Xcloud.id

Category: Kompas.com

  • UU Pemerintahan Aceh, Menko Polkam Soroti soal Kewenangan Pusat dan SDA

    UU Pemerintahan Aceh, Menko Polkam Soroti soal Kewenangan Pusat dan SDA

    UU Pemerintahan Aceh, Menko Polkam Soroti soal Kewenangan Pusat dan SDA
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, mengungkapkan bahwa terdapat dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memerlukan perhatian khusus.
    Hal tersebut disampaikan Djamari saat menghadiri rapat kerja (raker) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait penyusunan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
    “Berdasarkan usulan dari DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh), terdapat delapan pasal perubahan dan satu pasal tambahan,” kata Djamari di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
    “Namun, dari perspektif Kemenko Polkam, ada dua pasal yang memerlukan perhatian khusus dan pendalaman lebih dalam, yaitu usulan perubahan Pasal 11 dan Pasal 160 Undang-Undang Pemerintahan Aceh,” sambung dia.
    Purnawirawan TNI bintang tiga itu menjelaskan, usulan perubahan Pasal 11 berkaitan dengan pengaturan kewenangan antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.
    Djamari menyampaikan bahwa hal tersebut sangat strategis karena berdampak langsung pada pola hubungan antara pusat dan daerah, efektivitas koordinasi pemerintahan, serta tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Aceh.
    Ia juga menjelaskan bahwa dalam ketentuan yang berlaku saat ini, pemerintah tetap memegang peran sebagai penetap norma, standar, dan prosedur, serta memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten dan kota lainnya.
    “Mekanisme ini bertujuan memastikan keselarasan norma, standar, dan prosedur secara nasional, serta menjaga keterhubungan antara kebijakan daerah dengan kerangka regulasi nasional,” ucap dia.
    Sementara itu, usulan perubahan dari DPRA adalah mengalihkan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah Aceh dan menetapkan ketentuan tersebut dalam Qanun Aceh tanpa mencantumkan peran pemerintah pusat dalam pembinaan maupun pengawasan.
    Sebagai informasi, Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan selevel peraturan daerah yang berlaku khusus di Provinsi Aceh sebagai daerah bersifat
    self-government
    .
    “Perubahan konstruksi tersebut, pada dasarnya memperluas kewenangan regulasi dan pengawasan pemerintah Aceh. Namun, perlu dikaji bersama secara cermat agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional,” kata dia.
    “Khususnya terkait kewenangan pembinaan dan pengawasan umum oleh pemerintah serta prinsip hubungan pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas dia.
    Eks Kepala Staf Umum TNI ke-13 itu menegaskan, pengawasan tersebut tidak bersifat absolut dan tetap berada dalam kerangka sistem pemerintahan nasional yang mengedepankan prinsip
    checks and balances
    serta hierarki kewenangan.
    Dengan begitu, Djamari menekankan, kewenangan pengawasan di Aceh harus dipahami secara sistemik dalam konteks Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan sektoral.
    “Artinya, tidak seluruh urusan dapat diawasi dan dikendalikan sepihak oleh Pemerintah Aceh,” kata dia.
    Selain itu, Djamari menegaskan bahwa pengawasan pemerintahan di Aceh harus tetap tunduk pada kerangka konstitusional dan regulasi nasional.
    “Pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan pembinaan, supervisi, serta koreksi terhadap apabila terjadi pelaksanaan pengawasan yang melampaui batas kewenangan atau bertentangan dengan kepentingan nasional,” imbuh Djamari.

    Di sisi lain, Djamari menjelaskan bahwa substansi perubahan Pasal 160 telah dikoordinasikan melalui PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.
    Regulasi tersebut memberikan landasan kuat bagi pengelolaan bersama antara pemerintah dan pemerintah Aceh, termasuk mekanisme joint management, penetapan badan pelaksana bersama, serta persetujuan kontrak kerja yang wajib dilakukan secara kolektif.
    Pemerintah juga menilai usulan perluasan ruang lingkup pengaturan, mulai dari seluruh industri hulu dan hilir hingga wilayah ZEE, merupakan kewenangan pemerintah pusat sesuai peraturan perundang-undangan.
    “Oleh karenanya, penyesuaian dapat ditempuh melalui optimalisasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015,” jelas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kaesang Harap PSI Menang Pemilu 2029 di Sulawesi Tengah

    Kaesang Harap PSI Menang Pemilu 2029 di Sulawesi Tengah

    Kaesang Harap PSI Menang Pemilu 2029 di Sulawesi Tengah
    Tim Redaksi
    PALU, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep berharap partai yang dipimpinnya memenangkan pemilihan umum (Pemilu) 2029 di Sulawesi Tengah (Sulteng)
    Harapannya, partai berlambang gajah itu dapat mengirimkan kadernya ke DPR pada periode 2029-2034.
    “2029 insya Allah nanti kita akan punya anggota dewan di Senayan dari
    Sulawesi Tengah
    . Tingkat provinsi bisa menjadi pemenang,” ujar Kaesang dalam Rakorwil
    PSI
    Se-Sulteng di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu (19/11/2025).
    Jika PSI dapat memenangkan
    Pemilu 2029
    di Sulteng, ia menargetkan partainya dapat mengusung calon gubernur untuk provinsi tersebut.
    “Di mana insya Allah kita bisa memajukan gubernur kita sendiri nanti di pilkada selanjutnya,” ujar Kaesang.
    Untuk merealisasikan harapannya itu, Kaesang mengingatkan seluruh jajaran PSI untuk melengkapi kepengurusan di tingkat DPW, DPD, DPC.
    Dalam kesempatan tersebut, Kaesang pun berseloroh agar PSI dapat lebih baik dari Partai
    Nasdem
    , tempat
    Ahmad Ali
    dulu.
    Ahmad Ali yang baru saja pindah dari Partai Nasdem ke PSI, kata Kaesang, pasti memiliki target tersendiri, yakni memenangkan PSI di Sulawesi Tengah.
    “Sebelum kita menuju 2029, kita akan menghadapi yang namanya verifikasi. Jadi saya minta tolong kepada seluruh jajaran pengurus di tingkat DPW, DPD, DPC, maupun nanti kalau sudah ada DPRT-nya, saya minta tolong strukturnya dibuat sebaik mungkin. Harus lebih baik dari partainya punyanya Pak Ahmad Ali sebelumnya (Nasdem),” ujar Kaesang.
    Pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024 di Sulawesi Tengah, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat menjadi tiga partai yang unggul dengan suara terbanyak.
    Hal itu berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang diadakan KPU RI untuk Provinsi Sulawesi Tengah pada Sabtu (16/3/2024).
    Dalam rekapitulasi di Sulteng, Partai Golkar memperoleh 330.971 suara. Menyusul di bawahnya, ada Partai Nasdem yang memperoleh 256.799 suara dan Partai Demokrat dengan 254.852 suara.
    PSI sendiri pada 2024 hanya meraih 20.924 suara di Sulteng. Jumlah perolehan tersebut menempatkan mereka di peringkat 13.
    Berikut perolehan suara 19 partai politik peserta
    Pemilu 2024
    di Sulteng:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi III Sebut Banyak Penjelasan Tak Tepat soal KUHAP Baru, Apa Saja?

    Komisi III Sebut Banyak Penjelasan Tak Tepat soal KUHAP Baru, Apa Saja?

    Komisi III Sebut Banyak Penjelasan Tak Tepat soal KUHAP Baru, Apa Saja?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengeklaim sejumlah informasi yang beredar di publik terkait pasal-pasal kontroversial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru adalah penjelasan yang tidak tepat.
    Hal tersebut dia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2025), setelah mendapat informasi mengenai catatan-catatan dari kelompok masyarakat sipil setelah
    KUHAP baru
    disahkan, Selasa (17/11/2025) kemarin.
    “Sekali ya teman-teman hadir ke sini, dalam rangka kami menyampaikan klarifikasi atas lagi-lagi ini berita bohong ya. Atau sebenarnya bukan berita bohong lah, ini berita yang tidak pas, yang tidak tepat, tidak benar ya. Tapi beredar sangat masif di media massa,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR RI.
    “Makanya kami secara khusus untuk menyampaikan klarifikasi ini melalui bantuan teman-teman awak media di DPR,” sambungnya.
    Habiburokhman kemudian membeberkan sejumlah poin yang dinilai keliru terkait pasal-pasal tertentu dalam RKUHAP.
    Berikut rangkumannya:
    Menurut Habiburokhman, penjelasan yang menyebut Pasal 5 mengizinkan penyelidik melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan dalam tahap penyelidikan walaupun pidana belum terkonfirmasi adalah tidak benar.
    “Pernyataan tersebut tidak benar, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam pasal 5 dilakukan bukan dalam tahap penyelidikan, namun dalam tahap penyidikan,” kata dia.
    Habiburokhman menjelaskan, tindakan itu memang bisa dilakukan oleh penyelidik, tetapi tetap atas perintah penyidik, dan mekanismenya sangat ketat.
    “Memang yang bisa menangkap itu penyelidik boleh menangkap, tapi bukan dalam tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan. Dan itu atas perintah dari penyidik,” ujarnya.
    Habiburokhman menegaskan, pengaturan tersebut dibuat untuk mengatasi keterbatasan jumlah penyidik, dan syarat upaya paksa dalam KUHAP baru justru lebih ketat dibandingkan aturan lama.
    Polemik lain muncul terkait Pasal 16 yang disebut membuka peluang penggunaan metode
    undercover

    buying
    dan
    control delivery
    untuk semua tindak pidana.
    Habiburokhman menolak tegas pandangan tersebut.
    “Ini kan berarti kan koalisi pemalas, dia enggak liat
    live streaming
    kita debat khusus soal ini. Ini koalisi pemalas, tidak benar, karena sudah dilimitasi di bagian penjelasan,” katanya.
    Dia menjelaskan, teknik penyamaran tersebut hanya berlaku untuk investigasi khusus yang diatur UU, misalnya narkotika dan psikotropika, sebagaimana tertuang dalam bagian penjelasan pasal.
    “Pasal 16 enggak ada bahwa penyamaran untuk semua tindak pidana. Itu hanya untuk narkoba dan psikotropika,” ujarnya.
    Tudingan bahwa KUHAP baru membuka ruang penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemblokiran tanpa izin hakim dinilai tidak berdasar.
    “Hal tersebut tidak benar ya karena upaya paksa diatur secara ketat dengan izin hakim dan dengan syarat tertentu yang jauh lebih ketat daripada KUHAP lama,” kata Habiburokhman.
    Dia pun merinci beberapa ketentuan, yakni Penggeledahan harus dengan izin ketua pengadilan di Pasal 113, Penyitaan harus dengan izin ketua pengadilan di Pasal 119, dan Pemblokiran rekening harus dengan izin ketua pengadilan di Pasal 140.
    Untuk keadaan mendesak seperti tertangkap tangan atau lokasi geografis yang sulit, tindakan boleh dilakukan terlebih dahulu, tetapi wajib mendapat persetujuan hakim dalam 2×24 jam.
    Menurut Habiburokhman, pengaturan KUHAP baru “jauh lebih baik daripada KUHAP lama”.
    Kelompok masyarakat sipil juga menilai ketentuan restorative justice (RJ) di KUHAP baru berpotensi menjadi ruang pemerasan hingga intimidasi sejak tahap penyelidikan.
    Habiburokhman membantah pernyataan itu.
    “Ini jelas klaim yang tidak benar, karena mekanisme keadilan restoratif dapat diterapkan sejak tahap penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan,” ujarnya.
    Dia menegaskan bahwa KUHAP baru memberikan batasan ketat terkait RJ.
    “Harus dilakukan tanpa adanya paksaan, intimidasi, tekanan, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan. Ini diatur di pasal 81,” ucap Habiburokhman.
    Menurutnya, RJ tidak mungkin menjadi alat memaksa karena seluruh proses diawasi dan pada akhirnya memerlukan penetapan pengadilan.
    Habiburokhman menjawab kritik bahwa pasal 7 dan 8 menempatkan seluruh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bawah koordinasi Polri sehingga kepolisian disebut menjadi lembaga super power.
    Habiburokhman menilai pandangan tersebut tidak memahami landasan konstitusional.
    “Yang mengatur bahwa yang diatur di pasal 30 ayat 4 penegak hukum itu hanya Polri sebetulnya ya. Jadi kalau ada dinamika, ada penyidik tertentu di luar institusi kepolisian, tentu sangat wajar kalau harus berkoordinasi,” katanya.
    Dia menambahkan, ketentuan tersebut juga merupakan konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018 dan Putusan MK Nomor 59/PUU/2021/2023.
    Habiburokhman meluruskan tuduhan bahwa KUHAP baru menambah masa penahanan terhadap penyandang disabilitas mental atau fisik berat.
    “
    RUU KUHAP
    tidak membuat ketentuan yang memberikan perpanjangan durasi penahanan berdasarkan kondisi kesehatan. Rumusan demikian secara sadar tidak diadopsi karena bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia,” ujarnya.
    Dia menegaskan, justru ketentuan masa penahanan bagi penyandang disabilitas lebih singkat dibanding orang tanpa disabilitas.
    Salah satu poin yang dianggap paling janggal adalah klaim bahwa Pasal 137A membuka peluang penghukuman tanpa batas waktu terhadap penyandang disabilitas mental dan intelektual.
    Habiburokhman menyebut tudingan itu tidak berbasis data.
    “Coba dibuka tuh pasal 137, di KUHAP 137A, pasalnya soal apa? Mana? Enggak ada, makanya kami bingung mau mengklarifikasi ini pasalnya kami lacak enggak ada,” ujarnya.
    Dia menegaskan pasal tersebut mengatur soal pemeriksaan surat, bukan tindakan terhadap penyandang disabilitas mental.
    Sebaliknya, perlindungan terhadap penyandang disabilitas diatur secara tegas dalam Pasal 146 yang memungkinkan hakim menetapkan rehabilitasi dan perawatan, bukan pemidanaan.
    “Justru tindakan adalah rehabilitasi dan perawatan, bukan hukuman. Justru dilindungi,” tuturnya.
    Menutup penjelasan, Habiburokhman menyayangkan banyak pihak memberikan penilaian tanpa mengikuti proses pembahasan secara lengkap.
    “Sebetulnya gampang kalau mau ngecek, karena draf ini sudah ada sejak Februari 2025 di website dan kemarin kita update terus,” ujarnya.
    Di juga menyinggung minimnya pengawasan langsung dari publik di ruang rapat
    Komisi III DPR
    terhadap pembahasan RUU KUHAP.
    “Di Balkon Ruang Rapat Komisi III sepi. Enggak ada sama sekali teman-teman yang mau mengawal pembahasan KUHAP ini,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Ajak Ahli Gizi Awasi dan Edukasi soal Makanan Layak Konsumsi untuk Anak

    Pemerintah Ajak Ahli Gizi Awasi dan Edukasi soal Makanan Layak Konsumsi untuk Anak

    Pemerintah Ajak Ahli Gizi Awasi dan Edukasi soal Makanan Layak Konsumsi untuk Anak
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengajak para ahli gizi untuk aktif mengawasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait makanan yang layak dikonsumsi anak-anak.
    Ajakan tersebut Zulhas sampaikan mengingat tingginya kasus penyakit terkait
    gula
    , termasuk pada anak usia sekolah.
    “Kami tadi mengajak agar para
    ahli gizi
    untuk ikut mengawasi makanan di mana pun. Sekarang Indonesia tinggi sekali masyarakat yang kena
    penyakit gula
    atau gula tinggi. Bahkan ada anak-anak juga yang terkena. Kita minta bareng-bareng nanti melakukan edukasi makanan-makanan yang gula tinggi,” ujar
    Zulkifli Hasan
    atau Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/11/2025), dilansir dari ANTARA.
    Zulhas menyoroti banyaknya minuman dan makanan manis yang dijual di sekitar sekolah. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko
    penyakit gula pada anak
    -anak.
    “Mengajak ahli gizi untuk melakukan edukasi terhadap makanan-makanan yang anak-anak kita layak, bagus untuk dikonsumsi dan mana yang perlu dihindari termasuk yang tadi gulanya tinggi itu,” kata Zulhas.
    Edukasi dari para ahli gizi, kata Zulhas, menjadi penting karena tren
    konsumsi gula
    berlebih di Indonesia sudah masuk kategori mengkhawatirkan.
    Ia menyebut permen dengan kadar gula sangat tinggi hingga minuman manis dijual bebas di depan sekolah.
    Zulhas juga mengungkapkan, kasus penyakit gula pada anak telah ditemukan, sementara Indonesia termasuk negara dengan tingkat diabetes tinggi.
    “Oleh karena itu, kita harus memberikan edukasi. Saya lagi mencoba nanti bagaimana agar makanan yang tinggi gula itu dicantumkan dalam labelnya itu,” kata Zulhas.
    Sebelumnya, Fakta Indonesia bersama Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) telah melakukan survei terhadap 117 pasien gagal ginjal.
    Survei tersebut menunjukkan mayoritas responden mengidap Diabetes Melitus Tipe 2, yang salah satu pemicunya adalah konsumsi gula berlebih dari minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).
    Data International Diabetes Federation (IDF) 2024 memproyeksikan jumlah penderita diabetes di Indonesia akan mencapai 20,4 juta jiwa, menjadikan Indonesia negara dengan jumlah kasus terbesar kelima di dunia.
    Di sisi lain, konsumsi gula nasional pada periode 2024–2025 diperkirakan mencapai 7,6 juta ton, termasuk salah satu yang tertinggi secara global. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 juga mencatat bahwa 67,21 persen masyarakat Indonesia masih mengonsumsi MBDK.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Refly Harun Cs "Walk Out", Jimly Asshiddiqie: Saya Hargai Sikapnya, Itu Aktivis Sejati Nasional

    4 Refly Harun Cs "Walk Out", Jimly Asshiddiqie: Saya Hargai Sikapnya, Itu Aktivis Sejati Nasional

    Refly Harun Cs “Walk Out”, Jimly Asshiddiqie: Saya Hargai Sikapnya, Itu Aktivis Sejati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menghargai sikap
    walk out
    yang dilakukan Refly Harun bersama sejumlah tokoh masyarakat sipil dalam audiensi terkait reformasi Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu (19/11/2025).
    Jimly menghormati keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai ekspresi sah dari seorang aktivis.
    “Saya sebagai ketua komisi menghargai sikap dari
    Refly Harun
    . Itu aktivis sejati mesti gitu, dia tegas,” kata Jimly, dalam konferensi pers di PTIK, Rabu.
    Akan tetapi, ia menegaskan bahwa mereka juga semestinya menghargai bahwa audiensi tersebut tidak memperbolehkan tersangka untuk ikut berbicara.
    Adapun dalam audiensi itu, tiga orang tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma alias Dr. Tifa, turut hadir dibawa oleh Refly Harun.
    “Tapi kita juga mesti menghargai bahwa forum ini telah sepakat bahwa tersangka jangan, walaupun aspirasi tetap kita dengar dan kita bicarakan,” ungkap Jimly.
    Diberitakan sebelumnya, akademisi dan pakar hukum tata negara, Refly Harun, bersama sejumlah perwakilan masyarakat sipil, melakukan
    walk out
    dari audiensi dengan Komisi Percepatan
    Reformasi Polri
    di PTIK, Jakarta, Rabu.
    Refly mengatakan, keputusan
    walk out
    diambil setelah Komisi Reformasi keberatan terhadap kehadiran tiga peserta yang sedang berstatus tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma (Tifa), atau yang mereka sebut sebagai kelompok RRT.
    Menurut Refly, pihak panitia semula telah mengundang dirinya beserta 18 nama lain yang diajukan kelompok masyarakat sipil.
    Namun, muncul penolakan dari Komisi, salah satunya dari anggota, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis.
    “Memang kami
    walk out
    karena ada 18 orang yang tertera dalam undangan yang kami ajukan. Ini mereka mengundang kita, Refly Harun dan kawan-kawan, kemudian ada 18 orang yang namanya dicatatkan untuk diundang. Dan rupanya ada keberatan dari tim, yang diperkuat mantan Kapolri Idham Azis yang mengatakan kalau tersangka tidak boleh ikut, opsinya keluar,” kata Refly, saat ditemui.
    Refly menegaskan, pihaknya memilih keluar dari forum tersebut sebagai bentuk solidaritas apabila tiga orang tersebut dipersilakan meninggalkan ruangan.
    “Berdasarkan solidaritas kita, kalau RRT (Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tyassuma) keluar, maka kita keluar,” ungkap dia.
    Refly menegaskan bahwa pertemuan itu tidak secara eksklusif membahas kasus yang menjerat tiga orang tersebut, termasuk dugaan ijazah palsu, melainkan mencakup isu-isu lain bersama para purnawirawan TNI dan tokoh masyarakat sipil.
    Namun, ia menilai kasus-kasus belakangan ini, termasuk pelaporan terhadap RRT, menjadi bagian dari persoalan yang penting untuk disampaikan dalam konteks reformasi Polri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Tantang Menkes Bangun 66 Rumah Sakit Berstandar Internasional seperti RS KEI di Solo

    Prabowo Tantang Menkes Bangun 66 Rumah Sakit Berstandar Internasional seperti RS KEI di Solo

    Prabowo Tantang Menkes Bangun 66 Rumah Sakit Berstandar Internasional seperti RS KEI di Solo
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto menantang Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin untuk membangun 66 rumah sakit dengan standar internasional seperti yang dimiliki Rumah Sakit (RS) Kardiologi Emirat-Indonesia (KEI) di Solo, Jawa Tengah.
    Dia sudah memerintahkan Menkes RI untuk membangun 66 rumah sakit baru di berbagai daerah Indonesia.
    “Saya sebetulnya sudah alokasikan dan sudah instruksikan menteri kesehatan untuk segera membangun 66 rumah sakit baru dan sudah mulai dibangun,” ucap Prabowo saat meresmikan RS KEI pada Rabu (19/11/2025).
    Selanjutnya, Prabowo menantang Budi Gunadi agar 66 rumah sakit baru itu memiliki peralatan canggih seperti yang ada di RS KEI.
    “Tapi saya minta bahwa 66 diupayakan tidak kalah dengan standar RS ini. ‘Menkes bisa? Bisa dulu jawabnya’,” ujar Prabowo.
    Lebih lanjut, Prabowo meminta agar setiap kabupaten/kota di Indonesia bisa memiliki rumah sakit yang canggih.
    Ia menargetkan hal ini harus terpenuhi dalam empat tahun mendatang.
    “Tapi saya juga memberitahukan kepada menteri kesehatan bahwa saya menghendaki tiap kabupaten/kota memiliki rumah sakit yang canggih seperti ini. Dalam 4 tahun yang akan datang kita akan berusaha mencapai itu,” ucapnya.
    “Kita berusaha, tapi yang jelas saya akan alokasikan biaya yang cukup besar untuk pelayanan kesehatan,” sambung Prabowo.
    Menurut Prabowo, RS jantung yang ada di Solo ini menjadi salah satu rumah sakit tercanggih di Indonesia.
    “Saya dapat laporan hanya ada 4 rumah sakit di Indonesia yang memiliki peralatan secanggih ini dan di Jawa Tengah ini satu-satunya,” tuturnya.
    Sebagai informasi, RS KEI sudah diresmikan oleh Presiden RI
    Prabowo Subianto
    pada Rabu pagi tadi.
    Rumah sakit jantung ini merupakan hibah dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) senilai Rp 417,3 miliar (USD 25 juta).
    RS KEI memiliki peralatan kesehatan modern berstandar internasional.
    RS KEI, yang terletak di Kawasan Solo Techno Park, dirancang sebagai pusat rujukan layanan jantung untuk wilayah Jawa Tengah, DIY, dan daerah sekitarnya.
    Rumah sakit ini juga akan berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan dan pusat riset kardiovaskular.
    Dengan fasilitas yang lengkap, RS KEI memiliki kapasitas layanan darurat, rawat jalan, rawat inap termasuk ruang VIP dan President Suite, serta dukungan ICU dan Cathlab.
    RS KEI diproyeksikan menjadi salah satu pusat layanan jantung unggulan di kawasan Asia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Kaesang ke PSI: Percuma Elektabilitas Tinggi tapi Enggak Punya "Isi Tas" Nasional

    3 Kaesang ke PSI: Percuma Elektabilitas Tinggi tapi Enggak Punya "Isi Tas" Nasional

    Kaesang ke PSI: Percuma Elektabilitas Tinggi tapi Enggak Punya “Isi Tas”
    Tim Redaksi
    PALU, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengatakan, tanpa ‘isi tas’, maka elektabilitas tinggi menjadi sia-sia dalam kontestasi pemilu.
    Kaesang pun meminta agar
    PSI Sulawesi Tengah
    (Sulteng) bekerja keras agar bisa menjadi penyumbang suara dalam
    Pemilu 2029
    mendatang.
    Hal tersebut disampaikan Kaesang dalam
    Rakorwil PSI
    Se-Sulteng di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11/2025).
    “Teman-teman, saya ingin Sulawesi Tengah ini menjadi salah satu penyumbang suara terbesar nanti di pemilu. Jadi, saya minta tolong kerja kerasnya, jangan lupa ini juga, turun ke masyarakat,” ujar Kaesang.
    “Percuma juga punya
    elektabilitas
    tinggi, tapi enggak punya isi tas. Loh iya dong, masa isi tas enggak punya? Kalau saya kan enggak bawa tas. Yang bawa Bendum semua. Kalau ada apa-apa terkhusus Sulawesi Tengah, masalah isi tas kita ke Ayahanda kita (Ahmad Ali) ya,” sambung dia, disambut tepuk tangan hadirin.
    Kaesang tidak menjelaskan secara spesifik apa maksud perkataannya mengenai isi tas.
    Kemudian, Kaesang mengingatkan agar kader PSI tidak melakukan gerakan tambahan.
    Menurut dia, arahannya kerap berubah ketika sudah sampai di kader tingkat bawah.
    “Saya ingatkan sekali lagi, enggak usah ada gerakan-gerakan tambahan. Biasanya kan gitu. Saya ketika perintah ke Ketua Harian, A, ketika Ketua Harian menyampaikan ke sini, A, ketika mulai turun lagi A plus plus. Turun lagi A plus plus plus plus. Ada selalu kegiatan tambahan yang enggak begitu berguna,” ucap Kaesang.
    Kaesang pun meminta kader PSI untuk menyempurnakan struktur partai di masing-masing daerah.
    Dia mengeklaim tidak akan meminta apa-apa lagi sampai tahun 2027.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Sebut RS Kardiologi Emirat-Indonesia Simbol Perhatian Presiden UEA

    Prabowo Sebut RS Kardiologi Emirat-Indonesia Simbol Perhatian Presiden UEA

    Prabowo Sebut RS Kardiologi Emirat-Indonesia Simbol Perhatian Presiden UEA
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan Rumah Sakit (RS) Kardiologi Emirat-Indonesia di Solo, Jawa Tengah, merupakan simbol persahabatan dua negara.
    Rumah sakit ini dibangung atas hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) kepada Indonesia yang nilainya mencapai Rp 417,3 miliar (USD 25 juta).
    “RS ini adalah simbol persahabatan antara dua bangsa Indonesia dan Uni Emirat Arab,” kata Prabowo saat meresmikan rumah sakit jantung itu.
    Menurut Prabowo, hibah rumah sakit ini adalah wujud kebesaran dan perhatian dari Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ).
    “Ini adalah kebesaran hati dari presiden Uni Emirat Arab yang mulia Mohammed bin Zayed Al Nahyan, yang selalu memberi perhatian yang sangat besar kepada bangsa kita, dari sejak beliau masih muda,” ucap dia.
    Lebih lanjut, ia mengatakan
    pelayanan kesehatan
    adalah salah satu kewajiban negara.
    Bagi Prabowo, negara akan berhasil jika mampu memberi pelayanan kesehatan yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia.
    “Karena itu, inisiatif seperti ini sangat penting. Saya dapat laporan rumah sakit ini memiliki peralatan mungkin yang tercanggih di seluruh Indonesia. Saya dapat laporan hanya ada 4 RS di Indonesia yang memiliki peralatan secanggih ini dan di Jawa Tengah ini satu-satunya,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Refly Harun dkk Walk Out dari Pertemuan dengan Komisi Reformasi Polri, Ada Apa? Nasional

    1 Refly Harun dkk Walk Out dari Pertemuan dengan Komisi Reformasi Polri, Ada Apa? Nasional

    Refly Harun dkk Walk Out dari Pertemuan dengan Komisi Reformasi Polri, Ada Apa?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pakar hukum tata negara Refly Harun bersama sejumlah perwakilan masyarakat sipil melakukan
    walkout
    dari audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu (19/11/2025).
    Keputusan
    walkout
    diambil setelah Komisi Reformasi keberatan terdapat tiga orang yang berstatus tersangka, yakni
    Roy Suryo
    , Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma (Tifa), dalam pertemuan tersebut.
    “Memang kami walkout karena kan ada 18 orang yang tertera dalam undangan yang kami ajukan. Ini mereka mengundang kita,
    Refly Harun
    dan kawan-kawan, kemudian ada 18 orang yang namanya dicatatkan untuk diundang,” kata Refly di PTIK, Rabu.
    “Dan rupanya ada keberatan dari tim, yang diperkuat mantan Kapolri Idham Azis yang mengatakan kalau tersangka tidak boleh ikut, opsinya keluar,” ujar dia melanjutkan.
    Refly menegaskan, pihaknya memilih keluar dari forum tersebut sebagai bentuk solidaritas apabila Roy, Rismon, dan Tifa dipersilakan meninggalkan ruangan.
    “Berdasarkan solidaritas kita, kalau RRT (Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tyassuma) keluar, maka kita keluar,” ungkap dia.
    Refly menegaskan bahwa pertemuan itu tidak secara eksklusif membahas kasus tuduhan ijazah palsu yang membuat Roy Suryo dan kawan-kawan berstatus tersangka.
    Namun, ia menilai kasus-kasus belakangan ini, termasuk pelaporan terhadap Roy Suryo dkk menjadi bagian dari persoalan yang penting untuk disampaikan dalam konteks
    reformasi Polri
    .
    “Kan keyakinan kita adalah kasus ini adalah kriminalisasi, karena itu saya kira layak untuk didiskusikan, disampaikan aspirasinya kepada pihak kepolisian,” kata Refly.
    Ia mempertanyakan kemunculan perkara-perkara yang beraroma kriminalisasi di tengah desakan publik terhadap reformasi institusi kepolisian.
    Refly juga mengkritik pemmidanaan terhadap masyarakat atas dasar pendapat maupun hasil penelitian.
    “Negara yang mentersangkakan atau mempidanakan orang berpendapat apalagi dengan penelitian dan lain sebagainya, itu negara yang demokrasinya sontoloyo. Nah Indonesia kan tidak ingin seperti itu harusnya, Indonesia harus naik kelas menjadi negara demokrasi yang substantif,” ujarnya.
    Refly berharap sikap
    walkout
    -nya tersebut menjadi pengingat penting bahwa proses reformasi Polri harus berjalan secara inklusif, transparan, dan terbuka terhadap kritik publik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Prabowo Resmikan RS Jantung yang Diinisiasi Jokowi: Takdir Tak Bisa Ditolak Nasional

    7 Prabowo Resmikan RS Jantung yang Diinisiasi Jokowi: Takdir Tak Bisa Ditolak Nasional

    Prabowo Resmikan RS Jantung yang Diinisiasi Jokowi: Takdir Tak Bisa Ditolak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto mengaku beruntung dapat meresmiikan Rumah Sakit Kardiologi Emirat-Indonesia (RS KEI) di Solo, Jawa Tengah, yang merupakan hasil hibah pemerintah Uni Emirat Arab (UEA).
    Prabowo beralasan, rumah sakit tersebut diinisiasi oleh Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    (Jokowi), tetapi pembangunannya baru rampung saat ia sudah menjabat sebagai presiden.
    “Pembangunan rumah sakit ini juga adalah salah satu inisiatif dari mantan Presiden Joko Widodo, dimulai atas inisiatif beliau, pada saat beliau menjabat. Ya, saya sangat beruntung sudah jadi, saya yang resmikan,” ungkap Prabowo saat meresmikan RS KEI di Solo, Rabu (19/11/2025).
    Prabowo pun berkelakar bahwa peresmian ini merupakan takdir yang tidak bisa ditolak.
    “Takdir itu tidak bisa ditolak,” imbuh Prabowo.
    Prabowo mengaku bersyukur dapat meresmikan RS Kardiologi Emirat Indonesia yang dinilainya sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan
    Uni Emirat Arab
    .
    “Ini adalah kebesaran hati dari Presiden Uni Emirat Arab yang mulia Mohammed bin Zayed Al Nahyan, yang selalu memberi perhatian yang sangat besar kepada bangsa kita, sejak beliau masih muda,” ucap Prabowo.
    Sebagai informasi, rumah sakit jantung ini merupakan hibah dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) senilai Rp 417,3 miliar (USD 25 juta).
    RS KEI memiliki peralatan kesehatan modern berstandar internasional.
    Serah terima hibah rumah sakit sebelumnya sudah digelar pada Senin (29/9/2025), yang ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Duta Besar Persatuan Emirat Arab untuk Republik Indonesia, HE Abdulla Salem Obaid Aldhaheri, dan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya.
    RS KEI, yang terletak di Kawasan Solo Techno Park, dirancang sebagai pusat rujukan layanan jantung untuk wilayah Jawa Tengah, DIY, dan daerah sekitarnya.
    Rumah sakit ini juga akan berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan dan pusat riset kardiovaskular.
    Dengan fasilitas yang lengkap, RS KEI memiliki kapasitas layanan darurat, rawat jalan, rawat inap termasuk ruang VIP dan President Suite, serta dukungan ICU dan Cathlab,
    RS KEI diproyeksikan menjadi salah satu pusat layanan jantung unggulan di kawasan Asia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.