Category: Kompas.com

  • Supian-Chandra Tawarkan 4 Solusi untuk Atasi Permasalahan Sampah di Depok
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 November 2024

    Supian-Chandra Tawarkan 4 Solusi untuk Atasi Permasalahan Sampah di Depok Megapolitan 6 November 2024

    Supian-Chandra Tawarkan 4 Solusi untuk Atasi Permasalahan Sampah di Depok
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Calon Wali Kota (Walkot)
    Depok
    ,
    Supian Suri
    , menyoroti persoalan sampah di daerah yang semakin kompleks.
    Sejumlah solusi ia tawarkan untuk mengatasi masalah ini, termasuk menjanjikan hasil ekonomi sirkuler.
    “Masalah sampah ini sudah sangat
    urgent
    ,” tegas Supian melalui siaran persnya, Selasa (5/11/2024).
    Setiap hari, sebut Supian, Kota Depok menghasilkan sekitar 1.200 ton sampah. Sementara itu, tempat pembuangan akhir (
    TPA
    ) di Cipayung sudah kelebihan beban.
    “Kita tidak bisa pakai pola (pengolahan sampah) yang sama. Kita harus pakai beragam cara, termasuk menggunakan teknologi,” ujar Supian.
    Demi mendapatkan solusi
    permasalahan sampah
    di Kota Depok, Supian sampai bertandang ke Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
    Di sana, dia melihat langsung cara pengolahan yang pada akhirnya mampu mengubah sampah menjadi dana segar.
    “Di Banyumas, mereka punya slogan, Sumpah Beruang, yaitu Sulap Sampah Berubah Menjadi Uang,” tutur Supian.
    Saat ini, kata Suaian, program di Banyumas tersebut telah menghasilkan pendapatan sekitar Rp 30 juta per bulan untuk tiap rukun warga (RW) yang terlibat dalam pola pengolahan sampah melalui “Sumpah Beruang” dengan kapasitas sampah harian 400 ton.
    “Kita masih punya potensi besar untuk pengelolaan sampah bila dilakukan dengan tepat dan memanfaatkan teknologi,” tegas dia.
    Supian yang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok 2024 berpasangan dengan Chandra Rahmansyah berkomitmen mengurangi volume sampah di TPA Cipayung.
    Pasangan ini menilai, mengurangi volume sampah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup warga Kota Depok.
    Dalam visi-misinya,
    Supian-Chandra
    menekankan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat, sebagai fondasi untuk kesejahteraan warga Kota Depok.
    Supian-Chandra berkeyakinan, ketika Depok menjadi kota yang lebih bersih dan sehat, daya saingnya pun bakal meningkat.
    Supian menyatakan, sampah, ketika dimanfaatkan dengan tepat dapat menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi.
    “Melalui program ekonomi sirkuler, kami berharap dapat mengubah sampah menjadi produk yang bernilai, seperti pupuk kompos dan energi alternatif,” sebut dia.
    Dengan membangun industri pengolahan sampah, lanjut Supian, dia dan Chandra ingin mengembangkan pula peluang bisnis berbasis usaha yang sekaligus dapat membuka lapangan kerja bagi warga Kota Depok.
    “Ekonomi Sirkuler tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga memberikan peluang pendapatan tambahan bagi masyarakat,” tegas Supian.
    Supian berjanji, pelaksanaan program Ekonomi Sirkuler akan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Depok yang berkecimpung di bidang sampah.
    Pelibatan mereka diperlukan agar mereka  dapat menghasilkan produk yang bisa dipasarkan, baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor.
    Dari beragam referensi bahkan pengalaman melihat langsung cara pengolahan sampah itu, Supian menawarkan sejumlah solusi paripurna bagi warga Depok untuk mengatasi persoalan sampah, seperti berikut ini:
    1. Infrastruktur pengolahan sampah terpadu
    Bersama Chandra Rahmansyah yang menjadi calon pasangannnya di Pilkada Depok 2024, Supian berencana membangun infrastruktur sampah terpadu dari hulu ke hilir.
    “Ini melibatkan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah organik di tiap kecamatan dan penggunaan
    incinerator
    ramah lingkungan untuk sampah anorganik,” sebut Supian.
    Dia menambahkan,
    incinerator
    akan meminimalkan sampah yang masuk ke TPA sekaligus mengurangi risiko polusi yang timbul ketika sampah ditangani dengan pembakaran terbuka.
    2. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat
    Menurut Supian, pengelolaan sampah yang paripurna haruslah melibatkan masyarakat sejak awal. Dia dan pasangannya pun akan fokus pada gerakan
    reduce
    ,
    reuse
    , dan
    recycle (3R)
    yang melibatkan masyarakat untuk memilah sampah masing-masing.
    “Gerakan ini akan diperkuat dengan pelatihan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan mendukung operasional bank sampah,” tegas Supian.
    Supian berharap pula, gerakan ini akan memperkokoh kolaborasi dengan kelompok masyarakat, baik yang sudah aktif menangani sampah maupun yang akan terbentuk nanti, dalam membangun kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah.
    3. TPA sampah organik dan industri pengolahan sampah
    Supian menuturkan, berdasarkan data bahwa 50 persen sampah di Kota Depok adalah sampah organik.
    “(Karenanya), untuk sampah jenis ini, kami berencana membangun TPA khusus sampah organik,” tegas dia.
    TPA khusus ini, terang Supian, akan berfungsi mengolah sampah organik menjadi kompos atau pakan ternak.
    “(Misal), dengan teknologi maggot yang saat ini mulai populer sebagai solusi pengolahan sampah organik yang ramah lingkungan,” ungkap Supian.
    4. Optimalisasi infrastruktur
    Dalam misinya, Supian-Chandra juga akan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan infrastruktur layanan kebersihan kota, termasuk penambahan kontainer dan gerobak sampah serta penyediaan armada pengangkutan yang lebih memadai.
    “Dengan penambahan ini, diharapkan cakupan layanan persampahan dapat meningkat hingga ke kawasan yang sebelumnya belum terlayani,” kata Supian.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TPS Liar Limo Disegel Usai Belasan Tahun Beroperasi, Angin Segar bagi Warga
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 November 2024

    TPS Liar Limo Disegel Usai Belasan Tahun Beroperasi, Angin Segar bagi Warga Megapolitan 6 November 2024

    TPS Liar Limo Disegel Usai Belasan Tahun Beroperasi, Angin Segar bagi Warga
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Setelah lebih dari 10 tahun beroperasi secara ilegal, tempat penampungan sementara (TPS) sampah liar di Limo, Kota Depok, disegel pemerintah pusat, Senin (4/11/2024).
    Sehari usai penyegelan, ratusan penghuni yang sebelumnya menempati puluhan rumah di sekitar TPS kini sudah meninggalkan lokasi.
    Aktivitas pemilahan sampah oleh pemulung yang sempat dilihat
    Kompas.com
    pada Agustus 2024 juga kini tidak tampak sama sekali.
    Capain ini menjadi buah jerih payah seluruh
    stakeholder
    termasuk pemilik lahan yaitu PT Megapolitan, warga sekitar yang terdampak, hingga Pemerintah Kota Depok.
    Dayat, warga sekaligus penjaga lahan menuturkan, pemandangan ini menjadi yang pertama kalinya setelah belasan tahun TPS liar itu terus aktif.
    “Ini pertama kalinya bisa sampai kosong (setelah belasan tahun), sebelumnya kan ditutup sama Pemda, eh tiga hari kemudian gerak (beraktivitas) lagi,” kata Dayat di dekat lokasi, Selasa (5/11/2024).
    Angin segar semakin terasa ketika oknum pengelola TPS berinisial J ditahan oleh Gakkum KLHK pada Jumat (1/11/2024) malam.
    J merupakan penanggungjawab atau “penguasa” aktivitas TPS liar selama 2-3 tahun terakhir, yang membuat
    volume
    sampah masuk kian masif dan tak terkendali.
    Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok Abdul Rahman menyebutkan, J bisa dijerat pidana karena tindakannya telah menimbulkan dampak berat pada lingkungan, terutama polusi udara.
    “Jadi awal pertama kenapa ditangkap itu karena mereka melakukan pembakaran secara terbuka, ini kan melanggar UU Lingkungan Hidup,” ujar Abra.
    Penyegelan
    TPS liar Limo
    melalui proses panjang, termasuk upaya Pemkot bersama Satpol PP yang sudah berulang kali menjegal aktivitas ilegal TPS.
    Abra sempat menyebutkan, pihaknya terus bertindak penutupan hingga tujuh kali selama TPS liar tersebut beroperasi.
    “Kita sudah melakukan penindakan, ada tujuh kali kita pernah melakukan penutupan ya tetapi ada pelanggaran. Jadi ditutup, (lalu) ada pelanggaran,” ujar Abra.
    Namun, hal itu tak digubris dengan berbagai dalih. Warga TPS masih bebal dan kembali beraktivitas di sana.
    Kondisi itu serupa dengan protes warga sekitar yang tegas memasang portal jalan demi memutus akses mobil pengangkut sampah ke titik TPS pada akhir Agustus 2024.
    Namun, portal pun tidak mempan melawan kegigihan penghuni TPS untuk mematikan aktivitas ilegal di sana.
    Oleh sebab itu, DLHK Depok terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar adanya kolaborasi tingkat lanjut dalam menutup permanen TPS liar Limo.
    “Kemudian kita juga sudah lapor sehingga pemerintah pusat turun tangan melakukan upaya tambahan, upaya bantuan,” tutur Abra.
    Hal ini yang akhirnya menghasilkan Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq turun ke lokasi untuk menyegel TPS sampah liar di Limo, Depok, pada Senin (4/11/2024).
    Penyegelan dilakukan di lokasi bersama Dirjen Penegakan Hukum (Dirgakkum) LH Rasio Ridho Sani.
    “Tentu ini tidak hanya respons, kmi bersama tim Gakkum, saya sudah menginstruksikan untuk penanganan secara serius terhadap TPS di Cinere ini,” ujar Hanif.
    Setelah penyegelan, Abra berujar, masih ada langkah pemulihan yang perlu dilakukan DLHK bersama pemilik lahan.
    Pertama, usulan pengolahan sampah di TPS menggunakan Refuse Derived Fuel (RDF).
    Kedua, mengupayakan penanganan sampah yang diuruk dengan tanah atau
    cover soil.
    “Kita juga akan rencana akan panggil pihak-pihak yang mengeklaim tanah tersebut, kita juga sudah sampaikan upaya pemulihannya. Kami koordinasi terus dengan KLHK,” jelas Abra.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Angkot yang "Nyemplung" di Kali Grogol Ternyata Keluar Trayek, Sopir Akan Diberi Sanksi Tegas
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 November 2024

    Angkot yang "Nyemplung" di Kali Grogol Ternyata Keluar Trayek, Sopir Akan Diberi Sanksi Tegas Megapolitan 6 November 2024

    Angkot yang “Nyemplung” di Kali Grogol Ternyata Keluar Trayek, Sopir Akan Diberi Sanksi Tegas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan akan memberikan sanksi tegas kepada sopir yang mengemudikan angkot sampai tercebur di Kali Grogol, Selasa (5/11/2024). 
    Sanksi diberikan karena sang sopir diduga keluar dari trayek semestinya. 
    “Kami akan menindak tegas angkot-angkot yang memang menyalahi aturan trayek. Akan kami lihat juga SIM dan kondisi sopir,” ujar Kasiops Sudinhub Jakarta Selatan Emiral, Selasa. 
    Hingga Selasa malam, pihaknya belum bisa menemukan sopir itu. Diduga sopir angkot tersebut melarikan diri setelah panik angkotnya tercebur ke kali. 
    Meski demikian, pihaknya sudah mendapatkan informasi bahwa angkot itu semestinya berada pada trayek Kebayoran Lama-Ciputat. 
    Namun, karena diadang kemacetan, sopir memutuskan memotong jalur melalui Jalan Jatayu. 
    “Karena dia enggak tahu jalur, enggak tahu medan, main terobos
    aja. Kirain
    ini jalur lurus. Kali ini enggak kelihatan karena tergenang air,” tambah dia. 
    Informasi tambahan yang didapat, rupanya warga sebenarnya sudah menutup Jalan Jatayu karena sedang tergenang air setinggi sekitar 30 sentimeter, tetapi sopir menerobosnya. 
    “Sebelum dia masuk ke sini, sudah diperingati oleh warga dengan ditutup palang. Warga sudah melarang, tapi si sopir itu nerobos. Dia enggak tahu di sini ada kali.
    Nyeburlah
    ke kali,” tambah Emiral.
    Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kepolisian terkait penindakan atas angkot nakal itu.
    Diberitakan sebelumnya, sebuah angkot jurusan Kebayoran Lama-Ciputat tercebur ke Kali Grogol di Jalan Jatayu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024) sore. 
    Angkot tersebut tercebur di aliran kali yang terletak di sebelah kiri jalan. Tidak ada tembok pembatas antara jalan raya dan aliran kali tersebut.
    Setelah kejadian itu,
    Kompas.com 
    sempat menemui sopir tersebut.
    Sahad (51), sopir angkot yang tercebur, menyebut dirinya kebingungan karena mengira Jalan Jatayu terdiri dari dua lajur.
    Dia akhirnya mengambil lajur kiri yang ternyata adalah aliran sungai. Pasalnya, saat itu, Jalan Jatayu sedang direndam banjir sehingga menyulitkan warga mengidentifikasi jalan dan kali.
    “Arah dari sini ke sana, itu kalau enggak ada apartemen, mungkin saya belok kanan. Karena ada apartemen, saya belok kiri,” kata Sahad. 
    Namun, setelah pembicaraan itu, sopir tersebut diduga melarikan diri.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Heri Koswara Soroti Jual Beli Jabatan di Pemkot Bekasi dan Janjikan Reformasi Birokrasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 November 2024

    Heri Koswara Soroti Jual Beli Jabatan di Pemkot Bekasi dan Janjikan Reformasi Birokrasi Megapolitan 6 November 2024

    Heri Koswara Soroti Jual Beli Jabatan di Pemkot Bekasi dan Janjikan Reformasi Birokrasi
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Calon Wali Kota Bekasi nomor urut 1,
    Heri Koswara
    , menyoroti adanya praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Menurut Heri, kondisi tersebut menghambat efektivitas birokrasi dan perlu segera diperbaiki.
    “Perbaikan birokrasi akan mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien,” kata Heri di Kota Bekasi, Selasa (5/11/2024).
    Heri berjanji menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan jika terpilih menjadi pemimpin Kota Bekasi. Salah satu prioritas utamanya adalah menyelesaikan masalah tersebut dalam 100 hari pertama masa jabatannya.
    “Ini adalah tentang melayani dengan kejujuran dan ketulusan. Kami harus menghormati amanat warga Kota Bekasi,” ujarnya.
    Heri menegaskan, birokrasi yang bersih merupakan kunci agar pelayanan publik dapat berjalan optimal.
    “Kami bertekad untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance dalam tata kelola pemerintahan,” tambah Heri.
    Sebagai bagian dari 17 komitmen yang diusung, ia berjanji menjauhi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta fokus membangun pemerintahan yang berintegritas.
    Bersama calon wakilnya, Sholihin, Heri menekankan akan memprioritaskan reformasi birokrasi pada awal kepemimpinan mereka.
    “Insya Allah, jika kami diberi amanah, kami akan bekerja keras untuk menata birokrasi di Kota Bekasi dengan sebaik-baiknya,” pungkas Heri.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Tersangka Judi "Online" Ditangkap di Depok, Sudah 2 Tahun Beroperasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 November 2024

    5 Tersangka Judi "Online" Ditangkap di Depok, Sudah 2 Tahun Beroperasi Megapolitan 6 November 2024

    5 Tersangka Judi “Online” Ditangkap di Depok, Sudah 2 Tahun Beroperasi
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Kepolisian Resor (Polres) Metro Depok menangkap lima orang terkait situs judi
    online
    (judol) di wilayah Sukmajaya, Kota Depok.
    Sindikat tersebut telah aktif beroperasi selama dua tahun.
    “Sebenarnya ada delapan yang kita amankan, tetapi yang tiga orang kita jadikan saksi karena tidak terlalu mengetahui kejadiannya,” kata Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana dalam jumpa pers, Selasa (5/11/2024).
    Kelima tersangka berinisial TZ, CP, MK, HI, dan R. Mereka memiliki tugas dan perannya masing-masing.
    “Ada yang berperan sebagai bandar pemegang situs
    link
    -nya yaitu TZ. Lalu sebagai promotor ini ada tiga orang, yaitu CP, juga MK dan HI. Dan yang memegang situsnya serta yang membuat
    link
    -nya adalah R,” jelas Arya.
    Modus awal yang dilakukan dalam aktivitas judol ini berawal dari promosi melalui media sosial Facebook dan Instagram.
    Setelah bertukar pesan melalui
    direct message
    (DM) atau
    inbox,
    para pemain menerima tautan menuju situs judol.
    “Link
    ini nanti begitu diklik akan muncul tautan seperti ini (tampilan
    website),
    lalu nanti orang-orang akan bermain sesuai dengan permainan yang diinginkan,” ujar Arya.
    Setelahnya, orang-orang yang masuk ke tautan akan diminta memasukkan sejumlah uang deposit agar bisa bermain.
    Polisi menyita delapan ponsel yang dipakai tersangka untuk mengoperasikan judol dan
    e-banking
    (dompet digital).
    “Semua pembayarannya itu tidak dilakukan dengan
    cash
    atau transfer, tetapi dilakukan dengan Go-Pay, LinkAja, atau dengan OVO,” ujar Arya.
    Kelimanya dikenakan Pasa 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Atau Pasal 303 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 10 tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Jokowi Makan Nasgor Bareng dan Antar Prabowo ke Pesawat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 November 2024

    Momen Jokowi Makan Nasgor Bareng dan Antar Prabowo ke Pesawat Nasional 6 November 2024

    Momen Jokowi Makan Nasgor Bareng dan Antar Prabowo ke Pesawat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 Joko Widodo (
    Jokowi
    ) mengunggah momen video dirinya dan Presiden
    Prabowo
    Subianto sedang menyantap nasi goreng (nasgor) dalam pertemuan di Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (3/11/2024) malam lalu.
    Dalam video tersebut, tampak Jokowi dan Prabowo berbincang hangat.
    Senyuman juga tampak tidak lepas dari wajah mereka masing-masing selama pertemuan.
    “Setelah kunjungan Bapak Presiden @prabowo di kediaman, lalu saya ajak Beliau menikmati makanan khas daerah di Angkringan Omah Semar sambil berbincang santai,”
    kata Jokowi dalam akun Instagram resminya, seperti dikutip Rabu (6/11/2024).
    Adapun awalnya Jokowi menjamu Prabowo di kediaman pribadinya di Kelurahan Sumber, Solo.
    Lalu, mereka berdua pergi ke angkringan di sekitar Solo untuk makan malam bersama.
    Selain nasgor, mereka juga makan bakmi Jawa, tempe mendoan, hingga bakwan jagung.
    Setelahnya, Jokowi ikut mengantar Prabowo ke Bandara Adi Soemarmo untuk kembali ke Jakarta.

    Jokowi dan Prabowo tampak saling memberikan gestur hormat ketika berada di pesawat kepresidenan.
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Jokowi sempat kaget ketika didatangi oleh Presiden Prabowo Subianto di Solo, Jawa Tengah pada Minggu (3/11/2024) malam.
    Hasan menyampaikan, Jokowi sempat heran dengan Prabowo yang capek-capek datang ke Solo.
    Adapun di hari yang sama, Prabowo sempat kunjungan kerja ke Merauke, Papua Selatan dan mampir di Bali, sebelum akhirnya bertolak ke Solo.
    “Dalam beberapa video yang ada di media sosial, Bapak Jokowi cukup surprise dengan kedatangan Pak Prabowo dengan menyampaikan, ‘kok capek-capek datang ke Solo’,” ujar Hasan dalam keterangan videonya, Senin (4/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Pegawai Komdigi Lindungi Ribuan Situs Judi "Online", Apakah Budi Arie Terseret?
                        Megapolitan

    5 Pegawai Komdigi Lindungi Ribuan Situs Judi "Online", Apakah Budi Arie Terseret? Megapolitan

    Pegawai Komdigi Lindungi Ribuan Situs Judi “Online”, Apakah Budi Arie Terseret?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karena melindungi ribuan situs judi online (judol).
    Sejauh ini, polisi telah menangkap 15 tersangka, yang terdiri dari 11
    pegawai Kementerian Komdigi
    dan empat warga sipil.
    Sebanyak tiga dari 15 orang yang ditangkap polisi berperan sebagai pengelola kantor satelit yang berfungsi untuk melindungi atau membina ribuan situs judol di Indonesia. Mereka adalah AK, AJ, dan A.
    Berdasarkan hasil penyelidikan, AK pada akhir 2023 mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kemenkominfo.
    Kendati demikian, saat itu AK dinyatakan tidak lulus seleksi.
    “Namun, faktanya, tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran
    website
    judol,” ucap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).
    “Artinya bahwa tersangka AK betul-betul memiliki kewenangan untuk pemblokiran
    website
    judi
    online,”
    tambah dia.
    Sejauh ini, polisi masih mendalami bagaimana AK bisa bekerja di Kemenkominfo (kini Kemenkomdigi) yang padahal sebelumnya dia dinyatakan tidak lulus seleksi.
    Polisi akan mendalami kemungkinan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam perkara tersebut yang melibatkan belasan pegawai Kementerian Komdigi (dulu Kemenkominfo).
    Hal ini disampaikan Wira saat ditanya apakah ada kemungkinan Budi Arie akan menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut atau tidak.
    “Akan kami dalami,” ujar Wira.
    Wira enggan bicara lebih lanjut perihal ini. Namun, ia berjanji akan menyampaikan perkembangan kasus tersebut.
    “Nanti akan kita sampaikan ketika kami sudah dapat hasil ya,” ujar dia.
    Saat ditanya soal identitas pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat dalam perkara judi online ini, Wira juga irit bicara.
    “Nanti akan kami dalami lebih lanjut dan hasilnya akan kami sampaikan,” kata dia.
    Sepanjang sesi tanya jawab dalam wawancara cegat atau
    doorstop,
    kalimat yang paling banyak Wira sampaikan adalah, “nanti akan disampaikan saat rilis” dan “nanti akan kami dalami”.
    Dia berjanji akan menyampaikan secara gamblang dalam waktu dekat.
    Budi Arie enggan menanggapi kasus judi
    online
    yang menjerat sejumlah pegawai kementerian yang sempat ia pimpin.
    Budi Arie mengaku hanya fokus bekerja sebagai Menteri Koperasi di Kabinet Merah-Putih pimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    “Saya fokus koperasi dan urus rakyat,” kata Budi Arie saat akan meninggalkan kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Selasa (5/11/2024).
    Budi Arie lantas melambaikan tangannya seolah seperti ingin menyudahi pertanyaan awak media.
    Namun, wartawan terus melontarkan pertanyaan kepada Ketua Umum organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) itu.
    Eks Menkominfo itu turut ditanya bagaimana jika dirinya dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.
    Namun, Budi Arie kembali menegaskan bahwa dirinya saat ini hanya fokus di Kementerian Koperasi.
    “Saya fokus koperasi dan urus rakyat,” kata Budi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Prabowo Hapus Utang Petani-Nelayan, Rp 500 Juta untuk Badan, Rp 300 Juta untuk Perseorangan
                        Nasional

    8 Prabowo Hapus Utang Petani-Nelayan, Rp 500 Juta untuk Badan, Rp 300 Juta untuk Perseorangan Nasional

    Prabowo Hapus Utang Petani-Nelayan, Rp 500 Juta untuk Badan, Rp 300 Juta untuk Perseorangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan yang menghapus utang macet usaha mikro, kecil, dan menengah (
    UMKM
    ) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.
    Adapun UMKM lainnya tersebut, antara lain UMKM mode/busana, kuliner, dan industri kreatif.
    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, ada kriteria tertentu yang dilihat dalam
    penghapusan utang
    ini. 
    Jumlahnya pun maksimal Rp 500 juta untuk badan usaha dan Rp 300 juta untuk perseorangan.
    Selain itu, penghapusan utang hanya menyasar 1 juta UMKM yang sudah terdaftar dalam daftar penghapusbukuan himpunan bank-bank milik negara (Himbara).
    “Memang ada kurang lebih sekitar 1 jutaan orang, diberikan sebuah penghapusan utang piutang, yang notabene adalah bank BUMN kita, Himbara,” kata Maman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) malam.
    “Nah, rata-rata untuk badan usaha maksimal Rp 500 juta, yang utang piutangnya 500 juta. Untuk perorangan maksimal Rp 300 juta,” ujar Maman.
    Ia menyatakan, penghapusan utang hanya berlaku bagi UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, maupun perkebunan yang terkena beberapa permasalahan, yaitu gempa bumi, bencana alam, dan Covid-19.
    Sementara itu, bagi debitur yang masih mampu bayar, tidak termasuk dalam kategori UMKM yang dihapus utangnya. 
    “Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, ya tidak dihentikan,” kata Maman.
    Penghapusan utang
    macet ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.
    PP ini, kata Maman, dibuat agar pihak bank memiliki legitimasi maupun payung hukum untuk menghapus piutang yang tidak perform.
    Harapannya, UMKM yang terdampak dalam penghapusan bisa mengajukan pinjaman kembali.
    “Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing,” ucap dia.
    Ia memastikan, penghapusan utang ini tidak pakai APBN.

    Adapun realisasinya bakal dilakukan secepatnya usai PP terbit, mengingat daftar penghapusan utang sudah dimiliki perbankan.
    Pemerintah, kata dia, akan berkoordinasi untuk mendetailkan dan memverifikasi daftar tersebut dengan bank Himbara.
    “Kurang lebih nanti estimasi ya, mungkin kalau dilihat ada sekitar 1 jutaan (UMKM), kurang lebih nanti ada plus minus sekitar Rp 10 triliun. Jadi ini enggak ada sama sekali melalui APBN kita penghapusbukuan piutang di bank,” ujar Maman.
    Sebelumnya diberitakan, kebijakan ini diterbitkan menyusul banyaknya masukan dari kelompok tani dan melayan.
    Prabowo berharap, penghapusan utang dapat membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usaha-usahanya.
    Ia pun berharap, para petani dan nelayan itu dapat lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara.
    “Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka,” ucap Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        Polisi Kok Emosi…
                        Megapolitan

    7 Polisi Kok Emosi… Megapolitan

    Polisi Kok Emosi…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kejadian seorang polisi bernama Bambang Surya Wiharga yang memukul sopir taksi
    online
    , RF (37), di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024) menarik perhatian publik.
    Kasus ini bukan hanya menarik karena melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga karena aksi tersebut mencerminkan emosi yang tidak terkontrol dalam situasi yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik.
    Peristiwa ini bermula dari perdebatan antara Kompol Bambang, yang merupakan Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Maluku, dengan RF mengenai perubahan rute perjalanan.
    Kini, Bambang harus menanggung akibat perbuatannya. Ia telah dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke bagian Pelayanan Markas (Yanma) Polri oleh Kapolda Maluku.
    “Dijadikan pamen Yanma,” ujar Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aries Aminullah, kepada
    Kompas.com
    via telepon, Senin (4/11/2024) sore.
    Peristiwa ini menambah panjang daftar kekerasan yang melibatkan anggota Polri terhadap masyarakat, dalam hal ini seorang sopir taksi
    online
    .
    Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pada 1 Juli 2024, tercatat 645 kasus kekerasan yang melibatkan anggota Polri sejak Juli 2023 hingga Juni 2024.
    Dari jumlah tersebut, 460 peristiwa terkait penembakan, 52 kasus penganiayaan, 37 kasus penyiksaan, 49 penangkapan sewenang-wenang, 37 peristiwa pembubaran, dan 33 intimidasi.
    KontraS menyebut, kekerasan yang melibatkan anggota Polri itu menyebabkan 754 korban luka dan 38 korban tewas.
    Dengan demikian, kasus Kompol Bambang yang memukul RF ini menyoroti pentingnya kontrol diri dan profesionalisme di tubuh Polri.
    Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, menyayangkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi Kompol Bambang terhadap sopir taksi online.
    Menurut Poengky, apapun masalah yang muncul, seharusnya diselesaikan dengan cara komunikasi yang baik, tanpa perlu emosi bahkan terjadi kekerasan.
    “Seharusnya masalah apapun bisa diselesaikan dengan komunikasi. Jangan sampai emosi menguasai, menunjukkan kekuatan, lalu memukul orang yang dianggap lemah,” ujar Poengky dalam keterangannya kepada
    Kompas.com
    , Selasa (5/11/2024).
    Kompolnas juga mengapresiasi langkah tegas Kapolda Maluku yang langsung mencopot Kompol Bambang dari jabatannya.
    Menurut Poengky, langkah tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam menanggapi pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.
    Namun, Poengky menekankan pentingnya agar Kompol Bambang diperiksa lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran kode etik.
    “Semestinya Kompol BSW bisa diproses secara pidana, namun karena perdamaian telah tercapai dan laporan dicabut, proses pidana dihentikan. Namun, langkah etik tetap harus diambil untuk memberikan efek jera,” tambah Poengky.
    Di sisi lain, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, juga memberikan pandangannya terkait insiden tersebut.
    Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Kompol Bambang terhadap warga dianggap tidak dibenarkan, terutama jika dilakukan tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum.
    Polisi, sebagai penegak hukum, seharusnya mengedepankan profesionalisme dan menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam tindakan yang melanggar hukum.
    “Apapun yang terjadi, jika seorang polisi melakukan penganiayaan, itu adalah pelanggaran hukum. Polisi adalah pengayom dan pelindung masyarakat, jadi tindakan kekerasan seperti itu tidak boleh terjadi,” tegas Edi.
    Meskipun ada kemungkinan penyelesaian melalui jalur mediasi atau perdamaian antara korban dan pelaku, hal tersebut tidak seharusnya mengesampingkan proses hukum yang ada.
    Menurut Edi, penting bagi Polri untuk menunjukkan bahwa tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian tidak akan dibiarkan begitu saja.
    “Kami minta kepada Polda Maluku agar diproses secara hukum karena bagaimanapun juga itu adalah masyarakat,” ujar Edi.
    Insiden ini menjadi pelajaran penting bagi Polri bahwa emosi tidak boleh menguasai tindakan, apalagi jika melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan.
    Proses hukum yang adil dan tegas, baik secara pidana maupun etik, diperlukan untuk memastikan bahwa peristiwa seperti ini tidak terulang lagi.
    Institusi Polri, yang memiliki tugas mulia untuk menjaga keamanan dan ketertiban, harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, termasuk dalam hal pengendalian diri dan menyelesaikan masalah secara profesional.
    Dengan adanya sanksi tegas terhadap Kompol Bambang, diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi langkah awal dalam memperbaiki citra Polri yang lebih humanis dan berintegritas.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Beruntungnya Bobby Kertanegara…
                        Megapolitan

    8 Beruntungnya Bobby Kertanegara… Megapolitan

    Beruntungnya Bobby Kertanegara…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tak ubahnya manusia, kehidupan kucing di penjuru dunia juga penuh cerita.
    Ada yang terlahir terawat sebagai peliharaan, ada yang terjerumus di kasta terbawah dan berakhir mengenaskan, ada pula yang terangkat derajatnya menjadi kucing ‘ningrat’.
    Di Amerika Serikat, salah satu yang bernasib mujur adalah seekor kucing abu-abu bercorak putih dan bermata hijau.
    Kucing itu
    nyelonong
    ke atas panggung saat Jill Biden tengah mengampanyekan suaminya, Joe Biden, di kampung halamannya, Pennsylvania. 
    Alih-alih terganggu, Jill justru membawa pulang kucing itu dan menamainya sesuai dengan nama kota kampung halamannya, Willow Grove.
    Sejak momen itu, hidup Willow berubah. Ia diboyong ke Gedung Putih ketika Joe Biden dilantik sebagai Presiden AS tahun 2021.
    Tidak hanya terjamin kehidupannya, Willow juga berkesempatan bertemu, bahkan menerima kasih sayang oleh tokoh-tokoh penting dunia.
    Di Indonesia, kisah keberuntungan Willow terjadi pula pada seekor kucing ras domestik alias kucing kampung putih bercorak abu-abu dan hitam.
    Sekitar akhir 2016, ia datang ke rumah Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat itu, rumah Prabowo sedang direnovasi. 
    Prabowo yang tertarik dengan polah gemas kucing jantan itu lalu mengadopsinya. Prabowo memberinya nama,
    Bobby Kertanegara
    .
    Saat Prabowo dilantik sebagai Presiden ke-8 RI, rupanya Bobby turut diboyong ke Istana. Momen-momen Bobby menapaki Istana Kepresidenan Jakarta pun dibagikan di akun Instagram-nya yang kini memiliki lebih dari 800 ribu pengikut.
    Salah satu momen epik Bobby yang disukai warganet adalah ketika kaki kanannya “nangkring” di hidung sang majikan yang merupakan orang nomor satu di Indonesia. Taring mungilnya juga tampak menggigit pipi Prabowo. Gemas. 
    Tak hanya Bobby, pada 2021, Prabowo kembali mengadopsi tiga kucing liar bercorak hitam, putih, dan coklat. Ketiganya diberi nama Mika, Miki, dan Miko.
     
    Di luar kisah para kucing ‘ningrat’ ini, sebenarnya ada lebih banyak kucing yang menyimpan cerita memprihatinkan. Terutama bagi yang hidup di jalan, taman kota, tempat sampah, hingga permukiman padat penduduk.
    Noer Firmansyah yang merupakan Kepala Dokter Yayasan Peduli Lingkungan Indonesia (YPLI) memiliki segudang cerita menyedihkan dari para makhluk berbulu itu.
    “Ada yang kakinya terlilit benang, ada yang tertabrak sampai lumpuh, bahkan banyak yang mati karena kelaparan,” ungkap Noer kepada
    Kompas.com
    di sela kesibukannya, Sabtu (2/11/2024). 
    “Belum lagi ada yang terkena scabies dan chlamydia (penyakit kulit). Mereka juga rentan terkena penyakit-penyakit tak kasat mata dan pancaroba. Makanya kalau tidak terurus, kasihan sekali,” lanjut dia. 
    Kucing-kucing yang mengidap berbagai penyakit kemudian memunculkan stigma negatif di masyarakat.
    Stigma negatif semakin menebal karena kucing juga dapat menularkan berbagai penyakit ke manusia, antara lain toksoplasmosis, rabies, penyakit cakar kucing, dan penyakit kulit.
    Situasi inilah yang kemudian menjadi awal dari aksi penganiayaan kepada kucing, bahkan dengan cara sadis seperti dibacok, disiram air keras, hingga ada yang tega memakunya hidup-hidup di batang pohon.
    “Mungkin karena manusia sukanya melihat hewan yang lucu dan gemas dibandingkan yang penyakitan. Mereka lebih jijik dan takut. Makanya kalau tidak diobati, masyarakat akan semakin benci,” ujar Noer.
    Apabila terjadi ledakan populasi di suatu kawasan, posisi kucing-kucing itu juga menjadi rentan karena bersinggungan dengan aktifitas manusia. Salah satu contohnya menjadi korban tertabrak kendaraan.
    Kondisi itu pula yang melatarbelakangi berdirinya YPLI pada 2018. Yayasan itu aktif menolong kucing liar yang membutuhkan bantuan hingga membantu pemerintah mengontrol populasi melalui sterilisasi sekaligus vaksinasi agar tidak banyak kucing-kucing jalanan yang menderita. 
    Noer pun sangat bersyukur karena semakin banyak orang yang peduli terhadap nasib kucing dan anjing telantar.
    “Kami sekarang punya 13 lebih Rumah Kucing. Melalui itu, kami coba bantu (merawat kucing sakit, vaksinasi, dan mengarahkan ke sterilisasi). Sama halnya catlover lain juga ya. Ada yang bisa merawat 5, 6, 10, bahkan 100. Alhamdulilah,” ujar dia.
    Pihaknya juga terus mendorong agar masyarakat teredukasi merawat kucing atau anjing liar demi situasi yang harmonis dengan manusia.
     
    DKI Jakarta sendiri diketahui pernah mengalami ledakan populasi kucing pada 2021 dengan angka 2,8 juta ekor, setara dengan hampir 25 persen dari populasi penduduk saat itu. 
    Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta kemudian menekannya dengan cara menggelar sterilisasi dan vaksinasi masif kucing-kucing di penjuru kota.
    Data sensus terbaru menunjukkan,
    populasi kucing di Jakarta
    berhasil ditekan hingga di bawah 1 juta ekor.
    Rinciannya, sebanyak 754.400 ekor merupakan kucing jalanan. Sementara 111.750 ekor lain merupakan kucing peliharaan, termasuk Bobby, Mika, Miki, dan Miko.
    “Kami memberikan perhatian dengan melaksanakan program sterilisasi dengan metode Trap-Neuter-Return (TNR),” ujar Kepala Dinas KPKP Jakarta Suharini Eliawati.
    Eli memastikan, sterilisasi dan vaksinasi dilakukan bertujuan untuk menyejahterahkan kucing-kucing tak bertuan yang tinggal di jalanan. 
    Meski demikian, upaya ini bukan tanpa tantangan. Eli menyebut, tantangan terbesar ada pada masyarakat sendiri. Masyarakat banyak yang belum sadar pentingnya ikut merawat hewan-hewan liar ini.
    Pihaknya pun terus mengedukasi masyarakat dengan menyasar anak sekolah demi membangun kepedulian terhadap anjing dan kucing liar. Masyarakat harus dididik bahwa menjaga anjing dan kucing liar sama artinya dengan menjaga manusia dari penyakit.
    “Upaya tersebut untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota ramah satwa,” lanjut Eli.
    Dengan demikian, tidak hanya Bobby Kertanegara dkk saja yang beruntung dapat hidup dengan nyaman di balik ‘istananya’. Kucing atau anjing liar di sudut-sudut kota juga berhak mendapatkan kesejahteraan yang sama.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.