Category: Kompas.com

Litbang Kompas: Mayoritas Publik Tak Yakin RUU Pemilu Dibahas dengan Libatkan Masyarakat

Litbang Kompas: Mayoritas Publik Tak Yakin RUU Pemilu Dibahas dengan Libatkan Masyarakat
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Litbang Kompas merilis hasil jajak pendapat yang menunjukkan 50,5 persen masyarakat tidak yakin bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu akan dilakukan dengan terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Sedangkan 45,6 persen responden mengaku yakin bahwa pembahasan revisi
UU Pemilu
dilakukan dengan terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat. Sedangkan 3,9 persen lainnya menjawab “Tidak Tahu”.
“Terbelahnya sikap publik ini menjadi cerminan keraguan masyarakat terhadap kemauan
DPR
untuk melibatkan masukan publik dalam pembahasan
revisi UU Pemilu
,” dikutip dari
Kompas.id
, Senin (17/11/2025).
“Tentu, ini juga menjadi beban tersendiri bagi DPR. Tidak hanya untuk membuktikan kepada publik bahwa
pembahasan revisi UU Pemilu
akan selesai sebelum tahapan awal
Pemilu 2029
dimulai, tetapi juga harus memastikan masyarakat punya hak terlibat menentukan yang terbaik untuk pelaksanaan Pemilu 2029,” sambungnya.
Di samping itu, 60,5 persen masyarakat berharap pembahasan revisi UU Pemilu dilakukan pada 2025 atau tahun ini.
Sedangkan 30,5 persen responden berharap revisi UU Pemilu dilakukan pada 2026. Lalu, 6,2 persen publik menyatakan “Terserah”. Kemudian, 2,8 persen lainnya menjawab “Tidak Tahu”.
“Sikap responden ini mencerminkan adanya keinginan agar DPR dan pemerintah segera membahas revisi UU Pemilu. Hal ini juga tidak lepas dari sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu yang menunggu untuk ditindaklanjuti,” mengutip dari
Kompas.id.
Sebagai informasi,
Litbang Kompas
mengumpulkan pendapat melalui telepon pada 6 sampai 9 Oktober 2025. Adapun jumlah responden sebanyak 514 yang berasal dari 70 kota di 38 provinsi.
Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di setiap daerah.
Tingkat kepercayaan berada di 95 persen, dengan margin of error penelitian ± 4,23 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Meskipun demikian, kesalahan di luar pengambilan sampel dimungkinkan terjadi. Jajak pendapat sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).
Berita ini dilansir dari
Kompas.id
dengan judul ”
Asa Publik Segerakan Revisi UU Pemil
u”
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
melalui donasi.
Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
akun kamu.

17/11/2025 17:04
4 Lokasi Operasi Zebra 2025 di Jakarta Ada di Mana Saja? Megapolitan

Lokasi Operasi Zebra 2025 di Jakarta Ada di Mana Saja?
Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com –
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa Operasi Zebra 2025 tidak memiliki lokasi razia stasioner tertentu, tetapi dilakukan melalui patroli keliling di seluruh wilayah Jakarta.
Seluruh penindakan akan menggunakan sistem
hunting
, yakni pola operasi yang mengandalkan pergerakan petugas untuk menemukan pelanggaran secara langsung di jalan raya.
Metode ini dipilih agar penegakan dapat dilakukan kapan saja dan di titik mana pun pelanggaran terlihat.
Operasi berlangsung serentak pada 17–30 November 2025 sebagai bagian dari persiapan menghadapi masa libur Natal dan Tahun Baru.
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, menjelaskan bahwa seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya akan menerapkan sistem
hunting
.
“
Hunting system
itu jadi bukan razia-razia konsep stasioner, nanti kita akan berpatroli keliling menemukan pelanggaran,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (14/11/2025).
Dengan pola ini, penindakan tidak terpaku pada satu titik, melainkan mengikuti temuan pelanggaran di lapangan selama patroli berlangsung.
Komarudin menerangkan bahwa bentuk penindakan akan menyesuaikan dengan pelanggaran yang ditemukan.
“Nanti kita lihat jenis pelanggarannya, apakah itu cukup dengan teguran simpati atau memang harus ditilang,” ujarnya.
Untuk pelanggaran kasat mata yang dinilai membahayakan keselamatan, penilangan akan diberikan secara langsung.
“Penindakan dengan tilang ini akan diberlakukan untuk pelanggaran-pelanggaran kasat mata, pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi terhadap kecelakaan lalu lintas,” kata Komarudin.
Dalam operasi tahun ini, pelanggaran yang terlihat langsung akan menjadi prioritas penindakan.
Komarudin menjelaskan beberapa jenis pelanggaran yang dapat ditindak, antara lain menerobos lampu merah, pelanggaran batas kecepatan atau balap liar, serta penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi.
“Tidak akan lagi diberi teguran. Untuk jenis pelanggaran ini, petugas akan langsung memberikan tilang,” katanya.
Ia menambahkan bahwa detail sasaran lengkap akan disampaikan setelah praoperasi.
Komarudin menyebut sejumlah pelanggaran yang sudah dipastikan menjadi fokus pengawasan, antara lain:
“Pelanggaran yang disasar itu pelanggaran kasat mata, penggunaan helm, kemudian juga knalpot–knalpot yang tidak sesuai dengan spektek. Itu yang kita sasar,” tutur Komarudin.
Meski penindakan tetap dilakukan, Komarudin menegaskan bahwa porsi terbesar Operasi Zebra berada pada upaya pencegahan.
“Jadi bobotnya nanti, bobot yang terbesar dalam kegiatan ini adalah
pre-emptive
.
Pre-emptive
, kemudian
preventive
itu 40-40. Kemudian terakhir penegakan hukum, 20 persen itu penegakan hukum,” katanya.
Kegiatan edukasi dan pengawasan akan dilaksanakan secara masif untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas di Jakarta dan sekitarnya.
Dengan tidak adanya titik razia tetap dan seluruh wilayah menjadi area patroli,
Operasi Zebra 2025
menempatkan pengawasan lalu lintas secara dinamis di lapangan.
Melalui pola
hunting system
dan penguatan kegiatan pencegahan, kepolisian berupaya menekan potensi kecelakaan serta meningkatkan kepatuhan berkendara selama periode operasi.
(Reporter: Febryan Kevin Candra Kurniawan | Editor: Muhammad Isa Bustomi)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/11/2025 16:26
Polri Jadwalkan Pemanggilan Ulang Halim Kalla terkait Kasus PLTU Kalbar pada 20 November

Polri Jadwalkan Pemanggilan Ulang Halim Kalla terkait Kasus PLTU Kalbar pada 20 November
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Direktorat Penindakan Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri berencana kembali memanggil Presiden Direktur PT Bakrie Rachmat Nusantara (BRN), Halim Kalla, pada Kamis (20/11/2025) dalam kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Mempawah, Kalimantan Barat.
Sebelumnya,
Halim Kalla
berhalangan hadir saat dipanggil pada Rabu (12/11/2025) karena sakit.
“Rencana jadwal ulang untuk HK pada 20 November,” kata Direktur Penindakan Kortastipidkor
Polri
, Brigjen Pol Totok Suharyanto kepada Kompas.com, Senin (17/11/2025).
Saat ditanya apakah Halim Kalla dipastikan hadir pada tanggal tersebut, Totok mengaku akan menyampaikannya pada kesempatan berikutnya.
“Untuk
update
(hadir atau tidak) InsyaAllah kita infokan,” ucapnya.
Adapun Halim Kalla dalam kasus ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bakrie Rachmat Nusantara (BRN).
Sementara itu, HYL selaku Direktur Utama PT Praba Indopersada (PI) akan dipanggil pada Rabu (19/11/2025).
“HYL dipanggil 19 November,” terang Totok.
Diketahui, Polri telah melayangkan surat panggilan kepada empat tersangka dalam perkara tersebut.
Mereka adalah Halim Kalla selaku Presiden Direktur PT Bakrie Rachmat Nusantara (BRN); FM, mantan Direktur Utama PLN; RR, Direktur Utama PT BRN; dan HYL, Direktur Utama PT Praba Indopersada (PI).
Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari penelusuran Polri atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek PLTU 1 Mempawah.
Kasus tersebut diduga melibatkan kerja sama antara sejumlah perusahaan swasta dan pihak terkait di lingkungan BUMN sektor energi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
melalui donasi.
Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
akun kamu.

17/11/2025 16:04
6 KPK Tak Kunjung Panggil Bobby Nasution, Rossa Purbo Bekti Diadukan ke Dewas Nasional

KPK Tak Kunjung Panggil Bobby Nasution, Rossa Purbo Bekti Diadukan ke Dewas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Penyidik AKBP Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK usai tak kunjung memanggil Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, sebagai saksi terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut).
“Kami hari ini melaporkan kepada
KPK
, khususnya Dewan Pengawas KPK, terkait dengan dugaan upaya penghambatan proses hukum terhadap
Bobby Nasution
yang diduga dilakukan oleh
AKBP Rossa Purbo Bekti
,” ujar Koordinator Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI), Yusril, usai membuat laporan di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).
Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia atau KAMI adalah pihak yang membuat laporan ke Dewas KPK tersebut.
Yusril selaku Koordinator KAMI mengungkapkan bahwa AKBP Rossa Purbo Bekti merupakan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) pada perkara tersebut.
Yusril menjelaskan, laporan tersebut sekaligus mempertanyakan independensi KPK sebagai lembaga era reformasi yang diberi amanat oleh undang-undang dan rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi.
Seharusnya, kata Yusril, KPK sudah memanggil Bobby sesuai perintah Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Medan.
“Saya pikir bahwa seharusnya pemanggilan terhadap saudara Bobby Nasution ini sudah dilakukan oleh KPK. Tapi sampai hari ini, yang dilakukan oleh teman-teman KPK tidak memanggil Bobby Nasution,” jelas dia.
“Jangan sampai ada intervensi-intervensi khusus yang kemudian mengamankan Bobby Nasution,” lanjut dia.
Pada 26 September 2025, KPK mengatakan akan menindaklanjuti perintah Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Medan untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait kasus
dugaan korupsi
proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut).
Hal tersebut disampaikan oleh Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu saat menanggapi adanya perintah dari Hakim Pengadilan Tipikor Medan untuk memanggil Bobby Nasution terkait perkara tersebut.
Asep mengatakan, pihaknya terlebih dahulu menunggu Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK kembali dari Medan untuk menjelaskan perintah hakim Pengadilan Tipikor Medan tersebut.
“Kemudian saudara BN (Bobby Nasution), kapan dilakukan pemanggilan? Ini kita nanti nunggu (JPU) pulang dulu, seperti itu. Dan ini juga nanti kita akan tanyakan dari Pak JPU-nya itu seperti apa,” kata Asep, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Asep mengatakan, Jaksa KPK nantinya juga akan mendiskusikan materi yang akan didalami terkait pemanggilan Bobby Nasution tersebut.
“Materinya akan didiskusikan dengan Pak JPU, biar tidak berlarut-larut dan tidak efektif,” ujar dia.
Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut) pada 28 Juni 2025.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting (TOP);
Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Rasuli Efendi Siregar (RES); Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara, Heliyanto (HEL); Direktur Utama PT DNG, M Akhirun Efendi Siregar (KIR); serta Direktur PT RN, M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY).
Penindakan ini menyeret pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut.
KPK sebelumnya menggelar dua operasi tangkap tangan (OTT) terkait proyek jalan di Sumatera Utara.
Dari hasil penelusuran, total nilai proyek yang diduga bermasalah mencapai Rp 231,8 miliar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/11/2025 16:02
Dubes Pakistan Temui Prabowo, Ingin Perkuat Kerja Sama Ekonomi hingga Pertahanan

Dubes Pakistan Temui Prabowo, Ingin Perkuat Kerja Sama Ekonomi hingga Pertahanan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafeez Chaudhri menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Hafeez mengatakan, pertemuan itu digelar untuk memperkuat hubungan ekonomi, perdagangan, dan pertahanan antara Pakistan dan Indonesia.
“Kami ingin lebih memperkuat kerja sama pengembangan sumber daya manusia, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan. Dan kami berharap dapat bekerja sama dengan pihak Indonesia untuk membawa hubungan kami ke tingkat selanjutnya,” kata Hafeez di Istana, Senin siang.
“Dan Yang Mulia, Prabowo, kami telah menemukan seseorang yang ingin memperluas hubungan kami antara dua negara yang bersaudara,” imbuh dia.
Hafeez pun tidak menutup kemungkinan kedua negara akan bekerja sama terkait program-program andalan Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menekankan bahwa Pakistan akan membahas segala kerja sama dengan Indonesia.
“Semua bidang kerja sama akan dibahas. Ini termasuk kerja sama sektor pertahanan kami. Ini juga termasuk kerja sama perdagangan dan ekonomi kami. Dan ini juga termasuk bidang kerja sama kami yang lain,” imbuh Hafeez.
Hafeez menyampaikan, Pakistan sangat menikmati hubungan yang hangat dengan Indonesia.
“Pakistan dan Indonesia menikmati hubungan yang sangat hangat, bersahabat, dan penuh persaudaraan. Dan kami ingin lebih memperkuat hubungan ini di semua bidang yang menjadi kepentingan kami,” ujar Hafeez.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
melalui donasi.
Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
akun kamu.

17/11/2025 14:52
Prabowo: Bangsa Lain Bergerak Cepat, Kita Harus Kerja Keras di Semua Bidang

Prabowo: Bangsa Lain Bergerak Cepat, Kita Harus Kerja Keras di Semua Bidang
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan, tempo pembangunan dunia berjalan cepat.
Oleh karenanya, Indonesia harus bekerja keras di semua bidang.
“Tempo pembangunan dunia ini sangat cepat, bangsa-bangsa lain bergerak sangat cepat. Kita terpaksa harus kejar, harus kita kerja keras di semua bidang,” kata Prabowo, saat meluncurkan program
Digitalisasi Pembelajaran
di SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025).
Menurut dia, di bidang pemerintahan, birokrasi perlu diperbaiki dan korupsi harus dihentikan.
Ia juga mendorong agar tidak ada lagi kebocoran di BUMN, serta perbaikan di sektor penegakan hukum, ekonomi, hingga kesehatan.
“Bidang pemerintahan perbaiki birokrasi,
hentikan korupsi
, hentikan kebocoran, bidang BUMN perbaiki BUMN, hentikan penyelewengan kebocoran, di bidang penegakan hukum perbaiki, di bidang ekonomi makro perbaiki, di bidang kesehatan perbaiki,” ujar Prabowo.
Secara khusus di sektor pendidikan, ia menekankan perlunya banyak menghasilkan para ahli hingga dokter.
“Di bidang pendidikan, upaya yang sangat besar kita butuh dokter yang banyak, dokter gigi yang banyak, insinyur-insinyur yang banyak, ilmuwan-ilmuwan yang banyak,” terang kepala negara.
Dengan adanya perbaikan-perbaikan ini, kata Prabowo, kekayaan bangsa Indonesia bisa dinikmati oleh semua masyarakat.
Jangan sampai masih ada rakyat Indonesia yang kelaparan.
“Supaya kita bisa kelola kekayaan kita, supaya kekayaan kita ini bisa kita gelontorkan sehingga semua rakyat merasakan,” kata Prabowo.
“Di Republik Indonesia yang merdeka di abad ke-21, tidak boleh ada orang yang lapar di negara ini,” sambung dia.
Prabowo mengaku, sejak muda ia sudah mendedikasikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia.
“Saya dari waktu usia muda telah bersumpah jiwa raga saya untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” tutur dia.
Oleh karenanya, ia tidak ingin jika masih ada masyarakat yang kelaparan atau tidak bersekolah.
Prabowo mengajak semua unsur agar bersatu untuk menuju negara yang sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Dan saya tidak rela di abad ke-21 ini masih ada rakyat kita yang hidupnya sangat sulit, anak-anak yang sekolah tidak makan,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
melalui donasi.
Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
akun kamu.

17/11/2025 14:08
1 Hakim MK Arsul Sani Bantah Tuduhan Ijazah Palsu, Tunjukkan Ijazah Asli dan Foto Wisuda Nasional

Hakim MK Arsul Sani Bantah Tuduhan Ijazah Palsu, Tunjukkan Ijazah Asli dan Foto Wisuda
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Hakim Konstitusi Arsul Sani menunjukkan ijazah asli hingga foto wisuda pencapaian gelar doktoralnya untuk menjawab tuduhan ijazah palsu yang disematkan kepadanya.
Arsul juga bercerita disertasi yang ia tulis untuk memperoleh gelar doktoralnya.
“Saya menulis disertasi yang berjudul ‘Reexamining The Considerations of National Security Interest and Human Rights Protection in Counterterrorism Legal Policy: A Case Study on Indonesia with Focus on Post-Bali Bombings Development. Disertasinya ada ini,” ujar Arsul dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (17/11/2025).
Arsul menjelaskan, gelar doktor ini ia dapatkan dari Collegium Humanum atau Warsawa Management University, sebuah universitas swasta di Polandia pada 2020.
Saat itu, Arsul tidak bisa mengikuti perkuliahan di kampus karena sedang terjadi pandemi global Covid-19.
Sementara, sebagian kredit perkuliahan sudah didapatkan oleh Arsul dari proses pendidikannya yang sebelumnya.
Arsul mengatakan, sebenarnya, sejak tahun 2011 ia sudah berupaya untuk mengambil dan menyelesaikan pendidikan jenjang doktoral dengan berkuliah di Glasgow Caledonian University (GCU).
Namun, karena sejumlah kesibukan, pembelajaran di universitas di Skotlandia ini tidak selesai hingga batas maksimalnya di tahun 2017/2018.
Meski tidak berhasil mendapatkan gelar doktor, Arsul tetap menerima gelar Master karena telah menyelesaikan sejumlah studi dan mendapatkan kredit yang dibutuhkan.
Adapun, pada tahun 2020 Arsul melanjutkan studinya secara
online
dan akhirnya mengikuti wisuda secara offline pada tahun 2023.
“Baru pada bulan Maret 2023, kira-kira bulan Februarinya, saya diberitahu bahwa akan ada wisuda doktoral di Warsawa sana, di gedung yang jaraknya tidak jauh dari kampus,” lanjut Arsul.
Dalam konferensi pers, Arsul juga menunjukkan sejumlah foto wisudanya yang dihadiri oleh sang istri serta Duta Besar Indonesia untuk Polandia saat itu, Anita Lidya Luhulima.
Arsul mengatakan, saat itu ia juga langsung meminta legalisasi ijazah karena harus segera pulang ke Indonesia.
“Di sana diberikan
ijazah asli
itu. Kemudian, setelah selesai wisuda karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya
copy
, malah dibantu
copy
oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Ini asli dari KBRI dari Warsawa,” kata Arsul.
Diberitakan, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi hendak melaporkan Hakim Konstitusi
Arsul Sani
ke Bareskrim Polri terkait dugaan penggunaan ijazah doktor palsu pada Jumat (14/11/2025).
Namun, laporan tersebut belum langsung diterima karena penyidik meminta pelapor kembali datang pada Senin (17/11/2025).
Koordinator Aliansi, Betran Sulani, menjelaskan pihaknya telah berdiskusi panjang dengan penyidik saat mendatangi Bareskrim pada Jumat, tetapi nomor laporan polisi (LP) belum diterbitkan.
“Prinsipnya mereka terima, namun belum diterbitkan nomor LP-nya dan diminta untuk balik lagi di hari Senin besok. Kemarin sudah banyak hal yang didiskusikan,” kata Betran kepada
Kompas.com
, Minggu (16/11/2025).
Ia menambahkan bahwa pihaknya juga berencana mendatangi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menyampaikan laporan serupa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/11/2025 13:53
7 Penerjun Payung Mendarat Tak Mulus Saat HUT Korps Marinir Nasional

Penerjun Payung Mendarat Tak Mulus Saat HUT Korps Marinir
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Seorang penerjun payung mendarat tak mulus saat upacara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Korps Marinir TNI Angkatan Laut (AL) di Markas Komando Marinir Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).
Berdasarkan siaran langsung YouTube TNI Angkatan Laut Dispenal, narator awalnya menyampaikan bahwa penerjun payung Korps Marinir TNI AL yang membawa baret ungu akan mendarat tepat di tengah lapangan upacara.
Dari langit Cilandak Timur yang cerah, sosok penerjun mulai tampak turun perlahan. Suara genderang drum pun dibunyikan sebagai tanda penyambutan.
“Baret ungu kebanggaan kita bersama telah dibawa para penerjun terbaik Korps Marinir TNI Angkatan Laut,” ujar narator, dikutip
Kompas.com
, Senin.
“Para penerjun Korps Marinir terbaik, bersiap mendarat dari sebelah kiri tribune kehormatan,” jelas narator lagi.
Namun, pendaratan itu tidak berlangsung mulus.
Penerjun tersebut tidak mampu berdiri tegak dan justru langsung terbaring di tengah lapangan, sementara parasutnya terkulai di tanah.
Seorang anggota segera berlari ke tengah lapangan untuk memberikan bantuan.
Kamera siaran langsung kemudian menyorot Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang berdiri di atas tank bersama Panglima Korps Marinir (Pangkomar) TNI AL, Mayjen TNI (Mar) Endi Supradi.
Pada momen itu, pandangan Agus dan Endi yang semula tertuju ke arah depan sontak beralih ke penerjun payung yang masih terkulai lemas.
Agus sempat menoleh ke kiri dan melihat ke arah langit, sementara mata Endi tetap terpaku pada kondisi sang penerjun.
Namun, upacara tetap berlangsung. Seorang prajurit membawa sebuah kotak yang sebelumnya dibawa oleh penerjun payung ke arah tank.
“Prosesi pengangkatan Panglima TNI sebagai warga kehormatan Korps Marinir,” jelas dia.
Kemudian, Endi menerima kotak tersebut dan mengambil baret ungu yang ada di dalamnya. Baret ungu tersebut kemudian dipakaikan ke kepala Agus.
Pada momen ini, terlihat mobil ambulans menuju ke arah lapangan upacara untuk mengangkut penerjun payung tersebut.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul memastikan tidak ada masalah pada penerjun payung tersebut.
“Merespon pertanyaan tersebut, Alhamdulillah penerjun Marinir TNI AL tidak ada masalah, dan tidak mengalami luka serius, hanya cedera pada otot kaki,” ujar Tunggul saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Senin (17/11/2025).
Informasi
kondisi penerjun payung
tersebut Tunggul dapatkan dari tim kesehatan Rumah Sakit Marinir Cilandak (RSMC) yang melaksanakan penanganan kepada korban.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/11/2025 13:20
Prabowo Minta Kasus Bullying di Sekolah Diatasi

Prabowo Minta Kasus Bullying di Sekolah Diatasi
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan atensi terkait adanya kasus perundungan atau bullying di sekolah.
Prabowo menegaskan,
kasus bullying
harus diatasi.
“Itu harus kita atasi,” tegas Prabowo saat ditanya awak media di
SMPN 4 Kota Bekasi
, Jawa Barat, Senin (17/11/2025).
Sebagai informasi, kasus bullying baru-baru ini terjadi dan memakan
korban jiwa
.
Remaja inisial MH (13), siswa kelas I SMP Negeri di Tangerang Selatan, diduga menjadi korban perundungan (bullying) dan dikabarkan meninggal dunia di ruang ICU RS Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (16/11/2025) pagi.
Sejak awal masuk sekolah, MH diduga mengalami perundungan.
Ia pun mengembuskan napas terakhir setelah kondisinya terus memburuk akibat luka serius di kepala.
MH diduga mengalami intimidasi oleh teman sekelasnya sejak Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Menurut ibunya, Y (38), perlakuan tersebut tidak hanya berupa ejekan, tetapi juga kekerasan fisik.
“Sering ditusukin sama sedotan tangannya. Kalau lagi belajar, ditendang lengannya. Asal nulis ditendang, sama punggungnya itu dipukul,” kata Y.
Puncak kekerasan terjadi pada Senin (20/10/2025), ketika kepala MH dihantam menggunakan kursi besi oleh rekan sekelasnya.
Sejak saat itu, kondisi korban terus menurun hingga harus menjalani perawatan intensif.
Awalnya, MH dirawat di sebuah rumah sakit swasta di Tangerang Selatan.
Namun, karena kondisinya tidak membaik, ia dirujuk ke RS Fatmawati pada Minggu (9/11/2025).
Pada Selasa (11/11/2025), MH masuk ruang ICU dengan intubasi.
Sejak itu, kondisinya terus kritis.
Hingga pada Minggu (16/11/2025), pendamping dari LBH Korban, Alvian, menerima kabar duka sekitar pukul 06.00 WIB dari keluarga.
“Korban sudah tidak ada. Kalau jamnya kami kurang tahu, tapi kami dikabari pihak keluarga pas jam 06.00 WIB,” ujar Alvian.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/11/2025 13:18
10 Tangis Wiranto Pecah, Iringi Pemakaman Sang Istri Rugaiya Usman Regional

Tangis Wiranto Pecah, Iringi Pemakaman Sang Istri Rugaiya Usman
Tim Redaksi
KARANGANYAR, KOMPAS.com
– Prosesi pemakaman Rugaiya Usman, istri Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto, berlangsung di Astana Wukir Sirna Raga, Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah, pada Senin (17/11/2025).
Adapun Rugaiya meninggal pada Minggu (16/11/2025) di Bandung Jawa Barat.
Acara tersebut diwarnai dengan isak tangis dari keluarga dan kerabat yang hadir.
Wiranto
tidak dapat menahan air matanya saat melihat jasad istri tercintanya dimasukkan ke liang lahat.
Jenazah Rugaiya tiba di kompleks
pemakaman
sekitar pukul 09:30 WIB, diiringi oleh keluarga besar Wiranto.
Prosesi pemakaman dibuka dengan sambutan dari Wiranto.
Dalam sambutannya, mantan Panglima TNI era Presiden Soeharto itu mengungkapkan keridhoannya atas kepergian Rugaiya.
“Semoga keridaan ini menghantarkan beliau masuk surga menghadap Allah. Wafat dalam husnul khatimah. Oleh karena itu, kalau ada kesalahan beliau dalam pergaulan, kami sekeluarga dengan tulus dan rendah hati dibukakan pintu maaf,” ujarnya.
Rugaiya Usman
, yang akrab disapa Uga Wiranto, dikenal sebagai sosok yang selalu perhatian kepada orang lain, selalu tersenyum, dan tidak pernah menggibah.
ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha Seorang kerabat membaca Al Quran di samping jenazah istri Wiranto di rumah duka, Bambu Apus, Jakarta, Minggu (16/11/2025). Rugaiya Usman adalah istri dari Wiranto yang meninggal di Bandung pada Minggu (16/11) jenazah akan dimakamkan pada Senin (17/11) di Solo. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU
Menjelang akhir hayatnya, Uga aktif dalam kegiatan keagamaan dan tidak pernah kendur dalam menghadiri majelis taklim.
“Terus terang kami tidak pernah akan lupa sosok seorang ibu dan seorang oma dari Uga Wiranto,” jelas Wiranto.
Selama 50 tahun membina rumah tangga, Uga dan Wiranto dikaruniai tiga orang anak dan sembilan cucu.
Uga juga terlibat dalam dunia pendidikan. Wiranto menyebut bahwa almarhum membangun sebuah sekolah di Gorontalo.
“Sekolah yang beliau pelajari langsung dari sekolah taruna di Magelang. Beliau mewujudkan di sana dan ternyata berhasil. Dan mendidik anak-anak yang disiplin dan berdedikasi untuk menjadi warga negara yang baik,” kata Wiranto.
Setelah prosesi pemakaman, rencananya akan diselenggarakan khataman Al-Quran di Astana Wukir Sirna Raga, Delingan, serta acara tahlilan di Jakarta.
“Di Jakarta juga akan ada itu, terbatas tentunya karena kami keluarga akan di sini selama tiga hari,” tutup Wiranto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/11/2025 12:15