Saat Heri Koswara Kritik Tri Adhianto Bawa Bekasi 3 Kali Dapat WDP…
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com
– Calon Wali Kota Bekasi nomor urut 1,
Heri Koswara
, mengkritik kepemimpinan calon nomor urut 3,
Tri Adhianto
, yang membawa Kota Bekasi meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tiga kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Predikat WDP diberikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi pada periode 2021, 2022, dan 2023.
Pada periode tersebut, Tri Adhianto menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi dan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi.
“Kota Bekasi kemarin kita tahu mendapatkan julukan wajar dengan pengecualian, tiga kali berturut-turut. Ini kebetulan sahabat saya bagian dari sistem itu,” ujar Heri dalam debat perdana Pilkada Kota Bekasi 2024, dikutip dari kanal Youtube Kompas TV, Senin (4/11/2024).
Heri menilai bahwa opini WDP yang diterima Kota Bekasi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan masalah pada integritas kepemimpinan, dalam hal ini Tri Adhianto.
Meskipun demikian, ia mengakui bahwa implementasi rencana pemimpin tidak selalu mudah.
Heri menegaskan, jika terpilih, ia berkomitmen untuk memastikan opini WDP tidak terulang di masa depan.
“Kami tentu ingin memastikan bahwa apa yang terjadi kemarin, wajar dengan pengecualian, tidak boleh terjadi lagi,” ungkapnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com
-
/data/photo/2024/11/02/67257a9e7e275.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pengamat Nilai Ridwan Kamil Butuh Dukungan Prabowo dan Jokowi karena KIM Plus Tak Terlihat Solid Megapolitan 4 November 2024
Pengamat Nilai Ridwan Kamil Butuh Dukungan Prabowo dan Jokowi karena KIM Plus Tak Terlihat Solid
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menilai langkah calon gubernur Jakarta nomor urut 1,
Ridwan Kamil
, bertemu dengan Presiden
Prabowo
Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
Jokowi
) merupakan upaya untuk meminta dukungan kedua tokoh tersebut.
Hal ini, kata Ujang, merupakan efek dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang dianggap tidak solid membantu memenangkan Ridwan Kamil dan
Suswono
pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
“Kita tahu bahwa kondisi saat ini kelihatannya KIM Plus di Jakarta itu tidak kompak, tidak bersatu, tidak bersinergi (memenangkan Ridwan Kamil-Suswono), jalan masing-masing. Itu dibuktikan dengan ada banyak kader-kader partai KIM Plus, para caleg gagal yang mendukung Pramono-Rano,” kata Ujang kepada
Kompas.com
, Minggu (3/11/2024).
“Itu kan menjadi sesuatu yang merugikan bagi Ridwan Kamil dan Suswono yang telah didukung dan diusung oleh KIM Plus,” lanjutnya.
Menurut Ujang, dukungan dari banyaknya partai politik yang tergabung di KIM Plus bukan berarti bisa memastikan Ridwan Kamil memenangi
Pilkada Jakarta 2024
.
Ia beranggapan bahwa partai-partai politik di KIM Plus, selain Golkar dan PKS, tidak mendapatkan untung dari mendukung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta.
“Kalau Ridwan Kamil menang juga partai-partai di KIM Plus tidak diuntungkan sama sekali juga. Jadi jalan masing-masing aja, akhirnya kan tidak kompak. Nah, itulah Ridwan Kamil merasa perlu bertemu dengan Prabowo dan Jokowi,” jelas Ujang.
Ujang menyampaikan, dukungan koalisi besar di KIM Plus tadinya diharapkan bisa membuat Ridwan Kamil-Suswono menang mudah pada Pilkada Jakarta 2024.
Namun, dukungan dari banyak partai justru tak membuat jalan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024 berjalan mulus.
“Kenyataan dan fakta di lapangan ini kan pasangan Pramono-Rano terus menyusul, menyalip elektabilitasnya Ridwan Kamil-Suswono. Di saat yang sama elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono stagnan dan cenderung bisa tersusul, bisa juga punya potensi untuk bisa dikalahkan,” jelas Ujang.
“Oleh karena itu, ya suka tidak suka, senang tidak senang, di tengah-tengah masa kampanye saat ini Ridwan Kamil butuh Prabowo, butuh dukungannya. Butuh Jokowi juga, butuh support-nya. Jadi peran Prabowo dan Jokowi menjadi penting bagi Ridwan Kamil di Jakarta,” imbuhnya.
Diketahui, Ridwan Kamil bertemu dengan Prabowo untuk makan malam bersama di Rumah Makan Garuda di daerah Sabang, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024) malam.
Sehari berselang, Jumat (1/11/2024), Ridwan Kamil langsung bertolak ke Solo, Jawa Tengah, untuk menemui Jokowi.
Ridwan Kamil menegaskan, pertemuannya dengan Prabowo Jokowi merupakan bentuk dukungan dari kedua elite politik tersebut.
Ia meminta publik tidak berspekulasi lain terkait pertemuan tersebut.
“Udah itu aja, jangan ditafsir macam-macam. Kalau tidak mendukung,
ngapain
diterima, diberi waktu eksklusif.
Ngapain
diposting di IG-nya masing-masing,” ujar Ridwan Kamil kepada
Kompas.com
di Telaga Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).
Menurut Ridwan Kamil, kesediaan Prabowo dan Jokowi meluangkan waktu untuk bertemu dengannya, bahkan mempublikasikan momen pertemuan tersebut di media sosial menjadi bukti kedua tokoh itu mendukungnya pada Pilkada Jakarta 2024.
“Saya kan diposting di IG-nya Pak Jokowi, diposting di IG-nya Pak Prabowo, itu menunjukkan secara tersirat, dua presiden itu mendukung,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/04/67286bedf049b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Rusunawa Pasar Rumput Diserbu Warga, Penasaran dengan Harga yang Turun hingga Rp 1 Jutaan Megapolitan 4 November 2024
Rusunawa Pasar Rumput Diserbu Warga, Penasaran dengan Harga yang Turun hingga Rp 1 Jutaan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Rusunawa Pasar Rumput di Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2024) siang, diserbu warga.
Mereka ramai-ramai datang karena penasaran dengan harga sewa rusunawa yang dikabarkan turun menjadi Rp 1 jutaan saja.
Pantauan
Kompas.com
, mereka mengantre di sebuah ruangan di lantai 3 rusunawa. Mayoritas membawa selebaran berwarna hijau yang berisikan informasi mengenai harga sewa rusunawa.
Beberapa dari mereka membawa anak-anak yang masih balita. Beberapa orang lainnya datang bersama anggota keluarga lain yang sudah dewasa.
Iis (52) misalnya. Ia tiba sejak pukul 10.30 WIB dan menerima nomor antrean 119. Ia datang ke rusun bersama kerabatnya untuk mencari kamar bagi anaknya.
Iis mengaku belum mengetahui betul spesifikasi kamar yang disediakan di rusun itu. Namun, dia memilih mengantre untuk mendapatkan informasi yang utuh mengenai rusun sehingga bisa memberikan pertimbangan bagi anaknya.
“Bentuk (kamar) kayak gimana, saya enggak tahu. Kalau posisinya
hook,
mungkin lebih besar aja biar mereka enggak sempit,” kata Iis.
Selain perlu mengetahui spesifikasi kamar, Iis juga memperhatikan ketersediaan air bersih di rusun tersebut. Pasalnya, dia punya pengalaman buruk tentang ketersediaan air bersih di salah satu rusun di Jakarta.
Serupa dengan Iis, warga Jatinegara bernama Luthfi (30) juga tiba ke lokasi untuk memastikan spesifikasi kamar.
Dia menyebutkan, posisi rusunawa itu sudah cukup strategis. Akan tetapi, dia mempertimbangkan ketersediaan air bersih di rusun tersebut.
“Kita ngelihatnya pertama akses. Akses di sini kan sebenarnya bagus, bisa ke pusat, ke selatan, ke timur. Cuma kita juga enggak tahu parkiran, air. Saya tetep mementingkan air sih,” kata Luthfi.
Diberitakan, Pemerintah Provinsi Jakarta menyetujui penurunan tarif sewa Rusun Pasar Rumput sebagai bagian dari kebijakan perumahan yang lebih terjangkau.
Sebelumnya, tarif sewa Rusunawa Pasar Rumput sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Angka tersebut diturunkan menjadi mulai Rp 1,1 juta hingga Rp 2,2 juta per unit.
“Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh baik di mana kita bukan hanya membangun gedung,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menghadiri acara Open House di Rusunawa Pasar Rumput, Jumat (1/11/2024).
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/10/18/67122ec92dc38.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pegawai Komdigi Disebut Lindungi Judol, Fahira Idris: Pemberantasan Judol Harus Jadi Agenda Nasional Nasional 4 November 2024
Pegawai Komdigi Disebut Lindungi Judol, Fahira Idris: Pemberantasan Judol Harus Jadi Agenda Nasional
Tim Redaksi
KOMPAS.com
— Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta
Fahira Idris
menyampaikan, pemerintah harus lebih giat memberantas judi
online
(
judol
) setelah mencuatnya kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menjadi pelindung situs judol.
“Saya berharap kasus ini menjadi momentum untuk menjadikan pemberantasan judol sebagai agenda nasional yang harus didorong melalui kebijakan yang lebih terpadu antara kementerian, penegak hukum, dan lembaga keuangan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).
Fahir menambahkan, pihak terkait harus melakukan perbaikan sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan agar tidak ada lagi celah untuk memanfaatkan wewenang demi keuntungan pribadi.
“Keterpaduan ini penting agar pemberantasan judol menjadi komitmen berkelanjutan, mengingat dampak destruktif yang dibawa judol terhadap ekonomi, sosial, dan moral masyarakat sudah sangat luar biasa,” tambahnya.
Beberapa langkah penting, kata dia, harus segera dilaksanakan agar kasus tersebut tidak terulang.
Pertama
, pengawasan internal di Komdigi harus lebih kuat dan efektif, dengan memperketat kontrol terhadap pegawai yang bertugas dalam penanganan situs judol.
“Kolaborasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perlu diperkuat untuk mendeteksi transaksi mencurigakan yang mungkin terlibat dalam pengamanan situs judol,” lanjutnya.
Kedua
, Komdigi perlu mengembangkan teknologi yang dapat mendeteksi dan memblokir situs judol secara otomatis tanpa perlu intervensi manual yang rentan disalahgunakan.
“Teknologi berbasis kecerdasan buatan yang mampu memperbarui data situs judol secara otomatis akan meminimalkan kemungkinan “pembinaan” situs judi online oleh oknum,” ujar Fahira.
Ketiga
, pemberlakuan sanksi yang setimpal kepada pelaku, dengan penegakan hukum yang transparan kepada publik.
“Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan elemen masyarakat pada pemerintah dalam memberantas kejahatan judol yang sudah mengancam keselamatan masyarakat,” tambahnya.
Perlu diketahui, sejumlah pegawai Komdigi ditangkap karena terlibat dalam pembukaan akses situs judol, Jumat (1/11/2024).
Sejumlah pegawai tersebut diketahui memanfaatkan kewenangannya untuk memperdagangkan keamanan virtual negara demi keuntungan pribadi.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/04/672810306aa0b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jam Tangan Jadi Sorotan, Dirdik Jampidsus Kejagung: Harganya Rp 4 Juta Nasional 4 November 2024
Jam Tangan Jadi Sorotan, Dirdik Jampidsus Kejagung: Harganya Rp 4 Juta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Agung
(Kejagung)
Abdul Qohar
mengaku,
jam tangan
yang ia gunakan ia beli 5 tahun lalu seharga Rp 4 juta.
Jam tangan
Abdul Qohar saat ini menjadi perhatian masyarakat karena harganya yang diperkirakan fantastis.
“Jadi jam tangan saya ini 5 tahun yang lalu harganya Rp 4 juta. Kalau kurang yakin panggil ahli jam, periksa bersama-sama betul enggak, gitu ya,” kata Abdul Qohar, Minggu (3/11/2024), dikutip dari
YouTube Kompas TV
.
Abdul Qohar mengaku kaget karena banyak orang yang menyoroti jam tangannya itu.
Ia pun mengaku tidak mengetahui merek jam tangan yang ia kenakan tersebut.
Abdul Qohar menyebutkan bahwa jam tangan itu ia beli saat belum menjabat sebagai direktur penyidikan.
“Wah ini saya gak tahu mereknya apa, jujur saja saya ini baru dengar ini 2 hari ini dan saya juga kaget,” ujar dia.
Ia menuturkan, kondisi jam tangan itu pun sudah tidak mulu seperti baru karena telah lama ia kenakan.
“Ini bautnya sudah hilang ini 2 ini. Kalau saya lihat di medsos itu, mewah ada merah-merahnya ada yang bilang harganya Rp 850 juta ada yang bilang lagi Rp 1,2 miliar,” kata Abdul Qohar.
Ia pun siap untuk mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terkait kepemilikan jam mahal.
“Kalau ditanyakan ya kita jawab, gitu ya,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/10/06/67025b35b081a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
8 Ada Aksi Demo 411, Polisi Akan Kawal Massa dari Istiqlal ke Patung Kuda Megapolitan
Ada Aksi Demo 411, Polisi Akan Kawal Massa dari Istiqlal ke Patung Kuda
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Massa dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Indonesia (FPI) dan sejumlah ormas lainnya akan menggelar unjuk rasa bertajuk “
Aksi 411
: Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa” di Jakarta, Senin (4/11/2024).
Berdasarkan poster aksi yang diterima
Kompas.com,
titik aksi berlokasi di depan Istana Negara, sekitar Taman Pandang, Monas.
Namun, polisi menegaskan, aksi akan dipusatkan di Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat.
“Orasi di Patung Kuda. Massa yang lebih dahulu berkumpul di Masjid Istiqlal akan dikawal ke lokasi aksi,” ujar Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi, Senin.
Rekayasa lalu lintas bersifat situasional melihat jumlah massa di lapangan. Jika massa aksi semakin banyak, lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat akan dialihkan.
“Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran Patung Kuda Monas itu massa cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat akan dialihkan,” lanjut dia.
Aksi hari ini disebut juga reuni
aksi 411
. Dalam poster, disebutkan bahwa Buya Husein akan menjadi koordinator lapangan (korlap) aksi.
Massa yang hendak ikut aksi juga dianjurkan untuk membawa atribut ormas, majelis, atau dari komunitas masing-masing.
Massa juga diingatkan untuk tidak terprovokasi selama melakukan unjuk rasa di lapangan.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2024/10/14/670cc8daa8bd1.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/11/04/672870eb35031.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/11/04/67286cb57afed.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/11/04/672837224ca33.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/11/03/672785469f73a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)