
Mantan Bupati Purwakarta itu mengakui bahwa secara hierarki, surat edaran memang tidak lebih tinggi dari undang-undang maupun peraturan daerah.
Namun, menurut dia, kondisi Jawa Barat saat ini berada dalam situasi kebencanaan yang membutuhkan respons cepat.
“Saya memahami bahwa surat edaran yang dikeluarkan itu pasti memiliki kekuatan hukum yang lemah, jauh di atas undang-undang. Saya memahami itu. Namun, situasi kita hari ini adalah situasi kebencanaan, di mana banjir terus terjadi, longsor terus terjadi,” ucap Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (14/12/2025).
Dedi menyebut bahwa bencana yang berulang terjadi tidak terlepas dari kesalahan tata ruang dan perizinan.
Akibatnya, banyak bangunan berdiri di kawasan rawan bencana.
Kesalahan tersebut, lanjutnya, berawal dari penetapan tata ruang yang keliru hingga berujung pada izin mendirikan bangunan yang tidak tepat.
“Sehingga banyak bangunan yang dibangun di atas rawa. Banyak bangunan yang dibangun di atas permukaan sawah. Banyak bangunan yang dibangun di atas daerah aliran sungai. Banyak bangunan yang dibangun di atas perbukitan yang memiliki potensi bencana,” katanya.
Dedi menilai terdapat kekeliruan dalam penyusunan regulasi daerah maupun penerbitan izin bangunan yang berpotensi menimbulkan bencana.
Oleh sebab itu, surat edaran diterbitkan sebagai langkah pencegahan.
“Kekeliruan itu berpotensi menimbulkan bencana sehingga surat edaran itu adalah sebagai upaya mitigasi untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar,” tegasnya.
Gubernur menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah.
Aturan tidak akan bermakna jika bencana menelan korban jiwa.
Dedi menambahkan bahwa pemimpin harus memiliki tanggung jawab untuk mengambil
kebijakan strategis
guna melindungi masyarakat.
“Pemimpin harus mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Untuk apa? Melindungi warganya dari bencana,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 17:09
Lagi-lagi Mata Elang Beraksi di Depok, Paksa Setop Mobil dan Rampas STNK Megapolitan 14 Desember 2025

Lagi-lagi Mata Elang Beraksi di Depok, Paksa Setop Mobil dan Rampas STNK
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Sejumlah pria yang diduga
debt collector
atau mata elang menyetop pengemudi mobil di Jalan Juanda, Kota Depok, Sabtu (13/12/2025) sore.
Insiden tersebut terekam kamera warga dan beredar luas di media sosial lewat akun @jabodetabek24info.
Dalam rekaman video, terlihat situasi tegang saat pengemudi mobil berusaha mempertahankan kendaraannya.
“Turun kamu!” kata salah seorang pria.
Salah seorang pria kemudian tampak menendang bagian bodi mobil tersebut.
“Wah, saya enggak terima ini, saya enggak terima,” ujar seorang pria di kursi penumpang.
Dalam unggahan juga dinarasikan, pengemudi mengalami luka di bagian wajah. Selain itu, STNK kendaraan dirampas dan kunci mobil dirusak.
Saat peristiwa berlangsung, pengemudi mobil tidak sendirian di dalam kendaraan.
“Saat kejadian, pengemudi membawa anak kecil dan istri yang tengah hamil 8 bulan,” bunyi penjelasan di unggahan itu.
Saat dikonfirmasi, Kasubag Humas Polres Metro
Depok
AKP Made Budi membenarkan adanya insiden tersebut.
Ia menuturkan, peristiwa itu bermula saat korban sedang melintas di kawasan Depok menggunakan mobil milik rekannya.
“Korban sedang diperjalanan dari arah Jalan Raya Bogor menuju Jalan Margonda Raya mengendarai mobil Mazda 2 warna merah milik teman korban,” kata Made saat dihubungi, Minggu (14/12/2025).
Sesaat setelahnya, korban dihentikan oleh pelaku di sekitar putaran balik dekat pusat perbelanjaan.
“Saat di putaran balik depan sebelum Mall Pesona Square, korban diberhentikan oleh orang tidak dikenal dan meneriaki korban dan meminta korban turun dari mobil,” ujar Made.
Saat ini, kedua orang pelaku telah ditangkap polisi.
“Dua pelaku sudah berhasil diamankan, inisial BEK dan DPK,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 16:40
Fadli Zon Luncurkan Buku Sejarah Indonesia, Meski Sebelumnya Menuai Pro-Kontra

Fadli Zon Luncurkan Buku Sejarah Indonesia, Meski Sebelumnya Menuai Pro-Kontra
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Kebudayaan, Fadli Zon meluncurkan buku berjudul “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” di Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta, Minggu (14/12/2025).
Dalam sambutannya,
Fadli Zon
menegaskan bahwa penulisan sejarah nasional merupakan bagian penting dari upaya negara merawat memori kolektif bangsa dan memperkuat jati diri Indonesia di tengah arus globalisasi.
“Jadi memang (buku) ini ditulis oleh para ahlinya, yaitu sejarawan se-Indonesia. Yang tadi telah disebutkan, ada 123 penulis dari 34 perguruan tinggi se-Indonesia,” kata Fadli dalam sambutannya, Minggu.
Fadli mengungkapkan bahwa pemerintah memfasilitasi para sejarawan untuk menulis buku sejarah.
“Kalau sejarawan tidak menulis sejarah, lantas bagaimana kita merawat memori kolektif bangsa kita?” ujar dia.
Menurut Fadli, hadirnya buku ini tidak terlepas dari dihidupkannya kembali Direktorat Sejarah di bawah Kementerian Kebudayaan, yang sebelumnya sempat tidak ada.
Ia mengakui bahwa pembentukan kembali Direktorat Sejarah merupakan bagian dari perjuangan internal pemerintah saat pembentukan Kementerian Kebudayaan di era Presiden Prabowo Subianto.
“Saya kira inilah tugas dari Direktorat Sejarah untuk melahirkan buku-buku sejarah. Jadi sejarawan banyak kerjaannya ini selama ada Direktorat Sejarah ini,” ungkap politikus Partai Gerindra ini.
Sepuluh jilid buku sejarah tersebut mencakup perjalanan panjang Indonesia, mulai dari akar peradaban Nusantara, interaksi global, masa kolonial, pergerakan kebangsaan, hingga era Reformasi dan konsolidasi demokrasi sampai 2024.
Fadli menegaskan bahwa buku sejarah ini bukan karya yang sempurna dan terbuka terhadap masukan serta kritik publik.
Ia menilai hal itu wajar sebagai perbedaan pendapat dalam negara demokrasi.
“Seringkali di mana berbagai tempat kita mengatakan sejarah itu penting, tetapi kita tahu di dalam proses penulisan ini cukup baik juga polemik. Ada yang minta juga menghentikan penulisan sejarah. Saya kira ini juga pendapat yang di era demokrasi ini wajar-wajar saja,” kata Fadli.
Diberitakan sebelumnya, Fadli Zon menyebut, penulisan ulang sejarah dibutuhkan karena yang sudah ada, belum memuat tentang perjalanan bangsa termasuk buku-buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI).
Meski demikian, dia mengatakan, proyek yang tengah dikerjakannya tetap mengambil bahan dari buku-buku SNI, seperti yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto dan Sartono Kartodirjo yang mulai terbit tahun 1974 dan terakhir terbit tahun 1984 dan dimutakhirkan datanya pada tahun 2008.
“Selama 26 tahun ini, Indonesia tidak pernah menulis sejarah tentang perjalanan bangsa. Proyek penulisan sejarah 10 jilid ini dimulai dari prasejarah hingga awal pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Tapi, kami tidak menulis sejarah dari nol, namun melanjutkan apa yang tidak ditulis,” ujarnya, Selasa (24/6/2025).
Bersamaan dengan itu, Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam
Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia
(AKSI) menolak penulisan ulang sejarah yang digagas pemerintah.
Alasannya, AKSI menilai proyek itu adalah sarana untuk merekayasa masa lalu dengan menggunakan tafsir tunggal dari pemerintah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 16:37
Sampah Menggunung di Depan Puskesmas Serpong 1, Warga Keluhkan Bau Menyengat Megapolitan 14 Desember 2025

Sampah Menggunung di Depan Puskesmas Serpong 1, Warga Keluhkan Bau Menyengat
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– Tumpukan sampah terlihat memenuhi area pinggir jalan tepat di depan Puskesmas Serpong 1, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), pada Minggu (14/12/2025).
Sampah didominasi limbah rumah tangga itu menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan pasien.
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
di lokasi, sebagian sampah telah dibungkus menggunakan karung dan plastik.
Meskipun begitu, masih banyak sampah yang dibuang tanpa dibungkus, seperti sisa sayuran, kasur, dan bekas kotak sayuran.
Bau tidak sedap dari
tumpukan sampah
itu tercium hingga ke ruang pelayanan Puskesmas Serpong 1 yang diketahui merupakan aset milik Universitas Indonesia (UI).
Jarak antara tumpukan sampah dan ruang pelayanan sekitar 30 meter. Namun, bau tak sedap itu tetap tercium sehingga membuat warga, terutama pasien, merasa risih dan terganggu.
Warga bernama Annisa (28) mengatakan, bau sampah tersebut sangat mengganggu. Terlebih lokasinya berada di depan puskesmas yang seharusnya memiliki lingkungan bersih dan sehat.
“Kecium baunya. Ini kan puskesmas ya, harusnya kan baunya lebih segar. Tapi ini malah jadi bau sampah,” kata Annisa saat ditemui di lokasi, Minggu (14/12/2025).
Menurut dia, keberadaan tumpukan sampah di sekitar fasilitas kesehatan dinilai tidak pantas karena dapat mengganggu pasien yang datang.
Ia berharap, tumpukan sampah tersebut segera dibersihkan agar tidak terus mengganggu masyarakat maupun pasien yang berobat ke puskesmas.
“Harapannya ya semoga dibersihkan biar aromanya enggak menyengat sampai ke puskesmas,” ucap dia.
Sementara itu, pedagang tas dan sepatu di sekitar lokasi, Agus (45), mengatakan sampah tersebut sudah menumpuk selama sepekan dan belum juga diangkut.
“Ini sampah sudah ada kurang lebih tujuh hari,” kata Agus.
Baginya, bau tak sedap itu sangat mengganggu aktivitasnya yang berjarak sekitar 20 meter dari tumpukan sampah.
Terlebih, tumpukan sampah itu dapat berdampak pada kesehatan warga di sekitar.
Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah gangguan pernapasan serta keluhan pada kulit.
“Dampaknya sudah pasti ke pernapasan. Ini sudah agak sedikit enggak enak. Di tangan juga kadang terasa gatal-gatal. Tapi intinya baunya sudah menyengat banget,” kata Agus.
Oleh sebab itu, ia berharap Pemerintah Kota Tangerang Selatan segera mengambil tindakan nyata untuk mengatasi persoalan sampah tersebut.
“Harapannya pemerintah kota Tangsel, artinya Pak Wali Kota, dinas terkait, ataupun Cipeucang, segera mengatasi dan mencari solusi supaya sampah ini tidak berserakan dan aromanya enggak terlalu menyengat,” ucap Agus.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengakui sampah di wilayahnya sempat tidak tertangani optimal dalam beberapa hari terakhir.
Kondisi itu disebabkan oleh proses perbaikan dan penataan konstruksi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang.
“TPA Cipeucang sedang dalam tahap perbaikan dan penataan konstruksi dan timbunan sampahnya, sehingga memang dalam beberapa hari belakangan sampah tidak dapat masuk dulu,” ujar Benyamin Davnie saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu.
Adapun perbaikan saat ini difokuskan pada landfill 3 di TPA Cipeucang. Setelah proses tersebut rampung, area
landfill
kembali bisa menampung sampah dari seluruh wilayah Tangsel.
“Cipeucang
landfill
3 yang sedang dalam perbaikan dan mah bisa nampung sampah, bulan ini akan selesai perbaikannya,” jelas dia.
Meskipun begitu, Benyamin memastikan, pihaknya tetap mengupayakan solusi jangka pendek dengan mengajukan pemanfaatan fasilitas pengolahan sampah di luar daerah.
“PSEL sudah kita ajukan peminatannya dan masih menunggu tahap berikutnya dari KLH,” ucap Benyamin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 16:29
1 Dedi Mulyadi Siapkan Rp 1 Miliar untuk Pulangkan 300 Warga Jabar dari Aceh Bandung

Dedi Mulyadi Siapkan Rp 1 Miliar untuk Pulangkan 300 Warga Jabar dari Aceh
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan anggaran Rp 1 miliar untuk memfasilitasi pemulangan sekitar 300 warga Jawa Barat yang saat ini berada di Aceh, yang terdampak bencana.
Ia mengatakan, bantuan tersebut disiapkan untuk mendukung mobilisasi warga agar dapat kembali ke Jawa Barat setelah proses pendataan selesai dilakukan.
“Ini saya bersama wargi-wargi Jawa Barat yang ada di Aceh. Di sini ada kurang lebih 300 warga Jawa Barat yang akan kembali lagi ke Jawa Barat, dari Takengon dan sekitarnya,” ujar Dedi dikutip dari akun Instagram pribadinya dan dikonfirmasi ulang, Sabtu (13/12/2025).
Menurut Dedi, sebagian warga Jawa Barat di Aceh mengalami keterbatasan ekonomi sehingga membutuhkan bantuan pemerintah untuk kepulangan mereka.
“Karena banyak antara warga itu yang tidak punya uang. Mudah-mudahan, tapi nanti datanya dilengkapin dulu,” katanya.
Mantan Bupati Purwakarta itu menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah memfasilitasi pemulangan lebih dari 100 keluarga ke daerah asal.
Ia juga mengingatkan warga Jawa Barat di Aceh agar tetap menjaga diri dan menghormati daerah tempat mereka berada.
“Untuk itu, jaga diri semua warga Jabar, sing sarehat. Kemudian, dan tetap mencintai tanah Aceh. Kemudian dan Terima kasih, salam untuk semuanya,” pungkas Dedi.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
memastikan proses pemulangan 47 warga Jabar yang terdampak banjir di Aceh segera rampung.
Mereka diterbangkan kembali ke Jawa Barat pada Sabtu (13/12/2025) menuju kampung halaman masing-masing di Sukabumi dan Cirebon.
Selain memulangkan 47 warga itu, Dedi yang saat ini berada di Aceh mengalihkan fokus pada penyelamatan kelompok lain yang masih terisolasi di wilayah berbeda, terutama Aceh Tengah dan Aceh Utara.
Ia mengonfirmasi masih ada sekitar 25 warga Jabar yang terjebak di Takengon, Aceh Tengah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 16:21