Xcloud.id

Category: Kompas.com

  • 5 Bukan Ditukar, Pajero Penculik Bilqis Ditahan Suku Anak Dalam, Minta Pelaku Kembalikan Rp 85 Juta Regional

    5 Bukan Ditukar, Pajero Penculik Bilqis Ditahan Suku Anak Dalam, Minta Pelaku Kembalikan Rp 85 Juta Regional

    Bukan Ditukar, Pajero Penculik Bilqis Ditahan Suku Anak Dalam, Minta Pelaku Kembalikan Rp 85 Juta
    Tim Redaksi
    JAMBI, KOMPAS.com
    – Mobil Pajero milik penculik Bilqis kini masih ditahan oleh Suku Anak Dalam (SAD) atau Orang Rimba karena belum mengembalikan uang Rp 85 juta.
    “Kalau ada dari keluarga atau penculik sendiri ingin mengembalikan duit Rp 85 juta, maka kami akan serahkan mobil
    Pajero
    miliknya,” kata tokoh
    Suku Anak Dalam
    , Temenggung Jon, di rumahnya, Desa Mentawak, Kabupaten Merangin,
    Jambi
    , Kamis (13/11/2025).
    Sebelum ada pengembalian uang, kata Jon, mobil Pajero warna putih ini, milik pelaku Adefrianto Syahputra S (36) dan Mery Ana (42), akan selamanya di rumah Jon.
    Penahanan mobil pelaku, kata Jon, bukan tanpa alasan.
    Hal itu karena pelaku tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan uang milik Begendang Rp 85 juta.
    Uang Begendang sebagai pengganti biaya perawatan
    Bilqis
    selama ini, jika lelaki rimba ini mau mengadopsinya.
    Karena itu, perundingan saat polisi datang ingin mengambil Bilqis menjadi alot karena Begendang pun kekeh, jika uangnya belum dikembalikan, Bilqis belum bisa dikembalikan kepada orangtuanya.
    Jon yang membantu polisi untuk mengakses kelompok Temenggung Sikar dan Begendang.
    Sang mediator pun menawarkan solusi.
    “Saya pakai dana pribadi untuk bayar Begendang. Biarlah penculik menjadi urusan saya,” kata Jon.
    Selain harus melunasi utang Rp 85 juta, penculik anak itu akan dikenakan hukum adat.
    “Bisa hukuman mati karena menipu kelompok
    SAD
    dan menculik anak orang,” kata Jon.
    Apabila penculik tidak melunasi utang itu, kata Jon, mobil tersebut akan menjadi miliknya.
    Saat Kompas.com di rumahnya, mobil Pajero putih terparkir di samping halaman rumah dan ban depan sebelah kanan sedikit kempis.
    Hasil penelusuran pelat nomor BH 1711 PY, mobil tersebut terdaftar dengan alamat Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Merangin.
    Sebelumnya diberitakan, balita berusia empat tahun bernama Bilqis diculik saat bermain di Taman Pakui Sayang, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (2/11/2025) pagi.
    Menurut keterangan yang disampaikan kepolisian, Bilqis telah tiga kali dijual sebelum akhirnya ditemukan selamat di Provinsi Jambi.
    Empat pelaku telah ditangkap, termasuk dua pelaku yang menjual Bilqis kepada Suku Anak Dalam di Merangin, Jambi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hubungan Akrab Prabowo dengan Raja Yordania, Terjalin sejak Masa Muda

    Hubungan Akrab Prabowo dengan Raja Yordania, Terjalin sejak Masa Muda

    Hubungan Akrab Prabowo dengan Raja Yordania, Terjalin sejak Masa Muda
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto dikenal sangat akrab dengan Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Abdullah II Ibn Al Hussein, yang akan berkunjung ke Indonesia, pada Jumat (14/11/2025).
    Hubungan karib itu terjalin sejak masa muda, ketika keduanya menempuh pendidikan di Fort Benning, salah satu pusat pelatihan elite Angkatan Darat AS.
    Pada masa itu, keduanya masih berusia muda.
    Prabowo adalah perwira muda TNI Angkatan Darat (AD), sementara Abdullah II Ibn Al Hussein adalah pangeran yang sedang meniti karier militer di Angkatan Darat Yordania.
    Selepas itu, Abdullah II Ibn Al Hussein melanjutkan karier militernya hingga akhirnya naik takhta menjadi Raja Yordania pada 1999, sedangkan Prabowo melanjutkan karier di TNI hingga kemudian masuk ke dunia politik dan terpilih menjadi Presiden RI sejak tahun 2024.
    Kedekatan berlanjut ketika keduanya memimpin masing-masing negara, saat Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Yordania pada April 2025.
    Saat itu, Raja Yordania kerap memanggil Prabowo sebagai ”
    my brother
    ” atau ”
    longtime friend
    “.
    Kedekatannya sejak di Fort Benning juga diungkap oleh Abdullah II di Istana Al Husseiniya, Amman, Kerajaan Yordania Hasyimiyah, pada Senin (14/4/2025).
    Dia bilang, mereka sudah bersahabat ketika sama-sama masih menjadi prajurit muda di masa lalu.
    “Saudaraku, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh delegasi Yordania di sini, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menyambut Anda dalam
    kunjungan resmi
    pertama Anda ke Yordania sebagai Presiden Indonesia,” ujar Abdullah.
    Ia mengungkapkan, persahabatannya terjalin selama berpuluh-puluh tahun.
    “Anda dan saya memiliki
    persahabatan
    yang telah terjalin selama berpuluh-puluh tahun sejak kita masih menjadi prajurit muda, dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah saya lupakan,” sambung dia.
    Senada, Prabowo mengakui bahwa ia bersahabat dengan Abdullah II Ibn Al Hussein sejak mereka masih berusia muda.
    “Memang sahabat lama, waktu kita masih muda,” ujar Prabowo.
    Bahkan, sampai saat ini pun, Prabowo merasa mereka berdua masih berjiwa muda.
    “Sekarang masih berjiwa muda, tapi kita bersahabat,” imbuh dia.
    Bukan hanya di ucapan, kedekatan keduanya juga ditunjukkan melalui gerak-gerik dan jamuan.
    Pesawat yang membawa Prabowo mendapatkan pengawalan ketat dari dua pesawat tempur milik Angkatan Udara Yordania.
    Di bawah tangga pesawat,
    Raja Abdullah II
    telah menanti untuk memberikan sambutan langsung, yang dilanjutkan dengan upacara penyambutan resmi di lapangan udara.
    Sebagai penutup upacara, dua pesawat tempur kembali melintas di atas lokasi upacara.
    Tak hanya itu,
    Raja Yordania Abdullah II
    Ibn Al Hussein menyetir sendiri mobil kepresidenan yang ditumpangi Prabowo menuju hotel, tempat bermalam di Kota Amman, Yordania.
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengungkapkan bahwa hal ini menandakan kedekatan personal keduanya.
    “Hal ini menandakan kedekatan personal kedua pemimpin negara juga memperlihatkan hubungan hangat antara kedua pemimpin yang memang sudah terjalin sejak beberapa tahun yang lalu,” ujar Yusuf.
    Kini, bendera Kerajaan Yordania sudah terpasang di seluruh sisi Istana Kepresidenan untuk menyambut kedatangan Sang Raja.
    Umbul-umbul tersebut dipasang hingga ke belakang halaman Istana Negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Menhan: Prabowo Bakal Kirim 20.000 Prajurit Pasukan Perdamaian ke Gaza Nasional

    7 Menhan: Prabowo Bakal Kirim 20.000 Prajurit Pasukan Perdamaian ke Gaza Nasional

    Menhan: Prabowo Bakal Kirim 20.000 Prajurit Pasukan Perdamaian ke Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut, Presiden Prabowo berencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, melalui Yordania.
    Hal tersebut diungkapkan Sjafrie usai bertemu Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Mayor Jenderal Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity, di Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11/2025).
    “
    Presiden Prabowo
    menyiapkan pasukan cukup besar karena, sebagaimana teman-teman tahu, kita sedang menyiapkan juga pembangunan kekuatan kita di Indonesia yang juga sedang kita tingkatkan,” ujar Sjafrie.
    “Jadi, pemikiran beliau, kita maksimalkan 20.000 prajurit yang kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” tambah dia.
    Pengiriman pasukan ini dilakukan setelah pemerintah melihat adanya upaya perdamaian antara Palestina dan Israel, seperti gencatan senjata dan pelucutan senjata yang telah berlangsung.
    Dengan demikian, pasukan yang dikirim nantinya bertugas menjaga situasi damai agar dapat bertahan lebih lama hingga tercapai perundingan politik.
    Namun, untuk mengirim
    pasukan perdamaian
    ke Gaza, Indonesia menunggu persetujuan beberapa pihak.
    Salah satu dari dua alternatif adalah mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    “Yang kedua adalah di bawah persetujuan organisasi internasional yang diinisiasikan oleh Presiden Amerika Serikat,” kata dia.
    “Nah, ini yang memerlukan pembicaraan yang tentunya tidak dalam waktu singkat, tapi memerlukan satu kesepakatan bersama. Bagi Indonesia, kita akan semua terlibat mendukung apabila semua negara-negara yang punya kompetensi itu setuju atas keterlibatan Indonesia,” ujar dia.
    Kelima negara itu adalah Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
    Apabila kelima negara tersebut memberi persetujuan, Indonesia dengan senang hati akan terlibat mengirimkan pasukan perdamaian.
    “Tentu saja Israel, karena Israel adalah bagian yang sangat kompeten di dalam persoalan ini,” ungkap Sjafrie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamen P2MI Sebut Prabowo Minta Kirim 500.000 Tenaga Kerja ke Luar Negeri Tahun Depan

    Wamen P2MI Sebut Prabowo Minta Kirim 500.000 Tenaga Kerja ke Luar Negeri Tahun Depan

    Wamen P2MI Sebut Prabowo Minta Kirim 500.000 Tenaga Kerja ke Luar Negeri Tahun Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta ekspor 500.000 tenaga kerja ke luar negeri pada tahun 2026.
    “Jadi salah satu program prioritas dengan Quick Win yang diarahkan oleh Bapak Presiden adalah penempatan 500.000
    pekerja migran
    Indonesia ke luar negeri di tahun 2026,” kata Christina usai RTM di Kantor PMK, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).
    Christina mengatakan, sebanyak 300.000 dari
    target 500.000
    calon pekerja migran itu akan diambil dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
    “Sumber dari 500.000 itu akan dibagi dua, 300.000 merupakan lulusan SMK. Jadi yang sudah ada lulusan tinggal diberikan peningkatan kompetensi, baik itu teknis maupun bahasa, dan mereka bisa segera berangkat setelah selesai pelatihan,” jelasnya.
    Pemberangkatan tersebut melalui program
    SMK Go Global
    yang berada di bawah kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan (Kemenko PM).
    Sementara untuk sisa kuota sebesar 200.000 orang akan terbuka untuk masyarakat umum yang ingin bekerja ke luar negeri.
    “200.000 lagi untuk mengisi kekurangan 500.000 dari masyarakat umum dan bisa juga dari adik-adik kita yang saat ini tengah menempuh pendidikan di SMK,” jelasnya.
    Namun, calon pekerja migran harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kriteria perusahaan agar peluang lulusnya juga lebih besar.
    “Harus langsung dikhususkan pendidikan apa dan lain-lain, kompetensi seperti apa, sehingga ketika mereka lulus, mereka sudah siap untuk berangkat ke luar negeri. Total 500.000 itu adalah target minimal yang diminta oleh Presiden,” pungkasnya.
    Sebagaimana diberitakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,46 juta orang pada Agustus 2025.
    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menjelaskan bahwa angka tersebut turun sebanyak 4.092 orang dibandingkan periode yang sama pada 2024.
    “Jumlah pengangguran tersebut menurun sebanyak 4.092 orang dibandingkan di Agustus tahun 2024. Proporsi pekerja penuh dan tingkat setengah pengangguran mengalami penurunan,” ujar Edy, dikutip dari Antaranews.
    Dari 7,64 juta orang tersebut, BPS lantas mengungkapkan pola penyebarannya.
    Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, SMK masih menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi, yaitu 8,63 persen.
    Sementara itu, TPT SMK sebesar 6,88 persen, Diploma I/II/III sebesar 4,31 persen, dan Diploma IV/S1/S2/S3 5,39 persen.
    Sedangkan TPT terendah tercatat pada lulusan SD ke bawah, yakni 2,30 persen.
    Namun, BPS menyebut, pola TPT berdasarkan tingkat relatif stabil sejak Agustus 2023 hingga Agustus 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Rumah Ahmad Sahroni Dibongkar Usai Penjarahan Megapolitan

    2 Rumah Ahmad Sahroni Dibongkar Usai Penjarahan Megapolitan

    Rumah Ahmad Sahroni Dibongkar Usai Penjarahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rumah anggota DPR nonaktif, Ahmad Sahroni di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang sempat dijarah pada kerusuhan Agustus lalu kini dibongkar.
    Berdasarkan pemantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Jumat (14/11/2025), terdapat dua ekskavator warna kuning di atas puing bongkaran rumah.
    Kondisi rumah tersebut saat ini tinggal puing-puing berupa kayu, besi, bebatuan, dan pipa paralon kecil.
    Terlihat puing-puing menumpuk dan ada yang berserakan ke jalan.
    Beberapa kali debu dari pembongkaran rumah berhamburan. Terlihat sejumlah pekerja yang memakai baju partai warna biru bertuliskan
    Ahmad Sahroni
    .
    Beberapa pekerja kemudian memanggul bahan bangunan berupa batu bata putih dari ujung jalan Swasembada Timur XXII ke depan rumah Sahroni.
    Kemudian datang empat unit truk ke depan rumah tersebut.
    Muatan truk tersebut lalu diisi puing-puing bongkaran menggunakan mesin ekskavator. 
    “Awas mobil mau masuk. Parkir paralel saja,” teriak salah seorang pekerja saat truk datang.
    Beberapa pekerja terlihat menyiram air menggunakan selang ke arah pembongkaran rumah agar debu tidak berhamburan.
    Di depan rumah yang dibongkar, terdapat lahan kosong yang digunakan para pekerja untuk menaruh beberapa barang.
    Terlihat sejumlah tabung oksigen terjejer rapi dan sisa besi yang ditaruh oleh para pekerja ke lahan tersebut.
    Abdullah, salah seorang pekerja, mengatakan pembongkaran rumah sudah dilakukan sejak Senin (10/10/2025). 
    “Mulai dari tanggal 10,” ungkapnya.
    Ia mengatakan tidak mengetahui soal kondisi rumah tersebut sebelumnya sebab saat hendak melakukan pekerjaan, barang dari rumah yang memiliki luas sekitar 400 meter persegi sudah dirapikan. 
    “Saya masuk ke sini udah tinggal apa itu, beton aja. Udah enggak ada (barang),” jelasnya.
    Kompas.com
    sudah menghubungi Ahmad Sahroni untuk menanyakan alasan rumah tersebut dibongkar, namun hingga saat ini belum mendapatkan respons.
    Sebelumnya, Ahmad Sahroni kembali muncul ke publik setelah lama menghilang pascaperistiwa
    penjarahan
    di rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. 
    Ia menghadiri acara doa bersama di depan kediamannya pada Minggu (2/11/2025) pagi dan untuk pertama kalinya menceritakan detik-detik mencekam saat insiden itu terjadi. 
    Dalam kesempatan itu, Ahmad Sahroni tampak mengenakan kemeja putih lengan panjang dan menyampaikan sambutan kepada warga.
    Dalam acara tersebut, Sahroni menceritakan bagaimana ia bersembunyi di plafon rumahnya saat penjarahan terjadi pada akhir Agustus lalu.
    Namun, karena plafon tersebut tidak kuat menahan beban, Sahroni pun terjatuh dan kemudian bersembunyi di kamar mandi.
    Selain itu, dirinya juga mengaku bahwa sempat ditemui warga yang menjarah rumahnya. Namun, warga tersebut tidak menyadari bahwa orang di dalam kamar mandi itu adalah dirinya. 
    “Ada tiga orang bapak ibu menghampiri di kamar mandi melihat saya dan bertanya sama saya, kebetulan muka saya kasih debu dan sebelumnya saya bersembunyi di atas plafon, plafonnya enggak kuat saya jatuh. Akhirnya, plafonnya saya hancurin sekalian, tapi pintu kamar mandinya saya buka,” ungkap Sahroni.
    “Saya satu jam pertama duduk, bapak ibu. Sudah berserah diri kepada Allah SWT. Kalaupun hari itu meninggal, saya Ikhlas,” imbuhnya. 
    Sahroni menambahkan, pada malam kejadian, dirinya sempat diselamatkan oleh warga sekitar. 
    “Saya ucapkan terima kasih buat Pak Haji Dhani dan istri yang telah menerima saya di rumah belakang pada saat saya persis jam 22.15 WIB malam, saya lompat dari belakang ke rumahnya beliau,” ujarnya.
    Usai doa bersama, Sahroni menyampaikan rencananya untuk membangun kembali rumahnya yang rusak akibat dijarah massa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HUT Ke-80 Brimob, Kapolri Singgung Demo “Agustus Kelabu” dan “Black September”

    HUT Ke-80 Brimob, Kapolri Singgung Demo “Agustus Kelabu” dan “Black September”

    HUT Ke-80 Brimob, Kapolri Singgung Demo “Agustus Kelabu” dan “Black September”
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyinggung kembali rangkaian kerusuhan yang sempat terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu dalam sambutannya pada acara syukuran HUT ke-80 Korps Brimob Polri di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025).
    Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai “Agustus Kelabu” dan “
    Black September
    ” yang menjadi evaluasi penting bagi institusi kepolisian.
    Mulanya Sigit menyinggung kerusuhan serupa juga melanda sejumlah negara lain, seperti Nepal, Prancis, Peru, dan India, yang bahkan berdampak pada pergantian pemimpin di negara-negara tersebut.
    “Beberapa waktu yang lalu terjadi kerusuhan di berbagai negara salah satunya Indonesia dan ini betul-betul menjadi catatan bagi kita khususnya menjadi catatan yang kita kenal dengan nama Agustus Kelabu dan Black September,” kata Kapolri dalam sambutannya, Jumat.
    Ia pun mengapresiasi kinerja Polri, khususnya Brimob, yang dinilainya mampu menjaga stabilitas Indonesia di tengah ketegangan yang terjadi.
    “Alhamdulillah kerja keras dari rekan-rekan, kita bisa mengembalikan situasi keamanan dan 1.071 orang saat ini kita lakukan penegakan hukum,” ujarnya.
    Sigit mengingat bagaimana situasi saat kerusuhan berlangsung sempat berada dalam kondisi mencekam, terutama di kawasan Kwitang, Jakarta.
    Ia menyebut dirinya saat itu didampingi beberapa senior Polri dalam mengambil keputusan cepat untuk mengatasi eskalasi.
    “Saya masih ingat bagaimana saat itu saya didampingi beberapa senior-senior, termasuk dari dalamnya ada Pak Imam, kita mengambil suatu keputusan pada saat malam itu, kita berdiskusi, kita mengambil langkah yang diperlukan,” tutur Sigit.
    “Dan Alhamdulillah itu juga yang bisa membuat moril rekan-rekan semuanya kembali bangkit dan kemudian kita bisa mengambil alih situasi keamanan,” lanjutnya.
    Kapolri menekankan bahwa langkah-langkah tersebut memungkinkan Polri, terutama Brimob, untuk mengendalikan kembali situasi di lapangan dan menenangkan personel yang berada di titik-titik paling terdampak.
    Dalam sambutannya, Sigit juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Brimob yang ia sebut telah berjuang menghadapi situasi sulit tersebut.
    Menurut dia, berkat kerja kolektif seluruh jajaran, ketertiban dan keamanan nasional berhasil dikembalikan dalam waktu relatif singkat.
    “Alhamdulillah semuanya bisa kita kembalikan. Kemudian juga dengan yang ada di tempat-tempat lain,” imbuhnya.
    Peristiwa kerusuhan itu sebelumnya memicu penanganan hukum terhadap lebih dari seribu orang.
    Sigit menegaskan bahwa langkah hukum tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan stabilitas nasional tetap terjaga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Reformasi Sistem Rujukan BPJS: Dari Kebutuhan Medis hingga Nyawa Pasien

    Reformasi Sistem Rujukan BPJS: Dari Kebutuhan Medis hingga Nyawa Pasien

    Reformasi Sistem Rujukan BPJS: Dari Kebutuhan Medis hingga Nyawa Pasien
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sistem rujukan BPJS Kesehatan segera direformasi.
    Kini, pasien dirujuk berdasarkan kondisi medisnya, sehingga bisa langsung mendapatkan perawatan yang tepat, di
    rumah sakit
    (RS) yang tepat pula.
    Dengan demikian, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menghapus sistem rujukan berjenjang tersebut.
    Reformasi sistem rujukan ini dilakukan agar pasien tidak perlu berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain sebelum mendapat perawatan yang tepat.
    Dalam sistem yang lama, mewajibkan pasien melewati rumah sakit kelas D, C, B, hingga A. Mekanisme itu dianggap tidak efisien.
    Dalam sistem baru, rumah sakit akan diklasifikasikan berdasarkan kompetensi medis, bukan kelas administratif.
    Kemenkes mengelompokkan layanan menjadi empat tingkat, yaitu layanan dasar di Puskesmas, Rumah Sakit Madya, RS Utama, dan RS Paripurna.
    Dokter akan menentukan rujukan berdasarkan tingkat keparahan penyakit.
    Kemenkes memperkirakan sistem ini akan menekan biaya pengobatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
    Pasien yang langsung ditangani di rumah sakit yang tepat akan menjalani perawatan lebih efisien, sehingga
    BPJS Kesehatan
    cukup membayar satu kali rujukan.
    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta agar pasien yang sudah diketahui penyakitnya langsung mendapatkan perawatan yang tepat.
    Jika si pasien membutuhkan perawatan di RS kelas A, maka dia harus langsung dirujuk ke sana, tanpa perlu dirujuk secara berjenjang.
    “Sekarang kalau orang misalnya sakit kena serangan jantung, harus dibedah jantung terbuka. Dia dari puskesmas, masuk dulu ke rumah sakit type C. Type C rujuk lagi type B. Nanti type B, rujuk lagi type A. Padahal, yang bisa lakukan sudah jelas type A. Type C, type B enggak mungkin bisa tangani,” kata Budi, dalam rapat DPR, Kamis (13/11/2025).
    Budi menyampaikan, dengan penyederhanaan tersebut, maka BPJS Kesehatan tidak perlu membayar berkali-kali.
    Menurut dia, BPJS Kesehatan hanya tinggal membayar ke satu rumah sakit saja.
    “Harusnya dengan demikian, BPJS enggak usah keluar uang tiga kali, dia keluar sekali saja, tok, langsung dinaikin ke (RS) yang paling atas,” ucap Budi.
    Dengan demikian, kata Budi, maka masyarakat bisa lebih senang karena tidak perlu dirujuk secara berjenjang dari satu RS ke RS lain.
    Sebab, jika melewati sistem berjenjang seperti itu, Budi khawatir pasiennya keburu meninggal.
    “Dari BPJS itu biaya yang lebih murah, dari masyarakat juga lebih senang, enggak usah dia rujuknya tiga kali lipat, keburu wafat nanti dia kan. Lebih baik dia langsung saja dikasih ke tempat, di mana dia bisa dilayani sesuai dengan anamesa awalnya,” imbuh dia.
    Budi merasa kasihan dengan pasien yang selama ini harus dirujuk dari satu RS ke RS lainnya akibat sistem rujukan berjenjang yang selama ini berlaku.
    “Kasihan pasiennya itu mesti beberapa kali rujuk sebelum dia sampai di rumah sakit yang tepat untuk memberikan tindakan kepada yang bersangkutan,” ujar Budi.
    Dia kembali menegaskan bahwa pasien akan dirujuk ke RS tertentu berdasarkan kondisi medisnya, tanpa perlu merasakan dilempar-lempar dari RS type D sampai type A.
    “Jadi kalau orang sudah diperiksa misalnya di puskesmas, ‘oh dia perlu dipasang ring gitu jantungnya’, itu enggak usah harus ke type D dulu. ‘Oh dicek type D enggak bisa pasang ring, naikin lagi type C, enggak bisa pasang ring langsung ke type B’. Dia akan langsung masuk ke type B,” paparnya.
    “Jadi buat pasien akan jauh lebih cepat prosesnya. Anyway dia akan masuk ke type B, justru akan mengurangi antrean pasien di type D dan type C, karena enggak usah menjalani tiga rumah sakit, dia langsung ke rumah sakit tujuan,” sambung Budi.
    Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menekankan pihaknya tidak menerapkan sistem rujukan berjenjang selama ini.
    Menurut dia, jika seorang pasien membutuhkan layanan dari rumah sakit (RS) type A, maka dia tidak perlu dirujuk ke RS type C dulu.
    “Sekarang ini, contoh umpamanya, orang harus di-transplant atau transplant hati ya. Ngapain harus ke RS type C? Paling enggak bisa juga. Cuma BPJS membolehkan, dalam situasi seperti itu langsung ke type A. BPJS boleh,” ujar Ali.
    Hanya saja, Ali mengingatkan bahwa rujukan langsung ke RS kelas atas itu memang harus tergantung kondisi medis pasien.
    Dia menekankan, jika si pasien memang membutuhkan perawatan di RS kelas A, maka tidak perlu dirujuk ke RS kelas C dulu.
    “Boleh, BPJS boleh. Tapi tergantung kasusnya gitu loh ya. Kasusnya cuma perlu di type C atau ke type B ya gitu. Type B atau type C. Tapi kalau enggak mungkin di type C, mungkinnya cuma di type A. Kenapa tidak begitu? Langsung,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Ada Putusan MK, Prabowo Diharapkan Tarik Polisi Aktif dari Jabatan Sipil Nasional

    4 Ada Putusan MK, Prabowo Diharapkan Tarik Polisi Aktif dari Jabatan Sipil Nasional

    Ada Putusan MK, Prabowo Diharapkan Tarik Polisi Aktif dari Jabatan Sipil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman berharap Presiden Prabowo Subianto segera menarik anggota Polri aktif yang kini masih menduduki jabatan sipil.
    Harapan itu disampaikan Benny menyusul putusan
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) yang menegaskan bahwa polisi tak boleh menduduki jabatan sipil tanpa pensiun atau mundur dari institusi
    Polri
    terlebih dahulu.
    “Presiden Prabowo adalah seorang presiden yang tunduk dan mematuhi konstitusi, apalagi
    putusan MK
    bersifat final dan mengikat,” kata Benny dalam keterangan tertulis yang diterima
    Kompas.com
    , Jumat (14/11/2025).
    “Karena itu, kita mengharapkan Presiden Prabowo segera tarik dan kembalikan anggota Polri yang masih aktif di kementerian dan lembaga atau badan,” lanjutnya.
    Politikus Demokrat itu pun berpandangan bahwa putusan yang dikeluarkan MK terbilang adil dan memberikan kepastian hukum.
    Sebab, kata Benny, terdapat pilihan bagi anggota polisi untuk pensiun atau mundur dari institusi Polri jika tetap bertahan di posisi jabatan sipilnya.
    “Jadi mereka diminta memilih apakah pensiun dini atau segera kembali ke organisasi induknya,” jelas Benny.
    Benny menambahkan, putusan yang melarang Kapolri menunjuk anggotanya menduduki jabatan sipil ini sejalan dengan prinsip
    rule of law
    yang kerap disuarakan Presiden Prabowo.
    Benny menilai, selama ini Prabowo memaknai pemerintahan bukan sekadar berdasarkan hukum, melainkan juga pembatasan kekuasaan oleh hukum.
    “Putusan MK ini menambah bobot tinggi pada Presiden Prabowo sebagai presiden yang ingin menegakkan prinsip
    rule of law
    dan demokrasi substantif dalam pemerintahan yang dipimpinnya,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya,
    Mahkamah Konstitusi
    memutuskan bahwa anggota Polri aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, termasuk jika penugasan itu berdasarkan arahan atau perintah Kapolri semata.
    Putusan itu dibacakan dalam sidang pleno dengan perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/11/2025).
    “Amar putusan, mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam pembacaan putusan.
    Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menegaskan, frasa “mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian” merupakan syarat mutlak bagi anggota Polri yang ingin menduduki jabatan sipil.
    Menurut MK, rumusan tersebut sudah jelas dan tidak memerlukan penafsiran tambahan karena bersifat
    expressis verbis
    atau disebut secara tegas dalam norma hukum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Ahok: Jika Tanggul Pantai Mutiara Jebol, Banjirnya Bisa Sampai Monas Megapolitan

    3 Ahok: Jika Tanggul Pantai Mutiara Jebol, Banjirnya Bisa Sampai Monas Megapolitan

    Ahok: Jika Tanggul Pantai Mutiara Jebol, Banjirnya Bisa Sampai Monas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mewanti-wanti potensi banjir hingga pusat kota, jika tanggul laut di Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara, jebol.
    “Jika (
    tanggul Pantai Mutiara
    ) jebol air laut pasang dan hujan turun, bisa banjir sampai Monas,” ujar
    Ahok
    kepada Kompas.com, Kamis (13/11/2025).
    Maka dari itu, Ahok memutuskan menormalisasi Waduk Pluit saat masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
    “Itu yang saya kerjakan di Waduk Pluit agar warga di bantaran Waduk Pluit tidak mati jika jebol (tanggul laut di Pantai Mutiara),” kata Ahok.
    Pasalnya, Waduk Pluit merupakan pusat pengendalian banjir dari Sungai Ciliwung. Normalisasi Waduk Pluit sendiri dilakukaan kurang lebih dua tahun lamanya.
    Pertama Ahok melakukan pembebasan lahan terlebih dahulu karena kawasan Waduk Pluit dipenuhi dengan ratusan bangunan semipermanen.
    Keberadaan ratusan bangunan semipermanen tersebut membuat waduk tak dapat menampung air hujan secara optimal, sehingga banjir terus menghantui Jakarta.
    Kemudian, setelah pembebasan lahan dilakukan, pengerukan lumpur di dasar waduk pun dilaksanakan secara rutin dari kedalamannya yang hanya dua meter menjadi lima meter, sehingga bisa menampung lebih banyak air.
    Dengan normalisasi itu, Ahok berharap agar kawasan Pluit bisa terhindar dari banjir. Kemudian, juga sebagai antisipasi ketika tanggul laut di Pantai Mutiara jebol.
    Kini, Waduk Pluit sudah menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang asri dan terus berfungsi untuk mengendalikan banjir.
    Kondisi tanggul Pantai Mutiara menjadi sorotan publik usai videonya diunggah oleh akun Instagram @hypeinjkt.
    Dalam video yang beredar, salah satu warga menunjukan, kondisi air laut lebih tinggi dari tanggul Pantai Mutiara.
    “Air laut ama jalan udah tinggi air laut, ini air laut udah di atas jalan, sampai takut kita guys,” ucap warga dalam video tersebut.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, tanggul laut Pantai Mutiara membentang kurang lebih 1,2 kilometer (Km).
    Ketinggian tanggul hanya sekitar satu meter dengan lebar sekitar 10 hingga 15 sentimeter (Cm).
    Tanggul laut Pantai Mutiara terlihat hampir sejajar dengan air laut. Bahkan, ketika sedang gelombang tinggi, air laut juga kerap meluber ke jalan.
    Namun, sebenarnya tanggul itu masih terlihat sangat kokoh. Belum ada bagian yang retak atau rapuh.
    Bahkan, salah satu titik, ada tanggul sepanjang 500 meter yang sudah ditinggikan menjadi 1,5 meter.
    Di area yang sudah ditinggikan tersebut, air laut terlihat lebih rendah dari tanggul dan tidak pernah meluber ke jalan.
    Ketika air laut tumpah ke darat, maka jalan di depan perumahan Pantai Mutiara akan licin.
    “Dia cuma air dari ombak aja sih, cuma becek aja jalanan sini semuanya, cuma kan tanggul di sana tetap bahaya lama-lama,” ujar Komanda Regu (Danru) PJLP Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kepulauan Seribu, Agus Suyanto (39), saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Kamis.
    Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, jebolnya tanggul Pantai Mutiara berpotensi menyebabkan banjir hingga ke pusat kota.
    “Bisa juga bukan hanya utara yang merasakan dampaknya kalau tanggul jebol, tapi radiusnya mungkin bisa berpuluh-puluh kilo meter nantinya kan bisa disertai hujan deras,” kata Trubus.
    Bahkan, banjir akibat tanggul laut jebol berpotensi membuat Jakarta tenggelam, jika disertai hujan besar dan adanya air kiriman dari Bogor atau wilayah lainnya.
    Jika banjir besar terjadi, maka akses jalan di Jakarta akan lumpuh total dan membuat roda perekonomian berhenti, terutama di Jakarta Utara.
    Mengingat hampir setiap detiknya perputaran ekonomi terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok yang ada di Jakarta Utara.
    Jika roda perputaran ekonomi berhenti, maka negara dan masyarakat berpotensi mengalami kerugian yang luar biasa, meski hanya satu hari.
    Trubus menilai, sampai detik ini kebijakan pemerintah untuk penanganan rob sering kali tidak serius.
    “Penanganan rob, penanganan banjir sering dijadikan sebagai pendekatan politik di kita, jadi kalau ganti gubernur ya terabaikan,” ujar Trubus.
    Padahal dahulu Ahok sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi banjir di Jakarta.
    Namun, sayangnya program-program yang digagas Ahok untuk antisipasi banjir tidak dilanjutkan lagi.
    “Jadi, ambisi pribadi itu yang seringkali merusak. Hampir semua gubernur bukan orang Jakarta dan enggak mengetahui Jakarta harusnya yang benar-benar tahu tentang Jakarta,” sambung dia.
    Trubus juga menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta tidak hanya fokus melakukan pembangunan di pusat kota.
    Melainkan juga harus melakukan pembangunan yang masif di Jakarta Utara, terutama tanggul-tanggul untuk mencegah rob.
    Trubus mengatakan, solusi paling ampuh untuk mengatasi rob adalah dengan membangun Giant Sea Wall atau tanggul raksasa.
    Dengan tanggul besar tersebut, air laut tak akan lagi tumpah ke daratan karena sudah tertahan.
    Namun, pembangunan tanggul tersebut baru hanya sekedar wacana dan belum dikerjakan hingga saat ini.
    “Kalau efektif ya Giant Sea Wall. Sampai sekarang cuma wacana, enggak ada yang mau nanggung toh dari mana duitnya,” ujar dia.
    Oleh karena itu, Trubus belum melihat keseriusan pemerintah untuk membangun tanggul tersebut.
    Pemprov Jakarta berencana untuk membangun
    National Capital Integrated Coastal Development
    (NCICD) untuk mencegah
    banjir rob
    .
    NCICD adalah tanggul laut raksasa untuk mencegah banjir rob dengan menggunakan struktur spoon pile atau silinder beton yang ditanam dalam dan dihubungkan dengan capping beam.
    Rencana pembangunan tanggul NCICD itu akan dilakukan Pemprov Jakarta bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
    Sejauh ini, rencana pembangunan tanggul tersebut masih dalam tahap perencanaan dan pengkajian.
    “Terkait panjang dan tinggi tanggul NCICD yang dimaksud pada lokasi Pantai Mutiara, saat ini sudah dilakukan survey lapangan dan masih tahap perencanaan. Untuk detail dimensi tanggul sedang dikaji oleh Konsultan Perencana,” ujar Sekertaris Dinas (Sekdis) SDA DKI Jakarta Nugraharyadi kepada Kompas.com, Kamis.
    Sebab, tanggul eksisting yang ada di Pantai Mutiara saat ini sudah mengalami
    overtopping, 
    terutama pada saat gelombang tinggi seperti yang terjadi di awal bulan November ini.
    Kondisi
    overtopping
    ini menyebabkan lompatan air laut lebih tinggi dan ketika membentur tanggul air akan tumpah ke daratan.
    Oleh karena itu, Pemprov Jakarta dalam membangun NCICD akan memperhitungkan tingkat keamanan tanggul, serta tingkat efektivitasnya dalam mengurangi dampak banjir rob.
    Pemprov Jakarta menargetkan pembangunan NCICD itu dilaksanakan dalam waktu cepat.
    Namun, pengerjaannya harus berdasarkan persetujuan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Dugaan Ijazah Palsu Naik Penyidikan, Bareskrim Kembali Periksa Wagub Babel

    Kasus Dugaan Ijazah Palsu Naik Penyidikan, Bareskrim Kembali Periksa Wagub Babel

    Kasus Dugaan Ijazah Palsu Naik Penyidikan, Bareskrim Kembali Periksa Wagub Babel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bareskrim Polri menaikkan status penanganan dugaan kasus ijazah palsu Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel), Hellyana, ke tahap penyidikan.
    Setelah peningkatan status perkara tersebut,
    Hellyana
    kembali menjalani pemeriksaan di
    Bareskrim Polri
    pada Kamis (13/11/2025).
    Kuasa hukum Hellyana, Zainul Arifin, membenarkan bahwa kliennya hadir memenuhi panggilan penyidik.
    “Hari ini klien kami diperiksa sebagai saksi di tahap
    penyidikan
    ,” kata Zainul Arifin kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).
    Meski kasus sudah naik penyidikan, Zainul menegaskan bahwa status hukum Hellyana saat ini masih sebagai saksi.
    Menurut dia, Hellyana kooperatif dan siap memberikan klarifikasi atas dugaan yang dilaporkan pelapor.
    Di sisi lain, kuasa hukum pelapor, Herdika Sukma Negara, menyambut baik langkah Bareskrim Polri yang disebutnya telah bergerak cepat menaikkan perkara ke penyidikan.
    “Ini langkah maju yang sangat kita dukung. Semoga semua fakta bisa segera terungkap,” kata Herdika.
    Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri memeriksa Wakil Gubernur (Wagub) Bangka Belitung (Babel) Hellyana terkait dugaan penggunaan
    ijazah palsu
    pada pertengahan September lalu.
    Hellyana tidak terpantau awak media saat datang untuk menjalani pemeriksaan.
    Namun, kuasa hukum Wagub Babel itu, Zainul Arifin, terlihat berada di Bareskrim.
    Kepada wartawan, Zainul menyebut kasus yang menjerat kliennya diambil alih Bareskrim Polri dari Polda Bangka Belitung.
    Dia bilang, hari ini Hellyana menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tiga jam dengan 20 pertanyaan.
    “Hari ini kurang lebih ada 20 pertanyaan. Yang mana pertanyaan itu hanya mengulang, ya. Mengulang dari pertanyaan di Polda Bangka Belitung,” kata Zainul di Bareskrim Polri, Senin (15/9/2025).
    Zainul mengatakan ada sejumlah berkas yang ia dan kliennya sampaikan kepada penyidik dalam tahap penyelidikan ini.
    Pertama, menyerahkan ijazah asli dan transkrip nilai yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
    Selain itu, Hellyana juga menyampaikan bukti foto wisuda, daftar tamu yang hadir, skripsi, dosen pembimbing, hingga rekan-rekan kuliah.
    Menurut Zainul, pekan depan penyidik akan memeriksa saksi.
    Berdasarkan tangkapan layar Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kemendikbud, tercatat Hellyana masuk Universitas Azzahra pada 2013.
    Namun, fotokopi ijazah Hellyana menunjukkan ia lulus pada 2012.
    Zainul menjelaskan hal itu terjadi karena kesalahan unggah dokumen di PDDikti.
    Ia memastikan kliennya lulus pada 2012.
    “Sudah kita sampaikan bukti-buktinya itu, dokumen dan sejenisnya. Tapi yang namanya terkait dengan salah upload, kemudian salah meng-upload dokumen, itu bukan ranah kita. Makanya itu penting nanti penyelidik untuk konfirmasi ke Diktinya,” kata Zainul.
    Sebagai informasi, mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Ahmad Sidik, bersama kuasa hukumnya Herdika Sukma Negara, melaporkan Hellyana ke Bareskrim Polri atas dugaan kepemilikan ijazah palsu.
    Laporan itu diterima Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dengan nomor registrasi LP/B/339/VII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 21 Juli 2025.
    Hellyana diduga melanggar Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 264 KUHP tentang Pemalsuan Surat dan/atau Akta Autentik, serta Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.