Category: Kompas.com

  • 9
                    
                        Mengapa Israel dan Hizbullah Sepakat Gencatan Senjata Sekarang?
                        Internasional

    9 Mengapa Israel dan Hizbullah Sepakat Gencatan Senjata Sekarang? Internasional

    Mengapa Israel dan Hizbullah Sepakat Gencatan Senjata Sekarang?
    Penulis
    AKHIR
    September lalu, di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah sudah nyaris tercapai.
    BBC
    melaporkan, saat itu para diplomat Amerika Serikat (AS) dan Inggris yakin gencatan senjata akan segera terjadi.
    Para pihak yang terlibat dalam perang tampaknya sudah menunjukkan kesediaannya untuk menerima gencatan senjata yang didasarkan pada ketentuan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang disahkan untuk mengakhiri perang Lebanon tahun 2006. Intinya adalah Hizbullah akan mundur dari perbatasan untuk digantikan pasukan penjaga perdamaian PBB dan Angkatan Bersenjata Lebanon. Ketika pasukan PBB dan Lebanon masuk, pasukan Israel secara bertahap akan keluar.
    Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kemudian naik ke podium Sidang Umum PBB dan menyampaikan pidato berapi-api yang menolak gagasan gencatan senjata. Seusai sidang itu, Netanyahu kembali ke hotelnya di New York dan dari sana dia memerintahkan pembunuhan terhadap Hassan Nasrallah, pemimpin Hizbullah, bersama dengan sebagian besar para komandannya. Fotografer resmi Netanyahu mengabadikan momen saat Netanyahu memberi perintah pembunuhan itu.
    Tentara Israel kemudian menjatuhkan sekitar 80 bom ke markas bawah tanah Hizbullah di pinggiran Beirut. Nasrallah dan sejumlah komandannya tewas. Rancangan kepakatan gencatan senjata itu pun buyar. Pembunuhan Nasrallah merupakan eskalasi besar dan pukulan telak bagi Hizbullah.
    Dalam beberapa minggu setelahnya, militer Israel telah menimbulkan kerusakan besar pada organisasi militer Hizbullah. Kelompok itu memang masih menembakkan sejumlah roket ke perbatasan dan para kombatannya terus melawan pasukan invasi Israel. Namun Hizbullah bukan lagi ancaman besar bagi Israel.
    Pada 26 November ini, Israel dan Hizbullah akhirnya menyepakati gencatan senjata selama 60 hari setelah lebih dari setahun terlibat konflik multifront.
    Isi kesepakatan itu sama dengan rencangan yang gagal disepapakti akhir September itu, yaitu bahwa Israel akan secara bertahap menarik pasukannya dari Lebanon, dan Hizbullah akan sepenuhnya mundur ke sebelah utara Sungai Litani. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Lebanon akan menempatkan pasukannya dan mengendalikan wilayah mereka sendiri. Presiden AS, Joe Biden, mengatakan bahwa AS, Prancis, dan sekutu lainnya telah berjanji untuk mendukung kesepakatan itu.
    Profesor studi sejarah dan perdamaian di Universitas Notre Dame AS, Asher Kaufman, dalam artikelnya di
    The Conversation US
     menjelaskan bahwa gencatan senjata itu terjadi karena bertemunya kepentingan Israel, Hizbullah, dan Iran – sponsor utama Hizbullah. Namun, walau kepentingan mereka bertemu, alasan mereka berbeda-beda.
     
    Kaufman yang merupakan pakar konflik Lebanon dan perbatasan di Timur Tengah itu menjelaskan, bagi pemerintah Israel, masalah domestik turut berperan dalam pertimbagan untuk gencatan senjata itu. Pertama, Angkatan Pertahanan Israel (IDF) telah merasa kelelahan setelah lebih dari setahun berperang. Hal ini terutama dirasakan pasukan cadangan Israel, yang semakin banyak yang tidak hadir bertugas. Masyarakat umum Israel juga lelah dengan konflik itu. Mayoritas dari mereka mendukung gencatan senjata dengan Hizbullah.
    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga mempunyai masalah internal dalam pemerintahannya yang harus diatasi. Netanyahu mendapat tekanan dari sekutu ultra-Ortodoks dalam koalisi yang berkuasa untuk menyusun undang-undang yang mengecualikan orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks dari wajib militer.
    Menurut Kaufman, meredakan ketegangan di perbatasan Lebanon akan mengurangi kebutuhan Israel akan pasukan aktif. Hal itu dapat membantu dalam mengatasi ketidakpuasan kelompok sekuler dan nasional-religius di IDF dan tidak setuju dengan pengecualian wajib militer untuk para pria ultra-Ortodoks. Jika perang dengan Hizbullah berakhir, kelompok tersebut mungkin lebih cenderung menerima kebijakan pengecualian itu.
    Dari perspektif tentara Israel, kata Kaufman, perang di Lebanon semakin mencapai titik di mana hasilnya semakin kurang bernilai. Perang itu berhasil melemahkan posisi militer Hizbullah, tetapi tidak mampu menghancurkan kelompok itu sepenuhnya.
    BBC
    melaporkan, Netanyahu menyatakan keberhasilan operasi militer merupakan salah satu dari beberapa faktor yang meyakinkannya bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk berhenti. Agenda Israel di Lebanon memang lebih terbatas dibandingkan di Gaza dan wilayah pendudukan Palestina lainnya. Israel hanya ingin mengusir Hizbullah dari perbatasan utaranya sehingga memungkinkan warga sipil Israel kembali ke kota-kota dekat perbatasan.
    Jika Hizbullah suatu saat terlihat sedang mempersiapkan serangan, Israel mengantongi surat persetujuan tambahan dari AS yang memberi lampu hijau untuk mengambil tindakan militer lagi.
    Dalam pernyataan yang direkam untuk mengumumkan keputusannya, Netanyahu menyebutkan alasan mengapa sekarang adalah saat yang tepat untuk gencatan senjata. Israel, kata dia, telah mengguncang Beirut. Kini ada peluang untuk “memberikan jeda bagi pasukan kami dan menambah persediaan”.
    Israel juga telah memutuskan koneksi antara Gaza dan Lebanon. Netanyahu mengatakan, Hamas akan mendapat tekanan yang lebih besar. 
     
    Ada satu alasan lagi; Israel ingin berkonsentrasi pada apa yang disebut Netanyahu sebagai ancaman Iran. Menghancurkan Hizbullah berarti menghancurkan Iran. Hizbullah dibangun Iran untuk menciptakan ancaman tepat di perbatasan Israel. Hizbullah menjadi bagian terkuat dari poros perlawanan Iran, nama yang diberikan untuk jaringan pertahanan terdepan yang terdiri dari sekutu dan proksi.
    Menurut Kaufman, di sisi Hizbullah, kelompok itu telah sangat dilemahkan karena perang yang mengikis kemampuan militernya. Sebelumnya, Hizbullah (sebagaimana ditegaskan berulang kali oleh Nasrallah) menyatakan bahwa gencatan senjata hanya akan terjadi jika hal itu terlebih dahulu tercapai antara Hamas dan Israel di Gaza. Namun, kini Hizbullah dan Iran bersedia memisahkan dua front tersebut, yang membuat Hamas berada dalam posisi yang lebih lemah karena kehilangan dukungan dari kelompok utama yang mereka andalkan, yaitu Hizbullah.
    Hamas awalnya berharap bisa menarik Hizbullah dan kelompok-sekelompok yang seideologi dengan mereka di kawasan itu untuk terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Israel ketika mereka meluncurkan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
    Hizbullah dan faksi politik Lebanon lainnya juga menghadapi tekanan domestik yang kuat. Lebanon memiliki lebih dari 1 juta pengungsi akibat konflik tersebut – sebagian besar dari mereka orang-orang Syiah, aliran Islam yang menjadi tempat muasal Hizbullah. Kondisi di Lebanon telah meningkatkan risiko pertikaian sektarian antara Syiah dan faksi lain di negara itu. Bagi para pemimpin Hizbullah, mungkin inilah saat yang tepat untuk mengurangi kerugian dan mempersiapkan diri untuk bangkit kembali sebagai sebuah badan politik dan militer.
    Sama seperti para pemimpin Hizbullah yang masih hidup, Iran juga menginginkan gencatan senjata. Hizbullah perlu jeda untuk memulihkan diri. Iran perlu menghentikan kerusakan geostrategis yang telah terjadi. Poros perlawanan mereka kehilangan daya gentarnya. Serangan rudal Iran terhadap Israel setelah pembunuhan Nasrallah tidak berhasil mengubah keadaan.
    Dua orang merancang Hizbullah untuk menghalangi Israel tidak hanya menyerang Lebanon – tetapi juga menyerang Iran. Kedua perancang itu telah tewas dibunuh. Mereka adalah Qasem Soleimani, kepala Pasukan Quds Pengawal Revolusi Iran, yang tewas akibat serangan pesawat tak berawak AS di bandara Baghdad pada Januari 2020. Perintah pembunuhan Soleimani dikeluarkan Donald Trump dalam beberapa minggu terakhirnya di Gedung Putih pada akhir tahun masa jabatan pertamanya. Orang kedua adalah Hassan Nasrallah.
     
     
    Setelah perang 2006, strategi pencegahan (
    deterrence strategy
    ) Hizbullah dan Iran mampu menyamai Israel selama hampir 20 tahun. Namun, serangan Hamas pada 7 Oktober yang kemudian dibalas Israel membawa perubahan besar, termasuk keputusan Israel untuk menolak segala pembatasan terhadap perang yang mereka lakukan sebagai respons. AS, sekutu terkuat Israel, juga hampir tidak memberikan batasan pada pasokan maupun penggunaan senjata yang terus mereka salurkan.
    Nasrallah dan Iran gagal memahami apa yang telah terjadi. Mereka tidak menyadari bagaimana Israel telah berubah. Mereka mencoba menekan Israel dengan perang gesekan dan sempat berhasil selama hampir satu tahun. Namun, pada 17 September, Israel membalik keadaan dengan meledakkan bom mini yang tertanam di jaringan
    pager
    jebakan yang sebelumnya berhasil dijual kepada Hizbullah melalui tipu daya intelijen Israel.
    Hizbullah menjadi limbung. Sebelum mereka sempat bereaksi dengan senjata paling kuat yang diberikan Iran, Israel membunuh Nasrallah dan sebagian besar letnan utamanya, disertai serangan besar-besaran yang menghancurkan gudang senjata. Serangan itu diikuti dengan invasi ke Lebanon Selatan dan penghancuran besar-besaran desa-desa perbatasan Lebanon serta jaringan terowongan Hizbullah.
    Menurut Kaufman, kesepakatan gencatan senjata itu terjadi juga saat Teheran bersiap menghadapi pemerintahan AS yang bisa mengambil posisi lebih keras terhadap Iran dan proksinya di kawasan, dimana Hizbullah merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
    Dengan presiden baru Iran, dan pemerintahan baru AS, gencatan senjata antara proksi utama Iran dan Israel mungkin menjadi langkah pertama bagi Teheran untuk membangun dialog konstruktif dengan Gedung Putih yang akan kembali dipimpin Trump.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Periksa Keluarga Pengacara Ronald Tannur
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 November 2024

    Kejagung Periksa Keluarga Pengacara Ronald Tannur Nasional 29 November 2024

    Kejagung Periksa Keluarga Pengacara Ronald Tannur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap keluarga pengacara
    Ronald Tannur
    Lisa Rahmat (LR) terkait
    dugaan suap
    kepada hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
    Pemeriksaan ini dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan bahwa terdapat empat orang yang diperiksa.
    Mereka adalah SJJB sebagai pihak swasta, SC sebagai kerabat LR, SA sebagai adik ipar tersangka LR, dan DR sebagai adik tersangka LR.
    Pemeriksaan ini terkait dengan perkara pemufakatan jahat tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi dalam penanganan perkara terpidana Ronald Tannur 2023-2024
    Lebih lanjut, Harli menjelaskan bahwa keempat saksi tersebut diperiksa di Jakarta untuk mendalami perkara pemufakatan jahat yang melibatkan tindak pidana korupsi suap atau gratifikasi dalam penanganan perkara Ronald Tannur, dengan tersangka Zarof Ricar (ZR) dan LR.
    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ungkap Harli dalam keterangan resmi pada Kamis (28/11/2024).
    Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan enam orang tersangka terkait dugaan suap yang melibatkan vonis Ronald Tannur.
    Di antara tersangka tersebut terdapat tiga hakim PN Surabaya, yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, yang terbukti menerima
    fee
    dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR), untuk mempengaruhi vonis bebas di tingkat pertama.
    Selain itu, Kejagung juga menetapkan mantan petinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar sebagai tersangka karena terlibat dalam permufakatan jahat dengan LR untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tannur.
    Kejagung juga menetapkan Ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja (MW), sebagai tersangka karena diduga memberikan ‘fee’ kepada LR untuk ‘mengamankan’ vonis anaknya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Surat Panggilan Retur, KPK Batal Periksa Mantan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 November 2024

    Surat Panggilan Retur, KPK Batal Periksa Mantan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Nasional 28 November 2024

    Surat Panggilan Retur, KPK Batal Periksa Mantan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) batal memeriksa mantan Gubernur
    Kalimantan Selatan
    (Kalsel)
    Sahbirin Noor
    dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel.
    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur mengatakan, surat panggilan itu tidak sampai ke Sahbirin Noor karena dikirm ke rumah dinas gubernur, sedangkan Sahbirin sudah tidak menjabat sebagai gubernur.
    “Sudah dua kali dipanggil, betul, kami panggil dua kali, tetapi tidak ada, maksudnya tidak ada itu, kami memang memanggilnya waktu itu ditujukan ke rumah dinas gubernur. Ternyata yang bersangkutan sudah mengundurkan diri sehingga sudah tidak berada di rumah, sehingga suratnya diretur dikembalikan seperti itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
    Meski demikian, Asep mengatakan, KPK terus mencari informasi keberadaan Sahbirin.
    Ia mengatakan, KPK juga sudah memantau kemungkinan kehadiran Sahbirin saat hari pencoblosan Pilkada, Rabu (27/11/2024) kemarin.
    Sebab, istri Sahbirin, Raudatul Jannah atau Acil Odah ikut berkontestasi dalam Pilkada Kalimantan Selatan.
    Namun, rupanya Sahbirin Noor tak ikut mendampingi istrinya di hari pencoblosan.
    “Kita berharap yang bersangkutan itu ada, tapi ternyata tidak ada. Setelah dipantau di sana, barangkali rekan-rekan tahu keberadaannya mohon diinformasikan kepada kita,” ujar Asep.
    KPK tercatat sudah dua kali memanggil Sahbirin Noor untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel.
    KPK pertama kali memanggil Sahbirin Noor pada 18 November 2024, tepatnya setelah ia memenangkan praperadilan melawan KPK pada 12 November 2024.
    Kemudian, KPK kembali memanggil Sahbirin Noor sebagai saksi pada 22 November 2024, tetapi Sahbirin tetap tak hadir.
    Juru Bicacra KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, KPK dapat menjemput paksa Sahbirin Noor jika terus-terusan mangkir.
    “Kalau memang secara normatif dua kali panggilan tidak ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penyidik dapat melakukan penjemputan dengan menggunakan surat perintah pembawa nanti,” kata Tessa.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selain Naikkan Gaji Guru, Ini Program Prabowo buat Pendidik di 2025
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 November 2024

    Selain Naikkan Gaji Guru, Ini Program Prabowo buat Pendidik di 2025 Nasional 28 November 2024

    Selain Naikkan Gaji Guru, Ini Program Prabowo buat Pendidik di 2025
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menyampaikan serangkaian program yang dirancang demi meningkatkan kesejahteraan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN pada 2025.
    Kebijakan ini diumumkan dalam pidato Hari Guru Nasional 2024 di Velodrom Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
    Presiden menjelaskan alokasi anggaran kesejahteraan guru akan meningkat menjadi Rp81,6 triliun, naik Rp16,7 triliun dibanding tahun sebelumnya.
    Guru ASN akan menerima tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok. Selain itu, tunjangan profesi bagi guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp2 juta per bulan.
    “Kami walau baru satu bulan berkuasa, sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kami tingkatkan,” ujar Prabowo.
     
    Presiden menekankan pentingnya sertifikasi dan pelatihan sebagai upaya menciptakan guru berkualitas. Pada 2025, 1.932.666 guru bersertifikat pendidik ditargetkan tercapai. Angka ini mengalami peningkatan 650 guru dibanding 2024.
    Sebanyak 806.486 guru ASN dan non-ASN dengan kualifikasi pendidikan Diploma IV (D4) atau Sarjana (S1) akan mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
    Presiden juga menyampaikan rencana bantuan pendidikan bagi 249.623 guru yang belum memiliki gelar D4 atau S1. Bantuan ini bertujuan agar mereka dapat melanjutkan studi dan meningkatkan kualifikasi pendidikan.
    Presiden mengungkapkan rencana pemberian dana tunai bagi guru non-ASN yang belum memiliki sertifikasi. Bantuan ini akan disalurkan melalui transfer perbankan. Saat ini, Badan Pusat Statistik sedang menghitung jumlah penerima serta mendata nama dan alamat calon penerima manfaat.
    “Jumlah penerimanya akan disampaikan pada tahun 2025,” ujar Presiden.
    Presiden menegaskan program ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan penghargaan yang layak bagi guru atas kontribusi mereka mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru dianggap memiliki peran sentral dalam pembangunan sumber daya manusia.
    Komitmen ini, menurut Presiden, menjadi prioritas pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih maju melalui peningkatan kualitas pendidikan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPOM Temukan 55 Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 November 2024

    BPOM Temukan 55 Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Nasional 28 November 2024

    BPOM Temukan 55 Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Badan Pengawas Obat dan Makanan
    (
    BPOM
    ) menemukan 55 produk kosmetik mengandung bahan dilarang dan berbahaya, selama pengujian dari November 2023 sampai Oktober 2024.
    Penemuan ini mencakup 35 produk hasil kontrak produksi, enam produk dari industri lokal, dan 14 produk impor.
    Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, izin edar kosmetik tersebut telah dicabut. BPOM juga menghentikan sementara kegiatan produksi, distribusi, dan importasi produk-produk terkait.
    “Penghentian dilakukan terhadap aktivitas produksi, peredaran, dan importasi,” kata Tarunan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/11/2024), seperti dikutip dari
    Antara
    .

    BPOM bersama 76 unit pelaksana teknis (UPT) di Indonesia melakukan penertiban ke fasilitas produksi, distribusi, serta media daring.
    Dari hasil pengujian, ditemukan bahan berbahaya seperti merkuri, asam retinoat, hidrokinon, pewarna merah K3, pewarna merah K10, pewarna
    acid orange
    7, dan timbal.
    Kandungan ini berisiko menimbulkan dampak buruk pada kesehatan konsumen.
    Taruna menyoroti pergeseran pola distribusi dan promosi kosmetik kini banyak beralih ke sarana daring.
    BPOM memperkuat pengawasan dengan analisis risiko, termasuk patroli siber secara berkelanjutan untuk mencegah dan menelusuri kosmetik ilegal.
    “Sebagian besar temuan kosmetik ilegal dan berbahaya didistribusikan secara daring,” ujarnya.
    Selama periode pengawasan, BPOM mengidentifikasi 53.688 tautan kosmetik ilegal dan merekomendasikannya ke Kementerian Komunikasi dan Digital serta Indonesian E-commerce Association (idEA) untuk ditutup.
    Taruna mengimbau pelaku usaha segera menarik produk berbahaya dari peredaran dan memusnahkannya.
    “Penarikan produk ini wajib dilaporkan hasilnya kepada BPOM,” ujar Taruna.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Realisasi Rencana Guru ASN Bisa Ngajar di Sekolah Swasta Tunggu SK Menteri
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 November 2024

    Realisasi Rencana Guru ASN Bisa Ngajar di Sekolah Swasta Tunggu SK Menteri Nasional 28 November 2024

    Realisasi Rencana Guru ASN Bisa Ngajar di Sekolah Swasta Tunggu SK Menteri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti tengah menunggu surat keputusan (SK) menteri yang menyetujui
    guru
    berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bisa ngajar di sekolah swasta mulai tahun 2025.
    “Sebagai informasi Bapak Presiden, kami menunggu terbitnya surat keputusan menteri yang menyebutkan bahwa guru ASN tidak hanya bertugas di sekolah-sekolah negeri tapi juga bisa bertugas di sekolah swasta,” kata Mu’ti dalam acara Puncak Peringatan Hari
    Guru
    Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
    Ia mengungkapkan, kebijakan tersebut merupakan respons pemerintah atas aspirasi guru dan masyarakat, khususnya penyelenggara pendidikan swasta.
    Pemerintah juga akan menerbitkan kebijakan yang memungkinkan para guru bekerja tanpa terbebani tugas-tugas administrasi.
    Salah satunya dengan memangkas pengisian
    e-kinerja
    dari dua tahun sekali menjadi setahun sekali.
    Dengan begitu, para guru tidak perlu menghabiskan waktu untuk memenuhi pengelolaan
    e-kinerja
    karena lebih simpel.
    “Para guru tidak perlu menghabiskan waktu untuk memenuhi pengelolaan
    e-kinerja
    . Mulai tahun 2025 akan diberlakukan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas yang lebih simpel, tidak ribet dan tidak perlu ribut,” ucap dia.
    Kemudian, pelatihan guru diperkuat dengan materi bimbingan konseling dan pendidikan nilai mulai bulan November 2024.
    Guru yang hebat, kata Mu’ti, tidak hanya sebatas mengajarkan materi pelajaran sesuai dengan keahliannya, tetapi juga bertanggung jawab membimbing dan mendampingi para murid sehingga menjadi anak-anak yang hebat dengan kekuatan jasmani, ruhani, intelektual dan moral.
    “Indonesia akan menjadi kuat dengan guru-guru yang hebat dan anak-anak yang kuat,” ucap dia.
    Sebelumnya diberitakan, rencana pemanfaatan guru berstatus ASN atau PPPK untuk mengajar di sekolah swasta sudah disetujui oleh Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
    Sebab saat ini, terdapat sekitar 100.000
    guru swasta
    yang berstatus PPPK namun tidak terdistribusi di sekolah negeri.
    “Sudah sesuai men-PAN tinggal tunggu suratnya. Sekarang ini ada lebih dari 100.000 guru swasta yang sudah PPPK, dan dia memang ya belum seluruhnya bisa didistribusi ya, karena itu sesuai pembicaraan kami dengan Men-PAN, guru PPPK itu bisa mengajar di swasta,” kata Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6
                    
                        Hakim Sebut Uang Dugaan Korupsi Timah Nyaris Rp 1 Triliun Mengalir ke CV Salsabila Utama, tetapi Direkturnya Buron
                        Nasional

    6 Hakim Sebut Uang Dugaan Korupsi Timah Nyaris Rp 1 Triliun Mengalir ke CV Salsabila Utama, tetapi Direkturnya Buron Nasional

    Hakim Sebut Uang Dugaan Korupsi Timah Nyaris Rp 1 Triliun Mengalir ke CV Salsabila Utama, tetapi Direkturnya Buron
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rianto Adam Pontoh menyebut, aliran dana dalam dugaan korupsi
    timah
    ke CV Salsabila Utama nyaris Rp 1 triliun tetapi sampai saat ini direktur perusahaan itu, Tetian Wahyudi menghilang.
    Pernyataan tersebut Pontoh sampaikan ketika mencecar eks Direktur Keuangan PT
    Timah
    Tbk Emil Ermindra sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Helena Lim.
    Dalam dakwaan jaksa disebutkan, CV Salsabila Utama merupakan perusahaan yang didirikan Emil bersama Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani untuk membeli bijih timah dari penambang ilegal.
    “Ada perlakuan khusus enggak ke CV Salsabila?” tanya Hakim Pontoh di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).
    Emil kemudian mengeklaim tidak ada perlakuan khusus kepada CV Salsabila. Menurut Emil, semua pembayaran hanya dilakukan setelah syaratnya terpenuhi.
    Ketika terdapat perusahaan yang tidak memenuhi
    standard operating procedure
    (SOP) maka tidak akan dibayar PT Timah.
    “Kalau secara SOP tidak terpenuhi tidak dibayar Yang Mulia,” jawab Emil.
    Hakim Pontoh lantas menyinggung lebih lanjut aliran dana dugaan korupsi ke CV Salsabila Utama yang nilainya cukup besar.
    “Ini pembayaran kepada Salsabila hampir Rp 1 triliun kalau saya lihat di yang sesuai surat dakwaan penuntut umum Rp 186 miliar lebih,” ujar Hakim Pontoh.
    “Sementara Saudara Tetian Wahyudi sampai hari tidak bisa ditemukan, kemana keberadaan dia. Jadi tidak bisa ditangkap dia, ya kan? Supaya bisa jelas,” kata dia.
    Mendengar pernyataan ini, Emil mengaku dirinya lebih senang jika Tetian tertangkap. Sebab, keberadaan Tetian itu akan membuat persoalan yang didakwakan jaksa menjadi jelas.
    “iya, jadi bisa
    clear
    buat saya,” kata Emil.
    Dalam dakwaan jaksa disebutkan, kasus korupsi di PT Timah Tbk diduga memperkaya Emil melalui CV Salsabila Utama sebesar Rp 986.799.408.690.
    Namun, sampai saat ini Tetian yang tercatat sebagai direktur perusahaan itu menjadi buron dan belum tertangkap.
    Sejumlah saksi dalam persidangan menyebut Tetian merupakan wartawan dan tangan panjang petinggi PT Timah untuk mengatasi protes-protes masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
    Sementara itu, dalam persidangan Emil membantah dirinya mendirikan dan terkait dengan CV Salsabila Utama.
    Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.
    Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Reza Pahlevi, eks Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan crazy rich Helena Lim.

    Perkara ini juga turut menyeret Harvey Moeis yang menjadi perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT).
    Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.
    Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.
    Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di
    -cover
    dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.
    Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT Tinindo Internusa, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Binasentosa untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.
    Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana
    corporate social responsibilit
    y (CSR) yang difasilitasi oleh Helena selaku Manager PT QSE.
    Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.
    “Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.
    Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harvey Moeis Kirim Bantuan Rp 15 Miliar untuk RSCM Saat Pandemi Covid-19 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 November 2024

    Harvey Moeis Kirim Bantuan Rp 15 Miliar untuk RSCM Saat Pandemi Covid-19 Nasional 28 November 2024

    Harvey Moeis Kirim Bantuan Rp 15 Miliar untuk RSCM Saat Pandemi Covid-19
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dokter spesialis anak
    Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
    (RSCM) Rinawati menyebut suami aktris
    Sandra Dewi
    ,
    Harvey Moeis
    mencicil uang sumbangan sebesar Rp 15 miliar hanya dalam waktu satu bulan.
    Uang tersebut digunakan untuk merenovasi atau ruang
    Intensive Care Unit
    (ICU)
    RSCM
    pada masa
    pandemi Covid-19
    yang tidak bisa menampung karena ledakan jumlah pasien.
    Keterangan itu Rina sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi meringankan (a de charge) oleh pihak Harvey selaku terdakwa dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk.
    Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Eko Aryanto mendalami proses aliran dana dari Harvey.
    “Tadi uang yang Rp 15 miliar katanya ditransfer ke rekening saksi, itu ditransfer sekali transfer atau beberapa kali?” tanya hakim Eko di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).
    Menurut Rina, Harvey mengirim uang itu dalam beberapa kali transaksi dengan nilai variatif seperti Rp 500 juta dan Rp 700 juta.
    Setelah dijumlahkan, Harvey mengirim sekitar Rp 15 miliar dalam waktu satu bulan ke rekening Rina yang kemudian digunakan untuk meningkatkan fasilitas ruang ICU.
    “Gitu ya. Seingat saksi sampai itu terkumpul 15 miliar itu dalam kurun waktu berapa lama?” tanya hakim Eko.
    “Satu bulan,” jawab Rina.
    Meski demikian, Rina mengaku saat itu tidak ada bukti penyerahan uang.
    Dana belasan miliar itu juga ditransfer Harvey ke rekeningnya karena tidak ada pihaknyang mau menerima lantaran khawatir dipotong pajak.
    Uang tersebut kemudian digunakan untuk meningkatkan kapasitas ICU RSCM, termasuk dengan menambahkan 50 ranjang pasien.
    Dalam persidangan itu, Rina juga mengeklaim tidak mengetahui Harvey bekerja di sektor pertambangan.
    “Enggak tahu Pak saya enggak punya waktu juga, ngapain nanya nanya,” tuturnya.
    Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.
    Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) bersama Direktur PT Timah Tbk saat itu, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.
    Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.
    Setelah beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-
    cover
    dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.
    Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.
    Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.
    Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana coorporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim.
    Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar “Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.
    Dalam persidangan, Harvey menyebut uang CSR itu digunakan untuk membantu penanganan pandemi Covid-19.
    Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6
                    
                        Hasil Quick Count Airin Kalah di Pilkada Banten 2024, PDI-P: Ironis
                        Nasional

    6 Hasil Quick Count Airin Kalah di Pilkada Banten 2024, PDI-P: Ironis Nasional

    Hasil Quick Count Airin Kalah di Pilkada Banten 2024, PDI-P: Ironis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – PDI-P menyebut terjadi anomali pada hasil Pilkada Banten 2024, menyusul kekalahan usungan PDI-P
    Airin
    Rachmi Diany-Ade Sumardi dari usungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus Andra Soni-Dimyati Natakusumah berdasarkan hasil hitung cepat (
    quick count
    ) sejumlah lembaga.
    Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah, menilai kekalahan Airin ironis karena ia merupakan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 dan berhasil membawa kemenangan untuk pasangan tersebut di Banten.
    “Seorang Airin, Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran, sukses memenangkan Prabowo-Gibran di Banten, pada saat dia menjadi calon gubernur, harus mengalami intervensi kekuasaan untuk menggagalkan kemenangan,” kata Basarah dalam jumpa pers, Kamis (28/11/2024).
    Menurut dia, intervensi itu salah satunya berlangsung dalam bentuk pengerahan “partai cokelat” atau “parcok”.
    Basarah menyinggung, sebagian besar lembaga survei telah memprediksi kemenangan Airin beberapa hari sebelum tanggal pemungutan suara dengan keunggulan elektabilitas yang cukup solid.
    “Realistis nggak, sebuah hasil survei yang hampir satu minggu, melaporkan perbandingan yang sangat signifikan antara proses survei suara Airin dengan kandidat yang lainnya, di atas 70 persen ke atas, kemudian hanya dalam waktu beberapa hari saja bisa berubah secara signifikan, (ini) anomali yang kedua,” ujarnya.
    Ketua fraksi PDI-P di MPR RI itu menyebut bahwa partainya akan melakukan upaya hukum untuk menggugat hasil pilkada ini ke Mahkamah Konstitusi.
    Gugatan ini, lanjut dia, untuk membuktikan berbagai anomali yang terjadi pada Pilkada Banten 2024.
    Sementara itu, Partai Gerindra menyebut bahwa kemenangan Andra Soni-Dimyati lahir dari kerja keras.

    “Khusus di Banten, saya lihat memang kerja keras yang dilakukan cukup intens dan juga kemudian animo masyarakat terhadap calon pemimpin yang dicalonkan juga besar,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco, kepada wartawan pada Kamis (28/11/2024).
    Sebagai informasi, berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan Charta Politika pada Rabu (27/11/2024) pukul 22.30 WIB, dengan masuk 100 persen, pasangan Andra-Dimyati unggul 57,52 persen. Sedangkan Airin-Ade 42,48 persen.
    Airin merupakan istri dari Tubagus Chaeri Wardana, atau Wawan, yang merupakan adik kandung Ratu Atut.
    Sedangkan Ratu Atut Chosiah adalah mantan Gubernur Banten yang memimpin selama dua periode (2007–2014) sebelum tersandung kasus korupsi.
    Diketahui, Airin Rachmi Diany adalah kandidat gubernur Banten nomor urut 01, berpasangan dengan Ade Sumardi.
    Pasangan Airin-Ade diusung oleh Partai Golkar, PDIP, Partai Buruh, PBB, Partai Gelora, PKN, dan Partai Ummat.
    Sementara itu, pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PSI, PKB, PAN, PPP, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Garuda.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        Momen Prabowo Minta Menteri Nyanyi di Acara Hari Guru, Mayor Teddy Turut Bergabung
                        Nasional

    10 Momen Prabowo Minta Menteri Nyanyi di Acara Hari Guru, Mayor Teddy Turut Bergabung Nasional

    Momen Prabowo Minta Menteri Nyanyi di Acara Hari Guru, Mayor Teddy Turut Bergabung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    kembali meminta jajarannya di
    Kabinet Merah Putih
    yang hadir dalam acara Puncak Peringatan
    Hari Guru nasional
    di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024) untuk bernyanyi.
    “Sebagai penutup, saya ingin, karena di Indonesia gubernur, menteri, jenderal itu selalu dihormati, selalu dikasih pelayanan yang baik, sekali-kali menteri, jenderal, harus menghibur. Bagaimana? Setuju?” kata Prabowo saat menutup sambutannya, Kamis sore.
    Prabowo lantas meminta jajarannya untuk naik ke atas panggung. Di sana, ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri Ketenagakerjaan Yassierly, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
    Lalu, ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Agus Subiyanto, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya atau
    Mayor Teddy
    yang namanya berkali-kali diteriakkan oleh para guru juga diminta Prabowo untuk ikut bernyanyi bersama.
    “Saya minta para menteri yang memiliki kemampuan menyanyi untuk naik di sini,” kata Prabowo lagi.
    Kemudian, para menteri hingga pejabat tinggi turut naik ke atas panggung untuk bernyanyi. Tiga di antaranya adalah Teddy, Sri Mulyani, dan Listyo Sigit.
    Lagu pertama yang dinyanyikan adalah Hymne Guru.
    Tak beberapa lama, nama Teddy kembali diteriakkan oleh para guru yang membuat Prabowo bertanya-tanya.
    “Kok kalian senang sekali sama Teddy, gimana, sih,” tanya Prabowo.
    Selanjutnya, nyanyian terus berlanjut. Lagu-lagu dengan tema hari guru dinyanyikan silih berganti, yakni lagu berjudul “Pergi Belajar”, “Kasih Ibu”, dan “Indonesia Jaya”.
    Acara lalu ditutup dengan penampilan band Wali yang membawakan sejumlah lagu andalannya.
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.