Xcloud.id

Category: Kompas.com

  • 10 Poltracking Bongkar Grup Chat Persepi soal Peringatan Tak Bingungkan Konsumen Megapolitan

    10 Poltracking Bongkar Grup Chat Persepi soal Peringatan Tak Bingungkan Konsumen Megapolitan

    Poltracking Bongkar Grup Chat Persepi soal Peringatan Tak Bingungkan Konsumen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Poltracking Indonesia mengungkapkan ada oknum dari asosiasi Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (
    Persepi
    ) yang mengingatkan lembaga survei untuk tidak membuat publik dan konsumen bingung melalui hasil survei mereka.
    Percakapan ini terjadi sebelum polemik perbedaan hasil elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode Oktober 2024
    Dalam konferensi pers, Poltracking memperlihatkan sebuah tangkap layar yang disebutkan percakapan grup internal anggota Persepi di aplikasi WhatsApp.
    Rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.

    “Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI,”
    tulis seorang anggota grup WA itu.
    Nama pengirim pesan itu ditutup dan pihak Poltracking enggan menyebutkan jelas siapa pihak yang mereka sebut sebagai oknum yang memojokkan Poltracking.

    “Mohon Sekretariat inventarisir agar lembaga survei enggak ngebingungin masyarakat dan konsumen,”
    tulis oknum itu lagi.
    Ketika ditanya, Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi enggan membongkar lebih lanjut terkait konsumen yang dimaksud.
    “Itu bukan dari kami. Bukan dari Poltracking yang bikin pernyataan. Bisa ditanyakan ke internal Persepi, siapa yang dimaksud dengan konsumen,” ujar Masduri saat ditemui usai konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).
    Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menegaskan kalau pihaknya tidak bekerja sama dengan pasangan calon mana pun di Jakarta.
    “Kami bukan konsultan di Jakarta. Enggak ada urusan bagi Poltracking siapa pemenang di Jakarta. Kami hanya ingin menyampaikan data ini apa adanya,” kata Hanta Yuda di acara yang sama.
    Masduri menegaskan, sebelum Poltracking merilis hasil survei yang kemudian menjadi polemik, mereka justru sudah ditarget oleh satu oknum Dewan Etik Persepi.
    “Jadi, kalau kita perhatikan di sini, sudah ada tendensi sejak awal. Kalau benar data berbeda dengan LSI kira-kira Poltracking layak untuk dipecat,” kata Masduri.
    Dia merujuk pada percakapan dalam tangkap layar grup WhatsApp internal Persepi. Setelah menyebut “konsumen”, oknum anggota Dewan Etik yang dimaksud disebutkan memberikan ancaman tidak langsung kepada Poltracking.
    “Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya,” tulis oknum itu lagi.
    Masduri mengatakan, rangkaian percakapan ini yang menjadi dasar Poltracking diduga melakukan manipulasi data hingga akhirnya dinyatakan bersalah secara etik oleh Persepi.
    Sebelumnya, Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia ihwal hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).
    Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Dewan Etik Persepi meminta keterangan dari Poltracking dan LSI.
    “Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi,” demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi.
    Sementara itu, Ketua Umum Persepi Phillip Vermonte mengatakan bakal menjelaskan secara lengkap dalam konferensi pers besok, Sabtu (9/11/2024).
    Persepi sekaligus akan memaparkan perbedaan hasil data antara Poltracking dan LSI yang menjadi akar polemik.  
    “Besok Persepi akan bikin rapat umum memaparkan hasil audit data LSI dan Poltracking,” kata dia. 
    Anggota Dewan Etik Persepi Saiful Mujani membenarkan chat di dalam grup WhatsApp tersebut. Namun, konteksnya bukan ditujukan khusus untuk satu lembaga survei saja. 
    “Ya ada, tetapi konteksnya tidak spesifik untuk satu lembaga. Berlaku bagi semua anggota,” kata Saiful. 
    Sebelumnya,
    Poltracking disanksi
    karena ada ketidaksesuaian data dalam hasil survei elektabilitas calon gubernur dan wagub Jakarta. Hasil survei Poltracking berbeda jauh dengan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI). 
    Hasil jajak pendapat LSI yang dirilis Rabu (23/10/2024) memperlihatkan paslon nomor urut 3 Pramono Agung-Rano Karno unggul pada Pilkada Jakarta 2024 dengan elektabilitas sebesar 41,6 persen. Sementara, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono mencatatkan tingkat keterpilihan sebesar 37,4 persen.
    Sedangkan perolehan elektabilitas paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana cenderung stagnan sebesar 6,6 persen.
    Survei yang digelar LSI pada 10-17 Oktober 2024 ini melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
    Di sisi lain, menurut hasil survei Poltracking yang dirilis Kamis (24/10/2024), Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen.
    Menurut survei tersebut, Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen.
    Selanjutnya, paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, elektabilitasnya sebesar 3,9 persen.
    Survei Poltracking ini digelar pada 10-16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Poltracking Bongkar Grup Chat Persepi soal Peringatan Tak Bingungkan Konsumen Megapolitan

    Poltracking Bongkar Chat Grup Persepi Soal Peringatan Tak Bingungkan Konsumen Megapolitan 9 November 2024

    Poltracking Bongkar Grup Chat Persepi soal Peringatan Tak Bingungkan Konsumen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Poltracking Indonesia mengungkapkan ada oknum dari asosiasi Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (
    Persepi
    ) yang mengingatkan lembaga survei untuk tidak membuat publik dan konsumen bingung melalui hasil survei mereka.
    Percakapan ini terjadi sebelum polemik perbedaan hasil elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode Oktober 2024
    Dalam konferensi pers, Poltracking memperlihatkan sebuah tangkap layar yang disebutkan percakapan grup internal anggota Persepi di aplikasi WhatsApp.
    Rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.

    “Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI,”
    tulis seorang anggota grup WA itu.
    Nama pengirim pesan itu ditutup dan pihak Poltracking enggan menyebutkan jelas siapa pihak yang mereka sebut sebagai oknum yang memojokkan Poltracking.

    “Mohon Sekretariat inventarisir agar lembaga survei enggak ngebingungin masyarakat dan konsumen,”
    tulis oknum itu lagi.
    Ketika ditanya, Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi enggan membongkar lebih lanjut terkait konsumen yang dimaksud.
    “Itu bukan dari kami. Bukan dari Poltracking yang bikin pernyataan. Bisa ditanyakan ke internal Persepi, siapa yang dimaksud dengan konsumen,” ujar Masduri saat ditemui usai konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).
    Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menegaskan kalau pihaknya tidak bekerja sama dengan pasangan calon mana pun di Jakarta.
    “Kami bukan konsultan di Jakarta. Enggak ada urusan bagi Poltracking siapa pemenang di Jakarta. Kami hanya ingin menyampaikan data ini apa adanya,” kata Hanta Yuda di acara yang sama.
    Masduri menegaskan, sebelum Poltracking merilis hasil survei yang kemudian menjadi polemik, mereka justru sudah ditarget oleh satu oknum Dewan Etik Persepi.
    “Jadi, kalau kita perhatikan di sini, sudah ada tendensi sejak awal. Kalau benar data berbeda dengan LSI kira-kira Poltracking layak untuk dipecat,” kata Masduri.
    Dia merujuk pada percakapan dalam tangkap layar grup WhatsApp internal Persepi. Setelah menyebut “konsumen”, oknum anggota Dewan Etik yang dimaksud disebutkan memberikan ancaman tidak langsung kepada Poltracking.
    “Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya,” tulis oknum itu lagi.
    Masduri mengatakan, rangkaian percakapan ini yang menjadi dasar Poltracking diduga melakukan manipulasi data hingga akhirnya dinyatakan bersalah secara etik oleh Persepi.
    Sebelumnya, Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia ihwal hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).
    Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Dewan Etik Persepi meminta keterangan dari Poltracking dan LSI.
    “Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi,” demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi.
    Sementara itu, Ketua Umum Persepi Phillip Vermonte mengatakan bakal menjelaskan secara lengkap dalam konferensi pers besok, Sabtu (9/11/2024).
    Persepi sekaligus akan memaparkan perbedaan hasil data antara Poltracking dan LSI yang menjadi akar polemik.  
    “Besok Persepi akan bikin rapat umum memaparkan hasil audit data LSI dan Poltracking,” kata dia. 
    Anggota Dewan Etik Persepi Saiful Mujani membenarkan chat di dalam grup WhatsApp tersebut. Namun, konteksnya bukan ditujukan khusus untuk satu lembaga survei saja. 
    “Ya ada, tetapi konteksnya tidak spesifik untuk satu lembaga. Berlaku bagi semua anggota,” kata Saiful. 
    Sebelumnya,
    Poltracking disanksi
    karena ada ketidaksesuaian data dalam hasil survei elektabilitas calon gubernur dan wagub Jakarta. Hasil survei Poltracking berbeda jauh dengan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI). 
    Hasil jajak pendapat LSI yang dirilis Rabu (23/10/2024) memperlihatkan paslon nomor urut 3 Pramono Agung-Rano Karno unggul pada Pilkada Jakarta 2024 dengan elektabilitas sebesar 41,6 persen. Sementara, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono mencatatkan tingkat keterpilihan sebesar 37,4 persen.
    Sedangkan perolehan elektabilitas paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana cenderung stagnan sebesar 6,6 persen.
    Survei yang digelar LSI pada 10-17 Oktober 2024 ini melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
    Di sisi lain, menurut hasil survei Poltracking yang dirilis Kamis (24/10/2024), Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen.
    Menurut survei tersebut, Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen.
    Selanjutnya, paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, elektabilitasnya sebesar 3,9 persen.
    Survei Poltracking ini digelar pada 10-16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Insiden Anak Terlindas Truk Memantik Amarah Warga yang Terpendam Megapolitan 9 November 2024

    Insiden Anak Terlindas Truk Memantik Amarah Warga yang Terpendam Megapolitan 9 November 2024

    Insiden Anak Terlindas Truk Memantik Amarah Warga yang Terpendam
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Suasana pagi di Jalan Raya Salembaran, Kampung Melayu Timur, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, seketika berubah menjadi kericuhan pada Kamis (7/11/2024).
    Insiden terjadi ketika seorang bocah berinisial ANP (9) terlindas
    truk tanah
    yang tengah melintas.
    Peristiwa itu melukai kaki kiri bocah tersebut, sehingga memicu reaksi emosi yang meluap-luap dari warga sekitar.
    Saat itu, ANP sedang dibonceng oleh seorang wanita berinisial SD (20). Keduanya sedang dalam perjalanan dari Kosambi menuju Teluknaga.
    Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menjelaskan bahwa SD saat itu mencoba menyalip truk dari sisi kiri.
    Namun, kendaraan yang mereka tumpangi kehilangan keseimbangan, sehingga keduanya terjatuh.
    “Korban SD terjatuh ke arah kiri, sedangkan ANP terlempar ke kanan hingga masuk ke kolong truk dan terlindas oleh ban depan sebelah kiri,” ujar Kombes Zain Dwi Nugroho.
    ANP yang mengalami luka serius segera dilarikan ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk mendapatkan perawatan intensif.
    Tragedi ini menjadi pemantik kemarahan yang telah lama terpendam di hati warga Teluknaga.
    Mereka merasa sudah cukup menanggung risiko akibat truk-truk pengangkut tanah yang dianggap sering kali mengabaikan keselamatan dan kenyamanan di sekitar.
    Setelah insiden itu, warga memblokade Jalan Salembaran Jaya, kemudian melampiaskan kemarahan.
    Warga merusak truk hingga membakar beberapa truk yang melintas.
    Maman (45), seorang warga setempat, menyatakan bahwa aksi ini adalah ekspresi kekesalan yang sudah memuncak.
    “Aksi ini kami lakukan atas keresahan masyarakat terhadap aktivitas kendaraan tambang yang sudah banyak menimbulkan korban jiwa,” ujar Maman.
    Warga lainnya, Atmo, meminta agar jadwal operasional truk pengangkut tanah dibatasi, khususnya di Jalan Raya Salembaran, Kosambi, Kabupaten Tangerang.
    “Untuk masyarakat sebenarnya hanya ingin jam operasionalnya diatur. Bukan melarang, karena kita tahu itu untuk kemajuan,” kata Atmo.
    Atmo berharap truk pengangkut tanah itu tidak lagi beroperasi pada siang hari, mengingat banyak warga yang beraktivitas saat itu.
    “Jam operasinya saja, jadi kalau siang ini banyak ibu-ibu dan anak-anak sekolah, orang bekerja,” kata Atmo.
    Kemarahan warga tidak hanya ditujukan pada truk-truk yang melintas, tetapi juga kepada petugas kepolisian.
    Ketika aparat dari Polres Metro Tangerang Kota dikerahkan untuk menenangkan situasi, bentrokan pun terjadi.
    Beberapa personel kepolisian mengalami luka ringan akibat lemparan batu. Salah satunya adalah Wakapolres Tangerang Kota AKBP Yolanda Evalyn Sebayang.
    Situasi kericuhan baru mulai kondusif pada Kamis sore.
    Wakapolda Metro Jaya Brigjen Djati Wiyoto Abadhy menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat setempat telah mengadakan pertemuan untuk mencari solusi atas tuntutan warga.
    Sebagai langkah awal, pemerintah memutuskan untuk melarang operasional truk di wilayah Teluknaga selama tiga hari ke depan.
    “Ini sebagai bentuk empati kepada korban dan untuk merapikan peraturan jam operasional truk di wilayah ini,” ungkap Brigjen Djati.
    Selain itu, Polres Metro Tangerang Kota menetapkan DWA (21), sopir truk yang terlibat dalam insiden ini, sebagai tersangka.
    Dari hasil pemeriksaan, DWA dinyatakan positif menggunakan amfetamin.
    “Setelah kami lakukan tes urine, ternyata memang positif amfetamin,” tambah Brigjen Djati.
    Insiden ini membawa pesan yang kuat bagi pemerintah dan pihak terkait tentang pentingnya menegakkan aturan dan menjaga keselamatan warga.
    Sementara itu, bagi warga Teluknaga, peristiwa ini menjadi momentum untuk menyuarakan perlunya keamanan dari ancaman kendaraan berat.
    (Reporter: Baharudin Al Farisi, Intan Afrida Rafni | Editor: Irfan Maullana, Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • [POPULER JABODETABEK] Duduk Perkara Kericuhan di Teluknaga, Berawal dari Kaki Bocah Terlindas Truk Tanah | Warga Sudah Protes soal Operasional Truk Sebelum Kericuhan Megapolitan 9 November 2024

    [POPULER JABODETABEK] Duduk Perkara Kericuhan di Teluknaga, Berawal dari Kaki Bocah Terlindas Truk Tanah | Warga Sudah Protes soal Operasional Truk Sebelum Kericuhan Megapolitan 9 November 2024

    [POPULER JABODETABEK] Duduk Perkara Kericuhan di Teluknaga, Berawal dari Kaki Bocah Terlindas Truk Tanah | Warga Sudah Protes soal Operasional Truk Sebelum Kericuhan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah berita di Jabodetabek menarik perhatian pembaca Kompas.com sepanjang Jumat (8/11/2024), salah satunya mengenai duduk perkara kericuhan di Teluknaga.
    Selain itu, berita tentang pernyataan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang kecewa terkait ketidakhadiran dua dari tiga calon gubernur Jakarta juga ramai dibaca.
    Sementara itu, berita mengenai protes warga Teluknaga terkait operasi
    truk tanah
    sebelum terjadi kericuhan yang mengakibatkan kaki bocah terlindas turut menarik perhatian.
    Ketiga berita di atas masuk ke dalam deretan berita populer Jabodetabek, berikut paparannya:
    Bocah berinisial ANP (9) terluka parah setelah terlindas truk tanah di Jalan Raya Salembaran, Kampung Melayu Timur, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, pada Kamis (7/11/2024) sekitar pukul 09.00 WIB.
    Truk dengan nomor polisi B 9304 KYW yang dikemudikan oleh DWA (21) melindas kaki kiri ANP saat bocah tersebut dibonceng seorang wanita berinisial SD (20).
    Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho menjelaskan, ANP dan SD bergerak dari arah Kosambi menuju Teluknaga.
    Ketika SD mencoba mendahului truk dari sebelah kiri, mereka kehilangan keseimbangan dan terjatuh.
    “SD terjatuh ke arah kiri, sementara ANP terjatuh ke kanan dan masuk ke kolong truk hingga kaki kirinya terlindas ban depan sebelah kiri kendaraan,” ujar Kombes Zain.
    ANP yang mengalami luka serius langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang untuk mendapatkan perawatan medis.
    Baca selengkapnya
    di sini
    Pramono Anung
    menjadi satu-satunya calon gubernur (cagub) yang hadir dalam acara Dialog Jakarta bertema “Ragam Perspektif Membangun Kota” yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Kota Depok, pada Kamis (7/11/2024).
    Sebenarnya, ketiga cagub diundang dalam acara ini. Namun, Ridwan Kamil (RK) berhalangan hadir, sementara Dharma Pongrekun diwakili oleh Kun Wardana.
    “Tadi pagi kami mendadak menerima informasi pembatalan secara sepihak. Ini menunjukkan ketidakprofesionalan cagub dan kurangnya penghargaan terhadap ruang akademik dan ilmiah,” ujar Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HMIP) FISIP UI 2024, Muhammad Rihandi, dalam sambutannya.
    Rihandi menambahkan bahwa acara ini bertujuan untuk menggali berbagai perspektif mengenai pembangunan Jakarta di masa depan.
    Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, yang awalnya menyatakan akan hadir tetapi membatalkan secara sepihak.
    Di sisi lain, Pramono mengakui bahwa memiliki kesempatan untuk menghadiri acara tersebut merupakan hal yang menyenangkan.
    Pasalnya, ia bisa mendapatkan banyak masukan tajam dari para panelis, salah satunya soal literasi.
    Seorang mahasiswa UI mengeluhkan minimnya keberadaan perpustakaan di Jakarta.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Atmo Prakoso (45), warga Teluknaga, menyampaikan bahwa protes warga terkait operasional truk tanah sudah berlangsung tiga kali dalam tiga hari berturut-turut sebelum kericuhan pecah pada Kamis (7/11/2024) pagi.
    Menurut Atmo, aksi pertama dilakukan di Kantor Kecamatan Kosambi, Jalan Salembaran, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (5/11/2024).
    “Sebelum kejadian ini (truk melindas bocah berusia 9 tahun), sudah ada protes dan demo selama tiga hari berturut-turut. Bahkan, di kantor kecamatan sendiri ada aksi protes,” ungkap Atmo.
    Aksi protes berlanjut pada Rabu (6/11/2024) di Kampung Melayu, Teluknaga, Kabupaten Tangerang.
    “Besoknya ada protes di Kampung Melayu ke pemerintah. Lalu besoknya kejadian itu terjadi,” ungkap Atmo.
    Dalam insiden pada Kamis pagi, Atmo menyebutkan bahwa sopir truk sempat menjadi sasaran amukan massa.
    “Sopirnya sempat diamuk karena emosi warga yang meledak saat itu. Namun, ada juga yang berusaha mengamankannya,” jelasnya.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bocah yang Kakinya Terlindas Truk Tanah di Teluknaga Jalani Operasi Megapolitan 8 November 2024

    Bocah yang Kakinya Terlindas Truk Tanah di Teluknaga Jalani Operasi Megapolitan 8 November 2024

    Bocah yang Kakinya Terlindas Truk Tanah di Teluknaga Jalani Operasi
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com –
    ANP (9), bocah yang kakinya dilindas truk tanah di Tangerang, menjalani operasi kaki hari ini, Jumat (8/11/2024). 
    Dia mengalami luka serius di bagian kaki kanannya setelah terlindas truk tanah di Jalan Raya Salembaran, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Kamis (7/11/2024).
    “Kondisi korban waktu kejadian mungkin sudah pada tahu. Kalau sekarang kondisi korban sedang ditangani di ruang operasi,” ujar seorang guru di SDN Salembaran II, Fajar (41) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang, Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Jumat.
    Sebelumnya, kata Fajar, ANP sempat mengalami kriti hingga membutuhkan banyak darah.
    “Semalam itu sudah transfusi darah. Jadi memang kemarin itu ANP sangat membutuhkan banyak darah,” kata dia.
    Saat ini, Fajar masih belum bisa memastikan terkait kondisi ANP lantaran masih dalam penanganan medis di ruang operasi. Namun, sebelum dilakukan operasi, ANP diketahui sudah sempat sadar.
    “Kondisinya saat ini belum diketahui bagaimana karena masih dalam ruang operasi,” jelas Fajar.
    Diketahui, ANP merupakan siswi kelas 3 di SD Negeri Salembaran II, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.
    Sebelumnya, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho membantah korban meninggal dunia usai terlindas truk tanah.
    Dia memastikan bahwa korban selamat dan sedang dilakukan penanganan medis di ruang operasi RSUD Kabupaten Tangerang.
    “Jadi saya pastikan bahwa korban selamat dan Alhamdulillah kakinya masih bagus,” kata Zain.
    Diketahui, sempat terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kaki korban berinisial ANP terlindas truk tanah.
    Kejadian itu bermula dari ANP yang diboncengi oleh seorang wanita berinisial SD (20).
    Kemudian truk yang dikemudikan DWA (21) melintas di Jalan Raya Salembaran dari arah Kosambi menuju Teluknaga.
    “Kejadiannya di Jalan Raya Salembaran, tepatnya depan steam mobil Romauli,” ungkap Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).
    Saat di tempat kejadian perkara (TKP), sepeda motor yang dikendarai SD melintas. Dia hendak mendahului dari arah kiri.
    Namun, saat hendak mendahului, SD tidak mempunyai jarak pandang yang bebas dan tidak tersedia ruang yang cukup.
    “Korban SD terjatuh ke arah kiri dan ANP terjatuh ke kanan masuk ke kolong truk hingga kaki kirinya terlindas ban depan sebelah kiri kendaraan tersebut,” ujar Zain.
    Korban yang mengalami luka cukup serius di bagian kaki tersebut langsung dilarikan ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk mendapat perawatan medis.
    Sedangkan untuk sopir DWA, polisi langsung mengamankannya ke Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
    “Masyarakat mohon bersabar dan percayakan penanganan kasus ini. Kami berharap kejadian ini menjadi yang terakhir dan tidak ada lagi korban,” ucap Zain.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Suswono Diberi Waktu 5 Hari Penuhi Panggilan Bawaslu soal Guyonan "Kartu Janda" Megapolitan 8 November 2024

    Suswono Diberi Waktu 5 Hari Penuhi Panggilan Bawaslu soal Guyonan "Kartu Janda" Megapolitan 8 November 2024

    Suswono Diberi Waktu 5 Hari Penuhi Panggilan Bawaslu soal Guyonan “Kartu Janda”
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta nomor urut 1,
    Suswono
    , diberi waktu selama lima hari untuk memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta soal guyonan ”
    kartu janda
    “.
    “Dalam proses penanganan hanya lima hari, tiga hari plus dua hari pada masa kalender. Jadi, Sabtu-Minggu, kita gunakan untuk kegiatan penanganan pelanggaran,” kata Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Jakarta Sakhroji di dilansir dari
    Antara
    , Jumat (8/11/2024).
    Sakhroji mengatakan, pemanggilan terhadap Suswono merupakan tindak lanjut dari laporan Ketua Ormas Betawi Bangkit David Darmawan atas dugaan penistaan agama buntut guyonan kartu janda pada Selasa (29/10/2024).
    Namun, Suswono tak memenuhi pemanggilan pertama, Rabu (6/11/2024) malam dan pemanggilan kedua, Kamis (7/11/2024).
    “Kemarin kita undang belum hadir karena katanya ada kegiatan. Nah, hari ini mungkin diundang lagi ya, kita menunggu kehadiran beliau dan juga saksi-saksi lain,” ujar Sakhroji.
    Sakhroji menegaskan, sampai saat ini Bawaslu Jakarta masih memproses dan meminta klarifikasi Suswono untuk memberikan keterangan lebih lanjut.
    “Setelah mungkin mereka tak hadir lima hari, ya kita nanti membuat kajian seperti apa dari pihak-pihak yang hadir,” jelasnya.
    Dalam kajian tersebut, Bawaslu Jakarta akan mengundang para ahli, di antaranya ahli kepemiluan untuk membahas pelanggaran pidana dalam kampanye.
    Selanjutnya, Bawaslu akan melakukan rapat pleno bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memutuskan apakah perkara ini bisa berlanjut ke polisi.
    “Kalau kasus berhenti karena belum memenuhi unsur, kalau unsur memenuhi maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya,” tuturnya.
    Untuk diketahui, guyonan soal “kartu janda” itu disampaikan Suswono saat acara deklarasi bersama relawan Bang Japar pada beberapa waktu lalu.
    Suswono berjanji akan memperhatikan anak yatim dengan menambah kartu yatim sebagai prioritas dalam program Kartu Jakarta Maju (KAMU) yang diusung bersama Ridwan Kamil.
    Sambil mencairkan suasana, dia sempat berkelakar tentang “kartu janda” dan menyarankan agar janda kaya yang tidak mendapatkan bantuan menikah dengan pemuda pengangguran.
    Terkait hal itu, Suswono, yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan tidak berniat menyinggung pihak mana pun, termasuk menyindir status janda atau tokoh agama.
    “Saya akui jika guyonan tersebut kurang tepat dan bijaksana. Apa pun penjelasannya, saya sepenuhnya mengakui kesalahan saya,” kata Suswono dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).
    Menurut Suswono, meskipun guyonan tersebut dimaksudkan untuk menekankan pentingnya kepedulian pada anak yatim dan janda, dia menyadari bahwa penyampaiannya tidak tepat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Suswono Diberi Waktu 5 Hari Penuhi Panggilan Bawaslu soal Guyonan "Kartu Janda" Megapolitan 8 November 2024

    Suswono Dorong Fraksi PKS Carikan Solusi Polemik Kampung Susun Bayam, Jangan Tunggu Gubernur Baru Megapolitan 8 November 2024

    Suswono Dorong Fraksi PKS Carikan Solusi Polemik Kampung Susun Bayam, Jangan Tunggu Gubernur Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono meminta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jakarta menuntaskan masalah Kampung Susun Bayam (KSB) yang terdampak relokasi pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
    Suswono menuturkan, langkah ini bertujuan untuk memperjuangkan hak warga tanpa menunggu dirinya dan Ridwan Kamil resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.
    “Tidak menunggu saya jadi wakil gubernur dulu, tapi melalui Fraksi PKS misalnya saya akan desak mereka supaya segera panggil Pj Gubernur yang baru,” ujar Suswono di Kampung Susin Bayam, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).
    Suswono berharap, penyelesaian warga KSB dapat diselesaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi tanpa menunggu pelantikan gubernur baru.
    “Syukur-syukur bisa diselesaikan oleh Pj Gubernur yang baru, tidak mesti menunggu saya dilantik Februari ya,” ucapnya.
    Jika belum juga terselesaikan, Suswono berjanji ia akan membantu tuntaskan masalah warga KSB pada masa kepemimpinannya bersama Ridwan Kamil.
    “Tapi kalau sampai Februari belum tuntas ya pasti lah ini kewajiban dalam pemerintahan kami untuk menyelesaikannya,” kata dia.
    Suswono yakin pasti ada solusi terbaik jika pemerintah memegang prinsip keadilan, objektivitas, keberpihakan pada masyarakat, dan sesuai peraturan dalam pengambilan keputusan.
    “Sudah menjadi kewaiban pemerintah untuk membantu menyelesaikan masalah ini dengan segera,” tegasnya.
    Suswono berjanji akan mengutamakan aspek keadilan untuk warga KSB apabila ia dan Ridwan Kamil terpilih di Pilkada Jakarta 2024.
    “Jika nanti Rido terpilih, pasangan Ridwan Kamil-Suswono memimpin Jakarta, prinsip yang akan kami lakukan dalam membangun Jakarta adalah aspek keadilan,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Suswono Diberi Waktu 5 Hari Penuhi Panggilan Bawaslu soal Guyonan "Kartu Janda" Megapolitan 8 November 2024

    Suswono Temui Warga Kampung Susun Bayam, Janji Carikan Titik Temu Masalah Hunian Megapolitan 8 November 2024

    Suswono Temui Warga Kampung Susun Bayam, Janji Carikan Titik Temu Masalah Hunian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Calon wakil gubernur Jakarta nomor 1 Suswono bertemu dengan warga Kampung Susun Bayam (KSB) yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara.
    Suswono menjanjikan akan mengedepankan aspek keadilan untuk menyelesaikan permasalahan warga KSB apabila terpilih di Pilkada Jakarta 2024.
    “Jika nanti Rido terpilih, pasangan Ridwan Kamil-Suswono memimpin Jakarta, prinsip yang akan kami lakukan dalam membangun Jakarta adalah aspek keadilan,” ujar Suswono di Kampung Bayam, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).
    Suswono berjanji akan mencari solusi jika memang benar ada ketidakadilan yang selama ini dirasakan warga KSB.
    “Jadi pasti nanti kami cari titik temunya, kenapa ada konflik pasti ada ketidakadilan. Nah Inilah yang akan kami kedepankan,” tuturnya.
    Suswono menuturkan, permasalahan Kampung Susun Bayam harus segera diselesaikan karena menyangkut kepentingan orang banyak.
    “Saya yakin dan seyakin-yakinnya pasti ada jalan keluar yang terbaik untuk warga, saya yakin itu,” imbuhnya.
    Suswono menuturkan, ia akan mengecek soal perjanjian awal yang dibuat warga KSB dengan pemerintah sebelumnya.
    “Hak warga untuk tinggal di Kampung Susun Bayam harus segera dipenuhi sesuai perjanjian yang telah dibuat. Masalah perizinan, tarif, dan pengelolaan perlu diselesaikan dengan bijak,” ucapnya.
    Suswono menekankan bahwa permasalahan Kampung Susun Bayam bukan hanya mengenai kepemilikan tempat tinggal, tetapi juga soal keadilan dan keberpihakan pada masyarakat.
    Untuk diketahui, polemik ini bermula dari penggusuran Kampung Bayam untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada tahun 2019.
    Wilayah tersebut diklaim secara historis merupakan milik pemerintah. Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jakarya bersama PT JakPro berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk warga Kampung Susun Bayam.
    Namun, usai JIS dan rumah susun itu selesai dibangun, PT Jakpro justru tidak menepati janjinya.
    Oleh sebab itu, warga merasa tidak terima karena Jakpro telah berjanji memberikan izin eks warga KSB tinggal di rumah susun tersebut usai pembangunannya rampung.
     
    Hal ini membuat bentrok kedua belah pihak hingga memerlukan mediasi bersamaan dengan Pemprov DKI Jakarta dan Komnas HAM.
    Hasil dari mediasi itu adalah eks warga KSB sepakat berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro selanjutnya terkait rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso.
    Sambil menunggu proses pembangunan rusun itu, eks warga KSB akan tinggal di hunian sementara yang berada di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    Warga juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama harus tinggal di huntara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Peringatan Hari Pahlawan, CFD Kota Bekasi pada 10 November Ditiadakan Megapolitan 8 November 2024

    Ada Peringatan Hari Pahlawan, CFD Kota Bekasi pada 10 November Ditiadakan Megapolitan 8 November 2024

    Ada Peringatan Hari Pahlawan, CFD Kota Bekasi pada 10 November Ditiadakan
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi meniadakan hari bebas kendaraan bermotor atau
    car free day
    (CFD) karena bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada Minggu (10/11/2024).
    “Iya (ditiadakan) kan ada peringatan Hari Pahlawan,” ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Gani Muhammad di Plaza Pemkot Bekasi, Jumat (8/11/2024).
    Keputusan kegiatan CFD ditiadakan pekan ini tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor: 600.4/6189/DLH tentang Penghentian Sementara Penyelenggaraan Car Free Day (CFD) di Kota Bekasi.
    Surat edaran tersebut ditandatangani Gani dan ditetapkan pada Kamis (7/11/2024).
    Adapun, isi surat edaran tersebut yakni, peniadaan CFD berkenaan dengan adanya peringatan Hari Pahlawan.
    “Diinformasikan bahwa hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) di ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani sampai dengan Summarecon Kota Bekasi ditiadakan sementara,” demikian bunyi isi surat edaran tersebut.
    Dalam surat edaran ini juga tertuang tembusan langsung ke Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi dan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Badan Gizi Nasional Sebut NTT Akan Dapat Rp 8 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis Nasional 8 November 2024

    Badan Gizi Nasional Sebut NTT Akan Dapat Rp 8 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis Nasional 8 November 2024

    Badan Gizi Nasional Sebut NTT Akan Dapat Rp 8 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala
    Badan Gizi Nasional
    ,
    Dadan Hindayana
    mengatakan bahwa anggaran untuk program
    makan bergizi gratis
    tahun 2025, sebesar Rp 71 triliun.
    Dalam pemaparannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Dadan menyebut, bakal ada satuan pelayanan yang melaksanakan
    program makan bergizi gratis
    bakal di daerah-daerah.
    “Satuan pelayanan akan memberikan pelayanan kepada 3.000 anak mulai dari PAUD sampai SMA (Sekolah Menengah Atas),” kata Dadan, Kamis.
    Kemudian, menurut Dadan, satu unit pelayanan bakal mendapatkan anggaran sebesar Rp 9-11 miliar yang 85 persennya bakal digunakan untuk membeli bahan baku dari pertanian sekitar.
    Dia pun mencontohkan, Nusa Tenggara Timur (
    NTT
    ) bakal mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 8 triliun. Sebab, akan ada kurang lebih 749 titik pelayanan makan bergizi gratis di sana.
    “Misalnya kepada daerah NTT akan ada kurang lebih 749 titik pelayanan dan uang yang akan mengalir ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun,” ujar Dadan.

    Dadan lantas menyebut bahwa besaran alokasi anggaran tersebut jauh lebih besar daripada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT yang sebesar Rp 2 triliun.
    “Jadi, APBD NTT hanya Rp 2 triliun, Badan Gizi Nasional akan mengirim uang ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun atau empat kali lebih besar dari APBD-nya,” katanya.
     
    Menurut Dadan, alokasi anggaran sebesar itu cukup untuk menggerakkan roda ekonomi di daerah sekitar. Sehingga, tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas anak bangsa tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di daerah.
    “Jadi, ini adalah roda ekonomi yang akan bergerak di lokasi-lokasi,” ujar Dadan.
    Oleh karena itu, dia meminta kerja sama dari pemerintah daerah dan instansi terkait seperti TNI-Polri untuk menyukseskan program makan bergizi gratis di semua daerah.
    Dalam kesempatan tersebut, Dadan juga mengungkapkan bahwa uji coba program makan bergizi gratis bakal dilakukan di seluruh Indonesia mulai bulan Desember 2024.
    Namun, Dadan memaparkan bahwa uji coba serentak secara nasional tersebut bakal dilakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua.
    “Mulai bulan Desember (2024), kami akan lakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia,” katanya.
    Sebagaimana diketahui, pemerintah rencananya secara resmi mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.