Pecat Resbob Secara Tidak Terhormat, GMNI Tegaskan Tak Beri Bantuan Hukum
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Organisasi kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) memecat secara tidak terhormat
influencer
Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob.
Pemecatan itu tertuang dalam surat Dewan Pengurus Komisariat (DPK) GMNI Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), nomor 038/Int/DPC.GMNI-Surabaya/XII/2025.
Ketua DPC
GMNI Surabaya
Virgiawan Budi Prasetyo mengatakan,
Resbob
merupakan mahasiswa yang baru tiga bulan jadi kader di organisasi kemahasiswaan tersebut.
“Per tahun ini anggota dan kader GMNI Surabaya. Sudah melalui proses pengaderan, jadi memang betul Resbob itu kader kami,” kata Virgiawan saat dikonfirmasi, Selasa (16/12/2025).
Akan tetapi, kata Virgiawan, ucapan Resbob dinilai sudah menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Menurutnya, tindakan itu tidak sesuai dengan ideologi GMNI.
“Organisasi kami menjunjung tinggi persatuan, tidak memandang suku, ras, agama, budaya dari siapa pun itu. Kita menolak keras terkait adanya SARA atau rasis,” jelasnya.
Oleh karena itu, GMNI menganggap ujaran kebencian yang dilontarkan Resbob merupakan pelanggaran berat.
Dengan demikian, pihaknya memutuskan untuk memecat Resbob secara tidak hormat.
Lebih lanjut, Virgiawan mengaku, organisasinya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Resbob.
Dia memercayakan seluruh proses hukum ke aparat kepolisian.
“Jadi, kita tidak akan membela Resbob karena memang di aturan organisasi kami juga menolak keras terhadap bentuk SARA,” ucapnya.
“Kita kembalikan ke pihak yang berwenang saja. Kalau memang Resbob memenuhi unsur penghinaan atau dari apa pun pasalnya, kami serahkan yang berwenang,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) menjatuhkan sanksi
drop out
(DO) kepada
Youtuber
Resbob usai melontarkan ujaran kebencian.
Rektor UWKS Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati membenarkan bahwa Resbob merupakan mahasiswa Program Studi (Prodi) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di kampusnya.
Nugrahini menyebutkan, ucapan Resbob yang ramai di media sosial merupakan bentuk penghinaan kepada suku Sunda. Pihaknya pun mengecam tindakan yang dilakukan mahasiswanya itu.
“Perlu kami tegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila maupun karakter dan budaya Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,” kata Nugrahini dalam video pernyataannya, Senin (15/12/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com
-
/data/photo/2025/12/15/694013875279a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pecat Resbob Secara Tidak Terhormat, GMNI Tegaskan Tak Beri Bantuan Hukum Surabaya 16 Desember 2025
-
/data/photo/2025/12/16/6940d496656c4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Lonjakan Kendaraan Diprediksi 17 Persen, Dishub Jatim Siapkan Ribuan Armada Periode Nataru Surabaya 16 Desember 2025
Lonjakan Kendaraan Diprediksi 17 Persen, Dishub Jatim Siapkan Ribuan Armada Periode Nataru
Tim Redaksi
SIDOARJO, KOMPAS.com
– Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur memprediksi lonjakan arus kendaraan selama masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026 mencapai sekitar 17 persen.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, berbagai moda transportasi telah disiapkan guna menjamin kelancaran mobilitas masyarakat, Selasa (16/12/2025).
Kepala
Dishub Jatim
Nyono menyampaikan, pihaknya telah melakukan perhitungan awal sembari menunggu rilis resmi dari Badan Kebijakan Transportasi (BKT).
Namun secara umum, lonjakan pergerakan masyarakat dipastikan terjadi selama periode Nataru.
“Kita masih menunggu update dari BKT, tapi secara keseluruhan Dinas Perhubungan Jawa Timur memprediksi kenaikan berada di angka 17 persen periode libur Natal dan Tahun Baru,” ujar Nyono saat ditemui di Pasar Puspa Agro, Selasa (16/12/2025).
Untuk mengakomodasi lonjakan tersebut, Dishub Jatim telah menyiapkan ribuan armada dari berbagai moda transportasi.
Mulai dari bus antarkota, kereta api, pesawat udara, hingga angkutan laut dan penyeberangan yang akan efektif di kerahkan sejak tanggal 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
“Bus yang kita siapkan ada 6.637 armada, kereta api 148 trainset, pesawat 302 jadwal tambahan, kapal laut 55 unit, serta penyeberangan sebanyak 241 trip atau sekitar 71 kapal. Semua armada sudah kami siapkan, dan akan dikerahkan selama 18 hari di seluruh Jawa Timur,” jelasnya.
Menurut Nyono, puncak kepadatan arus mudik Natal diprediksi akan terjadi pada 24 Desember 2025.
Sementara arus balik diperkirakan memuncak pada 4 Januari 2026 mendatang.
“Prediksi arus padat saat Natal itu tanggal 24 Desember, sedangkan untuk arus baliknya sekitar 4 Januari 2026,” tambahnya.
Dengan kesiapan armada dan koordinasi lintas sektor, Dishub Jatim optimistis penyelenggaraan angkutan Nataru tahun ini dapat berjalan aman, lancar, dan terkendali.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/10/11/68ea4d3d3825f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pertumbuhan Ekonomi Kendal Tembus 8,84 Persen, Bupati Sebut KEK Jadi Motor Utama Regional 16 Desember 2025
Pertumbuhan Ekonomi Kendal Tembus 8,84 Persen, Bupati Sebut KEK Jadi Motor Utama
Tim Redaksi
KENDAL, KOMPAS.com –
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal.
Melalui optimalisasi kawasan tersebut,
pertumbuhan ekonomi
kedua daerah diperkirakan dapat mencapai angka 8–9 persen.
Pada triwulan III tahun 2025, perekonomian Kabupaten Kendal tercatat tumbuh sebesar 8,84 persen, menjadikannya sebagai yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.
Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas industri dan investasi di kawasan industri serta KEK Kendal.
Menanggapi capaian tersebut, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada triwulan ketiga tahun 2025 tidak terlepas dari dampak positif keberadaan KEK Kendal.
“Di triwulan ketiga ini, pertumbuhan ekonomi Kendal mencapai 8,84 persen. Salah satu faktornya adalah kontribusi dari
Kawasan Ekonomi Khusus
Kendal,” ujar Dyah Kartika Permanasari, yang akrab disapa Mbak Tika, pada Senin (15/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terus melakukan integrasi
tenaga kerja lokal
dengan kebutuhan industri.
Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Alhamdulillah, capaian
investasi di Kendal
pada triwulan ketiga ini juga menjadi yang tertinggi se-Jawa Tengah,” tambahnya.
Mbak Tika juga berharap adanya kerja sama yang lebih erat antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi di KEK dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Menurutnya, kemitraan tersebut dapat dijadikan salah satu syarat dalam pemberian insentif pajak bagi perusahaan di KEK.
“Pertumbuhan ekonomi yang baik di Kabupaten Kendal ini juga berdampak pada penurunan angka kemiskinan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif KEK Kendal, Juliani Kusumaningrum, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 135 perusahaan yang telah bergabung di KEK Kendal.
Dari jumlah tersebut, 51 perusahaan sudah beroperasi, 37 perusahaan masih dalam tahap konstruksi, dan sisanya dalam proses persiapan pembangunan.
“Total investasi yang terserap hingga akhir September 2025 mencapai Rp 182 triliun,” ungkap Juliani.
Selain itu, penyerapan tenaga kerja langsung di KEK Kendal telah mencapai sekitar 38.000 orang, dengan 79 persen di antaranya merupakan tenaga kerja asal Kabupaten Kendal.
“Penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang masuk dan beroperasi di KEK Kendal,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/16/6940cf44bf76f.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menkum Supratman Apresiasi Kinerja Jajaran Kemenkum Sepanjang 2025
Menkum Supratman Apresiasi Kinerja Jajaran Kemenkum Sepanjang 2025
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada seluruh unit kerja yang telah berpartisipasi aktif, berkinerja baik, dan berkontribusi positif dalam menjalankan tugas Kementerian Hukum (Kemenkum) sepanjang 2025.
Ia menegaskan bahwa kebersamaan, kolaborasi, dan komitmen yang terbangun menjadi bekal penting untuk mendorong kemajuan
Kemenkum
ke depan.
Pernyataan tersebut disampaikan Supratman saat membuka
Rapat Koordinasi
Pengendalian
Kinerja
dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Dalam kesempatan itu, Supratman mengajak seluruh jajaran untuk merefleksikan perjalanan sepanjang 2025 melalui pengukuran dan evaluasi kinerja, sekaligus merancang inovasi serta lompatan strategis untuk menghadapi tahun berikutnya.
“Pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), luar biasa kita sudah bisa membantu program Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan jumlah 83.000. Kemudian, kalau ada kendala itu bisa segera diselesaikan dengan cepat. Ini sebuah respons yang positif,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).
Selain itu, Supratman juga mengapresiasi Ditjen
Kekayaan Intelektual
(KI) yang telah menciptakan ide tentang pembiayaan berbasis KI.
Ide tersebut diperoleh dari hasil pertemuan General Assembly di World Intellectual Property Organization (WIPO), yang menunjukkan bahwa negara-negara maju menerapkan perlindungan KI secara kuat untuk mendukung pembiayaan berbasis inovasi.
“Semua negara yang statusnya negara maju, pasti menyiapkan pembiayaan yang basisnya KI, baik paten, merek, hak cipta, dan lainnya. Alhamdulillah usulan Kemenkum sudah disetujui pemerintah dengan mengalokasikan Rp 10 triliun pada 2026 untuk pembiayaan berbasis KI. Ini lompatan-lompatan yang jangan dianggap sepele,” jelas Supratman.
Apresiasi juga disampaikan kepada Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP) atas peningkatan efisiensi layanan yang memungkinkan proses harmonisasi PP diselesaikan dalam lima hari kerja.
Supratman menyebut, di Kalimantan Timur bahkan telah diterapkan inovasi
one day service
yang memungkinkan Ditjen PP Kemenkum menyelesaikan harmonisasi 169 peraturan perundang-undangan dalam satu hari.
Tak hanya itu, Supratman turut mengapresiasi Badan Strategi Kebijakan (BSK) atas konsistensinya melakukan kajian sebelum penandatanganan atau penetapan kebijakan, khususnya Peraturan Menteri Hukum (Permenkum).
“Itulah apresiasi saya, supaya kita terbuka. Apapun kebijakan, terutama yang berdampak di luar (Kemenkum), itu wajib harus ada analisis atau yang disebut dengan berbasis fakta. Jadi, kalau bisa kita lakukan semua transparan,” tegasnya.
Prestasi juga diraih Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum atas komitmennya meningkatkan kompetensi pegawai.
Ke depan, BPSDM Hukum menghadapi tantangan baru dengan kembali melakukan perekrutan siswa, seiring telah diwisudanya taruna Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) yang akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dari sisi dukungan manajerial, apresiasi diberikan kepada jajaran Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkum dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkum atas perannya dalam menindaklanjuti temuan serta memperkuat pengelolaan sumber daya manusia.
Ke depan, seiring transformasi layanan publik, Kemenkum akan memperbarui sistem merit untuk meningkatkan kualitas tata kelola aparatur.
Apresiasi tinggi juga disampaikan kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum yang telah menyukseskan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Keberadaan Posbankum dinilai menjadi wujud kehadiran negara dalam mempermudah akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Target (awal) kami 7.000 untuk pembentukan Posbankum. Tapi, hari ini, Senin (15/12/2025), teman-teman di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman di kanwil hingga menyentuh lebih dari 70.000,” ucap Supratman.
Sebagai informasi, rapat koordinasi kali ini mengusung tema “
Mewujudkan Hukum Berkeadilan melalui Layanan Transformasi Digital menuju Indonesia Emas 2045
”.
Tema tersebut menegaskan bahwa hukum berkeadilan adalah tujuan hakiki, sehingga setiap kebijakan, layanan, dan penegakan diharapkan mampu memberikan keadilan bagi masyarakat.
Adapun mekanisme rapat koordinasi dilakukan dengan membagi 334 peserta, yang terdiri dari pimpinan tinggi (pimti) madya, pimti pratama pusat dan wilayah, serta kepala bagian tata usaha dan umum kanwil, ke dalam enam komisi.
Komisi I membahas Rencana Aksi (Renaksi) Dukungan Manajemen; Komisi II Renaksi Administrasi Hukum Umum; Komisi III Renaksi Kekayaan Intelektual; Komisi IV Renaksi Peraturan Perundang-undangan; Komisi V Renaksi Pembinaan Hukum; dan Komisi VI Renaksi Pelaksana Teknis.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/16/6940d06b3340d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tinjau Dampak Banjir Jember, Bupati Fawait Kaget Ada Perumahan Berdiri di Bantaran Sungai Surabaya 16 Desember 2025
Tinjau Dampak Banjir Jember, Bupati Fawait Kaget Ada Perumahan Berdiri di Bantaran Sungai
Tim Redaksi
JEMBER, KOMPAS.com
– Bupati Jember Muhammad Fawait kaget ada perumahan yang berdiri di bantaran sungai.
Keberadaan perumahan itu diketahui Fawait saat meninjau salah satu lokasi banjir di Kabupaten Jember pada Selasa (16/12/2025) dini hari.
Peninjauan dilakukan saat genangan air belum sepenuhnya surut di Perumahan Villa Indah Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, sekira pukul 01.00 WIB.
Setelah hujan deras yang turun sejak Senin (15/12/2025) siang, sungai-sungai meluap dan merendam permukiman warga di berbagai wilayah.
Sejak sore hingga malam, Jember dikepung banjir yang tercatat terjadi di 20 titik lokasi pada 10 kecamatan. Air masuk ke rumah-rumah warga dan memaksa sebagian keluarga bertahan atau mengungsi.
Berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kabupaten Jember sebelumnya telah berada dalam kondisi cuaca ekstrem dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.
Fawait didampingi Ketua TP PKK Jember Ghyta Eka Puspita mendatangi Perumahan Villa Indah, salah satu titik yang terdampak cukup parah.
Di lokasi tersebut, pria yang akrab disapa Gus Fawait itu melihat langsung deretan rumah warga yang berdiri di sepanjang bantaran sungai, dengan kondisi tembok pembatas yang jebol akibat terjangan arus deras.
Air sungai yang meluap dengan cepat masuk ke permukiman dan merendam puluhan rumah warga, sehingga sebagian harus mengungsi ke tenda darurat yang disiapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember.
Fawait mengaku terkejut mengetahui bahwa batas belakang rumah warga hanya dibangun dengan tembok setinggi sekitar satu meter, yang dinilai tidak memadai untuk menahan luapan sungai.
“Terkait perumahan seperti ini, tentu kami akan memanggil pihak developer, dan kami akan pelajari terlebih dahulu, apakah perumahan ini memang didirikan di bantaran sungai atau tidak,” ucapnya.
“Tapi, sekali lagi, kalau yang kejadian ini, saya pikir bukan masalah irigasi, tetapi ini murni karena letak posisi perumahan ini ada di bantaran sungai,” lanjutnya.
Dalam peninjauan tersebut, Gus Fawait juga menyerahkan bantuan sembako kepada warga yang terdampak bencana.
Berdasarkan laporan BPBD Jember, banjir di Perumahan Villa Indah merendam rumah warga dengan ketinggian air antara 50 hingga 120 sentimeter dan berdampak pada rumah 40 kepala keluarga atau sekitar 200 jiwa.
“BPBD Jember telah mendirikan tiga tenda keluarga sebagai tempat pengungsian sementara bagi warga yang rumahnya masih terdampak genangan,” papar Kepala BPBD Jember Indra Tri Purnomo.
Selain Perumahan Villa Indah, banjir juga meluas ke sejumlah wilayah lain di Kecamatan Patrang, Kaliwates, Sumbersari, Pakusari, Rambipuji, Kalisat, Ledokombo, Arjasa, dan Jelbuk.
Wilayah terdampak mencakup kawasan RS Paru Jember Lor, Kampung Ledok Kebun Lor, Kelurahan Kepatihan, Gladak Kembar, Jalan Bengawan Solo, hingga Desa Nogosari di Kecamatan Rambipuji.
Desa Nogosari tercatat sebagai wilayah dengan dampak terluas, dengan 429 kepala keluarga terdampak banjir luapan sungai.
Secara keseluruhan, BPBD Jember mencatat total 1.271 kepala keluarga (KK) terdampak banjir, dengan kelompok rentan meliputi 16 lansia, 10 balita, dan satu ibu hamil.
Dampak kerusakan akibat banjir meliputi satu rumah rusak berat, satu rumah rusak sedang, satu rumah rusak ringan, dua fasilitas umum terdampak, serta satu jembatan desa putus.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/16/6940c243c2637.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Banjir di Gianyar Bali Sebabkan Rumah Warga Rusak Denpasar 16 Desember 2025
Banjir di Gianyar Bali Sebabkan Rumah Warga Rusak
Tim Redaksi
DENPASAR, KOMPAS.com
– Banjir di Kabupaten Gianyar, Bali, yang terjadi pada Senin (15/12/2025), menyebabkan rumah warga rusak.
Rumah warga yang rusak itu berada di Desa Batuan, Sukawati, Kabupaten
Gianyar
. Selain itu, ada warga yang hanyut terseret arus.
Perbekel Desa Batuan, Ari Anggara menjelaskan, penanganan atas banjir sudah selesai dilakukan pada Selasa (16/12/2025) pukul 01.00 Wita.
“Akses jalan sudah
clear
. Rumah terdampak satu unit,” kata Ari Anggara saat dikonfirmasi, Selasa.
Ari mengungkapkan, pada Senin (15/12/2025) malam, air sudah mulai surut.
Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Sekda
Pemkab Gianyar
supaya alat berat segera dikirimkan untuk membantu penanganan banjir.
“Sudah diselesaikan ke jalur yang menghubungkan ke SMA 1 Negeri Sukawati atau ke Banjar Jungut. Di jalur itu ada tembok rumah warga yang roboh dan ada warga yang hanyut. Astungkara warga itu selamat. Sudah dirawat di rumah sakit dan kondisi mulai membaik. Tidak ada korban jiwa,” jelasnya.
Dia mengakui bahwa banjir yang terjadi di perempatan Batuan karena kealpaan dalam merawat jalur nasional dan gorong-gorong. Seharusnya, gorong-gorong itu diperlebar di sisi kanan dan kiri.
“Kami sudah berkoordinasi dan mengusulkan pembuatan sodetan di sebelah utara Pertamina dan di sebelah selatan dan timur Dentiyis untuk bisa mengalirkan air lebih cepat saat hujan deras,” tambah Ari.
Dia berharap ke depan kejadian serupa tidak akan terjadi lagi di
Bali
dan ke depannya situasi akan segera membaik.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Indra mengungkapkan, kesiapsiagaan harus dilakukan secara menyeluruh, terutama terkait kesiapan personel dan peralatan, jalur komunikasi, dan tempat evakuasi.
“Respons cepat ketika muncul tanda-tanda awal bencana,” jelas dia.
Curah hujan diprediksi terus meningkat dengan puncak musim hujan terjadi pada Januari dan Februari 2026. Masyarakat pun diminta untuk waspada terhadap potensi banjir dan longsor.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Gede Teja, mengungkapkan, saat ini seluruh unsur penanggulangan bencana telah berada dalam status siap operasi.
Seluruh armada, personel TRC, instansi teknis terkait, relawan, dan pecalang disiagakan untuk memastikan respons cepat apabila cuaca ekstrem memicu insiden di lapangan.
“Kesiapsiagaan bukan untuk menimbulkan kekhawatiran publik, tetapi agar masyarakat merasa aman,” ungkap Teja.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/12/16/6940d52cd2775.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/15/693f75a03a0bc.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/16/6940c39ba22a6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/16/6940ce33f2271.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)