Category: Kompas.com

2 Soal Harga Jam Tangannya, Dirdik Jampidsus Kejagung Angkat Bicara Nasional

Soal Harga Jam Tangannya, Dirdik Jampidsus Kejagung Angkat Bicara
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung
Abdul Qohar
angkat bicara mengenai harga jam tangannya yang saat ini menjadi polemik di masyarakat.
“Ini jam tangan saya, yang saya pakai ini, sudah saya beli sejak lima tahun yang lalu dan selalu saya pakai, termasuk kawan-kawan (awak media) selalu meliput konferensi pers dengan saya, lihat juga ‘kan? Saya juga bertanya, kenapa baru sekarang ditanya? ‘Kan gitu,” kata Qohar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Minggu (4/11/2024).
Qohar mengungkapkan bahwa dirinya membeli jam tangan analog itu seharga Rp 4 juta di pasar sebelum dirinya menjabat sebagai Dirdik Jampidsus.
Ia juga mengaku tidak tahu merek jam tangannya.
“Saya tidak pernah punya jam tangan mahal, apalagi jam mewah. Ini saya enggak tahu mereknya apa,” ucapnya.
Qohar pun menyayangkan bahwa jam tangannya menjadi polemik di tengah masyarakat lantaran disebut mirip dengan jam tangan mewah dengan harga mencapai miliaran rupiah.
“Saya bisa luruskan, ya. Jadi, jam tangan saya ini lima tahun yang lalu harganya Rp 4 juta. Kalau kurang yakin, panggil ahli jam, periksa bersama-sama,” ujarnya.
Adapun jam tangan yang dikenakan oleh Dirdik Abdul Qohar pada beberapa konferensi pers menjadi perdebatan di tengah masyarakat, khususnya di media sosial.
Warganet menduga bahwa jam tangan yang dikenakan Qohar bermerek Audemars Piguet dan diperkirakan harganya mencapai Rp 1 miliar.
Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Qohar pun jadi sorotan.
Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan terakhir per tanggal 31 Januari 2024, total harta kekayaan Qohar adalah sebesar Rp 5,6 miliar dan jam tangan tersebut tidak dimasukkan daftar harta kekayaannya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/11/2024 07:11
Survei Litbang Kompas: Pemilih Bimbang di Pilkada Jateng 43,1 Persen, Terbanyak dari Kalangan "Baby Boomers" Nasional 4 November 2024

Survei Litbang Kompas: Pemilih Bimbang di Pilkada Jateng 43,1 Persen, Terbanyak dari Kalangan “Baby Boomers”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Survei Litbang
Kompas
menunjukkan,
pemilih bimbang
atau yang belum menentukan pilihan (
undecided voters
) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah (Jateng) masih besar, jumlahnya mencapai 43,1 persen.
Karena jumlah pemilih bimbang tersebut, angka elektabilitas antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin relatif masih ketat.
Berdasarkan survei Pilkada Jateng yang diselenggarakan Litbang
Kompas
pada 15-20 Oktober 2024, elektabilitas Andika Perkasa-Hendrar Prihadi mencapai 28,8 persen, sedangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin mencapai 28,1 persen.
“Sebelumnya, pada Pilpres 2019, tingkat partisipasi pemilih pun relatif tinggi dengan angka 80 persen. Artinya, jika antusiasme pemilih Jateng dalam mencoblos terjaga tinggi dalam pilkada nanti, peluang kandidat untuk mendapatkan suara dari ceruk pemilih bimbang masih terbuka lebar,” tulis Litbang
Kompas
dikutip dari
Kompas.id
, Senin (4/11/2024).
Berdasarkan survei yang sama, ada sejumlah alasan yang membuat responden belum memilih salah satu dari dua pasangan calon.
Alasan yang paling besar adalah menunggu proses kampanye atau debat, dengan presentase mencapai 42,9 persen dari jumlah responden.
Alasan kedua adalah menunggu saran dari orang yang dipercaya dengan persentase 11,6 persen.
Adapun alasan lainnya, yakni belum mengetahui latar belakang (4,1 persen), belum kenal (3,6 persen), calon tidak sesuai keinginan (2,6 persen), masih bingung (2,2 persen, belum mengetahui visi dan misi (2,1 persen), dan lainnya (5,3 persen).
Sedangkan 25,6 persen lainnya mengaku tidak tahu.
Kemudian, berdasarkan rentang usia, kalangan yang belum menentukan pilihan ini banyak berasal dari
baby boomers
dengan usia 58-76 tahun.
Di kalangan ini, jumlah pemilih bimbang mencapai 54,6 persen, sementara 45,4 persen sudah menentukan pilihan.
Sedangkan jumlah pemilih bimbang paling rendah berasal dari kalangan generasi Z dengan usia kurang dari 28 tahun. P
emilih bimbang di usia ini mencapai 38,3 persen, sedangkan yang sudah menentukan pilihan mencapai 61,7 persen.
Pemilih bimbang
kedua terbanyak berada di kalangan generasi X dengan usia 44-57 tahun dengan jumlah 44,5 persen, diikuti oleh generasi Y-madya 36-43 tahun dengan jumlah 44,4 persen, dan generasi Y-muda berusia 28-53 tahun dengan jumlah 40,7 persen.
Survei ini melibatkan 1.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Tengah.
Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen,
margin of error
penelitian kurang lebih 3,1 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/11/2024 06:16
9 Ironi Skandal Judi Online di Komdigi Nasional

Ironi Skandal Judi Online di Komdigi
Penyuluh Antikorupsi Sertifikasi | edukasi dan advokasi antikorupsi. Berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya integritas dan transparansi di berbagai sektor
PEPATAH
“tangan yang seharusnya melindungi, malah mengambil keuntungan” menggambarkan ironi mendalam dalam skandal
judi online
terbaru.
Pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terlibat dalam praktik yang mencederai kepercayaan publik.
Dalam era reformasi yang seharusnya membawa perubahan positif dan transparansi, kejadian ini menjadi pukulan telak terhadap upaya memperbaiki integritas institusi pemerintah.
Ketika masyarakat mengharapkan pelayan publik untuk menjadi teladan dalam etika dan tanggung jawab, justru mereka yang ditugaskan untuk melindungi nilai-nilai tersebut malah terjerat dalam skandal judi online.
Situasi ini tidak hanya merugikan citra Komdigi, tetapi juga mempertegas perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem dan mekanisme yang ada, agar reformasi yang diusung tidak sekadar menjadi jargon, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Di saat masyarakat mengharapkan perlindungan, mereka malah menciptakan jaringan kerugian yang merugikan banyak orang.
Situasi ini tidak hanya menunjukkan kegagalan moral, tetapi juga mengingatkan kita bahwa dalam dunia digital yang semakin rumit, integritas dan akuntabilitas adalah hal yang tidak bisa ditawar.
Skandal judi online yang terungkap baru-baru ini menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai etika sebagai tanggung jawab bersama, terutama bagi mereka yang berperan sebagai pelayan publik.
Tindakan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh institusi pemerintah dalam mempertahankan integritas dan kepercayaan masyarakat.
Dalam konteks ini, kasus yang melibatkan oknum pegawai Komdigi menjadi sorotan utama.
Pada Jumat, 1 November 2024, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa dari 11 orang yang ditangkap, 10 orang di antaranya adalah pegawai Komdigi.
Dalam keterangan persnya, Ade juga menyoroti bahwa salah satu yang terlibat adalah staf ahli dari kementerian tersebut.
Penangkapan ini semakin menambah kekhawatiran tentang integritas dan transparansi di institusi pemerintah, di tengah berbagai isu yang tengah berkembang di masyarakat saat ini.
Seharusnya, Komdigi berperan aktif dalam melindungi masyarakat dari konten negatif seperti judi online.
Namun, dalam konteks perkembangan teknologi yang seharusnya membawa inovasi dan kemajuan, kasus ini justru memperlihatkan sisi gelap yang sangat mengkhawatirkan. Beberapa oknum di dalam kementerian ini terlibat dalam praktik ilegal yang merugikan.
Dalam pengakuan yang mengejutkan, salah satu pegawai menyatakan bahwa mereka bisa meraup keuntungan hingga Rp 8,5 juta per situs judi online yang berhasil mereka “jaga” dari pemblokiran.
Dengan lebih dari 1.000 situs yang dikelola, iming-iming uang yang menggiurkan ini menjadi magnet yang sulit ditolak.
Praktik judi online yang seharusnya dibasmi malah diperlakukan sebagai peluang bisnis yang menguntungkan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang nilai-nilai moral dan etika di kalangan pegawai publik, khususnya pejabat di Komdigi, yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.
Menariknya, para pegawai ini tidak bekerja di kantor resmi kementerian, melainkan dari ruko di Bekasi yang disulap menjadi “kantor satelit.”
Praktik judi online ini menambah nuansa komedi dalam tragedi yang menggelisahkan, di mana mereka menjalankan aktivitas yang jelas bertentangan dengan tugas utama kementerian untuk melindungi masyarakat dari konten negatif.
Pertanyaan pun muncul, di mana moralitas dan tanggung jawab mereka sebagai abdi negara?
Dengan jam kerja yang teratur, aktivitas ini jelas bukan sekadar pekerjaan sambilan, melainkan jaringan terorganisir yang mencerminkan betapa jauh mereka menyimpang dari tugas pokoknya.
Dalam situasi ini, nilai-nilai etika seolah terabaikan demi keuntungan finansial, mencerminkan betapa jauh mereka melenceng dari tanggung jawab sebagai pelayan publik.
Di tengah kesibukan mereka menjaga situs judi online, moralitas pegawai ini patut dipertanyakan. Di mana tanggung jawab mereka sebagai abdi negara yang seharusnya melindungi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat?
Apakah keuntungan materi dapat menghapus rasa bersalah atau bahkan tanggung jawab sosial mereka?
Dengan terlibat dalam menjaga situs judi online, mereka secara langsung berkontribusi pada kerugian masyarakat, yang berdampak tidak hanya secara finansial, tetapi juga psikologis, menciptakan siklus penderitaan yang dapat merusak kehidupan individu dan keluarga.
Skandal judi online ini menegaskan bahwa menjaga nilai-nilai etika adalah tanggung jawab kita bersama, terutama bagi mereka yang berperan sebagai pelayan publik.
Hal ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dan pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Praktik judi online berpotensi merusak kehidupan banyak orang, meninggalkan dampak negatif yang berkepanjangan, dan menambah beban sosial yang sudah ada.
Kasus judi online yang terungkap di tubuh Komdigi juga menggarisbawahi perlunya reformasi dalam pengawasan internal di kementerian.
Para pemimpin dan pengambil keputusan di Komdigi harus memberikan perhatian serius untuk memastikan setiap pegawai memahami dan mematuhi kode etik serta prinsip integritas yang berlaku.
Dengan langkah tepat, diharapkan kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dan praktik ilegal lainnya dapat diminimalkan.
Pendidikan dan penegakan etika kerja dan integritas harus menjadi prioritas utama agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.
Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang bersih dan bebas dari praktik ilegal semacam ini, sehingga kepercayaan terhadap institusi pemerintah dapat terjaga.
Pentingnya sistem pelaporan yang transparan juga tidak bisa diabaikan. Membangun mekanisme yang aman bagi pegawai untuk melaporkan praktik-praktik mencurigakan akan sangat membantu.
Pegawai harus merasa dilindungi saat melaporkan tindakan tidak etis tanpa takut akan pembalasan. Ini menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berintegritas.
Lebih jauh lagi, pengawasan internal yang efektif di Komdigi tidak hanya akan mencegah kasus judi online, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Melakukan audit rutin terhadap kegiatan dan proyek yang dijalankan oleh pegawai dapat membantu mendeteksi anomali dan mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, kerja sama yang erat dengan pihak kepolisian dan instansi penegak hukum lainnya sangatlah penting. Dengan kolaborasi ini, setiap indikasi pelanggaran hukum dapat segera ditindaklanjuti dan diinvestigasi.
Penulis yakin bahwa bukan hanya kasus ini yang terungkap, tetapi masih banyak kasus besar lainnya yang melibatkan pegawai pemerintah di kementerian maupun daerah yang melakukan hal serupa.
Inilah saatnya untuk melakukan pembersihan secara menyeluruh di level kementerian dan lembaga pemerintah.
Kasus judi online ini juga menjadi panggilan bagi masyarakat untuk lebih peka terhadap praktik-praktik yang merugikan.
Dalam era digital saat ini, kita harus berani mengambil tindakan untuk melawan ketidakadilan. Kesadaran kolektif masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik ilegal.
Reformasi internal di Komdigi dan lembaga pemerintah lainnya harus menjadi prioritas utama, agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan.
Mari kita dorong transparansi, akuntabilitas, dan keberanian untuk melaporkan tindakan yang merugikan. Kesadaran kolektif kita adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang berarti.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/11/2024 06:00
9 Prabowo Sebut Korupsi Masih Marak dan Dinormalisasi Denpasar

Prabowo Sebut Korupsi Masih Marak dan Dinormalisasi
Tim Redaksi
DENPASAR, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
mengatakan,
kasus korupsi di Indonesia
masih marak terjadi dan seolah-olah dinormalisasi oleh sebagian orang.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam. Namun, masih banyak rakyat Indonesia yang belum bisa menikmati hasil pengelolaan kekayaan alam tersebut akibat korupsi.
“Kita harus mengerti di tengah kekayaan kita, masih banyak kebocoran-kebocoran, kita harus akui bahwa korupsi masih terlalu banyak dan seolah-olah diterima menjadi kondisi sehari-hari,” kata dia di Denpasar, Bali, pada Minggu (3/11/2024).
Ia pun merasa heran dengan sebagian orang yang masih sinis apabila ada pihak yang ingin serius memberantas korupsi.
“Kalau kita ingin memperbaiki kita bilang harus kurangi korupsi malah ada yang mengatakan sudah lah tidak mungkin karena sudah terlalu parah ini yang harus kita lawan sikap menyerah, sikap kalah terhadap ketidakbaikan,” kata dia.
Prabowo mengatakan, Indonesia bisa menjadi negara besar apabila hasil kekayaan alamnya dikelola dengan baik.
“Kita mengerti bahwa keserakahan ini membawa ketidakbaikan kepada banyak orang dan itu yang saya bertekad untuk berusaha sekeras mungkin mengadakan perbaikan,” katanya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/11/2024 05:38
5 Ketika Ridwan Kamil Mulai Bawa Prabowo dan Jokowi di Tengah Sulitnya Dongkrak Elektabilitas… Megapolitan

Ketika Ridwan Kamil Mulai Bawa Prabowo dan Jokowi di Tengah Sulitnya Dongkrak Elektabilitas…
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pertarungan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 semakin menarik karena masih sulit untuk memprediksi siapa yang akan menjadi pemenang.
Hasil rilis dari tiga lembaga survei, yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI), Parameter Politik Indonesia (PPI), dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, menunjukkan bahwa elektabilitas ketiga pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang bertarung pada
Pilkada Jakarta 2024
belum menyentuh angka di atas 50 persen.
Hal ini membuat peluang Pilkada Jakarta 2024 berlangsung satu putaran seperti yang diharapkan pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 dan 3,
Ridwan Kamil
-Suswono dan
Pramono Anung
-Rano Karno, tampaknya tak akan terealisasi.
Berdasarkan hasil survei LSI, elektabilitas Pramono-Rano sebesar 41,6 persen, Ridwan Kamil-Suswono 37,4 persen, dan 6,6 persen untuk pasangan cagub-cawagub nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Sementara itu, survei PPI memperlihatkan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono 47,8 Persen, Pramono-Rano 38 Persen, dan Dharma-Kun 4,3 Persen.
Hasil survei LSI Denny JA menunjukkan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono 37,4 persen, Pramono-Rano 37,1 persen, dan Dharma-Kun 4,0 persen.
Dari hasil survei ketiga lembaga survei tersebut, ini membuktikan bahwa cagub-cawagub yang disokong kekuatan politik raksasa seperti Ridwan Kamil-Suswono belum tentu bisa menguasai pertandingan.
Pramono Anung pernah menyampaikan bahwa pertarungan dalam pilkada adalah tentang sosok atau figur, bukan partai politik.
“Karena pertarungan dalam Pilgub (Pilkada Jakarta) ini bukan pertarungan partai politik, bukan pertarungan seperti legislatif, tapi ini pertarungan figur,” kata Pramono Anung di Cipete, Rabu (16/10/2024).
Di tengah masa kampanye Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada kesempatan berbeda, tetapi dalam waktu yang berdekatan.
Ridwan Kamil bertemu Prabowo
untuk makan malam bersama di Rumah Makan Garuda, Jalan Sabang, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/11/2024) malam.
Sehari berselang, Jumat (1/11/2024) sekitar pukul 14.30 WIB, Ridwan Kamil bertemu dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
Ridwan Kamil tak menampik bahwa pertemuannya dengan Prabowo dan Jokowi berkaitan dengan Pilkada 2024 Jakarta.
“Ya, sebenarnya intinya membahas hal-hal yang sifatnya umum. Tapi kan, karena itu perhelatan pilkada, ya tentunya itu juga, simbol ya bahwa ada dukungan,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (2/11/2024).
Ridwan Kamil mendapat pesan langsung dari pertemuannya dengan Prabowo. Pesan tersebut masih berkaitan dengan Pilkada 2024 Jakarta.
“Dengan ajak makan malam, ya memberi pesan, memang Pak Prabowo sangat-sangat mendukung kita (pada Pilkada Jakarta),” kata Ridwan Kamil.
Pesan dan nasihat juga diterima Ridwan Kamil saat bertemu Jokowi. Salah satu nasihat yang diberikan Jokowi kepadanya adalah mengenai pembangunan Jakarta di masa depan.
“Pak Jokowi juga sama. Kita diberi kesempatan dan diberi nasihat. Kebetulan beliau kan mantan gubernur Jakarta ya. Sehingga, nasihat-nasihatnya nanti memperkuat bagaimana membangun Jakarta ke depan,” ucap dia.
Berkait pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi, Pramono enggan untuk berkomentar.
“Terhadap pasangan lain saya enggak mau komentar,” kata Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).
Ditemui di lain kesempatan, Pramono juga enggan memberikan tanggapannya soal pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi.
Ia hanya mendoakan agar kondisi seluruh kandidat pada Pilkada Jakarta 2024 baik-baik saja.
“Kalau saya ya, Alhamdulillah, kita doakan semuanya sehat,” kata Pramono saat ditemui di Jakarta Timur, Minggu.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai langkah Ridwan Kamil bertemu dengan Prabowo Jokowi merupakan upaya untuk meningkatkan elektabilitasnya yang stagnan.
“Saya kira jawaban yang tersedia dari pertemuan itu (pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi) tidak lain dan tidak bukan ya memang (untuk menaikkan elektabilitas),” ungkap Ray dalam program Sapa Indonesia Akhir Pekan Kompas TV, dikutip dari video YouTube
Kompas TV
, Sabtu.
Ray berpandangan bahwa pertemuan dengan Prabowo dan Jokowi menjadi cara bagi Ridwan Kamil untuk lebih banyak mendulang suara pemilih di Jakarta.
“Saya kira salah satu faktor yang paling utama mengapa Ridwan Kamil sekarang seperti (berupaya) mendulang suara dari dua tokoh ini (Prabowo dan Jokowi) adalah karena kelihatan elektabilitas beliau itu relatif stagnan di Jakarta akhir-akhir ini,” kata Ray.
Ray menyampaikan, stagnannya elektabilitas Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta menjelang hari pencoblosan yang tinggal beberapa minggu ke depan sangat berisiko.
Karena itu, pertemuan dengan Prabowo dan Jokowi dilakukan guna meningkatkan suara dukungan.
“Ya beliau (Ridwan Kamil) membutuhkan semacam
support
baru, dulangan suara baru dari dua tokoh ini (Prabowo dan Jokowi),” imbuhnya.
Namun, Ridwan Kamil menepis spekulasi soal pertemuannya dengan Prabowo dan Jokowi karena elektabilitasnya yang stagnan dan cenderung turun.
Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengeklaim, tingkat elektabilitasnya masih lebih tinggi dibandingkan Pramono Anung.
“Tidak, elektabilitas saya kan lebih tinggi dari Mas Pram (Pramono Anung). Tidak ada masalah,” ujar Ridwan Kamil di Telaga Senayan, Jakarta Pusat, Minggu.
Ridwan Kamil menyampaikan, pertemuannya dengan Prabowo dan Jokowi merupakan sinyal kuat bahwa dirinya didukung oleh dua elite politik tersebut.
“Pertemuan itu artinya, dua presiden itu mendukung pasangan Rido (Ridwan Kamil-Suswono). Udah itu aja, jangan ditafsir macam-macam. Kalau tidak mendukung, ngapain diterima, diberi waktu eksklusif. Ngapain di-posting di IG-nya masing-masing,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ridwan Kamil mengingatkan agar pihak-pihak lain tidak mengeklaim dukungan dari Prabowo dan Jokowi tanpa dasar.
“Itu menunjukkan secara tersirat, dua presiden itu mendukung, ya kira-kira begitu. Kenapa? Untuk menutupi seolah-olah ada klaim dari yang lain-lain, bahwa yang didukung adalah yang lain-lain gitu. Makanya saya balikin, jangan suka ngeklaim,” ungkap dia.
Berdasarkan survei yang dirilis oleh Charta Politika Indonesia akhir September 2024 lalu, dukungan Prabowo maupun Jokowi memiliki pengaruh bagi pemilih di Jakarta, tetapi tidak terlalu signifikan.
Responden yang menyatakan akan memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta 2024 yang didukung Prabowo berjumlah 21,7 persen.
Sebanyak 59,1 persen responden tidak memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta yang didukung Prabowo, sedangkan 19,3 persen responden tidak menjawab.
Sementara itu, 16,8 persen responden menyatakan akan memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta yang didukung Jokowi.
Namun, 64,4 persen responden tidak memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta yang didukung Jokowi, dan 18,8 persen responden menyatakan tidak tahu.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan Ridwan Kamil untuk menaikkan elektabilitasnya yang dianggap stagnan.
“Untuk menaikkan elektabilitas, tidak ada lagi selain mendapatkan dukungan dan simpati publik dengan turun langsung, dengan membangun ikatan emosional dengan warga Jakarta dan komunitas-komunitas pemilih, itu harus dilakukan,” ungkap Ujang kepada
Kompas.com
, Minggu.
Ujang menyampaikan, ada empat hal yang harus dimiliki seseorang ketika hendak maju pada Pilkada Jakarta, yakni popularitas, elektabilitas, visibilitas, dan akseptabilitas.
Menurut Ujang, faktor akseptabilitas atau penerimaan dari warga Jakarta saat ini begitu penting bagi Ridwan Kamil.
“Penerimaan dari warga Jakarta ke Ridwan Kamil menjadi penting. Makanya ada penolakan-penolakan dari warga itu kan enggak bagus, memengaruhi elektabilitas Ridwan Kamil sehingga tidak naik-naik, di saat yang sama Pramono-Rano terus naik elektabilitasnya,” kata Ujang.
Di lain sisi, Ujang menyampaikan bahwa Ridwan Kamil juga harus menawarkan visi dan misi serta gagasan dan program terbaik yang bisa menjadi solusi atas permasalahan warga Jakarta.
Namun, apa yang ditawarkan ke warga harus lebih realistis dan rasional, serta lebih terukur.
“(Visi, misi, program, dan gagasan yang ditawarkan Ridwan Kamil) harus beda, yang unggul dari kandidat-kandidat lain sehingga warga Jakarta melihat ide, gagasan, program, visi, misi Ridwan Kamil itu berbeda dan disambut baik oleh warga, menjadi kebutuhan bagi warga untuk menjadi solusi bagi warga Jakarta,” tuturnya.
(Penulis: Shela Octavia, Achmad Nasrudin Yahya, Ruby Rachmadina, I Putu Gede Rama Paramahamsa | Editor: Irfan Maullana, Jessi Carina, Fitria Chusna Farisa, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Ardito Ramadhan)
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/11/2024 05:35
Kejagung Periksa Tom Lembong soal Tugas dan Kegiatan Mendag Nasional 4 November 2024

Kejagung Periksa Tom Lembong soal Tugas dan Kegiatan Mendag
Tim Redaksi
J
AKARTA, KOMPAS.com
–
Kejaksaan Agung
(Kejagung) mengaku sudah menggali keterangan Thomas Trikasih Lembong atau
Tom Lembong
soal tugas, fungsi serta kegiatannya selama menjabat
Menteri Perdagangan
(Mendag).
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar menjelaskan bahwa materi tersebut digali penyidik saat memerika Tom Lembong pada Jumat (1/11/2024) lalu.
“Untuk Pak Tom Lembong kemarin hari jumat telah dilakukan pemeriksaan dan yang bersangkutan kita mintai keterangan. Utamanya terkait tugas fungsi, kaitannya terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat beliau menjabat,” ujard Qohar kepada wartawan, Minggu (3/11/2024).
Menurut Qohar, penyidik akan kembali memeriksa Tom Lembong jika merasa perlu menggali keterangan lain soal dugaan korupsi yang menjeratnya.
Namun, dia belum dapat memastikan apakah penyidik masih perlu menggali keterangan tambahan dari mantan
menteri perdagangan
itu.
“Kita lihat urgensinya ketika penyidik masih membutuhkan keterangannya, maka kita akan kita undang. Begitu juga sebaliknya, apabila penyidik menyatakan bahwa keterangan sudah cukup, tentu tidak kami panggil lagi,” kata Qohar.
Untuk itu, Qohar mengimbau semua pihak agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Dia juga menegaskan bahwa asas praduga tidak bersalah tetap diterapkan sampai ada putusan pengadilan.
“Bagaimana proses berikutnya? Saya minta kita hormati bersama sama asas praduga tidak bersalah. Kita ikuti nanti sama-sama di sidang pengadilan, bagaimana pelaksanaannya dan apakah keputusannya,” ucap Qohar.
Dalam kesempatan itu, Qohar juga mempersilakan pihak Tom Lembong yang berencana mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka oleh Kejagung.
“Yang pasti nanti penyidik akan mengikuti, karena itu haknya beliau haknya yang bersangkutan, haknya penasehat hukum, sehingga kita pasti mengikuti ya,” kata dia.
Untuk diketahui, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait impor gula.
Kejagung menilai, Tom Lembong bersalah karena membuka keran impor gula kristal putih ketika stok gula di dalam negeri mencukupi.
Izin impor itu diberikan kepada pihak swasta, yakni PT AP, sedangkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004 mengatur bahwa hanya BUMN yang boleh mengimpor gula kristal putih.
Kejagung menduga, perbuatan Tom Lembong itu menyebabkan kerugian negara senilai Rp 400 miliar.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/11/2024 05:00
3 Survei Litbang Kompas Pilkada Jateng 2024: Jokowi Masih Berpengaruh dalam Menentukan Pilihan Warga Jateng Regional

Survei Litbang Kompas Pilkada Jateng 2024: Jokowi Masih Berpengaruh dalam Menentukan Pilihan Warga Jateng
Editor
KOMPAS.com
– Survei
Litbang Kompas
untuk Pemilihan Kepala Daerah atau
Pilkada Jawa Tengah 2024
menunjukan bahwa sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
Jokowi
) masih berpengaruh dalam menentukan pilihan warga Jawa Tengah.
Berdasarkan survei yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober-20 Oktober 2024 itu, ada 43,9 persen responden yang mempertimbangkan memilih calon kepala daerah (gubernur) Jawa Tengah yang didukung Jokowi.
Di sisi lain, 42,4 persen responden menyatakan tidak mempertimbangkan faktor ini, sementara 13,7 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Selain itu, survei ini juga mengungkap bahwa mayoritas publik Jawa Tengah puas terhadap kinerja Jokowi selama dua periode masa jabatannya.
Sebanyak 79,1 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi, sementara 17,9 persen mengaku tidak puas, dan 3,0 persen sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
Tidak hanya Jokowi, sosok presiden terpilih Prabowo Subianto juga memiliki pengaruh di Pilkada Jawa Tengah.
Sebanyak 41,2 persen responden menyatakan akan mempertimbangkan memilih calon yang didukung Prabowo, sementara 44,7 persen lainnya tidak menjadikannya sebagai pertimbangan, dan 14,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Peneliti Litbang Kompas M Toto Suryaningtyas mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat dukungan dari tokoh-tokoh nasional seperti Jokowi dan Prabowo tetap dipertimbangkan oleh pemilih.
Misalnya, kata Toto, peristiwa-peristiwa menjelang Pemilihan Presiden 2024, termasuk terjadinya keretakan hubungan antara PDI-P dan Jokowi.
“Faktor resistensi ke PDI-P dan Mega lebih besar daripada Jokowi-Prabowo. Itu dampak peristiwa pra Pemilu 2024 yang lalu. Intinya beberapa peristiwa jelang Pilpres saat pecah kongsi PDI-P-Jokowi, (yang) masih berdampak hingga kini,” kata Toto, kepada Kompas.com, saat dihubungi, pada Minggu (3/11/2024).
Selain Jokowi dan Prabowo, tokoh lain yang memengaruhi pilihan pemilih adalah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan mantan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Survei ini mencatat bahwa 35,2 persen responden mempertimbangkan calon yang didukung oleh Gibran, sementara 47,7 persen tidak mempertimbangkannya, dan 17,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Di sisi lain, dukungan Ganjar Pranowo dipertimbangkan oleh 34,7 persen responden, dengan 50,0 persen responden tidak mempertimbangkan faktor tersebut, dan 15,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Sementara itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memiliki tingkat dukungan yang lebih rendah dalam memengaruhi pilihan pemilih.
Hanya 26,5 persen responden yang menyatakan akan mempertimbangkan calon yang didukung Megawati, sedangkan 57,1 persen tidak mempertimbangkannya, dan 16,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Survei ini melibatkan 1.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Tengah.
Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan
margin of error
lebih kurang 3,1 persen. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/11/2024 04:30
1 Survei Litbang Kompas Pilkada Jateng 2024: Elektabilitas Andika-Hendi 28,8 Persen, Luthfi-Yasin 28,1 Persen Regional

Survei Litbang Kompas Pilkada Jateng 2024: Elektabilitas Andika-Hendi 28,8 Persen, Luthfi-Yasin 28,1 Persen
Editor

KOMPAS.com
– Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru untuk Pemilihan Kepala Daerah atau
Pilkada Jawa Tengah 2024
.
Hasil survei menunjukkan bahwa dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa–Hendrar Prihadi (Andika-Hendi) dan Ahmad Luthfi–Taj Yasin (Luthfi-Yasin), bersaing ketat dalam perolehan elektabilitas.
Berdasarkan survei yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober-20 Oktober 2024 itu, pasangan Andika-Hendi memperoleh elektabilitas 28,8 persen, sementara Luthfi-Yasin memperoleh elektabilitas 28,1 persen.
Dengan hasil tersebut, elektabilitas kedua pasangan calon gubernur ini bisa dikatakan seimbang.
“Hasil survei, elektabilitas kedua pasangan calon berimbang,” kata Peneliti Litbang Kompas M Toto Suryaningtyas, saat dihubungi
Kompas.com
, pada Minggu (3/11/2024).
Toto mengungkapkan, dalam survei itu, ada 1 persen responden yang tidak memilih kedua pasangan calon.
Selain itu, sebanyak 43,1 persen responden menyatakan masih belum menentukan pilihan atau tidak tahu akan mendukung siapa.
Ia mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka pemilih yang belum menentukan pilihan.
Sebanyak 42,9 persen responden menyatakan masih menunggu proses kampanye dan atau debat
Pilkada Jateng
selesai.
Hal ini menunjukkan bahwa kampanye dan debat publik akan menjadi momen penting dalam menentukan arah suara publik Jawa Tengah menjelang hari pemilihan.
“Orang kan masih nunggu kan, memang mereka selama ini sudah dikenali sama Ahmad Luthfi, tapi kayaknya belum mantep banget. Karena tadinya mereka pikir (Luthfi) bareng Kaesang toh, tapi ternyata enggak,” ujar dia.
Selain itu, ada 11,6 persen responden yang masih menunggu rekomendasi atau saran dari orang-orang yang mereka percayai.
Sebanyak 4,1 persen lainnya belum cukup mengetahui latar belakang atau rekam jejak kedua pasangan calon.
Survei ini melibatkan 1.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di provinsi Jawa Tengah.
Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan
margin of error
lebih kurang 3,1 persen. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/11/2024 02:00
8 Kronologi Kasus Korupsi Proyek KA yang Seret Eks Dirjen Kemenhub Jadi Tersangka Nasional

Kronologi Kasus Korupsi Proyek KA yang Seret Eks Dirjen Kemenhub Jadi Tersangka
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan
,
Prasetyo Boeditjahjono
(PB) ditangkap atas kasus korupsi pembangunan
jalur kereta api
Besitang-Langsa di Sumatera Utara, Minggu (3/11/2024).
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus)
Kejaksaan Agung
(Kejagung) Abdul Qohar menjelaskan bahwa kasus ini mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1,1 triliun.
Peran Prasetyo terungkap setelah penyidik mengembangkan kasus tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa lain.
“Dalam perkara korupsi terkait rel kereta api ini, saat ini sedang dilakukan proses persidangan terhadap 7 tersangka. Kemudian dalam perkembangannya hari ini sudah ditetapkan satu lagi tersangka,” ujar Qohar saat konferensi pers, Minggu (3/11/2024).
Qohar memaparkan, kasus korupsi ini bermula ketika Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Medan memulai pembangunan jalur kereta api, dengan anggaran Rp 1,3 triliun dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Namun dalam pelaksanaannya, Prasetyo memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berinisial NSS untuk memecah proyek konstruksi tersebut menjadi 11 paket.
“Dan meminta kepada kuasa pengguna anggaran saudara berinisial NSS untuk memenangkan 8 perusahaan dalam proses tender atau lelang,” kata Qohar.
Setelah itu, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa berinisial RMY melaksanakan tender proyek, tanpa dilengkapi dokumen teknis yang disetujui pejabat teknis.
Proses kualifikasi pengadaan juga dilakukan dengan metode yang bertentangan dengan peraturan pengadaan barang dan jasa.
“Dalam pelaksanaannya, diketahui pembangunan Jalan KA Besitang tidak didahului studi kelayakan, tidak terdapat dokumen trase jalur kereta api yang dibuat Kemenhub,” ungkap Qohar.
Ia menambahkan bahwa konsultan pengawas, KPA, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga sengaja memindahkan jalur yang dibangun.
Kondisi ini membuat jalur kereta api tidak sesuai dengan dokumen desain dan jalan, dan berujung pada terjadinya penurunan tanah atau amblas.
“Sehingga jalur kereta api Besitang-Langsa mengalami amblas atau penurunan tanah dan tidak berfungsi atau tidak dapat terpakai,” ucap Qohar.
Tidak hanya terkait proses tender, Prasetyo juga disebut menerima
fee
sebesar Rp 2,6 miliar dari seorang kontraktor berinisial AAS melalui PT WTC.
Kini, Prasetyo sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 2 dan 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Halim Hartono, Akhmad Afif Setiawan, eks Kasi Prasarana pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Rieki Meidy Yuwana, dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Nur Setiawan Sidik telah merugikan negara Rp 1,1 triliun
Perkara ini juga menyeret eks Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Amanna Gappa; Tim Leader Tenaga Ahli PT Dardella Yasa Guna, Arista Gunawan; Beneficial Owner dari PT. Tiga Putra Mandiri Jaya dan PT Mitra Kerja Prasarana, Freddy Gondowardojo.
Di persidangan, nama eks Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Hendy Siswanto; dan eks Direktur Jenderal Perkeretaapian pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Kemenhub, Prasetyo Boeditjahjono juga disebut-sebut terlibat dalam perkara ini.
Adapun kerugian negara itu timbul akibat korupsi yang telah dilakukan mereka sejak tahap perencanaan, pelelangan hingga proses pelaksanaan disebut jaksa telah memperkaya sejumlah pihak.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/11/2024 22:10
Debat Pilkada Jatim, Tri Rismaharini Janji Bebaskan PNBP Nelayan Surabaya 3 November 2024

Debat Pilkada Jatim, Tri Rismaharini Janji Bebaskan PNBP Nelayan
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Calon Gubernur Jawa Timur (Jatim) nomor urut 3,
Tri Rismaharini
, berkomitmen untuk membebaskan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi para nelayan jika terpilih dalam pemilihan mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Risma saat debat kedua yang berlangsung di Gedung Grand City Convex, Surabaya, Minggu (3/11/2024).
Dalam debat tersebut, moderator membacakan pertanyaan terkait komunikasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan izin dan pemanfaatan ruang laut.
“Menurut UU Pemda, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 2 mil adalah kewenangan provinsi,” ungkap moderator.
Namun, ia juga menambahkan, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2021, persetujuan kegiatan berusaha sekaligus PNBP-nya merupakan wewenang menteri.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Risma menyatakan, nelayan di Jatim saat ini memiliki nilai tawar yang rendah.
Oleh karena itu, ia berencana untuk tidak menarik PNBP dari kelompok masyarakat tersebut.
“Sebenarnya, jika kita lihat, nilai tawar nelayan itu cukup rendah di Jatim. Karena itu, jika saya diberikan amanah oleh rakyat Jatim, maka saya tidak akan menarik PNBP untuk nelayan,” kata Risma.
Risma juga berkomitmen untuk memberikan fasilitas yang memadai bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas mereka.
Dengan harapan, nilai tawar para penangkap ikan tersebut dapat meningkat.
“Kami akan berikan fasilitas nelayan, supaya nilai tawar nelayan lebih tinggi. Sehingga mereka tidak perlu direpotkan dengan membayar PNBP yang sebetulnya tidak terlalu besar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Risma menyoroti permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh nelayan saat ini.
Ia berpendapat bahwa Pemprov Jatim seharusnya fokus untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Menurut saya, mana mungkin ikan bisa diatur jalannya. Karena itu yang kita lakukan adalah memberikan insentif untuk nelayan ini agar mereka bisa keluar dari kemiskinan,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/11/2024 21:37