Category: Kompas.com

  • Ini Komitmen Pemkot Surabaya untuk Pemerataan Akses Layanan Kesehatan

    Ini Komitmen Pemkot Surabaya untuk Pemerataan Akses Layanan Kesehatan

    Ini Komitmen Pemkot Surabaya untuk Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
    Tim Redaksi
    K
    OMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan pemerataan akses
    layanan kesehatan
    bagi warganya. Salah satunya, tampak dari peningkatan layanan di RSUD Dr M Soewandhie yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
    Warga Margorukun, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Ch (49), mengaku puas dengan layanan kesehatan yang diterimanya di rumah sakit tersebut. Ia menyatakan bahwa kemudahan pendaftaran
    online
    mempersingkat waktu tunggu untuk kontrol kesehatan rutin di poli jantung.
    “Kebetulan selama satu tahun terakhir saya rutin kontrol di poli jantung. Antreannya tidak terlalu lama. Kalau daftar
    online
    , kami tahu estimasi waktu datangnya, jadi tidak perlu menunggu lama-lama,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (7/11/2024).
    Peningkatan pelayanan di RSUD Dr M Soewandhie tak lepas dari perhatian langsung
    Wali Kota Surabaya

    Eri Cahyadi
    yang melakukan inspeksi pada November 2022. Rumah sakit yang berlokasi di Jalan Tambak Rejo ini telah menjadi andalan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
    Selain RSUD Dr M Soewandhie,
    Pemkot Surabaya
    juga mengelola RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) di Jalan Kendung, Kecamatan Benowo. Rumah sakit ini menjadi tumpuan utama bagi warga Surabaya Barat sejak diresmikan pada 26 Agustus 2010.
    “Sejak ada RSUD BDH yang dekat rumah, saya jadi lebih mudah mengakses layanan kesehatan. Jika darurat, bisa langsung datang,” ungkap warga Kendung, Sememi, Kecamatan Benowo, Nur.
    Nur menambahkan, dirinya kini lebih memilih RSUD BDH daripada RSUD Dr Soetomo yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Sebab, lokasinya lebih dekat serta pelayanan yang memadai.
    Untuk memperluas akses layanan kesehatan, Pemkot Surabaya saat ini membangun RSUD Eka Candrarini atau yang lebih dikenal sebagai RSUD Surabaya Timur. Rumah sakit ini berlokasi di Jalan Medokan Asri Tengah dan dirancang untuk melengkapi layanan yang sudah ada di RSUD Dr M Soewandhie dan RSUD BDH.
    “RSUD Surabaya Timur akan mengurai antrean di rumah sakit yang sudah ada, sekaligus menyediakan layanan khusus untuk ibu dan anak, termasuk spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) serta perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” ujar Eri saat peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit tersebut.
    Eri berharap, rumah sakit yang ditargetkan mulai beroperasi pada November 2024 itu dapat memberikan layanan kesehatan yang optimal.
    “Rumah sakit ini diprioritaskan untuk ibu dan anak, tetapi melayani semua jenis penyakit,” jelasnya.
    Warga Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Tasya, menyambut baik pembangunan RSUD Surabaya Timur.
    “Kalau ada rumah sakit pemkot yang dekat, tentu biaya lebih ringan dibandingkan rumah sakit swasta. Semoga fasilitas dan pelayanannya cepat dan optimal,” harapnya.
    Tak berhenti di situ, Pemkot Surabaya juga merencanakan pembangunan dua rumah sakit tambahan pada 2025, masing-masing di kawasan Surabaya Selatan dan Surabaya Utara. Langkah ini diambil untuk memastikan pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh penjuru kota.
    “Tahun depan, kami akan membangun dua rumah sakit lagi di wilayah selatan dan utara. Dengan demikian, pemerataan layanan kesehatan di Surabaya akan semakin optimal,” kata Eri.
    Menurut Eri, tambahan rumah sakit ini diharapkan dapat mengurangi beban layanan di RSUD Dr M Soewandhie dan RSUD BDH, yang kini melayani lebih dari 2.000 pasien setiap hari.
    Dengan keberadaan rumah sakit baru, kapasitas layanan akan terbagi lebih merata sehingga setiap rumah sakit dapat melayani sekitar 500 pasien per hari.
    “Dengan hadirnya pemerintah, pelayanan kesehatan diharapkan semakin maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat Surabaya,” imbuhnya.
    Langkah Pemkot Surabaya mendapat apresiasi dari anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan. Ia menilai pembangunan rumah sakit baru sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
    “Kami mendukung pembangunan RSUD Surabaya Timur serta rumah sakit di kawasan selatan dan utara. Penting agar layanan kesehatan mudah diakses warga dan meningkatkan usia harapan hidup,” kata Johari.
    Ia juga mengimbau agar Pemkot Surabaya terus mengedukasi warga tentang pola hidup sehat melalui petugas kesehatan di tingkat RT dan RW. Menurut Johari, keberadaan Universal Health Coverage (
    UHC
    ) di Surabaya mempermudah warga mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP.
    “Harapan kami, RSUD Surabaya Timur segera dioperasionalkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” tandasnya.
    Langkah strategis Pemkot Surabaya itu menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan mudah diakses oleh seluruh warga kota. (ADV)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        Profil Komjen Ahmad Dofiri, Wakapolri Baru yang Dulu Pecat Ferdy Sambo
                        Nasional

    10 Profil Komjen Ahmad Dofiri, Wakapolri Baru yang Dulu Pecat Ferdy Sambo Nasional

    Profil Komjen Ahmad Dofiri, Wakapolri Baru yang Dulu Pecat Ferdy Sambo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk Komisaris Jenderal (Komjen)
    Ahmad Dofiri
    sebagai Wakil Kapolri (
    Wakapolri
    ). Ahmad Dofiri sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.
    Ahmad Dofiri menggantikan Komjen Agus Andrianto yang dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
    Penunjukan Ahmad Dofiri menjadi Wakapolri tersebut termaktub dalam surat telegram dengan nomor ST/2517/XI/KEP./2024 yang berisi daftar mutasi pejabat tinggi (pati) dan pejabat menengah (pamen) Polri pada November 2024 yang ditandatangani oleh Kapolri.
    Lantas, bagaimana sepak terjang Ahmad Dofiri?
    Pria kelahiran 4 Juni 1967 ini merupakan peraih Adhi Makayasa di Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.
    Diberitakan
    Kompas.com
    sebelumnya, Ahmad Dofiri memulai karier sebagai Kanit Resintel Polsekta Tangerang di Polda Metro Jaya pada 1990. Dia lalu menjabat sebagai Kanit Resmob Polres Tangerang pada 1991.
    Kemudian, pada 2005, Ahmad Dofiri diangkat sebagai Kassubag Jabpamentil di Bagian SDM Polri.
    Dua tahun setelahnya, pada 2007, Dofiri dipercaya mengemban tugas sebagai Kapolres Bandung. Kemudian, pada 2009, dia menjadi Wakapolwiltabes Bandung serta Kapoltabes Yogyakarta.
    Kariernya terus naik. Mulai dari menjabat Kabag Kermadagri Robangpers SDE SDM Polri pada 2010. Lalu, Koorspripim Polri hingga menjadi Analis Kebijakan Madya bidang Binkar SSDM Polri pada 2012.
    Kemudian, pada 2013, Ahmad Dofiri diangkat menjadi Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
    Hingga akhirnya, pada 2016, dia dipercaya menjabat sebagai Kapolda DIY. Tetapi, sebelum itu, Dofiri menjabat sebagai Karobinkar SSDM Polri, Kapolda Banten, dan Karosunluhkum Divkum Polri.
    Pindah dari DIY, Ahmad Dofiri dipercaya menjadi Kapolda Jawa Barat pada 2020 setelah sebelumnya dipindahkan ke Jakarta untuk menjadi Asisten Logistik Kapolri pada 2019.
    Pada 2021, Dofiri dilantik menjadi Kabaintelkam Polri. Terakhir, pada 2023, dia menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.
    Ahmad Dofiri juga memiliki peran penting dalam pengungkapkan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J oleh eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo pada 2022.
    Selaku Kabaintelkam, Dofiri juga berperan dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J oleh Richard Eliezer atau Bharada E.
    Diberitakan
    Antaranews
    pada 15 Februari 2023, ibunda Bharada E, Rieneke Alma Pudihang berterima kasih pada jajaran petinggi Kepolisian termasuk Ahmad Dofiri selaku Kabaintelkam Polri.
    “Selama masa tahanan sampai saat ini Icad (panggilan akrab Richard) merasa aman dan nyaman di sana, tenang itu semua karena keamanan yang diberikan oleh kepolisian jadi kami menyampaikan banyak terima kasih,” kata Rieneke.
    Rieneke menyebut, Kabareskrim selalu ada dalam proses penyidikan. Sedangkan Kabaintelkam dan Irwasum, juga selama proses penyidikan sudah memberikan yang terbaik kepada putranya.
    Kemudian, Ahmad Dofiri juga yang memimpin sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Pol Ferdy Sambo pada Agustus 2022.
    Hingga akhirnya, pada 26 Agustus 2022, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Irjen Pol Ferdy Sambo karena melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri, yakni tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.
    “Pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Ketua Komisi Kode Etik Polri Komjen Ahmad Dofiri di Jakarta pada Jumat, 26 Agustus 2022, dini hari.
    Tak hanya sanksi pemecatan, Ferdy Sambo juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus atau patsus selama 40 hari di Mako Brimob.
    Namun, Ferdy Sambo sempat mengajukan banding atas putusan pemecatan tersebut.
    Hanya saja, hasil sidang menyatakan bahwa pimpinan sidang komisi banding Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto menolak permohonan banding Ferdy Sambo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko PMK: 13.000 Warga Mengungsi Imbas Erupsi Lewotobi Laki-laki
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        13 November 2024

    Menko PMK: 13.000 Warga Mengungsi Imbas Erupsi Lewotobi Laki-laki Nasional 13 November 2024

    Menko PMK: 13.000 Warga Mengungsi Imbas Erupsi Lewotobi Laki-laki
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengungkapkan, ada 13.000 warga yang mengungsi akibat erupsi Gunung
    Lewotobi Laki-laki
    di Nusa Tenggara Timur (NTT).
    Jumlah warga mengungsi itu disampaikan Pratikno kepada Presiden Prabowo Subianto melalui video konferensi membahas erupsi tersebut di Grha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (13/11/2024) malam.
    “Saat ini sudah ada lebih dari 13.000 warga yang mengungsi,” kata Pratikno berdasarkan video yang disebar oleh Tim Media Presiden Prabowo pada Rabu (13/11/2024).
    Ia pun menuturkan, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi serupa bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada hari yang sama.
    BNPB dan sejumlah kementerian terkait terus melakukan penyelamatan warga sejak erupsi pada 3 November 2024.
    “Sejak erupsi di tanggal 3 dini hari yang lalu, BNPB, Kemensos, TNI, Polri, pemda juga telah langsung melakukan penyelamatan dan evakuasi warga,” ucap dia.
    Dalam kesempatan terpisah setelah rapat koordinasi, Pratikno menuturkan, Prabowo merasa tak tenang dengan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki hingga melakukan konferensi video di sela-sela kunjungannya ke Amerika Serikat (AS).
    Pratikno menuturkan, hal ini pula yang membuat rapat koordinasi digelar dua kali.
    “Karena Pak Presiden ingin memperoleh
    update
    juga, karena Beliau merasa berada di luar negeri sementara mendapatkan berita tentang adanya bencana,” tuturnya.
    Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali meletus disertai gemuruh kuat pada Selasa (12/11/2024) malam.
    Pantauan
    Kompas.com
    dari Desa Konga, Kecamatan Titehena, gunung itu terus bergemuruh disertai dentuman kuat, bahkan sudah berlangsung selama 30 menit.
    Lontaran lava pijar juga teramati di atas puncak gunung dan mengalir ke segala arah.

    Warga yang berada di kamp pengungsian mulai panik. Beberapa di antara mereka keluar menyaksikan gunung yang sedang mengalami erupsi.
    Bunyi gemuruh gunung Lewotobi terdengar hingga Kota Maumere, Kabupaten Sikka. Mar Pemba, warga Maumere, mengaku kaget.
    “Kami di sini juga dengar gemuruh. Lumayan kuat,” ujar Mar saat dihubungi, Selasa malam.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Kecemasan Meluas Begitu Donald Trump Berencana Lakukan Deportasi Massal
                        Internasional

    5 Kecemasan Meluas Begitu Donald Trump Berencana Lakukan Deportasi Massal Internasional

    Kecemasan Meluas Begitu Donald Trump Berencana Lakukan Deportasi Massal
    Penulis
    PARA
    imigran, majikan mereka, dan kelompok-kelompok yang mendukung mereka mulai melakukan sejumlah hal untuk mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih, Donald Trump. Trump telah menyatakan akan mendeportasi jutaan
    imigran ilegal
    dari negara itu saat mulai berkuasa lagi pada 20 Januari tahun depan.
    Sejumlah orang khawatir, kebijakan Trump akan berdampak buruk bagi keluarga mereka, sementara yang lain berharap rencana
    deportasi massal
    itu, jika terwujud, bisa membuat keadaan mereka jadi lebih baik.
    Para sekutu Trump sedang mendiskusikan opsi deportasi dan penahanan terhadap para imigran ilegal. Penanganan perbatasan selatan, antara AS-Meksiko, dipandang sebagai prioritas sejak hari pertama periode pemerintahan kedua Trump.
    Sejumlah sumber
    CNN
    di lingkaran Trump mengatakan, pengusiran para imigran tidak berdokumen yang telah terlibat tindak pidana kemungkinan akan menjadi fokus pertama.
    Namun para aktivis hak asasi manusia khawatir, rencana deportasi itu bisa berdampak luas dan mungkin menyingkirkan orang-orang yang seharusnya dilindungi. Mereka takut rencana itu tidak hanya akan menargetkan imigran “bermasalah”, tetapi juga akan memengaruhi orang-orang yang seharusnya memiliki hak untuk tinggal di AS.
    League of United Latin American Citizens (LULAC), organisasi hak-hak sipil Hispanik tertua di AS, tengah mengumpulkan dana dan pengacara untuk menghadapi kebijakan imigrasi yang mereka sebut berpotensi “kejam, jahat, keji, dan tanpa belas kasihan.”

    Deportasi massal
    akan merugikan jutaan orang yang menjadi target Donald Trump, serta keluarga dan komunitas mereka — dan setiap orang di negara kita. Tindakan itu akan memisahkan orang tua dari anak-anak mereka, menghancurkan bisnis dan mata pencaharian, serta merusak tatanan bangsa dan perekonomian kita,” kata Juan Proano, CEO LULAC.
    Seorang pengacara di American Civil Liberties Union (ACLU) mengatakan, perencanaan mereka untuk menghadapi tantangan hukum sudah cukup maju.
    “Kami telah mempersiapkan diri untuk masa jabatan Trump yang kedua selama hampir satu tahun, dengan fokus pada kebijakan yang paling kejam, termasuk ancaman penggunaan militer untuk deportasi, hal yang jelas-jelas ilegal,” kata Lee Gelernt, pengacara ACLU yang menangani banyak kasus terkenal di masa jabatan pertama Trump.
    National Immigrant Justice Center (NIJC) mengatakan, para pengacara mereka juga telah siap.
    “Kami akan melanjutkan pekerjaan kami dalam memberikan bantuan hukum bagi imigran dan pengungsi, berjuang untuk menjaga keluarga mereka tetap bersama, mempertahankan akses terhadap suaka, dan mengadvokasi diakhirinya penahanan sewenang-wenang dan deportasi yang tidak adil,” kata Mary Meg McCarthy, direktur eksekutif lembaga itu dalam sebuah pernyataan.
     
    Cesar Espinosa, pemimpin komunitas Hispanik di Houston, mengatakan dia menerima banyak telepon dan pesan dari orang-orang yang khawatir sejak Trump kembali memenangkan pemilu, Rabu pekan lalu.
    “Kami bisa merasakan ketidakpastian dari banyak orang. Banyak yang bertanya, ‘Apa yang terjadi sekarang? Apa yang harus kita lakukan?’” kata dia kepada
    CNN
    .
    Menurut Espinosa, beberapa dari orang-orang itu berasal dari keluarga campuran: anggota keluarga mereka ada yang warga negara AS tetapi ada yang imigran tidak berdokumen. Ketakutan mereka adalah anggota keluarga yang bukan warga AS akan segera menjadi sasaran deportasi. Espinosa sendiri seorang
    permanent resident
    atau pemegang “
    green card
    “.
    Dia telah mencoba untuk menenangkan orang yang ketakutan itu dengan mengatakan bahwa deportasi massal akan memakan waktu lama, terutama terhadap orang-orang yang tidak terlibat tindak pidana.
    Di California, di mana para petani sangat bergantung pada tenaga kerja migran, ada desakan untuk melakukan reformasi kebijakan imigrasi, agar memungkinkan orang masuk ke AS untuk bekerja sementara waktu di sektor pertanian. Ada juga desakan pemberian status hukum bagi pekerja migran yang ada di AS sekarang ini.
    “Kita harus fokus pada mengurangi kekurangan karyawan kronis di pertanian dan peternakan California dan mengurangi hambatan terhadap lapangan kerja,” kata Presiden Biro Pertanian California, Shannon Douglass, dalam sebuah pernyataan kepada
    CNN
    .
    Di jantung kota New York City, di mana ribuan migran dan pencari suaka telah membebani sumber daya lokal, beberapa rumah ibadah tengah mempersiapkan diri untuk mengubah misi mereka. Tempat-tempat ibadah itu akan menyesuaikan kegiatan atau layanan mereka untuk membantu mengatasi dampak dari peningkatan jumlah migran dan pencari suaka yang datang ke kota itu.
    “Komunitas agama telah dimobilisasi selama lebih dari dua setengah tahun dalam kapasitas darurat,” kata Pendeta Chloe Breyer, direktur eksekutif Interfaith Center of New York, sebuah lembaga nirlaba lintas agama. “Tantangannya bukan secara spesifik deportasi, seperti yang terjadi sekarang, melainkan bagaimana memberi makanan, menyediakan tempat tinggal, dan menerima orang dalam jumlah besar.”
    Dia mengatakan, ada imbauan setiap dua mingguan dari sekitar 60 gereja, masjid, dan sinagoga yang terlibat terkait menyambut para migran. Imbauan itu dapat dialihkan atau digunakan untuk tujuan lain jika diperlukan. Pendeta itu mengatakan, jaringan tersebut akan dikerahkan jika diperlukan untuk melawan tindakan yang lebih ekstrem, seperti deportasi. Mereka siap untuk bertindak jika kebijakan deportasi atau kebijakan keras lainnya diberlakukan.
     
    Sehari setelah pemilu, para pejabat Kota New York mengatakan bahwa meskipun ada ketakutan terkait kebijakan imigrasi yang mungkin diterapkan pemerintahan Trump nantinya, masih terlalu dini untuk membuat keputusan atau mengambil langkah lebih lanjut terkait masalah tersebut.
    Kota itu memiliki undang-undang suaka yang melarang pemerintah setempat menghubungi petugas imigrasi federal jika mereka bertemu seorang migran tanpa izin.
    “Kami bekerja sama dengan semua lembaga yang berinteraksi dengan komunitas imigran untuk memastikan bahwa mereka memahami undang-undang suaka kami dan apa yang harus mereka patuhi,” kata Manuel Castro, komisaris wali kota untuk urusan imigran. Menurut dia, meskipun undang-undang tersebut ada, kecemasan dan ketakutan komunitas imigran berakar pada informasi yang salah dan bahkan kejahatan rasial.
    Namun Murad Awawdeh, presiden New York Immigration Coalition, memperingatkan bahwa undang-undang suaka itu tidak akan menghentikan lembaga imigrasi federal untuk melakukan apa yang mereka inginkan.
    Pada tahun 2024, penangkapan terhadap orang-orang yang menyeberang perbatasan secara ilegal, baik di perbatasan utara (AS-Kanada) maupun selatan (AS-Meksiko), tetap rendah. Menurut data pemerintah, rata-rata sekitar 1.700 orang yang ditahan setiap hari.
    Di beberapa titik pada Desember 2023, penangkapan migran melebihi 10,000 orang per hari di perbatasan AS-Meksiko.
    Sehari setelah pemilu, Jim Desmond, anggota Dewan Pengawas Wilayah San Diego, memposting foto dirinya bersama Wakil Presiden terpilih JD Vance di tembok perbatasan. Dia mengatakan, dirinya menantikan saat untuk mengamankan perbatasan itu.
    Awal tahun ini, Desmond memberikan kesaksian di hadapan Kongres bahwa kebijakan federal telah menyebabkan “Patroli perbatasan kita hanya menjadi agen pemrosesan (data), hanya berdiri dan menyaksikan orang-orang melanggar hukum kita.”
    Pernyataan yang berbeda muncul di Los Angeles, dengan nada yang lebih menantang, di mana University of Southern California memperkirakan tahun lalu ada lebih dari 800.000 imigran tanpa dokumen di wilayah LA.
    Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mengatakan kepada
    CNN
    , “Komunitas imigran merupakan jantung kota kami dan dalam menghadapi ancaman dan ketakutan, Los Angeles akan bersatu. Tidak seorang pun boleh hidup dalam ketakutan karena status imigrasi mereka. Kami akan terus mendukung kebijakan lokal dan negara bagian yang melindungi imigran dan menyediakan sumber daya penting.”
     
    Dia menambahkan, “Pesan saya sederhana: Tidak peduli di mana Anda dilahirkan, bagaimana Anda datang ke negara ini, Los Angeles akan mendukung Anda dan hal itu tidak akan berubah.”
    Los Angeles Unified School District, distrik sekolah publik terbesar kedua di AS setelah New York City, mengatakan pihaknya bersiap menghadapi potensi ancaman tindakan hukum terhadap para siswa dan keluarga mereka yang dapat menyebabkan pemisahan atau deportasi. Distrik itu menambahkan, pihaknya tidak akan membuat perjanjian dengan lembaga pemerintah untuk menegakan hukum imigrasi federal kecuali diwajibkan oleh undang-undang.
    Distrik itu mencakup sebagian besar wilayah Los Angeles dan area sekitarnya di California Selatan dan melayani lebih dari 600.000 siswa dari taman kanak-kanak hingga kelas 12.
    “Kegiatan-kegiatan penegakan aturan imigrasi di sekitar sekolah menciptakan kesulitan dan hambatan terhadap pencapaian kesehatan dan pendidikan serta menumbuhkan iklim ketakutan, konflik, dan stres yang berdampak pada semua siswa di distrik kami, terlepas dari latar belakang atau status imigrasi mereka,” kata juru bicara distrik tersebut dalam pernyataan yang dikirim ke
    CNN
    .
    Di seberang perbatasan San Diego di Tijuana, Meksiko, sekitar 3.400 orang menunggu di tempat penampungan migran, kata Jose Luis Perez Canchola, direktur urusan migrasi kota itu.
    Banyak yang berharap bisa memasuki AS secara legal dengan menggunakan aplikasi CBP ONE, aplikasi yang dikembangkan US Customs and Border Protection (CBP), yang dijalankan departemen dalam negeri AS. Aplikasi itu digunakan untuk membuat janji dengan petugas imigrasi.
    Namun, menurut Canchola, ada kekhawatiran aplikasi tersebut dapat terkena dampak rencana kebijakan Trump.
    “Jika terjadi pembatalan massal janji bertemu petugas imigrasi dan penutupan CBP ONE, yang mungkin terjadi adalah banyak yang memutuskan untuk melintasi perbatasan secara ilegal sebelum Januari 2025,” kata Perez Canchola.
    Ada juga kekhawatiran di Piedras Negras, kota Meksiko di seberang Rio Grande dari Eagle Pass, Texas. “Ada rasa takut dan gentar,” kata Suster Isabel Turcios, direktur tempat penampungan Frontera Digna, tempat para migran menggunakan CBP ONE untuk membuat janji dengan petugas imigrasi.
    “Saya mencoba untuk menenangkan mereka karena kecemasan yang mereka rasakan sangat besar,” kata suster itu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4
                    
                        Kejagung Pastikan Video Penggeledahan yang Diunggah Ahmad Sahroni Tak Terkait Judi "Online" Komdigi
                        Nasional

    4 Kejagung Pastikan Video Penggeledahan yang Diunggah Ahmad Sahroni Tak Terkait Judi "Online" Komdigi Nasional

    Kejagung Pastikan Video Penggeledahan yang Diunggah Ahmad Sahroni Tak Terkait Judi “Online” Komdigi
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan, video yang diunggah oleh anggota DPR
    Ahmad Sahroni
    , yang menampilkan momen penyitaan uang tunai, bukan terkait kasus judi
    online
    yang melibatkan oknum di Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi).
    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan bahwa video tersebut justru berkaitan dengan penggeledahan dalam kasus dugaan korupsi Grup Dutapalma.
    Abdul Qohar menjelaskan bahwa video tersebut memang diambil saat Kejagung melakukan penggeledahan di PT Aset Pasifik, yang terkait dengan perkara Grup Dutapalma.
    “Mengenai video yang dikaitkan dengan Komdigi, kami tidak tahu. Yang jelas, video itu diambil saat penggeledahan di PT Aset Pasifik, dan bukan terkait kasus judi
    online,”
    ujarnya di Kejagung, Selasa (12/11/2024).
    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menambahkan, narasi yang menyebut video tersebut terkait judi
    online
    tidaklah benar.
    Ia menegaskan bahwa penggeledahan tersebut dilakukan oleh penyidik Kejagung sebagai bagian dari penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan aset bernilai besar.
    “Video itu bukan terkait judi
    online
    , melainkan bagian dari penggeledahan oleh penyidik dalam kasus Duta Palma. Berdasarkan urutan penyitaan, video ini kemungkinan terkait penggeledahan aset,” jelas Harli.
    Sebuah kiriman dibagikan oleh ???????????????????? ???????????????????????????? (@ahmadsahroni88)
    Sebelumnya beredar video yang diunggah oleh Anggota DPR Ahmad Sahroni di akun Instagram resminya pada Minggu (10/11/2024).
    Dalam keterangan video tersebut, Sahroni menulis bahwa ruangan Staf Khusus Budi Arie digerebek polisi. Namun, di akhir keterangannya ia mempertanyakan kebenaran video tersebut.

    Ruangan staf Khusus Budi Ari (Menkoinfo) pelindung judi online di grebek Polisi, telah ditemukan tumpukan uang yang jumlahnya sangat fantastis
    ,” tulis Sahroni.

    Serius nih berita beneran gak siy
    ,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Kasus Impor Gula Tom Lembong
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        13 November 2024

    Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Kasus Impor Gula Tom Lembong Nasional 13 November 2024

    Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Kasus Impor Gula Tom Lembong
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Agung RI memeriksa tiga saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 yang menyeret eks Mendag Thomas Trikasih Lembong.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Selasa (12/11/2024).
    Ketiga saksi yang diperiksa yakni MY, APD, dan NE.
    “MY adalah Mantan Kasubdit 2 Importasi Produk Pertanian Kehutanan dan Peram di Kementerian Perdagangan periode 2014-2016,” kata Harli dalam keterangan resmi.
    “Sementara itu, APD merupakan Kepala Divisi Akuntansi dan Perpajakan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), dan NE adalah Fungsional Bappepti serta Mantan Plt. Direktur Impor Kementerian Perdagangan pada tahun 2015,” tambah dia.
    Adapun ketiga saksi ini diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan impor gula di Kementerian Perdagangan 2015-2016, atas nama Tersangka Thomas Trikasih Lembong.
    “Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam kasus tersebut,” tegas Harli.
    Sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula, Kejagung telah memeriksa Tom Lembong sebanyak tiga kali sejak 2023.
    Setelah pemeriksaan terakhir, penyidik melakukan ekspos perkara dan memutuskan untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka bersama CS.
    Atas perbuatannya, Tom Lembong disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Saat ini, Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Diminta Komjak Periksa Mendag 2015-2023, Ini Respons Kejagung
                        Nasional

    8 Diminta Komjak Periksa Mendag 2015-2023, Ini Respons Kejagung Nasional

    Diminta Komjak Periksa Mendag 2015-2023, Ini Respons Kejagung
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Agung merespons permintaan Komisi Kejaksaan (
    Komjak
    ) RI untuk memeriksa mantan Menteri Perdagangan (Mendag) yang menjabat sejak tahun 2015 hingga 2023.
    Langkah ini dinilai penting guna mendalami berbagai aspek dugaan korupsi terkait kebijakan impor gula yang dilakukan Mendag lain, selain Thomas Trikasih Lembong, yang hanya menjabat selama satu tahun.
    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan bahwa kasus yang melibatkan Tom Lembong masih dalam tahap penyidikan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
    “Penyidikan ini masih berjalan dan kami hormati asas praduga tak bersalah. Kita akan melihat nanti perkembangannya di persidangan,” ujar Qohar di Kejagung, Selasa (12/11/2024).
    Abdul Qohar juga menambahkan bahwa pihaknya tengah menunggu hasil gugatan praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum Tom Lembong.
    “Penyidik akan terus menggali informasi, termasuk terkait instruksi impor gula,” lanjutnya.
    Terkait pernyataan dari kuasa hukum Tom Lembong yang menyebutkan bahwa belum ada bukti yang cukup kuat untuk menahan kliennya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa penyidik masih fokus pada proses praperadilan.
    “Kebutuhan penyidikan diatur oleh penyidik. Saat ini, kita sedang fokus menghadapi praperadilan,” jelas Harli.
    Diberitakan sebelumnya, Komjak meminta Penyidik Kejaksaan Agung  memeriksa semua Mendag yang menjabat sejak 2015 sampai dengan 2023.
    Ketua Komjak Pujiyono Suwadi menilai, pemeriksaan itu diperlukan untuk membuat terang peristiwa dugaan korupsi terkait importasi gula yang menjerat Tom Lembong.
    “Kami mendorong penyidik juga memeriksa Mendag yang lain, mereka yang menjabat dari tahun 2015 sampai 2023,” kata Pujiyono kepada Kompas.com, Selasa (12/11/2024).
    Pujiyono menilai, dugaan korupsi yang yang dialamatkan kepada Tom Lembong terjadi dalam kurun waktu 2015 sampai 2023.
    Sementara, Tom hanya menjabat selama satu tahun, atau pada tahun 2015-2016. Sehingga, menurutnya, Kejaksaan Agung juga dapat memeriksa Mendag yang menjabat dalam kurun waktu 2015-2023.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2
                    
                        Mutasi Polri, Ada 55 Personel Kena Rotasi, 3 Orang Jadi Kapolda
                        Nasional

    2 Mutasi Polri, Ada 55 Personel Kena Rotasi, 3 Orang Jadi Kapolda Nasional

    Mutasi Polri, Ada 55 Personel Kena Rotasi, 3 Orang Jadi Kapolda
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat tinggi melalui surat telegram bernomor ST/2517/XI/KEP./2024 yang dikeluarkan pada 11 November 2024.
    Mutasi ini mencakup 55 personel dengan berbagai jabatan, termasuk promosi, pergantian, dan penunjukan personel pada posisi baru.
    Dalam mutasi kali ini, di tingkat kapolda, terdapat tiga personel yang ditunjuk untuk mengisi posisi kapolda di beberapa wilayah.
    Brigjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan diangkat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel).
    Selain itu, dua kapolda baru ditugaskan pada daerah otonomi baru (DOB), yaitu Brigjen Alfred Papare sebagai Kapolda Papua Tengah dan Brigjen Pol Gatot Haribowo sebagai Kapolda Papua Barat Daya.
    Penunjukan ini berdasarkan keputusan
    Kapolri
    yang dikeluarkan melalui Kep Kapolri Nomor Kep/677/IV/2024 dan Kep/679/IV/2024, masing-masing terkait pembentukan Polda Papua Tengah dan Polda Papua Barat Daya pada April 2024.
    Selain kapolda,
    mutasi Polri
    juga dilakukan untuk beberapa posisi wakapolda di beberapa wilayah, seperti Kalsel, Kaltara, Sulteng, dan Papua Barat.
    Di antaranya, Brigjen Pol Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi sebagai Wakapolda Kalsel dan Brigjen Pol Soeseno Noerhandoko sebagai Wakapolda Kaltara.
    Kemudian, Kombes Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf sebagai Wakapolda Sulteng dan Kombes Yosi Muhamartha sebagai Wakapolda Papua Barat.
    Mutasi ini juga melibatkan 13 personel di jabatan IIB/Kombes Pol dan 15 personel di jabatan IIA/Brigjen Pol.
    Selain itu, terdapat empat personel yang memasuki masa pensiun dan empat lainnya yang dialihkan ke jabatan khusus (Gassus).
    Diberitakan sebelumnya, Polri juga menetapkan promosi bagi lima Pejabat Utama (PJU) Polri.
    Beberapa di antaranya adalah Ahmad Dofiri yang kini menjabat sebagai Wakapolri, dan Irjen Pol Dedi Prasetyo yang menduduki posisi Irwasum Polri.
    Kemudian, Irjen Chryshnanda Deilaksana sebagai Kalemdiklat Polri, Brigjen Cahyono Wibowo sebagai Kakortastipidkor, dan Kombes Surya Kumara sebagai Kapuslitbang Polri.
    Promosi ini dilakukan sesuai struktur baru yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 122 Tahun 2024, yang mengatur organisasi dan tata kerja di lingkungan Polri.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pilkada dan Bansos: Mungkinkah Penundaan Menjamin Persaingan Adil?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        13 November 2024

    Pilkada dan Bansos: Mungkinkah Penundaan Menjamin Persaingan Adil? Nasional 13 November 2024

    Pilkada dan Bansos: Mungkinkah Penundaan Menjamin Persaingan Adil?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kebijakan penundaan sementara
    bantuan sosial
    (
    Bansos
    ) dari Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) hingga Pilkada serentak 2024 selesai memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat serta pemangku kepentingan.
    Langkah ini, menurut Kemendagri, bertujuan menciptakan netralitas dalam proses politik lokal. Namun, pertanyaannya, apakah kebijakan tersebut akan efektif dalam memastikan keadilan di setiap wilayah pemilu lokal?
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyetujui usulan Komisi II DPR RI terkait penghentian sementara Bansos hingga Pilkada selesai.
    Menurut Tito, langkah ini menindaklanjuti usulan tersebut sebagai antisipasi terhadap potensi politisasi Bansos selama tahapan Pilkada.
    “Kami segera sampaikan surat edarannya, kami setuju. Kemarin Wamendagri sudah menyampaikan soal usulan distribusi
    bansos
    ditunda sampai Pilkada,” ujar Tito dalam rapat dengan Komisi II di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/11/2024).
    Penundaan ini dipandang penting oleh Kemendagri karena dianggap mampu mengurangi risiko penggunaan Bansos sebagai alat kampanye terselubung bagi kandidat tertentu.
    Dengan tidak adanya bantuan yang mengalir selama tahapan Pilkada, diharapkan masyarakat dapat memilih berdasarkan visi dan misi kandidat, bukan dorongan materi.
     
    Tidak semua daerah terdampak oleh kebijakan ini. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan surat edaran penghentian sementara Bansos berlaku di seluruh Indonesia, tetapi pengecualian berlaku bagi daerah-daerah terdampak bencana.
    “Bansos ditunda sampai selesai Pilkada. Seluruh Indonesia kecuali daerah-daerah yang sedang tertimpa bencana, misalnya kan ada letusan di Flores Timur itu ya. Kalau yang lain ditunda dulu,” kata Bima Arya dalam rapat dengan Komisi II.
    Penyaluran baru akan dilanjutkan kembali setelah 27 November 2024, yaitu setelah seluruh tahap pemungutan suara selesai.
    Usulan ini berasal dari anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, yang menyampaikan pandangannya dalam sebuah rapat resmi. Ia menganggap penundaan Bansos membantu menjaga netralitas dalam Pilkada serentak.
    “Satu saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan minggu ini Pilkada kita, kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November supaya semua yang bertarung
    equal
    , pak. Jadi tidak ada yang diuntungkan,” kata Deddy.
    Bagi Deddy dan anggota DPR lain, penghentian ini dapat menjaga kesetaraan di antara para kandidat dalam Pilkada, memberikan kesempatan yang adil dan mengurangi potensi penyalahgunaan bantuan bagi kepentingan elektoral.
    Meski bertujuan menjaga keadilan, kebijakan ini tak luput dari kritik dan kekhawatiran. Banyak masyarakat, terutama penerima bantuan rutin, khawatir dengan penghentian mendadak yang berdampak langsung pada kebutuhan sehari-hari mereka.
    Bansos sering menjadi penopang hidup bagi kelompok masyarakat rentan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menanggapi pihaknya akan mengikuti keputusan Kemendagri.
    “Kalau itu memang menjadi keputusan menteri dalam negeri, ya kita akan ikuti. Nanti saya akan coba mengkonfirmasi ke Pak Tito,” kata Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Jakarta.
    Kendati demikian, Gus Ipul belum memastikan apakah kebijakan ini akan menjadi aturan tetap pada setiap periode Pilkada.
    Meski banyak pihak menganggap penghentian Bansos berkontribusi pada netralitas Pilkada, pertanyaan tetap muncul: apakah langkah ini benar-benar efektif menciptakan keadilan?
    Sejauh ini, Kemendagri optimis dengan kebijakan ini, tetapi masih perlu dilihat bagaimana dampak sebenarnya bagi masyarakat di lapangan.
    Bima Arya menambahkan bahwa semua jenis Bansos dihentikan sementara, mulai dari bantuan bahan pokok hingga bantuan lain.
    “Semuanya (jenis Bansos). Kan biasanya ada bahan pokok, lain-lain, tentu nanti kalau ada hal-hal yang kemudian menjadi pertanyaan, kita akan koordinasikan lagi,” ujar Bima Arya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1
                    
                        Direktur CIA Datangi Prabowo di Washington DC, Pertemuan Digelar Tertutup
                        Nasional

    1 Direktur CIA Datangi Prabowo di Washington DC, Pertemuan Digelar Tertutup Nasional

    Direktur CIA Datangi Prabowo di Washington DC, Pertemuan Digelar Tertutup
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Central Intelligence Agency (CIA) William J Burns mendatangi Presiden Prabowo Subianto di Wisma Indonesia, Washington DC, Amerika Serikat, pada Selasa (12/11/2024) waktu setempat.
    Berdasarkan keterangan pers yang diterima, Rabu (13/11/2024), Burns datang dengan didampingi oleh Assistant Director For EAPMC Henry Kim dan Chief Of Station Jakarta Carlos
    Pertemuan yang berlangsung di Wisma Indonesia itu pun dilakukan secara tertutup.
    Dalam pertemuan tertutup tersebut, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    Adapun pertemuan ini dilakukan sebelum Prabowo bertemu Presiden AS Joe Biden.
    Belum jelas apa isi dari pertemuan Prabowo dengan CIA itu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.